Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi. Oleh DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.MH KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA. PENGERTIAN MAFIA HUKUM. Mafia Hukum menurut Satgas Mafia Hukum: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi

  • Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan SolusiOleh DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.MHKETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA

  • PENGERTIAN MAFIA HUKUMMafia Hukum menurut Satgas Mafia Hukum:semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada

    Mafia Hukum menurut KP2KKN (2006):Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalah gunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya system hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan

  • PENGERTIAN MAFIA PERADILANMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :kelompok advokat yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta mereka;persekongkolan di antara para penegak hukum dengan pencari keadilan.

  • PERMASALAHANTerbentuknya opini publik tentang citra negatif dan ketidakpercayaan para pencari terhadap lembaga peradilan yang seharusnya memberikan rasa keadilan pada masyarakat.Hal ini terungkap dengan diadilinya beberapa pejabat peradilan yang melakukan tindakan yang merendahkan lembaga peradilan.

  • MENURUT SATGAS MAFIA HUKUMmafia peradilan dimulai dari :mulai dari pendaftaran perkarapengaturan majelis hakimpenangguhan perkaramerekayasa pembuktianpenetapan dan pencabutan sitamemperlambat perkaraada yang melelang putusan untuk mempercepat atau memperlambat

  • Akar masalah mafia peradilan adalah :kelemahan peraturan, kelemahan pengawasan internal dan eksternal serta sanksi, gaji kurang, kelemahan sistem penanganan perkara (minim cek and balance batas waktu dan akses informasi).

  • REFORMASI BIROKRASIPENGADILAN TINGGI SUMATRA UTARA

  • Rekapitulasi perkara pidana diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

    Jumlah perkara pidana diputus sebanyak : 17.154 perkaraJumlah perkara pidana banding sebanyak : 777 perkaraPerkara yang diterima oleh para pihak 97 %Banding dalam perkara pidana tidak hanya

    Chart1

    1371

    927

    97%

    Sheet1

    perkara perdata putus 20111371

    Perkara yang diterima oleh masyarkat927

    Sheet1

  • Rekapitulasi perkara pidana diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

  • Tabel tindak pidana yang paling menonjol di Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara sebagaiberikut:

    NOTINDAK PIDANAPELAKU KEJAHATAN%

    PRIAWANITAANAK21Kejahatan Perjudian5.756186672Pencurian4.8762055523Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika3.721180854penganiayaan1.439187715penggelapan6305606Kejahatan kesusilaan35570217Tindak pidana perlindungan anak 33269528penipuan3306219Menghancurkan dan merusak barang260401510penadahan236305

  • FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEMBERANTAS MAFIA PERADILANPemimpin/leader yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan;Management perkara dengan bantuan informasi teknologi ;Sumber daya manusia yang berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim ;Anggaran mandiri bagi pengadilan ;- keadaan sekarang- keadaan yang diinginkan

  • If however, the polical-branches choke the judiaciarys voice through-budget cuts, its independence will be threatened. In that instance, judges must be prepared to make their case , in some way, to the citizens. After all, it is the citizens who lose if the judiciary becomes a sycophant to the executive branch

    (tapi bila badan badan politis mencekik lembaga peradilan melalui pemotongan budget kemandiriannya akan terancam, dalam kasus ini hakim harus siap untuk menyampaikan kasusnya kepada warganegara. Lagipula, adalah warganegara yang paling merugi kalau lembaga peradilan menjadi penjilat kekuasaan eksekutif.) Survey Tahunan Amerika tahun 2001 oleh Universitas New York.