Mapping Kode Rekening

- 1+9 -

KODE REKENING KEWAJIBAN

KODE REKENING URAIAN KETERANGAN

1 2 3

XXX URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHXXXX ORGANISASI

XX PROGRAM XXX KEGIATAN

XXX XXXX XX XXX 2 KEWAJIBAN

XXX XXXX XX XXX 2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 01 Utang Taspen Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 01 001 Utang Taspen Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 02 Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 02 001 Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 03 Utang PPh Pusat Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 03 001 Utang PPh Pusat Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 04 Utang PPN Pusat Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 04 001 Utang PPN Pusat Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 05 Utang Taperum Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 05 001 Utang Taperum Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 1 06 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 06 001 Utang Pemotongan Iuran KORPRI Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 06 002 Iuran Wajib Pegawai Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 1 06 003 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 Utang Bunga Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 01 001 Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 02 Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 02 001 Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 03 Utang Bunga kepada BUMN/BUMD Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 03 001 Utang Bunga kepada BUMN Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 03 002 Utang Bunga kepada BUMD Cukup Jelas

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang Askes BPJS KesehatanUtang Askes BPJS Kesehatan

- 2+9 -


1 2 3

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 04 001 Utang Bunga kepada Bank Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 04 002 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 05 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 05 001 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 2 06 Utang Bunga Luar Negeri Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 2 06 001 Utang Bunga Luar Negeri Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 3 Utang Pajak Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 3 01 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 3 01 001 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Cukup Jelas


XXX XXXX XX XXX 2 1 3 03 Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 3 03 001 Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Cukup Jelas


XXX XXXX XX XXX 2 1 3 05 Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 3 05 001 Cukup Jelas


XXX XXXX XX XXX 2 1 3 07 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 3 07 001 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 01 001 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 02 Utang Dalam Negeri - Obligasi Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 02 001 Utang Dalam Negeri - Obligasi Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 03 Utang Pemerintah Pusat Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 03 001 Utang Pemerintah Pusat Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 04 Utang Pemerintah Provinsi Cukup Jelas

Utang Pemotongan Jamsostek BPJS KetenagakerjaanUtang Pemotongan Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan

Merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- 3+9 -


1 2 3XXX XXXX XX XXX 2 1 4 04 001 Utang Pemerintah Provinsi Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 05 Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 05 001 Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 06 Utang Dalam Negeri Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 06 001 Utang Dalam Negeri Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 07 Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 07 001 Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 4 08 Utang Luar Negeri Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 4 08 001 Utang Luar Negeri Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 5 Pendapatan Diterima Dimuka Mencatat uang muka yang dibayarkan oleh pihak ketiga

XXX XXXX XX XXX 2 1 5 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 5 01 001 Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 5 02 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 5 02 001 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 5 03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 5 03 001 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 1 6 Utang Jangka Pendek Lainnya

XXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 Utang Jangka Pendek Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 001 Utang Belanja Pegawai Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 002 Utang Belanja Listrik Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 003 Utang Belanja Air Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 004 Utang Belanja Telepon Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 005 Utang Pengadaan Meubelair Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 006 Utang Pengadaan Bahan Pakai Habis Kantor Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 007 Utang Pada Pihak Ketiga Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 1 6 01 008 Utang Jangka Pendek Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 Utang Dalam Negeri Utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 01 001 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 02 Utang Dalam Negeri - Obligasi Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 02 001 Utang Dalam Negeri - Obligasi Cukup Jelas

Menampung utang-utang yang tidak terklasifikasi kedalam bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja, utang pajak dan pendapatan diterima dimuka.

Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

- 4+9 -


1 2 3

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 03 Utang Pemerintah Pusat Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 03 001 Utang Pemerintah Pusat Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 04 Utang Pemerintah Provinsi Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 04 001 Utang Pemerintah Provinsi Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 05 Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 05 001 Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 1 06 Utang Dalam Negeri Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 1 06 001 Utang Dalam Negeri Lainnya Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 2 Utang Luar Negeri Utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.

XXX XXXX XX XXX 2 2 2 01 Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 2 01 001 Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Cukup Jelas

XXX XXXX XX XXX 2 2 2 02 Utang Luar Negeri Lainnya Cukup JelasXXX XXXX XX XXX 2 2 2 02 001 Utang Luar Negeri Lainnya Cukup Jelas

- 5+14 -

Usulan Kode Rekening 2015 Kode Rekening Permendagri 21

2 2

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI ORGANISASI PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN

4 PENDAPATAN DAERAH 4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 1 1 PAJAK DAERAH 4 1 1 PAJAK DAERAH

4 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor 4 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor4 1 1 01 01 A-1. Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) 4 1 1 01 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)4 1 1 01 02 A-2. Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) 4 1 1 01 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)

4 1 1 01 03 A-3. Sedan, Jeep, Station Wagon ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 01 03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)

4 1 1 01 04 B-1. Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 4 1 1 01 04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum)4 1 1 01 05 B-2. Bus, Micro Bus ( Umum ) 4 1 1 01 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)4 1 1 01 06 B-3. Bus, Micro Bus ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 01 06 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)4 1 1 01 07 C-1. Truck, Pick Up ( Pribadi ) 4 1 1 01 07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)4 1 1 01 08 C-2. Truck, Pick up ( Umum ) 4 1 1 01 08 D-1 Kendaraan Khusus (Umum)4 1 1 01 09 C-3. Truck, Pick up ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 01 09 E Sepeda Motor4 1 1 01 10 D-1. Kendaraan khusus ( Pribadi ) 4 1 1 01 10 F Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air4 1 1 01 11 D-2. Kendaraan khusus ( Umum ) 4 1 1 01 11 Dst ..............4 1 1 01 12 D-3. Kendaraan khusus ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 01 13 E-1. Sepeda Motor4 1 1 01 14 E-2. Sepeda Motor ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 01 15 Alat Berat ( Pribadi )4 1 1 01 16 Alat Berat ( Umum )4 1 1 01 17 Alat Berat ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 01 18 Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

4 1 1 02 Pajak Kendaraan di Air 4 1 1 02 Pajak Kendaraan di Air4 1 1 02 01 Pajak Kendaraan di Air 4 1 1 02 01 Pajak Kendaraan di Air

4 1 1 02 02 Dst ..............

4 1 1 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 1 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 1 1 03 01 A-1. Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi ) 4 1 1 03 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)4 1 1 03 02 A-2. Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ) 4 1 1 03 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus (umum)

4 1 1 03 03 A-3. Sedan, Jeep, Station Wagon ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 03 03 B-1 Bus, Micro Bus (pribadi)

4 1 1 03 04 B-1. Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 4 1 1 03 04 B-2 Bus, Micro Bus (umum)4 1 1 03 05 B-2. Bus, Micro Bus ( Umum ) 4 1 1 03 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (pribadi)4 1 1 03 06 B-3. Bus, Micro Bus ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 03 06 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up (umum)4 1 1 03 07 C-1. Truck, Pick Up ( Pribadi ) 4 1 1 03 07 D-1 Kendaraan Khusus (pribadi)4 1 1 03 08 C-2. Truck, Pick up ( Umum ) 4 1 1 03 08 D-1 Kendaraan Khusus (Umum)4 1 1 03 09 C-3. Truck, Pick up ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah ) 4 1 1 03 09 E Sepeda Motor

- 6+14 -


2 24 1 1 03 10 D-1. Kendaraan khusus ( Pribadi ) 4 1 1 03 10 F Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air4 1 1 03 11 D-2. Kendaraan khusus ( Umum ) 4 1 1 03 11 Dst ..............4 1 1 03 12 D-3. Kendaraan khusus ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 03 13 E-1. Sepeda Motor4 1 1 03 14 E-2. Sepeda Motor ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 03 15 Alat Berat ( Pribadi )4 1 1 03 16 Alat Berat ( Umum )4 1 1 03 17 Alat Berat ( TNI-POLRI/Pemerintah/Pemerintah Daerah )4 1 1 03 18 Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

4 1 1 04 Bea Balik Nama Kendaraan di Air 4 1 1 04 Bea Balik Nama Kendaraan di Air 1)4 1 1 04 01 Bea Balik Nama Kendaraan di Air 4 1 1 04 01 Bea Balik Nama Kendaraan di Air……1)

4 1 1 04 02 Dst........ 1)

4 1 1 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 1 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 1 1 05 01 Premium 4 1 1 05 01 Premium4 1 1 05 02 Pertamax4 1 1 05 03 Pertamax Plus4 1 1 05 04 Solar4 1 1 05 05 Gas4 1 1 05 06 Solar Dex

4 1 1 05 07 Avtur

4 1 1 06 Pajak Air Permukaan 4 1 1 06 Pajak Air Permukaan4 1 1 06 01 Pajak Air Permukaan 4 1 1 06 01 Pajak Air Permukaan

4 1 1 06 02 Dst .............. 1)

4 1 1 07 Pajak Rokok 4 1 1 07 Pajak Rokok4 1 1 07 01 Pajak Rokok 4 1 1 07 01 Pajak Rokok

4 1 2 RETRIBUSI DAERAH 4 1 2 RETRIBUSI DAERAH

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4 1 2 01 02 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 1 2 01 02 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4 1 2 01 03 Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta 4 1 2 01 03 Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pendidikan 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Pendidikan4 1 2 01 06 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 1 2 01 06 Dst ..............

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah4 1 2 02 02 Retribusi Tempat Pelelangan 4 1 2 02 02 Retribusi Tempat Pelelangan4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 4 1 2 02 03 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa4 1 2 02 04 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4 1 2 02 04 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga4 1 2 02 06 Retribusi Penyeberangan di Air 4 1 2 02 06 Retribusi Penyeberangan di Air

- 7+14 -


2 24 1 2 02 07 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 1 2 02 07 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1)4 1 2 02 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4 1 2 02 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah4 1 2 02 09 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 1 2 02 09 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 1 2 02 10 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4 1 2 02 10 Dst ..............

4 1 2 03 Retribusi Perijinan Tertentu 4 1 2 03 Retribusi Perijinan Tertentu4 1 2 03 01 Retribusi Ijin Trayek 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Trayek4 1 2 03 02 Retribusi Izin Usaha Perikanan 4 1 2 03 02 Retribusi Izin Usaha Perikanan4 1 2 03 03 Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing. 4 1 2 03 03 Dst ..............

4 1 3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 4 1 3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4 1 3 01 4 1 3 01

4 1 3 01 01 Perusahaan Daerah Air Bersih 4 1 3 01 01 Perusahaan Daerah 4 1 3 01 02 PT Bank Jatim 4 1 3 01 02 Dst...4 1 3 01 03 PT BPR Jatim4 1 3 01 04 PT PWU (Panca Wira Usaha) 4 1 3 01 05 PT JIM (Jatim Investment Management)4 1 3 01 06 PT JKU (Jatim Krida Utama)4 1 3 01 07 PT JGU (JATIM GRHA UTAMA)4 1 3 01 08 PT PJU (Petrogas Jatim Utama)4 1 3 01 09 PT JMU (Jatim Marga Utama)4 1 3 01 10 PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)4 1 3 01 11 Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank

4 1 3 02 4 1 3 02

4 1 3 02 01 PT SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut) 4 1 3 02 01 BUMN4 1 3 02 02 PT ASKRIDA 4 1 3 02 02 Dst ..............

4 1 3 02 03

4 1 3 03 4 1 3 03

4 1 3 03 01 4 1 3 03 01 Perusahaan Patungan

4 1 3 03 02 Dst ..............

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah 4 1 4 01 01 Pelepasan Hak Atas Tanah4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai 4 1 4 01 03 Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai4 1 4 01 04 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 4 1 4 01 04 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua/Roda Tiga 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat atau lebih 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN lainnya

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta



- 8+14 -


2 24 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas 4 1 4 01 07 Penjualan Drum Bekas4 1 4 01 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 4 1 4 01 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon4 1 4 01 09 Penjualan Lampu Hias Bekas 4 1 4 01 09 Penjualan Lampu Hias Bekas4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan4 1 4 01 11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas 4 1 4 01 11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas4 1 4 01 12 Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi 4 1 4 01 12 Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi4 1 4 01 13 Penjualan Hasil Pertanian 4 1 4 01 13 Penjualan Hasil Pertanian4 1 4 01 14 Penjualan Hasil Kehutanan 4 1 4 01 14 Penjualan Hasil Kehutanan4 1 4 01 15 Penjualan Hasil Perkebunan 4 1 4 01 15 Penjualan Hasil Perkebunan4 1 4 01 16 Penjualan Hasil Peternakan 4 1 4 01 16 Penjualan Hasil Peternakan4 1 4 01 17 Penjualan Hasil Perikanan 4 1 4 01 17 Penjualan Hasil Perikanan4 1 4 01 18 Penjualan Hasil Sitaan 4 1 4 01 18 Penjualan Hasil Sitaan4 1 4 01 19 Penjualan Alat Angkutan Tidak Bermotor 4 1 4 01 19 Dst ..............

4 1 4 02 Jasa Giro 4 1 4 02 Jasa Giro

4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Umum Daerah 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah

4 1 4 02 02 Jasa Giro Bendahara 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas4 1 4 02 03 Jasa Giro Dana Cadangan 4 1 4 02 03 Jasa Giro Dana Cadangan

4 1 4 02 04 Dst ..............

4 1 4 03 Pendapatan Bunga 4 1 4 03 Pendapatan Bunga

4 1 4 03 01 4 1 4 03 01 Rekening Deposito Pada Bank

4 1 4 03 02 4 1 4 03 02 Dst ..............

4 1 4 04 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah4 1 4 04 02 Kerugian Barang Daerah 4 1 4 04 02 Kerugian Barang Daerah

Dst ..............

4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah4 1 4 05 01 Penerimaan Komisi 4 1 4 05 01 Penerimaan Komisi dari ..............4 1 4 05 02 Penerimaan Potongan 4 1 4 05 02 Penerimaan Potongan dari ..............4 1 4 05 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah 4 1 4 05 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..............

4 1 4 05 04 Dst ..............

4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan4 1 4 06 01 4 1 4 06 01 Bidang Pendidikan4 1 4 06 02 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran 4 1 4 06 02 Bidang Kesehatan

4 1 4 06 03 Bidang Pekerjaan Umum

4 1 4 06 04 Bidang Perumahan Rakyat

4 1 4 06 05 Bidang Penataan Ruang

4 1 4 06 06 Bidang Perencanaan Pembangunan

4 1 4 06 07 Bidang Perhubungan

Pendapatan Bunga Rekening Deposito Rekening Deposito Pada Bank

Pendapatan Bunga Obligasi Bunga Obligasi

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan

- 9+14 -


2 2

4 1 4 06 08 Bidang Lingkungan Hidup

4 1 4 06 09 Bidang Pertanahan

4 1 4 06 10 Dst ..............

4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak

4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air 1)4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Air 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Air 1)4 1 4 07 05 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 4 1 4 07 05 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan4 1 4 07 06 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 1 4 07 06 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Rokok 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Rokok

4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum4 1 4 08 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 4 1 4 08 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

4 1 4 08 04 Dst .............. 1)

4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 4 1 4 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame 4 1 4 09 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman 4 1 4 09 03 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman4 1 4 09 04 Lain-Lain Hasil Eksekusi Jaminan atas Kegiatan 4 1 4 09 04 Dst ..............

4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian4 1 4 10 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 4 1 4 10 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

4 1 4 10 02 4 1 4 10 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan

4 1 4 10 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 1 4 10 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4 1 4 10 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 1 4 10 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

4 1 4 10 05 4 1 4 10 05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka

4 1 4 10 06 4 1 4 10 06 Dst ..............4 1 4 10 07 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pengeluaran Pembiayaan

4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 1 4 11 01 Fasilitas Sosial 4 1 4 11 01 Fasilitas Sosial

4 1 4 11 02 Fasilitas Umum 4 1 4 11 02 Fasilitas Umum

4 1 4 11 03 Dst ..............

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Iuran Jaminan Kesehatan

Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka

Lain-Lain Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja

- 10+14 -


2 2

4 1 4 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan4 1 4 12 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk 4 1 4 12 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk4 1 4 12 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan4 1 4 12 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 4 1 4 12 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas4 1 4 12 04 Lain-Lain Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4 1 4 12 04 Dst ..............

4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan4 1 4 13 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III 4 1 4 13 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III4 1 4 13 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 4 1 4 13 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas4 1 4 13 03 Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah 4 1 4 13 03 Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah

4 1 4 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 4 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir4 1 4 14 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4 1 4 14 01 Dari Kelompok Masyarakat.............

4 1 4 14 02 Dst ..............

4 1 4 15 Pendapatan Sewa4 1 4 15 01 Pendapatan Sewa Tanah4 1 4 15 02 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin4 1 4 15 03 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan4 1 4 15 04 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

4 1 4 15 05

4 1 4 16 Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa4 1 4 16 01 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Tanah

4 1 4 16 02 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin

4 1 4 16 03

4 1 4 16 04

4 1 4 16 05

4 1 4 17 Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor

4 1 4 17 01 Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor

4 1 4 18 Pengolahan/Pembuangan Limbah 4 1 4 18 01 Pengolahan/Pembuangan Limbah Cair4 1 4 18 02 Pengolahan/Pembuangan Limbah Padat4 1 4 18 03 Pengolahan/Pembuangan Limbah Gas

4 1 4 19 Pendapatan BLUD4 1 4 19 01 Jasa Layanan BLUD4 1 4 19 02 Hibah

Lain-Lain Pendapatan Sewa Pendapatan Sewa Barang Kepustakaan, Olahraga, Hewan, Tanaman, Kesenian dan Kebudayaan

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

Pendapatan Denda Atas Sewa Barang Kepustakaan, Olahraga, Hewan, Tanaman, Kesenian dan Kebudayaan

- 11+14 -


2 24 1 4 19 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain4 1 4 19 04 APBD4 1 4 19 05 APBN

4 1 4 19 04

4 1 4 19 05

4 1 4 19 064 1 4 19 07

4 1 4 19 08

4 1 4 19 09

4 1 4 19 10

4 1 4 19 11

4 1 4 19 12

4 1 4 19 13

4 1 4 20 Penerimaan Lain-Lain

4 1 4 20 01

4 1 4 20 024 1 4 20 03 Pendapatan Atas Biaya Penggantian Kartu Pajak4 1 4 20 04 Lain-lain Penerimaan Daerah

4 2 DANA PERIMBANGAN 4 2 DANA PERIMBANGAN

4 2 1 DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 4 2 1 DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) 4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

4 2 1 01 02 4 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1)

4 2 1 01 03 Lain-Lain Bagi Hasil dari Pajak 4 2 1 01 03

4 2 1 01 04 Dst ..............

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) 4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan4 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 4 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi4 2 1 02 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 4 2 1 02 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)4 2 1 02 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4 2 1 02 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Hasil Penjualan Kekayaan Aset BLUD yang Tidak Dipisahkan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Aset BLUD

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Jasa Giro BLUDLain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Pendapatan Bunga BLUDLain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Keuntungan BLUD atas Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Hasil Investasi BLUD

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah atas Pengembalian belanja BLUD

Pendapatan Atas kerjasama dengan pihak ketiga Kabupaten/Kota

Pendapatan Atas kerjasama dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib PajakOrang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

- 12+14 -


2 24 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 4 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi4 2 1 02 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 4 2 1 02 11 Dst ..............4 2 1 02 12 Pemberian Hak Atas Tanah Negara

4 2 1 03 Bagi Hasil Cukai Tembakau 4 2 1 03 Bagi Hasil Cukai Tembakau4 2 1 03 01 Bagi Hasil Cukai Tembakau 4 2 1 03 01 Bagi Hasil Cukai Tembakau

4 2 2 DANA ALOKASI UMUM 4 2 2 DANA ALOKASI UMUM

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum

4 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 4 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 1 PENDAPATAN HIBAH 4 3 1 PENDAPATAN HIBAH

4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 4 3 1 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari WISMP 4 3 1 01 01 Pemerintah4 3 1 01 02 Lain-Lain Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 02 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya4 3 1 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 02 01 Pemerintah Daerah ..............

4 3 1 02 02 Dst ..............

4 3 1 03 4 3 1 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

4 3 1 03 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 4 3 1 03 01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ..............4 3 1 03 02 4 3 1 03 02 Dst ..............4 3 1 03 034 3 1 03 044 3 1 03 05

4 3 1 04 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan4 3 1 04 01 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 4 3 1 04 01 Kelompok Masyarakat/Perorangan

4 3 1 04 02 Dst ..............

4 3 1 05 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri 4 3 1 05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri4 3 1 05 001 Pendapatan Hibah dari Bilateral 4 3 1 05 001 Pendapatan Hibah Dari Bilateral4 3 1 05 002 Pendapatan Hibah dari Multilateral4 3 1 05 003 Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga dari Perum PerhutaniPendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga dari Jasa RaharjaPendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga dari PelindoLain-Lain Sumbangan Pihak Ketiga Pendapatan Hibah

- 13+14 -


2 2

4 3 2 DANA DARURAT 4 3 2 DANA DARURAT

4 3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 4 3 2 01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam 4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam4 3 2 01 02 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Sosial 4 3 2 01 02 Dst ..............

4 3 3 4 3 3

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi4 3 3 01 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4 3 3 01 01 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi …..

Dst ……….

4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 4 3 3 02 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ……

4 3 3 02 02 Dst ..............

4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 4 3 3 03 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota …..

4 3 3 03 02 Dst ..............

4 3 4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 4 3 4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 Dana Penyesuaian4 3 4 01 01 Dana Tunjangan Profesi Guru 4 3 4 01 01 Dana Penyesuaian ……4 3 4 01 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru 4 3 4 01 02 Dst ..............4 3 4 01 03 Dana Insentif Daerah4 3 4 01 04 Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah4 3 4 01 05 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)

4 3 4 01 06 Lain-Lain Dana Penyesuaian

4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 Dana Otonomi Khusus

4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus 4 3 4 02 01 Dana Otonomi Khusus ……

4 3 4 02 02 Dst ..............

4 3 4 03 Dana Pengembalian4 3 4 03 01 Dana Pengembalian BOS dari Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4 3 5 4 3 5

4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi ..............

4 3 5 01 02 Dst ..............

4 3 5 02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 4 3 5 02 Bantuan Keuangan dari Kabupaten

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- 14+14 -


2 24 3 5 02 01 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 4 3 5 02 01 Bantuan Keuangan dari Kabupaten

4 3 5 02 02 Dst ..............

4 3 5 03 Bantuan Keuangan dari Kota 4 3 5 03 Bantuan Keuangan dari Kota4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan dari Kota 4 3 5 03 01 Bantuan Keuangan dari Kota

4 3 5 03 02 Dst ..............

4 3 6 DANA URUSAN BERSAMA4 3 6 01 Dana Urusan Bersama4 3 6 01 01 Dana Urusan Bersama

- 15 -

KODE REKENING USULAN KODE REKENING 2015

2 3

5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 BELANJA PEGAWAI

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 1 1 01 001 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 002 Tunjangan Keluarga5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 003 Tunjangan Jabatan 1)5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 004 Tunjangan Fungsional5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 5 1 1 01 005 Tunjangan Fungsional Umum5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 5 1 1 01 006 Tunjangan Beras 1)5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 007 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 5 1 1 01 008 Pembulatan Gaji

5 1 1 01 09 Iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) 5 1 1 01 009 Iuran Asuransi Kesehatan

5 1 1 01 10 Uang Paket 5 1 1 01 010 Uang Paket 2)5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 5 1 1 01 011 Tunjangan Badan Musyawarah 2)5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 5 1 1 01 012 Tunjangan Komisi 2)5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 5 1 1 01 013 Tunjangan Badan Anggaran 2)5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 5 1 1 01 014 Tunjangan Badan Kehormatan 2)5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 5 1 1 01 015 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 5 1 1 01 016 Tunjangan Perumahan 2)5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas 5 1 1 01 017 Uang Duka Wafat/Tewas 1)5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 5 1 1 01 018 Uang Jasa Pengabdian 2)

5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 1 1 01 019 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5 1 1 01 20 Tunjangan Badan Legislasi Daerah 5 1 1 01 020 Tunjangan Kesehatan DPRD

KODE REKENING

URAIAN KODE REKENING PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

L34

Cek di PP Nomor 24 Tahun 2009

- 16 -


2 3

KODE REKENING


5 1 1 01 021 Dst ..............

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5 1 1 02 001 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

a) Tambahan penghasilan fungsi SKPKD/PPKD

b) Tambahan Penghasilan fungsi sinkronisasi

c) Tambahan Penghasilan bagi Petugas Lapangan

5 1 1 02 02 5 1 1 02 002

5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5 1 1 02 003

5 1 1 02 04 5 1 1 02 004

a)Tambahan penghasilan fungsi binwasdalb)Tambahan penghasilan fungsi hukum

5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 1 1 02 005 Dst ...................

d) Tambahan penghasilan yang memiliki keahlian bagi Staf Ahli

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

a) Tambahan penghasilan sebagai penyesuaian taraf/kelayakan hidup

b) Tambahan penghasilan sebagai kompensasi kesulitan transportasi

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

Tambahan penghasilan fungsi atas resiko bagi petugas/perawat kesehatan atau fungsi perawatan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

c)Tambahan penghasilan fungsi koordinasi lintas sektor/instansi/SKPD/Kab dan/atau Kota

L47

agr01: Cek Pergub TPP

- 17 -


2 3

KODE REKENING


5 1 1 02 06

a) Uang Makan

5 1 1 02 07 Tambahan Penghasilan Guru

5 1 1 03 5 1 1 03

5 1 1 03 01 5 1 1 03 001

5 1 1 03 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 5 1 1 03 002 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH5 1 1 03 003 Dst ...............

5 1 1 04

5 1 1 04 001

5 1 1 04 Biaya Pemungutan Pajak5 1 1 04 001 Biaya Pemungutan PBB5 1 1 04 002 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 7)5 1 1 04 003 Dst ...............

a)Tambahan penghasilan dalam rangka penghargaan prestasi kerja

b) Tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan produktifitas kerja

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

b) Tambahan penghasilan untuk kesejahteraan umum

c) Tambahan penghasilan untuk kesejahteraan khusus

Biaya Penunjang Operasional Anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD


Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD


- 18 -


2 3

KODE REKENING


5 1 1 5 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5 1 1 001 5 1 1 05 001 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5 1 1 5 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 1 1 001 5 1 1 06 001 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5 1 2 BELANJA BUNGA 5 1 2 BELANJA BUNGA

5 1 2 01 5 1 2 01 Bunga Utang Pinjaman

5 1 2 01 01 5 1 2 01 001 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5 1 2 01 02 5 1 2 01 002

5 1 2 01 03 5 1 2 01 003

5 1 2 01 04 5 1 2 01 004

5 1 2 01 05 5 1 2 01 005 Dst…………………………………

5 1 2 01 06

5 1 2 02 5 1 2 02 Bunga Utang Obligasi5 1 2 02 01 5 1 2 02 001 Bunga Utang Obligasi ………

5 1 2 02 002 Dst…………………………………

5 1 2 03 Dst…………………………………

5 1 3 BELANJA SUBSIDI 5 1 3 BELANJA SUBSIDI

05 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

05 04 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

06 05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Bunga dan Denda Utang Pinjaman

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman kepada BUMN/BUMD

Bunga Utang dan Denda Utang Pinjaman Dalam Negeri

Bunga Utang dan Denda ObligasiBunga Utang dan Denda Obligasi

- 19 -


2 3

KODE REKENING


5 1 3 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 5 1 3 01

5 1 3 01 01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan 5 1 3 01 001 Belanja Subsidi kepada Perusahaan ….5 1 3 01 02 Belanja Subsidi kepada Lembaga 5 1 3 01 002 Belanja Subsidi kepada Lembaga ….

5 1 3 01 003 Dst…………………………………

5 1 3 02 Dst…………………………………

5 1 4 BELANJA HIBAH 5 1 4 BELANJA HIBAH

5 1 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 4 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat5 1 4 01 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5 1 4 01 001 Pemerintah Pusat5 1 4 01 02 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal

5 1 4 02 5 1 4 02

5 1 4 02 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi 5 1 4 02 001 Pemerintah Provinsi ……….

5 1 4 02 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 5 1 4 02 002 Pemerintah Kabupaten/Kota ..........

5 1 4 02 003 Dst…………………………………

5 1 4 03 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa 5 1 4 03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa5 1 4 03 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa 5 1 4 03 001 Pemerintahan Desa ….......

5 1 4 03 002 Dst…………………………………

5 1 4 04 5 1 4 04

5 1 4 04 01 5 1 4 04 001 Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN …...........

5 1 4 04 02 Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah 5 1 4 04 002 Dst…………………………………...............

Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3)

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4)

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN

L118

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2012

- 20 -


2 3

KODE REKENING


5 1 4 04 03 Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

5 1 4 05 5 1 4 05

5 1 4 05 01 Badan/Lembaga Organisasi 5 1 4 01 01 Badan/Lembaga Organisasi

5 1 4 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 5 1 4 06

5 1 4 06 01 Kelompok Masyarakat 5 1 4 06 01 Kelompok Masyarakat

5 1 4 05 002 Dst…………………………………...............

5 1 4 07 5 1 4 07 Belanja Hibah Dana BOS

5 1 4 07 01 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar 5 1 4 07 01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta

5 1 4 07 02 Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta

5 1 4 07 03 Dst…………………………………...............

5 1 4 08 Dst…………………………………

5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

5 1 5 01 5 1 5 01

5 1 5 01 01 5 1 5 01 001

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan/kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan



Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....

L126

Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2011, rincian objek hanya sampai Belanja Hibah Kode rekening akan disesuaikan dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, KPPKD dan rincian-rincian obyek calon penerima akan dikodifikasikan dalam sistem.

L133

Berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2011. Rincian objek harus per Kab/Kota

R133


L134

Berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2011.

R134


R135


- 21 -


2 3

KODE REKENING


5 1 5 02 5 1 5 02

5 1 5 02 01 5 1 5 02 001

5 1 5 02 002 Dst…………………………………

5 1 5 03 5 1 5 03

5 1 5 03 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 5 1 5 03 001 Belanja Bantuan Sosial kepada ……………………

5 1 5 03 002 Dst…………………………………

5 1 5 04 Belanja Bantuan Partai Politik 7)

5 1 5 04 001 Belanja Bantuan Partai Politik 7)5 1 5 04 002 Dst................................ 7)

5 1 5 05 Dst ………………………….

5 1 6 5 1 6

5 1 6 01 5 1 6 01

5 1 6 01 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi 5 1 6 01 001

5 1 6 01 002 Dst…………………………………

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat .................

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...

- 22 -


2 3

KODE REKENING


5 1 6 02 5 1 6 02

5 1 6 02 01 5 1 6 02 001

5 1 6 02 002 Dst…………………………………

5 1 6 03 5 1 6 03

5 1 6 03 01 5 1 6 03 001

5 1 6 03 002 Dst…………………………………

5 1 6 04 5 1 6 04

5 1 6 04 01 5 1 6 04 001

5 1 6 04 002 Dst…………………………………

5 1 6 05 5 1 6 05

5 1 6 05 01 5 1 6 05 001

5 1 6 05 002 Dst…………………………………

5 1 6 06 5 1 6 06 Dst …………………………….

5 1 6 06 01

5 1 6 07

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota



Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota …

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa



Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa …

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ….


Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa


Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ….



Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 23 -


2 3

KODE REKENING


5 1 6 07 01

5 1 7 5 1 7

5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

5 1 7 01 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 5 1 7 01 001 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …...

5 1 7 01 002 Dst…………………………………

5 1 7 02 5 1 7 02

5 1 7 02 01 5 1 7 02 001

5 1 7 02 02 5 1 7 02 002 Dst…………………………………

5 1 7 02 03

5 1 7 02 04

5 1 7 02 05

5 1 7 02 06

5 1 7 02 07

5 1 7 02 08 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Blitar

Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Madiun

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …...

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Magetan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pacitan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Ponorogo

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Ngawi

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Trenggalek

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Tulungagung

- 24 -


2 3

KODE REKENING


5 1 7 02 09

5 1 7 02 10

5 1 7 02 11

5 1 7 02 12

5 1 7 02 13 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kediri

5 1 7 02 14

5 1 7 02 15

5 1 7 02 16

5 1 7 02 17

5 1 7 02 18

5 1 7 02 19

5 1 7 02 20

5 1 7 02 21

5 1 7 02 22

5 1 7 02 23

5 1 7 02 24

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Nganjuk

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bojonegoro

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Tuban

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Mojokerto

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jombang

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Lamongan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Malang

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pasuruan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Probolinggo

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Lumajang

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Jember

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bondowoso

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Situbondo

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Banyuwangi

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sidoarjo

- 25 -


2 3

KODE REKENING


5 1 7 02 25

5 1 7 02 26

5 1 7 02 27

5 1 7 02 28

5 1 7 02 29

5 1 7 02 30 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Madiun5 1 7 02 31 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Blitar

5 1 7 02 32 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Mojokerto

5 1 7 02 33 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kediri5 1 7 02 34 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Malang5 1 7 02 35 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Batu

5 1 7 02 36 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pasuruan

5 1 7 02 37 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Probolinggo

5 1 7 02 38 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Surabaya

5 1 7 5 1 7 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5 1 7 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5 1 7 03 001 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ……

5 1 7 03 002 Dst…………………………………

5 1 7 04 5 1 7 04

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gresik

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bangkalan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sampang

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pamekasan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumenep

0203

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

0203

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya

- 26 -


2 3

KODE REKENING


5 1 7 04 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Lainnya 5 1 7 04 001 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...

5 1 7 04 02 5 1 7 04 002

5 1 7 04 03 5 1 7 04 003

5 1 7 04 004 Dst…………………………………

5 1 7 05 5 1 7 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik

5 1 7 05 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5 1 7 05 001 Belanja Bantuan kepada Partai Politik ................

5 1 7 05 002 Dst....................................

5 1 7 06 Dst....................................

5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA

5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga5 1 8 01 01 Belanja Tidak Terduga 5 1 8 01 001 Belanja Tidak Terduga

5 1 8 02 Dst ………………………….

5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01 5 2 1 01 Honorarium PNS5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 2 1 01 02 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5 2 1 01 03 5 2 1 01 003 Dst…………………………………

5 2 1 01 04 Upah Harian Tenaga Kasar

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Honorarium PNS/non PNS

Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS

L263

Diusulkan untuk dipindah ke Belanja Barang dan Jasa

- 27 -


2 3

KODE REKENING


5 2 1 01 05 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD5 2 1 01 06 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD5 2 1 01 04 Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 01 Honorarium Kegiatan Non PNS 5 2 1 02 001 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 2 1 02 03 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD 5 2 1 02 002 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap5 2 1 02 04 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD5 2 1 02 05 Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS

5 2 1 03 Uang Lembur 5 2 1 03 Uang Lembur5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS5 2 1 03 02 Uang Lembur Non PNS 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS

5 2 1 03 003 Dst ……………………….

5 2 1 04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 6)5 2 1 04 001 Honorarium Pengelolaan Dana BOS

5 2 1 05

5 2 1 05 001 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga5 2 1 05 002 Uang untuk diberikan kepada masyarakat5 2 1 05 003 Dst ……………………….

5 2 1 06 Dst …………………………

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 001 Belanja alat tulis kantor5 2 2 01 02 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 2 2 01 002 Belanja dokumen/administrasi tender

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

L269

agr01:Pada kolom keterangan ditambahkan untuk pembantu pelaksanaan administrasi keuangan, operator pengelola barang daerah, dan operator sistem informasi.

- 28 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 01 03 5 2 2 01 003 Dst…………………………………

5 2 2 01 04

5 2 2 01 05

5 2 2 01 06 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis5 2 2 01 07 Belanja Cenderamata/ Souvenir

5 2 2 01 08

5 2 2 01 09

5 2 2 01 10 Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis

5 2 2 01 11

5 2 2 01 12

5 2 2 01 13

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 2 2 02 001 Belanja bahan baku bangunan5 2 2 02 02 Belanja Bahan Baku Industri 5 2 2 02 002 Belanja bahan/bibit tanaman5 2 2 02 03 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 5 2 2 02 003 Dst…………………………………5 2 2 02 04 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak5 2 2 02 05 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan5 2 2 02 06 Belanja Bahan Kimia5 2 2 02 07 Belanja Barang Praktek dan Percontohan

5 2 2 02 08

5 2 2 03 Belanja Jasa 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis

Belanja Hibah Barang/jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak ketiga

Belanja Bansos Barang/jasaYang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

- 29 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 5 2 2 03 001 Belanja telepon5 2 2 03 02 Belanja Air 5 2 2 03 002 Belanja air5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5 2 2 03 003 Dst…………………………………5 2 2 03 04 Belanja Surat Kabar/Majalah5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia5 2 2 03 06 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos5 2 2 03 07 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi5 2 2 03 08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan5 2 2 03 08 Biaya Pembelian Buku Cek5 2 2 03 09 Biaya Pengelolaan Dana Bergulir

5 2 2 03 10

5 2 2 03 11

5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi

5 2 2 03 13

5 2 2 03 11

5 2 2 03 12 Belanja Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah

5 2 2 03 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

5 2 2 03 14

5 2 2 03 15 Belanja Jasa Outsourcing

5 2 2 03 16

5 2 2 03 Belanja atas Kerjasama dengan Pihak Ketiga5 2 2 03 18 Belanja Hadiah5 2 2 03 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pengamanan5 2 2 03 20 Belanja Bina Kerja dan Lingkungan

Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum

Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi

Belanja Jasa Pemeriksaaan Pasien Pada Rumah Sakit Rujukan/Dokter Eksternal

Belanja Jasa Penguburan Jenazah dan Pemulangan Pasien Tidak Mampu

L324

Diusulkan untuk dirinci sampai satuan terkecil berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri

L330

Diusulkan untuk dibuatkan obyek baru karena pihak ketiga/masyarakat tidak memberikan jasa.

L332


L333

agr01:

L334

Belanja jasa yang digunakan untuk pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter eksternal BLUD tersebut pada Rumah Sakit rujukan

L337


L342

Diusulkan untuk menjadi Belanja Iuran Kebersihan dan Keamanan RT RW

- 30 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 03 21 Belanja Iuran Keanggotaan5 2 2 03 22 Belanja Jasa Laundry 5 2 2 03 23 Jasa Pelayanan Rumah Sakit5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

5 2 2 03 24

5 2 2 03 25 Biaya Pengganti Hewan atau Tanaman5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli5 2 2 03 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar5 2 2 03 29 Belanja Cleaning Service

5 2 2 04 2 2 04 Belanja Premi Asuransi

5 2 2 04 01 2 2 04 001 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

5 2 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2 2 04 002 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5 2 2 04 03 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan 2 2 04 003 Dst…………………………………

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 2 2 05 001 Belanja Jasa Service

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 2 2 05 03 Dst………………………………… 2 2 05 003 Dst…………………………………

5 2 2 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 01 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 001 Belanja cetak

5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

5 2 2 06 003 Dst…………………………………

Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan Event Organizer

Belanja Premi, Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan

Belanja Iuran Asuransi Kesehatan Kesehatan kepada BPJS

0506

0506

L345


L347


L351

Diusulkan untuk dipindah ke Belanja Barang dan Jasa

L355

Diperuntukkan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD dan Tenaga Kontrak/PTT.

L357

Bagi yang memiliki Risiko tinggi

- 31 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 07 5 2 2 07

5 2 2 07 01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 5 2 2 07 001 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 5 2 2 07 002 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat5 2 2 07 03 Belanja Sewa Tanah 5 2 2 07 003 Dst…………………………………

5 2 2 07 04 Belanja Sewa Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 2 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 001 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat5 2 2 08 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5 2 2 08 002 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

5 2 2 08 003 Dst…………………………………

5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat 5 2 2 09 Belanja Sewa Alat Berat

5 2 2 09 01 Belanja Sewa Alat Berat 5 2 2 09 001 Belanja sewa Eskavator

5 2 2 09 02 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5 2 2 09 002 Belanja sewa Buldoser

5 2 2 09 003 Dst…………………………………

5 2 2 10 5 2 2 10

5 2 2 10 01 Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 001 Belanja sewa meja kursi

5 2 2 10 02 Belanja sewa komputer dan printer 5 2 2 10 002 Belanja sewa komputer dan printer

5 2 2 10 03 5 2 2 10 003 Dst…………………………………

5 2 2 10 04 Belanja Sewa Barang Keolahragaan5 2 2 10 05 Belanja Sewa Hewan5 2 2 10 06 Belanja Sewa Tanaman Hutan

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

L381

Contoh : Eskavator, Buldoser dll

- 32 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 5 2 2 11 001 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman tamu 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

5 2 2 11 03 5 2 2 11 003 Dst…………………………………

5 2 2 11 04 Belanja bahan makanan/sembako

5 2 2 12 Belanja Pakaian dan Atributnya 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5 2 2 12 01 Belanja Pakaian Dinas Harian 5 2 2 12 001 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 2 2 12 002 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 2 2 12 03 Belanja Pakaian Khusus 5 2 2 12 003 Dst…………………………………

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 2 2 13 001 Belanja pakaian kerja lapangan

5 2 2 13 002 Dst…………………………………

5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu 5 2 2 14

5 2 2 14 01 Belanja Pakaian KORPRI 5 2 2 14 001 Belanja pakaian KORPRI5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 5 2 2 14 002 Belanja pakaian adat daerah

5 2 2 14 003 Dst…………………………………

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 002 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5 2 2 15 03 Belanja Bantuan Transport dan/atau Uang Saku 5 2 2 15 003 Dst…………………………………

5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 5 2 2 16 001 Belanja beasiswa tugas belajar D3

5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 5 2 2 16 002 Belanja beasiswa tugas belajar S15 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 5 2 2 16 003 Dst ……………………….

Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

L397

Diusulkan untuk dihapus

- 33 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 16 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

5 2 2 16 05 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi

5 2 2 16 06 Belanja Pendidikan Dasar dan Menengah

5 2 2 17 5 2 2 17

5 2 2 17 01 5 2 2 17 001 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi 5 2 2 17 002 Belanja sosialisasi5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis 5 2 2 17 003 Dst…………………………………

5 2 2 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 5 2 2 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas

5 2 2 18 01 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah 5 2 2 18 001 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah

5 2 2 18 02 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah 5 2 2 18 002 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah

5 2 2 19 Belanja Pemulangan Pegawai 5 2 2 19 Belanja Pemulangan Pegawai

5 2 2 19 01 5 2 2 19 001

5 2 2 19 002

5 2 2 19 003 Dst…………………………………

5 2 2 20 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan5 2 2 20 01 5 2 2 20 001 Belanja Pemeliharan Jalan

5 2 2 20 02 5 2 2 20 002 Belanja Pemeliharan Jembatan

5 2 2 20 03 5 2 2 20 003 Dst…………………………………

5 2 2 20 04

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah

Belanja Pemeliharaan RinganBelanja Pemeliharaan Ringan Tanah

Belanja Pemeliharaan Ringan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Ringan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Ringan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

L440

Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi/menambah nilai aset Disinkronisasi dengan Peraturan Gubernur Aset

- 34 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 20 05

5 2 2 20 06

5 2 2 15 Belanja Pemeliharaan Berat5 2 2 15 01 Belanja Pemeliharaan Berat Tanah

5 2 2 15 02 Belanja Pemeliharaan Berat Peralatan dan Mesin

5 2 2 15 03 Belanja Pemeliharaan Berat Gedung dan Bangunan

5 2 2 15 04

5 2 2 15 05

5 2 2 15 06 Belanja Pemeliharaan Berat Aset Tidak Berwujud

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi5 2 2 21 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 2 2 21 001 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) 5 2 2 21 002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 5 2 2 21 003 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

5 2 2 21 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 2 2 21 004 Dst…………………………………

5 2 2 21 05

5 2 2 21 06 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Hukum5 2 2 21 07 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal5 2 2 21 08 Belanja Jasa Konsultansi Rekayasa (Engineering)5 2 2 21 09 Belanja Jasa Konsultansi Perancangan (Design)

Belanja Pemeliharaan Ringan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman

Belanja Pemeliharaan Ringan Aset Tidak Berwujud

Belanja Pemeliharaan Berat Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

Belanja Pemeliharaan Berat Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

L458

Bukan untuk konsultan Perencanaan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung

L459

Bukan untuk konsultan Pengawasan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung

- 35 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 22 Belanja Kesehatan Masyarakat5 2 2 22 01 Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 5 2 2 22 Belanja Barang Dana BOS 6)5 2 2 22 02 Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5 2 2 22 001 Belanja Barang Dana BOS

5 2 2 23

5 2 2 23 01

5 2 2 24 Belanja Hibah Barang/Jasa

5 2 2 24 01

5 2 2 25 Belanja Bantuan Sosial Barang

5 2 2 25 01

5 2 2 26 5 2 2 23

5 2 2 26 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 5 2 2 23 001

5 2 2 26 02 5 2 2 23 002

5 2 2 27 Belanja Penanggulangan Bencana 5 2 2 24

5 2 2 27 01 Belanja Penanganan Bencana 5 2 2 24 001

5 2 2 27 02 Belanja Rehabilitasi Pasca Bencana 5 2 2 24 002

Hadiah Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan

Hadiah Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan

Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat


Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga


Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat

Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga

L471

agr01: Penjelasan digunakan untuk perlom baan

L472

agr01: Penjelasan digunakan untuk perlom baan

- 36 -


2 3

KODE REKENING


5 2 2 25 Dst ………………………….

5 2 3 BELANJA MODAL 5 2 3 BELANJA MODAL5 2 3 01 Belanja Modal Tanah 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah5 2 3 01 01 Belanja Modal Tanah 5 2 3 01 001 Belanja modal pengadaan tanah kantor

5 2 3 01 002

5 2 3 01 003 Dst ....................................

5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat5 2 3 02 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 5 2 3 02 001 Belanja modal pengadaan traktor

5 2 3 02 002 Belanja modal pengadaan buldozer

5 2 3 02 003 Dst .....................................

5 2 3 03 5 2 3 03

5 2 3 03 01 5 2 3 03 001

5 2 3 03 002

5 2 3 03 003 Dst…………………………………

5 2 3 04 5 2 3 04

5 2 3 04 01 5 2 3 04 001 Belanja modal pengadaan gerobak

5 2 3 04 002

5 2 3 04 003 Dst…………………………………

Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor



Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong

L490

Penempatan Kode Rekening disesuaikan dengan Kinerja

- 37 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 05 5 2 3 05

5 2 3 05 01 5 2 3 05 001 Belanja modal pengadaan kapal motor

5 2 3 05 002 Belanja modal pengadaan kapal feri5 2 3 05 003 Dst…………………………………

5 2 3 06 5 2 3 06

5 2 3 06 01 5 2 3 06 001 Belanja modal pengadaan perahu layar

5 2 3 06 002 Belanja modal pengadaan perahu sampan5 2 3 06 003 Dst…………………………………

5 2 3 07 5 2 3 07

5 2 3 07 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 5 2 3 07 001 Belanja modal pengadaan pesawat kargo

5 2 3 07 002 Belanja modal pengadaan pesawat penumpang

5 2 3 07 003 Dst…………………………………

5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 5 2 3 085 2 3 08 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 5 2 3 08 001 Belanja modal pengadaan mesin las

5 2 3 08 002 Belanja modal pengadaan mesin bubut5 2 3 08 003 Dst…………………………………

5 2 3 09 5 2 3 09

5 2 3 09 01 5 2 3 09 001

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan



Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian

L532

Termasuk Alat-alat Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, Ketahanan Pangan

- 38 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 09 002 Belanja modal pengadaan alat pengering gabah

5 2 3 09 003 Dst…………………………………

5 2 3 10 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5 2 3 10 01 5 2 3 10 001 Belanja modal pengadaan mesin tik

5 2 3 10 002 Belanja modal pengadaan mesin hitung5 2 3 10 003 Dst…………………………………

5 2 3 11

5 2 3 11 001 Belanja modal pengadaan meja gambar5 2 3 11 002 Belanja modal pengadaan almari5 2 3 11 003 Dst…………………………………

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 2 3 12 001

5 2 3 12 002 Belanja modal pengadaan komputer/PC5 2 3 12 003 Dst…………………………………

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair5 2 3 13 001 Belanja modal pengadaan meja kerja5 2 3 13 002 Belanja modal pengadaan meja rapat5 2 3 13 003 Dst…………………………………

5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur5 2 3 14 001 Belanja modal pengadaan tabung gas5 2 3 14 002 Belanja modal pengadaan kompor gas5 2 3 14 003 Dst…………………………………

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

L542

Keterangan: Berdasarkan Kinerja

L547

Termasuk Laptop, kelengkapannya dan Peralatan pendukung. Selain penyediaan jaringan

- 39 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 11 5 2 3 15

5 2 3 11 01 5 2 3 15 001 Belanja modal pengadaan lampu hias

5 2 3 15 002 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja5 2 3 15 003 Dst…………………………………

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5 2 3 16 001 Belanja modal pengadaan kamera

5 2 3 16 002 Belanja modal pengadaan handycam5 2 3 16 003 Dst…………………………………

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 17

5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5 2 3 17 001 Belanja modal pengadaan telepon5 2 3 17 002 Belanja modal pengadaan faximili5 2 3 17 003 Dst…………………………………

5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur5 2 3 14 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 5 2 3 18 001 Belanja modal pengadaan timbangan

5 2 3 18 002 Belanja modal pengadaan teodolite5 2 3 18 003 Dst…………………………………

5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19

5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 001

5 2 3 19 002

5 2 3 19 003 Dst…………………………………

5 2 3 16 5 2 3 20

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga



Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

- 40 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5 2 3 20 001

5 2 3 20 002

5 2 3 20 003 Dst…………………………………

5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan5 2 3 17 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5 2 3 21 001 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

5 2 3 21 002

5 2 3 21 003 Dst…………………………………

5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5 2 3 22

5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5 2 3 22 001

5 2 3 22 002

5 2 3 22 003 Dst…………………………………

5 2 3 19 5 2 3 23

5 2 3 19 01 5 2 3 23 001 Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan

5 2 3 19 02 5 2 3 23 002 Belanja modal pengadaan konstruksi waduk

5 2 3 23 003 Dst…………………………………

5 2 3 20 5 2 3 24

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Limbah

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota


L592

Termasuk konstruksi Fly over

L597

Termasuk Jembatan Gantung

- 41 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 20 01 5 2 3 24 001 Belanja modal pengadaan lampu hias jalan

5 2 3 24 002 Belanja modal pengadaan lampu hias taman5 2 3 24 003 Dst…………………………………

5 2 3 21 5 2 3 25

5 2 3 21 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 5 2 3 25 001 Belanja modal pengadaan instalasi listrik5 2 3 21 02 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 5 2 3 25 002 Belanja modal pengadaan instalasi telepon5 2 3 21 03 Belanja modal pengadaan instalasi gas 5 2 3 25 003 Dst…………………………………

5 2 3 22 5 2 3 26

5 2 3 22 01 5 2 3 26 001

5 2 3 22 02 5 2 3 26 002

5 2 3 22 03 5 2 3 26 003 Dst…………………………………

5 2 3 22 04

5 2 3 22 05

5 2 3 22 06

5 2 3 22 07

5 2 3 22 08

5 2 3 22 09


Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian rumah jabatan

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian menara

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan bersejarah/Monumen

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tugu peringatan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gudang Penyimpanan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian tugu titik kontrol dan rambu-rambu

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung dan Bangunan Khusus Dermaga/Pelabuhan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Terminal Angkutan Darat

- 42 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 22 10

5 2 3 22 11

5 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5 2 3 27

5 2 3 23 01 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5 2 3 27 001 Belanja modal pengadaan buku matematika

5 2 3 27 002 Belanja modal pengadaan buku fisika

5 2 3 27 003 Dst…………………………………

5 2 3 24 5 2 3 28

5 2 3 24 01 5 2 3 28 001 Belanja modal pengadaan lukisan/foto

5 2 3 28 002 Belanja modal pengadaan patung5 2 3 28 003 Dst…………………………………

5 2 3 25 5 2 3 29

5 2 3 25 01 5 2 3 29 001

5 2 3 29 002 Belanja modal pengadaan ternak5 2 3 29 003 Dst…………………………………

5 2 3 26 5 2 3 30

5 2 3 26 01 5 2 3 30 001 Belanja modal pengadaan senjata api

5 2 3 30 002 Belanja modal pengadaan radar5 2 3 30 003 Dst…………………………………

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bandara

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Pompa/Genset

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan



Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman



Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Alat-alat Olahraga

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Alat-alat Olahraga

- 43 -


2 3

KODE REKENING


5 2 3 31 Belanja Modal Dana BOS 6)5 2 3 31 001 Belanja Modal Dana BOS5 2 3 32 Dst ……………………………

5 2 3 27 Belanja Modal Tidak Berwujud

5 2 3 27 01 Belanja Modal Software

5 2 3 27 02 Belanja Modal Hak Paten

5 2 3 27 03 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise

5 2 3 27 04 Belanja Modal Kajian dan Penelitian

5 3 SURPLUS/DEFISIT

- 44 -

Cek di PP Nomor 24 Tahun 2009L34:

agr01:Cek Pergub TPP

L47:

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2012L118:

Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2011, rincian objek hanya sampai Belanja Hibah

Kode rekening akan disesuaikan dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, KPPKD dan rincian-rincian obyek calon penerima akan dikodifikasikan dalam sistem.

L126:

Berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2011. Rincian objek harus per Kab/KotaL133:

Berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2011. L134:

Diusulkan untuk dipindah ke Belanja Barang dan JasaL263:

agr01:Pada kolom keterangan ditambahkan untuk pembantu pelaksanaan administrasi keuangan, operator pengelola barang daerah, dan operator sistem informasi.L269:

Diusulkan untuk dirinci sampai satuan terkecil berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri L324:

Diusulkan untuk dibuatkan obyek baru karena pihak ketiga/masyarakat tidak memberikan jasa.L330:

Diusulkan untuk dirinci sampai satuan terkecil berdasarkan hasil evaluasi KemendagriL332:

agr01:L333:

Belanja jasa yang digunakan untuk pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter eksternal BLUD tersebut pada Rumah Sakit rujukanL334:


Diusulkan untuk menjadi Belanja Iuran Kebersihan dan Keamanan RT RWL342:



Diusulkan untuk dipindah ke Belanja Barang dan JasaL351:

Diperuntukkan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD dan Tenaga Kontrak/PTT.L355:

Bagi yang memiliki Risiko tinggiL357:

Contoh : Eskavator, Buldoser dllL381:

Diusulkan untuk dihapusL397:

- 45 -

Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi/menambah nilai asetDisinkronisasi dengan Peraturan Gubernur Aset

L440:

Bukan untuk konsultan Perencanaan Pembangunan/Pemeliharaan GedungL458:

Bukan untuk konsultan Pengawasan Pembangunan/Pemeliharaan GedungL459:

agr01:Penjelasan digunakan untuk perlombaan

L471:

agr01:Penjelasan digunakan untuk perlombaan

L472:

Penempatan Kode Rekening disesuaikan dengan KinerjaL490:

Termasuk Alat-alat Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, Ketahanan PanganL532:

Keterangan:Berdasarkan Kinerja

L542:

Termasuk Laptop, kelengkapannya dan Peralatan pendukung.Selain penyediaan jaringan

L547:

Termasuk konstruksi Fly overL592:

Termasuk Jembatan GantungL597:

Berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2011. Rincian objek harus per Kab/KotaR133:



- 46+43 -

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN USULAN KODE REKENING 2015 URAIAN PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011

1 2 2

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI ORGANISASI PROGRAM PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN

6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6 1 1 6 1 1

6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD6 1 1 01 001 Pajak Daerah 6 1 1 01 001 Pajak Daerah6 1 1 01 002 Retribusi Daerah 6 1 1 01 002 Retribusi Daerah6 1 1 01 003 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 1 01 003 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 1 1 01 004 Lain-Lain PAD yang sah 6 1 1 01 004 Lain-Lain PAD yang sah

6 1 1 01 005 Dst.....

6 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 6 1 1 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan6 1 1 02 001 Bagi Hasil Pajak 6 1 1 02 001 Bagi Hasil Pajak6 1 1 02 002 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6 1 1 02 002 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam6 1 1 02 003 Dana Alokasi Umum 6 1 1 02 003 Dst...6 1 1 02 004 Dana Alokasi Khusus6 1 1 02 005 Bagi Hasil Cukai Tembakau

6 1 1 03Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6 1 1 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

6 1 1 03 001 Pendapatan Hibah 6 1 1 03 001 Dst...6 1 1 03 002 Dana Darurat6 1 1 03 003 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya6 1 1 03 004 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus6 1 1 03 005 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya6 1 1 04 001 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 6 1 1 04 001 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung6 1 1 04 002 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 6 1 1 04 002 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

- 47+43 -


1 2 26 1 1 04 003 Belanja Barang dan Jasa 6 1 1 04 003 Belanja Barang dan Jasa6 1 1 04 004 Belanja Modal 6 1 1 04 004 Belanja Modal6 1 1 04 005 Belanja Bunga 6 1 1 04 005 Belanja Bunga6 1 1 04 006 Belanja Subsidi 6 1 1 04 006 Belanja Subsidi6 1 1 04 007 Belanja Hibah 6 1 1 04 007 Belanja Hibah6 1 1 04 008 Belanja Bantuan Sosial 6 1 1 04 008 Belanja Bantuan Sosial6 1 1 04 009 Belanja Belanja Bagi Hasil 6 1 1 04 009 Belanja Belanja Bagi Hasil6 1 1 04 010 Belanja Bantuan Keuangan 6 1 1 04 010 Belanja Bantuan Keuangan6 1 1 04 011 Belanja Tidak Terduga 6 1 1 04 011 Belanja Tidak Terduga6 1 1 04 012 Belanja Kerugian Penjualan Aset Tetap 6 1 1 04 012 Dst...6 1 1 04 013 Belanja Kerugian Penurunan Nilai

6 1 1 05 6 1 1 05

6 1 1 05 001 Uang jaminan 6 1 1 05 001 Uang jaminan6 1 1 05 002 Potongan Taspen 6 1 1 05 002 Potongan Taspen6 1 1 05 003 Potongan Beras 6 1 1 05 003 Potongan Beras6 1 1 05 004 Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) 6 1 1 05 004 Askes6 1 1 05 005 Kewajiban kepada pihak ketiga lainnya 6 1 1 05 005 Dst...

6 1 1 06 Kegiatan Lanjutan 6 1 1 06 Kegiatan Lanjutan6 1 1 06 001 Kegiatan Lanjutan 6 1 1 06 001 Kegiatan Lanjutan

6 1 1 07 Perhitungan Pembiayaan Daerah 6 1 1 07 Dst...6 1 1 07 001 Perhitungan Pembiayaan Daerah

6 1 1 08 Pelampauan Pembiayaan6 1 1 08 001 SiLPA Anggaran Sebelumnya6 1 1 08 002 Pencairan Dana Cadangan6 1 1 08 003 Penerimaan Pinjaman Daerah6 1 1 08 004 Penerimaan Penyertaan Modal Daerah

6 1 1 09 Penghematan Pembiayaan6 1 1 09 001 Pembentukan Dana Cadangan6 1 1 09 002 Penyertaan Modal (Investasi Permanen) Pemerintah Daerah6 1 1 09 003 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

6 1 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN 6 1 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN

6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 001 Pencairan Dana Cadangan 6 1 2 01 001 Pencairan Dana Cadangan nomor...

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

- 48+43 -


1 2 26 1 2 01 002 Dst...

6 1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 6 1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

6 1 3 01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6 1 3 01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD6 1 3 01 001 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD 6 1 3 01 001 BUMD

6 1 3 01 002 Dst...

6 1 3 02 6 1 3 02

6 1 3 02 001 6 1 3 02 001 ...6 1 3 02 002 Dst...

6 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 6 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH

6 1 4 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6 1 4 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah6 1 4 01 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah 6 1 4 01 001 Penerusan Pinjaman...

6 1 4 01 002 Dst...

6 1 4 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain 6 1 4 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain6 1 4 02 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah daerah lain 6 1 4 02 001 Pemerintah Daerah

6 1 4 02 002 Dst...

6 1 4 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 4 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank6 1 4 03 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 4 03 001 Bank

6 1 4 03 002 Dst...

6 1 4 04Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

6 1 4 04Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

6 1 4 04 001 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 4 04 001 lembaga keuangan bukan bank6 1 4 04 002 Dst...

6 1 4 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah 6 1 4 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah6 1 4 05 001 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah 6 1 4 05 001 Obligasi atas nama...

6 1 4 05 002 Obligasi nomor...6 1 4 05 003 Dst...

6 1 4 06 Penerimaan Pinjaman dari Masyarakat 6 1 4 06 Dst...6 1 4 06 001 Penerimaan Pinjaman dari Masyarakat

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga



- 49+43 -


1 2 2

6 1 4 07 Penerimaan Pinjaman dari Luar Negeri 6 1 4 07 001 Penerimaan Pinjaman dari Luar Negeri

6 1 4 08 Penerimaan Pinjaman dari Sumber Lainnya6 1 4 08 001 Penerimaan Pinjaman dari Sumber Lainnya

6 1 5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN 6 1 5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN

6 1 5 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 1 5 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman6 1 5 01 001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 1 5 01 001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6 1 5 01 002 Dst...

6 1 5 02 Dst...

6 1 6 PENERIMAAN PIUTANG DAERAH 6 1 6 PENERIMAAN PIUTANG DAERAH

6 1 6 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 6 1 6 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah6 1 6 01 001 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah 6 1 6 01 001 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah6 1 6 01 002 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah 6 1 6 01 002 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah6 1 6 01 003 Penerimaan piutang daerah dari lain-lain PAD yang sah 6 1 6 01 003 Penerimaan piutang daerah dari lain-lain PAD yang sah

6 1 6 01 004 Dst...

6 1 6 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah6 1 6 02 001 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah 6 1 6 02 001 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6 1 6 02 002 Dst...

6 1 6 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 6 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain6 1 6 03 001 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain 6 1 6 03 001 Pemerintah Daerah lain

6 1 6 03 002 Dst...

6 1 6 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 6 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank6 1 6 04 001 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank 6 1 6 04 001 Bank

6 1 6 04 002 Dst...

6 1 6 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 6 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank6 1 6 05 001 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank 6 1 6 05 001 lembaga keuangan bukan bank

6 1 6 05 002 Dst...

6 1 7 6 1 7 Penerimaan Kembali Modal Bergulir

6 1 7 01 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 6 1 7 01 Penerimaan Kembali Modal Bergulir

PENERIMAAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

- 50+43 -


1 2 26 1 7 01 001 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 6 1 7 01 001 Penerimaan Kembali dana bergulir dari masyarakat

6 1 7 01 002 Dst...

6 1 7 02 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Daerah 6 1 8 Dst...6 1 7 02 001 Penerimaan Kembali Modal Bergulir

6 1 8 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG SAH

6 1 8 01 Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain yang Sah6 1 8 01 001 Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain yang Sah

6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 6 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan6 2 1 01 001 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 1 01 001 Pembentukan Dana Cadangan nomor...

6 2 1 01 002 Dst...

6 2 1 02 Dst...

6 2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 6 2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

6 2 2 01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 6 2 2 01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN)6 2 2 01 001 Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 6 2 2 01 001 Badan usaha milik pemerintah (BUMN)

6 2 2 01 002 Dst...

6 2 2 02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6 2 2 02 Badan usaha milik daerah (BUMD)6 2 2 02 001 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6 2 2 02 001 Badan usaha milik daerah (BUMD)

6 2 2 02 002 Dst...

6 2 2 03 Badan usaha milik swasta 6 2 2 03 Badan usaha milik swasta6 2 2 03 001 Badan usaha milik swasta 6 2 2 03 001 Badan...

6 2 2 03 002 Dst...

6 2 2 04 Investasi permanen lainnya 6 2 2 04 Dana Bergulir6 2 2 04 001 Investasi permanen lainnya 6 2 2 04 001 Dana bergulir kepada kelompok masyarakat

6 2 2 04 002 Dst...

6 2 2 05 Investasi non permanen 6 2 2 05 Dst...6 2 2 05 001 Modal Bergulir

- 51+43 -


1 2 26 2 2 06 Investasi non permanen lainnya6 2 2 06 001 Investasi non permanen lainnya

6 2 3 PEMBAYARAN POKOK UTANG 6 2 3 PEMBAYARAN POKOK UTANG

6 2 3 01Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6 2 3 01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6 2 3 01 001 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 01 001 Penerusan pinjaman...

6 2 3 01 002 Dst...

6 2 3 02 6 2 3 02

6 2 3 02 001 6 2 3 02 001 Pemerintah daerah...

6 2 3 02 002 Dst...

6 2 3 03 6 2 3 03

6 2 3 03 001 6 2 3 03 001 Bank...

6 2 3 03 002 Dst...

6 2 3 04 6 2 3 04

6 2 3 04 001 6 2 3 04 001 Lembaga keuangan bukan bank

6 2 3 04 002 Dst...

6 2 3 05 6 2 3 05Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah

6 2 3 05 001 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6 2 3 05 001 Penerusan Pinjaman6 2 3 05 002 Dst...

6 2 3 06 6 2 3 06

6 2 3 06 001 6 2 3 06 001 Pemerintah daerah...

6 2 3 06 002 Dst...

6 2 3 07 6 2 3 07

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain



Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank



Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank



Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain



Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank


- 52+43 -


1 2 2

6 2 3 07 001 6 2 3 07 001 Bank...

6 2 3 07 002 Dst...

6 2 3 08 6 2 3 08

6 2 3 08 001 6 2 3 08 001 Lembaga keuangan bukan bank

6 2 3 08 002 Dst...

6 2 3 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo 6 2 3 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo6 2 3 09 001 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo 6 2 3 09 001 Obligasi atas nama...


6 2 3 10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 6 2 3 10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo6 2 3 10 001 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo 6 2 3 10 001 Obligasi atas nama...


6 2 3 11Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Masyarakat

6 2 3 11 Dst...

6 2 3 11 001 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Masyarakat

6 2 3 12Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Luar Negeri

6 2 3 12 001 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Luar Negeri

6 2 3 13

6 2 3 13 001 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Sumber Lainnya

6 2 3 14

6 2 3 14 001 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat

6 2 3 15

6 2 3 15 001 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Luar Negeri


Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank



Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Sumber Lainnya

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Luar Negeri

- 53+43 -


1 2 2

6 2 3 16

6 2 3 16 001

6 2 4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 6 2 4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 6 2 4 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah6 2 4 01 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah 6 2 4 01 001 Pemerintah

6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain 6 2 4 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain6 2 4 02 001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain 6 2 4 02 001 Pemerintah daerah...

6 2 4 02 002 Dst...

6 2 4 03 Dst...

6 2 5 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG DIPERLUKAN

6 2 5 01 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan6 2 5 01 001 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan

6 3 PEMBIAYAAN NETTO 6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan6 3 1 PEMBIAYAAN NETTO6 3 1 01 Pembiayaan Netto6 3 1 01 001 Pembiayaan Netto

6 4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

6 4 1 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

6 4 1 01 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan6 4 1 01 001 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Sumber Lainnya

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Sumber Lainnya

J287

Tidak ADA Di Permendagri 21 tahun 2011

Documents

Mapping Kode Rekening