2/12/2015 makalah hukum kepailitan | Bambang Prayitno

http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/makalah­hukum­kepailitan.html 1/4

25th November 20111. Kasus PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, Tbk, Melawan

PT.IGLAS (Persero)

PT. IGLAS (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publikkarena semua modalnya adalah milik Pemerintah. PT IGLAS memiliki hutang pada PT. INTERCHEMPLASAGRO JAYA atas pembelian chemical. Selain itu PT.IGLAS juga memiliki hutang lain kepada PT.AKR CORPORINDO. Kemudian karena ketidakmampuan financial untuk menyelesaikan kewajibanmembayar hutang­hutangnya kepada PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKRCORPORINDO, lantas kedua perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepailitan ke PengadilanNiaga Pada Perngadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby. ,Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT.INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan PT. AKR CORPORINDO, kemudian kedua perusahaan tersebutmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam putusannya nomor 397 K/Pdt.Sus/2009, MahkamahAgung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan dan PT.AKR CORPORINDO dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby, sehingga PT.IGLAS dinyatakan pailit. Atas putusan kasasitersebut, lalu PT. IGLAS mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan dalamPutusannya Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009 menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembalidikabulkan.

Menurut Penulis dari uraian yang telah kami paparkan diatas sangat menarik, untuk menganalisisputusan kepailitan tersebut. Karena adanya perbedaan pada pertimbangan hukum antara putusan PengadilanNiaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung , dan Putusan Peninjauan Kembali.

Sehingga menurut kami adanya perbedaan putusan tersebut mulai dari tingkat pertama, kemudiankasasi, dan peninjauan kembali perlu dicermati dan dianalisa apakah Putusan pada Pengadilan NiagaSurabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan kembali telah sesuai dengan aturanyuridis normatif Undang­Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang?

2. Analisis Putusan Kepailitan Nomor 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby., 397 K/Pdt.Sus/2009 (Kasasi)dan 111 PK/Pdt.Sus/2009 (Peninjauan Kembali)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusiaterlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapidapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukumyang telah dilanggar harus ditegakkan.Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan . Dalam menegakkan hukum ada tiga usuryang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan

makalah hukum kepailitan

2/12/2015 makalah hukum kepailitan | Bambang Prayitno

http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/makalah­hukum­kepailitan.html 2/4

(Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).Dalam keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan

hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identikdengan keadilan. Hukum itu bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, tanpamembeda­bedakan siapa yang mencuri. sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidakmenyamaratakan: adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi si Noyo (Sudikno Mertokusumo,2003:160­161).

Aristoteles dalam buku kelima Etika Nikomakea menjelaskan ”yang sesuai dengan undang­undangdan yang sama itu adil” Immanuel Kant dan para pengikutnya mengembalikna makna tindakan yang adilpada suatu undang­undang (tatanan/order), yaitu undang­undang akal budi, pada asas rasio, pada maxim.Herbamas berbicara tentang prinsip diskursus, yaitu tentang prosedur penetapan norma­norma yang dapatdikembalikan pada rasio komunikatif. John Rawls juga mencoba menetapkan makna keadilan. Bertolak darikonstruksi sipikiran tentang posisi asali Rawls menekankan tuntutan ketidak berpihakan sebagai prinsipkeadilan (Anthon F. Susanto,2010: 284).

Demikian halnya dengan putusan kepailitan tersebut harus mencerminkan unsur keadilan dankepastian hukum bagi para pencari keadilan. Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Surabaya danPeninjauan Kembali sudah sesuai dengan Undang­Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena PT IGLAS dalam Pertimbangan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut sebagai berikut:

­ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali PT. IGLAS adalah BUMN yang modalnya 100% milikNegara, kemudian yang awal berdirinya tanggal 4 Agustus 1980 dan memperoleh status BadanHukum pada tanggal 28 Januari 19981 seluruh modalnya adalah milik Negara dan baru pada tahun2002 ikut penyertaan modal dari BNI karena adanya kegagalan kredit dari PT. IGLAS

­ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf C Undang­Undang No 7Tahun 1992 yang telah diubahdengan Undang­Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa apabila telahberlangsung 5 tahun dan Bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaanmodal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT. IGLAS yang terdiri dari 63,82%dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanyasekarang ini keseluruhan modal PT. IGLAS adalah miliknya Negara ;

­ Akibatnya maka dengan mengacu pada Pasal 2 ayat 5 Undang­Undang No.37 Tahun 2004, makaPermohonan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ;

­ Bahwa permohonan pailit dalam perkara a quo adalah diajukan oleh PT. INTERCHEMPLAGSAGRO JAYA dan tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, karenanya tidak memenuhiketentuan Pasal 2 ayat 5 Undang­Undang No.37 Tahun 2004.

Sedangkan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi sehinggaPT. IGLAS dinyatakan Pailit adalah salah menerapkan hukum karena seharusnya PT. IGLAS yangmerupakan Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik tidak dapat dipailitkan, kecuali

2/12/2015 makalah hukum kepailitan | Bambang Prayitno

http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/makalah­hukum­kepailitan.html 3/4

permohonan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan, hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (5) bahwa :"Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BadanUsaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanyadapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa PT.IGLAS sendiri yang merupakan BUMN tidak dapatdipailitkan oleh PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA dan dan PT. AKR CORPORINDO, karena yang dapat mengajukan kepailitan hanya Menteri Keuangan. Oleh Karena itu PT. INTERCHEM PLASAGROJAYA dan PT. AKR CORPORINDO yang tidak mendapat kuasa dari Menteri Keuangan untukmengajukan permohonan kepailitan maka kedua Perusahaan tersebut tidak berhak mengajukan kepailitanatas aset yang di miliki PT.IGLAS.

Selain itu PT. IGLAS yang meupakan BUMN jika dipailitkan malah akan meruntuhkankepercayaan luar negeri terutama konsurnen yang memesan produk PT. IGLAS, kepada Negara Indonesiadan apabila PT IGLAS pailit maka akan lebih merugikan publik karena akan timbul pengangguran besar,menyangkut 1.000 (seribu) karyawan dan negara akan kehilangan sumber pajak.

Sehingga Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang menolak permohonan pailit atas PT. IGLAS dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan PeninjauanKembali PT.IGLAS adalah sudah benar dalam menerapkan hukumnya dalam hal ini sudah sesuai denganketentuan Undang­Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.

2/12/2015 makalah hukum kepailitan | Bambang Prayitno

http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/11/makalah­hukum­kepailitan.html 4/4

DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenali Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Anthon F. Susanto. 2010. Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan IlmuHukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

www .mahkamahagung.com, diakses 2 Juni 2011Undang­Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang

Diposkan 25th November 2011 oleh Bambang Prayitno

Masukkan komentar Anda...

Beri komentar sebagai: Google Account

Publikasikan Pratinjau

0 Tambahkan komentar