Makalah Kewarganegaraan Pancasila Pada ya Ernie

Embed Size (px)

Citation preview

MAKALAH KEWARGANEGARAANSEJARAH TERBENTUKNYA PANCASILA HINGGA SAAT INI

DI SUSUN OLEH: FADILAH DINARIA PRATIWI 1B/ 17

PROGRAAM STUDI S1 KEPERAWATAN STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO 2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, pentusun dapat menyelesaikan penyusun makalah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pembutan makalah dalam mata kulilah kewarganegaraan dengan konsep Pancasila dalam perkembangannya . Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang dialami oleh penyusun, namun dengan semangat dan kerjakeras, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini pula, penyusun menyampaikan terimakasih kepada dosen mata kuliah kewarganegaraan yang telah membantu mengarahkan penyusunan materi makalah. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan makalah ini. Kami sebagai penyusun makalah ini sadar, bahwa makalah ini belum terselesaikan secara sempurna. Untuk itu, kami akan menerima dengan tanga terbuka masukan dan saran dari pembaca

Mojokerto, - - 2009

penyusun

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. KATA PENGANTAR.......................................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. Latar belakang ................................................................................................... Rumusan masalah ............................................................................................ Tujuan .................................................................................................................... BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................... Pengertian Pancasila........................................................................................ Pancasila sebagai sistem filsafat ................................................................ Pengertian ideologi .......................................................................................... Pembagian ideologi .......................................................................................... Pancasila sebagai paradigma ....................................................................... Implementasi Pancasila dalam sejarah .................................................. Pancasila di era reformasi ............................................................................ BAB III PENUTUP ............................................................................................................. Kesimpulan ........................................................................................................... Saran ........................................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................

i ii iii 1 1 2 2 3 3 9 13 16 22 30 34 39 39 40 41

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib di implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam memajukan Pancasila melalui kebijakan ternyata tidaklah mulus, karena sangat di pengaruhi oleh pimpinan yang menguasai negara, sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila

menampilkan bentuk dan diri tertentu. Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1945, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pencetus dan penggali Pancasila yang pertama adalah Soekarno sendiri. Sebagai tokoh nasional yang paling berpengaruh pada saat itu, memilih sila-sila yang berjumlah 5 (lima) yang kemudian di namakan Pancasila dengan pertimbangan utama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia keberadaannya atau kelahirannya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Artinya, jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang pada akhirnya mempunyai ciri khas. Sehingga akan muncul dengan sendirinya harapan optimisme dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Mengapa Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat? Mengapa Pancasila dijadikan ideologi? Mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka? Bagaimana Pancasila di era Reformasi?

C. Tujuan Mendeskripsikan pancasila sebagai ideology Memberikan gambaran mengenai sejarah terbentuknya pancasila Menjelaskan alas an dipilihnya ideology terbuka sebagai ideologi yang ideal bagi Indonesia Mengetahui perkembangan pancasila di era reformasi

2

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian pancasila Pengertian pancasila secara etimologis Secara etimologis istilah pancasila berasal dari bahasa

sansekerta di india (bahasa kasta brahmana). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pancasila memiliki 2 macam arti leksikal, yaitu : Panca = lima Syila dengan vocal i pendek artinya batu, alas, atau dasar Syiila dengan vocal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting

Kata tersebut dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Jadi secara etimologis kata pancasila yang dimaksudkan adalah istilah pancasila dengan vocal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima atau secara harfiah berarti dasar yang memiliki lima unsur . Istilah pancasila syiila dengan huruf dewannagaril bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting (Yamin. 1960). Perkataan pancasila terdapat dalam kepustakaan budha di india.Ajaran budha bersumber pada kitab suci tri pitaha, yang terdiri atas 3 macam buku besar yaitu sutta pitha.Abhidama pitha dan viyana pitaka.Dalam ajaran budha

3

terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui Samadhi.Ajaran-ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, saptasyiila, pancasila. Ajaran pancasiilla menurut budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau Five moral principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasila yang berisi lima larangan atau pantangan menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Panitia pada veramani sikhapadam samadiyani, artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh 2. Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani, artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri 3. Kemeshu micchacara veramani samadiyani, artinya janganlah berhubungan kelamin atau dilarang berzina 4. Musadawa veramani sikhapadam samadiyani, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta. 5. Sura meraya masjja pamada tikana veramani, artinya jaganlah minum minuman yang menghilangkan pikiran atau dilarang minum minuman keras (Zainal Abidin, 1958). Dalam masyarakat jawa, yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan moralitas yaitu : Mateni artinya membunuh Maling artinya mencuri Madon artinya berzina Mabok artinya meminum minuman keras Main artinya berjudi 4

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa jawa disebut Ma . Oleh karena itu lima prinsip moral disebut Ma lima atau M 5 yaitu lima larangan . Pengertian pancasila secara historis Proses perumusan pancasila di awali pada siding BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu dr. radjiman wedyodiningrat mengajukan usulan atentang calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan di bentuk. Secara historis proses perumusan pancasila adalah sebagai berikut : Mr. moh. Yamin Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin

mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut : 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Ir. Soekarno Usulan dasar Negara dalam siding BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno yang disampaikannya secara lisan pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar Negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya sebagai berikut : 1. Nasionalisme (kebangsaan indonesia)

5

2. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 3. Mufakat (demokrasi) 4. Kesejahteraan social 5. Ketuhanan yang maha esa (ketuhanan yang berkebudayaan). Oleh Ir. Soekarno lima prinsip dasar tersebut diusulkan agar diberi hama pancasila menurut soekarno kelima sila tersebut dapat diserahkan menjadi Tri sila yang meliputi : 1. Sosio Nasionalisme yang merupakan sintesa dari kebangsaan (Nasionalisme) dengan peri kemanusiaan (Internasionalisme) . 2. Sosio demokrasi yang merupakan sintesa dari (Demokrasi) dengan kesejahteraan sosial . 3. Ketuhanan Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa Tri susila dapat disederhanakan menjadi Eka sila yang intinya adalah gotong royong. Piagam Jakarta Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam siding badan penyidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan panitia sembilan yang beranggota : a. Ir. Soekarno b. Mr. soebardjo Mufakat

6

c. Wachid Hasyim d. Moh. Yamin e. Maramis f. Drs. Moh. Hatta g. Kyai Abdul Kahar h. Abi koesno Tjokrosoejono i. H. agus salim

Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah yang dikenal dengan program jakarta yang memuat rumusan

pancasila sebagai berikut : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian pancasila secara terminologis Rumusan pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sah dan benar secara konstitusional sebagai dasar Negara republic Indonesia, Indonesia dalam mnamun upaya dalam sejarah Indonesia

ketatanegaraan

bangsa

mempertahankan proklamasi dan ekssistensi Negara dan bagsa Indonesia maka terdapat pula rumusan pancasila sebagai berikut : 7

Konstitusi Ris (Republik Rakyat Serikat) Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1945 S/D 17 Agustus 1950, tercantum rumusan pancasila sebagai berikut : 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Peri kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan social UUDS (Undang-undang sementara 1950) Dalam UUDS yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 s/d tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila yang ada pada konstitusi RIS. Rumusan pancasila dikalangan masyarakat Rumusan pancasila yang beredar dikalangan masyarakat luas sangat beragam, salah satunya adalah sebagai berikut : 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Peri kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan social Dari semua rumusan pancasila yang tersebut diatas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan pancasila yang 8

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO. XX/MPRS/1966 dan inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan pancasila dasar Negara republic Indonesia yang sah dan benar adalah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. B. Pancasila sebagai system filsafat Pengertian filsafat Secara etiologis istilah filsfat berasal dari bahasa yunani philein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom . Jadi secaraharfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan.Seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang antara lain filsafat, politik, social, hokum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama dan bidang-bidang ilmu lainnya. Keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam : 1) Filsafat sebgai produk : Filsafat sebagai jenis pengetahuan : Ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada jaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran system filsafat, misalnya : Rasionalisme, Meterialisme dan

empirisme.

9

Filsafat sebagai suatu jenis problema : Hal-hal yang dihadapi manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat.Jadi manusia mencari kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber dari akal manusia. 2) Filsafat sebgai suatu proses : Dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan memakai suatu cara dan metode yang sesuai dengan objeknya. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu system: Ciri-ciri system sebagai berikut: Suatau kesatuan bagian-bagian Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri Saling berhubungan dan saling ketergantungan Keseluruhannya dimaksudkannya untuk mencapai suatu tujuan tetap (tujuan system) Terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. 1. Susunan kesatuan sila-sila PAncasila yang bersifat organis Isi sila-sila pancasila pada hakikatnya merupaka suatu kesatuan Namun demekian, sila-sila pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur bagian yang mutlak dari pancasila yang merupaka suatu satu kesatuan yang majemuk tunggal.

10

Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta diantara sila satu dan lainnya tudak saling bertentangan 2. Susunan Pancasila yang bersifat hirartis dan berbentuk pyramidal Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai dila ke dua, ketiga, ke empat, dan kelima Sila kedua Kemanusian yang adil dan beradap adalah siliputi dan dijiwai oleh sila pertama serta meliputi dan menjiwai sila ketiga, dan kelima Sila ketiga Persatuan Indonesia adalah diliputi dan di jiwai oleh sila pertama dan kedua serta meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelilma. Sila ke empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah di iputi dan di jiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga serta meliputi dan menjiwai sila kelima Sila kelima Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh dila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

11

Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu system filsafat Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sitem filsafat memiliki dasar: Dasar Antropologis sila-sila pancasila Pancasila terdiri atas lima sila, dimana setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Dasar antropologis pancasila pada hakikatnya adlah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis.Oleh sebab itu hakikat dasar itu juga disebut sebagai dasar antropologis.Oleh karena kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah maka secara hireakhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa melandasi dan mnjiwai keempat sila-sila pancasila lainnya. Dasar Eistemonologis sila-sila pancasilia Yang dimaksud dengan dasar epistemonologis adalah

kedudukan manusia sebagai makhluk social, yang di jabarkan didalam sila-sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Dasar Aksiologis sila-sila pancasila Pancasila yang tergolong nilai kerohanian juga mengandung nilai-nilai secara lengkapdan harmonis yaitu nilai material, nilai kebenaran, nilai keindahan atau astetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik, hirearkhis, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosila sebagai tujuannya.

12

C.

Pengertian ideologi Ideologi secara harfiah Kata ideology diciptakan oleh Destutt de Trcy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide . Berasal dari bahasa yunani idea yang berrati gagasan, idea tau citacita dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan ideology adalah gabungan antara panduan hidup yang merupakan yang merupakan nilai-nilai yang telah mengkistalkan dari sutau bangsa serta Dasra Negara yang mmiliki nilai-nilai falsafah yang terjadi pedoman hidup suatu bangsa. Selain itu Ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya.Maka terdapat sutau yang bersifat dialektis antara ideology dan mesyarakat Negara. Disuatu pihak membuta idologi semakin realistik dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencemirkan cara berfikir masyarakat, bangsa maupun Negara, namun juga membentuk masayarakat menuju cita-citanya Cirri-ciri ideology adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Oleh karena itu, mewujudkan asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan, kepada generasi berikutnya, diperjangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

13

Ideology Menurut Para Ahli Definisi lain tentang ideology menurut para ahli: Wikipedia Indonesia: Ideoogi adalah kumpulan ide/gagasan/ akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Destertt de tracy Ideology adalhg study terhadap ide-ide/pemikiran tertentu Descrates Ideology adalah inti dari semua pemikiran manusia Macchiavelli Ideology adalah system perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Thomas H Ideology adalah suatu cara untuk melindungi kekuasan

pemerintah agar dapat brtahan dan mengatur rakyatnya. Francis Bacon Ideology adalah sintesa (panduan berbagai pengertian agar semuanya menjadi selaras, cara mencari hukum yang umum dari hukum-hukum yang khusus) pemikiran mendasar dari suatu konsep.

14

Karl Max Ideology merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Nafolean Ideology merupakan keseluruhan pemikiran politik dari rivalrivalnya. Dr . Hafidh saleh Ideology adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa kosepsi rasionalyang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan metode, ide manusia. yang dan Pemikiran meliputi solusi tersebut metode tersebut, harus untuk metode

mempunyai

mengaktualisasikan

mempertahankannya. Serta metode menyebarkannya keseluruh dunia. Prisip utama dari Kata ideology menurut Frans Magnis-suseno (1992). y Ideology sebagai kesadaran palsu Biasanya dipergunakan oleh kalangan filoso dan ilmian social.Ideology adalah teori-teori yang tidak berorientasi ada kebenaran, melainkan pada kepentinnga pihak yang menopang mempropagandakannya.Ideology juga dilihat sebgai sarana kelas/kelompok social tertentu yang berkuasa untuk

melegitimasikan kekuasaannya. y Ideology dalam hati netral Dalam hal ini ideology adalah keseluruhan system yang berfikir.Nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok social atau 15

kebidayaan tertentu.Ideology dalam arti netral ini di temikan dalam Negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideology Negara .Disebut dalan arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideology tersebut. y Ideology dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah Biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu social yang brsifat positivitik (semata-mata didasarkan pada pengalaman ilmu pasti).Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikabn secara logis-matematis/empiris adalah suatu ideology.Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi yang bersifat

normative dan pemikiran-pemiiran metafisis dalam wilayah ideology. Fungsi Ideologi Menurut para Ahli 1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individu. (cahyono, 2001) 2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generas muda (setiardja, 2001). 3. Sebagai kekuatan yang mampu membari semangat dan motivsi individu, masyarakat, dan bangtsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai kehidupan dalam mencapai tujuan (Hidayat, 2001). D. Pembagian ideologi Ideology Terbuka Ideology terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan

penerjemahannya kedalam tujuan-tujuan dan norma-norma social

16

politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilainilai dan prisip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan di capai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideology terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.Ideology terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam system yang demokratis. Cirri khas ideoogi terbukas y Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. y Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang,

melaikan consensus masyarakat. y Ideology tidak diciptakan melainkan ditemikan dalam

masyarakat. y Milik seluruh rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya kembali didalamnya. y y y Tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Isinya tidak langsung operasiaonal Tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasif, dinamis dan terbuka hal ini dimaksudkan bahwa ideology pancasila bersifat actual, dinamis, antisipasif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideology pancasila bukan

17

mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengekspisifkan wawasan lebih konkrif, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah actual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi sakyat, perkembanganiptek dan zaman. Pancasiloa sebagai ideology terbuka meiliki beberapa aspek, yaitu: 1. Aspek idealistis Yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusian, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan.Hakikat nilai-nilai pancasila yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung didalam pancasila yang bersifst sistematis, rasional dan menyeluruh, tersebut pada filsafat pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandugn dalam pancasila). 2. Aspek normalitas Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu system norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini pancasila terkandung dalam

pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam Negara Indonesia yang merupakan states fundamental norma. 3. Aspek realitasaspek fleksibilitas. Artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata.Maka sebab itu ideology harus mampu mencerminkan realitas yang hidub dan berkembang dalam

masyarakat.Sehingga pancasila selain memiliki nilai-nilai

18

ideal serta normative pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata (konfrik).Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam

penyelenggaraan Negara.Dengan demikian pancasila sebagai ideology terbuka tidak bersifat utopis, yang hanya berisi ideide yang bersifat mengawang melainkan suatu ideoogi yang bersifat realistis. 4. Aspek fleksibilitas Yakni pancasila sebagai suatu ideology tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan ideology pancasila bersifat actual, dinamis, antisifasif dengan dan senantiasa zaman, mampu ilmu

menyelesaikan

perkembangan

pengetahuan dan teknologi, selain itu pancasila juga mampu menyaring budaya-budaya asing yang masuk di Negara Indonesia dengan kelima dari hakekat dari pancdasila yang juga merupakan asensi dari nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideology pancasila sebagai ideology terbuka adalah sebagai berikut: a. Nilai dasar, yaitu hakikat kalmia pancasila. b. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebujakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaanya. c. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang

19

bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideology tertutup Ideology tertutup adalah ajaran/panduan/filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan social yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melinkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan di patuhi kebenarannya. Kebenaran suatu ideology tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai/ prinsip-prinsip normal yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial.Karena itu ideology ini tidak mentolerir perdagangan dunia/nilai lain-lain. Cirri ideology tertutup: 1. Bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melinkan berupa cita-cita sebuah kelompok yang mendasari sutau program untuk mengubah dan membaharui

masyarakat. 2. Merupakan musuh tradisi 3. Biasanya bersifat totaliter, jadi menyakut seluruh kehidupan 4. Bidan gyang segera dikuasai 5. Pluralism pandangan dan kebudayaan dalam masyarakat mau di hapus 6. Agama-agama sebagai bentuk kesosilaan yang membuatkebal terhadap pengaruh ideology di batasi dan kalau dapat di hancurkan. 20

7. Hak-hak asasi manusia tidak di hormati lagi 8. Demokrasi yang nyata dan pluralistic tidak akan di tolerir Pancasila sebagai Ideologi suatu bangsa. Pancasila di angklat dari nilai-nilai adat istiadat,nilai kebudayaan serte nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuk negara. Unsur-unsur yang merupakan bahan (materi) pancasila tidak lain di angkat dari pandangan hidup masyarakat sendiri. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian di angkat dan di rumuskan oleh para pendiri negara sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara/ cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori/ sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Lima prisip dasar Pancasila mencakup: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kelima sila tersebut di pakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan 4 tujuan/ cita-cita ideal bernegara yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekluruh tumpah darah Indonesia 21

2. Meningkatkan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut memerdekakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, prdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan TAP MPR No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang pencabutan ketepan MPR tentang P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan pancasila di tegaskan bahwa pancasila adalah dasar NKRI yang harus di laksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara E. Pancasila sebagai paradigma Pengertian Paradigma Paradigma pada mulanya di pakai dalam bidang filsafatilmu

pengetahuan. Menurut Thomas Kuhm, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu di dominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para olmuwan tentang apa yang terjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian,paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam

merumuskan apa yang harus di pelajari, apa yang harus di jawab,bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan bagaimana harus di jalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus di jalankan oleh il,uwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma/ sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang olmuwn dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu dmasalah dalam ilmu pengetahuan.

22

Istilah paradigma makin lama makin berkembang , tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai keangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan. Dengan demikian paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehiduipan manusia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya niali-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segewnap aspek pembangunan nasional yang di jalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan obyektifbahwa pancasila sebagai dasar negara indonesia , sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan toaljk ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Nilai-nilai dasar pancasila itu di kembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut pancasila adalah makhluk

monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: Susunan kodrat terdiri atas jiwa dan raga Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan

23

Berdasarkan itu, pembangunan nasuional di arahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas , pembangunan harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Opleh karena itu pembangunan di laksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupamn manusia. Pembangunan meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, iptek dan pertahanan keamanan. Begitu pula pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan IPTEK, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai Pembangunan IPTEK Ilmu pengetahun dan teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani dari manusia. Unsur rohani/jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendan dalam bidang moral (etika) Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai-nilai. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus di dasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Sila Ketuhanan Ynag Maha Esa, emengkomplementasikan ilmu

pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasioanl antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang di temukan, di buktikan dan di ciptakan tetapi juga di ertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya.

24

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersifat beradab, IPTEK adalah sebagai hasil budaya mansuai yang berakal dan bermoral. Sila Persatuan Indonesia, mengimplementasikan universalia dan internasionalisme Pengembangan (kemanusiaan) IPTEK hendaknya dalam dapat sila-sila yang lain. rasa

mengembangkan

nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila Kerakyatan Ynag Di pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap ilmuan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki siap yang terbuka untuk di kritik, di kaji ulang maupun di bandingkan dengan penemuan ilmuan lainnya. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh IPTEK Rakyat haruslah Indonesia, menjaga yaitu

mengimplementasikan keseimbangan

pengembangan dalam

keadilan

kehidupan

kemanusiaan

keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan lingkungannya Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik Manusia Indoensia selaku warga negara harus di tempatkan sebagai subyek atau pelaku politik bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak sebagai kodrat manusia maka pembangunan politik harus

dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari, manusia sebagai subjek harus mampu

25

menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus di kembangkan atas dasar kerakyatan (sila IV

Pancasila). Pengmebangan selanjutnya adalah sistem politik di dasarkan pada asas-asas moral pada sila-sila pada Pancasila. Oleh karen itu, secara berturut-turut sistem politik di Indonesia di kembangkan atas moral Ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara di kembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi Secara khusus sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas Ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila).sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem skonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari mansuia sebagai totalitas dan sebagai subjrk. Oleh karena itu, sistem skonomi harus di kembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasartkan kekeluargaan.

Pembangunan ekonomi harus mampu menghndarkan diri dari bentuk persaingan bebas dan monopoli serta bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan dan kesengsaraan warga negara.

26

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal itu sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu

meningkatkan harkat dan martabat manusia yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosbud yang menghasilkan manusia yang biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita manusia yang adil dan beradab. Berdasarkan sila persatuan indonesia, pembangunan sosbud di kembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam, seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional sosbud tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidak adilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembanguan pertahanan keamanan Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini

mengandung makna bahwa tugas dan kewajiban tidak hanya oleh penyelenggara segara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia di sebut sistyem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan di selenggarakan secara total terpadu, terarah serta berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman.

27

Penyelenggaraan sistem perhanan semesta di dasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban tyang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah di terima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dalam UU tersebut di nyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai paradigma reformasi Pada saat Indoneisa tengah berada pada era reformasi yang telah di perjuangkan sejak tahun 1998. Ketika gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh tatanan kehidupan dan praktik politik pada era orde aru banyakl mengalami keruntuhan. Pada era reformasi ini, bangsa Indonesia ingin menata kembali tatanan kehidupan yang berdaulat, aman, adil dan sejahtera. Tatanan kehidupan yang berjalan pada era orde baru di anggap tidak mampu memberi kedaulatan dan keadilan pada rakyat. Reformasi memiliki makna, yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang/ menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk di kembalikan pada format/ bentuk semula sesuai dengan nila-nilai ideal yang di cita-citakan rakyat. Apabila gerakan reformasi ingin menata kembali tatanan kehidupan yang lebih baik, tiada jalan lain adalah mendasarkan kembali pada nilai-nilai dasar kehidupan yang di miliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar kehidupan yang baik itu sudah terkristalisasi dalam Pancasila sebagai dasar odeologi negara. Oleh karena itu, Pancasila sangat tepat di jadikan paradigma reformasi,

28

gerakan reformasi harus di letakkan dalam kerangka perspektif sebagai landasan sekaligus sebagai cita-cita. Sebab tanpa suatu dasar dan tujuan yang jelas reformasi akan mengarah pada suatu gerakan anarkis, kerusuhan, disintegrasi, dan akhirnya mengarah pada kehancuran bangsa. a. Reformasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, artinya gerakan reformasi berdasarkan moralitas Ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yanglebih baik sebagai manusia makhluk Tuhan b. Reformasi yang berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan yang luhur dan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia c. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan, artinya gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagi suatu kesatuan. Gerakan reformasi yang

menghindarkan diri dari perpecahan dan perilaku yang dapat menciptakan perpecahan dan disintegrasi bangsa. d. Reformasi yang berakar pada kerakyatan, artinya seluruh

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagi subjek dan pemegang kedaulatan. Gerakan reformasi bertujuan untuk menuju terciptanya

pemerintahan yang demokratis, yaitu rakyat sebagi pemegang kedaulatan. e. Reformasi yang bertujuan pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, artinya gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu di sadari bahwa ketidak adilan penyebab kehancuran suatu bangsa.

29

F.

Implementasi pancasila dalam sejarah Masa Orde Lama Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila di implementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada sistem kenegaraan. Pada masa ini pula, pancasila di pahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang di liputi oleh tajamny konflik ideologi. Terdapat 3 periode yang berbeda pada masa orde lama, yaitu: Pada periode 1945-1950 Ketika nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat di usir,persatuanmulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila ke empat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat di laksanakan, sebab demokrasi yang di terapkan adalah demokrasi parlemen, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan di pegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang di gunakan adalah Pnacasila dan UUD 1945 yang presidensil, namun alam praktek kenegaraannya sistem presidensil tidak dapatdi wujudkan.

-

Pada periode 1950-1959 Walaupun dasar negara tetap pancasila, tetapi rumusan sila ke 4 bukan berjiwakan mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih 30

baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang di anggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD yang di harapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan dekrit yangmenyebabkan 1959 untuk pemerintahan membubarkan

mengeluarkan

Presiden

konstituante, UUD 1959 tidak berlaku, dan kembali pada UUD 1945. Kesimpulannya, Pancasila di arahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Pada periode 1956-1965 Di kenal sebagai periode emokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada di tangan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai pancasila tetapi pada kekuasaan pribadi Presiden Sukarno.

Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Sukarno menjadi ototriter, diangkat sebagai presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan nasionalisme, agama dan komunis yang ternyata tidak cook bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kesimpulannya, Pancasila telah di arahkan sebagai ideologi ototriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat.

Masa orde baru Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dsan UUD 1945 secara murni dan konsekurn sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kal itu masih di liputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri

31

kacau dan ekonomi

hampir bangkrut. Indonesia di hadapkan pada

pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang di lakukan oleh Sukarno. Di lihat dari kontek jaman, upaya Suharto tentang Pancasila di liputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis di iikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Suharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman opancasila melalui apa yang dengan P4/ eka prasetya pancakarsa. Itu tentu saja di dasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang di hadapi bangsa. Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang di keluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dunia

internasional. Tapi kondisi politik dan keamanan dalam tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila di tafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang di lakukan aparat pemerintah/ negara. Pancasila sering akli di gunakan sebagai legiminator tindakan yang menyimpang. Ia di keramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional dari pada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi.

32

Kesimpulannya, Pancasila sebagai orde baru di arahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan suatu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi di kekang. Masa orde reformasi Seperti juga orde baru yang muncul dari koreksi terhadap orde lama, kini ordereformasi jika boleh di katakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengkoreksi penyelewengan yang di lakukan oleh orde baru. Hal-hak rakyat mulai di kembangkan dalam tatanan elit maupun dalam tatanan masyarakat bawah. Rakyat bebas unruk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Pengeakan hukum sudah mula lebih baik dari pada masa orde baru. Namun sangat di sayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, brsikap dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragam, antar kelompok dan antar daerah terjadi di manamana. Kriminalitas meningkat dan pergerakan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan. Kondisi nyata pada saat ini yang di ahadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primodialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang pancasuila sebagai suatu ideologi, dasar falsafah negara, azas dan pahama negara. Padahal seperi di ketahui pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sikap dan merupakan suatu kebutuhan yang saling menjiwai dan di jiwai itu berasal dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis/ suku bangsa, agama, dan budaya yang

33

bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, sepeti halnya yang masih terjadi di Maluku, Papua. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyake menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaaan yang di landasi oleh nilai-nilai pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuandan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawandan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejab pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga akan mengancam berdiri sendiri bila tuntutannya tidak di penuhi oleh pemerintah pusat dan tidak segansegan sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dollar. Dalam bahas intelegensi, kita mengalami apa yang di kenal dengan Subversi asing yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, pancasila tidak lagi di ajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai pancasila pada masyarakat melemah. G. Pancasila diera reformasi Di era reformasi ini pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi

34

populerseperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilanga legitimasi, rujukan dan vitalnya. Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rezim orde lama dan orde baru menempatkan pancasila sebagai alat kekuasaan otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari pendirian bangsa ini, pancasila harus tetap sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seperti globalisasi yang selalu mendikte, krisis eknomi yang belum terlihat penyelesaiannya, dinamika politik lokal yang berpotensi disintegrasi dan segresi sosial serta konflik komunialisme yang masih rawan. Kelihatannya yang di perlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan yang lebih konseptual, komoprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahanperubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pendekatan imperatif a. Secara konseptual, pancasila sesungguhnya adalah sebuah paradigma tentang realitas masyarakat multikultural Indonesia yang inklusif dan toleran yang berakar dalam keadaan negeri ini pada abad ke 20 namun beberapa dari akar-akarnya nberasal dari lapisan sejarah yang lebih tua, dengan integritasnya proses politik, ikatan sosial, keagamaan, dan unsur bahas yang terkait dengan budaya dan etnis. Pancasila secara tegas menguraikan bahwa primordialisme tidak dapat di hilangkan, tetapi harus di akomodir dalam kerangka kesetiaan nasional. Di samping itu, pancasila juga menyerap nilai-nilai internasional yanguniversal. Tersirat jelas bahwa pancasila mengisyaratkan tentang dimensi

35

internasional/ globalisasi memiliki keterkaitan yang bersifat interdepensi dengan identitas nasional. Atas dasar itu, pancasila harus di maknai secara proporsional dan kontekstual dapat di artikan Pancasila harus di tempatkan membumi pada realitas masyarakat dalam pendekatan kultural-doktival-demokratis dan bukan di tempatkan di atas menara gading yang elitis-doktrinalototriter. Pancasila harus di pandang dan konsolidasi secara proporsional antara ortodoks dan ortopraksis yakni, tetap konsisten pada para pemikir bangsa, pada satu sisi, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan dunia

kontemporer pada sisi lain. b. Pancasila jangan lagi di jadikan sebagai alat kooptasi negara untuk kepentingan politik kekuasaan yang otoriter. Pancasila harus tumbuh mekar dalam kehidupan bangsa ini. Justru karena kesadaran dari semua elemen yang baik elit maupun masyarakat, dan bukan karena indoktrinasi yang berlebihan. Para elit politik jangan lagi menggunakan pancasila sebagai alat argumentasi dan legitimasi kepentingan politik sektarian. Agar pancasila berfungsi sebagai kehendak politik yang baik dan secara simultan bersesuaian dengan perubahan-perubahan politik yang terjadi di era reformasi, maka pancasila harus di tempatkan tidak saja sebagai moral politik tetapi harus berfungsi secara lebih tegas dalam kerja-kerja konsolidasi dan politik kebangsaan. Dengan demikian secara teknis, pancasila harus di gunakan secara benar, konsisten dan ideologis dalam pembuatan dan pelaksanaan segala produk perundang-undangan, serta mendorong timbulnya iklim birokrasi yang merit sistem, di mana pergantian jabatanjabatan non politis di pemerintahan di dasarkan atas kemampuan, kecakapan dan kejujuran pribadi pejabat di mana informasi

36

penilaiannya berasal dari penelusuran catatan jenjang karir pejabat yang bersangkutan. c. Pancasila merupakan arena ekspresi sosial dan budaya

masyarakat yang demokratis. Maksudnya adalah masyarakat di harapkan untuk kelompok yang tidak lagi memunculkan ketegangan antara membuat pancasila dui gunakan untuk

memaksakan kehendak, dan instrumen untuk menelegitimasi kekritisan berpikir dari kelompok tertentu. Pancasila tidak membuat kelompok tertentu, menjadi tirani atas kelompok lainnya. Tetapi sebaliknya, pancasila harus di jadikan atas kolektif masyarakat, di mana kesadaran terhadap nilai-nilai pancasila harus tumbuh, tanpa cara-cara yang otoriter. Pancasila harus dilepaskan dari dominasi institusi negara. Wacana pancasila harus di letakkan dalam ruang politik di mana setiap masyarakat atau kelompok masyarakat dapat secara leluasa memikirkan secara kritis dan memberi kontribusi terhadap aktualisasi etis dari nilai-nilai pancasila dan prakteknya yang ideologis. Perilaku elit politik Tidak bermaksud mengecilkan peran civil society, agaknya

pendekatan dari sentral imperatif untuk elakukan konsolidasi ideologi pancasila di era demokratisasi ini lebih bergantung pada perilaku, peran dan keberpihakan elit politik. Sayangnya, elit politik terlalu sering mengkotak sampahkan ideologi pancasila sebagai common platform dalam membuat dan melaksanakan kebijakan politik mereka. Itu terlihat dari tidak adanya kehendak politik yang kuat dari elit sipil mengelola pluralisme politik, meminimalisir

terjadinya segresi sosial dan membangun interaksi yang berkeadaan antar society, ketidak mampuan pemerintah menyelenggarakan good governence dan mengelola politik desentralisasi secara baik, ketidak

37

mampuan elit partai politik membangun sistem politik yang baik, dan tidak terjadinya institusaionalisasi masyarakat ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika ideologi pancasila secara imperatif tidak di gunakan lagi secara dominan sebagai common platform oleh para elit politik dalam konsolidasi demokrasi sehingga demokratisasi hanyalah

memproduksi disparitas ekonomi antar elit politik dan massa atau antara pusat dan daerah yang semakin lebar, kebebasan assi tidak bisa di proteksi dan di penuhi oleh negara, serta pendekatan latar belakang dan kepentingan politik tidak di akomodasi secara adil dan konstitusional, seperti yang terlihat secara terang benderang sekarang ini, maka akan mendorong terus terjadinya disintregasi kepentingan politik horisontal

38

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Pancasila mengalami proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi ideologi bangsa Indonesia. Di pilihnya pancasila sebagai ideologi bangsa karena pancasila memiliki falsafah dan pancasila telah teruji kokoh sebagai dasar negara. Selain itu, pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara Indoensia adalah sebuah desain negara modern yang di sepakati oleh para pendiri negara RI. Pancasila juga memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional, di mana ideologi nasional adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia unruk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, setiap warga negara berhak dalam memilih sistem pemerintahannya sendiri. Indonesia juga pernah menerapkan beberapa sistem pemerintahan, namun yang paling cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah ideologi terbuka karena sinkron dnegan sistem pemerintahan demokratis yang kenjamin kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantuum dalam UUD 1945 pasal 28. Di terapkannya pancasila sebagai ideologi terbuka, di maksudkan bahwa ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti megnubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memcahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa

39

berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan IPTEK dan jaman.

B. SARAN Pancasila dalam perwujudannya harus benar-benar di laksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi masyarakat sebaiknya di tanamkan sejak dini agar masyarakat dapat

menerapkan dan mengamalkan sila-sila dari pancasila tersebut.

40

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 1991. Dinamika Pancasila. Penerbit: Gramedia Jakarta Sudarsono, Soemarno. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Penerbit PT. Elex Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta http://exacute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigmapembangunan/ http://www.google.co.id/h1=id&q=pancasila+di+era+reformasi&meta=&aq= f&op=pancasila+di+era+reformasi&fp=e29407f8fa2df551

41