MANAJEMEN REHABILITASI SOSIAL PENGEMISDI KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MrmperolehGelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

Asep Saripudin

NIM 6661130615

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, 2017

ABSTRAK

Asep Saripudin. NIM. 6661130615. 2017. Manajemen Rehabilitasi SosialPengemis di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Dosen Pembimbing I, Dr. Suwaib Amirudin, M.Si; Dosen Pembimbing II,Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.

Penanganan pengemis merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dalam melihatfenomena pengemis di Kota Serang sesuai dengan yang tertulis dalam peraturandaerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan danpenanggulangan penyakit masyarakat. permasalahan penelitian ini, kurangnyasosialisasi perda nomor 2 tahun 2010, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnyaSDM, lemahnya kordinasi, dan kurangnya anggaran untuk rehabilitasi sosial.Tujuan penelitian ini untuk memaparkan dan mendeskripsikan karakteristikpengemis, model rehabilitasi sosial, dan proses manajemen rehabilitasi sosialpengemis di Kota Serang. teori yang digunakan untuk menganalisis yaitumenggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick menurut Handoko(2003:11) yang meliputi: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,Reporting, dan Budgeting, dengan menggunakan pendekatan kualitatif metodedeskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa karateristik pengemis KotaSerang karna keturunan dan latar belakang pendidikan yang rendah, modelrehabilitasi yang digunakan berupa pemberian pendidikan jasmani dan rohaniserta memberikan pelatihan keterampilan, proses manajemen berjalan belumberjalan baik dan masih terdapat masalah di planning, directing, coordinating,dan budgeting. Saran yang menjadi rekomendasi peneliti yaitu, memberikanpembinaan bukan hanya kepada pengemisnya saja melainkan sampai keluarganya,melakukan pengawasan dari PSBK (Panti Sosial Bina Karya) sampai selesai danperlu adanya rencana baru, pembinaan kerja, membentuk tim khusus danmengajukan rencana anggaran baru.

Kata Kunci : Manajemen, Pengemis, Rehabilitasi Sosial

Abstract

Asep Saripudin. NIM. 6661130615. 2017. Management Social RehabilitationOf Beggar In The Serang City. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Dosen Pembimbing I, Dr. Suwaib Amirudin, M.Si; Dosen Pembimbing II, TitiStiawati, S.Sos., M.Si.

Handling beggar is the responbility of social services, as written in the localregulation number 2 of 2010, about the prevention of eradication and diseaseprevention community. This research problem is lack of socialization localregulation, lack of infrastructure, lack of human resources, lack of coordination andlack of budget for social rehabilitation. The purpose of this study is describe beggars,social rehabilitation models, management process of social rehabilitation of beggarsin the Serang city. Theory used to analyze the theory of management functions byLuther Gullick in Handoko (2013:11) the form: planning, organizing, staffing,directing, coordinating, reporting and budgeting, using descpriptive methodqualitative approach. The result of this study, a model of rehabilitation that are usedfor the provision of physical education and spiritual, and provide skills training, thisis because the characteristics of Serang city beggars who have offspring and loweducational background. Management process has not gone well and there are stillproblems in planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting andbudgeting. Recommended for provide guidance not only to beggars but to his family,supervision of (social house building works) to complete and the need for a new plan,coaching job, formed a special team and propose a new budget plan.

Keywords : Beggar, Management, Social Rehabilitataion

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri dengan sejuta kemalasan,

maka bangkit dan lawan kemalasan itu.” – Ridwan Kamil

“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena

tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli,dan

tidak dapat dihancurkan.” – Hitopadesa

“Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost.” – Erol

Ozan

Skripsi ini kupersembahan untuk

Kedua orang tua ku terkasih dan tercinta

Bapak Sueb dan Ibu Baiyah,

Serta keluargaku dan kekasihku

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi

kemudian solawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar

Muhammad S.A.W yang telah mengiringi doa dan harapan penulis untuk

mewujudkan terselesaikannya penelitian skripsi ini yang berjudul Manajemen

Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Kota Serang. Penelitian skripsi ini dibuat

sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik pada konsentrasi Manajemen Publik program studi Ilmu

Administrasi Negara. Sekalipun penulis menemukan hambatan dan kesulitan

dalam memperoleh informasi akurasi data dari para narasumber namun disisi lain

penulis juga sangat bersyukur karena banyak mendapat masukan untuk menambah

wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang diteliti oleh

penulis. Untuk terwujudnya penulisan penelitian skripsi ini banyak pihak yang

membantu penulis dalam memberikan motifasi baik waktu, tenaga, dan ilmu

pengetahuannya. Maka dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih

kepada kedua orang tua tercinta atas curahan perhatian dan kasih sayangnya dan

juga doa yang tak henti serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis untuk

mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang

telah membantu dan mendukung, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

7. Bapak Riswanda, Ph.D Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

8. Kepada orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Sueb dan Ibu Baiyah

yang telah menjadi motivator terbesar selama perjalanan hidupku.

Terimakasih atas segala doa, bimbingan, kasih sayang, nasihat,

semangat, perhatian, dukungan serta motivasi yang tidak ada henti-

hentinya yang selalu diberikan untukku.

9. Bapak Dr. Suwaib Amirudin, M.Si., dosen pembimbing I yang telah

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan secara sabar dan juga

dukungan selama proses penyusunan skripsi, serta dosen pembimbing

akademik yang telah membimbing sejak awal masuk.

10. Ibu Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., sebagai dosen pembimbing II dan juga

yang peneliti anggap sebagai ibu diperkuliahan beliau telah senantiasa

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

12. Para staff Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan;

13. Kepada Destysa Bella Al Jannah yang selalu mendampingi, tak pernah

lelah memberikan semangat kepada saya dan yang saya cintai setelah

orang tua saya.

14. Pihak Dinas Sosial Kota Serang yang telah memberikan informasi,

data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data untuk

penulis;

15. Bapak H. Dul Barid selaku Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi

Sosial di Dinas Sosial Kota Serang yang telah berkenan menjadi

informan dan memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu

dalam proses pengambilan data untuk penulis.

16. Bapak Heli Supriatna Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Dinas

Sosial Kota Serang yang telah menjadi informan dan memberikan

informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan

data untuk penulis serta ilmu pengetahuannya mengenai fokus

penelitian pada skripsi ini;

17. Bapak Raden Kuncahyo Selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum

Produk Hukum Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

yang telah menjadi informan dan memberikan banyak informasi yang

saya butuhkan selama penyusunan skripsi;

18. Kepada kakak, adik keponakan dan sepupu tercinta yang memberikan

warna dalam hidup dan memberikan semangat serta motivasi.

19. Kepada seluruh saudara-saudaraku yang telah mendoakan, memberi

semangat dan motivasi.

20. Teman-teman kelas A angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara

selama menuntut ilmu. Terimakasih atas semua kenangan selama

empat tahun perkuliahan kalian luar biasa

21. Kepada para sahabat Furqan Abdillah, Kartiwa Suryadinata, Firda

Amalia, dan Wildan Firdaus yang telah memberikan dukungan serta

keceriaan dan kebahagiaan;

22. Kepada teman-temanku linda saraswati CS, fardan, delki, siti solihat,

abharina, winda, hanny, mila, yunita, faizah, jumhari, satrio, rifki (tile)

serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat, motivasi

dan kebahagiaan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

23. Kawan-kawan Administrasi Negara 2013 B,C dan D yang juga saling

menyemangati satu sama lain.

24. Kawan-kawan KKM Kependudukan 20 yang juga memberikan

pengalaman hidup serta motivasi dan semangat kepada penulis,

terutama Dea Elma Pavitta yang sudah banyak membantu peneliti.

25. Dan tidak lupa juga para senior ka Ndew, ka Dodo, ka Wungu dan

yang lainnya atas semangat dan saran yang diberikan kepada penulis

Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf

apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu

kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi

berikutnya. Penulis pun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi

mahasiswa dan peneliti sendiri.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Serang, 14 Maret 2017

Penulis

Asep Saripudin

i

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Abstrak

Lembar Persetujuan

Lembar Orisinalitas

Daftar Isi i

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 13

1.3 Batasan Masalah 13

1.4 Rumusan Masalah 14

1.5 Tujuan Penelitian 14

1.6 Manfaat Penulisan 14

1.7 Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI

DASAR

2.1 Landasan Teori 20

2.1.1. Definisi Manajemen 20

ii

2.1.2. Asas-Asas Manajemen 24

2.1.3. Fungsi Manajemen 19

2.1.4. Filasafat Manajemen 43

2.1.5. Tujuan Manajemen 44

2.1.6. Definisi Rehabilitasi Sosial 45

2.1.7. Definisi Pengemis 46

2.2 Penelitian Terdahulu 48

2.3 Kerangka Berfikir 51

2.4 Asumsi Dasar 54

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian 55

3.2 Fokus Penelitian 57

3.3 Lokus Penelitian 57

3.4 Instrumen Penelitian 57

3.5 Informan Penelitian 59

3.6 Teknik Pengumpulan Data 60

3.7 Teknik Analisis Data 64

3.8 Triangulasi 66

3.9 Jadwal Penelitian 67

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 69

iii

4.1.1 Profil Kota Serang 69

4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Serang 73

4.2 Deskripsi Data 79

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 79

4.2.2 Data Informan Penelitian 81

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 83

4.4 Pembahasan 112

4.4.1 Karateristik Pengemis Kota Serang 112

4.4.2 Model Rehabilitasi Sosial 113

4.4.3 Proses Manajemen 115

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 122

5.2 Saran 125

Daftar Pustaka

Lampiran

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 53

Gambar 3.1 Analisis Data 64

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Pengemis Menurut Kab/Kota Provinsi Banten 4

Tabel 1.2 Pengemis Kota Serang Berdasarkan Kecamatan 5

Tabel 1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang 11

Tabel 1.3 Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli 27

Tabel 3.1 Informan Penelitian 59

Tabel 3.2 Pedoman 62

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian 68

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Serang 70

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 72

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 73

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 73

Tabel 4.5 Informan Penelitian 82

Tabel 4.6 jumlah pengemis kampung kalisalak dan kebanyakan 84

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana Indonesia

terdiri dari beberapa pulau-pulau dari sabang sampai merauke. Pulau di Indonesia

terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dimana dari

kelima pulau tersebut pulau Jawa menjadi titik pusat, hal ini dikarenakan salah

satu provinsi di pulau Jawa menjadi ibu kota negara yaitu DKI Jakarta.

Seiring padatnya penduduk yang disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan

penduduk di Indonesia, hal ini memicu pada keadaan ekonomi masyarakat yang

semakin melemah, dimana lapangan pekerjaan yang minim membuat sebagian

masyarakat di Indonesia berkehidupan kekurangan dan jauh dari kata cukup.

Karena keadaan ekonomi yang kurang maka hal ini memicu sebagian warga

Indonesia yang memilih pekerjaan secara instan dan langsung mendapatkan uang

seperti menjadi pengemis dan pengamen. Hal ini semakin marak dimana setiap

daerah mulai ramai khususnya di pulau jawa, banyak masyarakat dari pulau

sebrang pulau jawa merantau ke pulau jawa untuk mencari pekerjaan dan sebagian

memilih untuk menetap dan tinggal di pulau jawa, sehingga tidak dipungkiri kota-

kota kecil yang semula sepi kini menjadi kota-kota yang ramai.

Adapun yang dimaksud pengemis menurut peraturan pemerintah nomor 31

tahun 1980 pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang

2

yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kehadiran pengemis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari memburuknya

perekonomian Indonesia sejak krisis moneter tahun 1998 dan masih berlangsung

hingga sekarang. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara yang memiliki jumlah

pengemis terbanyak di dunia dengan perkiraan jumlah pengemis kurang lebih 15

juta jiwa. Jumlah tersebut akan terus bertambah sekitar 30-40 persen di tahun

berikutnya. Bahkan setiap menjelang Idul Fitri pun, jumlah pengemis sudah

meningkat hingga 100%. Meningkatnya jumlah pengemis dari tahun ke tahun

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Diantara dampak adanya pengemis

yang paling menyita perhatian adalah terganggunya ketertiban lingkungan,

meningkatnya tindakan kriminal, bertambahnya angka pengangguran, serta image

negara yang terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik. Banyak upaya yang

dilakukan untuk menangani mereka, seperti dengan pembagian makanan untuk

keluarga miskin, kampanye “anti-memberi” yang diharapkan dapat membuat jera

para pengemis karena tidak ada yang memberi, sampai dengan operasi

penggarukan, yaitu metode pengangkutan dan pemindahan paksa para

gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial. Pada kenyataannya,

upaya-upaya tersebut kurang efektif dan bahkan dinilai tidak mampu

mengendalikan laju pengemis yang tiap tahun semakin menjamur.

Fenomena sosial pengemis di Indonesia semakin marak dimana mereka

melakukan berbagai cara untuk mengemis, mulai dari yang berpura-pura cacat

sampai dengan membawa bayi atau anak balita. Di Indonesia tidak hanya orang

3

dewasa dan lanjut usia saja yang menjadi pengemis anak dibawah 18 tahun juga

ikut menjadi pengemis entah itu kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang

lain. Dapat kita bedakan antara pengemis anak-anak dengan anak jalanan, dimana

menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-

hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-

tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia 5 sampai

dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya

kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Sedangkan

pengemis anak-anak adalah mereka anak berusia 5-18 tahun yang meminta-minta

dimuka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Fenomena pengemis anak-anak tersebut menyimpang hak anak

sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang

perlindungan anak dalam BAB 3 tentanng hak dan kewajiban anak, pasal 9 butir 1

bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Bukan hanya pendidikan saja yang harus didapatkan oleh anak

melainkan hak anak lainnya seperti yang tertulis pada pasal 11 dimana disebutkan

bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Permasalahan sosial pengemis di Indonesia memang sangat sulit

dipecahkan berbagai cara yang dilakukan oleh Kementrian Sosial seperti gerakan

4

anti memberi namun tetap saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setiap daerah di Indonesia tidak lepas dari permasalahan sosial seperti pengemis

di provinsi-provinsi lainnya juga tidak luput dari permasalahan tersebut seperti di

Provinsi DKI Jakarta yang perkembangannya sangat pesat sehingga bukan hanya

warga asli Jakarta yang menjadi pengemis tetapi juga dari daerah-daerah lain.

Permasalahan ini juga dirasakan Provinsi Banten dimana dari tahun ketahun

jumlahnya selalu bertambah. Adapun data jumlah pengemis Provinsi Banten

tahun 2014 dan 2015 berdasarkan kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pengemis Menurut Kab/Kota Provinsi Banten

No Kabupaten/Kota Jumlah Pengemis

2014 Jumlah 2015 Jumlah

(L) (P) (L) (P)

1 Kab. Pandeglang 82 40 122 37 6 43

2 Kab. Lebak 31 42 73 24 29 53

3 Kab. Tangerang 47 32 79 109 112 221

4 Kab. Serang 134 69 203 54 24 78

5 Kota Tangerang 18 14 32 19 8 27

6 Kota Cilegon 16 7 23 1 1 2

7 Kota Serang 96 40 136 153 56 209

8 Kota Tangsel 15 13 28 15 7 22

Jumlah 439 257 695 412 243 655

(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten)

5

122

73 79

203

32 23

136

2843 53

221

78

272

209

22

0

50

100

150

200

250

2014 2015

Dari data diatas kita bisa lihat bahwa ada beberapa kabupaten dan kota

yang mengalami kenaikan jumlah pengemis yaitu Kota Serang dan Kabupaten

Tangerang dimana keduanya mengalami kenaikan di tahun 2015 sedangkan

kabupaten dan kota yang lainnya berkurang. Berikut grafik perkembangan jumlah

pengemis di Provinsi Banten:

Gambar 1.1Perkembangan jumlah pengemis Provinsi Banten

Melihat data kenaikan jumlah pengemis di Kota Serang tentu hal ini

membuat resah pemerintah dimana melihat Kota Serang merupakan ibu kota

Provinsi Banten yang letak geografisnya dekat dengan Kawasan Pusat

Pemerintahan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan Kota Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan dimana jumlah pengemis mengalami penurunan

mengingat dua kota tersebut termasuk kota penyanggah ibu kota DKI Jakarta dan

daerahnya lebih ramai dari pada Kota Serang.

Sementara pengemis yang berada di Kota Serang berasal dari kecematan

yang ada di Kota Serang dimana jumlahnya didominasi dari kecamatan Serang

6

dan kecamatan Kasemen. Berikut data pengemis 2014 dan 2015 berdasarkan

kecamatan yang berada di Kota Serang:

Tabel 1.2

Pengemis Kota Serang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Dan 2015

No Kecamatan Jumlah Pengemis

2014 Jumlah 2015 Jumlah

(L) (P) (L) (P)

1 Curug 13 5 18 6 5 11

2 Walantaka 9 6 15 5 4 9

3 Cipocok Jaya 19 6 25 3 2 5

4 Serang 24 6 30 90 5 95

5 Taktakan 5 2 7 3 0 3

6 Kasemen 26 15 41 46 40 86

Jumlah 96 40 136 153 56 209

(Sumber: Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui kecamatan yang paling

banyak terdapat warganya menjadi pengemis yaitu kecamatan Serang dan

kecamatan Kasemen hal ini dikarenakan kecamatan Serang letaknya di pusat Kota

Serang sedangkan di kecamatan Kasemen terdapat tempat wisata religi Banten

lama, tetapi banyak pula pengemis yang berasal dari dari kecamatan Kasemen

yang mengemis di pusat Kota Serang dan sekitarnya. Berikut grafik

perkembangan jumlah pengemis di Kota Serang:

7

18 1525 30

7

41

11 9 5

95

3

86

0

20

40

60

80

100

Curug Walantaka Cipocok Jaya Serang Taktakan Kasemen

2014 2015

Gambar 1.2

Perkembangan Jumlah Pengemis Kota Serang

Melihat banyaknya pengemis di Kota Serang, pemerintah Kota Serang

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,

Pemberantasan, Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam perda tersebut

disebutkan bahwa pengemis adalah salah satu jenis penyakit masyarakat,

pemerintah Kota Serang melarang adanya pengemis di Kota Serang dan

pemerintah melarang siapapun untuk memberi uang ataupun yang lainnya kepada

pengemis. Peraturan itu tertuang dalam perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010

pasal 9 ayat 1,2, dan 3 yaitu :

1. Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi

pengemis3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada

pengemis.

Dari pasal 9 ayat 1,2, dan 3 sudah jelas bahwa pengemis adalah salah satu

tergolong kedalam penyakit masyarakat dan pemerintah sangat melarang

masyarakat untuk menjadi pengemis, pemerintah Kota Serang juga melarang

8

siapapun memaksa atau menyuruh orang untuk mengemis serta pemerintah

melarang keras masyarakat untuk memberi uang santunan kepada pengemis.

Sebab bila peraturan tersebut dilanggar maka akan didenda sebesar 50 juta atau

kurungan penjara selama 3 bulan sesuai yang tertera dalam peraturan daerah

nomor 2 tahun 2010 pasal 21 ayat 1 dan 2.

Tanggung jawab atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti

pengemis menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk membantunya, hal

ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34

ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuaidengan martabat kemanusiaan

Untuk itu pemerintah Kota Serang, wajib untuk memerhatikan para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Serang khususnya pengemis.

Sebab sebenanya mereka tidak ingin melakukan pekerjaan seperti itu karna

mereka sadar bahwa bekerja sebagai pengemis merupakan pekerjaan terendah

dimata masyarakat.(sumber: wawancara dengan seorang pengemis Kota Serang.

senin, 24 oktober 2016 pukul 10:45)

Sesuai fakta di lapangan bahwa masih banyaknya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial seperti pengemis yang masih berkeliaran di tempat umum

Kota Serang seperti lampu merah, halte, pasar, terminal, bahkan sampai kampus.

Hal ini sungguh meresahkan warga karena banyaknya pengemis yang meminta-

minta dengan memaksa, sehingga masyarakat merasa kehadiran pengemis di Kota

9

Serang sangatlah meresahkan serta tidak indah untuk dipandang dan membuat

sebuah Kota terkesan kumuh.

Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu program yang dilakukan

pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam mengatasi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial seperti eks NAPZA, Wanita Tuna Susila, dan

Pengemis. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang

mengalamai permasalahan sosial kembali seperti semula, Rehabilitasi sosial

merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang

kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri

dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

Dalam peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 rehabilitasi

sosial merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah Kota Serang dimana dalam hal ini Dinas Sosial merupakan pihak yang

bertanggung jawab, hal tersebut tertera dalam perda Kota Serang nomor 2 tahun

2010 pasal 17 ayat 1-3 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pembinaanterhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukanpenyakit masyarakat.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanmelalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

3. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;b. Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Dinas sosial dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 merupakan

Dinas yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satunya

pengemis dengan merehabilitasi pengemis-pengemis yang sebelumnya terazia

10

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang kemudian dibawa ke Dinas

Sosial untuk didata dan direhabilitasi agar mereka tidak mengemis kembali,

namun fakta di lapangan berbicara lain dimana mereka para pengemis hanya

didata dan diberi surat perjanjian bahwa akan datang kembali dengan tanggal yang

telah ditentukan oleh pihak Dinas Sosial.

Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi

permasalahan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis

di Kota Serang, karena dengan merehabilitasi para pengemis maka bukan tidak

mungkin pengemis di Kota Serang akan berkurang dengan proses rehabilitasi

sosial tersebut berjalan tanpa adanya hambatan. Rehabilitasi sosial merupakan

upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam

kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan

keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan

masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan

kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini permasalahan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis sangat perlu direhabilitasi agar

pola pikir mereka berubah sehingga mereka tidak lagi mau mengemis.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan masalah

sebagai berikut.

Pertama, Dalam implementasinya dari pertama berlakukannya perda

nomor 2 tahun 2010 tersebut hingga kini belum berjalan baik hal ini dikarenakan

adanya beberapa permasalahan seperti yang diungkapkan oleh kepala seksie

pelayanan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Serang bahwa masih banyaknya

11

masyarakat yang belum tahu tentang isi perda tersebut hanya dan hanya tau

perdanya saja tapi mereka tidak tahu isi dari perda tersebut. (sumber: wawancara

dengan kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial bapak Heli Priatna. Kamis, 20

oktober 2016 pukul 11:30 di Dinas Sosial Kota Serang)

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi hal paling penting

dalam rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang. Permasalahan tersebut

termasuk permasalahan yang sangat klasik dimana dari pertama diberlakukannya

peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 sampai sekarang masih belum ada panti

rehabilitasi sosial di Kota Serang, hal ini sangat menghambat proses rehabilitasi

sehingga rehabilitasi sosial di Kota Serang belum efektif hingga saat ini. Selain

tidak adanya panti rehabiliatasi alat-alat penunjang lainnya pun dikatakan sangat

kurang dimana masih tidak adanya alat keahlian seperti kompresor serta alat

lainnya. (sumber: wawancara dengan kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial

bapak Heli Priatna. Kamis, 20 oktober 2016 pukul 11:30 di Dinas Sosial Kota

Serang)

Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial dimana

kepala seksie satu-satunya yang menangani rehabilitasi sosial hal ini membuat

kinerja Dinas Sosial kurang efektif sehingga dapat menghambat program kerja

yang sudah dibuat. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah sumber daya

manusia dalam membina pengemis untuk direhabilitasi. (sumber: wawancara

dengan kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial bapak Heli Priatna. Kamis, 20

oktober 2016 pukul 11:30 di Dinas Sosial Kota Serang)

12

Keempat, kurangnya kordinasi antara Dinas Sosial dengan SATPOL PP

selaku pihak pengekeskutor atau perazia pengemis di jalan atau tempat umumnya,

kordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kerja sama

antar SKPD hal ini dikarenakan agar kerjasama berjalan dengan baik.(sumber:

wawancara dengan kepala seksi penegakan hukum produk hukum daerah bapak

Raden Kuncahyo. Selasa, 25 Oktober 2016 pukul 10:00 di Kantor Satpo PP Kota

Serang )

Kelima, anggaran merupakan hal yang paling sensitif, dimana tanpa

adanya anggaran maka semua kegiatan atau program tidak akan terlaksana. Pada

hakikatnya semua kegiatan termasuk rehabilitasi sosial memerlukan anggaran

yang cukup besar untuk menjalankannya pada program rehabilitasi sosial ditahun

2017 yang ditargetkan merehabilitasi 25 dari 75 orang dimana anggarannya

sebesar Rp. 55.000.000, ini menjadi alasan yang membuat program rehabilitasi

sosial kurang efektif. (sumber: wawancara dengn kepala bidang pelayanan dan

rehabilitasi sosial bapak Dul Barid, jumat 21 oktober 2016, pukul 09:00 di Dinas

Sosial Kota Serang)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas,

maka peneliti ingin meneliti mendalam tentang Manajemen Rehabilitasi Sosial

Pengemis Di Kota Serang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendahuluan latar belakang masalah yang telah peneliti

paprkan diatas maka peneliti mengeidentifikasikan masalah sebagai berikut:

13

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perda nomor 2 tahun

2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit

masyarakat

2. Kurangnya sarana dan prasaran pendukung rehabilitasi sosial pengemis

di Kota Serang, seperti belum adanya tempat penampungan ataupun

karantina untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti

pengemis dalam memberikan penyuluhan serta belum adanya alat

penunjang pelatihan keahlian khusus.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia membuat kinerja Dinas Sosial

dinilai tidak baik dalam hal rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang.

4. Lemahnya kordinasi antara Dinas Sosial dengan SATPOL PP

5. Kurangnya anggaran yang membuat tidak adanya atau kurangnya alat-

alat keahlian dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi untuk

mengadakan alat-alat keahlian tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang maslaah dan identifikasi masalah diatas

peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh.

Maka dengan itu peneliti membuat batasan masalah penelitian yaitu, manajemen

pengelolaan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial dengan studi kasus pengemis di

lampu merah dan Terminal Kota Serang.

14

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti paparkan dalam

bahasan sebelumnya,maka dalam hal ini peneliti membuat Rumusan Masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana karakterisitik pengemis di Kota Serang?

2. Bagaimana bentuk manajemen rehabilitasi sosial yang dilakukan

oleh Dinas Sosial Kota Serang?

3. Bagaimana proses manajemen rehabilitasi sosial di Dinas Sosial

Kota Serang?

1.5.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pengemis di Kota Serang

2. Untuk mengetahui bagaimana model rehabilitasi sosial yang dilakukan

Dinas Sosial Kota Serang

3. Untuk memaparkan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana proses

manajemen rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang

1.6.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang

bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara

teoritis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

15

a. Pengembangan Keilmuan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan,

khususnya dibidang Ilmu Administrasi Daerah

b. Pengembangan Rehabilitasi

Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan

pelaksanaan rehabilitasi sosial di Kota Serang

1.6.2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai

Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Program Rehabilitasi Sosial

Pengemis di Kota Serang

b. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penelitian ini dapat

memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi

instansi lokal khususnya Dinas Sosial kota Serang

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul

penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah

yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari

16

uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil

seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar

belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.

1.2 Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul

penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti. Identifikasi

masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti,

observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat

diidentifikasi.

1.3 Rumusan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul

penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai

dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi

dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun

teoritis.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

17

2.1 Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel

penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk

merumuskan masalah.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai

kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

2.3 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa

kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian

3.2 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat

pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah

peneliti itu sendiri.

3.3 Informan Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk

mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh

dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara

purposive dan bersifat snowball sampling.

18

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara

menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data

sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara,

dokumentasi dan bahan-bahan visual.

3.5 Teknik Analisis Data

Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke dalam

formula yang sederhana dna mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya

analisis data disini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu

memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga

implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan

simpulan akhir penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengkodean dan

berdasarkan kategorisasi data.

3.6 Uji Keabsahan Data

Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektifitas

dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif berasal dari unsur

subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial

terhadap fenomena-fenomena yang ada.

3.7 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian.

19

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian

secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan

serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan

menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data dan

wawancara narasumber.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas,

sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

20

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR

2.1. Landasan Teori

Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung

masalah dalam penelitian ini, dimana berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi

panduan dalam penilitian. Teori yang akan digunakan adalah beberapa teori yang

mendukung masalah peneliti mengenai Manajemen Rehabilitasi Sosial Pengemis

Di Kota Serang.

2.1.1. Definisi Manajemen

Menurut Stoner dalam Handoko (2003:9) menjelaskan definisi

manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah proses perencanaan,pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuanorganisasi yang telah di tetapkan”

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan proses untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen dan organisasi bukan

tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena

tujuan yang dicapai itu adalah pelayanan atau laba.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen

(2011: 2). Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses

21

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan

Manajemen menurut Sikula dalam Hasibuan (2011:2) yang di

terjemahkan sebagai berikut:

“bahwa manajemen pada umumnya dikaiktkan denganaktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian,pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian,komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan olehsetiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikanberbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehinggaakan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:2) mendefinisikan

manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari timdakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

sumber-sumber lainnya.

Selanjutnya pengertian manajemen menurut Koontz dan

O’Donnel dalam Hasibuan (2011:3) yang di terjemahkan sebagai

berikut:

“bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuantertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajermengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yangmeliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan,pengarahan, dan pengendalian.”

Berdasarkan pemaparan pengertian manajemen diatas, maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan manusia itu sangat

terbatas, sedangkan berbanding terbalik dengan kebutuhannya yang

22

tidak terbatas. Untuk menyeimbangkan kemampuan yang terbatas

dengan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk membagi

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama

dan manusia saling terikat dalam satu organisasi. Dalam organisasi

maka pekerjaan yang sulit akan dapat diselesaikna dengan baik serta

tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun menurut George R. Terry (1972) dikutip dalam Rusadi

(1998:1) menyatakan bahwa manajemen merupakan:

“sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakanseperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, danpengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapaisasaran-sasaran yang telah di tetapkan melalui pemanfaatansumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”

Secara sederhana pengertian manajemen menurut George R.

Terry (1972) meliputi:

a. Perencanaan (Planning);

b. Pengorganisasian (Organizing);

c. Penggerakan (Actualing);

d. Pengawasan (Controlling);

Lain halnya dengan definisi manajemen menurut Gibson,

Donelly & Ivancevich (1996) dikutip dalam (Ratminto & Atik, 2005: 2)

yaitu suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk

mengkordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil

yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

23

Definisi lainnya yaitu dikemukakan oleh Makharita, expert PBB

yang diperbantukan pada kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara

dari tahun 1977-1980 (Handayaningrat, 1990:19) memberikan definisi

yang sudah diterjemahkan yaitu bahwa manajemen adalah pemanfaatan

sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensial di dalam

pencapaian tujuan.

Dalam definisi ini manajemen dititikberatkan pada usaha

menggunakan atau memanfaatkan sumber yang tersedia atau yang

berpotensi dalam pencapaian tujuan.

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai

pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan,

pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin,

ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya.

Menurut Millet dalam Siswanto (2009:1) membatasi manajemen

yang di terjemahkan sebagai berikut, bahwa adalah suatu proses

pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Stoner dan Wankel dalam Siswanto

(2009:2) memberikan batasan manajemen yang diterjemahkan sebagai

berikut, bahwa manajemen adalah proses perencanaan,

pengorganisasian danpenggunaan seluruh sumber daya organisasi

lainnya demi tercapainya tujuan organisasi

24

Selanjutnya menurut Hersey dan Kenneth dalam Siswanto

(2009:2) memberikan batasan manajemen yaitu bahwa sebagai suatu

usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok

untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk melakukan

tindakan guna mencapai suatu tujuan, manajemen sebagai suatu ilmu

adalah pengetahuan yang disitematiskan atau kesatuan pengetahuan

yang terorganisasi (Siswanto, 2009:7). Menurut Handoko (2003:11)

manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa

manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam

penerapannya, misal: ilmu ekonomi, statistic, akuntansi dan sebagainya.

Bidang-bidang ilmu ini dapat kita pelajari secara universal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu

pengetahuan yang dilakukan oleh individu satu sama lian untuk

mencapai suatu tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi

seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

penyusunan pekerja atau karyawan (Staffing), dan pengawasan

(Controlling).

2.1.2. Asas-Asas Manajemen

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau

kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan

tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas

25

ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki

asas yang mencerminkan intisari kebenaran-kebenaran dasar dalam

bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi tidak mutlak. Artinya

penerapan asas baru harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus

dan keadaan yang berubah-ubah.

Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai

hipotesis yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis relevan dan

konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang

manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar

dalam menjalankan pekerjaannya dan kepercayaan pada diri sendiri pun

akan semakin besar. Menurut Fayol dalam Hasibuan (2011:10) asas-

asas umum manajemen adalah:

1. Division of work (asas pembagian kerja)2. Authority and responsibility (asas wewenang dan tanggung

jawab)3. Disciple (asas disiplin)4. Unity of command (asas kesatuan perintah)5. Unity of direction (asas kesatuan jurusan atau arah)6. Subordination of individual interest into general interest

(asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)7. Renumeration of personnel (asas pembagian lagi yang

wajar)8. Centralization (asas pemusatan wewenang)9. Scharal of chain (asas hierarki atau asas rantai berkala)10. Order (asas keteraturan)11. Equaty (asas keadilan)12. Initiative (asas inisiatif)13. Esprit de corps (asas kesatuan)14. Stability of turn-over personnel (asas keadilan masa

jabatan)Dalam bukunya Taylor The Principle Of Scientific Management

(Hasibuan, 2011:7) menunjukan bahwa asas-asas dasar ilmu

26

manajemen dapat dipakai untuk segala macam kegiatan manusia.

Taylor Mengemukakan asas-asas manajemen sebagai berikut:

1. Pembangunan metode-metode kerja yang baik.2. Pemilihan serta pengembangan para pekerja.3. Usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode

kerja yang terbaik serta para pekerja yang terpilih danterlatih.

4. Kerja sama yang harmonis antar manajer dan nonmanajer,meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajeruntuk merencakan pekerjaan.

2.1.3. Fungsi Manajemen

Hasibuan (2001:37) manajemen oleh para penulis dibagi atas

beberapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini, tujuannya

adalah:

a. Supaya sistematika urutan pembahasannya legih teratur;

b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih

mendalam;

c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen

bagi manajer.

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para penulis

tidak sama. Hal ini disebabkan latar belakang penulis, pendekatan yang

dilakukan tidak sama. Untuk bahan perbandingan fungsi-fungsi

manajemen yang dikemukakan para ahli, penulis mengutip fungsi

manajemen menurut para ahli, berikut fungsi-fungsi manajemen peneliti

sajikan pada tabel 2.3

27

Tabel 2.3

Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli

G.R. Terry1. Planning2. Organizing3. Coordinating4. Controlling

John F. Mee1. Planning2. Organizing3. Motivating4. Controlling

Louis A. Allen1. Leading2. Planning3. Organizing4. Controlling

MC Namara1. Planning2. Programming3. Budgeting4. System

Henry Fayol1. Planning2. Organizing3. Commanding4. Coordinating5. Controlling

Harold Koontz& CyrilO’donnel

1. Planning2. Organizing3. Staffing4. Directing5. Controlling

Dr.S.P. Siagian1. Planning2. Organizing3. Motivating4. Controlling5. Evaluating

Prof . Drs. OeyLiang Lee

1. Perencanaan2. Pengorganisasian3. Pengarahan4. Pengkordinasian5. pengontrolan

W.H. Newman1. Planning2. Organizing3. Assembling

Resources4. Directing5. Controlling

Luther Gullick1. Planning2. Organizing3. Staffing4. Directing5. Coordinating6. Reporting7. Budgeting

Lyndall F.Urwick

1. Forecasting2. Planning3. Organizing4. Commanding5. Coordinating6. Controlling

John D. Millet1. Directing2. Facilitating

Sumber: (hasibuan, 2001:38)

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan

fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan

pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah

satu klarifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh

Fayol, yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian,

pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama

(Handoko, 2003:21).

Fungsi manajemen menurut Terry dalam Handayaningrat

(1990:25) yang dikenal dengan POAC yaitu:

28

1. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemilihan yangberhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat danmenggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan denganwaktu yang akan datang (future) dalam menggambarkandan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkandengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yangdikehendaki.

2. Pengorganisasian (organizing), adalah menentukan,mengelompokkan dan pengatur berbagai kegiatan yangdianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukanhubungan kewenangan yang dilimpahkan untukmelaksanakan kegiatan tersebut.

3. Penggerakan Pelaksanaan (Actuating), merupkan usahaagar semua anggota kelompok suka melaksanakantercapainya tujuan dengan kesadaranmya dan berpedomanpada perencanaan (Planing) dan usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (Controlling), merupakan proses penentuanapa yang harus diselesaikan yaitu, pelaksanaan, penilaianpelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agarsupaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitusesuai dengan standar.

Koontz dan O’Donnell dalam Handayaningrat (1990:22)

fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POSDICO yaitu:

1. Perencanaan (Planning), berhubungan dengan pemilihansasaran/tujuan (objective), strategi, kebijaksanaan,program dan prosedur pencapaiannya. Perencanaan adalahsuatu pengambilan keputusan, manakala perencanaan inimenyangkut pemilihan diantara beberapa alternative.

2. Pengorganisasian (Organizing), berhubungan denganpengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untukmencapai tujuan dari pada suatu badan usaha secarakeseluruhan atau setiap bagiannya. Pengelompokkankegiatan-kegiatannya, penugasan, pelimpahan wewenanguntuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi,kewenangan dan hubungan informal baik horizontalmaupun vertical dalam struktur organisasi itu.

3. Penyusunan pegawai (Staffing), berhubungan denganpenempatan orang-orang, yaitu menempatkan orang-orangsesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam strukturorganisasi.

4. Pembinaan dan kepemimpinan (Directing and Leading),merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Pimpinan

29

atas harus memperhitungkan bawahannya terhadap nilai-nilai kebiasaan, sasaran/tujuan dan kebijaksanaanorganisasi/badan usaha. Pihak bawahan diusahakan agarbanyak mengetahui terhadap struktur organisasi, hubunganyang saling ketergantungan dari pada kegiatan dankedudukan pribadinya, tugas-tugasnya dan wewenangnya.

5. Pengawasan (Controlling), merupakan tindakanpenilaian/perbaikan terhadap bawahan untuk menjaminagar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Jadipenilaiannya apakah hasil pelaksanaannya tidakbertentangan dengan sasaran (goals) dan rencananya(plans).

Newman dalam handayaningrat (1990:20), menyebutkan fungsi

manajemen dengan akronim POASCO, yaitu:

1. Perencanaan (Planning), perencanaan ini meliputiserangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode & prosedur sertamenetapkan jadwal waktu pelaksanaan.

2. Pengorganisasian (organizing), pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untukmelaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antarapimpinan dan bawahannya (atasan dan bawahan) di dalamsetiap unit.

3. Pengumpulam Sumber (Assembling Resources),pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untukmengatur penggunaan dari pada usaha-usaha tersebut yangmeliputi personal, uang/capital, alat-alat/fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.

4. Pengendalian kerja (Supervising), bimbingan dari padapelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikaninstruksi, motivasi agar mereka secara sadar menurutisegala instruksinya, mengadakan koordinasi dari padaberbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungankerja baik antara atasan dan bawahan

5. Pengawasan (Controlling), pengawasan dimaksudkanuntuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaansedapat mungkin sesuai dengan rencana. Hal inimenyangkut penentuan standar. Artinyamemperbandingkan antar kenyataan dengan standard danbila perlu mengadakan koreksi/pembetulan apabilapelaksanaannya menyimpang dari pada rencana.

30

Sedangkan fungsi manajemen menurut Mee dalam

Handayaningrat (1990:26) biasa di kenal dengan akronim POMCO,

yaitu:

1. Perencanaan (Planning), adalah proses pemikiran yangmatang untuk dilakukan dimasa yang akan datang denganmenentukan kegiatan-kegiatannya.

2. Pengorganisasian (Organizing), seluruh prosespengelompokkan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas,wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupkanorganisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhandalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

3. Pemberian Motivasi (Motivating), seluruh prosespemberian motif (dorongan) kepada karyawan untukbekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadarmau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secaraberhasil guna dan berdaya guna.

4. Pengawasan (Controlling), proses pengamatan terhadappelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaminagar semua pekerjaan dapat berjalan dengan rencana yangtelah di tentukan sebelumnya.

Menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003:11)

mendefinisikan bahwa manajemen sebagai berikut:

“suatu bidang ilmu pengetahuan (Science) yang berusahasecara sistematis untuk mencapai tujuan dan membuat sistemkerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia”

Secara sederhana fungsi-fungsi manajemen menurut Luther

Gulick yang terkenal dengan akronim POSDCORB, adalah:

1. Pererncanaan (Planning), adalah perincian dalam garisbesar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metodeyang digunakan dalam menyelesaikan maksud/tujuanbadan usaha itu.

2. Pengorganisasian (Organizing), menetapkan strukturformal dari pada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikanuntuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyusunan Pegawai (Staffing), keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih

31

para staf dan memelihara situasi pekerjaan yangmenyenangkan.

4. Pembinaan Kerja (Directing), tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatuperintah khusus/umum dan instruksi-instruksi danbertindak sebagai pemimpin dalam suatu badanusaha/organisasi.

5. Pengkoordinasian (Coordinating), kewajiban yang pentinguntuk menghubungkan berbagai kegiatan dari padapekerjaan.

6. Pelaporan (reporting), pimpinan yang bertanggung jawabharus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan, baikbagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melaluicatatan, penelitian maupun inspeksi.

7. Penganggaran (Budgeting), semua kegiatan akan berjalandengan baik bila disertai dengan usaha dalam bentukrencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasananggaran.

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai fungsi manajemen dari

beberapa para ahli yaitu dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa fungsi

manajemen itu diantaranya terdapat perencanaan (Planning),

pengorganisasian (Organizing), pengarahan (directing),

pengkoordinasian (coordinating), serta pengawasan (controlling). Jika

fungsi-fungsi manajemen tersebut bisa berjalan dengan maksimal, maka

sebuah instansi baik itu instansi negara ataupun swasta akan mencapai

kepada tujuan yang di inginkan.

Untuk dapat memaparkan secara jelas mengenai sub dari fungsi

manajemen tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Perencanaan

Perencanaan (Planning) adalah fungsi dasar manajemen, karena

organizing, staffing, directing dan controlling pun harus terlebih dahulu

32

direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang tidak

pasti, karena adanya perubahan kondisi dan situasi.

Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan,

dimana dilihat dari resiko semua kegiatan yang di tanggung apakah

relatif kecil atau besar. Tindakan dan kebijakan suatu instansi

direncanakan diawal, dimana hasil apa yang di rencanakan dilihat di

akhir apakah perencanaan yang dibuat efektif atau tidak. Perencanaan

ini adalah masalah, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk

mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa

alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan

kumpulan dari beberapa keputusan.

Perencanaan menurut Terry (2007:92) yaitu “perencanaan

adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa mendatang dengan jalan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

Sedangkan menurut Hasibuan “rencana adalah sejumlah

keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan itu.” Jadi, setiap rencana mengandung

dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman.

Janis-jenis rencana menurut Hasibuan (2011:95) adalah sebagai

berikut:

33

1. Tujuan

Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar

dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan

yang diinginkan harus wajar, rasional, ideal dan cukup menantang

untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. Tegasnya

tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan supaya perencanaan itu

tidak mengambang.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:96) tujuan adalah suatau

sasaran manajerial yaitu tujuan yang diinginkan melukiskan skop jelas,

serta memberikan arah pada usaha-usaha seorang manajer. Sasaran

(goal), skopnya lebih kecil dari pada tujuan, titik tertentu yang dicapai.

2. Kebijaksanaan

Menurut Koontz dalam Hasibuan (2011:96) kebijaksanaan

adalah peryataan-peryataan atau pengertian-pengertian umum yang

memberikan bimbingan berpikir dalam menentukan keputusan.

Fungsinya adalah menandai lingkungan di sekitar yang dibuat, sehingga

memberikan jaminan keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan dan

menyokong tercapainya arah tujuan.

3. Prosedur

Prosedur-prosedur juga merupakan suatu jenis rencana, karena

prosedur menunjukan pemilihan cara bertindak dan berhubungan

dengan aktivitas-aktivitas masa depan. Prosedur benar-benar

merupakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan dan bukan untuk cara

34

berpikir. Prosedur memberikan detail-detail tindakan, sehingga suatu

aktivitas tertentu harus dilaksanakan. Esensinya adalahn rentetan

tindakan yang diatur secara kronologis atau berurutan.

4. Rule

Rule adalah rencana tentang peraturan-peraturan yang telah

ditetapkan dan harus ditaati. Rule kadang-kadang ditimbulkan oleh

prosedur, tetapi keadaannya tidak sama.

5. Program

Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah

menggambarkan rencana yang konkret. Rencana ini konkret, karena

dalam program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur,

waktu maupun anggarannya. Jadi, program juga merupakan usaha-

usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus

dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

6. Budget

Budget adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan

dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam

anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan

diperoleh.

7. Metode

Metode merupakan hal yang fundamental bagi setiap tindakan

dan hubungan dengan prosedur. Suatu prosedur terdiri dari serangkaian

tindakan.

35

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:102) suatu metode dapat

didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas

dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan,

fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang dan

usaha.

8. Strategi

Strategi juga termasuk jenis rencana, karena akan menentukan

tindakan-tindakan pada masa mendatang untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

Faktor-faktor penting yang menjadi perhatian dan perhitungan

dalam menentukan strategi adalah:

a. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yangdimiliki dari pada pihak-pihak saingan.

b. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan-kelemahanpihak saingan

c. Memperhitungkan keadaan lingkungan intern maupunekstern yang dapat mempengaruhi perusahaan

d. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial danpsikologis

e. Memperhitungkan faktor-faktor sosio-kultural dan hukumf. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografisg. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak

saingan

Pendekatan dalam fungsi perencanaan dalam buku Siagian

(2008:90) dapat ditinjau dari tiga segi atau cara yaitu pertama,

mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Kedua,

memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus di

pecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah.

36

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan

proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah

yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-

pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan

membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan

departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan.

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan

struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa,

sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap

keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola,

skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan

karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.

Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Pengorganisasian

diproses oleh organisator (manajer), hasilnya organisasi yang sifatnya

statis. Jika pengorganisasian baik maka organisasian pun akan baik dan

tujuan pun relatif mudah dicapai.

Dalam buku Siagian (2008:95) “organisasi yaitu setiap bentuk

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk

sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan,

yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang/sekelompok orang

yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut

bawahan.”

37

Pengorganisasian menurut Hasibuan yaitu “suatu proses

penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-

orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan,

menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap

individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.”

Menurut Hasibuan (2011:122) unsur-unsur organisasi adalah

sebagai berikut:

1. Manusia, artinya organisasi baru ada unsur manusia yangbekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.

2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempatkedudukan.

3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingindicapai.

4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaanyang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.

5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dankerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

6. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsurteknis.

7. Lingkungan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada lingkunganyang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja samasosial.

Sedangkan pengorganisasian menurut Terry dalam Hasibuan

(2011 :119) yatiu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan

yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama

secara efisisen dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi

dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

38

C. Pengarahan

Fungsi pengarahan (directing=actuating=leading=penggerakan)

adalah fungsi manajemen yang paling penting dan dominan dalam proses

manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi

dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen

dapat merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit

dan kompleks, karena karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini

disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran,

perasaan, harga diri, cita-cita dan lainnya.

Menurut Hasibuan (2011:183) pengarahan yaitu mengarahkan

semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam

mencapai tujuan perusahaan.

Selanjutnya Terry (2007:183) pengarahan adalah membuat semua

anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian.

Sedangkan menurut Koontz dan O’Donnel (2011:184)

“pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individualyang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yangefektif untuk tujuan perusahaan yang nyata”

Jadi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan

untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah

diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

39

D. Pengkoordinasian

Ada beberapa definisi koordinasi berdasarkan para ahli

diantaranya yaitu menurut Brech dalam Hasibuan (2011:85) koordinasi

adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi

kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga

agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di

antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86)

koordinasi adalah suatu usaha kerja antar badan, instansi, unit dalam

pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat

saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Hasibuan (2011:86) menyebutkan bahwa ada beberapa tipe

koordinasi diantaranya:

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan,

pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, kesatuan-

kesatuan Hasibuan (2011:86) menyebutkan bahwa ada beberapa tipe

koordinasi diantaranya:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan,

pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit,

kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan

tanggung jawabnya.

2. Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan

40

terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang

setingkat.

Koordinasi horizontal dibagi atas:

a) Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalamrangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplinantara unit yang satu dengan unit yang lain secaraekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

b) Interrelated adalah koordinasi antar badan, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yangsatu dengan yang lainsaling bergantungan ataumempunyai kaitan baik, cara intern maupunekstern yang levelnya setaraf. Koordinasihorizontal ini relatif sulit dilakukan, karenacoordinator tidak dapat memberikan sanksi kepadapejabat yang sulit diatur sebab kedudukannyasetingkat.

Sifat-sifat koordinasi menurut Hasibuan (2011:87) adalah

sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh

seorang dalam rangka mencapai sasaran3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara

keseluruhan

Tujuan koordinasi menurut Hasibuan (2011:87) adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakanserta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan

2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arahsasaran perusahaan

3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindihpekerjaan

4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangantugas dari sasaran.

41

E. Pengendalian

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari

proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan

pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi

perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi,

karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncabakan.2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian

dilakukan dengan baik.4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau

tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan

baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.

Pengendalian menurut Terry dalam Hasibuan (2011:242) yaitu

dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai

yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan,

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan

standar.

Sedangkan menurut Koontz dalam Hasibuan (2011:242)

pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan

kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai

tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

42

Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:242) tujuan pengendalian

adalah sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai denganketentuanketentuan dari rencana

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapatpenyimpanganpenyimpangan

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan,

tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta

memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengendalian

dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga

hasil akhir diketahui.

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-

langkah berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasarpengendalian

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar

dan menentukan penyimpangan jika ada4. Melakukan tindakan perbaikan, jika penyimpangan agar

pelaksanaan dan tujuan benar-benar sesuai denganrencana

Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai

berikut:

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yangdilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer.Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukanuntuk mengetahui apaka dikerjakan dengan benar danhasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarakjauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan olehbawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan

43

tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telahdicapai.

3. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalahpengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yangdiharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengancara kombinasi langsung dan tidak langsung olehmanajer.

2.1.4. Filsafat Manajemen

Filsafat manajeman adalah kerja sama saling menguntungkan,

bekerja efektif dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai

hasil yang terbaik (Hasibuan, 2011:5)

Selanjutnya Taylor (2011:6) mengemukakan bahwa dalam

filsafat manajemen, manajer akan lebih bertanggung jawab dalam

perencanaan dan pengedalian serta dalam menafsirkan kepandaian-

kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan-aturan,

hukum-hukum dan formula-formula, sehingga dengan jalan demikian

akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaannya dengan biaya

yang rendah namun memberikan penghasilan yang besar.

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan dan penanggung

jawab hasil yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu. Dengan

pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil

keputusan maka aktivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya

semakin dinamis.

Sebaliknya pemimpin yang tidak kreatif, cakap dan tidak berani

mengambil keputusan maka aktivitas organisasinya statis. Jadi,

44

pemimpin dan wewenang kepemimpinannya merupakan intisari

manajemen.

Filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan

kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk

menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer.

Terdapat beberapa manfaat filsafat manajemen, yaitu:

1. Memberikan suatu dasar dan pedoman bagi pekerjaanmanajer.

2. Memberikan kepercayaan dan pegangan bagi manajerdalam proses manajemen untuk mencapai tujuan.

3. Memberikan dasar dan pedoman berpikir efektif bagimanajer.

4. Dapat dipergunakan untuk mendapatkan sokongan danpartisipasi para bawahan, jika mereka mengetahuimanajer dan mengerti tindakantindakannya, asalkanmereka telah menghayati filsafat manajemen.

5. Memberikan pedoman arah pemecahan yang terbaikterhadap masalahmasalah yang dihadapi manajer.

6. Menjadi pedoman dasar dan kepercayaan bagi manajerdalam melakukan wewenang kepemimpinan.

2.1.5. Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai

tujuan yang ingin dicapai (Hasibuan, 2011: 17). Tujuan individu adalah

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non

materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba

(business organization) atau pelayanan/pengabdian (public

organization) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang ingin dicapai

selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu hendaknya

ditetapkan “jelas, realistis dan cukup menantang” untuk diperjuangkan

berdasarkan potensi yang dimiliki. Jika tujuannya jelas, relistis dan

45

cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup besar.

Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah atau terlalu muluk

maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja

karyawan akan termotivasi, jika tujuan ditetapkan jelas, relistis dan

cukup menantang untuk dicapainya.

2.1.6. Definisi Rehabilitasi Sosial

Dalam perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 ayat 2 pada

bagian keempat mengenai pembinaan, pembinaan yang dimaksud

dalam Peerda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 adalah kegiatan

rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Adapun rehabilitasi sosial yang dimaksud pada ayat 2 tersebut

dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan

teknis;

b. Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;

c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Rehabilitasi mangandung makna pemulihan kepada kedudukan

(keadaan, nama baik) yg dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh

yg cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yg

berguna dan memiliki tempat di masyarakat (KBBI, 1998:92).

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk

mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat

dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga,

46

masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan

masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Jadi, rehabilitasi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk

merubah mindset seseorang agar berubah lebih baik lagi seperti

seharusnya, agar dapat di terima di kalangan masyarakat.

2.1.7. Definisi Pengemis

Menurut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 pasal 1

butir 2, yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang

lain.

Secara umum, pengertian pengemis adalah orang yang suka

meminta-minta uang kepada orang lain. Kemudian menurut Sudarianto

(2005:14) Pengemis adalah orang-orang yang kerjanya suka meminta-

minta kepada orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Adapun menurut

Sudarianto dalam Engkus Kuswarno, (2009:15) pengemis terbagi

menjadi 2 kelompok yaitu:

“1. Mengemis karena tak mampu bekerjaPada kategori ini dilakukan oleh orang-orang yangmempunyai kelainan fisik pada anggota tubuhnya. Misalnyatak mampu bekerja karena tidak memiliki tangan, kaki,lumpuh, buta. Jadi para dermawan memang harus terpanggiluntuk menyantuninya, sisihkanlah harta untuk mereka,karena menyantuni mereka insya Allah mendapat pahalayang besar.

47

2. Mengemis karena malas bekerjaPengemis karena malas bekerja inilah yang menyebabkanjumlah pengemis di Indonesia sangat banyak. Pengemis padakategori ini, orangnya mempunyai anggota tubuh yang sangatlengkap namun dihinggapi penyakit malas. Pengemissemacam inilah yang harus diberantas oleh pemerintah.”

Setelah mengetahui strategi pengemis, ada lima kategori

pengemis menurut Indra Pratama dalam Engkus Kuswarno (2009:26)

yaitu:

“1. Pengemis BerpengalamanLahir karena tradisi. Bagi pengemis yang lahir karena tradisi,tindakan mengemis adalah tindakan kebiasaan. Mereka sulitmenghilangkan kebiasaan tersebut karena orientasinya lebihpada masa lalu (motif sebab).2. Pengemis kontemporer kontinu tertutupHidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang hiduptanpa alternatif pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadisatu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secarakontinu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyaikemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akanmenjamin hidupnya dan mendapatkan uang.3. Pengemis kontemporer kontinu terbukaHidup dengan peluang. Mereka masih memiliki alternatifpilihan, karena memiliki keterampilan lain yang dapatmereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Hanya sajaketerampilan tersebut tidak dapat berkembang, karena tidakmenggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya ataukarena kekurangan potensi sumber daya untukmengembangkan peluang tersebut.4. Pengemis kontemporer temporerHidup musiman. Pengemis yang hanya sementara danbergantung pada kondisi musim tidak dapat diabaikankeberadaannya. Jumlah mereka biasanya meningkat jikamenjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya karenamusim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicuberkembangnya kelompok ini.5. Pengemis rencanaBerjuang dengan harapan. Pengemis yang hidup berjuangdengan harapan pada hakikatnya adalah pengemis yangsementara. Mereka mengemis sebagai sebuah batu loncatanuntuk mendapatkan pekerjaan lain setelah waktu dansituasinya dipandang cukup.”

48

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan di

tempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan meminta-minta

untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Adapun kriteria

pengemis sebagai berikut:

a. Mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang

lain;

b. Berpakaian kumuh dan compang-camping;

c. Berada ditempat ramai/strategis; dan

d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang

lain.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian “Manajemen Rehabilitasi Sosial Pengemis Di

Kota Serang”. Peneliti melakukan Peninjauan terhadap penilitian terdahulu yang

telah dilakukan dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian

tersebut baik berupa Skripsi, Tesis ataupun Disertasi. Dalam hal ini peneliti juga

melihat kesamaam dari Teori yang digunakan dan Metedologi apa yang

digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dengan penelitian terdahulu peneliti

mempunyai pembanding akan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian terdahulu yang peneliti kutip merupakan Skripsi yang berjudul

sebagai berikut:

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun

2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan

Penyakit Masyarakat (studi kasus pengemis di Kota Serang) merupakan

49

penelitian yang dilakukan oleh Hendra Ramadhan dari Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2012. Dalam Implementasi Peraturan

Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,

Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, terdapat

adanya kendala yang belum terselesaikan. Adapun kendala dalam

Implementasi Peraturan Daerah ini, karena belum ditegakkan Perda,

yang menyebabkan masyarakat Kota Serang masih memberikan uang

santunan di tempat umum, selanjutnya belum ada fasilitas yang

mendukung pelaksana kebijakan, seperti belum adanya karantina untuk

menampung serta memberikan penyuluhan kepada para Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial, kemudian sosialisasi tentang adanya

Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang dilakukan oleh pelaksana

kebijakan belum naik. Sehingga, menyebabkan para Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis semakin menjamur di

Lampu Merah Kota Serang. Penilitian ini merupakan penelitian

Analisis dengan metode penelitian kualitatif serta menggunakan teori

Merilee S. Grindle untuk mengetahui sejauhmana content of policy dan

context of policy ini dapat berjalan, sesuai apa yang diharapkan dengan

adanya Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010.

2. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan

Dan Pengemis di Kota Cilegon. Merupakan penelitian yang dilakukan

oleh Nitha Chitrasari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, fakultas

ilmu sosial dan ilmu politik tahun 2012. Gelandangan dan pengemis

50

merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di Kota Cilegon,

karena mereka sering kita jumpai dalam keadaan yang tak lazim deperti

di depan mall, jembatan penyebrangan bahkan disetiap emperan toko.

Dinas Sosial sebagai instansipemerintah yang berkewajiban untuk

menangani permasalahan yang ada di Kota Cilegon seperti gelandangan

dan pengemis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang

kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam penanganan gelandangan dan

pengemis di Kota Cilegon, metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara

observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dari penelitian adalah

pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon, Satpol PP Kota Cilegon, LSM

LKBHFPP, tokoh masyarakat/masyarakat Kota Cilegon, serta

gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja

Dinas Sosial dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemisdi

Kota Cilegon masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan

terkendala oleh belum tersedianya panti rehabilitasi serta sarana dan

prasarana untuk menangani mereka supaya jadi masyarakat yang

mandiri. Untuk meningkatkan kinerja, Dinas Sosial perlu membangun

panti rehabilitasi agar program-program yang dibuat bisa menjadi lebih

efektif sehingga dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis

di Kota Cilegon

51

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir dalam sebuah penelitian dalam

menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai

berikut:

Dinas Sosial Kota Serang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

berwenang membantu pemerintah daerah dalam hal masalah-masalah sosial di

Kota Serang. Salah satu masalah sosial yaitu penyakit masyarakat salah satunya

pengemis yang beredar di Kota Serang, melihat semakin maraknya penyakit sosial

yang ada di Kota Serang pemerintah Kota Serang mengeluarkan peraturan daerah

nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan

penyakit masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut Dinas Sosial selaku SKPD

Pembina sedangkan SATPOL PP selaku pengeksekutor atau perazia.

Pengemis merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sering kita

temukan di tempat-tempat umum di Kota Serang, di lampu merah, pasar, terminal

bahkan kampus. Kehadiran pengemis sangat mengganggu dimana kebanyakan

pengemis di Kota Serang mereka memaksa untuk diberi. Dalam perda nomor 2

tersebut dituliskan bahwa untuk menanggulangi penyakit masayarakat seperti

pengemis perlu dilakukan pembinaan, pembinaan yang dimaksud adalah

rehabilitasi sosial.

Sejak awal di terbitkannya peraturan daerha tersebut sampai sekarang

masih saja di temukan masalah-masalah, pada kenyataannya di lapangan

pembinaan yang seharusnya berjalan dengan lancar demi dimana masih banyak

permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga membuat pembinaan tersebut

52

tidak efektif sehingga permasalahan penyakit masyarakat seperti pengemis masih

banyak berkeliaran di Kota Serang. adapun masalah-masalah tersebut seperti

kurangnya sarana dan prasaran pendukung rehabilitasi sosial pengemis, kurangnya

Sumber Daya Manusia membuat kinerja Dinas Sosial dinilai tidak baik dalam hal

rehabilitasi sosial pengemis, lemahnya kordinasi antara Dinas Sosial dengan

SATPOL PP yang seharusnya bisa mengurangi jumlah pengemis, dan kurangnya

anggaran yang membuat tidak adanya atau kurangnya alat-alat keahlian.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, mengenai manajemen rehabilitasi

sosial pengemis di Kota Serang, maka peneliti memilih fungsi manajemen

menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) yang didalamnya berisi

mengenai Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing

(Penyusunan Pegawai), Directing (Pembinaan Kerja), Coordinating

(Pengkoordinasian), Reporting (Pelaporan), Budgeting (Penganggaran). Dari teori

ini maka akan diketahui bagaimana manajemen rehabilitasi sosial pengemis di

Kota Serang.

53

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Input :

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahuiperda nomor 2 tahun 2010

2. Kurangnya sarana dan prasaran pendukungrehabilitasi sosial pengemis,

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia4. Lemahnya kordinasi antara Dinas Sosial dengan

SATPOL PP,5. Kurangnya anggaran yang membuat tidak adanya

atau kurangnya alat-alat keahlian.(sumber: Peneliti,2016)

Proses :

Teori yang digunakan yaitu mengenaifungsi manajemen menurutLuther Gulick (Handoko, 2003:11):1 . Planning (Perencanaan)2. Organizing (Pengorganisasian)3. Staffing (Penyusunan Pegawai)4. Directing (Pembinaan Kerja)5. Coordinating (Pengkoordinasian)6. Reporting (Pelaporan)7. Budgeting (Penganggaran)

Program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Serang lebihoptimal dan menekan jumlah pengemis di Kota Serang

Dinas Sosial

Kota Serang

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan

Penanggulangan Penyakit Masyarakat

54

2.4. Asumsi Dasar

Menurut Arikunto (2002:61) asumsi atau tanggapan dasar adalah suatu hal

yang diyakini kebenarannya oleh penulis yang dirumuskan secara jelas.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang peneliti paparkan diatas, peneliti telah

melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi

bahwa manajemen rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang masih terdapat

masalah-masalah yang mendasar seperti belum adanya panti rehabilitasi sosial dan

kurang berhasilnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial. Sehingga masih

banyak pengemis yang sudah terjaring bahkan sampai ikut pembinaan memilih

untuk kembali mengemis.

55

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar

apa yang menjadi hasilnya merupakan hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ada

tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan

berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru

yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh

itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau

pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas

pengetahuan yang telah ada.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan penulis adalah melalui

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan

bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan

dari penelitianm kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik

fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita

empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat,

penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk

56

hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

fenomena.

Moleong mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian terdapat

empat tahapan, yaitu :

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan penentuan fokus penelitian, penyesuaian

paradigma dengan teori, penjajakkan alat peneliti, mencakup observasi

lapangan, permohonan terhadap subjek yang diteliti, konsultasi fokus

penelitian, penyusunan usulan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan fokus

penelitian

3. Tahap Analisis Data

Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi,

dokumen, maupun wawancara mendalam dengan dilakukannya penafsiran

data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya

mengecek keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang

didapat dari metode perolehan data sehingga data benar-benar valid

sebagai dasar dan bahan untuk memberian makna data yang merupakan

proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang

diteliti.

57

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua

rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi

kesempurnaan penelitian.

3.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang peneliti temukan selama di lapangan bahwa

yang menjadi fokus penelitian adalah pada manajemen rehabilitasi sosial

pengemis

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial kota Serang,

dimana letak kantor Dinas Sosial kota Serang berada di sempu kecamatan

Cipocok Jaya kota Serang. Alasan mengapa peneliti mengambil lokus di kota

Serang dikarenakan semakin banyaknya pengemis di kota Serang seiring semakin

berkembangnya kota Serang.

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti

sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian,

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai

kualitas data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:306)

58

Menurut Irawan, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki ciri

tersendiri, seperti yang disebutkan Nasution dalam Sugiyono (2005: 61-62), yaitu:

1. Peneltiti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segalastimulus dari lingkungan yang diperkirakannya bermakna atautidak bagi penelitian.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspekkeadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu test/angketyang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapatdipahami dengan pengetahuan semata.

5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yangdiperoleh dan dapat menafsirkannya.

6. Manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulanberdasarkan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan segerauntuk penelitian.

7. Manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan menyimpangdapat diberi perhatian bahkan yang bertentangan digunakan untukmeningkatkan kepercayaan dengan tingkat pemahaman yangditeliti.

3.5. Informan penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana

informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus

penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi

sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi

secara langsung.

Menurut Moleong (2013:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Orang

yang telah dipilih untuk menjadi informan penelitian harus mempunyai banyak

pengalaman atau informasi tentang latar penelitian. Pemilihan informan yang akan

diwawancarai sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik

59

purposive, yaitu teknik pengambilan informan atau sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut

dianggap layak dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan fokus

permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data

dan fakta yang dibutuhkan, serta membantu peneliti untuk lebih memahami situasi

sosial yang diamati. Menurut Bungin (2011:107), purposive adalah strategi

menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Berikut informan yang menurut peneliti layak sesuai judul yang peneliti

ambil yaitu manajemen rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang, sebagai

berikut :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No Informan Kode Informan Keterangan

1. Dinas Sosial Kota Serang

a. Kepala Bidang

Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial,

Dinas Sosial Kota Serang

b. Kepala Seksie Program

Rehabilitasi Sosial,

Dinas Sosial Kota Serang

I1

I1.1

I1.2

Key

Informan

60

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Serang

a. Kepala Seksi Penegakan

Produk Hukum Daerah,

Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Serang

I2

I2.1

Secondary

Informan

4. Pengemis

a. Pengemis 1

b. Pengemis 2

c. Pengemis 3

I4

I4.1

I4.2

I4.3

Secondary

Informan

5. Masyarakat

a. Masyarakat 1

b. Masyarakat 2

c. Masyarakat 3

I5

I5.1

I5.2

I5.3

Secondary

Informan

(Sumber: Peneliti, 2016)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang

alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada

observasi berperan serta dan wawancara mendalam. (Sugiono, 2008:319)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber-

sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok, sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang

61

telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer

ataupun pihak lain.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting,

berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012: 224). Teknik pengumpulan

data kali ini yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun

dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data

ini di dapat dengan cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah

mengenai fokus penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui

kevaliditasannya.

Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan teori

dari Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) yaitu meliputi perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, pengkoordinasian,

pelaporan dan anggaran. Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada

informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya tentu saja untuk

memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar

proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar peneliti dengan informan

sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang di dapat sesuai dengan yang

dibutuhkan. Berikut tabel pedoman wawancara dalam penelitian ini:

62

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No Dimensi Subdimensi Kode

Informan

1 Planning (Perencanaan) a. Tujuan

b. Program

I1.1 dan I1.2

2 Organizing

(Pengorganisasian)

a. Pengelompokkan

tugas-tugas pegawai

I1.1 dan I1.2

3 Staffing (Penyusunan

Pegawai)

a. Penempatan pegawai

sesuai dengan ahlinya

I1.1, I1.2, dan

I2.2

4 Directing (Pembinaan

Kerja)

a. Pembinaan pegawai

b. Pelatihan pegawai

I1.1, I1.2, I2.1,

I2.2 dan I3.1

5 Coordinating

(Pengkoordinasian)

a. Koordinasi dengan

pihak ketiga

b. Koordinasi tiap bagian

I1.1, I1.2, dan

I2.1, I2.2

6 Reporting (Pelaporan) a. Pelaporan bulanan I1.1, I1.2, dan

I2.1, I2.2

7 Budgeting

(Penganggaran)

a. Rencana anggaran

b. Pengawasan anggaran

I1.1, I1.2, dan

I1.3

63

2. Observasi

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan menurut Moleong

(2006:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi

motif, kepercayaan, perilaku tidak sadar dan lain sebagainya. Tujuan observasi

untuk penelitian adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa

aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses dan

untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat

diperoleh cara-cara lain.

3. Studi Dokumentasi

Studi yang digunakan untuk mencari data memperoleh data sekunder

berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto ataupun

dokumen elektronik (rekaman) catatan serta dokumen dokumen yang relevan

dengan masalah yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan

data dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini kepustakaan meliputi studi

literatur dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca

buku, surat kabar, laporan serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian

yang dilakukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti

melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam

prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang

64

telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono

(2009:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction,

data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut gambar teknik analisis

data menurut Miles dan Hiberman:

Gambar 3.1

Analisis Data

Sumber : (Miles dan Huberman, 1984)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan

melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut

merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum,

selama, dan sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Reduksi Data

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya

akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama

Pengumpulan Data Penyajian Data

Verifikasi/penarikankesimpulan

Reduksi Data

65

peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin

kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat

menyulitkan peneliti. Oleh karena itu, proses analisis data pada tahap

ini juga harus dilakukan untuk memperjelas data yang didapatkan dan

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka

dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan,

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada

di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan

data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan

pengkodean, meringkas, dan membuat partisi. Proses informasi ini

berlanjut terus sampai laporan penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data

Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara

sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dalam sebuah penelitian

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

singkat.Bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan agar

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan

selanjutnya yang akan dilakukan.

66

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data.Dari

awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-

hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan.

Kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan

akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus

berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh

data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8. Triangulasi

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun

pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode

(teknik) sebagai berikut:

1. Triangulasi data (sumber)

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil

wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi metode (teknik)

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti

67

melakukan wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada

saat wawancara dilakukan.

3.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Juli

2016, sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3:

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

No Tahun

Nama

Kegiatan

Waktu Penelitian

2016 2017

Sept Okto Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei

1 Pengajuan

Judul

2 Observasi

Awal

3 PenyusunanProposal

BAB I,II &

III

4 Bimbingan&

PerbaikanBAB I,II &

III

5 Penyerahan

Proposal

6 Seminar

Proposal

7 Revisi

Proposal

68

8 Wawancara

&

Observasi

Lapangan

9 Penyusunan

Hasil

Lapangan

BAB IV &

V

10 Sidang

Skripsi

11 Revisi

Skripsi

69

BAB IV

HASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang

meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota

Serang, gambaran umum Dinas Sosial Kota Serang. Hal tersebut akan dijelaskan

di bawah ini:

4.1.1 Profil Kota Serang

Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang terbentuk pada

tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2007. Secara

administratif Kota Serang dibagi dalam 6 kecamatan dan 67 kelurahan.

Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar

63,36 km2 atau sekitar 23,75% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara

kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Serang yang

hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang, atau sekitar 25,88 km2.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2007, disebutkan bahwa

Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 266,71 km2, sedangkan hasil

inventarisasi luas wilayah dari 6 (enam) kecamatan tersebut adalah 266,74km2

atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi Banten. Tabel berikut ini

memberikan gambaran tentang rincian jumlah kelurahan dan luas wilayah serta

persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

70

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Serang

Berdasarkan Kecamatan

No KecamatanJumlah

Kelurahan

Luas

(km2)%

1 Curug 10 49,6 18,59

2 Walantaka 14 48,48 18,18

3 Cipocok Jaya 8 31,54 11,82

4 Serang 12 25,88 9,70

5 Taktakan 13 47,88 17,95

6 Kasemen 10 63,36 23,75

Jumlah 67 266,74 100,00

Sumber: BPS Kota Serang

Sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2007 Kota Serang

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

(1) sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten;

(2) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan

Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

(3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan

Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan

sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin

Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

71

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Serang

a. Visi Kota Serang

”Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang

Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.”

b. Misi Kota Serang

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur;

2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan;

3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan;

4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan serta Optimalisasi Potensi

Pertanian dan Kelautan;

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan Peningkatan

Penghayatan terhadap Nilai Agama.

4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kota SerangDalam konteks demografi, menurut data Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tahun 2014 Kota Serang memiliki jumlah penduduk 589,581 jiwa

dengan kompoisi penduduk laki-laki berjumlah 305.119 jiwa dan penduduk

perempuan berjumlah 284.462 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Serang

terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.210 jiwa per km2 pada tahun

2013.

Bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kota Serang didominasi oleh

penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 450.609 jiwa atau

sekitar 76,43%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65

tahun masing-masing sebesar 121.800 jiwa (20,66%) dan 17.172 (2,91%).

72

Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dari tabel komposisi jumlah penduduk

berdasarkan kelompok umur sepanjang tahun 2013-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2016

No Kelompok Umur Jumlah1 0 – 4 36,7032 5 – 9 41,3143 10 -14 43,7834 15 – 19 56,1355 20 – 24 63,3276 25 – 29 65,1647 30 – 34 63,4948 35 – 39 56,4489 40 – 44 48,49710 45 – 49 37,58311 50 – 54 28,10912 55 – 59 19,43213 60 – 64 12,42014 65 – 69 7,46015 70 – 74 5,24016 75 > 4,472

Jumlah 589,581Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kota Serang

sebagian besar tamat sekolah dasar (34,80%), diikuti penduduk yang belum/tidak

bersekolah sebanyak 22,57%, serta penduduk berpendidikan SMA/sederajat

sebanyak 21,81%, dan berpendidikan SMP/sederajat sebanyak 14,38%. Gambaran

tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

73

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tahun 2016

No

PendidikanTertinggi yang

Ditamatkan

Jenis kelaminLaki-laki perempuan jumlah

1 Tdk/Blm Sekolah 0 0 02 Blm Tamat SD 7 5 123 Tamat SD 79 83 1624 SLTP 412 828 12405 SLTA 4251 3708 82296 D-I/II/III akademi 76 184 2608 Universitas 417 406 823

Total 5512 5214 10726Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2016

Jika dilihat dari keragaman agama yang dianut penduduknya, Kota Serang

telah mencerminkan sebagai kota yang tumbuh sebagai kota yang heterogen. Hal

ini tampak dari komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Jumlah %1 Islam 610.346 97,722 Kristen Protestan 6.768 1,153 Kristen Katholik 3.223 0,584 Hindu 280 0,055 Budha 2.806 0,506 Kepercayaan 6 0,0007

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Serang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Tentang Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, setiap daerah harus

74

mampu merespon perangkat undang-undang dengan menempatkan aparatur di

dearah untuk lebih mampu menata pemerintahannya. Sebagai upaya melayani

dan memberikan pelayanan terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial,

Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun

2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang

dan Peraturan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang, mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas ekonomi daerah dan

tugas pembantu di bidang sosial.

Dinas Sosial Kota Serang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota

serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun

2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun

2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Dinas Daerah Kota

Serang. Dinas Sosial Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di

bidang sosial.

4.1.2.1 Kedudukan Dinas Sosial Kota Serang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah

75

4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang

a. Visi

“Terwujudnya Kemandirian Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan infrastruktur dalam

penataan kelembagaan

2. Meningkatkan akses pelayanan sosial dalam aspek: rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Memperkuat kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

untuk mendorong inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat,

organisasi sosial, karang taruna, TKSM dan lembaga sosial

keagamaan agar terjalin hubungan kemitraan yang baik dalam

pembangunan kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan sistem informasi pelaporan

4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Serang

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di

Bidang Sosial

76

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan Bidang Sosial

2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Sosial

4. Pembinaan, Koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan Bidang Sosial

5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Serang, terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan Kepala Dinas.

2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1) Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

77

- Seksi Penyuluhan dan Kesejahteraan Sosial

- Seksi Pengambangan Nilai-nilai Kepahlawanan

- Seksi Pengembangan Kelembagaan

2) Bidang Pemberdayaan Sosial

- Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

- Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial

- Seksi Pemberdayaan Keluarga

3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia

- Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat

- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan

Napza

4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- Seksi Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

- Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial

5) Unit Pelaksana Teknis

4.1.2.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Serang

1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak.

- Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS

78

- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.

- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

2 Program Pembinaan Anak Terlantar

- Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.

4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

5 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

- Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin

- Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya.

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang

mampu

- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

- Pelatihan keterampilan bagi PMKS

79

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa.

8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan

sosial

- Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

- Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keprintisan.

- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari

hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik

analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Manajemen Rehabilitasi

Sosial Pengemis di Kota Serang. Peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi

manajemen menurut Luther Gullick dalam Handoko (2003:11 ) yaitu:

1. Planning (Perencanaan),

2. Organizing (Pengorganisasian),

3. Staffing (Penyususnan Pegawai),

4. Directing (Pembinaan Kerja),

5. Coordinating (Pengkoordinasian),

6. Reporting (Pelaporan) dan

7. Budgeting (Penganggaran)

80

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka

dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara

bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, bahwa dalam

prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis

data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan

dengan menggunakan 4 tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (data

collection) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan

pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan

oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-

masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses

pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti

memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

1. Kode Q untuk menunjukan kode pertanyaan

2. Kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya untuk menunjukan urutan pertanyaan

3. Kode I untuk menunjukan informan

4. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya untuk menunjukan urutan informan

5. Kode I1.1, I1.2, menunjukkan daftar informan dari kategori Pegawai Dinas

Sosial Kota Serang

6. Kode I2.1, I2.2, I2.3 menunjukkan daftar informan dari pengemis

7. Kode I3.1, I3.2, I3.3 menunjukkan daftar informan dari masyarakat Kota

Serang

81

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data,

penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa

jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain

sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun

dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo (2011:244). Kemudian penyajian data

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Analisis data kualitatif yang terakhir menurut Miles dan Huberman (2009

:16) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data bersifat jenuh

artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat

dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

4.2.2 Data Informan Peneliti

Dalam penelitian ini yang berjudul “Manajemen Strategi Dinas Sosial

Dalam Program Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Kota Serang”, peneliti

melibatkan informan-informan yang dipilih terkait dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklasifikasikan informan kedalam dua jenis

yaitu key informan dan secondary informan, dimana key informan atau informan

kunci peneliti pilih dari instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Serang yang

terdiri dari (kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial atau kabid yanrehsos

82

dan kepala seksie rehabilitasi sosial atau kasie rehsos) selain dari Dinas Sosial

Kota Serang peneliti mengambil key informan dari Petugas Satuan Polisi Pamong

Praja atau Satpol PP yaitu kepala seksie penegakan hukum produk hukum daerah.

Sedangkan secondary informan atau informan pembantu peneliti melibatkan

masyarakat dan pengemis Kota Serang.

Adapun informan-informan pada penelitian ini dapat dilihat dari table

berikut:

Tabel 4.5

Informan Penelitian

No Informan Kode

Informan

(I)

Status Informan

1 Hendri Sudiarni, S.Sos I1.1 Seksi Pelayanan

Perlindungan Sosial Anak

Dan Lansia

2 Heli Priyatna, A.Ma.Pd I1.2 Kepala seksie rehabilitasi

sosial

3 Raden Kuncahyo I2.1 Kepala seksie penegak

hukum produk hukum

daerah

4 Dwi I3.1 Pengemis lampu merah

ciceri

5 Suhiah I3.2 Pengemis

83

6 Asminah I3.3 Pengemis

7 Achmad Tarmidzi I4.1 Masyarakat

8 Aryati, S.Pd I4.2 Masyarakat sumur pecung

9 Nila Ariska I4.3 Mahasiswa

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta

yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang

peneliti gunakan yaitu menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther

Gullick dalam Handoko (2003:11). Dimana dalam teori ini memberikan tolak

ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam

melakukan manajemen pengelolaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kota Serang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Banten,

dimana Kota Serang sendiri terletak di pusat pemerintahan Provinsi Banten dan

menjadi ibu kota Provinsi Banten. Sebagai ibu kota Provinsi Banten tentunya

Kota Serang harus terlihat indah tata kotanya, namun hal ini berbanding terbalik

karna masih banyak pengemis berkeliaran di Kota Serang khususnya di pusat

kota. Hal ini tentunya membuat citra Kota Serang buruk dimata publik,

sebenarnya bukan hanya Kota Serang saja yang masih banyak jumlah

pengemisnya di kabupaten/kota di Provinsi Banten pun masih banyak berkeliaran.

Berikut karateristik pengemis Kota Serang Berdasarkan hasil pengamatan

lapangan peneliti;

84

a. Karakteristik Pengemis Kota Serang

Pengemis merupakan salah satu golongan penyakit masyarakat, dimana

permasalahan sosial tersebut harus diatasi. Selain mengganggu keberadaan

pengemis menjadi salah satu cerminan bagi pemerintah daerah dan hal ini

memberikan kesan kumuh dan kesejahteraan masyarakatnya masih buruk.

Pengemis di Kota Serang terdiri dari berbagai usia mulai dari yang masih

anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, sering kita temukan di tempat-tempat

umum banyak pengemis yang usianya masih dibawah 18 tahun baik itu bersama

dengan orang tuanya bahkan sampai mengemis sendiri di tengah jalan. Selain itu

sering ditemukan pengemis yang sudah renta yang seharusnya mereka hanya

berdiam di rumah untuk beristirahat. Kebanyakan pengemis Kota Serang berasal

dari salah satu kecamatan yang memang dari tahun ketahun jumlah pengemis di

kecamatan tersebut bertambah yaitu Kecamatan Kasemen dan berasal dari

kampung kebanyakan dan kampung kali salak kelurahan sukawana. Pengemis dari

kampung tersebut merupakan jumlah pengemis terbanyak di kecamatan kasemen,

berikut jumlah pengemis di kampung kalisalak dan kampung kebanyakan :

Tabel 4.6

Jumlah pengemis kampung kebanyakan dan kalisalak

Jumlah Pengemis Kampung

Laki-Laki Wanita Kalisalak Kebanyakan

3 68 23 48

(sumber : Dinas Sosial Kota Serang)

85

Selain itu, faktor ekonomi yang membuat mereka mengharuskan

mengemis. Keadaan keluarga yang serba kekurangan, hal tersebut juga diperburuk

dengan tidak adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah sehingga mereka lebih

memilih mengemis dibanding harus menahan lapar.

Jumlah pengemis akan bertambah dua kali lipat pada hari-hari besar

seperti menjelang hari raya idul fitri, jumlah pengemis akan bertambah karna

mereka beranggapan bahwa dibulan tersebut orang lebih ringan tangan untuk

bersedekah sehingga orang yang tidak biasa mengemis akan ikut tertarik untuk

mengemis juga. Bagi sebagian pengemis Kota Serang mengemis merupakan

pekerjaan tetap untuk mereka, mereka hanya bergantung hidup dengan mengemis

meminta mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b. Model Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk

mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara

membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan

fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

Menurut Indra Pratama dalam Engkus Kuswarno (2009:26) ada lima

kategori pengemis yaitu :

1. Pengemis berpengalaman

Lahir karena tradisi. Bagi pengemis yang lahir karena tradisi, tindakan

mengemis adalah tindakan kebiasaan. Mereka sulit menghilangkan

kebiasaan tersebut karena orientasinya lebih pada masa lalu (motif sebab).

86

2. Pengemis kontemporer kontinu tertutup

Hidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa

alternatif pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan

yang harus diambil. Mereka secara kontinu mengemis, tetapi mereka tidak

mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan

menjamin hidupnya dan mendapatkan uang.

3. Pengemis kontemporer kontinu terbuka

Hidup dengan peluang. Mereka masih memiliki alternatif pilihan, karena

memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk

menjamin hidupnya. Hanya saja keterampilan tersebut tidak dapat

berkembang, karena tidak menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-

baiknya atau karena kekurangan potensi sumber daya untuk

mengembangkan peluang tersebut.

4. Pengemis kontemporer temporer

Hidup musiman. Pengemis yang hanya sementara dan bergantung pada

kondisi musim tidak dapat diabaikan keberadaannya. Jumlah mereka

biasanya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya

karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu

berkembangnya kelompok ini.

5. Pengemis rencana

Berjuang dengan harapan. Pengemis yang hidup berjuang dengan harapan

pada hakikatnya adalah pengemis yang sementara. Mereka mengemis

87

sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah

waktu dan situasinya dipandang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, pengemis di kota serang termasuk

kedalam 3 dari 5 kategori yaitu pengemis berpengalaman, pengemis kontemporer

kontinu tertutup, dan pengemis kontemporer temporer. hal ini berdasarkan

wawancara dengan beberapa pengemis di Kota Serang. berikut hasil wawancara

peneliti dengan pengemis terminal pakupatan :

“Saya mengemis sudah dari kecil dan dulunya ibu saya juga mengemisseperti saya, saya sudah terbiasa mengemis sampe sekarang saya jugamengemis dengan 2 anak saya.” (wawancara dengan pengemis KotaSerang yang beroperasi di sekitar terminal pakupatan, jumat pukul 09:57depan warung kopi sekitar terminal pakupatan)

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kota Serang I4.1

sebagai berikut :

“pengemis di Kota Serang dari tahun ketahun makin banyak saja, bahkansampai ada yang sekeluarga sudah mengemis sampai turun temurun.Seharusnya kan hal seperti itu tidak boleh dibiasakan dari kecil.”(wawancara dengan ibu aryati warga sumur pecung, senin, pukul 15:16WIB di kios pinggir jalan)

Berdasasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pengemis Kota Serang

turun temurun dalam hal mengemis sehingga mindset mereka sudah tertanam

sejak kecil bahwa mengemis merupakan pekerjaan bagi mereka. Pengemis seperti

diatas masuk kedalam kategori pengemis berpengalaman dimana mereka turun

temurun menjadi pengemis.

Selain termasuk ke kategori pengemis berpengalaman, pengemis Kota

Serang juga termasuk kedalam kategori pengemis kontemporer kontinu tertutup,

yang artinya mengemis karena sudah tidak adalagi alternatif pekerjaan dan

88

mereka tidak mempunyai keahlian sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi

kebutuhan mereka. hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu pengemis I3.2

sebagai berikut :

“mau gimana lagi pak saya ga bisa apa-apa mau kerja, kerja apa.Pendidikan saya juga ga sampe SMP cuma sampe SD aja, apalagikeahlian saya mah ga bisa apa-apa cuma bisa ngemis aja.” (wawancaradengan seorang pengemis Kota Serang, sabtu,4 februari 2017 di pinggirjalan, pukul 09:46)

Kategori pengemis Kota Serang yang terakhir adalah termasuk ke kategori

pengemis kontemporer temporer dimana kategori ini berarti pengemis musiman

bisa dikarenakan daerah tempat tinggalnya yang gagal panen atau paceklik bisa

juga karena hari-hari atau bulan-bulan besar seperti bulan ramadhan. Pada saat

bulan Ramadhan jumlah pengemis meningkat seperti yang disampaikan oleh I1.1

sebagai berikut :

“jumlah pengemis di Kota Serang meningkat hampir dua kali lipat dibulan Ramadhan. Yang tadinya tidak mengemis malah jadi ikut mengemis,mereka menganggap bulan Ramadhan bulannya rezeki buat merekakarena dibulan itu orang lagi berbondong-bondong untuk sedekah.”(wawancara dengan ibu Hendri kepala seksi perlindungan sosial anak danlansia. Rabu, 25 januari 2017 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh I1.1 , hal serupa di ungkapkan

oleh I4.3 yang menyatakan meningkatnya jumlah pengemis di bulan Ramadhan

sebagai berikut :

“jumlah pengemis di Kota Serang banyak sekali sekarang dimana-manapasti ada pengemis entah itu di tempat-tempat umum bahkan ke kampus.Apalagi pas bulan puasa mungkin meningkatnya dua kali lipat”(wawancara dengan mahasiswa universitas sultan ageng tirtayasa, 1februari 2017 pukul 10:00 WIB di sekretariat BEM FISIP)

89

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 dan I4.3 bahwa dibulan suci

Ramadhan jumlah pengemis meningkat hal terseubut dimanfaatkan pengemis

karna banyak masyarakat yang lebih banyak memberi santunan dibulan tersebut

disbanding bulan-bulan lainnya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan I1, I3, dan I4 bahwa pengemis di

kota Serang termasuk 3 kategori dari 5 kategori, yaitu kategori pengemis

berpengalaman, pengemis kontemporer kontinu tertutup dan pengemis

kontemporer temporer.

Untuk mengatasi jumlah pengemis, Dinas Sosial Kota Serang melakukan

beberapa upaya guna mengurangi jumlah pengemis dengan pembinaan dimana

pembinaan yang dimaksud adalah dengan rehabilitasi sosial, hal ini juga

berdasarkan yang tertuliskan di Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Adapun

bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud pada ayat 2 tersebut dilaksanakan

melalui kegiatan:

a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;

b. Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;

c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Dimana dengan adanya rehabilitasi sosial tersebut bisa mengurangi

jumlah pengemis di Kota Serang, hal tersebut dibenarkan oleh I1.2 bapak Heli

Priyatna sebagai berikut :

“pembinaannya yaitu sama dengan yang dituliskan di perda nomor 2tahun 2010 itu, yaitu dengan cara memberi pendidikan baik rohani danjasmani, terus dikasih pelatihan dan keterampilan agar mereka punyakeahlian juga.” (Wawancara dengan bapak Heli periyatna kepala seksi

90

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza. Rabu, 18januari 2017 pukul 11:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh I1.2 sebagai berikut :

“pembinaannya itu berupa pendidikan terlebih dahulu setelah di beripendidikan kita latih tuh dengan keterampilan khusus setelah itu dikasihmodal dan alat-alatnya, sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri dansecara tidak langsung membuat lapangan kerja baru. Hanya sajapembinaannya bukan disini tapi di bawa ke panti PSBK di Bekasi danlangsung bekerja sama dengan Kementrian Sosial.” (wawancara denganibu Hendri Sudirani kepala seksi Seksi Pelayanan Dan PerlindunganSosial Anak Dan Lansia. Rabu 18 januari 2017 pukul 10:29 di kantorDinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 dan I1.2 bahwa model rehabilitasi

di Dinas Sosial Kota Serang sama dengan yang dituliskan dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan

penyakit masyarakat. Dimana pembinaannya tidak di Kota Serang mengingat

Dinas Sosial Kota Serang masih belum mempunyai panti rehabilitasi sosial

sehingga Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementrian Sosial untuk memberikan

pembinaan dan lokasi pembinaannya terletak di Bekasi Provinsi Jawa Barat di

panti PSBK dimana disana diberi pendidikan baik rohani dan jasmani serta

diberikan pelatihan dan keterampilan agar mereka mempunyai keahlian, proses

pembinaannya selama 8 bulan sesudahnya mereka diberi modal dan diberi

peralatan.

Dinas Sosial merupakan Dinas yang mempunyai kewenangan melakukan

pembinaan dalam hal ini rehabilitasi sosial dalam mengentaskan masalah

kesenjangan sosial yang salah satunya yaitu pengemis, dimana agar tercapainya

suatu tujuan dalam rehabilitasi sosial maka diperlukan proses manajemen

didalamnya. Dalam penelitian ini proses manajemen yang digunakan adalah

91

fungsi manajemen menurut menurut Luther Gulick (Handoko, 2003:11) yang

meliputi planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing

(penyusunan pegawai), directing (pembinaan pegawai), coordinating

(pengkoordinasian), reporting (pelaporan) dan budgeting (penganggaran).

4.3.1 Planning (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan sejumlah keputusan mengenai

keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan itu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu tujuan dan

pedoman (Hasibuan, 2011:95). Perencanaan ini adalah dinamis dan telah

ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya

perubahan kondisi dan situasi. Perencanaan dalam program rehabilitasi sosial

pengemis di Kota Serang ini sebagaimana telah disamapaikan oleh I1 sebagai

berikut :

“perencanaan program rehabilitasi sosial pengemis ini sebetulnya bukanhanya untuk pengemis saja melainkan untuk semua penyandang masalahkesejahteraan sosial di Kota Serang, hal ini dilakukan agar bisamengurangi jumlah para penyandang masalah kesejahteraan sosialtermasuk pengemis. Dan bagaimana mereka bisa kembali ke masyarakatdan berprilaku yang semestinya dimasyarakatnya.” (wawancara dengankepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendr Sudiarni.Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

perencanaan program rehabilitasi sosial bukan hanya terfokus pada satu jenis

penyandang masalah kesejahteraan sosial saja melainkan seluruh jenis dan salah

satunya yaitu pengemis, yang dimana dengan adanya program tersebut jumlah

penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pengemis dapat teratasi dan

jumlahnya bisa berkurang dan kembali kemasyarakat seperti semula. Hal serupa

92

juga diungkapkan oleh I2 tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya

program rehabilitasi sosial yaitu sebagai berikut :

“Tentunya ingin merubah para penyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS) kembali kemasyarakat dengan seperti seharusnya. Sepertipengemis juga, kita berharap mereka kembali ke masyarakat denganseperti seharusnya dan tidak lagi mengemis.” (wawancara dengankepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza,bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantorDinas Sosial Kota Serang)

Hal senada juga di paparkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Tujuan adanya program rehabilitasi sosial adalah merubah mindsetmereka dan mengembalikan mereka agar berprilaku seperti masyarakatseperti biasanya. Hanya saja yang jadi masalah adalah mereka parapenyandang nya yang susah untuk dirubahnya sehingga untuk bina punmereka susah sekali, sampai ada yang kabur padahal belum waktunyauntuk pulang.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosialanak dan lansia Ibu Hendr Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara dengan I1 dan I2 tentang apa tujuan adanya program

rehabilitasi sosial adalah merubah mindset para penyandang masalah

kesejahteraan sosial untuk kembali ke masyarakat lingkungannya seperti

seharusnya, dan mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

termasuk pengemis. Namun hal itu sulit dicapai karena kebanyakan dari mereka

kabur sebelum akhir program tersebut, artinya kebanyakan dari mereka tidak

betah mengikuti program rehabilitasi sosial sehingga mereka memilih untuk pergi

diam-diam.

Sebuah program dibuat pasti ada yang melatar belakangi dari program

tersebut sehingga program tersebut harus dibuat atau diselenggarakan, begitupun

dengan program rehabilitasi sosial ada yang melatar belakangi sehingga program

93

tersebut dibuat. Berikut yang diungkapkan oleh I1 tentang apa yang

melatarbelakangi program rehabilitasi sosial dibuat :

“Yang melatar belakangi adanya program tersebut adalah adanyaperaturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Dimanadalam perda tersebut dituliskan bahwa adanya pembinaan terhadappara penyandang kesejahteraan sosial, salah satunya denganrehabilitasi sosial.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungansosial anak dan lansia Ibu Hendr Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang

melatar belakangi adanya program rehabilitasi sosial yaitu adanya dasar hukum

atau peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan

dan penanggulangan penyakit masyarakat yang dituliskan bahwa pembinaan yang

dimaksud adalah dengan rehabilitasi sosial. Hal serupa juga dipaparkan oleh I2

yaitu sebagai berikut :

“Yang melatar belakangi adanya program tersebut adalah adanyaperaturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Karna diperda tersebut sudah jelas dituliskan bahwa mengemis itu dilarang diKota Serang.” (wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial& Eks . Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari kedua pernyataan yang dipaparkan oleh I1 dan I2 tentang hal yang

melatar belakangi adanya program rehabilitasi sosial adalah adanya peraturan

daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit masyarakat. Dimana dalam perda tersebut dijelaskan

bahwa siapa saja dilarang untuk mengemis dan model pembinaan yang dilakukan

adalah rehabilitasi sosial. Dalam perda nomor 2 tahun 2010 disebut kan bahwa

94

rehabilitasi sosial yang di dalamnya dilakukan pembinaan baik di beri pendidikan,

pelatihan hal tersebut juga senada dengan pernyataan I1 sebagai berikut :

“Dengan adanya pembinaan, pelatihan dan pendidikan yang dilakukanbisa merubah pola pikir mereka agar para penyandang kesenjangansosial bisa berkurang tiap tahunnya. Walaupun tidak sekaligus tetapisedikit demi sedikit bisa berkurang.” (wawancara dengan kepala seksiperlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendr Sudiarni. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal serupa diungkapkan oleh I2 sebagai berikut :

“Kita harus melakukan pendidikan mulai dari perilaku mereka sampaike pengetahuan mereka agar mindset mereka berubah dan yangterpenting mereka mau berubah. (wawancara dengan kepala seksiRehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak HeliPriatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas SosialKota Serang)

Dari hasil wawancara dengan I1 dan I2 dapat diambil kesimpulan bahwa

yang dilakukan dalam program rehabilitasi sosial adalah pemberian pendidikan

dan pelatihan keterampilan, pendidikan yang diberikan yaitu pendidikan jasmani

dan rohani yang bertujuan merubah mindset mereka dan keterampilan yang

diberikan adalah keterampilan tataboga dan keterampilan lainnya agar mereka

mempunyai kegiatan dan tidak lagi turun ke jalan untuk mengemis.

Program rehabilitasi merupakan program yang sudah di agendakan mulai

dari Kementrian Sosial sampai Dinas Sosial Provinsi dan bekerja sama dengan

Dinas Sosial kota/kabupaten. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh I1 yaitu

sebagai berikut :

“kita sudah melakukan pembinaan dan pelatihan dimana kita bekerjasama dengan pemerintah pusat yaitu kementrian sosial, denganmengirim orang-orang yang akan di berikan pembinaan dan bolehmembawa keluarganya kesana di yayasan PSBK di Bekasi merekakehidupannya sudah ditanggung dan masa pembinaannya selama 6bulan.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan

95

lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 dikantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kementrian sosial bekerja sama

dengan dinas sosial kota serang dengan mengirim orang-orang yang akan

mengikuti pembinaan di yayasan PSBK yang diusung oleh kementrian sosial, hal

senada juga dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Kita sudah melakukan pembinaan, dimana kita bekerjasama denganpemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah pusat yaitukementrian sosial. Mereka dikirim dan ditampung di panti PSBK yangbekerja sama dengan kementrian sosial dan balai pemulihan pembinaansosial (BP2S) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Banten. Dipanti PSBK menerima cukuip banyak yaitu sekitar 500 orang dan bisamengajak keluarga mereka hal ini dikarenakan cukup lama yaitu 6bulan. Sedangkan jika di BP2S hanya mampu menampung 10 orang sajadan masa pembinaannya pun 1 bulan. (wawancara dengan kepala seksiRehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak HeliPriatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas SosialKota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2, Dalam rehabilitasi sosial

pembinaan tidak dilakukan di Kota Serang melainkan di yayasan PSBK yang

bekerja sama dengan Kementrian Sosial dan BP2S yang bekerja sama dengan

Dinas Sosial Provinsi Banten. Kuota yang diterima di yayasan PSBK yaitu 500

orang atau lebih, berbanding terbalik dengan yayasan PSBK di BP2S hanya 10

orang pertahun itupun bergantian perkota/kabupaten.

Tidak adanya rencana baru untuk membuat program rehabilitasi lebih

baik lagi, hal ini dikarenakan anggaran yang sangat minim sehingga harus melalui

banyak pertimbangan untuk bisa membuat rencana baru. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh I1 sebagai berikut : “rencana baru belum ada karena disini kita

melihat juga anggarannya.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial

96

anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor

Dinas Sosial Kota Serang)

Hal ini diperkuat apa yang dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Untuk sampai saat ini belum ada rencana baru tetapi kita masih fokuspada rencana-rencana dari tahun lalu, hal ini juga dikarenakan kitamenyesuaikan anggaran yang ada. Jadi buat yang baru kita banyakpertimbangan.” (wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi TunaSosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2 tentang perencanaan dapat

diambil kesimpulan bahwa Yang melatarbelakangi adanya program tersebut

adalah adanya peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang di

dalam perda tersebut tertulis bahwa mengemis itu dilarang dan di dalam perda

tersbut juga di tuliskan bahwa cara penanggulanginya dengan melakukan

pembinaan seperti rehabilitasi sosial.

Tujuan yang dicapai dalam program rehabilitasi sosial yaitu mengurangi

jumlah pengemis di Kota Serang, serta mengembalikan mereka untuk berprilaku

yang semestinya di masyarakat dengan mengubah mindset mereka dan

memberikan pendidikan kepada mereka. Rehabilitasi sosial yang dimaksud

dilakukan dengan memberikan pemndidikan baik pendidikan jasmani maupun

rohani agar mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial akan berubah dan

berkurang sedikit demi sedikit.

Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan dan pelatihan yang

bekerjasama dengan Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Dimana pembinaan dan pelatihan tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu PSBK

97

yang diusung oleh Kementrian Sosial yang berlokasi di bekasi dan BP2S yang

diusung oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial. Kuota yang

diberikan oleh Kementrian Sosial di panti PSBK kepada kabupaten/kota tidak

terbatas, sedangkan di BP2S hanya 10 orang pertahun. untuk program baru,

sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat rencana baru hal ini

dikarenakan anggaran yang minim sehingga untuk membuat rencana baru harus

mempertimbangkan terlebih dahulu.

4.3.2 Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah yaitu menetapkan struktur formal daripada

kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Handoko, 2003:11).

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus

dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada

setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan

hubungan-hubungan. Organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Serang dalam

mengelola program rehabilitasi sosial ini telah disampaikan oleh I1 sebagai

berikut:

“Yang terkait yaitu kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial, dimanadibantu oleh ketua seksi rehabilitasi sosial diasbilitas, ketua seksirehabilitasi sosial pelayanan perlindungan anak dan lansia, dan ketuaseksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks NAPI & Napza. Dan dibantujuga oleh orang lapangan.” (wawancara dengan kepala seksiperlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal serupa dengan yang disampaikan oleh I1 hal tersebut juga dipaparkan

oleh I2 sebagai berikut :

98

“Yang terkait yaitu kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial, dimanadibantu oleh ketua seksi rehabilitasi sosial diasbilitas, ketua seksirehabilitasi sosial pelayanan perlindungan anak dan lansia, dan ketuaseksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks NAPI & Napza.” (wawancaradengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . PenyalahgunaNapza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB dikantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I1 dan I2 dapat diambil

kesimpulan bahwa yang terkait dengan program rehabilitasi sosial yaitu kepal

bidang pelayanan rehabilitasi sosial dibantu dengan 3 seksi yaitu seksi pelayanan

perlindungan anak dan lansia, kepala seksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks.

Napza, dan kepala seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat.

Setiap program tentunya tidak semua maksimal begitu juga program

rehabilitasi sosial yang hasilnya benar-benar tidak terlihat karna hasilnya buka

berbentuk fisik melainkan berbentuk perubahan perilaku, oleh karena itu program

rehabilitasi dinilai belum maksimal hal ini seperti yang dipaparkan oleh I1 yaitu

sebagai berikut :

“Kita sudah melakukan upaya secara maksimal, dimana kita selalumenggemborkan bahwa mengemis itu tidak boleh dan memberi itu tidakboleh karna sesuai yang tertera dalam perda. Ya walaupun belummaksimal kita upayakan itu sebagai orang dinas sosial maupun wargabiasa.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak danlansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 dikantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal berbeda di dasamapaikan oleh I2 bahwa belum maksimal yaitu

sebagai berikut :

“Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun dari tahun ke tahundan sampai saat ini belum maksimal atau belum 100%. Dimana haltersebut di karenakan anggaran yang terbatas dan SDM yang membantudi setiap seksi belum ada.” (wawancara dengan kepala seksi RehabilitasiTuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

99

Dari hasil wawancara diatas dengan I1 dan I2 dapat disimpulkan bahwa

program rehabilitasi sosial belum berjalan maksimal hal ini dikerenakan

kurangnya tenaga untuk membantu yang mengurusi administrasi rehabilitasi

sosial, berbeda dengan pendapat I1 yang menilai bahwa sudah memaksimalkan

upaya dengan memberikan sosialisasi.

Dari hasil wawancara I1 dan I2 tentang pengorganisasian dalam program

rehabilitasi sosial dapat diambil kesimpulan bahwa, yang terlibat dalam

kepengurusan program rehabilitasi sosial yaitu ketua bidang pelayanan rehabilitasi

sosial, kepala seksi rehabilitasi sosial pelayanan perlindungan anak dan lansia, dan

ketua seksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks NAPI & Napza. Dan dibantu

juga oleh orang lapangan. Program tersebut sudah berjalan dari tahun 2010 namun

sampai saat ini program tersebut sudah berjalan namun belum 100%, namun

semua yang terlibat kepengurusan rehabilitasi sosial sudah mengupayakan

berbagai cara untuk melakukan pencegahan termasuk dengan sosialisasi. ada

kendala lain yang membuat belum berjalan maksimal yaitu kurangnya staff yang

mengurusi rehabilitasi sosial dalam hal mengurus administrasi.

4.3.3 Staffing (penyusunan pegawai)

Penyusunan pegawai adalah keseluruhan fungsi daripada kepegawaian

sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan

yang menyenangkan. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa

penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja,

pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya

guna maksimal kepada organisasi.

100

Dalam penyusunan pegawai ini juga mempunyai indikator diantaranya

yaitu penempatan pegawai sesuai dengan ahlinya yang berarti yaitu melengkapkan

fungsi pekerjaan dengan pegawai yang mempunyai ahli di bidangnya. Berikut

pernyataan yang dipaparkan oleh I1 sebagai berikut :

“Sebetulnya jika dilihat dari lulusan masih tidak sesuai ahlinya, hanyasaja disini kita sudah dibagi tugas dan ada tupoksi juga sehingga kitabekerja sesuai SOP dan TUPOKSI.” (wawancara dengan kepala seksiperlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara diatas dikatakan dapat diambil kesimpulan bahwa

pegawai Dinas Sosial masih belum sesuai dengan bidangnya tapi pekerjaan nya

tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan SOP, terhitung lulusan sarjana

sosial hanya 3 orang saja yang ada di Dinas Sosial Kota Serang dan sarjana

pendidikan yang lebih banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh I2 sebagai berikut :

“Sebenarnya jika dilihat apakah sudah sesuai dengan ahlinya dirasabelum, dimana banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jikadihitung hanya 3 orang saja yang lulusan sarjana sosial sedangkan sisanya kebanyakan dari pendidikan.” (wawancara dengan kepala seksiRehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak HeliPriatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas SosialKota Serang)

Jumlah pegawai di Dinas Sosial juga dinilai sangat kurang karena masih

kurangnya pegawai yang turun langsung kelapangan baik itu sebagai observer

ataupun sebagai monitor lapangan. Hal ini diungkapkan oleh I2 sebagai yaitu

berikut : “Jumlah pegawai disini kurang, sebenarnya ada tenaga pembantu seperti

TKS hanya saja mereka belum paham.” (wawancara dengan kepala seksi

Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu,

18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

101

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga

kerja di Dinas Sosial sangat kurang dan butuh pemahaman untuk pekerja TKS

agar paham dengan tupoksi yang ditetapkan. Hal ini serupa dengan yang di

ungkapkan oleh I1 yaitu sebagai berikut : “Jumlah pegawai dinilai kurang, dimana

dibawah seksi tidak ada staf khusus untuk mengurusi administrasi.” (wawancara

dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni.

Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara tentang staffing dengan I1 dan I2 dapat diambil

kesimpulan yaitu bahwa, SDM di Dinas Sosial masih dinilai buruk karena jumlah

lulusan sarjana sosial masih sedikit dan sisanya banyak lulusan pendidikan hanya

3 orang saja yang lulusan sosial, selain itu jumlah pegawai masih kurang jika

dilihat dari SOP yang ada membutuhkan banyak tenaga lapangan yang sebenarnya

sangat dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kota Serang sebagai observer dan

monitoring yang melakukan pengawasan terhadap penyandang yang sudah ikut

pembinaan

4.3.4 Directing (Pembinaan Kerja)

Pembinaan kerja adalah tugas yang terus menerus di dalam pengambilan

keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi

dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi. Selain itu

pula, pembinaan kerja merupakan mengarahkan semua bawahan, agar mau

bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

Pembinaan kerja dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam

terwujudnya tujuan dari program karena Agar tugas yang dikerjakan oleh seluruh

102

pegawai yang berada di Bidang pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan sesuai

dengan fungsi dan uraian tugasnya, pembinaan yang diberikan juga harus

pembinaan yang menjurus kearah program sehingga pegawai yang terlibat

didalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut yang diungkapkan oleh I1 mengenai pembinaan kerja yaitu, sebagai

berikut :

“Pembinaan yang khusus ke rehabilitasi sosial belum ada sampaisekarang. Yang seharusnya ada pembinaan guna membuat kita semakinpaham akan program yang akan kita lakukan serta kita juga bisa lebihpaham tentang tugas pokok dan fungsi kita. (wawancara dengan kepalaseksi perlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara dengan I1 bahwa tidak adanya pembinaan yang

dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengupayakan berhasilnya program tersebut.

Pembinaan yang menjurus kea rah program belum pernah ada, hal tersebut senada

dengan yang diungkapkan oleh I2 sebagai berikut : “Pembinaan yang khusus ke

rehabilitasi sosial belum ada sampai sekarang.” (wawancara dengan kepala seksi

Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu,

18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dalam kedua wawancara dengan I1 dan I2 dapat diambil kesimpulan bahwa

Pembinaan mengenai rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Serang sampai saat

ini belum ada pembinaan khusus. Yang seharusnya ada pembinaan guna

membuat kita semakin paham akan program yang akan kita lakukan serta kita

juga bisa lebih paham tentang tugas pokok dan fungsinya.

pelatihan pegawai yaitu suatu hal untuk melatih kemampuan yang dimiliki

pegawai dan menjadi salah satu penentu bagi program. Tidak adanya pelatihan

103

pegawai di Dinas Sosial Kota Serang yang menjurus kearah rehabilitasi sosial, hal

ini seperti yang diungkapkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Pelatihan yang menjurus ke rehabilitasi sosial belum ada. Selain itu kitajuga ga ikut membina secara langsung kita hanya menyalurkanpenyandang untuk ikut rehabilitasi di yayasan PSBK atau BP2S.”(wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia IbuHendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor DinasSosial Kota Serang)

Hal senada juga diungkapkan oleh I2 tentang tidak adanya pelatihan

pegawai sebagai berikut :

“Belum pernah ada, dan paling juga seperti studi banding saja. Dimanakepala bidang melakikan studi banding ke daerah diluar provinsi Bantenyang lebih bagus penanganan masalah pembinaan PMKS nya sepertigepeng.” (wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial &Eks. Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017pukul 10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara diatas bahwa tidak adanya pelatihan yang menjurus

kea rah rehabilitasi sosial, yang ada hanya sebatas studi banding ke dinas sosial

luar provinsi yang dinilai sudah bagus cara penanganannya.

Dari hasi wawancara diatas dengan I1 dan I2 bahwa Belum pernah ada

pelatihan pegawai yang menjurus ke rehabilitasi sosial, yang ada hanya studi

banding ke luar provinsi Banten dimana yang dirasa sudah bagus dalam

menangani masalah gelandangan pengemis yang nantinya bisa menjadi masukan

bagi Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani gelandangan dan pengemis di

Kota Serang

4.3.5 Coordinating (Pengkoordinasian)

Pengkoordinasian adalah kewajiban yang penting untuk menghubungkan

berbagai kegiatan daripada pekerjaan. Selain itu, koordinasi juga merupakan suatu

104

usaha yang singkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat,

dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam

dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dalam dimensi pengkoordinasian ini terdapat beberapa indikator yang

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Indikator itu diantaranya ada

koordinasi tiap lembaga dan koordinasi tiap bagian yang dilakukan oleh Dinas

Sosial Kota Serang dalam program rehabilitasi sosial. Koordinasi tiap lembaga

merupakan kegiatan pekerjaan antar tiap lembaga atau dinas yang terkait.

Manajemen pengelolaan bisa tercapai dengan tujuan jika dalam koordinasinya

juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam

program rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Serang bekerjasama dengan

beberapa SKPD lain seperti yang dipaparkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Kita bekerja sama dengan Satpol PP selaku eksekutor mereka yangmerazia dan hasil razianya dikirim ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjuti.Selain itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan MUI.”(wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia IbuHendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor DinasSosial Kota Serang)

Berdasarkan wawancara dengan I1 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

Dinas Sosial Kota Serang yang bertanggung jawab untuk membina penyandang

masalah kesejahteraan sosial bekerjasama dengan Satpol PP selaku perazia atau

pengeksekutor selain dengan Satpol PP, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan

Dinas Pendidikan dan MUI untuk memberikan pendidikan jasmani dan rohani.

Hal tersebut juga dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Ada kerjasama dengan lembaga lain seperti Satpol PP yang sudahmenjadi keharusan dan tertulis juga dalam perda dimana Satpol PP yangmerazia, selain itu dengan MUI yang memberikan pendidikan kerohanian.

105

Serta kita bekerjasama juga dengan Dinas Pendidikan dimana jika adapengemis anak-anak yang masih sekolah bisa diberikan bantuan.”(wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks.Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal diatas juga di iyakan oleh kepala seksi penegakan hukum lokal I3

sebagai berikut :

“iya benar kita ada kerjasama dengan orang Dinas Sosial, kita yangmerazia setelah kita data kita kirim ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjutibagaimana kedepannya untuk dikasih pembinaan ke mereka biar ga turunke jalan lagi.” (wawancara dengan kepala seksi penegakan hukum lokal,Satuan polisi pamong praja. Jumat, 28 januari 2017 pukul 09:46 di kantorSatuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

adanya kordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial Kota Serang dimana hasil

tangkapan atau razia dari satpol PP setelah didata langsung dikirim ke Dinas

Sosial selaku Pembina agar di tindaklanjuti.

Selain kordinasi dengan antar lembaga Dinas Sosial melakukan kordinasi

antar bagian seperti yang dipaparkan oleh I1 yaitu sebagai berikut : “Selain

kordinasi antar kasi dalam satu bidang kita berkordinasi dengan bagian lain seperti

bidang jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. (wawancara dengan kepala seksi

perlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017

pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal serupa juga diungkapkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Kordinasi antar pegawai atau bidang berjalan dengan baik, sepertipengemis yang memang benar-benar tidak mampu kita kordinasi denganbidang jaminan sosial seperti agar di berikan bantuan sosial dan jaminankesehatan. Jika ada pengemis yang keluarganya tidak mampu kitakordinasi dengan bidang pemberdayaan keluarga agar dibina.”(wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks.

106

Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I1 dan I2 tentang kordinasi

antar bidang dapat diambil kesimpulan bahwa Kordinasi yang dilakukan bukan

hanya dengan antar SKPD dan tingkat seksi saja, kordinasi yang dilakukan juga

antar tiap bagian. sperti dengan bidang jaminan sosial dan pemberdayaan sosial,

jika ada pengemis yang benar-benar tidak mampu kordinasi dengan bidang

jaminan sosial agar di berikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan. dan juga

pengemis yang keluarganya tidak mampu kita kordinasi dengan bidang

pemberdayaan keluarga agar dibina.

4.3.6 Reporting (Pelaporan)

Reporting merupakan pimpinan yang bertanggung jawab harus selalu

mengetahui apa yang sedang dilakukan bawahannya melalui catatan, penelitian

maupun inspeksi. Pelaporan juga merupakan manajemen yang berupa

penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan

mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada

pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam

menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang

yang memberi laporan.

Bentuk laporan yang ada di Dinas Sosial Kota Serang dalam program

rehabilitasi sosial merupakan laporan setiap kegiatan yang sudah dilakukan yang

dilaporkan perbulannya, laporan tersebut berupa catatan apa saja yang dilakukan

dalam sebulan dan dilaporkan ke kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial untuk

107

dilaporkan ke kepala Dinas seperti yang diungkapkan oleh I1 yaitu,sebagai berikut

:

“Setiap seksi wajib melaporkan kegiatannya selama sebulan ke kepalabidang, kadang juga kita rangkap pertriwulan untuk melaporkan apa sajayang sudah dilakukan, kegiatan apa saja.” (wawancara dengan kepalaseksi perlindungan sosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18januari 2017 pukul 10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Selanjutnya juga di jelaskan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Pelaporan bulanan kita hanya di bagian bidang saja dimana nantinyabidang melaporkan kepada kepala Dinas apa saja yang sudah dilakukannamun secara tertulis dan lisan saja dan nantinya kepala bidang yangmelaporkan ke kepala Dinas secara administrasi.” (wawancara dengankepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapakHeli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor DinasSosial Kota Serang)

Dari hasil wawancara diatas dengan I1 dan I2 dapat diambil kesimpulan

bahwa pelaporan yang dilakukan dalam program rehabilitasi sosial kepala seksi

melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan selama sebulan bentuk laporan yang

diberikan berupa catatan-catatan dan lisan kepada kepala bidang. Setelah

menerima laporan dari kepala seksi, kepala bidang melaporkan langsung ke

kepala Dinas. Selain melaporkan ke kepala dinas tiap-tiap bidang di Dinas Sosial

Kota Serang ada laporan ke BAPPEDA kota dan Dinas Sosial Provinsi Banten

melalui sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, hal tersebut seperti yang

diungkapkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“pelaporannya kalo ke bidang tiap kegiatan perbulan harus lapor, kalo keDinas Sosial Prov Banten dan ke BAPPEDA itu melalui PEP bagianevaluasi.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak danlansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantorDinas Sosial Kota Serang)

108

Berbeda yang dilaporkan oleh sub bidang Program, Evaluasi dan

Pelaporan, pelaporan yang dilakukan langsung dari kepala seksi ke Dinas Sosial

Provinsi Banten yaitu berupa data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

akan di kirim ke BP2S untuk mengikuti pembinaan. Hal tersebut seperti yang

dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

“Kalau tiap bulan tidak ada, paling kita tiap tahun ada pelaporan, hanyasebatas pelaporan berapa jumlah pengemis yang ikut dibina di BP2S danapakah berhasil atau tidak.” (wawancara dengan kepala seksiRehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak HeliPriatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas SosialKota Serang)

Dari hasil wawancara dengan I1 dan I2 tentang pelaporan dapat diambil

kesimpulan bahwa laporan tiap bulannya di laporkan ke tiap bidang apa saja yang

dilakukan tiap bulannya hanya saja tidak formal hanya sebatas lisan dan tulisan.

laporan ke Dinas Sosial Provinsi Banten dan BAPPEDA Kota Serang melalui

bagian PEP namun persemester yang sebelumnya di kumpulkan tiap-tiap bagian

dan diberikan ke PEP untuk dilaporkaan ke Pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial

Provinsi Banten dan BAPPEDA.

4.3.7 Budgeting (Penganggaran)

Penganggaran merupakan pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran,

perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran. Penganggaran pula bisa

diartikan sebagai suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan

pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini

hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh.

Rencana anggaran anggaran merupakan anggaran tambahan yang dirasa

untuk mencukupi kebutuhan program, rencana anggaran dirasa sangat dibutuhkan

109

bilamana anggaran yang diberikan tidak mencukupi atau sangat minim, berikut

juga yang dipaparkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Anggaran nya sangat minim, oleh karena itu kita sesuaikan juga denganprogram-program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan.”(wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia IbuHendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor DinasSosial Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa anggaran yang di berikan oleh

pemerintah sanagat minim sehingga banyak mempertimbangkan bilamana harus

menambah kegiatan diluar rencana, hal senada juga di paparkan oleh I2 yaitu

sebagai berikut :

“Anggaran dirasa belum mencukupi dimana kita saja tidak punya UPTrehabilitasi sosial yang dibawah kita yang langsung ikut membantu kita.Bukan itu saja kita butuh alat keahlian saja untuk membina belum ada.”(wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks .Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2 tentang anggaran yang

diberikan oleh pemerintah dalam program rehabilitasi sosial sangat minim

sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki seperti masih belum adanya UPT

rehabilitasi sosial yang membantu Dinas Sosial Kota Serang dalam menangani

pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam penganggaran ada

rencana anggaran yang berarti suatu anggaran atau dana yang disesuaikan dengan

kegiatan. Adapun rencana anggaran yang ada di Dinas Sosial Kota Serang

diungkapkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Rencana anggaran khusus pasti ada, sedangkan diajukannya tidaklangsung ke pemerintah melainkan harus lewat kepala Dinas terlebihdahulu, apakah rencana anggaran khusus tersebut penting atau tidak.”(wawancara dengan kepala seksi perlindungan sosial anak dan lansia Ibu

110

Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:00 di kantor DinasSosial Kota Serang)

Hal tersebut juga senada dengan yang dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai

berikut :

“Rencana anggaran khusus pasti ada, sedangkan diajukannya tidaklangsung ke pemerintah melainkan harus lewat kepala Dinas terlebihdahulu, apakah rencana anggaran khusus tersebut penting atau tidak.”(wawancara dengan kepala seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Eks.Penyalahguna Napza, bapak Heli Priatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:49 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I1 dan I2 dapat diambil

kesimpulan bahwa untuk mengajukan rencana anggaran khusus harus melalui

kepala Dinas apakah program rehabilitasi sosial layak untuk diberikan anggaran

khusus atau tidak, jika tidak diperlukan maka pengajuan rencana anggaran khusus

ditolak.

Dalam penganggaran ini juga terdapat indikator mengenai pengawasan

anggaran yang merupakan lembaga atau bidang yang mengawasi pengeluaran

yang dibutuhkan oleh kegiatan yang sedang berjalan, dalam pengawasan anggaran

dalam program rehabilitasi sosial yaitu monitoring dana modal yang di berikan

oleh Kementrian Sosial langsung melalui rekening para penyandang masalah

kesejahteraan sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh I1 yaitu sebagai berikut :

“Kita selalu melakukan monitoring kepada setiap objek yang mendapatbantuan dari kemensos, yang kita lihat itu apakah usahanya semakinberkembang atau tidak. Atau bahkan sudah tidak meneruskan usahanya.Bahkan sampai ada dan banyak peralatan yang diberikan oleh pemerintahpusat dijual oleh mereka.” (wawancara dengan kepala seksi perlindungansosial anak dan lansia Ibu Hendri Sudiarni. Rabu, 18 januari 2017 pukul10:00 di kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Hal senada juga dipaparkan oleh I2 yaitu sebagai berikut :

111

“Ada pengawasan dari kita dimana dana yang diawasi berupa danamodal yang di berikan langsung dari kementria sosial melalui bukurekening. Dan kita bertugas memonitoring apakah dana tersebutdigunakan dengan benar atau tidak.” (wawancara dengan kepala seksiRehabilitasi Tuna Sosial & Eks . Penyalahguna Napza, bapak HeliPriatna. Rabu, 18 januari 2017 pukul 10:49 WIB di kantor Dinas SosialKota Serang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2 tentang pengawasan

anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan yang dilakukan

oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam mengawasi dana dan perkembangan modal

yang diberikan kepada para penyandang masalah kesjahteraan sosial yang

sebelumnya mereka mengikuti proses pembinaan di yayasan PSBK selama 8

bulan, dana yang diberikan langsung dikirm ke rekening para penyandang. Tugas

Dinas Sosial memonitoring apakah dana tersebut digunakan untuk keperluan

usaha atau tidak dengan mengeceknya perbulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2 diatas mengenai

penganggaran makan dapat diambil kesimpulan bahwa rencana anggaran khusus

tiap tahunnya ada dan sudah di ajukan hanya saja belum tentu di kabulkan dan

mengajukannya pun tidak langsung ke pemerintah daerah melainkan harus

melalui kepala Dinas terlebih dahulu dan itupun ditentukan lagi apakah layak

untuk mengajukan penambahan anggaran atau tidak. anggaran yang diberikan

oleh pemerintah daerah dinilai sangat kecil sehingga dibutuhkan rencana anggaran

tambahan untuk program rehabilitasi sosial. sehingga untuk mendirikan unit

pelayanan terpadu pembinaan pun susah. Dengan adanya bantuan dari kementrian

sosial untuk memberikan bantuan modal yang langsung ke rekening pengemis

112

sehingga dinas sosial kota serang harus melakukan monitoring terhadap mereka

yang menerima bantuan apakah berkembang atau tidak.

4.4 Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti

dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan.

Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan teori dari beberapa ilmuan

mengenai fungsi-fungsi manajemen.

Pengemis merupakan salah satu jenis penyakit masyarakat dan pengemis

juga termasuk salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

dalam peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,

pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat mengemis merupakan

penyakit masyarakat, mengemis dilarang di Kota Serang, siapapun dilarang untuk

menjadi pengemis serta semua orang dilarang memberikan santunan apapun

kepada pengemis. Setelah melakukan penelusuran penelitian di lapangan, berikut

karakteristik pengemis di Kota Serang dan model penanganan pengemis di Kota

Serang serta proses manajemen sebagai berikut :

4.4.1 Karakteristik Pengemis Kota Serang

Pengemis di Kota Serang terdiri dari berbagai usia mulai dari yang masih

anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, sering kita temukan di tempat-tempat

umum banyak pengemis yang usianya masih dibawah 18 tahun baik itu bersama

dengan orang tuanya bahkan sampai mengemis sendiri di tengah jalan. Selain itu

kita juga sering menemukan pengemis yang sudah, renta yang seharusnya mereka

hanya berdiam di rumah untuk beristirahat.

113

Faktor ekonomi yang membuat mereka mengharuskan mengemis.

Keadaan keluarga yang serba kekurangan, hal tersebut juga diperburuk dengan

tidak adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah sehingga mereka lebih

memilih mengemis disbanding harus menahan lapar.

Menjelang hari raya idul fitri, jumlah pengemis akan bertambah karna

mereka beranggapan bahwa dibulan tersebut orang lebih ringan tangan untuk

bersedekah sehingga orang yang tidak biasa mengemis akan ikut tertarik untuk

mengemis juga. Bagi sebagian pengemis Kota Serang mengemis merupakan

pekerjaan tetap untuk mereka, mereka hanya bergantung hidup dengan mengemis

meminta mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

4.4.2 Model Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, pengemis di kota serang termasuk

kedalam 3 dari 5 kategori yaitu pengemis berpengalaman, pengemis kontemporer

kontinu tertutup, dan pengemis kontemporer temporer. hal ini berdasarkan

wawancara dengan beberapa pengemis di Kota Serang.

kebanyakan pengemis Kota Serang sudah turun temurun dalam hal

mengemis sehingga mindset mereka sudah tertanam sejak kecil bahwa mengemis

merupakan pekerjaan bagi mereka. Pengemis seperti diatas masuk kedalam

kategori pengemis berpengalaman dimana mereka turun temurun menjadi

pengemis.

Selain termasuk ke kategori pengemis berpengalaman, pengemis Kota

Serang juga termasuk kedalam kategori pengemis kontemporer kontinu tertutup,

yang artinya mengemis karena sudah tidak adalagi alternatif pekerjaan dan

114

mereka tidak mempunyai keahlian sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi

kebutuhan mereka.

Kategori pengemis Kota Serang yang terakhir adalah termasuk ke kategori

pengemis kontemporer temporer dimana kategori ini berarti pengemis musiman

bisa dikarenakan daerah tempat tinggalnya yang gagal panen atau paceklik bisa

juga karena hari-hari atau bulan-bulan besar seperti bulan ramadhan.

Untuk mengatasi jumlah pengemis, Dinas Sosial Kota Serang melakukan

beberapa upaya guna mengurangi jumlah pengemis dengan pembinaan dimana

pembinaan yang dimaksud adalah dengan rehabilitasi sosial, hal ini juga

berdasarkan yang tertuliskan di Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Model rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang sama dengan yang

dituliskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,

pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Pembinaan dilakukan

tidak di Kota Serang mengingat Dinas Sosial Kota Serang masih belum

mempunyai panti rehabilitasi sosial sehingga Dinas Sosial bekerja sama dengan

Kementrian Sosial untuk memberikan pembinaan dan lokasi pembinaannya

terletak di Bekasi Provinsi Jawa Barat di panti PSBK dimana disana diberi

pendidikan baik rohani dan jasmani serta diberikan pelatihan dan keterampilan

agar mereka mempunyai keahlian, proses pembinaannya selama 8 bulan

sesudahnya mereka diberi modal dan diberi peralatan. Karena waktu pembinaan

yang lumayan lama, peserta binaan diperbolehkan mengajak keluarga seperti

istri/suami dan anaknya untuk ikut tinggal di panti PSBK. Disana sudah

115

disediakan semacam wisma untuk ditempati oleh para penyandang dan diberi

jatah makan sehari 3 kali hanya saja diberikan makan yang seadanya.

4.4.3 Proses Manajemen

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi

manajemen menurut Luther Gullick menurut Handoko (2003:11) yang meliputi 1)

Planning, 2) Organizing, 3) Staffing, 4) Directing, 5) Coordinating dan 6)

Reporting, 7) Budgeting.

1. Planning

Perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu pengelolaan dimana

perencanaan ini sangat menentukan keberhasilan dalam suatu pengelolaan.

Pengelolaan program rehabilitasi sosial ini sebagaimana yang tertuliskan di

peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 yaitu Dinas Sosial Kota Serang.

Langkah pertama dalam perencanaan ini adalah hal yang melatarbelakangi

adanya program rehabilitasi sosial tersebut. Yang melatarbelakangi adanya

program tersebut sebagai mana yang diungkapkan oleh I1 dan I2 adalah adanya

peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,

penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam perda

tersebut di tuliskan tentang salah satu bentuk penanganan yaitu dengan rehabilitasi

sosial. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi sosial seperti

yang diungkapkan oleh I1 dan I2 yaitu mengurangi jumlah pengemis di Kota

Serang, serta mengembalikan mereka untuk berprilaku yang semestinya di

masyarakat dengan mengubah mindset mereka dan memberikan pendidikan

kepada mereka. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dilakukan dengan memberikan

116

pendidikan baik pendidikan jasmani maupun rohani agar mereka penyandang

masalah kesejahteraan sosial akan berubah dan berkurang sedikit demi sedikit.

Dalam perencanaan membuat tindakan atau kegiatan harus dirumuskan

dengan seksama agar tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, berdasarkan hasil

wawancara dengan I1 dan I2 kegiatan yang sudah dilakukan adalah bahwa dinas

Sosial sudah melakukan pembinaan dan pelatihan yang bekerjasama dengan

Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Dimana pembinaan dan

pelatihan tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu PSBK yang diusung oleh

Kementrian Sosial yang berlokasi di bekasi dan BP2S yang diusung oleh Dinas

Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial. Kuota yang diberikan oleh Kementrian

Sosial di panti PSBK kepada kabupaten/kota tidak terbatas, sedangkan di BP2S

hanya 10 orang pertahun.

2. Organizing

Di dalam manajemen juga terdapat adanya pengorganisasian yang

dimana pengorganisasian ini merupakan menetapkan struktur formal daripada

kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengorganisasian ini sangat berkaitan erat dengan perencanaan, karena

dengan adanya organisasi inilah perencanaan tersebut bisa berjalan dan bisa

mencapai tujuannya sesuai dengan keinginan. Dalam program rehabilitasi sosial

ini yang terlibat dalam kepengurusannya seperti yang diungkapkan oleh I1 dan I2

yaitu yaitu kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial dibantu dengan 3 seksi

yaitu seksi pelayanan perlindungan anak dan lansia, kepala seksi rehabilitasi sosial

117

gepeng, WTS, Eks. Napza, dan kepala seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan

Penyandang Cacat.

Namun sampai saat ini program rehabilitasi belum berjalan dengan

maksimal dan masih terdapat beberapa kendala yang membuat tidak berjalan

dengan maksimal hal ini seperti yang dipaparkan oleh I1 dan I2 bahwa Program

tersebut sudah berjalan dari tahun 2010 namun sampai saat ini program tersebut

sudah berjalan namun belum 100%, namun semua yang terlibat kepengurusan

rehabilitasi sosial sudah mengupayakan berbagai cara untuk melakukan

pencegahan termasuk dengan sosialisasi. ada kendala lain yang membuat belum

berjalan maksimal.

3. Staffing

Penyusunan pegawai juga sangat berkaitan denga perencanaan dan

pengorganisasian dalam pengelolaan situs batu goong dan komplek makam Syekh

Mansyur. Penyusunan pegawai menjelaskan mengenai keseluruhan fungsi

daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan

memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Dalam penyusunan pegawai

ini, memiliki indikator yaitu penempatan pegawai sesuai dengan ahlinya yang

artinya melengkapkan fungsi pekerjaan dengan pegawai yang mempunyai ahli di

bidangnya.

Penyusunan pegawai di Dinas Sosial Kota Serang dinilai buruk karena

hanya beberapa orang saja yang sesuai bidangnya yaitu sosial sebagaimana

diungkapkan oleh I1 dan I2 bahwa pegawai Dinas Sosial masih belum sesuai

dengan bidangnya tapi pekerjaan nya tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

118

dan SOP, terhitung lulusan sarjana sosial hanya 3 orang saja yang ada di Dinas

Sosial Kota Serang dan sarjana pendidikan yang lebih banyak. Jika dilihat dari

basic nya Dinas Sosial seharusnya banyak lulusan sosial. Hal itu diperparah

dengan jumlah tenaga kerja lapangan yang kurang dimana tenaga observer atau

monitoring minim sehingga harus kepala seksi sendiri yang harus turun

kelapangan.

4. Directing

Dimensi manajemen selanjutnya yaitu pembinaan kerja yang masih

berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian dan juga dengan penempatan

pegawai. Pembinaan kerja yaitu tugas yang terus menerus di dalam pengambilan

keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan

bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi.

Pembinaan kerja dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam

terwujudnya tujuan dari program karena Agar tugas yang dikerjakan oleh seluruh

pegawai yang berada di Bidang pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan sesuai

dengan fungsi dan uraian tugasnya, pembinaan yang diberikan juga harus

pembinaan yang menjurus kearah program sehingga pegawai yang terlibat

didalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya

tidak adanya pembinaan kerja di Dinas Sosial sebagai mana dipaparkan oleh I1

dan I2 yaitu bahwa Pembinaan mengenai rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota

Serang sampai saat ini belum ada pembinaan khusus. Yang seharusnya ada

pembinaan guna membuat kita semakin paham akan program yang akan kita

lakukan serta kita juga bisa lebih paham tentang tugas pokok dan fungsinya.

119

pelatihan pegawai yaitu suatu hal untuk melatih kemampuan yang dimiliki

pegawai dan menjadi salah satu penentu bagi program, yang ada hanya studi

banding ke luar daerah yang dirasa penanganan pengemisnya lebih baik dari Kota

Serang.

5. Coordinating

Selanjutnya dalam manajemen ini terdapat pengkoordinasian yang dimana

memiliki arti kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan

daripada pekerjaan. Selain itu, koordinasi juga merupakan suatu usaha yang

singkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi juga merupakan komponen yang sangat penting bagi Dinas

Sosial dalam program rehabilitasi sosial, baik itu kordinasi antar lembaga dan

kordinasi antar bagian atau bidang. Dalam program rehabilitasi sosial, Dinas

Sosial bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Pendidikan dan MUI seperti yang di

jelaskan I1 dan I2 bahwa Dinas Sosial Kota Serang yang bertanggung jawab untuk

membina penyandang masalah kesejahteraan sosial bekerjasama dengan Satpol

PP selaku perazia atau pengeksekutor selain dengan Satpol PP, Dinas Sosial juga

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan MUI untuk memberikan pendidikan

jasmani dan rohani. Kurangnya pertisipasi dari masyarakat atau Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap program rehabilitasi sosial yang

dikarenakan mindset LSM yang hanya mengambil keuntungan dengan adanya

kerjasama. Sehingga Dinas Sosial enggan untuk bekerjasama dengan LSM.

120

Selain kordinasi antar lembaga, Dinas Sosial berkordinasi antar bidang

atau bagiannya dalam program rehabilitasi sosial kepala bagian Pelayanan

Rehabilitasi Sosial bekerjsama dengan bidang pemberdayaan sosial dan bidang

jaminan sosial.

6. Reporting

Dalam fungsi manajemen dimensi pelaporan berkaitan dengan

pengkoordinasian. Reporting merupakan merupakan manajemen yang berupa

penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan

mengenai segala hal yang bertalian demean tugas dan fungsi-fungsi kepada

pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam

menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang

yang memberi laporan.

Laporan ini diberikan setiap bulannya apa saja yang sudah dilakukan

melalui kepala seksi ke kepala bidang, hal ini seperti yang diungkapkan oleh I1

dan I2 laporan tiap bulannya di laporkan ke tiap bidang apa saja yang dilakukan

tiap bulannya hanya saja tidak formal hanya sebatas lisan dan tulisan. laporan ke

Dinas Sosial Provinsi Banten dan BAPPEDA Kota Serang melalui bagian PEP

namun persemester yang sebelumnya di kumpulkan tiap-tiap bagian dan diberikan

ke PEP untuk dilaporkaan ke Pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi

Banten dan BAPPEDA

7. Budgeting

Selanjutnya yang terakhir dalam fungsi manajemen yaitu adanya

penganggaran. Dimana penganggaran ini merupakan suatu rencana yang

121

menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap

bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang

akan diperoleh. Dalam penganggaran ada rencana anggaran yang berarti suatu

anggaran atau dana yang disesuaikan dengan kegiatan. Untuk mengajukan

rencana anggaran khusus harus melalui kepala Dinas apakah program rehabilitasi

sosial layak untuk diberikan anggaran khusus atau tidak, jika tidak diperlukan

maka pengajuan rencana anggaran khusus ditolak.

Dalam penganggaran ini juga terdapat indikator mengenai pengawasan

anggaran yang merupakan lembaga atau bidang yang mengawasi pengeluaran

yang dibutuhkan oleh kegiatan yang sedang berjalan, adanya pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam mengawasi dana dan

perkembangan modal yang diberikan kepada para penyandang masalah

kesjahteraan sosial yang sebelumnya mereka mengikuti proses pembinaan di

yayasan PSBK selama 8 bulan, dana yang diberikan langsung dikirm ke rekening

para penyandang. Tugas Dinas Sosial memonitoring apakah dana tersebut

digunakan untuk keperluan usaha atau tidak dengan mengeceknya perbulannya.

122

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengemis merupakan salah satu jenis penyakit masyarakat dan pengemis

juga termasuk salah satu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

dalam peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan,

pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat mengemis merupakan

penyakit masyarakat, mengemis dilarang di Kota Serang, siapapun dilarang untuk

menjadi pengemis serta semua orang dilarang memberikan santunan apapun

kepada pengemis.

1. Pengemis Kota Serang merupakan pengemis yang mempunyai latar

belakang yang mendukung mereka untuk mengemis, mulai dari latar

belakang pendidikan, lingkungan masyarakat, ekonomi sampai lingkungan

keluarga. Menjelang hari raya idul fitri, jumlah pengemis akan bertambah

karna mereka beranggapan bahwa dibulan tersebut orang lebih ringan

tangan untuk bersedekah sehingga orang yang tidak biasa mengemis akan

ikut tertarik untuk mengemis juga. Bagi sebagian pengemis Kota Serang

mengemis merupakan pekerjaan tetap untuk mereka, mereka hanya

bergantung hidup dengan mengemis meminta mengharapkan belas kasihan

dari orang lain.

2. Model rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang sama dengan yang

dituliskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang

123

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Dimana pembinaannya tidak di Kota Serang mengingat Dinas Sosial Kota

Serang masih belum mempunyai panti rehabilitasi sosial sehingga Dinas

Sosial bekerja sama dengan Kementrian Sosial untuk memberikan

pembinaan dan lokasi pembinaannya terletak di Bekasi Provinsi Jawa

Barat di panti PSBK (Panti Sosial Bina Karya) dimana disana diberi

pendidikan baik rohani dan jasmani serta diberikan pelatihan dan

keterampilan agar mereka mempunyai keahlian, proses pembinaannya

selama 8 bulan sesudahnya mereka diberi modal dan diberi peralatan. Para

penyandang masalah kesjahteraan sosial seperti pengemis yang mengikuti

pembinaan rehabilitasi sosial di yayasan PSBK(Panti Sosial Bina Karya)

mendapat pendidikan dan kehidupan mereka selam 8 bulan akan dijamin

dan bisa membawa anggota keluarganya. Setelah mendapatkan pembinaan

selama 8 bulan mereka diberi dana modal untuk usaha mereka dan

diberikan alat untuk melakukan usaha.

3. Peneliti menggunakan teori fungsi manajemen dari Luther Gullick

menurut Handoko (2003:11) yang meliputi 1) Planning, 2) Organizing, 3)

Staffing, 4) Directing, 5) Coordinating dan 6) Reporting, 7) Budgeting

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam ketujuh indikator

tersebut masih terdapat permasalahan terjadi pada planning (perencanaan),

directing (pembinaan kerja), coordinating (pengkordinasian) dan

budgeting (penganggaran). Dalam planning (perencanaan) terdapat hal

yang melatar belakangi program, tujuan program, rencana baru yang akan

124

dilakukan. Permasalahan yang terjadi yaitu, tidak adanya rencana baru

yang akan dilakukan untuk memaksimalkan program rehabilitasi sosial hal

tersebut karna minimnya anggaran. Directing (pembinaan kerja) terdiri

dari pelatihan kerja dan pembinaan kerja, permasalahan yang terjadi yaitu

tidak adanya pelatihan dan pembinaan khusus yang dilakukan oleh pihak

Dinas untuk meningkatkan mutu pegawai dalam melakukan dan

menjalankan program rehabilitasi sosial. coordinating (pengkordinasian)

terdiri dari kordinasi antar lembaga, kordinasi dengan masyarakat dan

kordinasi antar bidang. Masalah yang terjadi yaitu, tidak adanya kordinasi

dengan masyarakat baik itu LSM, masyarakat biasa dan civitas akademika.

Kordinasi tersebut pernah dilakukan dengan LSM namun mereka hanya

memanfaatkan dan kontribusinya sangat kurang sehingga Dinas Sosial

enggan untuk menjalin kerjasama kembali dengan pihak masyarakat.

budgeting (penganggaran) terdiri dari rencana anggaran baru dan

pengawasan anggaran. Permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya

mengajukan rencana anggran baru, dimana setiap mengajukan rencana

anggaran baru selalu ditolak karena kepala Dinas berfikir bahwa hasil dari

program rehabilitasi sosial tidak terlihat sehingga rencana anggaran baru

sulit untuk dikabulkan dan selain itu permasalah yeng terjadi yaitu

kurangnya pengawasan secara langsung terhadap pengemis yang

menerima bantuan dana modal dan peralatan dagang yang diberikan

langsung oleh Kementrian Sosial sehingga tidak banyak dana dan

peralatan tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

125

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang menjadi rekomendasi

peneliti sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Serang perlu membuat rencana baru untuk mengurangi

jumlah pengemis bukan hanya dengan mengandalkan rehabilitasi sosial

tetapi juga membuat perencanaan yang matang dan lebih segar atau baru.

Dengan memberikan pembinaan bukan hanya kepada pengemis nya saja

melainkan sampai keluarga dan anak-anak mereka agar tidak terjadi

regenerasi pengemis.

2. Dinas sosial perlu melakukan pengawasan terhadap para penyandang yang

dikirim ke PSBK (Panti Sosial Bina Karya) agar ketika sudah

dikembalikan ke Kota Serang bisa ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial.

3. Dinas Sosial perlu mengganti program yang dirasa tidak perlu dilakukan

dan membuat program baru, seperti melakukan dan mengadakan

pembinaan kerja dan pelatihan kerja dalam program rehabilitasi sosial,

agar semua yang sudah direncanakan akan berjalan maksimal dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Pemerintah Kota Serang harus membentuk kelompok kerja dalam

mengentaskan perdaran pengemis dengan didalamnya Dinas Sosial Kota

Serang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Koperasi, serta Civitas Akademika baik mahasiswa dan dosen yang saling

berkordinasi dan perlu adanya rencana anggaran baru untuk pemenuhan

126

program, rehabilitasi sosial seperti mengadakan Unit Pelayanan Terpadu

Rehabilitasi Sosial dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga

Dinas Sosial Kota Serang tidak perlu jauh-jauh untuk mengirim para

pengemis yang akan dibina ke yayasan PSBK, tetapi harus tetap

berkordinasi dengan Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Pers

Handayaningrat, Suwarno. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi DanManajemen. Jakarta: Gunung Agung

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BFEE-Yogyakarta

Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta:Bumi Aksara

Irawan, Prasetya. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: UniversitasTerbuka

Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi: Metode penelitian komunikasi.Bandung: Widya Padjadjaran

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RosaKarya

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif RancanganPenelitian. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media

Ratminto & Atik Septi. W. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: PustakaPelajar

Rusadi, Ruslan. 1998. Manajemen Publik Reletion Dan Media Komunikasi.Jakarta: Raja Grafindo Persadi

Siagian, P. Sondang. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara

Siswanto. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Bumi Aksara

Terry, George dan Lesile W. Rue. 2007. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: BumiAksara

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 TentangPerlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Sumber lainnya:

Hendra Ramadhan, 2012. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa FISIP.Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010Tentang pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan PenyakitMasyarakat (Studi Kasus Pengemis Di Kota Serang).

Nitha Chitrasari, 2012. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa FISIP. KinerjaDinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan Dan PengemisDi Kota Cilegon.

LAMPIRAN

(SURAT IJIN PENELITIAN)

LAMPIRAN

(DOKUMENTASI PENELITIAN)

Wawancara dengan bapak Heli Priatna selaku kepala seksi rehabilitasi sosialpengemis di kantor Dinas Sosial Kota Serang

Wawancara dengan bapak Dul Barid selaku kepala bidang pelayanan rehabilitasisosial pengemis di kantor Dinas Sosial Kota Serang

Wawancara dengan Ibu Hendri Sudiarni selaku kepala seksi perlindungan sosialanak dan lansia di kantor Dinas Sosial Kota Serang

Wawancara dengan bapak Raden Kuncahyo selaku kepala seksi penegakanhukum produk hukum daerah di kantor Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Serang

Wawancara dengan pengemis Kota Serang yang masih di bawah umur

Wawancara dengan pengemis Kota Serang yang sudah lanjut usia

Pengemis Kota Serang yang mengemis di tempat umum

Pengemis Kota Serang yang mengemis di pintu keluar masjid agung Serangsetelah solat jumat

Proses penyerahan hasil razia Satpol PP ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjuti

Rumah singgah di daerah Ciracas Kota Serang gang perintis 3

Wawancara dengan salah satu mahasiswa

Dokumentasi kegiatan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK)Pangudi Luhur

Tampak depan PSBK Pangudi Luhur

Pelatihan Sablon Pelatihan Bengkel Mobil

Pelatihan Montir Motor Pelatihan Pertukangan Kayu

Pelatihan Salon

Pelatihan Bengkel Las Pelatihan Menjahit

Pondok tempat tinggal peserta rehabilitasi sosial

LAMPIRAN

LAIN-LAINNYA

Matriks Wawancara Lapangan Setelah Di Reduksi

I

Q

Kesimpulan

Planning :

a. Tujuan

Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi

adanya program rehabilitasi sosial?

I1 : Yang melatar belakangi adanya

program tersebut adalah adanya peraturan

daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010

tentang pencegahan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit masyarakat.

Dimana dalam perda tersebut dituliskan

bahwa adanya pembinaan terhadap para

penyandang kesejahteraan sosial, salah

satunya dengan rehabilitasi sosial.

I2 : Yang melatar belakangi adanya

program tersebut adalah adanya peraturan

daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010

tentang pencegahan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit masyarakat.

Karna di perda tersebut sudah jelas

Yang melatarbelakangi adanya program

tersebut adalah adanya peraturan daerah

Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang

pencegahan, pemberantasan dan

penanggulangan penyakit masyarakat yang

di dalam perda tersebut tertulis bahwa

mengemis itu dilarang dan di dalam perda

tersbut juga di tuliskan bahwa cara

penanggulanginya dengan melakukan

pembinaan seperti rehabilitasi sosial.

Tujuan yang dicapai dalam program

rehabilitasi sosial yaitu mengurangi jumlah

pengemis di Kota Serang, serta

mengembalikan mereka untuk berprilaku

yang semestinya di masyarakat dengan

mengubah mindset mereka dan

memberikan pendidikan kepada mereka.

Rehabilitasi sosial yang dimaksud

dilakukan dengan memberikan

dituliskan bahwa mengemis itu dilarang di

Kota Serang.

pemndidikan baik pendidikan jasmani

maupun rohani agar mereka penyandang

masalah kesejahteraan sosial akan berubah

dan berkurang sedikit demi sedikit.

Q2 : Apa yang ingin dicapai dengan adanya

program rehabilitasi sosial?

I1 : Tujuan adanya program rehabilitasi

sosial adalah merubah mindset mereka dan

mengembalikan mereka agar berprilaku

seperti masyarakat seperti biasanya. Hanya

saja yang jadi masalah adalah mereka para

penyandang nya yang susah untuk

dirubahnya sehingga untuk bina pun mereka

susah sekali, sampai ada yang kabur

padahal belum waktunya untuk pulang.

I2 : Tentunya ingin merubah para

penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) kembali kemasyarakat dengan

seperti seharusnya. Seperti pengemis juga,

kita berharap mereka kembali ke

masyarakat dengan seperti seharusnya dan

tidak lagi mengemis.

Q3 : Tindakan apa saja yang harus

dilakukan untuk mencapai sasaran?

I1 : Dengan adanya pembinaan, pelatihan

dan pendidikan yang dilakukan bisa

merubah pola pikir mereka agar para

penyandang kesenjangan sosial bisa

berkurang tiap tahunnya. Walaupun tidak

sekaligus tetapi sedikit demi sedikit bisa

berkurang

I2 : Kita harus melakukan pendidikan mulai

dari perilaku mereka sampai ke

pengetahuan mereka agar mindset mereka

berubah dan yang terpenting mereka mau

berubah.

b. Program

Q4 : Apa saja yang sudah dilakukan dalam

program rehabilitasi sosial?

I1 : kita sudah melakukan pembinaan dan

pelatihan dimana kita bekerja sama dengan

pemerintah pusat yaitu kementrian sosial,

dengan mengirim orang-orang yang akan di

berikan pembinaan dan boleh membawa

keluarganya kesana di yayasan PSBK di

Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan

dan pelatihan yang bekerjasama dengan

Kementrian Sosial dan Dinas Sosial

Provinsi Banten. Dimana pembinaan dan

pelatihan tersebut dilakukan di dua lokasi

yaitu PSBK yang diusung oleh Kementrian

Sosial yang berlokasi di bekasi dan BP2S

yang diusung oleh Dinas Sosial Provinsi

Banten dan Dinas Sosial. Kuota yang

Bekasi mereka kehidupannya sudah

ditanggung dan masa pembinaannya selama

6 bulan.

I2 : Kita sudah melakukan pembinaan,

dimana kita bekerjasama dengan

pemerintah daerah baik provinsi maupun

pemerintah pusat yaitu kementrian sosial.

Mereka dikirim dan ditampung di panti

PSBK yang bekerja sama dengan

kementrian sosial dan balai pemulihan

pembinaan sosial (BP2S) yang bekerjasama

dengan pemerintah provinsi Banten. Di

panti PSBK menerima cukuip banyak yaitu

sekitar 500 orang dan bisa mengajak

keluarga mereka hal ini dikarenakan cukup

lama yaitu 6 bulan. Sedangkan jika di BP2S

hanya mampu menampung 10 orang saja

dan masa pembinaannya pun 1 bulan.

diberikan oleh Kementrian Sosial di panti

PSBK kepada kabupaten/kota tidak

terbatas, sedangkan di BP2S hanya 10

orang pertahun. untuk program baru,

sampai saat ini belum ada rencana untuk

membuat rencana baru hal ini dikarenakan

anggaran yang minim sehingga untuk

membuat rencana baru harus

mempertimbangkan terlebih dahulu.

Q5 : Apakah ada rencana baru yang akan

dilakukan dalam program rehabilitasi

sosial?

I1 : rencana baru belum ada karena disini

kita melihat juga anggarannya.

I2 : Untuk sampai saat ini belum ada

rencana baru tetapi kita masih fokus pada

rencana-rencana dari tahun lalu, hal ini juga

dikarenakan kita menyesuaikan anggaran

yang ada. Jadi buat yang baru kita banyak

pertimbangan.

Organizing :

a. Pengelompokkan tugas-tugas pegawai

Q6 : Siapa saja yang terlibat dalam

kepengurusan program rehabilitasi sosial

tersebut?

I1 : Yang terkait yaitu kepala bidang

pelayanan rehabilitasi sosial, dimana

dibantu oleh ketua seksi rehabilitasi sosial

diasbilitas, ketua seksi rehabilitasi sosial

pelayanan perlindungan anak dan lansia,

dan ketua seksi rehabilitasi sosial gepeng,

WTS, Eks NAPI & Napza. Dan dibantu

Yang terlibat dalam kepengurusan

program rehabilitasi sosial yaitu ketua

bidang pelayanan rehabilitasi sosial, kepala

seksi rehabilitasi sosial pelayanan

perlindungan anak dan lansia, dan ketua

seksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks

NAPI & Napza. Dan dibantu juga oleh

orang lapangan. Program tersebut sudah

berjalan dari tahun 2010 namun sampai

saat ini program tersebut sudah berjalan

namun belum 100%, namun semua yang

terlibat kepengurusan rehabilitasi sosial

juga oleh orang lapangan

I2 : Yang terkait yaitu kepala bidang

pelayanan rehabilitasi sosial, dimana

dibantu oleh ketua seksi rehabilitasi sosial

diasbilitas, ketua seksi rehabilitasi sosial

pelayanan perlindungan anak dan lansia,

dan ketua seksi rehabilitasi sosial gepeng,

WTS, Eks NAPI & Napza.

sudah mengupayakan berbagai cara untuk

melakukan pencegahan termasuk dengan

sosialisasi. ada kendala lain yang membuat

belum berjalan maksimal yaitu kurangnya

staff yang mengurusi rehabilitasi sosial

dalam hal mengurus administrasi.

Q7 : Apakah tugas yang diberikan tersebut

sudah dijalankan dengan maksimal?

I1 : Kita sudah melakukan upaya secara

maksimal, dimana kita selalu

menggemborkan bahwa mengemis itu tidak

boleh dan memberi itu tidak boleh karna

sesuai yang tertera dalam perda. Ya

walaupun belum maksimal kita upayakan

itu sebagai orang dinas sosial maupun

warga biasa.

I2 : Sebenarnya sudah berjalan dengan baik,

namun dari tahun ke tahun dan sampai saat

ini belum maksimal atau belum 100%.

Dimana hal tersebut di karenakan anggaran

yang terbatas dan SDM yang membantu di

setiap seksi belum ada

Staffing :

a. Penempatan pegawai

Q8 : Apakah pegawai yang ditempatkan

dalam program rehabilitasi sosial sesuai

dengan ahlinya?

I1 : Sebetulnya jika dilihat dari lulusan

masih tidak sesuai ahlinya, hanya saja disini

kita sudah dibagi tugas dan ada tupoksi juga

sehingga kita bekerja sesuai SOP dan

TUPOKSI

I2 : Sebenarnya jika dilihat apakah sudah

sesuai dengan ahlinya dirasa belum, dimana

banyak yang tidak sesuai dengan

bidangnya. Jika dihitung hanya 3 orang saja

yang lulusan sarjana sosial sedangkan sisa

nya kebanyakan dari pendidikan.

SDM di Dinas Sosial masih dinilai buruk

karena jumlah lulusan sarjana sosial masih

sedikit dan sisanya banyak lulusan

pendidikan hanya 3 orang saja yang

lulusan sosial, selain itu jumlah pegawai

masih kurang jika dilihat dari SOP yang

ada membutuhkan banyak tenaga

lapangan.

Q9 : Apakah jumlah pegawai sudah sesuai

dengan yang dibutuhkan pada program

tersebut?

I1 : Jumlah pegawai dinilai kurang, dimana

dibawah seksi tidak ada staf khusus untuk

mengurusi administrasi.

I2 : Jumlah pegawai disini kurang,

sebenarnya ada tenaga pembantu seperti

TKS hanya saja mereka belum paham.

Directing :

a. Pembinaan pegawai

Q10 : Apakah pegawai di Dinas Sosial Kota

Serang diberikan pembinaan mengenai

rehabilitasi sosial?

I1 : Pembinaan yang khusus ke rehabilitasi

sosial belum ada sampai sekarang. Yang

seharusnya ada pembinaan guna membuat

kita semakin paham akan program yang

akan kita lakukan serta kita juga bisa lebih

paham tentang tugas pokok dan fungsi kita.

I2 : Pembinaan yang khusus ke rehabilitasi

sosial belum ada sampai sekarang.

Pembinaan mengenai rehabilitasi sosial di

Dinas Sosial Kota Serang sampai saat ini

belum ada pembinaan khusus. Yang

seharusnya ada pembinaan guna membuat

kita semakin paham akan program yang

akan kita lakukan serta kita juga bisa lebih

paham tentang tugas pokok dan fungsinya.

b. Pelatihan pegawai

Q11 : Apakah ada pelatihan yang didapatkan

pegawai Dinas Sosial dan pihak ketiga yang

terkait dalam rehabilitasi sosial?

I1 : Pelatihan yang menjurus ke rehabilitasi

sosial belum ada. Selain itu kita juga ga ikut

membina secara langsung kita hanya

menyalurkan penyandang untuk ikut

rehabilitasi di yayasan PSBK atau BP2S.

I2 : Belum pernah ada, dan paling juga

seperti studi banding saja. Dimana kepala

bidang melakikan studi banding ke daerah

diluar provinsi Banten yang lebih bagus

penanganan masalah pembinaan PMKS nya

seperti gepeng.

Belum pernah ada pelatihan pegawai yang

menjurus ke rehabilitasi sosial, yang ada

hanya studi banding ke luar provinsi

Banten dimana yang dirasa sudah bagus

dalam menangani masalah gelandangan

pengemis yang nantinya bisa menjadi

masukan bagi Dinas Sosial Kota Serang

dalam menangani gelandangan dan

pengemis di Kota Serang

Coordinating :a. Kordinasi tiap lembaga

Q12 : Adakah kordinasi dari dinas sosial

dengan SKPD lain? Dan seperti apa

kordinasi tersebut?

I1 : Kita bekerja sama dengan satpol pp

selaku eksekutor mereka yang merazia dan

hasil razianya dikirim ke Dinas Sosial untuk

Dinas Sosial bekerja sama dengan SKPD

lain yaitu dengan Satpol PP selaku

pengeksekutor atau perazia, dengan MUI

dan Dinkes selaku pemberi pendidikan

jasmani dan rohani, dengan Dinas

Pendidikan. Dinas Sosial tidak bekerja

sama dengan LSM atau Lembaga Swadaya

Masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada

di tindak lanjuti. Selain itu kita kerjasama

dengan dina pendidikan dan MUI.

I2 : Ada kerjasama dengan lembaga lain

seperti satpol pp yang sudah menjadi

keharusan dan tertulis juga dalam perda

dimana satpol pp yang merazia, selain itu

dengan MUI yang memberikan pendidikan

kerohanian. Serta kita bekerjasama juga

dengan dinas pendidikan dimana jika ada

pengemis anak-anak yang masih sekolah

bisa diberikan bantuan.

LSM yang benar-benar bekerjasama

dengan Dinas Sosial dalam menuntaskan

masalah kesenjangan sosial. kebanyakan

LSM yang datang ke Dinas Sosial hanya

mencari keuntungan pribadi.

Q12 : Apakah ada kerjasama dengan pihak

masyarakat seperti pihak LSM atau

Yayasan

I1 : Sebenarnya pernaha ada kordinasi

dengan LSM tetapi mereka kebanyakan

lebih meminta imbalan sehingga dana yang

seharusnya untuk objek pembinaan malah

kepotong untuk mereka sehingga kita tidak

berkordinasi dengan pihak LSM lagi.

I2 : Pernah ada kerjasama dengan LSM

tetapi mereka bukannya ikut membantu

malah mereka memanfaatkan yang ada dan

ujung-ujungnya pasti meminta uang. Dan

saat kita butuh bantuan mereka pura-pura

tidak tahu.

b. Kordinasi tiap bagian

Q13 : Bagaimana kordinasi antar pegawai

dinas sosial terkait program rehabilitasi

sosial?

I1 : Selain kordinasi antar kasi dalam satu

bidang kita berkordinasi dengan bagian lain

seperti bidang jaminan sosial dan

pemberdayaan sosial.

I2 : Kordinasi antar pegawai atau bidang

berjalan dengan baik, seperti pengemis yang

memang benar-benar tidak mampu kita

kordinasi dengan bidang jaminan sosial

seperti agar di berikan bantuan sosial dan

jaminan kesehatan. Jika ada pengemis yang

keluarganya tidak mampu kita kordinasi

dengan bidang pemberdayaan keluarga agar

dibina.

Kordinasi yang dilakukan bukan hanya

dengan antar SKPD dan tingkat seksi saja,

kordinasi yang dilakukan juga antar tiap

bagian. sperti dengan bidang jaminan

sosial dan pemberdayaan sosial, jika ada

pengemis yang benar-benar tidak mampu

kordinasi dengan bidang jaminan sosial

agar di berikan bantuan sosial dan jaminan

kesehatan. dan juga pengemis yang

keluarganya tidak mampu kita kordinasi

dengan bidang pemberdayaan keluarga

agar dibina.

Reporting :Laporan bulanan

Q14 : Apakah ada laporan bulanan yang

dilakukan oleh pegawai terkait kegiatan

yang dilakukan?

I1 : Setiap seksi wajib melaporkan

kegiatannya selama sebulan ke kepala

bidang, kadang juga kita rangkap

pertriwulan untuk melaporkan apa saja yang

sudah dilakukan, kegiatan apa saja.

I2 : Pelaporan bulanan kita hanya di bagian

bidang saja dimana nantinya bidang

melaporkan kepada kepala Dinas apa saja

yang sudah dilakukan namun secara tertulis

dan lisan saja dan nantinya kepala bidang

yang melaporkan ke kepala Dinas secara

administrasi.

Laporan tiap bulannya di laporkan ke tiap

bidang apa saja yang dilakukan tiap

bulannya hanya saja tidak formal hanya

sebatas lisan dan tulisan. laporan ke Dinas

Sosial Provinsi Banten dan BAPPEDA

Kota Serang melalui bagian PEP namun

persemester yang sebelumnya di

kumpulkan tiap-tiap bagian dan diberikan

ke PEP untuk dilaporkaan ke Pemerintah

daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten

dan BAPPEDA.

Q15 : Apakah ada pelaporan tiap bulannya

terkait jumlah pengemis atau hal yang

lainnya kepada Dinas Sosial Provinsi

Banten?

I1 : pelaporannya kalo ke bidang tiap

kegiatan perbulan harus lapor, kalo ke

Dinas Sosial Prov Banten dan ke

BAPPEDA itu melalui PEP bagian evaluasi.

I2 : Kalau tiap bulan tidak ada, paling kita

tiap tahun ada pelaporan, hanya sebatas

pelaporan berapa jumlah pengemis yang

ikut dibina di BP2S dan apakah berhasil

atau tidak

Budgeting :

a. Rencana anggaran

Q16 : Adakah rencana anggaran khusus yang

diajukan oleh Dinas Sosial Kota Serang

kepada pemerintah daerah Kota Serang?

I1 : Rencana anggaran khusus pasti ada,

sedangkan diajukannya tidak langsung ke

pemerintah melainkan harus lewat kepala

Dinas terlebih dahulu, apakah rencana

anggaran khusus tersebut penting atau tidak.

Rencana anggaran khusus tiap tahunnya

ada dan sudah di ajukan hanya saja belum

tentu di kabulkan dan mengajukannya pun

tidak langsung ke pemerintah daerah

melainkan harus melalui kepala Dinas

terlebih dahulu dan itupun ditentukan lagi

apakah layak untuk mengajukan

penambahan anggaran atau tidak. anggaran

yang diberikan oleh pemerintah daerah

dinilai sangat kecil sehingga dibutuhkan

I2 : Rencana anggaran khusus pasti ada,

sedangkan diajukannya tidak langsung ke

pemerintah melainkan harus lewat kepala

Dinas terlebih dahulu, apakah rencana

anggaran khusus tersebut penting atau tidak.

rencana anggaran tambahan untuk program

rehabilitasi sosial. sehingga untuk

mendirikan unit pelayanan terpadu

pembinaan pun susah.

Q17 : Apakah anggaran yang diberikan oleh

pemerintah daerah Kota Serang sudah

mencukupi untuk program rehabilitasi

sosial?

I1 : Anggaran nya sangat minim, oleh karena

itu kita sesuaikan juga dengan program-

program atau kegiatan-kegiatan yang akan

kita lakukan.

I2 : Dirasa belum mencukupi dimana kita

saja tidak punya UPT rehabilitasi sosial

yang dibawah kita yang langsung ikut

membantu kita. Bukan itu saja kita butuh

alat keahlian saja untuk membina belum

ada.

b. Pengawasan anggaran

Q18 : Adakah ada pengawasan anggaran

yang dilakukan oleh pihak pemerintah?

I1 : Kita selalu melakukan monitoring

kepada setiap objek yang mendapat bantuan

dari kemensos, yang kita lihat itu apakah

usahanya semakin berkembang atau tidak.

Atau bahkan sudah tidak meneruskan

usahanya. Bahkan sampai ada dan banyak

peralatan yang diberikan oleh pemerintah

pusat dijual oleh mereka

I2 : Ada pengawasan dari kita dimana dana

yang diawasi berupa dana modal yang di

berikan langsung dari kementria sosial

melalui buku rekening. Dan kita bertugas

memonitoring apakah dana tersebut

digunakan dengan benar atau tidak.

Dengan adanya bantuan dari kementrian

sosial untuk memberikan bantuan modal

yang langsung ke rekening pengemis

sehingga dinas sosial kota serang harus

melakukan monitoring terhadap mereka

yang menerima bantuan apakah

berkembang atau tidak.