Embed Size (px)
Citation preview
Zahrul Muttaqin
ACIAR Project No. FST/2007/052 onImproving governance, policy and institutional arrangements to reduce
emissions from deforestation and degradation (REDD)
PENDAHULUAN• Indonesia sedang mempersiapkan kelembagaan pendistribusian
dana REDD+ tersebut ke para pemangku, termasuk masyarakatsekitar hutan
• Studi tentang pelaksanaan dan distribusi manfaat REDD+ sudahbanyak dilaksanakan baik dalam bentuk demonstration activities(DA) maupun kajian ilmiah lainnya(DA) maupun kajian ilmiah lainnya
• Namun demikian informasi mengenai mekanisme pelaksanaanREDD+ di kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat lokalmasih belum memadai
• Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif skema REDD+ yang befokus pada masyarakat sekitar kawasan hutan melaluimekanisme pembayaran atas jasa lingkungan (Payments for Environmental Serices/PES)
2
Tinjauan Pustaka
• Studi mengenai mekanisme distribusi manfaatREDD+ pada level nasional dan regional: Irawan(2011), Indartik et al. (2011)
• Studi tentang pelibatan masyarakat lokal dalamREDD+: Agrawal and Angelsen (2009); Blom et al. (2010); Skutsch et al. (2011); Tacconi et al. 2010):– kelembagaan pengelolaan hutan oleh masyarakat– kejelasan dan keberlanjutan manfaat
3
Kerangka Pikir
4
Kerangka Teori
• Pembayaran atas Jasa Lingkungan (PJL) adalah:– Sebuah sistem yang transparan untuk penyediaan
jasa lingkungan melalui pembayaran bersyarat padapenyedia jasa secara sukarela (Tacconi 2012)
• Aspek penting untuk diperhatikan dalammendesain mekanisme PJL adalah:– Transparansi– Tambahan Manfaat (Additionality)– Persyaratan (Conditionality)– Kesukarelaan
5
Apakah REDD+ dapat diimplementasikanmelalui mekanisme PJL?
• Bisa, jika memenuhi kriteria PJL– e.g. LoI Indonesia - Norwegia
• REDD+ berpotensi untuk memenuhi kriteria:• REDD+ berpotensi untuk memenuhi kriteria:– tambahan manfaat � additionality jelas– persyaratan � ketersediaan dana bisa dipakai untuk
pengawasan dan evaluasi (Pattanayak 2010)
� Pada akhirnya hanya muncul PES-Like (tidaksepenuhnya bisa disebut PJL)
6
Apa syarat agar REDD+ di tingkatmasyarakat lokal bisa diimplementasikanmelalui PJL?
Hak masyarakat atassumberdaya hutan(forest tenure) jelas
Biaya transaksisangat rendah
7
Kondisi Tenurial Kawasan Hutan
1. Hutan Konservasi
20,14 Juta Ha
58% dari Luas total Hutan Produksi
8
Kawasan Hutan
110,89 Juta Ha(Berdasarkan Penunjukan
dan TGHK)
2. Hutan Produksi
59,15 Juta Ha
3. Hutan Lindung
31,60 Juta Ha 0.04% dari Luas total Hutan Lindung
56,70 juta hektarbelum jelas sistem
tenurialnya (62% dariluas total Hutan
Produksi dan Lindung)
Dapat DIAKSES Masyarakat
?
Masyarakat di Dalam dan Sekitar KawasanHutan
Hasil Studi di 15 provinsi� Rumah Tangga (RT) didalam dan sekitarkawasan hutan = 20%
Hasil Studi di 15 provinsi� Rumah Tangga (RT) didalam dan sekitarkawasan hutan = 20%
• Jika masing2 rumah tanggamemiliki hak pegelolaankawasan hutan sebesar 2 hektar � luas kawasanhutan yang dikelolamasyarakat = 24.4 juta hakawasan hutan = 20%
(BAPLAN & BPS 2007)kawasan hutan = 20% (BAPLAN & BPS 2007)
Jika jumlah RT diIndonesia = 61 juta(SP2010) � RT di dalamdan sekitar hutan = 12.2 juta
Jika jumlah RT diIndonesia = 61 juta(SP2010) � RT di dalamdan sekitar hutan = 12.2 juta
9
masyarakat = 24.4 juta ha
Kenyataan PHBM:1. HKm2. Hutan Adat3. HTR4. Hutan Desa
[0.04% dari Luas total HutanProduksi dan Lindung]
37.000 Hektar
Mengapa Perlu Penguatan Hak-hakMasyarakat?
• Keadilan sosial dan penanggulangankemiskinan
• Dari sisi biaya implementasi REDD+: lebihmurah– $0.05/ha - $9.96/ha;– estimasi biaya administrasi, implementasi dan
pendanaan skema REDD internasional �$400/ha/th - $20,000/ha/th (Hatcher 2009)
10
Biaya Transaksi PJL untuk REDD+
• Biaya untuk menyusun kontrak dan untukpengawasan-pelaporan-verifikasi (MRV) penurunan emisi di tingkatindividu/kelompok masyarakat
• Government-financed PES � menekanbiaya transaksi
11
PJL untuk REDD+ dalam KerangkaNasional
Pasar
Dewan Nasional REDD+
Dukungan Teknis Dinas Kehutanan
12
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
MasyarakatLokal/Adat
PasarKarbon $
$
Rp Rp
PeraturanPerundangan
Mengenai JasaLingkungan dan
PNBP
MekanismePembayaran
atasJasa LingkunganKerjsama
Multilateral/ Bilateral
Pilihan Desain PJL untuk REDD+
• Asumsi:– Government-financed PES– Dilakukan penguatan hak-hak masyarakat
13
Dasar Pembayaran
Tipe Hak atas Sumberdaya Hutan
Kepemilikan PengelolaanTidak memiliki
Hak
Luas Lahan Opsi 1 Opsi 5 X
Volume Karbon Opsi 2 Opsi 6 X
Biaya Korbanan (Opportunity Cost) Opsi 3 Opsi 7 X
Aktivitas Pengawasan Opsi 4 Opsi 8 Opsi 9
Pemilihan Opsi
• Opsi Ideal � Opsi 2– Hak milik atas lahan hutan dan pembayaran
berdasarkan volume karbon � sesuai kriteriaPJL
14
PJL
• Tantangan:– Secara formal, hutan dimiliki oleh negara– Penghitungan karbon di tingkat masyarakat
membutuhkan biaya dan keterampilan khusus
Studi Kasus
• Papua dan Riau– Papua � Masyarakat Adat memiliki hak ulayat atas
Kawasan Hutan– Riau � Masyarakat sekitar kawasan hutan tidak– Riau � Masyarakat sekitar kawasan hutan tidak
memiliki hak atas sumberdaya hutan
• Papua: Opsi hak kepemilikan (komunal) � 1-4
• Riau: Opsi hak penggunaan dan “ketiadaan hak” � 5-9
15
Tahapan REDD+ Berbasis Masyarakat di Papua
HUTAN ADAT
Biayapembangunan
hutan adatdiambilkan daridana REDD+ internasional
16
PJL berdasarkan vol. karbon; masyarakat adat
bebas memilih untukikut/tidak
PJL berdasarkan biayakorbanan dan upah
monitoring stok karbon di ‘hutan adat’
Periode Inisiasi Periode PJL-Murni
Berapa Manfaat yang Seharusnya diterimaMasyarakat Adat?
• Periode Inisiasi:– Biaya korbanan � Rp10.000/m3 - Rp 50.000/m3
(kompensasi hak ulayat)– Pembayaran = Jumlah kompensasi/th + upah
monitoring
• Periode PJL-Murni:– Pembayaran berdasarkan volume karbon yang
tersimpan di dalam hutan adat
17
Tahapan REDD+ Berbasis Masyarakatdi Riau
HKm/HTR/Hutan Desa
Biayapembangunan
PHBM diambilkandari dana REDD+
internasional
18
PJL berdasarkan vol. karbon; masyarakatbebas memilih untuk
ikut/tidak
PJL berdasarkan upahmonitoring stok karbon di
kawasan hutan
Periode Inisiasi Periode PJL-Murni
Berapa Manfaat yang Seharusnya diterimaMasyarakat Sekitar Hutan?
• Periode Inisiasi = Upah Monitoring
• Periode PJL-Murni:– Pembayaran berdasarkan volume karbon
yang tersimpan di dalam HKm/HTR/HutanDesa
19
KESIMPULAN• Implementasi REDD+ untuk masyarakat di kawasan hutan
masih memerlukan kajian lebih mendalam
• Pembayaran atas Jasa Lingkungan (PJL) dapat menjadialternatif yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan REDD+alternatif yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan REDD+
• Kejelasan hak atas sumberdaya hutan dan penekanan padabiaya transaksi merupakan prasyarat utama bagiterlaksananya PJL untuk REDD+
• PJL untuk REDD+ di kawasan hutan dengan sistem tenurialyang belum mantap perlu dibangun melalui dua tahapan,tahap inisiasi dan tahap PJL-Murni
20
REKOMENDASI
• Studi mengenai strategi dan biaya pengakuan hak-hak masyarakat atas suberdaya hutan perludiperluas; mencakup keragaman wilayah di Indonesia � umpan balik ke desain REDD+
• PJL untuk REDD+ sebagaimana diusulkan oleh studiini perlu mendapatkan dukungan berupa:– Pembenahan regulasi tentang pengelolaan kawasan hutan
berbasis masyarakat dan mekanisme pendanaan– Bantuan teknis dan pengawasan dari otritas REDD+– Peran aktif dinas kehutanan dan organisasi terkait
lainnya di tingkat daerah untuk membantu masyarakatmembangun kelembagaan pengelolaan hutan dan PJL
21
