Click here to load reader

Mawas Financial

  • View
    221

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kritis dan bijak menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan

Text of Mawas Financial

bagian4bunga rampaiYustina Setiarini, S.Tp*

MAWAS FINANCIAL MEMILIH LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Gaya hidup, kebutuhan dan lembaga pembiayaan Hampir semua manusia membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dimana saat ini selain pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsional juga telah me-ngarah pada gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini telah bergeser pada peningkatan kebutuhan barang konsumtif yang menunjang gaya hidup itu sendiri seperti pemenuhan barang rumah tangga (mobil, motor, televisi, lemari es, handphone dan lain-lain). Meski harga bersaing, bukan berarti semua orang mampu untuk membelinya secara tunai. Pembiayaan kendaraan motor dan mobil secara kredit merupakan alternatif pilihan yang cukup popular dan dapat membantu masyarakat untuk memiliki mobil dan motor. Keberadaannya telah terbukti mampu membantu meringan-kan masyarakat yang membutuhkan, bahkan masyarakat kelas menengah yang menginginkan barang-barang mahal serta dapat membantu memperbesar jangkauan usaha (bagi para pembisnis). Jelasnya, keberadaan lembaga pembiayaan telah membantu masyarakat untuk memiliki barang yang dibutuhkan dengan pembayaran yang bisa dilakukan ber-tahap dalam jangka waktu tertentu sesuai pendapatannya.Ada banyak lembaga keuangan yang menawarkan fasilitasi dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah lembaga pembiayaan dan perbankan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penye-diaan dana atau barang modal. Atas dasar kepemilikannya, lembaga pembiayaan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, 2) perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli debitur, dan 3) perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli debitur. Salah satu usaha lembaga pembiayaan adalah menya-lurkan dana dengan sistem pembiayaan konsumen. Dasar hukum substanstif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjan antara para pihak yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh.

DP, survei dan kredit macetBudaya konsumtif masyarakat rupanya telah ikut mendorong maraknya lembaga pembiayaan saat ini, baik yang resmi maupun yang ilegal. Gayung bersambut dengan kepentingan lembaga pembiayaan dengan menawarkan ak-ses dan prosedur yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang mahal dengan cara angsuran (dicicil). Dari hubungan ini diketahui bahwa masyarakat pengguna jasa (debitur/konsumen) berada dalam posisi yang membutuhkan atau mengajukan pembiayaan sehingga cenderung tidak seimbang karena posisinya yang menunggu persetujuan dari penyedia dana. Sifatnya pasif dan mengikuti aturan yang telah ada. Kalaupun nantinya terjadi kemacetan, biasanya konsumen akan terkaget-kaget karena konsekwen-sinya akan terasa berat dan dirasa merugikan. Dan jarang ada komplain konsumen merasa bersalah telah melakukan wan prestasi. Berdasarkan data laporan dari masyarakat melalui LOS-DIY menunjukan bahwa banyak kejadian wanprestasi yang disebabkan ketidaktelitian lembaga jasa keuangan dalam melakukan survei awal dan analisis kelayakan kredit untuk mengetahui kemauan dan kemampuan membayar calon debiturnya. Memang ada juga yang disebabkan oleh calon debitur yang tidak jujur menyampaikan informasi kondisi keuangan (pendapatan)-nya. Sebenarnya hubungan kredit semestinya sudah cukup menggunakan jaminan kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen). Lembaga pembiayaan langsung bisa memberi pembiayaan konsumen ketika dirinya sudah percaya konsumen (debitur) mau dan mampu membayar hutang-hutangnya tanpa harus mengukur pendapatan factual sekalipun. Jadi disini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Perusahaan bisa jadi tidak menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy) secara cermat. Hal ini disebabkan karena marketing sendiri juga dikejar target dan kurang memahami pentingnya survei calon konsumen.Sebelum ada ketentuan Bank Indonesia (BI) yang tercantum didalam Surat Edaran No. 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 tentang Penerapan Manajemen Resiko pada bank yang melakukan pemberian kredit atau pembia-yaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun beragun properti dan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor, sering ditemui iklan-iklan kemudahan pembelian kendaraan bermotor/tanpa DP (sebut juga uang muka dan mungkin sekarang juga masih ada). Adapun besaran DP kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor adlah 25% untuk kendaraan bermotor roda 2. Sedangkan DP untuk kendaraan roda 3 atau lebih diatur sebesar 30% untuk keperluan non produktif dan 20% untuk keperluan produktif. Ketentuan ini dimaksud agar perbankan dan lembaga pembiayaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya. Bagi konsumen, pengaturan ini sebenarnya akan membantunya untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan terhindar dari kemacetan karena DP yang besar akan mem-perkecil angsuran yang harus dibayarnya. Berarti pula dapat menghindarkan debitur (konsumen) dari kegagalan memiliki barang-barang tersebut akibat kemacetan kredit. Hampir semua kasus kemacetan kredit pembiayaan yang dilaporkan ke LOS-DIY dikarenakan besarnya angsuran tidak seimbang dengan pendapatannya.

Apa yang harus diperhatikan?Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan baik oleh lembaga pembiayaan maupun konsumen (debitur) yang akan melakukan perjanjian pembiayaan adalah:1. Transparansi informasiTransparansi adalah keterbukaan dalam melaksa-nakan proses pengelolaan usaha yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi materiil yang relevan mengenai jasa, produk dan kebijakan perusahaan kepada para stakeholder perusahaan, baik internal (karyawan) maupun eksternal (pemerintah, pemasok, distributor dan masyarakat termasuk konsumen). Transparansi juga bermakna kesempurnaan atau keutuhan informasi yang disampaikan terutama kepada konsumen (debitur). Dalam beberapa kasus pembiayaan, informasi-informasi penting yang berhubungan dengan kewajiban dan resiko yang ditanggung konsumen (debitur) terutama yang berkaitan dengan besaran nominal administrasi, asuransi dan fee perantara dan dealer, tidak didokumentasikan dan tidak disampaikan dengan baik kepada debitur. Informasi mengenai asuransi (nama perusahaan asuransi, jenis asuransi yang ditanggung, mekanisme klaim dan lain-lain) dan mekanisme/resiko jika terjadi pelunasan dini juga tidak dijelaskan kepada debitur. Salinan surat perjanjian juga banyak yang tidak diberikan bahkan banyak penandatangan perjanjian pembiayaan dilakukan di atas draft perjanjian yang masih kosong. Sudah bisa dipastikan cara ini menyebabkan debitur tidak akan mendapatkan informasi yang utuh dan jelas mengenai isi perjanjian dan resiko-resiko yang harus ditanggungnya.Penyampaian informasi secara transparan terkait hal-hal penting yang seyogyanya diketahui oleh calon konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha. Dalam kasus lembaga pembiayaan, sebagian perusahaan telah melakukan penjelasan secara lisan, tanpa ada lembar konfimasi penjelasan yang tertera pada perjanjian yang memuat catatan penting penjelasan dan paraf (tanda tangan) calon konsumen sebagai bukti telah dijelaskan. Sebagian besar lembaga pembiayaan baru memberikan penjelasan terhadap ketentuan, aturan, tata tertib dan informasi lain-lain kepada konsumen setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Penjelasan ini se-mestinya sudah disampaikan sebelumnya.

2. Klausula baku perjanjian kredit Sampai saat ini semua lembaga pembiayaan masih menggunakan klausula baku pada perjanjian pembiaya-annya. Bentuk perjanjian dan penggunaan huruf didalam penulisan perjanjian baku paling banyak menggunakan kalimat yang panjang dan tulisan yang kecil sehingga calon debitur malas untuk mempelajarinya. Disinilah pentingnya penjelasan diawal sebelum penandatanganan perjanjian apalagi motivasi konsumen sendiri yang penting disetujui dan cepat cair. Calon konsumen seharusnya sudah mempelajari dan memahami klausul Perjanjian Kredit yang akan disepakati karena ketika menandatangani maka dianggap sudah mengerti dan sepakat. Maka perlu kritis mempertanyakan hal-hal yang sekiranya belum dipahami termasuk konsekwensi jika terlambat, bunga, denda, penarikan dan biaya bahkan sampai proses lelang. Yang tidak boleh lupa terkait asuransi (jika ada).Dalam kaitannya dengan bisnis lembaga pembia-yaan, pasal 18 ayat 1 huruf d UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur 2 larangan yang ditujukan bagi pelaku usaha yaitu: 1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, dan 2) pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Larangan pencantuman klausula baku yang dilarang ini juga telah dipertegas didalam pasal 18 ayat (2) yaitu klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca jelas, atau yang ungkapannya sulit dimengerti. Dalam kondisi yang tidak paham terhadap isi perjanjian, debitur telah diminta untuk menandatanganinya. Meski dilarang, perjanjian pembia-yaan yang sudah ditentukan oleh lembaga pembiayaan ini masih banyak digunakan.

3. Survey d

Search related