MANAJEMEN KAS final reg 2013.pdf

Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja

Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan kas sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya

keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat

dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Dengan adanya

perencanaan kas, maka Bendahara Umum Negara dapat memastikan negara memiliki

kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban negara dalam rangka

pelaksanaan APBN, serta terhadap saldo kas yang ada dapat dimanfaatkan secara

maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

Kementerian Negara/Lembaga mempunyai kewajiban menyampaikan

Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara

Umum Negara. Kewajiban ini didelegasikan kepada satuan kerja untuk menyampaikan

Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana yang selanjutnya dikompilasi untuk disusun

menjadi perencanaan kas.

Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana disusun secara periodik. Perkiraan

Penarikanan Dana disusun secara Bulanan, Mingguan dan Harian, sedangkan

Perkiraan Penyetoran Dana disusun secara Mingguan dan Harian. Semua Perkiraan

tersebut disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan

Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.

Satker menyusun Perkiraan Penarikan Dana berdasarkan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Teknik penyusunan Perkiraan Penarikan dan

Penyetoran Dana dimulai dengan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang

tertuang dalam RKAKL. Selanjutnya, satker memperkirakan pengeluaran biaya atau

pendapatan yang akan diperoleh terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana perlu dilakukan updating untuk

menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Updating Perkiraan Penarikan dan

Penyetoran Dana ini dapat disebabkan oleh realisasi yang tidak sesuai rencana, revisi

DIPA, perubahan jadwal kegiatan, adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan

sebagainya. Updating merupakan salah satu cara agar Perkiraan Penarikan dan

Penyetoran Dana semakin akurat sehingga dapat bermanfaat dalam rangka

perencanaan kas.


Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………..

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..

i

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1

1.2. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 1

1.3. Maksud…………………………………………………………………………. 2

1.4. Tujuan………………………………………………………………………….. 2

1.5. Sistematika…………………………………………………………………….. 2

BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH

SATKER ...............................................3

2.1. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ……………………………... 3

2.2. Penyusunan Jadwal Perkiraan Penarikan Dana……………................. 4

2.3. Updating Data……………………………................................................. 6

BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DAN

PENYETORAN DANA ……………………………….................... 10

3.1. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana………………. 10

3.2. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran Dana…………..... 15

BAB IV PENUTUP …………………………………………......................................... 16

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I Pendahuluan

Modul Perkiraan Penarikan dan Penyetoran Dana Satuan Kerja 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya Undang-

undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-

undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah

melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka

pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan

keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai

tambah. Selain itu, kegiatan perencanaan kas juga merupakan suatu strategi

manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan

bahwa negara selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban

negara dalam rangka pelaksanaan APBN, serta terhadap saldo kas yang ada dapat

dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Negara Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan

saldo kas minimal. Saldo kas minimal ini merupakan buffer cash yaitu suatu cadangan

kas yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran. Jika

saldo kas minimal telah ditetapkan maka saldo kas pemerintah setiap hari diupayakan

untuk mendekati patokan tersebut dan setiap rupiah di atas saldo kas minimal tersebut

akan ditempatkan atau diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka pendek. Untuk

mampu menerapkan hal dimaksud maka Pemerintah perlu menyusun perencanaan kas

berbasis harian yang merupakan konsolidasi unit terkait.

Kementerian/Lembaga yang didelegasikan ke satuan kerja mempunyai

kewajiban menyampaikan Perkiraan Penyetoran dan Perkiraan Penarikan Dana secara

periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Perkiraan dari satuan kerja ini

merupakan sumber utama data dalam penyusunan perencanaan kas oleh Direktorat

Jenderal Perbendaharaan. Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana dari satuan kerja

kemudian dikompilasi untuk disusun menjadi perencanaan kas yang merupakan

rencana realisasi Anggaran. Akurasi dari perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh

kecermatan pembuatan Perkiraan Penarikan Dana dan Perkiraan Penyetoran Dana

masing-masing departemen/lembaga.

1.2. Dasar HukumPeraturan yang mengatur perencanaan kas adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada pasal pasal 32

ayat (1) dinyatakan “Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat

BAB I Pendahuluan


bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas

minimal” dan pada pasal 32 ayat (4) dinyatakan “Dalam rangka penyusunan

perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait

dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan

dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara

Umum Negara”.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 menegaskan adanya kewajiban

dan tugas antara Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO). Menteri

Keuangan selaku CFO bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan

Menteri/Pimpinan Lembaga berkewajiban menyampaikan proyeksi penerimaan dan

pengeluaran yang selanjutnya disebut dengan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana.

1.3 Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi satuan kerja yang

terlibat dalam penyusunan perencanaan kas untuk memahami dan mengimplentasikan

proses penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana secara tepat waktu dan

akurat.

1.4 TujuanTujuan penyusunan modul ini adalah memberikan aturan dan pedoman

mengenai teknik penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana yang dilakukan

oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna Anggaran (didelegasikan ke satuan

kerja).

1.5. SistematikaModul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, dan sistematika.

BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH SATKER

Meliputi Penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan, penyusunan Perkiraan

Penarikan Dana, dan Updating data.

BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN PENARIKAN DANA/PERKIRAAN

PENYETORAN DANA

Meliputi bentuk dan waktu penyampaian Perkiraan Penarikan dan Penyetoran

Dana.

BAB IV PENUTUP

BAB II Teknik Penyusunan Perkiraan Penarikan Dana Oleh Satker


BAB IITEKNIK PENYUSUNAN

PERKIRAAN PENARIKAN DANA OLEH SATKER

Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana oleh satker merupakan perencanaan

yang dibuat oleh satker untuk memproyeksikan waktu dan jumlah biaya pelaksanaan

kegiatan dan penerimaan (pendapatan) dari awal tahun sampai dengan akhir tahun

Anggaran. Dengan penyusunan perkiraan tersebut diharapkan satker dapat mencapai

tujuannya dengan efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan satker selama satu tahun

anggaran akan dapat berjalan lebih baik, tidak tumpang tindih, tidak menumpuk di akhir

tahun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Penyusunan Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana pada intinya adalah

menyusun jadwal kegiatan berikut jumlah dana yang diperlukan yang dapat dijadikan

sebagai pedoman bagi satker dalam melaksanakan kegiatannya serta perkiraan

pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah-langkah

dalam penyusunan Perkiraan Penarikan Dana meliputi :

Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun rencana waktu

pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam DIPA. Jadwal ini sebagai acuan bagi

satker untuk melaksanakan kegiatannya pada bulan-bulan mendatang selama

satu tahun Anggaran.

Penyusunan jadwal Perkiraan Penarikan Dana yaitu membuat Perkiraan

Penarikan Dana dari pagu DIPA sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Updating data yaitu menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan jadwal Perkiraan

Penarikan Dana dengan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan

semula.

Penyusunan Perkiraan Penyetoran Dana oleh satuan kerja perlu

memperhatikan karakteristik penerimaan pada masing-masing satuan kerja.Masing-

masing satuan kerja mempunyai pola penerimaan yang berbeda. Sebagai contoh,

penerimaan satker Kantor Departemen Agama yang berupa penerimaan Jasa KUA

akan sangat tinggi pada bulan Dzulhijah dan sangat rendah di bulan Muharram. Pola ini

akan berbeda dengan pola penerimaan PNBP pada kantor Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Masing-masing satker yang paling mengetahui pola penerimaannya

(pendapatannya) sehingga satker hanya perlu dengan cermat mengamati pola

tersebut.



2.1 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Satker dalam menyusun RKAKL harus memahami semua kegiatan yang

tercantum dalam dokumen tersebut. Setelah RKAKL disusun dan disetujui, Satker

harus mulai membuat jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah pertama, satker

harus membedakan antara kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual.

Kegiatan kontraktual merupakan kegiatan yang pengadaanya /pembayarannya melalui

kontrak dengan pihak ketiga. Jadwal kegiatan ini harus memenuhi aturan yang berlaku,

seperti Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah.

Langkah kedua, Satker membedakan kegiatan yang sifatnya rutin (sudah

terjadwal secara pasti) dan kegiatan yang insidental (belum terjadwal secara pasti).

Kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti gaji, honor, penyusunan laporan dan

sebagainya, jadwal dapat lebih mudah ditentukan sesuai dengan pelaksanaan selama

ini. Kegiatan yang insidental (belum terjadwal secara pasti) seperti sosialisasi,

pemeliharaan gedung dan sebagainya, jadwal disusun agar kegiatan tersebut tidak

tumpang tindih dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Contohnya, pemeliharaan

gedung, seharusnya dilaksanakan ketika kegiatan kantor belum terlalu padat sehingga

tidak mengganggu pekerjaan di kantor. Kegiatan sosialisasi juga dijadwalkan agar

penyelenggara maupun peserta mempunyai waktu dan dapat mengikuti secara optimal.

Dari jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat sifat berbagai

kegiatan dalam DIPA. Ada kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun seperti

pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, ada kegiatan yang dilaksanakan tiap

triwulan seperti pengadaan ATK, dan ada kegiatan yang hanya dilaksanakan satu kali

selama satu tahun seperti sosialisasi. Untuk kegiatan belanja modal maupun barang

yang bersifat kontraktual, jadwalnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang

berlaku seperti Keppres 80 tahun 2003. Contoh jadwal pelaksanaan kegiatan dapat

dilihat pada lampiran 1.

Tujuan dari pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan adalah agar seluruh

kegiatan dalam DIPA dapat dilaksanakan dengan baik, tidak tumpang tindih dan

dilakukan pembagian tugas dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di

satker tersebut. Dengan adanya jadwal tersebut, akan dihindari kegiatan yang

menumpuk pada akhir tahun, tumpang tindih dan yang tidak bisa selesai sampai batas

waktu tahun Anggaran berakhir.

2.2 Penyusunan Jadwal Perkiraan Penarikan DanaSetelah satker membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, satker harus memilah-

milah kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual. Kegiatan yang bersifat



kontraktual merupakan kegiatan yang cara pembayarannya melalui kontrak dengan

pihak ketiga. Kegiatan ini terbagi menjadi kegiatan yang sudah dikontrakkan dan akan

dikontrakkan (kegiatan yang kira-kira akan di kontrakkan pada bulan-bulan

mendatang).

Selanjutnya satker membuat Perkiraan Penarikan Dana berdasarkan nilai

pagu yang ada dalam DIPA sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun dengan

mempertimbangkan volume kegiatan tersebut. Agar jadwal perkiraan tersebut akurat,

jadwal Perkiraan Penarikan Dana harus memperhatikan sifat dari belanja yang ada

dalam DIPA dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Contohnya dapat

dilihat sebagai berikut:

Belanja non kontraktual seperti gaji, lembur, honor, langganan daya dan jasa,

Alat Tulis Kantor (ATK) dan sebagainya yang bersifat konstan, penjadwalan

dapat dilakukan dengan membagi dalam 12 bulan (untuk gaji diperhitungkan

gaji ke 13) dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.

Misalnya untuk belanja gaji: kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi,

dan sebagainya. Belanja barang ATK, langganan daya dan jasa dilakukan

mempertimbangkan kebutuhannya.

Belanja non kontraktual yang belum terjadwal secara pasti seperti sosialisasi,

perjalanan dinas, belanja barang operasional, nilainya dibagi berdasarkan

jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan perkiraan volume dari

kegiatan tersebut.

Kegiatan yang bersifat kontraktual (khususnya yang sudah dikontrakkan)

mengikuti jadwal pelaksanaan sesuai aturan Keppres 80 tahun 2003 dan

nilainya dibagi menurut kebutuhan/sesuai kontrak. Contohnya biaya lelang,

biaya pembayaran termin pertama, biaya pembayaran termin kedua, dan

seterusnya sampai pembuatan berita acara serah terima.

Belanja barang dan jasa, belanja modal yang akan dikontrakkan harus

ditentukan perkiraan waktu pengadaaan barang dan jasa tersebut serta urutan-

urutan jadwalnya. Nilainya dibagi menurut kebutuhan dana masing-masing

urutan pekerjaan. Contoh jadwal Perkiraan Penarikan Dana dapat dilihat pada

lampiran 2.

Setelah jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal Perkiraan Penarikan Dana

disusun, satker menyampaikan perkiraan tersebut ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Nantinya satker harus meneliti kembali Perkiraan

Penarikan Dana yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi untuk selanjutnya

dilakukan penyesuaian (updating).



2.4 Updating data.

Dengan penyusunan jadual pelaksanaan kegiatan dan Perkiraan

Penarikan/Penyetoran Dana, diharapkan satker dapat melaksanakan kegiatannya

sesuai rencana. Namun demikian, apabila ternyata dalam realisasinya terdapat

beberapa perubahan, satker dapat meng-update dengan menyusun perkiraan yang

baru. Updating data ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi yang telah terjadi

dan berbagai perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh. Beberapa contoh kasus

updating data dapat dilihat dalam contoh berikut:

a. Realisasi lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan belanja.

1) Jika realisasi lebih besar dari Perkiraan Penarikan Dana, satker harus

memperbaiki Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan-bulan selanjutnya.

Sebagai contoh pada Perkiraan Penarikan Dana bulan Januari, Perkiraan

Penarikan Dana untuk belanja pengiriman Pos pusat sebesar

Rp1.000.000,00 tetapi realisasinya sebesar Rp1.500.000,00. Adanya

perbedaan perkiraan dengan realisasi tersebut, maka Perkiraan Penarikan

Dana untuk bulan-bulan berikutnya harus di-update (diubah). Pada lampiran 3

dapat dilihat bahwa Perkiraan Penarikan Dana untuk bulan Maret (belanja

pengiriman pos pusat) berubah dari Rp2.000.000,00 menjadi Rp1.500.000,00(lihat lampiran 3 yang diarsir).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009,

realisasi lebih besar dari perkiraan tidak diperbolehkan. Aturan ini bersifat

global, dalam arti perkiraan tidak boleh melebihi perkiraan penarikan dana

secara keseluruhan, bukan perdetil kegiatan. Perkiraan melebihi perkiraan juga

diperbolehkan jika terjadi force majeure seperti terjadi bencana alam.

2) Hal yang sama juga berlaku untuk realisasi yang lebih kecil dari Perkiraan

Penarikan Dana. Pada contoh lampiran 2, belanja keperluan sehari-hariperkantoran pada Perkiraan Penarikan Dana di bulan Januari sebesar

Rp3.638.000,00, tetapi realisasinya hanya Rp3.000.000,00. Perkiraan

Penarikan Dana perlu di-update untuk menampung sisa dana yang tidak

terealisasi sebesar Rp638.000,00 ke dalam Perkiraan Penarikan Dana. Pada

contoh lampiran 2, dana sebesar Rp638.000,00 tersebut dimasukkan pada

Perkiraan Penarikan Dana bulan Maret yang sebelumnya tidak ada rencana

pembayaran untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran (lihat lampiran 3

yang diarsir).

3) Pada lampiran 3, terlihat bahwa pada kolom pagu dan sisa pagu terdapat

perubahan yaitu pada belanja percetakan/penggandaan (subkegiatan 0474)

pada kolom pagu “akan dikontrakkan” berkurang sebesar Rp40.000.000,-

dan kolom pagu “sudah dikontrakkan” bertambah dengan jumlah yang sama.

Hal tersebut dengan asumsi terjadi kontrak untuk belanja



percetakan/penggandaan sebesar nilai pagu untuk belanja tersebut

Rp40.000.000,-. (Lihat pagu dan sisa pagu pada lampiran 3 yang diarsir dan

bandingkan dengan lampiran.1).

b. DIPA Revisi yang merubah pagu.1) Jika satker menerima revisi DIPA yang menambah atau mengurangi pagu

(revisi pagu) maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus diupdate (diubah).

Perubahan meliputi pagu, sisa pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Pada

lampiran 4, dengan asumsi di akhir Februari terjadi revisi DIPA yang

menambah pagu DIPA (revisi kuning yang merubah pagu DIPA). Diasumsikan

belanja modal pembanguan gedung bertambah Rp1.000.000.000,00 maka

satker merubah pagu dan Perkiraan Penarikan Dana sebagaimana nampak

pada lampiran 4. Pagu berubah menjadi Rp4.250.000.000,00 dari semula

Rp3.250.000.000,00. Satker juga harus meng-update Perkiraan Penarikan

Dana untuk menyesuaikan perubahan pagu tersebut, seperti terlihat dalam

lampiran 4 (diarsir). Perkiraan untuk belanja pembongkaran, penimbunan,pembangunan pada bulan Maret menjadi Rp850.000.000,00 (sebelumnya

Rp650.000.000,00), bulan Agustus menjadi Rp1.700.000.000,00 (sebelumnya

Rp1.300.000.000,00) dan bulan November menjadi Rp1.700.000.000,00

(sebelumnya Rp1.300.000.000,00). Hal yang sama juga berlaku untuk revisi

DIPA yang mengurangi nilai pagu.

2) Pada contoh di lampiran 4 juga diasumsikan di akhir Februari terdapat kontrak

untuk supplies komputer sebesar Rp40.000.000,00 sehingga ada perubahan

pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi “sudahdikontrakkan”. (lihat point a.3).

c. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.1) Jika satker menganggap bahwa Perkiraan Penarikan Dana yang telah disusun

kurang tepat dan perlu diperbaiki, maka Perkiraan Penarikan Dana harus di-

update. Pada contoh lampiran 5, satker memperkirakan bahwa perkiraanbelanja modal pembangunan gedung mundur satu bulan dari Perkiraan

Penarikan Dana semula sehingga Perkiraan Penarikan Dana juga perlu diubah.

Perkiraan pada bulan April sebesar Rp850.000.000,00 menjadi bulan Mei, bulan

Agustus sebesar Rp1.700.000.000,00 menjadi bulan September, dan bulan

November sebesar Rp1.700.000.000,00 menjadi bulan Desember (bandingkan

Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja pembangunan gedung dilampiran 4

dengan lampiran 5).

2) Contoh lampiran 5 diasumsikan pada bulan Maret sudah ada kontrak untukpembangunan gedung sebesar Rp4.250.000.000,- sehingga ada perubahan



pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi “sudahdikontrakkan” dengan nilai yang sama (lihat butir. a.3)

d. Terima SKPA1) Jika satker menerima SKPA maka pagu satker akan bertambah. Sebaliknya

untuk satker yang menerbitkan SKPA pagu satker akan berkurang. Jika

kegiatan dalam SKPA merupakan kegiatan yang baru, maka satker harus

menambahkan dalam Perkiraan Penarikan Dana (pagu, sisa pagu dan

Perkiraan Penarikan Dana). Jika kegiatan dalam SKPA sudah ada dalam DIPA

maka diberlakukan sebagaimana revisi DIPA (revisi tambah). Bagi satker yang

mengeluarkan SKPA maka diberlakukan juga seperti revisi DIPA (revisi kurang).

Pada lampiran 6 dicontohkan satker menerima SKPA yang menambah

subkegiatan sehingga terjadi perubahan pada Perkiraan Penarikan Dana. Pada

lampiran 6 terdapat sub kegiatan baru yaitu kegiatan pengadaan peralatankantor (2175) sebesar Rp100.000.000,00 yang diperkirakan dibayarkan pada

bulan Juli.

2) Pada lampiran 6 diasumsikan pada bulan April sudah ada kontrak untuk

pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp10.658.000,00 sehingga ada

perubahan pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi

“sudah dikontrakkan (lihat butir. a.3).

e. Revisi yang tidak merubah pagu (revisi putih)1) Jika ada revisi DIPA yang tidak merubah pagu DIPA (revisi putih) maka

Perkiraan Penarikan Dana bulan berikutnya juga harus diupdate (diubah).

Perubahan dilakukan pada pagu dan Perkiraan Penarikan Dana. Pada contoh

lampiran 7, terjadi revisi putih yang mengakibatkan belanja pemeliharaanhalaman sebesar Rp4.000.0000,00 direvisi ke belanja pengiriman pos pusat(pemeliharaan halaman menjadi nol dan pengiriman pos pusat menjadi

Rp20.000.000,00). Satker merubah pagu pengiriman pos pusat dari

Rp16.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00 dan pagu pemeliharaan halaman

menjadi nol. Pada Perkiraan Penarikan Dana untuk belanja pengiriman pospusat untuk bulan Juni, Juli, September, dan Oktober masing-masing

bertambah Rp1.000.000,00 (menjadi Rp2.000.000,00).

2) Pada lampiran 8 diasumsikan terjadi penandatangan kontrak pada bulan Mei

untuk belanja pembelian komputer sebesar Rp 100.000.000,00 sehingga

terjadi perubahan pada pagu dan sisa pagu dari “akan dikontrakkan” menjadi

“sudah dikontrakkan (lihat butir. a.3).



f. Diperkirakan belanja tidak bisa dicairkan.

Jika ada belanja yang pada pertengahan tahun anggaran diketahui tidak bisa

dicairkan karena suatu hal, maka Perkiraan Penarikan Dana juga harus diubah,

karena Perkiraan Penarikan Dana tidak akan mencapai 100%. Kejadian ini

biasanya terjadi karena perintah penghematan atau ketidaksiapan satker untuk

mengerjakan kegiatan tersebut. Pada contoh lampiran 8, dana sosialisasi di bulan

November sebesar Rp27.900.000,00 tidak bisa dilakukan karena pada bulan

tersebut ada larangan kegiatan sosialisasi. Dengan demikian Perkiraan Penarikan

Dana untuk kegiatan pada bulan tersebut menjadi nol. (lihat Perkiraan Penarikan

Dana pada lampiran 8).

BAB III. Mekanisme Penyampaian Perkiraan Penarikan/Penyetoran Dana


BAB IIIMEKANISME PENYAMPAIAN PERKIRAAN

PENARIKAN/ PENYETORANDANA

3.1. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana

Kantor/Satuan Kerja wajib membuat Perkiraan Penarikan Dana dan/atau

Perkiraan Penyetoran Dana secara periodik. Perkiraan Penarikan Dana dibuat dalam

bulanan, mingguan, dan harian.

a. Perkiraan Penarikan Dana BulananPerkiraan Penarikan Dana Bulanan merupakan perkiraan penarikan dana

dalam satu tahun Anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan. Format Perkiraan

Penarikan Dana dan Perkiraan dapat dilihat dalam lampiran modul ini.

Perkiraan Penarikan Dana Bulanan merupakan batas maksimum penyediaan

kas yang dapat dicairkan dalam bulan tersebut. Dalam hal perkiraan lebih tinggi dari

realisasi sehingga terjadi selisih, maka nilai selisih antara perkiraan dengan realisasi

tersebut hanya bisa dicairkan pada bulan berikutnya setelah satker melakukan

revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan Dana. Batas waktu penyampaian

revisi/pemutakhiran perkiraan adalah paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan

perkiraan. Perhatikan ilustrasi dibawah ini:

Satker A dengan pagu sebesar Rp8,890 miliar membuat Perkiraan Penarikan

Dana untuk satu tahun 2010 seperti nampak dalam gambar ilustrasi. Perkiraan

Penarikan Dana disampaikan pada tanggal 8 Januari 2010. Ternyata realisasi pada

bulan Februari 2010 sebesar Rp500 juta, sehingga selisih antara perkiraan dan

realisasi sebesar Rp400 juta. Nilai sebesar Rp400 juta tersebut tidak dapat dicairkan,

kecuali satker melakukan revisi/pemutakhiran Perkiraan Penarikan dana bulan

berikutnya. Dalam ilustrasi nilai selisih tersebut direncanakan akan dicairkan di bulan

Maret sebesar Rp275 juta, dan bulan April sebesar Rp125 juta. Sehingga Penarikan

Dana bulan Maret dan April harus di revisi/pemutakhiran data seperti nampak dalam

tabel paling bawah dalam gambar ilustrasi. Perkiraan bulan Maret menjadi Rp835 juta

yaitu perkiraan awal senilai Rp560 juta ditambah Rp275 juta dari selisih bulan Februari.

Demikian juga Perkiraan Penarikan Dana bulan April menjadi Rp1.025 juta dari semula

hanya Rp900 juta. Penyampaian pemutakhiran perkiraan tersebut paling lambat

disampaikan tanggal 27 Januari 2010 (tiga hari kerja sebelum bulan Februari)



Pemutakhiran perkiraan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti dijelaskan

dalam topik updating di atas. Hal yang perlu diperhatikan oleh satker adalah

batas akhir penyampaian yaitu tiga hari kerja sebelum perkiraan.

Penyampaian awal perkiraan penarikan dana paling lambat tanggal 14 Januari 2010,

kemudian update untuk bulan Februari paling lambat tanggal 27 Januari 2010 dan

seterusnya. Penyampaian updating, tidak hanya penyampaian pada bulan yang

direvisi, tapi juga untuk bulan-bulan berikutnya.

CONTOH PENYAMPAIAN & UP DATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA BULANAN THN 2010

14-Jan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

27-Jan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

24-Feb MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

25-Mar APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

28-Apr MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

27-Mei JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

25-Jun JUL AGST SEPT OKT NOV DES

28-Jul AGST SEPT OKT NOV DES

25-Agust SEPT OKT NOV DES

28-Sep OKT NOV DES

27-Okt NOV DES

26-Nov DES




















28-Sep OKT NOV DES

27-Okt NOV DES

26-Nov DES




















28-Sep OKT NOV DES

27-Okt NOV DES

26-Nov DES




















28-Sep OKT NOV DES

27-Okt NOV DES

26-Nov DES



b. Perkiraan Penarikan Dana MingguanPerkiraan Penarikan Dana Mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan

yang dibuat dalam empat minggu. Pengertian minggu disini adalah mingguan sesuai

dengan laporan kas posisi yaitu tanggal 1 s.d. 7 untuk minggu pertama, tanggal 8 s.d.

15 untuk minggu kedua, tanggal 16 s.d. 23 untuk minggu ketiga dan tanggal 24 s.d.

akhir bulan untuk minggu keempat.

Perkiraan Penarikan Mingguan disampaikan paling lambat lima hari kerja

sebelum minggu pertama perkiraan, kecuali awal tahun anggaran penyampaian paling

lambat akhir minggu pertama awal tahun. Penyampaian update/pemutakhiran perkiraan

disampaikan paling lambat dua hari kerja sebelum minggu perkiraan. Untuk lebih jelas

perhatikan ilustrasi berikut ini :

CONTOH PENYAMPAIAN & UPDATING PERKIRAAN PENARIKAN/PENYETORAN DANA MINGGUAN THN 2010

a. Asumsi Bulan Februari tidak ada revisi

04/01 Jan-01

Jan-02

Jan-03

Jan-04

Feb-01

Feb-02

Feb-03

Feb-04

Lima hari kerja sblmnya Mar-01

Mar-02

Mar-03

Mar-04

Apr-01

Apr-02

Apr-03

Apr-04

Dan seterusnya…………………………………….

b. Asumsi bulan Februari ada revisi

04/01 Jan-01

Jan-02

Jan-03

Jan-04

Feb-01

Feb-02

Feb-03

Feb-04

Dua hari kerja sblmnya Feb-01

Feb-02

Feb-03

Feb-04

Lima hari kerja sblmnya Mar-01

Mar-02

Mar-03

Mar-04

Apr-01

Apr-02

Apr-03

Apr-04

Dan seterusnya……………

Minggu 1 : Tgl. 1 s.d. 7 Minggu 3 : Tgl. 16 s.d. 23Minggu 2 : Tgl. 8 s.d 15 Minggu 4 : Tgl. 24 s.d. 30/31

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa penyampaian perkiraan Januari dan Februari

disampaikan pada tanggal 4 januari 2010. Apabila tidak ada perubahan pada perkiraan

Februari 2010 maka penyampaian bulan Maret dan April 2010 disampaikan lima hari

kerja sebelumnya yaitu tanggal 22 Februari 2010. Jika pada bulan Februari ada

perubahan, maka penyampaian pemutakhiran perkiraan disampaikan dua hari kerja

sebelum tanggal 1 Februari 2010 yaitu tanggal 28 Januari 2010.

Perkiraan Penarikan Dana Mingguan bersifat fleksibel,dalam arti Perkiraan

Penarikan Dana Mingguan bukan merupakan batas maksimal penyediaan dana yang

dapat ditarik oleh satker dalam minggu tersebut. Meskipun begitu, Perkiraan Penarikan

Dana Mingguan ini wajib dikirim ke KPPN. Perkiraan Penarikan Dana Mingguan ini

tidak boleh melebihi nilai Perkiraan Penarikan Dana Bulanan.



c. Perkiraan Penarikan Dana Harian.Perkiraan Penarikan Dana harian merupakan perkiraan dalam satu minggu

yang dirinci dalam hari kerja dalam minggu perkiraan (Senin sampai dengan Jumat).

Perkiraan Penarikan Dana Harian disusun tiap minggu dan disampaikan paling lambat

hari Kamis minggu sebelumnya. Apabila pada hari Kamis minggu sebelumnya libur

atau diliburkan maka penyampaian dilakukan paling lambat pada hari kerja

sebelumnya. Dalam hal Perkiraan Penarikan Dana Harian tersebut ada perubahan

(updating) maka perubahan tersebut harus disampaikan paling lambat satu hari kerja

sebelumnya. Contoh penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Harian dan updating-nya

adalah sebagai berikut :

S SL R K J4 5 6 7 8MINGGU I S SL R K J

11 12 13 14 15MINGGU II S SL R K J

18 19 20 21 22MINGGU III S SL R K J

25 26 27 29 30MINGGU IV

Ilustrasi di atas merupakan contoh penyampaian Perkiraan Penarikan Dana

Harian pada bulan Januari 2010. Pada awal tahun, Satker mengirim Perkiraan

Penarikan Dana pada awal hari kerja yaitu tanggal 4 Januari 2010. Selanjutnya, pada

hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 satker menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana

untuk minggu kedua tanggal 11 sampai dengan 15 Januari 2010. Hal ini terus

berlangsung sampai akhir tahun Anggaran.

Dalam hal terjadi perubahan (updating) Perkiraan Penarikan Dana Harian,

Satker harus menyampaikan perubahan tersebut paling lambat pukul 11.00 waktu

setempat satu hari sebelumnya. Dalam ilustrasi di atas, apabila pada hari Rabu tanggal

13 Januari 2010 terjadi perubahan (updating), maka perubahan tersebut harus sudah

disampaikan paling lambat hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 pukul 11.00 waktu

setempat. Perubahan tersebut tidak hanya untuk tanggal 13 Januari 2010 saja, tetapi

bisa juga sekaligus untuk tanggal 14 dan 15 Januari 2010.

Perkiraan Penarikan Dana Harian disampaikan wajib disampaikan ke KPPN

paling lambat hari Kamis minggu sebelumnya pukul 15.30 waktu setempat. Dalam hal

hari Kamis minggu sebelumnya libur, maka Perkiraan Penarikan Dana Harian

disampaikan paling lambat hari sebelumnya pukul 15.30 waktu setempat. Apabila pada

: Penyampaian perkiraan

: Penyampaian Updating



hari Jumat minggu sebelumnya libur, maka Satker wajib menyampaikan Perkiraan

Penarikan Dana Harian pada hari Kamis minggu sebelumnya pukul 09.00 waktu

setempat. Hal ini agar KPPN dapat melakukan rekapitulasi dan mengirimkan Perkiraan

Pencairan Dana pada hari Kamis juga (Satker mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana

Harian ke KPPN hari Kamis pagi dan selanjutnya KPPN menyampaikan Perkiraan

Pencairan Dana Harian pada Kamis sore).

Updating Perkiraan Penarikan Dana harian dapat terjadi karena beberapa hal

antara lain :

a. Perubahan jadwal penyampaian (tidak merubah nilai SPM).

Contohnya, satker akan mengajukan SPM dalam satu minggu pada hari Selasa

sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, maka

penyampaian SPM tersebut ke KPPN diubah menjadi hari Rabu dan Kamis. Satker

bisa mengirim updating Perkiraan Penarikan Dana Harian tersebut pada hari

Senin.

b. Perubahan Nilai perkiraan (tidak merubah jadwal).


sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, terjadi

perubahan nilai SPM menjadi hari Selasa menjadi sebesar Rp30 juta dan hari

Kamis menjadi 45 juta. Dalam hal ini Satker dapat menyampaikan updating-nya

paling lambat hari Senin.

c. Perubahan nilai dan jadwal penyampaian.


sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta. Karena suatu hal, terjadi

perubahan menjadi hari Selasa sebesar Rp25 juta, hari Kamis sebesar Rp30 juta

dan hari Jumat sebesar Rp20 juta. Atas perubahan ini, satker juga harus

menyampaikan updating perkiraan paling lambat pada hari Rabu.

d. Perubahan jumlah nilai dalam satu minggu.

Perubahan jumlah nilai Perkiraan Penarikan Dana Harian dalam satu minggu baik

lebih banyak atau lebih sedikit diperkenankan, selama jumlah Perkiraan Penarikan

Dana sampai dengan akhir bulan sama dengan jumlah Perkiraan Penarikan Dana

Bulanan.

Contoh, satker melalui aplikasi Peran mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana

Bulanan sebesar Rp525 juta. Satker akan mengajukan SPM dalam minggu I

Januari 2010 pada hari Selasa sebesar Rp25 juta dan Kamis sebesar Rp50 juta

atau minggu I sebesar Rp75 juta. Satker masih diperkenankan melakukan

perubahan menjadi hari Selasa sebagai sebesar Rp50 juta dan Kamis sebesar

Rp50 Juta atau Minggu I sebesar Rp100 juta. Perubahan tersebut diperkenankan

asal jumlah perkiraan untuk minggu selanjutnya (jumlah perkiraan minggu II,

Minggu III, dan Minggu IV) maksimal sebesar Rp425 juta. Dapat disimpulkan,



Perkiraan Penarikan Dana Harian sifatnya fleksibel, tapi dibatasi oleh Perkiraan

Penarikan Dana Bulanan sebagai batas maksimal pencairan.

Perkiraan Penarikan Dana Harian disusun dengan menggunakan Aplikasi

Forecasting Satker (AFS). Soft copy atau Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan ke

KPPN dengan media electronic mail (email) ataupun diantar langsung. Selain itu,

Satker dapat mengirimkan Perkiraan Penarikan Dana Harian melalui Short message

service (SMS). Penyampaian melalui SMS tidak berdasarkan Aplikasi Forecasting

Satker, tetapi ditulis secara manual dengan format dan prosedur yang ditetapkan.

Satker sebelumnya harus mendaftarkan nomor handphone ke KPPN untuk mendapat

nomor PIN. Setiap pengiriman Perkiraan Penarikan Dana Harian harus mencantumkan

nomor PIN dan perkiraan dianggap diterima oleh KPPN apabila Satker telah mendapat

balasan SMS yang menyatakan pengiriman telah diterima.

Perkiraan Penarikan Dana Harian ini merupakan batas maksimal dana yang

disediakan yang dapat ditarik satker pada hari tersebut. Satker tidak boleh mengajukan

SPM melebihi perkiraan dana pada hari tersebut. Apabila jumlah SPM yang diajukan

lebih rendah dari perkiraan, maka selisihnya dapat digunakan setelah satker melakukan

updating perkiraannya. Oleh karena itu satker harus benar-benar cermat agar dapat

menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana Harian sesuai kebutuhannya.

3.2. Bentuk dan Waktu Penyampaian Perkiraan Penyetoran DanaPerkiraan Penyetoran Dana oleh satuan kerja merupakan perkiraan penerimaan

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh satuan kerja tersebut dan

disetorkan ke Kas Negara oleh satker. Penerimaan ini terkait dengan penerimaan

PNBP umum maupun PNBP fungsional, baik yang disetor ke Bank persepsi maupun

melalui potongan SPM. Sedangkan pajak yang disetor oleh satuan kerja, tidak

dianggap sebagai penerimaan satker bersangkutan, tetapi penerimaan Direktorat

Jenderal Pajak.

Bentuk Perkiraan Penyetoran Dana terdiri dari Perkiraan Penyetoran Dana

bulanan dan mingguan. Waktu penyampaian perkiraan dan updating-nya sama dengan

Perkiraan Penarikan Dana. Format Perkiraan Penyetoran Dana bulanan dan mingguan

dapat dilihat dalam lampiran modul ini.

BAB IV Penutup


BAB IVPENUTUP

Untuk mendapatkan suatu perencanaan kas yang baik diperlukan suatu usaha

yang konsisten dari instansi yang memberikan data dan pihak yang mengolah data

untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan

kas sendiri adalah suatu proses yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke

waktu.

Dengan disusunnya Modul Perkiraan Penarikan/Penarikan Dana satuan kerja,

maka semua stakeholders (satuan kerja) telah memiliki suatu pedoman dalam

penyusunan dan penyajian Perencanaan Kas. Akurasi perencanaan kas yang tinggi

memerlukan suatu usaha yang konsisten dari seluruh pihak yaitu Menteri/Pimpinan

Lembaga yang berkewajiban memberikan data/ bahan untuk penyusunanan

perencanaan kas maupun Menteri Keuangan selaku BUN yang mengolah data

tersebut. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses

yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke waktu, seiring dengan peningkatan

pemahaman dari semua stakeholders (satuan kerja).

1

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANANBULAN :

KODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :

Halaman 1 dari 2

KODE

PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENISBELANJA/RINCIANBELANJA

PAGU

REALISASI

SISA PAGU

TOTALPAGU

KONTRAKTUAL 12)NON

KONTRAKTUAL15) SALDO

KONTRAKTUAL

NONKONTRAKTUALSUDAH

DIKONTRAKKAN13)

AKANDIKONTRAKKAN

14) KONTRAKTUAL

NONKONTRAKTUAL

TOTALREALISASI SUDAH

DIKONTRAKKANAKAN

DIKONTRAKKAN

XX.XX.XX1) XXXXXXX 2)

XXXX 3) XXXXX 4)

XXXX 5) XXXXX 6)

X. 7) XXXXX 8)

XXXXXX9) XXXXX 10)

XXXXXX 11)

JUMLAH

2

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(tidak untuk dikirim ke KPPN/Dit.PKN)



Halaman 2 dari 2

KODE


PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxPERSENTASEDR PAGU 16)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES JUMLAH

XX.XX.XX 1) XXXXXXX 2)

XXXX 3) XXXXX 4)

XXXX 5) XXXXX 6)

A. 7) XXXXX 8)

XXXXXX 9) XXXXX 10)

XXXXXX 11)

JUMLAH

3

Keterangan:1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program2) Uraian Program3) Kode Kegiatan4) Uraian Kode Kegiatan5) Kode Sub Kegiatan

6) Uraian Sub Kegiatan7) Kode Sub Sub Kegiatan8) Uraian Sub Sub Kegiatan9) Kode Akun10) Uraian Akun11) Detail Pekerjaan12) Kegiatan/Pekerjaan yang Cara Pembayaraannya melalui Kontrak (Sudah Dikontrakkan dan Akan Dikontrakkan

13) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan14) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.15) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak16) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraan Pencairan Dana Terhadap Pagu

4

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)



Halaman 1 dari 2

KODE

PROGRAM/KEG/SUB.KEG/JENIS

BELANJA/RINCIANBELANJA

PAGUREALISASI

SISA PAGU

TOTALPAGU

KONTRAKTUAL 11)NON

KONTRAKTUAL14) SALDO

KONTRAKTUAL

NONKONTRAKTUALSUDAH

DIKONTRAKKAN12)

AKANDIKONTRAKKAN

13) KONTRAKTUALNON

KONTRAKTUALTOTAL

REALISASISUDAH

DIKONTRAKKANAKAN

DIKONTRAKKAN

XX.XX.XX1) XXXXXXX 2)

XXXX 3) XXXXX 4)

XXXX 5) XXXXX 6)

X. 7) XXXXX 8)

XXXXXX9) XXXXX 10)

JUMLAH

5

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENARIKAN DANA SATUAN KERJA BULANAN

BULAN :


Halaman 2 dari 2

KODE


PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx

PERSENTASE DRPAGU 16)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES JUMLAH

XX.XX.XX 1)

XXXXXXX 2)

XXXX 3) XXXXX 4)

XXXX 5) XXXXX 6)

A. 7) XXXXX 8)

XXXX9) XXXXX 10)

JUMLAH

6

Keterangan:

1) Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program2) Uraian Program3) Kode Kegiatan4) Uraian Kode Kegiatan5) Kode Sub Kegiatan

6) Uraian Sub Kegiatan7) Kode Sub Sub Kegiatan8) Uraian Sub Sub Kegiatan9) Kode BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)10) Uraian BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran)11) Kegiatan/Pekerjaan yang Cara Pembayaraannya melalui Kontrak (Sudah Dikontrakkan dan Akan Dikontrakkan)12) Kegiatan/Pekerjaan yang sudah dikontrakkan

13) Kegiatan yang Diperkirakan akan Dikontrakkan pada Waktu yang akan datang.14) Kegiatan yang bentuk pengadaannya tidak akan melalui kontrak15) Persentase Realisasi dan Jumlah Perkiraan Pencairan Dana Terhadap Pagu

7

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja

(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)PERKIRAAN PENARIKAN DANA MINGGUAN

KODE SATKER :NAMA SATKER :KPPN :

NO URAIAN

PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxBULAN X BULAN XX

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

1 BELANJA GAJI INDUK 1)

2 BELANJA NON GAJI INDUK 2)

3 BELANJA NON GAJI 3)

JUMLAH

Keterangan :1) Pengeluaran untuk gaji induk2) Pengeluaran gaji selain gaji induk seperti kekurangan gaji, gaji susulan, dan sebagainya3) Pengeluaran selain belanja gaji

8

Format Perkiraan Penarikan Dana Satuan Kerja

(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)PERKIRAAN PENARIKAN DANA HARIAN


NO URAIAN

PERKIRAAN PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxMINGGU X BULAN XX

TGL.X 4) TGL. XX TGL.XXX TGL. XXXX TGL. XXXX TGL.XXXXXX

1 BELANJA GAJI INDUK 1)

2 BELANJA NON GAJI INDUK 2)

2 BELANJA NON GAJI 3)

3 JUMLAH

Keterangan :1) Pengeluaran untuk gaji induk)2) Pengeluaran gaji selain gaji induk seperti kekurangan gaji, gaji susulan dan sebagainya3) Pengeluaran selain belanja gaji4) Tanggal hari kerja pada minggu perkiraan

9

Format Perkiraan Penyetoran Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENYETORAN DANA BULANANKODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :

KODE AKUN/KELOMPOKAKUN

PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xx

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOP DES



JUMLAH

Keterangan :1) Kode Akun

- Satker Kementerian/lembaga hanya akun Penerimaan Negara bukan Pajak- Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertembahan Nilai, Cukai, Bea Masuk dan sebagainya,

tidak sampai detil akun.2) Uraian Akun (jika satker terdapat lebih dari satu penerimaan)

10

Format Perkiraan Penyetoran Dana Satuan Kerja(Dikirim ke KPPN/Dit.PKN)

PERKIRAAN PENYETORAN DANA MINGGUANKODE SATKER :NAMA SATKER :BAGIAN ANGGARAN/ESI :KPPN :

KODE AKUN/KELOMPOKAKUN

PERKIRAAN PENYETORAN DANA TAHUN ANGGARAN 20xxBULAN X BULAN XX

MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV



JUMLAH

Keterangan :1) Kode Akun

- Satker Kementerian/lembaga hanya akun Penerimaan Negara bukan Pajak

-Eselon I Departemen Keuangan hanya sampai kelompok akun, seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertembahan Nilai, Cukai, Bea Masuk dansebagainya, tidak sampai detil akun.

2) Uraian Akun (jika satker terdapat lebih dari satu penerimaan)

Daftar Pustaka


DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2009 tentang Perencanaan Kas.

Documents

MANAJEMEN KAS final reg 2013.pdf