Manggala Wanabakti, JakartaManggala Wanabakti, Jakarta1 Februari 20111 Februari 2011

KOMUNIKASI PUBLIKKOMUNIKASI PUBLIKRISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM: RISET MENJAWAB TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM:

IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIAIMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

Kementerian KehutananKementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kebijakan

TATA TATA KEPEMERINTAHAN KEPEMERINTAHAN KEHUTANAN DALAM KEHUTANAN DALAM IMPLEMENTASI REDDIMPLEMENTASI REDD

Haryatno Dwi PrabowoSulistya EkawatiFitri NurFatriani

IndartikNiken Sakuntaladewi

Pemerintah (legislatif, eksekutif

dan yudikatif)

Dunia usaha (corporate governance)

MASYARAKATCIVIL SOCIETY

TIGA PILAR GG

Prinsip-prinsip Good Governance

B

A

I

K

GG paradigma baru dalam administrasi publik

• Secara politik akseptabel

• Secara hukum efektif

• Secara administrasi efisien.

GG diterjemahkan sebagai tata kepemerintahan

Tata kepemerintahan yang baik adalah mekanisme, praktik dan tata cara dimana pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society) secara bersama-sama mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik dengan prinsip utama akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan partisipasi (participation).

EMISI DEFORESTASI HUTAN TROPIS

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

SKEMA REDD

TATA KEPEMERINTAHAN KEHUTANAN YANG BAIK

TIGA CARA DUKUNGAN GCG DALAM SKEMA REDD (IFCA, 2008)

1. Peningkatan efektivitas kebijakan dan kelembagaan pemerintah, termasuk agensi pengelola hutan dan penegakan hukum

2. Menciptakan insentif yang lebih baik untuk pengelolaan hutan dan menghapus insentif yang negatif

3. Menjaga pembayaran REDD dari korupsi dan state capture, dengan menjamin bahwa mekanisme pembayaran dan institusi finansial yang capable, accountable dan bebas dari pengaruh politik

KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD

Insentif REDD:

1. manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas (Permenhut No 30/2009) sampai pada pihak yg tepat bentuk insentif sangat tergantung pd kebutuhan stakeholder dan konteks tertentu

2. Untuk Indonesia bentuk insentif yang dapat diterapkan (Wollenberg dan Baginski, 2009) :– Insentif untuk pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu untuk menerapkan RIL– Insentif untuk kegiatan pertanian atau perkebunan di

lahan terdegradasi– Program peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk

mengurangi perambahan dan penebangan liar– Pembayaran jasa lingkungan khususnya untuk

peningkatan penyerapan karbon.3. Bentuk alternatif insentif untuk konservasi tanah dan air:

– hak kepemilikan, insentif mata pencaharian, tindakan pasar, tindakan finansial, tindakan fiskal

1. Prasyarat skema insentif berjalan : • Keseimbangan antara efisiensi dan

keadilan• Perlu sistem yg akuntabel dan transparan• Fokus pd tujuan jangka panjang

2. Perlu penguatan kelembagaan yg ada saat ini untuk mengelola insentif REDD

KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD (lanjutan)

3. Peran kelembagaan pengelola insentif potensial : • Menerima dan mendistribusikan insentif • Meregister untuk mencatat kredit pengurangan emisi • Menyiapkan peraturan hukum pendistribusian insentif• Penegakan hukum terkait REDD • Monitoring dan verifikasi untuk memastikan tercapainya

pengurangan emisi • Mengimplementasi dan mengorganisasi administrasi

untuk menangani kontrak & logistik • Mengorganisasi mekanisme redistribusi insnetif internal

• Mekanisme distribusi insentif : masih dalam proses penyiapan– Sistem fiskal, trust fund?

• Prasyarat distribusi insentif REDD:– Transparan– Adil– Proporsional– Efisien– Efektif

• Insentif diberikan sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi

KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM INSENTIF REDD (lanjutan)

Rancangan Mekanisme Distribusi Insentif

Pemerintah Pusat Pembeli

Pemerintah Daerah:1. Propinsi2. Kabupaten/Kota Penghasil

Pengelola

Masyarakat

Pungutan atas CER

yang terjual

DBH Kehutanan dari REDD

CER

Voluntary Carbon Market

Pemerintah Pusat

Pembeli

Pemerintah Daerah:1. Propinsi2. Kabupaten/Kota Penghasil

Pengelola Masyarakat

CER

Dana Jaminan REDD Nasional

Pungutan atas CER

Pembayaran atas CER

Ijin REDD di kawasan hutan belum dibebani hak

Compliance Carbon Market

Cifor (2009) WRI (2010) Down to earth (2010)

Puslitbang PIK (2010)

1. Teknologi2. Pembayara

n3. Akuntabilit

as4. Pendanaan

1. Real or additional emission ?

2. Leakage3. Permanent

or temporary ?

4. MRV ?

1. Ketidaksetaraan politik

2. Konservasi anti masyarakat

3. Hak, konflik & persyaratan yang tidak adil

4. korupsi

1. Status kawasan

2. Kapabilitas Pemda dan masy

3. Distribusi manfaat

4. Kelembagaan

TANTANGAN REDD

ELEMEN YANG PERLU DISUSUN UNTUK KEBERHASILAN REDD*)

*) Hasil diskusi dalam lokakarya FAO/ITTO dibawah UNFCC

1. Kejelasan land use, tenurial dan akses

2. Meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum

3. Reformasi institusi kehutanan, pertanian, dan sektor lain

4. Membangun dan mengimplementasikan strategi REDD

5. Menetapkan skenario referensi emisi dan sistem monitoring yang efektif

6. Meningkatkan kerangka kerja legislatif

TATA KEPEMERINTAHAN REDD (FORSYTH, 2008)

MULTI LEVEL GOVERNANCE

MULTI ACTOR

actor (actors)

skala (scales)

kepentingan (interests).

INSTITUSI BERSARANG

(NESTED INSTITUTIONS)

MODEL UNTUK MENERAPKAN MULTI LEVEL GOVERNANCE (MORLOT, 2009)

1. Core area

2. Inner periphery

3. Outer periphery

Memfasilitasi interaksi antara aktor-aktor yang berbeda

REDD Dan TATA KELOLA KAWASAN

• Kawasan hutan khususnya di luar P. Jawa cenderung menjadi “open access resources” (Kartodihardjo, 2006)

• Dari sisi implementasi REDD+, kelemahan tata kelola kawasan akan:

meningkatkan resiko kebocoran (leakage) kurang optimalnya distribusi REDD kepada stakeholders yang berhak

• KPH sebagai unit manajemen diharapkan bisa menjadi lembaga di tingkat tapak yang dapat melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari (critical bagi implementasi REDD+)

• Tantangan utama bagi pembangunan KPH ke depan:

Kelembagaan : Organisasi dan Tata Hubungan Masalah akses terbuka (tenurial kawasan) Pendanaan

Terimakasih