22
Chapter Six 1 BAB 6 Pengangguran ® MODUL MAKROEKONOMI MANKIW Tutorial PowerPoint untuk mendampingi MAKROEKONOMI, edisi ke-6. N. Gregory Mankiw B oleh Mannig J. Simidian

Makroekonomi Pengangguran

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makroekonomi Bab 6 edisi Mankiw, Pengangguran

Citation preview

Page 1: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

1

BAB 6Pengangguran

®MODUL MAKROEKONOMI MANKIW

Tutorial PowerPoint

untuk mendampingi

MAKROEKONOMI, edisi ke-6.N. Gregory Mankiw

Boleh

Mannig J. Simidian

Page 2: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

Pengangguran

o Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara tingkat pengangguran

o Pengangguran (unemployment), tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.

o Pengangguran: adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.

2

Page 3: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

Kategori penganggur1. Berdasarkan alasan mengapa menganggur

o Penganggur friksional menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Alasan: pindah perusahaan, pindah lokasi/kota penganggur sukarela (voluntary unemployment).

o Penganggur Struktural belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokkan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. sarjana peternakan, tapi lowongan yang tersedia bukan untuk sarjana peternakan.

o Penganggur musiman karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun.

3

Page 4: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

4

2. Berdasar seberapa intensif dia menganggur.

o Penganggur penuh tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali, (tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan)

o Setengah Penganggur bekerja kurang dari 35 jam seminggu (tidak sepenuhnya menganggur).

o Penganggur terselubung seperti bekerja untuk mendapatkan upah tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif.

Page 5: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

5

Bagaimana pengangguran diukur?

Bekerja(131,5 juta)

Tidak Bekerja (6,2 jt)

Tidak berada dalam angkatan kerja

(67,5 juta) (anak sekolah Ibu RT, dll)

PopulasiOrang dewasa (205,2 juta)

Angkatan kerja (umur 15-64)

(137,7)

Tingkat pengangguran = (jumlah penganggur/angkatan kerja) x 100

= (6,2/137,7) x100 = 4,5 %

Tingkat partisipasi angkatan kerja= (angkatan kerja/populasi orang dewasa) x 100

= (137,7/205,2) x100 = 67,1 %

Page 6: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

Tingkat Pengangguran di Indonesia

Tahun

Angkatan Kerja

Bekerja Pengangguran

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja - TPAK

Tingkat Pengangguran

Terbuka - TPT

(Juta Orang)

(Juta Orang) (Juta Orang) (%) (%)

2009 113.83 104.87 8.96 67.23 7.87

2010 116.53 108.21 8.32 67.72 7.14

2011 117.37 109.67 7.70 68.34 6.56

2012 118.05 110.81 7.24 67.88 6.14

2013 118.19 110.80 7.39 66.90 6.25

6

Page 7: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

7

Dalam notasi ini, tingkatpengangguran adalah U/L.

Kita menotasikan tingkat pemutusan kerja sebagai s. Lalu f menotasikan tingkat pero- lehan pekerjaan. Bersama keduanya menentukan tingkat pengangguran.

Pemutusan Kerja, Perolehan Pekerjaan, dan Tingkat Pengangguran Alamiah

Tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasidisebut tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment). Ini bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran di mana perekonomian bergravitasi dalam jangka panjang. Beberapa persamaan dasar yang

membangun model dinamika angkatan-kerja yang menunjukkan apa yang menentukan tingkat alamiah :

L = E + U

Angkatan KerjaAngkatan Kerja terdiri dari

terdiri dari

Jumlahorang yang

bekerja

Jumlahorang yang

bekerja

Jumlahpengangguran

Jumlahpengangguran

Page 8: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

8

f U = s E

Jumlah orang yangmenemukan pekerjaanJumlah orang yang

menemukan pekerjaan

Jumlah orang yangkehilangan pekerjaanJumlah orang yang

kehilangan pekerjaan

Tingkat pengangguran kondisi mapanDari persamaan sebelumnya, kita tahu E = L – U, yaitu jumlah pekerjasama dengan angkatan kerja dikurangi jumlah pengangguran. Jika kita mensubstitusi (L-U) untuk E dalam kondisi mapan, kita dapatkan :

f U = s (L – U)Lalu, bagi kedua sisi dengan L dan mendapat :

f U/L = s (1-U/L)Sekarang selesaikan untuk U/L untuk menemukan :

U/L = s / (s + f)

Page 9: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

9

U/L = s / (s + f)

Ini bisa juga ditulis sebagai :

U/L = 1/ (1+ f/s)

Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran kondisi-mapan U/L bergantung pada tingkat pemutusan kerja s dan perolehan kerja f.

Page 10: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

10

Tiap kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran alamiah akan menurunkan tingkat pemutusan kerja ataupun meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Serupa, tiap

kebijakan yang mempengaruhi tingkat pemutusan kerja atau perolehan pekerjaan juga mengubah tingkat pengangguran alamiah.

DAMPAK KEBIJAKAN

Page 11: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

11

Pencarian Kerja dan Pengangguran FriksionalPengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan disebut pengangguran friksional.

Ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan di antara industriatau daerah sebagai pergeseran sektoral (sectoral shift). Karena perge-seran sektoral selalu terjadi, dan karena dibutuhkan waktu bagi pekerja untuk mengubah pekerjaan, pengangguran friksional selalu ada.

Dalam usaha mengurangi pengangguran friksional, beberapa kebijakansecara tidak sengaja meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Salah satunya asuransi pengangguran (unemployment insurance). Padaprogram ini, pekerja dapat mengambil sebagian upah mereka untuk periode tertentu setelah kehilanganpekerjaan mereka.

Page 12: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

12

terkait-pengalaman 100 persen

terkait-pengalaman parsial

Perusahaan bertanggung jawab

penuh atas menganggurnya

pekerja

Perusahaan bertanggung

jawab parsial atas menganggurnya

pekerja

Membayar atau Tidak Membayar

Page 13: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

13

Kekakuan Upah-Riil dan Pengangguran StrukturalKekakuan upah (Wage rigidity) adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.

Pengangguran yang disebabkan keka- kuan upah dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural (structural nemployment).Orang meng-anggur bukan karena mereka tak bisa menemukan pekerjaan yang paling se-suai dengan keahliannya, tapi karena, pada upah yang berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Pekerja ini hanya menunggu pekerjaan yang akan tersedia.

S

D

Tenaga kerja

Upah riil

U

Upahriilkaku

Jika upah riil tertahan di atas tingkat ekuilibrium, maka penawar-an tenaga kerja melebihi perminta-an. Akibatnya : pengangguran U.

Page 14: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

14

Undang-Undang Upah- Minimum

Pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah turun ke tingkat ekuilibrium.

Banyak ekonom dan pembuat kebijakan percaya bahwa keringanan pajaklebih baik daripada meningkatkan upah minimum—jika tujuan kebijakanadalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin. Keringanan pajakpendapatan yand didapat (earned income tax credit) adalah jumlah yangkeluarga pekerja miskin diizinkan untuk dikurangi dari pajak mereka.

Page 15: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

15

Ekonom percaya upah minimum memiliki dampakterbesar pada pengangguran remaja/pemuda. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 10-persenpada upah minimum mengurangi pengangguran pemuda sebesar 1 sampai 3 persen.

Pemuda berkeahlian paling kecil, memiliki produktivitas marjinal terendah, dan mendapatkan kompensasi mereka dalam bentuk magang (on-the-job-training), katakanlah, di Mankiw’s Burgers. Yum! Bicara tentang burgers, sekitar tiga-perempat dari semua pekerja yang diberiupah minimum atau kurang ada pada industri layanan makanan.

Mankiw's

Burgers

M

Apprenticeship adalah contoh klasik dari latihan yang ditawarkan sebagai penggantiupah.

Mankiw's

Burgers

Page 16: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

16

S e r i k a t P e k e r j a d a n T a w a r - M e n a w a r K o l e k t i f

Sebab lain kekakuan upah yaitu kekuatan monopoli serikat pekerja (unions). Di AS, hanya 18 persen pekerja ikut serikat pekerja. Sering,kesepakatan serikat mengatur upah di atas tingkat ekuilibrium dan meng-izinkan perusahaan memutuskan berapa banyak pekerja yang diterima. Akibatnya : penurunan jumlah pekerja dipekerjakan, tingkat perolehan kerja yang lebih rendah, dan peningkatan pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan serikat kerja adalah contoh konflik antaraberbagai kelompok pekerja—orang dalam (insiders) dan orang luar(outsiders). Di AS, ini diselesaikan pada tingkat perusahaan melalui tawar-menawar (bargaining).

Page 17: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

17

Upah Efisiensi

Teori upah-efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu akan juga menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan.

1. Teori upah-efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan.

2. Teori upah-efisiensi kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja.

3. Teori upah-efisiensi ketiga menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya.

4. Teori upah-efisiensi keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja.

Page 18: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

18

Tren Pengangguran

Tingkat pengangguran alamiah tidak pernah stabil.

1950-an & 60-an

1970-an & 80-an

1990-an

Di bawah 5%

Di atas 6%

Di bawah 5%

Page 19: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

19

Pengangguran Eropa

Empat negara Eropa terbesar– Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris meng- alami tingkat pengangguran tinggi pada tahun-tahun terakhir. Sebabnya ? Tak ada yang tahu dengan pasti, tapi inilah teori utama : Banyak ekonom percaya bahwa masalahnya bisa dirunut pada interaksi antara kebijakan berdurasi-panjang dan kejutan baru. Kebijakan berdurasi-panjang adalahuntuk memberikan keuntungan royal untuk penganggur. Kejutan baruadalah turunnya permintaan akan pekerja tak-terampil relatif terhadap pekerja terampil karena kemajuan teknologi.

Apakah Anda tahu orang Eropa lebih mungkin menganggurdaripada orang Amerika ? Dan, orang Eropa bekerja lebihsedikit.

Page 20: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

Undang-Undang Upah Minimum Di Indonesia

• Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

• upah minimum;• upah kerja lembur;• upah tidak masuk kerja karena berhalangan;• upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;• upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;• bentuk dan cara pembayaran upah• denda dan potongan upah;• hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;• struktur dan skala pengupahan yang proporsional;• upah untuk pembayaran pesangon; dan• upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

20

Page 21: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau

kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Larangan

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

2. Kemudian, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21

Page 22: Makroekonomi Pengangguran

Chapter Six

22

Tingkat pengangguran alamiah (natural rate of unemployment)Pengangguran friksional (frictional unemployment)Pergeseran sektoral (sectoral shift)Asuransi pengangguran (unemployment insurance)Kekakuan upah (wage rigidity)Pengangguran struktural (structural unemployment)Orang dalam vs orang luar (insiders versus outsiders)Upah efisiensi (efficiency wages)Pekerja yang kecewa (discouraged workers)

Konsep-konsep Penting Bab 6