17
Mei 2018 Mandatori Penggunaan Biofuel (B20) Revisi Undang Undang No. 4 / 2009 Coaltrans Asia 24 th www.apbi-icma.org

Mandatori Penggunaan Biofuel (B20) KLIPING MEDIA/APBI REPORT...memenuhi mandatori Permen ESDM 12/2015. Diskusi publik untuk memperoleh parameter spesifik untuk kualitas biodiesel,

Embed Size (px)

Citation preview

Mei 2018

Mandatori

Penggunaan

Biofuel (B20)

Revisi Undang Undang

No. 4 / 2009

CoaltransAsia

24th

www.apbi-icma.org

Hal. 3

Hal. 6

Hal. 12

APBI-ICMA REPORT MEI 20183 |

Indonesia menetapkan mandatori pemakaian

B20 untuk sektor rumah tangga, transportasi

PSO dan Non PSO, industri, dan B30 khusus

untuk sektor pembangkit listrik sejak Januari

2016. Namun nyatanya penggunaan biodiesel

pada sektor pertambangan khususnya baru

mencapai kisaran 10% – 13%. Hal ini tentunya

belum memenuhi target penggunaan

biodiesel, yaitu B20, pada sektor

pertambangan. Oleh karena itu, Direktorat

Jenderal EBTKE menyusun petunjuk teknis

pemanfaatan campuran biodiesel maksimum

20% pada aplikasi unit alat berat di sektor

pertambangan sebagai pedoman pengguna di

industri pertambangan dalam rangka

memenuhi mandatori Permen ESDM

12/2015. Diskusi publik untuk memperoleh

parameter spesifik untuk kualitas biodiesel,

penyebab degradasi biodiesel dan campuran

biodiesel, hubungan kualitas biodiesel

terhadap kinerja mesin diesel, pola

penanganan bahan bakar di area

pertambangan (meliputi pengawasan kualitas

bahan bakar, pengambilan sampel bahan

bakar, dan lain-lain), sistem pengelolaan

bahan bakar (meliputi pemilihan material

untuk sistem penanganan dan penyimpanan

biodiesel, pemeriksaan kebersihan tangki

penyimpan, proteksi kualitas bahan bakar),

sistem penyiapan bahan bakar (meliputi

sistem penerimaan bahan bakar, sistem

pencampuran bahan bakar, pertimbangan

pemilihan infrastruktur blending), sistem

penyimpanan bahan bakar (pemilihan

Mandatori Penggunaan Biofuel (B20)

masukan dari para pelaku

usaha jasa pertambangan

terkait dengan petunjuk

teknis tersebut

diselenggarakan pada hari

Rabu, 9 Mei 2018

Petunjuk teknis

pemanfaatan campuran

biodiesel tersebut terdiri

dari beberapa informasi

penting terkait dengan

APBI-ICMA REPORT MEI 20183 |

material, pemeriksaan kebersihan tangki,

prosedur penyimpanan, sistem proteksi

bahan bakar, dan lain-lain), sistem penyaluran

bahan bakar (jalur perpipaan, tongkang, truk

tangki, stasiun pengisian BBM di area

tambang), sistem evaluasi kualitas bahan

bakar)

Pada hari Jumat, 11 Mei 2018. Rapat dipimpin

oleh Direktur Bioenergi dan dihadiri oleh

perwakilan dari Ditjen EBTKE, Ditjen Migas,

Ditjen Minerba, P3INU, APBI, APROBI, PT

Mandatori Penggunaan Biofuel (B20)

Pertamina(Persero), PT AKR Corporindo Tbk.,

PT Petro Andalan Nusantara, PT Adaro , dan

PT Kaltim Prima Coal. Rapat menyepakati

untuk melaksanakan equal treatment dalam

pelaksanaan implementasi pencampuran

Biodiesel dan penegakan hukum yang

menyeluruh kepada BU BBN, BU BBM, dan

pengguna. Rapat mengusulkan insentif

BPDPKS terhadap selisih harga akan dilakukan

pembahasan lebih lanjut .

APBI-ICMA REPORT MEI 20184 |

Draft RUU Mineral dan Batubara (dulunya UU

No. 4 Tahun 2009) cukup sering didiskusikan

akhir-akhir ini, terutama karena proses revisi

yang memakan waku bertahun-tahun.

Akhirnya draft RUU Minerba tersebut sudah

selesai dibahas oleh Komisi VII DPR RI dan

sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Oleh karena itu, APBI-ICMA mengadakan

rapat anggota tanggal 22 Mei 2018 untuk

membahas isu tersebut dan respons APBI-

ICMA terhadap adanya perubahan UU

Minerba. Awalnya, UU No. 4 Tahun 2009

terdiri dari 175 pasal, sedangkan draft

perubahan RUU Mineral dan Batubara yang

telah disetujui DPR-RI tersebut terdiri dari

174 pasal. Secara garis besar, terdapat dua hal

utama yang mengalami perubahan pada RUU

Minerba tersebut yaitu perihal pengaturan

mengenai pengolahan dan pemurnian serta

Revisi Undang Undang No. 4 / 2009

ketentuan penggantian PKP2B menjadi IUPK.

Perubahan ketentuan mengenai pengolahan

dan pemurnian tersebut terdapat pada pasal

102, 103, dan 104. Ketentuan perubahan

PKP2B menjadi IUPK dijelaskan pada pasal 35

dan 169A. Anggota APBI-ICMA berencana

untuk membentuk tim kecil untuk membahas

substansi dari draft RUU Minerba tersebut

secara lebih rinci, yaitu pasal per pasal, dan

merencakan pertemuan secara rutin ke

depannya.

Sebelumnya, Djakarta Mining Club & Coal

Club Indonesia melakukan diskusi bersama

mengenai revisi UU No. 4 Tahun 2009 masuk

ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas

Hak Inisiatif DPR RI tahun 2016, 2017, dan

2018. Panelis yang hadir pada acara tersebut

adalah Bpk. Heri Nurzaman (Kementerian

ESDM), Bpk. Lukman Manaluang (Himpunan

Perencanaan Wilayah dan Perdesaan), Bpk.

APBI-ICMA REPORT MEI 20185 |

Bisman Bhaktiar (PUSHEP), Bpk. Bob

Kamandanu (PT Trafigura Indonesia),

Bpk. Julian Hill (Deloitte), dan Ibu Eva Armila

(Armila & Rako), serta moderator acara yaitu

Bpk. Ben Lawson (DMC/CCI).

Pembahasan revisi RUU Minerba ini dilakukan

oleh Komisi VII DPR RI, dimana Rapat

Paripurna DPR RI pada tanggal 10 April 2018

telah mengesahkan Naskah Akademik dan

Draft RUU Minerba sebagai RUU Inisiatif DPR

RI. Diskusi panel yang dilaksanakan pada

acara tersebut membahas pasal yang

mengalami perubahan/penambahan, hal-hal

yang belum diatur dalam draft RUU Minerba

tersebut, pembahasan pasal yang

bertentangan dengan UUD 1945, dan lain-

lain.

Secara umum, rancangan UU Minerba ini

merupakan upaya dari DPR untuk

memperbaiki pengaturan pertambangan

mineral dan batubara di Indonesia, namun

demikian secara format kalimat yang

digunakan dalam rancangan UU Minerba ini

banyak yang kurang jelas dan tegas, sehingga

dikhawatirkan terjadi perbedaan penafsiran

dan penyimpangan makna sehingga justru

tidak memberikan kepastian hukum bagi para

pemangku kepentingan. Hal yang belum

diatur secara jelas dalam draft RUU Minerba :

• Koordinasi antara lembaga pemerintahan

• Sinkronisasi dan penyelarasan peraturan-

peraturan lintas sektor

• Penggolongan bahan tambang agar sesuai

dengan amanat konstitusi untuk mengelola

sumber daya berdasarkan cabang-cabang

produksi yang penting

• Solusi atas permasalahan tumpang tindih

penetapan/ penggunaan lahan

pertambangan

• Solusi atas penyelesaian kompensasi lahan

APBI-ICMA diundang dalam acara Corner Talk

“Apakah RUU Minerba Bisa Melindungi

Kepentingan Nasional ?” yang diadakan oleh

Ciruss di Hotel Atlet Century Park Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2018. Panelis yang hadir

dalam acara tersebut adalah Prof. DR. Satyo

Arinanto S.H., M.H. (Pakar Hukum UI dan

Masalah UU dan Kontrak Karya), Ir. Satya

Nugraha S. (Mantan Direktur Krakatau Steel),

Ir. Tino Ardhyanto A.R. (Ketua Umum

PERHAPI), Juangga Mangasi Mangunsong

APBI-ICMA REPORT MEI 20185 |

(Perwakilan IMI), Iwan Munajat (Perwakilan

IAGI), dan moderator acara oleh Budi Santoso

(Direktur Eksekutif Ciruss). Perbincangan ini

tentunya membahas isi RUU Minerba yang

banyak menuai kritik dari para praktisi

pertambangan. Pasalnya, beleid yang sedang

dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI itu

belum mencerminkan perlindungan terhadap

kepentingan nasional.

Salah satu contoh yang disampaikan ialah

soal acuan penentuan luas lahan

pertambangan. Selama ini, batasan luas lahan

beserta cadangannya ditentukan

berdasarkan surface atau permukaan tanah.

Padahal sebenarnya, dalam kaidah

pertambangan, acuan lahan tambang itu

bertumpu pada sub surface. Lalu beleid itu

juga tidak berpihak kepada BUMN. Hal ini

tercermin dalam pasal 169a yang

memperbolehkan KK untuk menuntaskan

kontraknya hingga selesai untuk berubah

menjadi IUPK. Kemudian KK yang berubah

jadi IUPK ini, diberi hak memperpanjang izin

hingga 20 tahun tanpa memberi kompensasi.

Sedangkan posisi BUMN hanya memperoleh

sisa lahan dari izin-izin yang bermasalah.

Selain itu, draft RUU tersebut juga tidak

membahas mengenai eksplorasi yang

menyebabkan draft RUU tersebut dinilai tidak

dapat melindungi kepentingan nasional.

APBI-ICMA REPORT MEI 20186 |

Pada tanggal 5 Mei 2018, APBI-ICMA

mengadakan 2nd APBI Golf Tournament

bertempat di Bali National Golf Club yang

diadakan dalam rangka turut memeriahkan

penyelenggaraan Coaltrans Asia . Acara ini

dihadiri oleh kurang lebih 120 orang peserta

baik dari Pemerintah, Anggota APBI-ICMA,

dan tamu undangan APBI-ICMA. Ada 4

kategori sponsor pada acara ini yaitu kategori

Sponsor Eagle (PT. Adaro Indonesia, PT.

Kideco Jaya Agung, PT. Dragon Energy) ,

Sponsor Birdie (PT. Pama Persada Nusantara,

PT.Adimitra Baratama Nusantara) , Sponsor

Par (PT. Kaltim Prima Coal, PT. Tribhakti Inspe

ktama, PT Bukit Makmur Mandiri Utama,

PT. Pelayaran SInar Shipping Indonesia, PT.

Kartika Samudra Adijaya), Sponsor Bogey (PT.

Glencore Indonesia, PT. Trafigura , PT. Bukit

Asam, PT. Reswara Minergi Hartama, PT.

Solaris Prima Energi, PT. Mandiri Sekuritas).

Acara diawali dengan shotgun yang dilakukan

oleh Pak Bambang Gatot Ariyono (Dirjen

Minerba) pada pukul 12.30 WITA. Acara

berakhir pada pukul 7.00 WITA yang

dilanjutkan dengan acara makan malam serta

pembagian lucky draw dan pembagian hadiah

grand prize berupa 1 unit motor Honda

Scoopy.

APBI-ICMA 2nd Golf Tournament

APBI-ICMA REPORT MEI 20187 |

Pada hari Minggu, 6 Mei 2018 di Summer

Garden Hotel Westin Nusa Dua Bali telah

diadakan acara Welcoming Reception untuk

menyambut para peserta acara 24th Coaltrans

Asia. Acara dimulai pada pukul 18.30 WITA

dan dilanjutkan dengan sambutan dari pihak

Coaltrans Asia yang diwakili oleh David

Monaghan selaku Managing Director

Coaltrans Conferences. Setelah itu, Bpk.

Pandu P. Sjahrir selaku Ketua

Umum APBI-ICMA, yang merupakan co-host

acara juga memberikan sambutan. Acara

dilanjutkan dengan toast bersama antara

pihak Coaltrans Conferences dan APBII-ICMA.

Acara welcoming reception tersebut

dimeriahkan penampilan dari Vertical Band

dan Keisha Palar (salah satu finalis The Voice

Kids Indonesia Season 2 ). Acara welcoming

reception tersebut selesai kurang lebih pukul

22.30 WITA.

24th Coaltrans Asia

Welcoming Reception

APBI-ICMA REPORT MEI 20188 |

Speaker : Bambang Gatot A.

(Dirjen Minerba ESDM)

Perhelatan 24th Coaltrans Asia Conference di

Bali International Convention Centre (BICC)

Bali 6 – 8 Mei 2018 dibuka dengan

penyampaian keynote speech oleh Pak

Bambang Gatot Ariyono selaku Direktur

Jendral Mineral dan Batubara mewakili

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

yang berhalangan hadir. Lalu Bpk. Dirjen

Minerba juga menegaskan bahwa realisasi

produksi nasional selalu lebih tinggi jika

dibandingkan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang

telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh

yaitu target produksi batubara berdasarkan

RPJMN tahun 2018 sebesar 406 juta ton,

kuota untuk kebutuhan domestik

maksimalnya sebesar 25% dari total produksi,

yaitu 114 juta ton. Kewajiban untuk memasok

kebutuhan domestik tersebut berlaku bagi

semua perusahaanbatubara

di Indonesia. Saat ini, supply batubara ke

pembangkit PLN banyak disupport hanya oleh

perusahaaan batubara besar. Sementara itu

rencana transfer kuota masih sedang

dibicarakan karena kepentingan pembeli yang

tidak dapat memberikan kepastian terkait

jumlah kuota yang dibutuhkan dan penjual

yang mempunyai karakteristik dan jumlah

batubara yang berbeda-beda sehingga perlu

dicarikan win-win solution.

24th Coaltrans Asia

Conferences Day 1

sedangkan target

produksi tahun 2018

berdasarkan RKAB

sebesar 485 juta ton.

Berarti ada fakta yang

harus diharmonisasikan

antara RPJMN dan

RKAB. Menurut beliau

yang paling realistis

adalah RKAB dengan

APBI-ICMA REPORT MEI 20189 |

Pada penghujung acara 24th Coaltrans Asia di

hari pertama. Diskusi panel terkait

penggunaan batubara untuk keperluan

domestik tersebut melibatkan beberapa

praktisi dalam industri ketenagalistrikan di

Indonesia, yaitu Harlen (Kepala Divisi

Batubara PT PLN), Dharma Djojonegoro (

Deputi CEO PT Adaro Power), Heru Dewanto

(Presiden Direktur PT Cirebon Power,) dan .

Arthur Simatupang (Ketua Eksekutif APLSI),

Para panelis menegaskan bahwa batubara

masih menjadi sumber energi utama untuk

kebutuhan pembangkit dikarenakan batubara

masih merupakan sumber energi termurah

apabila dibandingkan dengan sumber energi

lainnya. Secara khusus, Harlen memaparkan

bahwa estimasi kebutuhan batubara untuk

pembangkit listrik domestik adalah 89,75 juta

ton. Sedangkan kebutuhan batubara untuk

PLN sendiri sebesar 92 juta ton dan akan

terus mengalami peningkatan menjadi 162

juta ton pada tahun 2027. PLN beharap

bahwa kerjasama dengan para pelaku industri

pertambangan batubara dapat terus

berlangsung ke depannya untuk dapat

menjamin pasokan batubara bagi pemenuhan

kebutuhan listrik nasional.

Panel Discussion : Harlen, Dharma Djojonegoro, Heru Dewanto, Arthur Simatupang

Speaker : Sri Raharjo (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara)

Sri Raharjo, berkesempatan menyampaikan

paparan mengenai kondisi terkini industri

pertambangan batubara di Indonesia.

Berdasarkan data dari Geological Agency

pada tahun 2017, sumber daya batubara

Indonesia sebanyak 124,66 juta ton dan

cadangan batubara sebanyak 26,21 juta ton.

Selain itu, estimasi penggunaan batubara

domestik tahun 2018 sebesar 114,5 juta ton

dengan konsumen batubara terbesar yaitu PT

PLN menggunakan batubara sebesar 89,75

juta ton. Kebutuhan batubara untuk PT PLN

diberikan dalam skema harga batubara

khusus, yaitu $70/ton. Sri Raharjo juga

menyampaikan bahwa perusahaan

pertambangan batubara dengan status PKP2B

Generasi 1,2, dan 3 berjumlah sebanyak 61

ijin dalam tahap produksi dan 7 ijin dalam

tahap eksplorasi. Sedangkan untuk batubara

dengan status IUP, sudah terdapat 1324 ijin

dalam bentuk IUP Eksplorasi dan 1533 ijin

dalam bentuk IUP Operasi Produksi.

APBI-ICMA REPORT MEI 201810|

Speaker : Pak. Arcandra Tahar(Vice Minister of ESDM)

24th Coaltrans Asia

Conferences Day 2

Pada hari ke-2, Pak Arcandra Tahar selaku

Wakil Menteri ESDM hadir sebagai keynote

speaker. Beliau menilai bahwa bisnis batu

bara di Indonesia masih sangat menjanjikan,

bukan hanya untuk kebutuhan energi listrik,

tetapi juga energi untuk industri yang lain. Ia

menyebut saat ini kebutuhan energi sangat

tinggi, bahkan hingga tahun 2050 bauran

energi di Indonesia sekitar 25% bersumber

dari batu bara. Menurut Pak Arcandra batu

bara merupakan sumber energi yang

tergolong terjangkau dari sisi harga terutama

jika dibandingkan dengan renewable energy

yang ada. Namun, pemerintah akan tetap

berkomitmen untuk mendorong

perkembangan renewable energy. Sesuai

dengan bauran energi Indonesia yang

direncanakan pada tahun 2025, pemerintah

menargetkan penggunaan renewable energy

PT Inalum merupakan holding company untuk

perusahaan pertambangan milik negara

(BUMN) yang berwenang memegang saham

kepemilikan negara dari setiap perusahaan

pertambangan yang dimaksud, yaitu PT Aneka

Tambang (65%), PT Bukit Asam (65%), PT

Timah (65%), dan PT Freeport (9,36%). Pada

kesempatan kali ini, Budi Gunadi menjelaskan

bahwa tujuan utama jangka panjang yaitu

meningkatkan kepemilikan SDM dan batubara

di Indonesia, meningkatkan pengembangan

bisnis hilirisasi, dan menjadi world class

company. Terkait dengan pengembangan

hilirisasi khususnya untuk batubara, dapat

dilakukan beberapa upaya yaitu pembanguan

PLTU mulut tambang, gasifikasi batubara, dan

liquefaction. Upaya hilirisasi ini perlu

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu

kondisi pasar, analisis ekonomi, ketersediaan

teknologi, penyediaan competitive

advantage, dan kesesuaian dengan rencana

pembangunan nasional.

Speaker : Bapak Budi Gunadi Sadikin(CEO PT Indonesia Asahan Aluminium)

sebesar 23%, dimana pembangunan

renewable energy saat ini baru mencapai

sekitar 13%, sehingga perlu dorongan dan

dukungan dari berbagai pihak untuk dapat

mempercepat penggunaan renewable energy

di Indonesia.

APBI-ICMA REPORT MEI 201811|

Pada tanggal 23 Mei 2018 APBI-ICMA

mengadakan kegiatan Buka Puasa Bersama

yang diadakan di Hotel Indonesia Kempinski

Jakarta. Acara dimulai pukul 17.00 WIB dan

dihadiri oleh 180 peserta dari berbagai

stakeholders APBI-ICMA. Acara ini pun

dihadiri oleh VIP Guest APBI-ICMA yaitu Bpk..

Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman Indonesia, dan Bpk..

Arcandra Tahar (Wakil Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral). Acara ini diawali

dengan sambutan sekaligus update tentang

beberapa kegiatan APBI-ICMA di tahun 2018

ini oleh Bpk. Hendra Sinadia (Direktur

Eksekutif APBI-ICMA),

lalu sambutan dari Bpk. Arcandra Tahar (Wakil

Menteri ESDM), kemudian disambung dengan

sambutan dari Bpk. Pandu P. Sjahrir (Ketua

Umum APBI-ICMA), dan terakhir sambutan

dari Bpk. Luhut B. Pandjaitan (Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia).

Setelah beberapa sambutan tersebut acara

kembali dilanjutkan dengan ceramah sambil

menunggu waktu untuk berbuka puasa yang

dibawakan oleh Ustadz Chotib, dimana

dalam kesempatan tersebut Ustadz Chotib

menyampaikan beberapa keutamaan puasa

di bulan Ramadhan.

Buka Puasa Bersama APBI-ICMA

APBI-ICMA REPORT MEI 201812 |

APINDO bekerja sama dengan GRI (Global

Reporting Initiative) yaitu suatu organisasi

internasional independen yang membantu

sektor usaha swasta maupun pemerintah

untuk memahami dan mengkomunikasikan

isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan

hidup/sustainability dan bagaimana mereka

menangani masalah tersebut, mengadakan

sosialisasi mengenai peningkatan kapasitas

perusahaan dalam bisnis dan pelaporan

berkelanjutan pada hari Kamis, 17 Mei 2018.

Isu keberlanjutan tersebut meliputi

perubahan iklim, HAM, dan lain sebagainya.

Biasanya perusahaan akan menyusun

sustainability report. Ini adalah laporan yang

diterbitkan perusahaan atau organisasi

mengenai dampak sektor ekonomi,

lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh

kejadian sehari-hari. Selain itu GRI memiliki 5

bagian utama dalam pelaporannya, yaitu

terkait Reporting Foundation, General

Disclosures, Management Approach, dan

beberapa topik khusus seperti ekonomi,

lingkungan, dan sosial.

Komisi VII DPR RI mengundang Direktur

Jenderal Mineral dan Batubara beserta 5

perusahaan mineral dan 5 perusahaan

batubara terbesar terkait untuk hadir pada

RDP DPR RI yang diselenggarakan pada hari

Kamis, 24 Mei 2018. Rapat ini membahas 4

agenda utama, yaitu tindaklanjut terhadap

IUP dan KK terminasi, evaluasi izin ekspor

mineral dan batubara, evaluasi pembangunan

smelter, dan evaluasi realisasi DMO dengan

harga USD. Terkait dengan jumlah pemegang

IUP Nasional per 1 Mei 2018 adalah sebanyak

8100 IUP, dengan rincian 3.322 IUP mineral

logam, 2.746 IUP batubara, dan 2.032 IUP

mineral non logam dan batuan. Dirjen

Minerba juga menjelaskan mengenai

prosedur evaluasi wilayah pengembalian

yang terdiri dari inventarisasi wilayah

terminasi KK/ PKP2B, evaluasi kewilayahan

oleh Ditjen Minerba, analisis keterdapatan

potensi/ sumber daya oleh Badan Geologi,

penetapan WIUPK oleh Menteri ESDM, dan

penghitungan harga KDI oleh Ditjen Minerba

dan Badan Geologi. Evaluasi pembangunan

smelter dari beberapa perusahaan mineral

yang telah berkomitmen untuk membangun

smelter juga disampaikan pada rapat kali ini,

meliputi capaian ekspor

Sosialisasi Peningkatan

Kapasitas Perusahaan

Dalam Bisnis &

Pelaporan Berkelanjutan

RDPU Komisi VII Dengan

DITJEN Minerba

APBI-ICMA REPORT MEI 201813 |

mineral dari setiap perusahaan (rencana dan

realisasi) serta capaian pembangunan smelter

(rencana dan realisasi). Sedangkan untuk

kegiatan evaluasi realisasi DMO dengan harga

$70/ton menjelaskan mengenai usulan skema

pemenuhan DMO yang juga melibatkan APBI-

ICMA di dalamnya dengan kebutuhan

batubara untuk PLN berdasarkan RUPTL 2018

– 2027 sebesar 92 juta ton.

.

membahas pasal demi pasal dari draft revisi

Permen LHK mengenai baku mutu air limbah

domestik tersebut secara menyeluruh. Secara

garis besar, baku mutu air limbah domestik

terdiri dari 3 bagian yaitu rumah tangga

dan/atau usaha dan/atau kegiatan di lokasi

darat, usaha dan/atau kegiatan di lokasi

perairan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Air limbah domestik yang dimaksud pada

peraturan tersebut adalah black water dan

grey water. Selain itu, pengolahan air limbah

domestik dilakukan secara tersendiri, yaitu

tanpa menggabungkan dengan pengolahan

air limbah dengan jenis air limbah domestik

maupun secara terintegrasi, melalui

penggabungan air limbah dengan jenis air

limbah lainnya ke dalam satu sistem

pengolahan air limbah. Selain itu, pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah

menyediakan dan mengelola sarana dan

prasarana pengolahan air limbah domestik

yang berasal dari skala rumah tangga. Kondisi

pengolahan air limbah domestik tersebut

disesuaikan kembali dengan kondisi dan

situasi dari masing-masing industri, sehingga

Kementerian LHK pada penghujung acara

meminta masukan dari peserta yang hadir

terkait dengan revisi draft Permen LHK

tersebut sampai paling lambat pada tanggal 8

Juni 2018.

Revisi Permen LHK

No. 68 / 2016

Pada hari Rabu, 30 Mei 2018, KLHK

mengadakan rapat untuk meminta masukan

terkait dengan revisi Peraturan Menteri LHK

No. P.68/Menlhk-Setjen/2016 mengenai baku

mutu air limbah domestik. Rapat tersebut

dihadiri oleh beberapa perusahaan dan

asosiasi, seperti APBI-ICMA, GAPKI, IPA, PT

Bukit Asam, PT Conoco Phillips, SKK Migas,

dan lain sebagainya. Rapat tersebut

APBI-ICMA REPORT MEI 201814 |

Direktur Eksekutif APBI-ICMA menghadiri

undangan dari IESR (Institute for Essential

Services Reform) pada tanggal 28 Mei 2018

dalam acara “Obrolan Santai Energi dan Buka

Puasa Bersama” yang diadakan di sekretariat

IESR di daerah Tebet Barat Dalam. Acara

membahas tema “Batubara: Komitmen

Pasokan Dalam Negeri dan Masa Depan

Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Diskusi

informal tersebut mengupas tentang dampak

kenaikan harga batubara di pasar

internasional terhadap jaminan pasokan

bahan bakar bagi pembangkit listrik di dalam

negeri, masa depan industri batubara serta

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa

kelompok/organisasi masyarakat sipil atau

civil society. organization (CSO) yang fokus

sesuai dengan HBA khusus yang telah

ditetapkan pemerintah yaitu $ 70/ton. Selain

itu sempat dibahas juga soal realisasi

produksi batubara yang dalam beberapa

tahun terakhir ini melebihi target yang

ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang

disusun oleh Bappenas. Ada pihak CSO juga

yang menanyakan mengenai prospek masa

depan batubara pasca Paris Agreement serta

semakin meningkatnya peran energi

terbarukan dalam bauran energi di beberapa

negeri importir terbesar batubara Indonesia,

yaitu di China dan India

Diskusi Informal Bersama Mitra Kelompok Masyarakat

Sipilterhadap isu-isu sumber

daya alam seperti antara

lain Publish What You Pay

(PWYP), Article 33, dll.

Dalam diskusi tersebut,

beberapa CSO menanyakan

soal komitmen perusahaan

dalam menaati komitmen

pasokan dalam negeri

CONTACT US

Menara Kuningan Building ,

1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7Kav. 5

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

ADDRESS

[email protected]

+62-21 3001 5935

+62-21 3001 2477

www.apbi-icma.org

PHONE & EMAIL

Twitter : @APBI_ICMA

Youtube : APBI ICMA

Instagram : apbi.icma

SOCIAL MEDIA