TUGAS KELOMPOK ETIKA BISNIS

WHISTLE BLOWING

KP D

Ervin Amrullah 3093013

Henidar Novia 3093042

Zahra Zafira Fahmi 3093109

Mitha Novia Wijaja 3093834

Devy Kwayanti 3093913

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS SURABAYA

2010

1

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nyalah, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Surabaya dan dosen-dosen pembimbing. Sebab atas kerja sama yang baik inilah kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Harapan kami melalui terbentuknya makalah ini adalah agar dapat menambah wawasan para pembaca. Adapun seperti peribahasa “ Tak ada gading yang tak retak”, makalah ini masih jauh dari sempurna. Dan apabila dalam makalah ini terdapat kata-kata yang tidak menyenangkan di hati para pembaca, semoga para pembaca dapat memaafkannya dan mohon maklum. Sekian dari kami terima kasih.

Penyusun,

2

Daftar IsiCover................................................................................................................................................iKata pengantar................................................................................................................................................iiDaftar isi................................................................................................................................................iiiBab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang................................................................................................................................................1

1.2 Rumusan masalah................................................................................................................................................

1.3 Tujuan................................................................................................................................................BAB II Landasan TeoriBAB III Kasus dan Pembahasan

3.1 Kasus..........................................................................................................................3.2 Pembahasan................................................................................................................

BAB IV Kesimpulan dan Saran4.1 Kesimpulan................................................................................................................4.2 Saran..........................................................................................................................

Daftar Pustaka........................................................................................................................

3

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai belahan dunia telah mendorong

berbagai negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan

semakin meningkatkan tuntutan penerapan good governance baik di sektor swasta

maupun publik. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi

praktik yang bertentangan dengan good corporate governance adalah melalui mekanisme

pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).

Saat ini, di Indonesia semakin banyak orang yang berani menjadi seorang whistle

blower atau peniup peluit. Salah seorang whistle blower yang kasusnya masih hangat di

telinga kita adalah Agus Condro, seorang whistle blower pengungkapan kasus suap

terkait aliran dana pemilihan mantan Deputi Gubernur Senior Miranda S Goeltom.

Tujuan

Pembuatan makalah ini memiliki dua macam tujuan:

1. Tujuan Praktis

4

Mengetahui Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Agus Chondro dapat

disebut whistle blowing.

Mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Agus Condro.

Mengetahui bagaimana kualitas perlindungan terhadap whistle blower di

Indonesia saat ini.

2. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari pembuatan makalah ini adalah memenuhi tugas mata

kuliah Etika Bisnis Periode UAS mengenai whistle blowing.

Manfaat

1. Membantu memahami pengertian whistle blowing dan whistle blower secara

nyata, sesuai dengan kasus faktual yang terjadi di Indonesia.

2. Membantu mengetahui dampak-dampak yang mungkin timbul setelah seseorang

melakukan whistle blowing dan bagaimanakah kualitas perlindungan terhadap

whistle blower di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Agus Chondro dapat disebut whistle

blowing?

2. Apakah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Agus Condro?

3. Bagaimanakah kualitas perlindungan terhadap whistle blower di Indonesia saat

ini?

5

BAB II

LANDASAN TEORI

Whistle blowing adalah tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk

melapor kepada media, kekuasaan internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak

etis yang terjadi di lingkungan kerja. Ada 2 macam Whistle Blowing :

a. Whistle Blowing Internal

Whistle Blowing Internal terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan tahu

mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepada bagiannya

kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih

tinggi.

b. Whistle Blowing Eksternal

Whistle Blowing Eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui

kecurangan yang dilakukan perusahaannya, lalu ia membocorkannya kepada

masyarakat karena dia tahu kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Hal ini merupakan isu yang penting dan dapat berdampak buruk, baik kepada

individu tersebut maupun organisasi yang dilaporkan (Vinten, 1994). Menurut Vardi dan

Wiener (1996), tindakan ini termasuk tindakan menyimpang karena menyalahi aturan inti

pekerjaan dalam perusahaan yang harus dipatuhi oleh semua pekerja. Sedangkan menurut

Moberg (1997) tindakan ini dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap perusahaan.

6

Whistle Blowing dalam perusahaan (misalnya atasan) dapat disebut sebagai

perilaku menyimpang tipe O jika termotivasi oleh identifikasi perasaan yang kuat

terhadap nilai dan misi yang dimiliki perusahaan, dengan kepedulian terhadap kesuksesan

perusahaan itu sendiri. Sedangkan tindakan whistle blowing yang bersifat ”pembalasan

dendam” dikategorikan sebagai perilaku menyimpang tipe D karena ada usaha untuk

menyebabkan suatu bahaya.

Sementara itu, beberapa peneliti menganggap whistle blowing sebagai suatu

bentuk tindakan kewarganegaraan yang baik (Dworkin & Nera, 1997), harus didorong

dan bahkan dianugerahi penghargaan.

Tidaklah mudah untuk memastikan terjadinya whistle blowing. Rothschild &

Miethe (1999) mendapatkan informasi yang menarik tentang hal ini. Dengan

menngunakan sampel pekerja dewasa di US, ditemukan bahwa 37% dari mereka

menemukan tindakan menyimpang di dalam lingkungan kerja mereka dan 62% dari porsi

ini melakukan tindakan whistle blowing. Namun hanya 16% yang melaporkan ke pihak

eksternal, sisanya hanya melapor kepada pihak internal yang memiliki kuasa lebih tinggi.

Miceli & Nera (1997) memandang whistle blowing sebagai antisocial OB.

Antisocial OB adalah tindakan intens yang bersifat membahayakan yang dilakukan

anggota organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi. Untuk perilaku whistle

blowing yang diklasifikasikan kedalam golongan ini harus dipastikan tingkat bahaya yang

dihasilkan. Perilaku ini sejalan dengan OMB tipe D, yang juga dianggap sebagai aksi

balas dendam.

7

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengertian whistle blowing seperti yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Agus Condro dapat digolongkan sebagai

whistle blowing karena dalam kasus tersebut, Agus Condro, yang merupakan anggota

mantan politisi PDIP mengungkap kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior

BI Miranda S Goeltom dan oleh karenanya, Agus Condro disebut sebagai whistle blower

(pelaku whistle blowing).

Ada dua macam whistle blowing yaitu whistle blowing internal dan whistle

blowing eksternal. Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Agus Condro

termasuk whistle blowing eksternal sebab ia mengungkap kasus suap kepada lembaga

dimana ia terikat (PDIP) namun kepada pihak luar yang dalam hal ini adalah KPK.

Hal ini merupakan isu yang penting dan dapat berdampak buruk, baik kepada

individu tersebut maupun organisasi yang dilaporkan (Vinten, 1994). Menurut Vardi dan

Wiener (1996), tindakan ini termasuk tindakan menyimpang karena menyalahi aturan inti

pekerjaan dalam perusahaan yang harus dipatuhi oleh semua pekerja. Sedangkan menurut

Moberg (1997) tindakan ini dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap perusahaan.

Dalam beberapa teori dikatakan bahwa whistle blower adalah isu yang penting

dan dapat berdampak buruk, baik kepada individu tersebut maupun organisasi yang

dilaporkan. Dalam kasus ini, tindakan whistle blowing yang dilakukan oleh Agus Condro

berdampak buruk pada pihak-pihak yang dilaporkan yaitu ke-empat terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana penyuapan. Empat terdakwa adalah, Dudhie Makmud Murod

8

dari PDIP, Hamkda dari Golkar, Endin Soefihara dari PPP, dan Udju Djuharei dari fraksi

TNI/Polri. Majelis hakim menghukum Dudhie dan Udju selama 2 tahun penjara dan

Endin selama 1 tahun 3 bulan. Sedangkan Hamka dihukum paling berat, yakni selama 2,5

tahun setelah mereka terbukti menerima dan membagikan suap dalam pemilihan Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray

Goeltom. Selain itu, tindakan pengungkapan kasus suap ini tidak sesuai dengan perilaku

menyimpang tipe D karena terlepas dari motif balas dendam namun semata karena tujuan

mengungkapkan kebenaran. (sesuai dengan pernyataan yang disebutkan dalam artikel

detiknews.com, “Agus mengaku tidak merasa menjadi whistle blower. Pengungkapan

kasus suap itu karena mengikuti hati nurani. Dia merasa lebih baik diungkapkan daripada

disembunyikan.”)

Di samping itu, ada pula teori yang menganggap whistle blowing sebagai suatu

bentuk tindakan kewarganegaraan yang baik, harus didorong dan bahkan dianugerahi

penghargaan. Ditinjau dari teori ini, perbuatan Agus Condro mengungkap kasus suap

dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom dapat dilihat sebagai

perbuatan mengungkap kebenaran demi menegakkan keadilan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Sedangkan menurut kelompok kami, apa yang telah dilakukan oleh Agus Condro

ini tidak dapat dianggap sebagai perbuatan menyimpang karena seperti yang kita lihat,

perbuatan ini justru membuahkan hasil yang positif dan membawa kita kepada

pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis.

9

Ada dua dampak yang ditimbulkan dalam pengungkapan kasus suap dalam

pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom yang dilakukan oleh Agus

Condro ini. Yang pertama adalah dampak bagi pihak yang dilaporkan telah melakukan

penyuapan. Dalam hal ini Majelis hakim menghukum Dudhie dan Udju selama 2 tahun

penjara dan Endin selama 1 tahun 3 bulan. Sedangkan Hamka dihukum paling berat,

yakni selama 2,5 tahun setelah pihak-pihak tersebut terbukti bersalah.

Yang kedua adalah dampak bagi Agus Cóndro sendiri. Tidak sedikit tantangan

yang ia hadapi setelah melakukan pelaporan mengenai kasus suap tersebut. Seperti yang

terkutip dalam artikel detiknews.com Selasa, 25/05/2010 14:44 WIB, "Saya dapat SMS

atau telepon dari orang yang tidak dikenal, entah itu termasuk ancaman atau tidak. Tapi

nomor tidak dikenal sering menelepon jam setengah dua (dinihari)," demikian pengakuan

dari Agus Condro. Ia juga Agus mengaku baru tahu dirinya dicari-cari kesalahannya

setelah penanganan kasus yang dia ungkapkan berjalan, seperti yang diungkapkan Agus

Cóndro pada detikcom, "Saya dapat informasi dari teman juga kalau ada teman lain yang

mencoba-coba mencari kasus saya. Apakah main perempuan, judi, atau main proyek ke

kepala daerah atau departemen. Tapi alhamdulillah tidak ketemu,"

Dari kasus whistle blowing yang telah kita bahas di atas, dapat dirasakan

lemahnya perlindungan bagi para whistle blowers. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua

TII Todung Mulya Lubisdalam inilah.com 20/05/2010 bahwa masih terdapat banyak

dilema dalam perlindungan saksi dan whistle blower, terlebih dengan banyaknya kasus

yang terbongkar dengan adanya pengakuan orang-orang yang mengakui kejahatan di

organisasinya sendiri seperti Susno Duadji dan Agus Condro. Selain itu, Ketua LPSK

10

Abdul Haris Semendawai sendiri mengakui bahwa lembaganya masih memliki hambatan

untuk melindungi saksi dan korban karena terbatasnya perangkat hukum.

11

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kami dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Agus Condro dapat digolongkan sebagai whistle

blowing.

2. Tindakan whistle blowing yang telah dilakukan oleh Agus Condro tidak dapat

dianggap sebagai perbuatan menyimpang.

3. Ada dua dampak sebagai akibat tindakan whistle blowing yang dilakukan oleh

Agus Condro, yaitu dampak bagi pihak yang dilaporkan telah melakukan

penyuapan dan dampak bagi Agus Cóndro sendiri.

4. Saat ini, kualitas perlindungan bagi para whistle blower di Indonesia masih

tergolong rendah.

12

SARAN

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat kami berikan yaitu:

1. Agar kita semua dapat mendukung perlindungan bagi para whistle blower-whistle

blower kecil di sekitar kita.

2. Agar lembaga-lembaga pemerintah turut mendukung ditingkatkannya

perlindungan bagi para whistle blower.

3. Agar masyarakat tidak takut untuk menjadi seorang whistle blower demi

mengungkapkan kebenaran dan demi kebaikan bersama.

13

LAMPIRAN

Artikel 1

Selasa, 25/05/2010 14:44 WIB

Jadi Wishtle Blower, Agus Condro Mengaku Dicari-cari KesalahannyaIndra Subagja - detikNewsJakarta - Masih ingat Agus Condro? Mantan politisi PDIP ini mencuat saat mengungkap kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Banyak pihak menganggap dia whistle blower atau peniup peluit. Label yang mengesankan, namun setelahnya tidak sedikit tantangan yang dia hadapi.

"Saya dapat informasi dari teman juga kalau ada teman lain yang mencoba-coba mencari kasus saya. Apakah main perempuan, judi, atau main proyek ke kepala daerah atau departemen. Tapi alhamdulillah tidak ketemu," kisah Agus saat dihubungi detikcom, Selasa (25/5/2010).

Agus mengaku baru tahu dirinya dicari-cari kesalahannya setelah penanganan kasus yang dia ungkapkan berjalan. Sebelumnya saat ramai pemberitaan di media terkait kasus suap itu, dia menerima ancaman, meski tidak dia hiraukan.

"Saya dapat SMS atau telepon dari orang yang tidak dikenal, entah itu termasuk ancaman atau tidak. Tapi nomor tidak dikenal sering menelepon jam setengah dua (dinihari)," imbuh eks anggota Komisi IX DPR ini.

Agus mengaku tidak merasa menjadi whistle blower. Pengungkapan kasus suap itu karena mengikuti hati nurani. Dia merasa lebih baik diungkapkan daripada disembunyikan.

"Saya tidak pernah merasa jadi whistle blower. Tapi kasus itu saya ungkapkan mengalir saja, karena kemudian setelah cerita soal kasus itu, isi pertanyaan KPK mengarah ke sana," beber orang Batang ini.

Dalam kasus suap DGS BI yang diungkapkan Agus ini, Pengadilan Tipikor telah memvonis sejumlah terdakwa yakni Dudhie Makmun Murod 2 tahun, Endin AJ Soefihara 1 tahun 3 bulan, Udju Djuhaeri divonis 2 tahun, dan Hamka Yandhu 2 tahun 6 bulan penjara.

14

Artikel 2

17 Mei 2010 | 23:41 wib | Nasional

Empat Terdakwa Kasus Suap Divonis Bersalah

Jakarta, CyberNews. Empat Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang merupakan terdakwa  kasus dugaan suap terkait pemilihan Miranda S Goeltom divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam sidang yang berlangsung terpisah, majelis menilai ke-empat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyuapan. Empat terdakwa adalah, Dudhie Makmud Murod dari PDIP, Hamkda dari Golkar, Endin Soefihara dari PPP, dan Udju Djuharei dari fraksi TNI/Polri.

Majelis hakim menghukum Dudhie dan Udju selama 2 tahun penjara dan Endin selama 1 tahun 3 bulan. Sedangkan Hamka dihukum paling berat, yakni selama 2,5 tahun. Namun ke-empat putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni hukuman penjara selama 3 tahun.

Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Hamka, Hedri Agusten mengatakan, terdakwa terbukti menerima dan membagikan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom.

"Fraksi Golkar mendapat alokasi cek senilai Rp7,3 miliar dari pengusaha wanita bernama Nunun Nurbaeti yang disampaikan melalui anak buahnya, Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo," ujar Hendri di pengadilan Tipikor, Senin (17/5).

Sejumlah lembar cek yang dimasukkan dalam kantong kertas berlabel warna kuning itu kemudian dibagikan kepada politisi Golkar yang lain, yaitu TM. Nurlif menerima cek senilai Rp550 juta, Baharuddin Aritonang (Rp350 juta), Antoni Zeidra Abidin (Rp600 juta), Akhmad Hafiz Zawawi (Rp600 juta), Bobby Suhardiman (Rp500 juta), Reza Kanarullah (Rp500 juta).

Kemudian Paskah Suzetta (Rp600 juta), Hengky Baramuli (Rp500 juta), Asep Rokhimat Sudjana (Rp150 juta), Azhar Mukhlis (Rp500 juta), dan Martin Bria Seran (Rp250 juta). Sementara itu, Hamka Yandhu menerima bagian paling banyak, yaitu Rp2,25 miliar.

Sedang dalam putusan terhadap Dudhie, sidang yang diketuai Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati menyebutkan, adanya kerjasama di antara anggota FPDIP di Komisi IX DPR periode 1999-2004. Majelis menyimpulkan Dudhie maupun anggota fraksi PDIP di Komisi IX telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

15

Penerimaan hadiah atau janji ini, kata hakim, berkaitan dengan kekuasaaan serta kewenangan jabatan yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Dudhie pun dijerat dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. "Terdakwa tidak aktif menerima suap, melainkan atas perintah dari Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan," kata hakim anggota Hedri Agusten.

Terdakwa Udju Djuhaeri yang juga divonis dua tahun penjara terbukti menerima suap Rp500 juta yang diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom. Udju menerima uang tersebut bersama dengan rekannya yang juga anggota Komisi IX DPR, R. Sulistyadi, Darsup Yusup dan Suyitno.

Yang terakhir, terhadap terdakwa Endin yang divonis satu tahun tiga bulan penjara, majelis yang diketuai Hakim, Jupriadi menilai, terdakwa menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.

Dalam sidang pembacaan putusan terhadap Hamka, terdapat perbedaan pendapat pada majelis hakim. Hakim anggota Andi Bachtiar menilai, pengusaha Nunun Nurbaeti Daradjatun terlibat dalam kasus aliran cek kepada sejumlah anggota DPR RI terkait pemilihan Deptuti Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Goeltom.

"Nunun adalah orang yang menyuruh melakukan pemberian cek tersebut," kata Andi Bachtiar.

Menurutnya, perbuatan Nunun masuk dalam kualifikasi pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana. Dalam fakta persidangan, lanjutnya, Nunun telah memerintah Arie Malangjudo untuk memberikan ratusan cek, bernilai Rp50 juta per lembar, kepada beberapa anggota DPR. Pemberian itu terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

( Mahendra Bungalan /CN13 )

16

Artikel 3

20/05/2010 - 13:38Perlindungan Wishtle Blower Banyak KendalaIrvan Ali Fauzi

Todung Mulya Lubis(inilah.com/Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan bisa menjadi lembaga yang memberikan perlindungan kepada orang yang bermaksud mengungkap kasus korupsi (whistle blower).

Itu terungkap dalam diskusi 'Perlindungan Saksi dalam Pengungkapan Skandal Korupsi' yang digelar di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Kamis (20/5).

Ketua TII Todung Mulya Lubis mengakui bahwa masih terdapat banyak dilema dalam perlindungan saksi dan whistle blower. Terlebih dengan banyaknya kasus yang terbongkar dengan adanya pengakuan orang-orang yang mengakui kejahatan di organisasinya sendiri seperti Susno Duadji dan Agus Condro.

Todung mengibaratkan perlindungan saksi dan whistle blower seperti judicial review. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, saat ini masyarakat bisa menjadi melakukan judicial review.

"Apakah LPSK bisa merebut haknya untuk melindugi saksi dan whistle blower seperti MK menyelenggarakan judicial review?" tantang Todung.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai sendiri mengakui bahwa lembaganya masih memliki hambatan untuk melindungi saksi dan korban karena terbatasnya perangkat hukum. [irv/jib]

17

DAFTAR PUSTAKA

Google.co.id

gresnews.com

us.detiknews.com

suaramerdeka.com

inilah.com

18