MAKALAH MAKALAH HUKUM HUKUM KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAANMAKALAH MAKALAH HUKUM HUKUM

KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN

MIRANDAMIRANDA

2010 31 0872010 31 087

1

KATA PENGANTAR

2

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatNya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya juga berterimakasih kepada dosen pengajar mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat lebih memahami mengenai materi yang diberikan.Semoga makalah ini berkenan kepada dan bermanfaat bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar. Untuk segala kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini, saya mohon maaf. Saya terima kritik dan sarannya.

Makassar, 1 Februari 2014

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………..2BAB I PENDAHULUAN1. LATAR BELAKANG……………………………………………………………………………….....42. RUMUSAN MASALAH……………………………………………………………………………...53. TUJUAN…………………………………………………………………………………………........…54. METODE PEMBAHASAN………………………………………………………………………...5

BAB II PEMBAHASAN ................................................6-29

BAB III PENUTUPKESIMPULAN……………………………………………………………………………….............30SARAN....................................................................31DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………………….32

DAFTAR ISI

3

I. 1 LATAR BELAKANG MASALAH

DIDALAM HUBUNGAN KERJA DIPERLUKAN HOKUM YANG MENGATUR TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERBURUHAN. APABILA TIDAK ADA HOKUM YANG MENGATURNYA MAKA, TERJADI KETIDAK SEIMBANGAN DAN KETIMPANG SIURAN HUBUNGAN KERJA YANG DICIPTAKAN ANTARA PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA. KEHIDUPAN DI DALAM MASYARAKAT TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI ADANYA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MANUSIA SEBAGAI PENGUSAHA DAN MANUSIA SEBAGAI TENAGA KERJANNYA. KEPENTINGAN ANTARA ORANG PENGUSAHA DENGAN TENAGA KERJA TENTU BERBEDA TERGANTUNG DARI KEBUTUHAN MASING-MASING. OLEH KARENA ITU KALI INI SAYA AKAN MEMBAHAS MENGENAI HUKUM PERBURUHAN DAN KERENAGAKERJAAN SECARA UMUM.

BAB IPENDAHULUAN

4

I.2 RUMUSAN MASALAH

DARI RUMUSAN MASALH TENTU AKAN TIBUL MASALAH –MASALH YANG AKAN DIBAHAS PADA MAKALAH INI:

1. APA SAJA YANG DIBAHAS DALAM HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN ?2. APAKAH PENGERTIAN DARI HUKUM PERBURUHAN DAN OBJEK-OBJEK DISEKITARNYA ?

I. 3 TUJUAN

SETELAH MEMPELAJARI MATERI INI, DIHARAPKAN SELURUH MAHASISWA DAPAT MENGETAHUI DAN MEMAHAMI JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH YANG DIPAPARKAN DALAM MAKALAH INI.

I. 4 METODE PEMBAHASAN

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MEMBAHAS MAKALAH INI ADALAH DENGAN MEMBAHAS PERSUB JUDUL, SEPERTI YANG TELAH DITULISKAN DALAM RUMUSAN MASALAH, YAITU TERDAPAT DUA (2) MASALAH YANG AKAN DIBAHAS SATU-PERSATU.

5

BAB II PEMBAHASAN PENGATURAN HUKUM

PERBURUHAN

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

6

HUKUM PERBURUHAN MENURUT PROF.IMAM SUPOMO ADALAH :

• Suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang

berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada

orang lain dengan meneripa upah.

7

UNSUR DARI HUKUM PERBURUHAN ADALAH :

• Serangkaian peraturan,• Peraturan mengenai suatu

kejadian,• Adanya orang yang bekerja pada

orang lain,• Adanya balas jasa yang berupa

upah.

8

UPAH• Hak pekerja/buruh yang diterima

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja.

9

HUBUNGAN KERJA• Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

kerja antara majikan dengan pekerja/buruhnya.• Perjanjian tersebut tertulis.• Dasar perjanjian kerja :

1. Kesepakatan,2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum,3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,4. Pekerjaan yang diberikan tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesusilaan.

( Hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 1320 BW )

10

PERJANJIAN KERJA MEMUAT

• Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha,• Identitas pekerja,• Jabatan dan jenis pekerjaan,• Tempat pekerjaan,• Besarnya upah,• Hak & kewajiban Pengusaha & Pekerja,• Jangka waktu berlakunya perjanjian

tersebut,• Waktu & tempat perjanjian dibuat,• Tanda tangan para pihak.

11

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU

• Perjanjian tersebut harus tertulis,• Tidak disyaratkan adanya masa

percobaaan,• Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan

tertentu/musiman• Jangka waktunya paling lama 2 (tiga)

tahun, dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12

PERJANJIAN KERJA BERAKHIR

• Pekerja meninggal dunia,• Berakhir jangka waktu perjanjian,• Adanya putusan Pengadilan/putusan

lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan,

• Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja.

13

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

• Pengusaha dilarang mempekerjakan anak,

• Pengecualian bagi anak yang berumur 13 th s.d 15 th melakukan pekerjaan ringan dengan syarat : paling lama 3 jam, izin dari orang tua, dilakukan siang hari tidak mengganggu waktu sekolah, menerima upah, keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan kerja.

14

BURUH PEREMPUAN• Pengusaha dilarang mempekerjakan

pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00.

15

WAKTU KERJA• Pengusaha wajib melakukan

ketentuan waktu kerja yaitu :• 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu,

apabila 6 hari kerja dalam 1 minggu,• 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu,

apabila 5 hari kerja dalam 1 minggu,

16

KELEBIHAN JAM KERJA

• Adanya persetujuan pekerja/buruh,• Paling lama 3 jam dalam 1 hari dan

14 jam dalam 1 minggu,• Kelebihan jam kerja/lembur,

Pengusaha wajib membayar upah lembur.

• Besarnya upah lembur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

17

CUTI• Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan

cuti kepada Pekerja/Buruh,• Waktu Istirahat antara jam kerja selama minimal ½

jam setelah bekerja 4 jam berturut2,• Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja

dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu,

• Cuti tahunan : minimal 12 hari, setelah Pekerja/Buruh bekerja selama 12 bulan berturut2,

• Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilakukan pada tahun ke tujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi Pekerja/Buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut.

18

CUTI LAIN• Pengusaha wajib memberikan kesempatan

kepada Pekerja yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya,

• Pekerja/Buruh perempuan diberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua,

• Cuti Hamil di berikan kepada Pekerja/Buruh perempuan 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bula sesudah melahirkan,

• Cuti Keguguran kandungan diberikan selama 1 ½ bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter.

19

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA

• Keselamatan dan kesehatan kerja,• Moral dan kesusilaan,• Perlakukan yang sesuai dengan

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

20

PENGUPAHAN• Upah adalah hak pekerja/buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha sesuai dengan perjanjian kerja.

• Pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

• Upah yang diberikan kepada Pekerja harus sesuai dengan upah minimum,

21

• Upah tidak dibayarkan apabila pekerja tidak melakukan

pekerjaan, kecuali :

a. Pekerja sakit,

b. Pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid,

c. Pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptikan anak dll,

d. Pekerja mejalankan tugas negara,e. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama,f. Pekerja melaksanakan hak istirahat,g. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja,h. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

22

Upah dibayarkan kepada Pekerja Yang sakit adalah

:a. 4 bln pertama, dibayar 100% dari

upah,b. 4 bln kedua, dibayar 75% dari upah,c. 4 bln ketiga, dibayar 50% dari upah,d. Untuk bulan selanjutnya dibayar

25% dari upah sebelum PHK.

23

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD’45.

24

PERSELISIHAN HUBUNHAN INDUSTRIAL

Adalah :Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha/ gabungan pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan phk serta perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

25

Dalam Hubungan Industrial

• Fungsi Pemerintah adalah :menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran,

• Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja adalah :menjalankan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelancaran produksi, menyalurkan aspirasi, mengembangkan ketrampilan serta ikut memajukan perusahaan,

• Fungsi Pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja

26

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :

• Serikat Pekerja,• Organisasi Pengusaha,• Lembaga Kerjasama Bipartit,• Lembaga Kerjasama Tripartit,• Peraturan Perusahaan,• Perjanjian Kerja Bersama,• Peraturan Perundang-undangan

Ketenaga Kerjaan,• Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

27

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Adalah :Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan Pengusaha.

Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. ( sesuai dg pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 )

28

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan sbb :

• Melakukan penipuan/penggelapan barang/ uang milik perusahaan,

• Memberikan keterangan palsu,• Mabuk, menggunkan/mengdarkan narkoba atau

lainnya,• Melakukan perbuatan asusila/perjudian,• Menyerang, mengancam, menganiaya

teman/pengusaha,• Mempengaruhi teman/pengusaha untuk melakukan

hal yang bertentangan dengan UU,• Merusak barang dalam keadaan bahaya,• Membocorkan rahasia perusahaan,• Melakukan tindakan lain yang membahayakan

perusahaan.

29

BAB II PENUTUPIII.1 KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS DAPAT DITARIK KESIMPULAN YAITU :·      MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG

KETENAGAKERJAAN, YANG DIMAKSUD DENGAN KETENAGAKERJAAN ITU SENDIRI ADALAH SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU

SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA. ·      HUKUM KETENAGAKERJAAN MENURUT IMAM SOEPOMO DIARTIKAN SEBAGAI

HIMPUNAN PERATURAN BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG BERKENAAN DENGAN KEJADIAN DIMANA SESEORANG BEKERJA PADA ORANG LAIN DENGAN

MENERIMA UPAH. ·      TUJUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN, YAKNI MENJAGA KETERTIBAN JALINAN

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA. DALAM RANGKA MENJAGA KETERTIBAN, PERLU PEDOMAN BERPERILAKU YANG BERBENTUK HUKUM

NORMATIF (KEPASTIAN HUKUM), DAN DIARAHKAN PADA CITA HUKUM, YAITU KEADILAN MAUPUN KEMANFAATAN. KETIGA NILAI TERSEBUT MELANDASI TEGAKNYA HUKUM KETENAGAKERJAAN, DISAMPING ITU INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM MEMBERLAKUKAN KASTA YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE OF

THE LAW).·      HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KONSTITUSI HUKUM (INDONESIA)

MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI FALSAFAH DASAR, YAKNI PANCASILA DAN TEORI DASAR (UUD. 1945). NILAI DASAR TERSEBUT MEMPUNYAI ASPEK KEPASTIAN

HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN. KEPASTIAN INI SEKALIGUS MENCERMINKAN NILAI KEADILAN, YANG MEMBERI KEMANFAATAN BAGI KELANGSUNGAN HIDUP

PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM KORIDOR PERUSAHAAN.

30

III.2 SARAN

DIHARAPKAN KEPADA SELURUH PERANGKAT HUKUM PERBURUHAN DAPAT MEMATUHI DAN

MEJALANKAN PERJANJIAN-PERJANIJIAN DAN TELAH DISETUJUI. DAN SEBAIKNYA MAHASISWA DAPAT

MEMAHAMI INI LEBIH BAIK.

31

DAFTAR PUSTAKA

32

    Djoko Heroe S. 2006. Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha, Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.·         Koko Kosidin. 1996. Aspek-Aspek Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan Perusahaan Perseroan, Disertasi, Fakultas Hukum Univ. Pajajaran, Bandung.·         Marzuki Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.·         Rahardjo S. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.·         Sri Soemantri. 1977. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung.·         Hutagalung TH. 1995. Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung.