BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Hubungan internasional diidentifikasikan
sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang
berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi
negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah,
kesatuan substansional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam
suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta
individu-individu. Hubungan antar bangsa atau negara harus
dilandasi oleh prinsippersamaan derajat. Negara Indonesia dalam
mengadakan hubungan internasional, menerapkan politik luar negeri
bebas dan aktif yangdiabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini
terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang
serta ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka
peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia
harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri
agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk
membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Oleh
sebab itu peran para diplomat Indonesia di luar negeri agar
benar-benar mampu memberi informasi yang seluas-luasnya untuk
masyarakat dunia tentang negara Indonesia yang sesungguhnya. Peran
media massa tentang citra kurang baik negara Indonesia di luar
negeri, secara perlahan-lahan harus dicounter dengan pemberitaan
yang seimbang.
1.2 Rumusan MasalahDari lalar belakang di atas dapat ditentukan
suatu rumusan masalah antara lain:1. Apa yang dimaksud dengan
hubungan internasional?2. Apasajakah sarana-sarana hubungan
internasional?3. Apasajakah istilah-istilah perjanjian
internasional?4. Bagaimana manfaat kerjasama dan perjanjian
internasional bagi Indonesia?
1.3 Tujuan Dari rumusan masalah di atas penulis memili tujuan
antara lain:1. Untuk mengetahui apa itu hubungan internasional 2.
Untuk mengetahui sarana-sarana hubungan internasional 3. Untuk
mengetahui istilah-istilah pernajian internasional 4. Untuk
mengetahui manfaat kerjasama dan perjanjian internasional bagi
Indonesia
BAB IIPEMBAHASAN
2.1 Pengertian Hubungan InternasionalHubungan internasional
merupakan hubungan antar bangsa atau interaksi manusia antar bangsa
baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara
langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa
persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. Dan
juga merupakan hubungan yang dilakukan oleh bangasa-bangsa atau
negara-negara, atau merupakan sebuah atau suatu hubungan yang
bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang
melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan.Beberapa
definisi hubungan internasional menurut para ahli yakni sebagai
berikut :a. J.C. Johari : Hubungan internasional merupakan sebuah
studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara
berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara
(non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap
tugas-tugas Negarab. Couloumbis dan Wolfe : Hubungan internasional
adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa
diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk
menjelaskan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik
atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit socialc. Mochtar Masoed
(1990) : Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat
kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa
yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang
lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.
2.2 Sarana-Sarana Hubungan Internasionala. Kerja sama
BilateralKerjasama Bilateral adalah hubungan kerja sama dua Negara
yang memiliki kepentingan sama dalam bidang poleksosbudhankam.
Dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama dua Negara, bagi Negara
Indonesia haruslah bersifat Demokratis dan terbuka, ini berarti
bahwa bila Negara kita mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara
lain terlebih dahulu harus mendapat perdetujuan dari parlemen atau
DPR, disamping itu hubungan kerjasama juga harus dipublikasikan
melalui media massa. Secara Internasional, hubungan suatu Negara
dengan Negara lain telah diatur dalam Kovensi Wina pada tahun 1961
tentang Diplomatik (hubungan bidang politik), dan Konvensi Wina
tahun 1963 tentang Konsuler (hubungan diluar bidang politik),
sedangkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres N0. 51
tahun 1961 tentang Perwakilan Diplomatik RI.
b. Kerja sama MultilateralKerjasama Multilateral merupakan suatu
kerjasama yang diikuti oleh lebih dari dua Negara atau banyak
Negara. Sebenarnya kerjasama Regional juga merupakan kerjasama
multilateral karena anggotanya lebih dari dua Negara. Kerjasama
yang akan dibahas merupakan kerjasama yang tidak dalam satu kawasan
(Regional), tetapi yang keanggotaannya mencakup banyak kawasan atau
internasional diantaranya OPEC, NATO, Negara-negara Non Blok, CGI,
OKI, APEC dan PBB.
2.3 Istilah-Istilah Perjanjian Internasional1. Traktat
(Treaty)Artinya, perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau
lebih yang sifatnya lebih formal karena mempunyai kekuatan hukum
yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Dengan kata lain, para peserta yang membuat perjanjian tidak dapat
menarik diri dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan dan
pihak-pihak yang bersangkutan.2. Konvensi (Convention)Artinya,
jenis penjanjian yang digunakan bagi hal- hal yang lebih khusus
dibandingkan dengan traktat, namun bersifat multilateral. Dengan
kata lain, konvensi tidak menyangkut kebijaksanaan tingkat tinggi
dan harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh.3.
Pakta (Pact)Artinya, pensetujuan yang lebih khusus jika
dibandingkan dengan traktat. Jadi pakta merupakan traktat dalam
arti sempit sehingga pakta pun harus mendapat pengesahan
(ratifikasi).4. Penikatan (Arrangement)Antinya, suatu bentuk
perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi. Oleh kanena
itu, perikatan merupakan persetujuan yang biasanya hanya digunakan
bagi transaksi-transaksi yang bersifat sementara.5. Pensetujuan
(Agreement)Artinya, suatu penjanjian yang bensifat
teknis/administratif sehingga persetujuan tidak seresmi
traktat/konvensi cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen
dan tidak perlu diratifikasi.6. Deklarasi (Declaration)Artinya,
penjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu
penjanjian yang menyatakan hukum yang ada, membentuk hukum yang
baru, atau untuk menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan
umum.
7. Piagam (Statute)Artinya, perjanjian yang menunjukkan himpunan
peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk
mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya,
seperti piagam mahkamah internasional (statute of the international
court of justice).8. ConvenantArtinya, suatu istilah yang digunakan
oleh piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang disebut dengan The
convenant of the league of nations tahun 1920.9. CharterArtinya,
istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan
oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Dengan kata lain, PBB
dalam membuat anggaran dasarnya berbentuk charter. Misalnya,
Atlantic Charter 1941, dan The charter of the united nations 1945.
10.10. Protokol (Protocol)Artinya, perjanjian yang sifatnya kurang
resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi. Biasanya protokol
digunakan sebagai naskah tambahan dan konvensi. Namun, protokol
tidak kalah petingnya daripada konvensi itu sendiri. Misalnya,
protokol tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949.11. Modus
VivendiArtinya, perjanjian internasional yang merupakan dokumen
untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi dan bersifat
sementara. Maksud sementara adalah sampai diwujudkan hasil
perjanjian yang lebih tetap (permanen) dan rinci (sistematis).12.
Ketentuan penutup (Final act)Artinya, dokumen dalam bentuk catatan
ringkasan dan hasil konferensi, seperti catatan mengenai negara
peserta, para utusan dari negara-negara yang turut dalam
perundingan, dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui
konferensi. Ketentuan penutup ini tidak memerlukan ratifikasi.13.
Ketentuan Umum (General Act)Artinya, traktat yang bensifat resmi
atau tidak resmi. Liga bangsa-bangsa pernah menggunakan istilah
ini, seperti dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan
pentikaian internasional (arbitrasi) pada tahun 1928.
2.4 Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional 1. Manfaat
Kerja Sama Internasional Bagi Indonesiaa. Masalah politik dan
keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga
Internasional.b. Melalui kerja sama Internasional ( PBB ) , Lembaga
Internasional tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai
pihak yang menghentikan perselisihan antar negara.c. Masalah
wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya
PBB.d. Dengan adanya kerja sama Internasional ( PBB ) dapat
melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan
kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM.e. Dengan kerja
sama Internasional yang terwujud dalam organisasi Internasional di
bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum
dapat terselesaikan.Dewan Keamanan PBB berperanan sangat penting
selama masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
dan juga pada masa perang serta diplomasi pembebasan Irian Barat
(Papua Barat) sekitar tahun 1960-1962 dari tangan Belanda.Pada
tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I terhadap
wilayah Jawa dan Sumatra, atas usul India dan Australia, DK PBB
memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 4 Agustus
1947. DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari
Australia, Belgia dan Amerika Serikat, yang kemudian memfasilitasi
Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar antara RI dan
Belanda setelah terjadinya Agresi Militer kedua oleh Belanda pada
tanggal 19 Desember 1948.Berbagai produk yang dihasilkan PBB juga
sangat bermanfaat bagi negara kita, misalnya Universal Declaration
of Human Rights, 10 Desember 1948, Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.2. Manfaat Perjanjian
InternasionalDengan adanya Perjanjian Internasional , Indonesia
dapat mengatasi masalah wilayah kedaulatan.Misalnya, setelah sidang
hukum laut di Geneva tahun 1958 dapat menghasilkan beberapa
konvensi :- Convention on the territorial sea and the contiguous
zone,Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Sehingga
dengan konvensi ini Indonesia belum dapat mewujudkan kesatuan
wilayah- Convention on the high seaKonvensi ini berkaitan dengan
kedaulatan atas sumber alam, begitu juga konvensi yang ketiga.-
Convention on finishing and conservation of the living resources of
the high sea.Sedangkan konvensi yang lain diratifikasi Indonesia
dengan UU No. 19 tahun 1981. Namun, karena permasalahan
reservating, akhirnya PBB menolak untuk mendeposit instrument of
ratification. Konsekuensinya, Indonesia hanya menjadi anggota sah
dari satu konvensi saja (Convention on the high sea).Selain itu
perjuangan pengakuan atas prinsip negara kapulauan dilakukan dalam
Konvensi Hukum Laut 1982. Yang hasilnya:-Pengakuan atas batas 12
mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara
kepulauan-Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi
eksklusifPengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan
sumber daya alam dan kekayaan lautan.
BAB IIIPENUTUP
3.1 Kesimpulan Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena
tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri
di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara
bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini
terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan
mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga
tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di
dunia.Hubungan kerja sama internasional penting untuk menumbuhkan
rasa persahabatan dan saling pengertian di dunia, memelihara dan
menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa
lain, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan,
atau sengketa yang mengancam perdamaian dunia, mengembangkan
cara-cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan
diplomasi, membangun partisipasi dalam rangka ikut melaksanakan
ketertiban dunia, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara di tengah bangsa-bangsa lain.
3.2 Saran Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu
Negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada
suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan
internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan
dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan
bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan
hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap
bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan
hubungan antar negara.Kepada para pembaca yang mempelajari makalah
ini dan ingin lebih memperluas pengetahuan tentang hubungan
internasional, silahkan mencari referensi-referensi demi pemenuhan
bahan ajaran.
DAFTAR PUSTAKA
http://postinganpuput.blogspot.com/2013/03/contoh-makalah-hubungan-internasional.html
http://warnet178meulaboh.blogspot.com/2013/04/makalah-hubungan-internasional.html
http://wayansuyadnya.wordpress.com/1-5-manfaat-kerjasama-dan-perjanjian-internasional-bagi-bangsa-indonesia/
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan
karunianya yang telah diberikan kepada kita semua dengan segala
kekurangan dan kelebihan. Disini kami belajar untuk membuat tugas
PKN Manfaat Kerjasama Internasional Bagi Indonesia yang mana dalam
penyelesaian makalah ini tentunya banyak kesalahan dan kekurangan.
Kritik dan saran kami harapkan dari guru pembimbing agar kami dapat
memperbaiki karya kami ini. Semoga makalah ini bermanfaat terutama
kepada kami sendiri dan teman-teman serta dapat menjadi sumber
informasi.
Pagaralam, April 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
Halaman JudulKata Pengantar Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3
Tujuan
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Hubungan Internasional2.2
Sarana-Sarana Hubungan Internasional2.3 Istilah-Istilah Perjanjian
Internasional2.4 Manfaat Kerjasama dan Perjanjian Internasional 2.5
Manfaat Kerja Sama Internasional Bagi Indonesia2.6 Manfaat
Perjanjian Internasional
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
