BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak-anak atau bayi juga dihpsebut human trafficking

merupakan bentuk perbudakan di era modern ini. Hal tersebut sudah menjadi masalah

yang sangat besar. Di Indonesia sendiri masalah trafficking sudah menjadi wabah

penyakit yang sangat berbahaya. Trafficking sendiri sangat merugikan masyarakat

karena dewasa ini sungguh sangat mudah perempuan dan anak-anak diperjual

belikan. Tentu saja hal tersebuat haruslah diberantas dari Indonesia.

Maraknya penjualan bayi di era modern ini tentunya disebabkan oleh

beberapa factor yang terutama factor kemiskinan yang melanda masayarakat dewasa

ini.

Jika dilihat dari sisi aturan ada banyak jaminan perlindungan anak tau bayi

dari perdagangan yaitu ada 4 instrumen nasional yaitu UU Kesejahteraan Anak, UU

Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak dan Hukum Pidana.

Para pelaku atau sindikat yang melakukan trafficking tersebuat haruslah di

berantas sampai ke akarnya karena sindikat tersebut sudah merugikan banyak pihak.

Untuk itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberantas sindikat

trafficking tersebut,tentu saja peran pemerintah dan peran masyarakat dalam

memberantas praktik trafficking sangat dibutuhkan pada saat ini.

1

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan trafficking?

2. Apa saja factor penyebab seseorang melakukan kejahatan menjual bayi atau

trafficking?

3. Bagaimana cara agar penjualan bayi trafficking tidak lagi terjadi dikalangan

masyarakat?

4. Apa dampak dari trafficking?

C. Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui pengertian dari trafficking.

2. Agar mengetahui factor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan

kejahatan menjual bayi atau trafficking.

3. Agar penulis mengetahui cara agar penjualan bayi atau trafficking tidak lagi

terjadi di kalangan masyarakat.

4. Agar mengetahui dampak dari trafficking.

D. Manfaat penulisan

Manfaat dari penyusunan makalah ini adalah:

1. Penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau kajian

dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masyarakat.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian yang baik dan

mengembangkan wawasan dan akan menumbuhkan rasa peka terhadap

masalah-masalah social yang terjadi di masyarakat.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penjualan Manusia (Trafficking)

Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen,

transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan

ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi

bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal

termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya,

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan

perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.” (Sumber: Pasal 3,

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia,

terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB

menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 2000).

Eksploitasi dalam perdaganagan manusia (human trafficking) dapat meliputi,

paling tidak, adalah: Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-

bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga,

perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan.

Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh.

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefenisikan human trafficking atau perdagangan

manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau

penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-

bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk

memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan

3

eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan

Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak;

Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Tabel dibawah ini, yang disarikan dari Definisi PBB diatas, adalah alat yang

berguna untuk menganalisis masing-masing kasus untuk menentukan apakah kasus

tersebut termasuk trafiking atau tidak. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai

trafiking, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga

kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-

masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya adalah traficking.

Pertama setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan

orang. Kedua dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan,

penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan,

atau penjeratan utang. Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang

dapat tereksploitasi orang tersebut.

Menurut Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO) pasal 1 ayat 1 dan hampir sama dengan apa yang didefinisikan oleh

PBB, definisi trafficking (perdagangan orang) adalah: “tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi”.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking di atas.

Pertama, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan,

menyembunyikan, atau meneirma. Kedua, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan

korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan,

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau

4

pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi:

eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja

paksa, perbudakan, penghambaan, dan sebagainya (Harkristuti Harkrisnowo dikutip

dalam www.menkokesra.go.id).

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah

kasus yang paling umum terjadi. Bahkan, menurut data yang ada fenomena ini makin

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kantor Menteri Koordinator

Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tercatat sepanjang tahun 2005 saja ada 700

perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang (www.bkkbn.go.id).

Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara

serius.

B. Kronologis Peristiwa

Kasus pejualan bayi di Indonesia semakin hari semakin merebak sebagai

contoh nya terjadi percobaan penjualan bayi kembar di halaman parkir ITC Depok.

Keduanya diserahkan sang ibu pada seorang wanita bernama Merry. Tersangka

memberi uang Rp 1,8 juta sebagai biaya persalinan si kembar. Siapa sangka, Merry

menjual keduanya seharga Rp 40 juta atau Rp 20 juta untuk satu bayi. Namun

penjualan bayi yang akan dilakukan oleh sindikat penjualan bayi berhasil digagalkan

oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan penyamaran seorang anggota

kepolisian menyamar menjadi seorang yang akan membeli kedua bayi kembar

tersebut seharga 40 juta rupiah. MS merupakan tersangka sindikat penjualan bayi

kembar tersebut. Bayi kembar tersebut merupakan korban kemiskinan orang tuanya

di Bogor, hingga akhirnya bisa sampai jatuh ke tangan MS yang merupakan pelaku

dalam sindikat perdagangan bayi.

Ana adalah orangtua dari kedua bayi kembar tersebut mengaku menyesal atas

semua perbuatannya. Wanita berusia 28 tahun itu sama sekali tidak menduga niatnya

5

mengurangi beban hidup malah di manfaatkan oleh orang lain. Bayi kembarnya

nyaris dijual seharga 40 juta.

Kasus ini berawal ketika Ana melahirkan bayi kembar, namun karena factor

ekonomi, ana menyerahkan bayinya kepada orang lain. Ana merasa tak sanggup

membesarkan bayinya karena sudah memiliki 2 anak berusia 12 dan 5 tahun yang

juga memerlukan biaya. Ana menyerahkan bayinya dengan harapan sang anak bisa

memperoleh orangtua angkat yang mampu membesarkan dengan kasih saying tulus.

Sehari-hari Ana menyambung hidup sebagai pembantu rumah tangga. Dia

bekerja dari jam 07.00 pagi hingga 18.00 sore. Penghasilan bersihnya hanya Rp 300

rbu sebulan. Selain itu saat ini Ana masih menumpang di rumah orangtuanya

disebuah kampong Parung Banteng, Katulampa, Bogor. Situasi tampak semakin sulit

setelah ditinggal begitu saja oleh suaminya, Roni, yang bekerja sebagai kuli

bangunan.

C. Konsep Ham Yang Berhubungan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

 Konsep HAM diartikan sebagai berikut: "Human rights could generally be

defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot

live as human beings" Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia

disifatkan sebagai suatu common standard of achivement for all people and all

nations, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu

dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia.

6

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,

meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera

lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk

membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas

kehendak yang bebas.

3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak

pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan,

baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh

putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan

mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk

agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa

diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik

Indonesia.

6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7

7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan

masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial

yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak

mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta

dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara

bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam

jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-

undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam

pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam

keselamatan dan atau kesehatannya.

10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,

masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka

pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

D. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia (Human

Trafficking)

Maraknya isu perdagangan perempuan & anak (Trafficking) dewasa ini

diawali dengan semakin meningkatnya migrasi tenaga kerja baik antar daerah,

wilayah maupun Negara memasuki  sector informal maupun pekerjaan rumahan.

Sektor ini sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak yang berumur di bawah 18

tahun. Penyebab yang mendorong trafficking di Indonesia adalah: Kemiskinan,

terbatasnya akses dan kesempatan kerja, kekerasan dalam rumah tangga, kepatuhan

anak terhadap orangtua (yang terdesak secara ekonomi), konflik sosial dan

8

peperangan serta lemahnya penegakan hokum, serta perubahan orientasi

pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak

berkesudahan.

Kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia. Laporan Survey dunia IV

tentang perempuan dan pembangunan (1999)  menyebutkan bahwa banyak Negara

berkembang di Asia, seperti Vietnam, Laos, Sri Langka, Thailand, dan Philipina

mengalami hal yang sama, sebagai akibat ketidakpastian dan ketidak mampuan

menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang

mempunyai dampak yang cukup kompleks terutama terhadap peningkatamn peran

dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik pada tingkat nasional maupun

internasional.

Himpitan kehidupan ini kemudian menimbulkan masyarakat untuk mencari

jalan keluar dengan melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan

dampak dari apa yang mereka kerjakan. Yang penting bagi mereka, hidup harus terus

berjalan.

Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi

salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human

trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa

Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang

maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking terus

berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus

bertambah.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia

di Indonesia. Trafficking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan

yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antar lain:

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya

trafiking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.

9

2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja,

tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. kemiskinan mempunyai sederet

definisi ekonomi dan juga keanekaragaman arti sosial dan politik. Sebab – sebab

kemiskinan antara lain upah yang rendah, diskriminasi dalam pensiunan dan

keuntungan, pekerjaan yang tak terbayar bagi wanita, perceraian, ditinggal pergi,

perpisahan dan menjanda dan menjadi ibu tampa pasangan ekonomi.

3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi

anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini

menjadi salah satu pemicu trafficking. Biasanya korban terpaksa harus pergi

mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan

keluarga atau orangtua.

4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga

sangat mudah untuk memalsukan data identitas.

5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam

melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafiking.

Lantas apa yang harus dilakukan seseorang jika dia merasa sudah terjebak

dalam kasus trafiking. Dijelaskan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Ditreskrim Polda NAD, Inspektur satu (Iptu) Elviana, jangan pernah takut untuk

melaporkan kejadian trafiking. Baik korban maupun masyarakat yang

mengetahuinya, harus segera melaporkan. Laporan dapat disampaikan kepada aparat

kepolisian di tingkat Polsek atau Polres. Oleh karena itu, menurutnya saat ini aparat

kepolisian di seluruh tingkatan telah dilatih untuk menangani kasus-kasus yang

menimpa perempuan dan anak, meskipun di kantor-kantor tersebut tidak memiliki

polisi wanita (Polwan), tetapi penanganan khusus untuk perempuan dan anak tetap

dapat dilakukan oleh polisi laki-laki.

10

E. Dampak Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Banyak dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia (human

trafficking) antara lain :

• Bentuk perdanagan manusia antara lain setiap orang yang melakukan perekrutan,

pengiriman, penyerahterimaan orang. Dengan perekrutan ini akan banya terjadinya

penipuan.

• Perdaganagan manusia banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,

penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi

kerentanan, atau penjeratan utang.

• Perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan untuk tujuan mengeksploitasi, atau

perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut sehingga sangat merugikan bagi

korban perdagangan manusia.

F. Pemecahan Masalah Trafficking

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang

amat pelik ini. Menurut laporan Kementerian Koordinator Kesehateraan Rakyat

da;am websitenya www.menkokesra.go.id menjelaskan bahwa pencegahan

trafficking dapat dilakukan melalaui beberapa cara yaitu:

Pertama, pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan

domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya

pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan

prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui

pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek

yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi

keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,

peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

11

Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya

secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor

pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat,

perseorangan, dan termasuk media massa sehingga membentuk interaksi social yang

kemudian membentuk pola social positif yang lebih dinamis . kemudian

Tri Astuti mengatakan bahwa langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor

Pemberdayaan Perempuan Provinsi DIY untuk meminimalisir praktek trafficking

adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib

administrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah mengantisipasi praktek pemalsuan

identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Namun,

sayangnya mengapa lembaga perempuan tersebut baru melangkah pada tindakan

antisipasi yang sifatnya administratif. Padahal, masih banyak bentuk kegiatan lain

yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di

dalamnya yang rentan dengan trafficking. Selain itu pelatihan dalam membentuk

psikologi social juga harus menjadi salah satu unsur terpenting dalam mengimbangi

pengaruh globalisasi terhadap masyarakat seperti apa yang dikatan Riza Wahyuni,

S.Psi, MSi, Psikolog, Humas dan Psikolog PPT Jatim di hadapan peserta” pelatihan

teknis pendampingan korban kekerasan dan trafficking” oleh Dinas Sosial Propinsi

Jawa Timur di Batu, Jawa Timur (19/5). masalah trafficking bagi korban adalah

berkaitan dengan kesehatan reproduksi, cacat fisik permanen atau sementara, masalah

psikologis dari yang paling ringan seperti stres, depresi, sampai kepada gangguan

jiwa berat sehingga perlu dilakukan pendampingan yang khusus bagi mereka.

Pendampingan bagi korban perlu dilakukan dengan tujuan membantu  mereka

memahami masalah yang dihadapi dan penguatan kapasitas psikologis, berkaitan

dengan kemandirian baik fisik atau psikis agar mereka tidak menjadi korban kembali.

Oleh karena itu perlu dilakukan kapasitas building SDM untuk melakukan

pendampingan, dan pemahaman tentang layanan kasus, mulai dari melakukan

identifikasi, apa yang harus dilakukann dalam pelayanan medis, psikososial, hukum,

dan bekerja dengan jejaring layanan. Kapasitas building yang penting bagi

12

pendamping adalah pemahaman tentang konseling yang bersifat empati bagi korban,

dimana bertujukan untuk membantu korban dalam memahami masalahnya, sebagai

fasilitator bagi korban untuk pengambilan keputusan dalam upaya kemandirian.

adapun langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan kajian

akademis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai trafficking.

G. Landasan Yuridis

Di Indonesia sendiri memiliki aturan yang menjamin anak-anak untuk tidak di

perjualbelikan di antranya UU Kesejahteaan Anak yaitu UU no 4 tahun 1979 yang

dalam salah satu pasalnya yaitu BAB II pasal 2 yang berisi sebagai berikut:

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan

kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh

dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

sosialnya,sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi

warganegara yangbaik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan

maupun sesudah dilahirkan.

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal3

Dalamkeadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak

mendapatpertolongan, bantuan, dan perlindungan.

13

Pasal 4

(1) Anakyang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara

atau orangatau badan.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal5

(1) Anakyang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan

keluarganyadapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal6

(1) Anakyang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang

bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa

pertumbuhan danperkembangannya.

(2) Pelayanandan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan

kepada anakyang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum

berdasarkankeputusan hakim.

Pasal7

Anakcacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat

pertumbuhan danperkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak

yang bersangkutan.

Pasal8

14

Bantuandan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak

menjadi hak setiapanak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian

politik, dankedudukan sosial.

Selain itu ada juga aturan yang lain yaitu dalam UU no 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dalam salah satu pasalnya yaitu menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh

orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh

atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

16

BAB III

ANALISIS

Indonesia dalah salah satu negara di asean yang berbatasan langsung dengan

Malaysia dan singapura itu semua memudahkan seseorang untuk melakukan

trafficking. Trafficking merupakan masalah yang begitu besar bukan hanya di dalm

negeri tetapi mudah menjadi masalah internasional.

Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Adapun beberapa factor yang melatarbelakangi penjualn bayi dikalangan

masyarakat antara lain adalah kemiskinan, lemahnya stuktur social dan ekonomi

dikalangan masyarakat, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir,

kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang sehingga bisa dengan mudah

melakukan kejahatan trafficking. Selain itu kurangnya pengajaran agama dan moral

yang baik di kalangan masyarakat.

Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi

masalah kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat

akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya.  

Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas. Yang

paling penting adalah masyarakat kelas bawah. Mengapa? Karena perdagangan

manusia banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas pendidikan yang cukup rendah.

17

Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh semua

lapisan masyarakat.

Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi

tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang

yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban Anda untuk menyampaikan apa

yang terjadi pada orang lain, khususnya yang Anda anggap berpotensi mengalami

perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini

tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang-orang di sekitar kita.

Setelah mengetahui dan mencoba memberitahu orang lain, Anda juga dapat

berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif tersebut dapat

dilakukan dengan cara melaporkan kasus yang Anda ketahui kepada yang berwajib.

Anda juga bisa mengarahkan anak, keponakan, atau anak muda lain yang gemar

beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman, misalnya.

yang Anda lakukan mungkin hanya sesuatu yang kecil, tetapi bila semua orang

tergerak untuk turut melakukannya,bukan tak mungkin masalah yang berkepanjangan

ini akan teratasi.

Selain itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah,

pihak yang berwenang dalam masalah trafficking ini dan masyarakat itu sendiri untuk

memberantas tarafficking agar di Indonesia tidak ada lagi kejahatan trafficking.

18

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan:

1. Trafficking meruapakan salah satu kasus yang perlu di perhatikan dengan serius

oleh berbagai pihak yang berwenang dalam mesalah ini.

2. Ada beberapa factor yang membuat masyarakat melakukan kejahatan trafficking

yaitu karena kemiskinan, adanya kesenjangan social dan ekonomi di kalangan

masyarakat, kurangnya pendidikan nilai moral dan pendidikan agama di kalangan

masyarakat.

3. Ada berbagai cara untuk mencegah adanya trafficking yaitu pertama, pemetaan

masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun

luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan

alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana

pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian

informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang

terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi

keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan,

pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

4. Dampak perdagangan manusia antara lain : Bentuk perdanagan manusia antara

lain setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan

orang. Dengan perekrutan ini akan banya terjadinya penipuan. Perdaganagan

manusia banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan,

penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi

19

kerentanan, atau penjeratan utang. Perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan

untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang

tersebut sehingga sangat merugikan bagi korban perdagangan manusia.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat berwajib harus lebih meningkatkan pengawasan

terhadap kejahatan penjualan bayi atau trafficking dan pemerintah dan

pihak berwajib harus menghukum pelaku atau sindikat penjualan manusia.

2. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberantas kejahatan

penjualan manusia.

3. Perlu diterapkannya pendidikan nilai moral dan pendidikan agama di

kalangan masyarakat.

20

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.(___). Tersedia: http://www.lfip.org/report/trafficking%20data%20in

%20Indonesia%20_table_.pdf

Anonim. (___). Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia

Anonim. (___). Tersedia:

http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/perdagangan-manusia-

dalam-ruu-kuhp-5.pdf

Anonim.(2009). Melawan Trafficking.[Online]. Tersedia:

http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/38-melawan-

trafficking.html

Anonim. (2010). Konsep hak asasi manusia. [Online]. Tersedia:

http://www.kadnet.info/web/index.php?

option=com_content&view=article&id=1602:konsep-hak-asasi-manusia-

dalam-uu-nomor-39-tahun-1999&catid=37:wawasan-perspective&Itemid=66

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm

Gerungan. 2004. Psikologi Sosial. Bandung : PT Refika Aditama

Nahyudi. (2012). Polisi Dalami Sindikat Penjualan Bayi.[Online]. Tersedia:

http://berita.liputan6.com/read/378657/polisi-dalami-sindikat-penjualan-bayi

Ollenburge, Jane. 1996. Sosiologi Wanita. Jakarta: Rineka Cipta

Syafaat, Rachmad.2003. Dagang Manusia ; Kajian Trafficking terhadap perempuan

dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta : Lappera Puataka Utama

21

Solihin Asep.(2012). Ibu Bayi Kembar Menyesal. [Online]. Tersedia:

Http://Berita.Liputan6.Com/Read/378654/Ibu-Bayi-Kembar-Menyesal

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm

Sudibyo Edy.(2009). UU Perlindungan Anak. [Online]. Tersedia:

http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-

PERLINDUNGAN-ANAK.pdf

Sumardi, Mulyanto. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali

22