Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan ... · Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Tinjauan Empiris dari Perspektif

Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam

Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia:

Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP

Direktorat Penegakan Hukum Jakarta, 19 November 2019

Seminar Hasil Kajian Akademis

Ir. Romadhaniah, M.Ec. Arifin Rosid, Ph.D.

Tim Peneliti:

Kepala Subdit Dampak Kebijakan

Direktorat PKP

Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Direktorat PKP

[email protected] [email protected]

Ucapan Terima Kasih

Yuli Kristiyono—Direktur Penegakan Hukum, Yon Arsal—Direktur Potensi

Kepatuhan & Penerimaan, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.—

dosen pembimbing, Yuli Indrawati, S.H., M.H., Rahmad Wahyudi, Abdul Azis,

R. Machrijal Desano, Oding Rifaldi, Triongko, Cahyonandi Wardhono, Danang

Saparudin, Ahmad Sigid Febriyanto, Rudiyono, Rheno Hendrawan Pradikta,

Nurahman, Sonia Paramitha, Yusuf Eko Nur Wijayanto, Roshid Andru

Mustaqim, Supandi, Irawan, Win Susilo Hari Endrias, Setiawan Tri Yuniarto,

Poedjiasri, Ichtiar Rahmatullah, Wijaya, Roni Diviyanto, Muhammad Syafrudin,

Daang Elyas Anggara, Sugeng Wahono, Dwi Noviyanto, Yohan Suharsono,

Andi Sulistyo, Rakhmat Hidayat.

Pendahuluan & Latar BelakangA

Metode, Data & Alat AnalisisB

Hasil Analisis KuantitatifC

Outline

“The heart of science

is measurement”

—Erik Brynjolfsson

Hasil Analisis KualitatifD

DiskusiE

Kesimpulan dan RekomendasiF

5

Pendahuluan &

Latar BelakangA

“A beautiful research design cannot

compensate for a flawed research question.”

— Webster & Sell (2007, p. 11)

6

Latar Belakang Penelitian

❑ Kebijakan perpajakan sebaik apapun tidak akan bermanfaat jika tidak

dapat diterapkan secara efektif (Bird, 2008).

❑ Jumlah penerimaan pajak aktual yang dapat dikumpulkan pada

dasarnya sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi dari

administrasi perpajakan (Gill, 2003)

❑ Langkah pertama untuk memulai reformasi administrasi perpajakan

adalah mendiagnosis situasi yang ada dan mengembangkan

strategi yang tepat untuk perbaikan (Silvani and Baer 1997).

❑ Tanpa strategi yang tepat, kinerja yang dihasilkan oleh otoritas

pajak tidak akan optimal (Gill 2000, 2003).

❑ Secara konseptual, peta strategi DJP mensyaratkan adanya

hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara masing-masing

Sasaran Strategis (SS) di empat perspektif → KMK-467/KMK.01/2014

7

Latar Belakang Penelitian (cont.)

❑ Belum terdapat konsensus mengenai hubungan kausal antara

kinerja proses bisnis mereka dengan peningkatan kepatuhan

pajak (Klun 2004; Serra 2005; von Soest 2006; Tennant and

Tennant 2007).

❑ Masih terdapat kesenjangan yang sangat besar mengenai

pemahaman dan implikasi dari konsep penegakan hukum

dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Osofsky 2014).

Pertanyaan Penelitian

A. Apakah aktivitas penegakan hukum yang ada dalam peta

strategi DJP sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan

pajak?

B. Penegakan hukum seperti apakah yang paling tepat dilakukan

untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia?

8

Tujuan Penelitian

❑ Menawarkan parameter dan memberikan bukti empiris

efektivitas kebijakan penegakan hukum dalam meningkatkan

kepatuhan pajak dari perspektif peta strategi DJP.

❑ Memberikan tambahan bukti empiris kuantitatif terkait

efektivitas peta strategi DJP secara keseluruhan.

Manfaat Penelitian

❑ Teoritis→ pengembangan ilmu pengetahuan mengenai

implikasi pendekatan ‘economic deterrence model’ dalam

kepatuhan pajak, berdasarkan data administratif aktual.

❑ Praktis→ menawarkan parameter dan arah kebijakan

peningkatan kepatuhan pajak, khususnya dari aspek

penegakan hukum.

9

Metode, Data &

Alat AnalisisB

“Let method be the servant, not the master”

—Firebaugh (2008, p. 27)

10

Metode & Data

❑ Kajian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma campuran

(mixed methods), dengan pendekatan ‘QUANT → qual’

(quantitative priority, follow-up contribution)

❑ Data kuantitatif diperoleh dengan mengumpulkan data capaian

IKU tahun 2018 dari 352 KPP seluruh Indonesia. Data kualitatif

diperoleh dengan melakukan wawancara/FGD dengan pihak

terkait.

Pendekatan Teknis pengumpulan

data

Sumber /Responden Populasi/sampel

Kuantitatif –

metode inti

Permintaan data

sekunder capaian IKU

berdasarkan capaian

Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) tahun 2018

Bagian Organta,

Sekretariat Direktorat

Jenderal Pajak

Sensus, meliputi data dari

seluruh unit analisis/populasi—

352 KPP di seluruh Indonesia

Kualitatif –

metode

tambahan

Wawancara dan/atau

FGD

Kepala Bidang P2IP,

Kasi Adbimrik, Kasi

Waskon 2/3/4.

Purposive sampling

11

❑ Data kuantitatif dianalisis dengan metode Structural Equation

Modeling (SEM).

❑ Data kualitatif dianalisis dengan metode Analytical Hierarchy

Process (AHP)

Alat Analisis

❑ SEM adalah metode statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan

model bertingkat secara serempak (simultaneous) yang tidak dapat

diselesaikan dengan persamaan regresi linear biasa dan merupakan

alat yang tepat dan kuat untuk menguji teori atau konsep.

❑ Dapat mengamati kovariasi antara dua variabel sebagai indikasi

keberadaan hubungan sebab-akibat.

❑ AHP merupakan cara terorganisir membuat keputusan berdasarkan

prioritas melalui perbandingan berpasangan (pairwise comparison).

❑ Input utama dari AHP adalah persepsi manusia.

Kalimantan

3 Kanwil, 27 KPP

Sulawesi

2 Kanwil, 26 KPP

Bali & Nusra

2 Kanwil, 19 KPP

Sumatra

8 Kanwil, 71 KPP

Jawa

18 Kanwil, 202 KPP

Papua & Maluku

1 Kanwil, 7 KPP

Sebaran Unit Analisis Kuantitatif: 352 KPP

Penelitian ini

menggunakan

metode sensus

Kualitatif:

3 Kanwil, 9 KPP

EFFECTIVENESS

COST EFFECTIVENESS

INPUTS

Staff and

other

financial

resources

DESIRED

OUTCOME

Improve-

ment in

taxpayers’

compliance

ACTIVITIES

Education,

service,

audit, debt

program, etc

OUTPUTS

Number of

inquiries,

audits, debt

cases, etc

(ACTUAL)

OUTCOME

Change in

taxpayers’

compliance

EFFICIENCY

Definisi Efektivitas Menurut Program Logic

Kepatuhan Pajak

Sumber: OECD (2008)

Efektifitas terjadi ketikadampak aktual yang

terjadi sesuai dengan yang diinginkan

Contoh penerapan:

Penegakan hukum

1. Pemeriksaan

2. Penyidikan

1. Audit coverage ratio

2. SKP non-keberatan

3. Penyampaian IDLP

1. Capaian IKU Audit coverage ratio

2. Capain IKU SKP non-keberatan

3. Capaian IKU Penyampaian IDLP

Theoretical concept

Identification of dimensions

Selection of indicators

Identification of empirical referents

Quantification of the concept

Empirical concept

Proses Operasionalisasi Variabel

Sumber: Dimodifikasi dari Sarantakos (2013)

Dimensi

‘penegakan

hukum’ yang

digunakan dalam

kajian ini merujuk

pada ‘penegakan

hukum’ dalampeta strategi

DJP.

Inte

rna

l Pro

cess

Per

spec

tive

Sta

keh

old

erP

ersp

ecti

veC

ust

om

erP

ersp

ecti

ve

Lea

rnin

g&

G

row

thP

ersp

ecti

ve

1Penerimaan pajak

negara yang optimal

2Kepatuhan wajib pajak

yang tinggi

11SDM yang kompetitif

12Organisasi yang fit

for purpose

13Pengelolaan

anggaran yang berkualitas

Penegakan HukumPelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Pengawasan

7Pemeriksaan yang efektif

4Pelayanan perpajakan

yang optimal

8Penagihan yang efektif

6Pengawasan wajib pajak yang efektif

3

Pelayanan,

penyuluhan, dan

kehumasan yang

efektif

9Penyidikan yang efektif

5Ekstensifikasi

perpajakan yang optimal

10Data perpajakan

yang optimal

1a - Persentase realisasi

penerimaan pajak rutin

1b - Persentase realisasi

penerimaan pajakextra

effort

2a - Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan

dan OP Non Karyawan

2b - Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan

yang melakukan pembayaran

3a - Persentase

efektivitas kegiatan

penyuluhan

4a - Persentase

penyampaian SPT

melalui e-Filing

4b – Persentase realisasi

pemenuhan layanan

unggulan tepat waktu

5a - Persentase WP

baru hasil

ekstensifikasi

yang

melakukan

pembayaran

6a - Persentase

himbauan SPT

yang selesai

ditindaklanjuti

6b - Persentase

realisasi usulan

riksus yang

disetujui

7a - Audit coverage ratio

7b - Persentase SKP

yang tidak diajukan

keberatan

8a - Persentase

penyelesaian usulan

gelar perkara

penyanderaan

9a - Persentase

penyampaian IDLP

10a - Persentase pengemasan dokumen SPT

yang akan dikirim ke/diambil oleh

PPDDP/KPDDP tepat waktu

10b - Persentase penyediaan data potensi

perpajakan

11a - Persentase

pegawai yang

memenuhi

standar jam

pelatihan

12a - Persentase Efektivitas

Dialog Kinerja Organisasi

dan Pemantauan

Rencana Aksi

12b – Nilai Pemenuhan

Kriteria Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi14a - Persentase kualitas

pelaksanaan anggaran

Model Konseptual yang Diuji Kuantitatif

Peta strategi KPP 2018

16

Hasil Analisis

Kuantitatif

“Apakah aktivitas penegakan hukum yang ada dalam

peta strategi DJP sudah efektif dalam meningkatkan

kepatuhan pajak?”

C

Nama IKU* Kode Min. Max. Mean SD

1 Persentase realisasi penerimaan pajak rutin S1a_CP 0** 171.0 86.8 13.42 Persentase realisasi penerimaan pajak extra effort S1b_CP 30.1 247.6 108.6 32.5

3 Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP NK C2a_CP 49.7 229.4 106.5 25.8

4 Persentase WP Badan dan OP NK yang melakukan pembayaran C2b_CP 41.3 286.2 106.5 29.7

5 Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan IP3a_CP 87.7 510.0 155.9 50.26 Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing IP4a_CP 75.6 145.1 105.4 10.77 Persentase realisasi pemenuhan layanan unggulan tepat waktu IP4b_N 86.6 128.4 99.9 1.9

8 Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukanpembayaran

IP5a_CP 38.1 315.6 119.2 27.6

9 Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti IP6a_CP 13.0 390.0 112.6 44.5

10 Persentase realisasi usulan riksus yang disetujui IP6b_N 0 637.5 161.3 99.7

11 Audit coverage ratio IP7a_CP 54.8 294.9 143.8 41.312 Persentase SKP yang tidak diajukan keberatan IP7b_CP 90.2 118.1 112.5 3.6

13 Persentase penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan IP8a_N 0 600.0 143.3 76.5

14 Persentase penyampaian IDLP IP9a_N 0 766.7 129.9 69.315 Persentase penyediaan data potensi perpajakan IP10a_N 12.5 6,245.0 451.0 656.8

16 Persentase pengemasan dokumen SPT yang akan dikirimke/diambil oleh PPDDP/KPDDP tepat waktu

IP10b_N 19.8 110.6 102.1 9.5

17 Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan LG11a_N 95.6 142.9 128.3 11.5

18 Persentase Efektifitas DKO dan Pemantauan Rencana Aksi LG12a_N 94.1 142.9 116.6 3.3

19 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran LG13a_N 78.6 118.8 102.6 5.2

Descriptive Statistics Capaian 19 IKU tahun 2018 Seluruh KPP, N=352

*) Terdapat 1 KPP dengan nilai capaian IKU negatif. Untuk kepentingan analisis, nilai tersebut dikonversi menjadi nol.

**) Terdapat 1 IKU yang dikeluarkan dari analisis karena berlaku terbatas (IKU Pemenuhan Kriteria ZI WBK)

Analisis Deskriptif Nilai Capaian IKU

18

Distribusi Frekuensi Capaian IKU, N=352 KPP

19

Distribusi Frekuensi Capaian IKU, N=352 KPP

❑ IKU terkait penerimaan pajak dan IKU terkait kepatuhan pajak (beserta

beberapa IKU lain) terlihat memiliki distribusi normal → mengindikasikan

bahwa IKU ini cukup menantang untuk dicapai.

Analisis Inferensial: Tujuan & Kategori

❑ Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausal positif

sebagaimana dikonsepkan dalam peta strategi. Sifat kausalitas ditunjukan

oleh nilai koefisien regresi (positif atau negatif).

❑ Hubungan kausal positif dan signifikan secara statistik dianggap

ada jika nilai koefesien regresi bernilai positif dengan tingkat keyakinan

95% ( ≤ 0.05).

❑ Analisis dilakukan dalam tiga kategori: (i) nasional (352 KPP); (ii) tingkat

kontribusi penerimaan; dan (iii) lokasi geografis/wilayah.

❑ Kategori tingkat kontribusi dibagi dalam 2 level:

❑ Kelompok KPP Penentu, N=75 → prinsip Pareto

❑ Kelompok KPP Non-Penentu, N=277, keduanya diuji terpisah.

❑ Kategori geografis dibagi dalam 5 kelompok pulau: Jawa, N=202;

Sumatra, N=71; Sulawesi, N=26; Kalimantan, N=27; Bali Nusra Papua

Maluku, N=26.

KPP Penentu: 75 KPP ‘Pareto’

Mengikuti prinsip Pareto, di tahun 2018, 75 KPP (21% dari total

KPP) berkontribusi terhadap 80% total penerimaan. Dalam

analisis, 75 KPP ini dikategorikan sebagai ‘KPP Penentu’.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 50 100 150 200 250 300 350

Ko

ntr

ibu

siP

en

eri

maa

n2

01

8

Jumlah KPP

Jumlah KPP vs Kontribusi terhadap Total Penerimaan

21%

80%

22

Stakeholder perspective

Customer perspective

Internal process perspective

Learning and growth

perspective

Original output

IBM SPSS Amos v.24

Hasil Analisis Peta Strategi Level Nasional, N=352 KPP

No urut Ind. variable Dep. variable Stand. estimate S.E. C.R. P Direction Sig.*

1 LG11a_N → IP3a_CP 0.04 0.23 0.77 0.44 positif NS

2 LG11a_N → IP4a_CP -0.01 0.05 -0.17 0.87 negatif NS

3 LG11a_N → IP4b_N -0.04 0.01 -0.76 0.45 negatif NS

4 LG11a_N → IP5a_CP 0.18 0.13 3.41 *** positif S


6 LG11a_N → IP6b_N 0.02 0.46 0.29 0.78 positif NS


8 LG11a_N → IP7b_CP -0.05 0.02 -0.87 0.38 negatif NS

9 LG11a_N → IP8a_N 0.04 0.36 0.67 0.50 positif NS

10 LG11a_N → IP10a_N -0.06 3.05 -1.17 0.24 negatif NS




14 LG12a_N → IP7b_CP 0.02 0.06 0.41 0.69 positif NS


16 LG13a_N → IP6b_N 0.12 1.03 2.16 0.03 positif S

17 LG13a_N → IP7b_CP 0.02 0.04 0.41 0.68 positif NS

18 LG13a_N → IP10b_N 0.11 0.10 2.06 0.04 positif S






Part 1/3

1

2

3

No urut Ind. variable Dep. variable Stand. estimate S.E. C.R. P Direction Sig.*















37 IP3a_CP → C2a_CP 0.11 0.03 2.12 0.03 positif S

38 IP3a_CP → C2b_CP 0.15 0.03 3.03 0.00 positif S

39 IP4a_CP → C2a_CP 0.22 0.12 4.40 *** positif S

40 IP4b_N → C2a_CP 0.03 0.67 0.57 0.57 positif NS

41 IP6a_CP → C2a_CP -0.05 0.03 -0.98 0.33 negatif NS

42 IP6b_N → C2a_CP 0.01 0.01 0.20 0.84 positif NS

43 IP10a_N → C2a_CP -0.04 0.00 -0.70 0.48 negatif NS

44 IP9a_N → C2a_CP 0.08 0.02 1.67 0.10 positif S**


Part 2/3

4

5

6

No urut Ind. variable Dep. variable Stand.

estimate

S.E. C.R. P Direction Sig.*

45 IP8a_N → C2a_CP -0.02 0.02 -0.32 0.75 negatif NS

46 IP7b_CP → C2a_CP 0.10 0.36 2.08 0.04 positif S

47 IP7a_CP → C2a_CP 0.13 0.03 2.68 0.01 positif S


49 IP5a_CP → C2b_CP 0.17 0.05 3.31 *** positif S

50 IP4b_N → C2b_CP 0.02 0.76 0.40 0.69 positif NS

51 IP6a_CP → C2b_CP -0.04 0.03 -0.83 0.41 negatif NS

52 IP6b_N → C2b_CP -0.02 0.02 -0.49 0.63 negatif NS


54 IP7b_CP → C2b_CP -0.12 0.41 -2.42 0.02 negatif S

55 IP8a_N → C2b_CP 0.03 0.02 0.59 0.55 positif NS



58 IP10b_N → C2b_CP 0.09 0.16 1.74 0.08 positif NS

59 IP5a_CP → C2a_CP 0.06 0.05 1.26 0.21 positif NS

60 IP10b_N → C2a_CP 0.15 0.14 2.97 0.00 positif S

61 C2a_CP → S1a_CP 0.04 0.03 0.67 0.50 positif NS

62 C2b_CP → S1b_CP -0.08 0.06 -1.51 0.13 negatif NS

63 C2a_CP → S1b_CP -0.04 0.07 -0.78 0.43 negatif NS

64 C2b_CP → S1a_CP -0.02 0.02 -0.45 0.66 negatif NS

12 positif—signifikan 1 negatif—signifikan


Part 3/3

7

8

9

10

11

1

12

26

Ringkasan Hasil Analisis Peta Strategi Level

Nasional, N=352 KPP

12 1

28 23

Positif Negatif

Arah

Signifikan

TidakSignifikan

Sign

ifik

ansi

Total hubungan=64

1a = penerimaan pajak rutin, 1b =

penerimaan pajak extra effort, 2a =

kepatuhan formal, 2b = kepatuhan

material, 3a = efektivitas kegiatan

penyuluhan, 4a = penyampaian SPT e-

filing, 4b = layanan unggulan tepat waktu,

5a = WP baru eksten membayar, 6a =

himbauan SPT (SP2DK), 6b = usulan

riksus disetujui, 7a = ACR, 7b = SKP non-

keberatan, 8a = usulan gelar perkara

penyanderaan, 9a = penyampaian IDLP,

10a = penyediaan dapot perpajakan, 10b

= pengemasan dokumen SPT, 11a =

jamlat pegawai, 12a = efektivitas DKO,

13a = kualitas pelaksanaan anggaran

= positif—signifikan

= negatif—signifikan

Total hubungan=64

27

KPP Penentu, N=75 KPP

❑ 42% hubungan bersifat positif, 58%

bersifat negatif.

❑ 14% bersifat positif—signifikan, 5%

bersifat negatif—signifikan


bersifat negatif.

❑ 16% bersifat positif—signifikan,

3% bersifat negatif—signifikan

KPP Non-Penentu, N=277 KPP

Ringkasan Hasil Analisis Berdasarkan Kontribusi

Penerimaan: KPP Penentu & KPP Non-Penentu



28


bersifat negatif.



KPP di Jawa, N=202 KPP KPP di Sumatra, N=71 KPP


bersifat negatif.



Ringkasan Hasil Analisis Berdasarkan

Kategori Wilayah: Jawa & Sumatra



29

KPP di Sulawesi, N=26 KPP

❑ 58% hubungan bersifat positif, 42% bersifat

negatif.




bersifat negatif.



KPP di Kalimantan, N=27 KPP


Kategori Wilayah: Sulawesi & Kalimantan



30

KPP di Bali Nusra Pama, N=26 KPP

❑ 59% hubungan bersifat positif, 41% bersifat negatif.

❑ 16% bersifat positif—signifikan, 8% bersifat

negatif—signifikan


Kategori Wilayah: Bali Nusa Papua Maluku



31

Nasional, N=352 KPP Penentu, N=75 KPP Non-Penentu, N=277 KPP Jawa, N=202

KPP Sumatra, N=71 KPP Sulawesi, N=26 KPP Kalimantan, N=27 KPP Bali NPM, N=27

Ringkasan Hubungan Kausal dalam Peta

Strategi : 8 Data Set

Komparasi Proporsi Sifat Kausalitas dalam Peta Strategi

❑ Secara nasional, hubungan kausalitas IKU di Peta Strategi 2018 didominasi oleh nilai

positif (63% positif).*

❑ Namun demikian, hubungan kausalitas negatif dominan ketika unit analisis yang

digunakan adalah KPP Penentu (58% negatif) dan KPP di Sumatra (56% negatif)

* tanpa memperhatikan signifikansi statistik

Total hubungan=64

N=jumlah KPP

67%63% 59% 58%

53%

44%

33%38% 41% 42%

47%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Kalimantan(N=27)

Nasional(N=352)

Bali NusaPapua Maluku

(N=26)

Sulawesi(N=26)

Jawa (N=202) Sumatra(N=71)

Komparasi Berdasarkan Wilayah

Positif Negatif

Komparasi Sifat Kausalitas IKU dalam Peta strategi Tahun 2018

63%

42%38%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

KPP Non-Penentu(N=277)

KPP Penentu(N=75)

Komparasi BerdasarkanKontribusi

Proporsi Signifikansi Statistik dalam Peta Strategi

❑ Secara nasional, hubungan kausalitas IKU di Peta Strategi 2018 yang signifikan secara

statistik ( ≤ 0.05) didominasi oleh nilai positif (19% positif).

❑ Hubungan kausalitas negatif signifikan terbesar terjadi ketika unit analisis yang

digunakan adalah KPP di Bali Nusa Papua Maluku (8% negatif) dan KPP

Penentu (5% negatif)

Total hubungan=64

N=jumlah KPP

19%17%

16%

13%11%

6%

2%3%

8%

2% 2%3%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Nasional(N=352)

Jawa (N=202) Bali NusaPapua Maluku

(N=26)

Kalimantan(N=27)

Sulawesi(N=26)

Sumatra(N=71)


Positif Signifikan Negatif Signifikan

16%14%

3%5%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

KPP Non-Penentu (N=277)

KPP Penentu(N=75)


34

IKU Penegakan Hukum Tingkat Kepatuhan

Formal Material

7a Audit coverage ratio + +

7b Persentase SKP yang tidak diajukan keberatan + -

8a Persentase penyelesaian usulan gelar perkara

penyanderaan

o o

9a Persentase penyampaian IDLP + o

+ = positif signifikan o = tidak signifikan - = negatif signifikan

Kausalitas Penegakan Hukum dengan Kepatuhan

Pajak secara Nasional (N=352 KPP)

❑ Semakin besar nilai ACR, semakin tinggi tingkat kepatuhan formal dan

material

❑ Semakin tinggi tingkat SKP yang tidak diajukan keberatan, tingkat kepatuhan

formal semakin tinggi, tetapi kepatuhan material semakin rendah

❑ Besaran penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan tidak

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.

❑ Semakin tinggi capaian penyampaian IDLP, semakin tinggi tingkat kepatuhan

formal

35

Proporsi Kausalitas Positif Probis Pelayanan,

Pengawasan, dan Penegakan Hukum

❑ Kinerja probis Penegakan Hukum cenderung memiliki pengaruh

yang lebih stabil terhadap tingkat kepatuhan dibandingkan

dengan kinerja probis Pelayanan maupun Probis Pengawasan.

N=jumlah KPP

Pro

po

rsin

ilaiko

efisie

np

ositif

(ma

ks. 3

00

%)

Total hubungan=20

83%100%

50%

100%

33% 33%

100%50%

83%

33%

83%

33%

50%

75%88% 75%

75%

88%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Kalimantan(N=27)

Nasional(N=352)

Sulawesi(N=26)

Jawa (N=202) Bali NusaPapua

Maluku(N=26)

Sumatra(N=71)


Pelayanan Pengawasan Penegakan Hukum

50%83%

67%17%

75%

63%

0%

50%

100%

150%

200%

250%


KPP Penentu(N=75)


36

❑ Secara umum tingkat Kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh

Probis Pelayanan.

❑ Probis Penegakan Hukum memberi pengaruh yang relatif merata

di hampir semua wilayah, kecuali untuk KPP di Pulau Kalimantan.

Proporsi Kausalitas Positif-signifikan*) Probis

Pelayanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

* ≤ 0.05

Pro

po

rsin

ilaiko

efisie

np

ositif

(ma

ks. 3

00

%)

N=jumlah KPP

Total hubungan=20

67% 67%

17%

67%

17%

33%

17%

33%17%

38%

25%38%

38%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Nasional(N=352)

Jawa (N=202) Bali NusaPapua Maluku

(N=26)

Kalimantan(N=27)

Sulawesi(N=26)

Sumatra(N=71)


Pelayanan Pengawasan Penegakan Hukum

67%

33%

33%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

KPP Penentu(N=75)



37

1. Secara nasional, hubungan kausalitas sasaran strategis dalam peta

strategi DJP didominasi oleh nilai positif (63%).

2. Kegiatan penegakan hukum (diwakili oleh 4 IKU) cenderung efektif untuk

kepatuhan formal→ 3 dari 4 IKU memiliki kausalitas positif—signifikan

dengan IKU Kepatuhan formal.*

3. Kegiatan penegakan hukum belum efektif dalam meningkatkan

kepatuhan material → secara keseluruhan, total efek IKU penegakan

hukum terhadap IKU Kepatuhan material adalah nihil.**

4. Secara agregat,*** probis penegakan hukum memiliki pengaruh yang

lebih stabil terhadap tingkat kepatuhan dibandingkan probis lainnya.

5. Secara agregat, probis penegakan hukum juga memiliki signifikansi

statistik yang relatif lebih merata ( ≤ 0.05) dibanding dengan probis

pengawasan.

Lima Temuan Inti Pendekatan Kuantitatif

**) net effect, IKU ACR memiliki kausalitas positif—signifikan, namun IKU SKP yang Tidak Diajukan Keberatan memiliki kausalitas negatif signifikan

***) di 8 data set yang diuji secara terpisah, dilakukan sebagai salah satu bentuk robustness check

*) Kecuali IKU penyelesaian usulan gelar perkara penyanderaan

38

Hasil Analisis

Kualitatif

“Penegakan hukum seperti apakah yang paling tepat

dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di

Indonesia?”

D

39

Dua Sesi — Dua Kelompok Responden

Sesi 1, Kanwil (n=7) Sesi 2, KPP (n=9)

Equity and Fairness

Certainty

Minimum tax gap

Transparency & visibility

Similarly situated

taxpayers should be

taxed similarly

The tax rules should

clearly specify how the

amount of payment is

determined, when

payment of the tax should

occur, and how payment

is made.

Structuring tax laws to minimize

noncompliance is essential. The

potential for tax evasion and

avoidance should be minimized.

Taxpayers should know

that a tax exists and how

and when it is imposed

upon them and others.

When a tax is not visible, it

is easily raised with little, if

any, awareness among

taxpayers about how the

tax affects them.

40

Empat Dimensi Kunci dalam Penegakan Hukum

Sumber: dimodifikasi dari AICPA (2017)

41

Kerangka Konsep Penerapan Pendekatan Kualitatif

dengan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Meningkatkan ACRMeningkatkan

kualitas pemeriksaan

Meningkatkan jumlah penyelesaian usulan gelar

perkara penyanderaan

Meningkatkan jumlah penyampaian IDLP

Minimum tax gap

Memilih prioritas pendekatan penegakan hukum yang efektif

Equity and fairness

CertaintyTransparency and visibility

Level 1:

Level 2:

Level 3:

OBJECTIVE

ALTERNATIVE

GOAL

Hasil AHP: Performance Sensitivity 2 Kelompok Responden

Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yangefektif - Kanwil (n=7)

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70Obj% Alt%

Meningkatkan usul gel

Meningkatkan jumlah I

Meningkatkan ACR

Meningkatkan kualitas

Equity and f Certainty Transparency Minimum tax OVERALL

Objectives Names

Equity and f Equity and fairness

Certainty Certainty

Transparency Transparency & visibility

Minimum tax Minimum tax gap

Alternatives Names

Meningkatkan Meningkatkan ACR

Meningkatkan Meningkatkan kualitas audit

Meningkatkan Meningkatkan usul gelar sandera

Meningkatkan Meningkatkan jumlah IDLP

Page 1 of 111/7/2012 7:42:57 PM

DGT

Responden: Kanwil (n=7)

Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yangefektif - KPP (n=9)

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70Obj% Alt%



Meningkatkan ACR



Objectives Names


Certainty Certainty

Transparency Transparency && visibility


Alternatives Names





Page 1 of 11/7/2012 4:44:26 PM

DGT

Responden: KPP (n=9)

Performance Sensitivity for nodes below: Memilih penegakan hukum yangefektif - All (n=16)

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70Obj% Alt%



Meningkatkan ACR



Objectives Names


Certainty Certainty

Transparency Transparency && visibility


Alternatives Names





Page 1 of 11/7/2012 4:54:57 PM

DGT

Responden: Gabungan (n=16) Dua kelompok responden hanya

berbeda prioritas terkait bobot

dimensi ‘minimum tax gap’ dan

alternatif yang dipilih.

Model Name: 2019 11 05 - AHP for Phase 2 Gakkum - ALL

Priorities with respect to:

Memilih penegakan hukum yang efektif - All (n=16)

Equity and fairness .301

Certainty .462

Transparency && visibility .103

Minimum tax gap .134

Inconsistency = 0.05

with 0 missing judgments.

Page 1 of 11/7/2012 4:56:03 PM

DGTDGT

Model Name: 2019 11 07 - 1


Memilih penegakan hukum yang efektif - Kanwil (n=7)


Certainty .513

Transparency & visibility .138




Page 1 of 111/7/2012 7:43:35 PM

DGTDGT

Model Name: 2019 11 05 - AHP for Phase 2 Gakkum - ALL

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - All (n=16)

Overall Inconsistency = .08

Meningkatkan ACR .227

Meningkatkan kualitas audit .541

Meningkatkan usul gelar sandera .070

Meningkatkan jumlah IDLP .161

Page 1 of 11/7/2012 4:56:55 PM

DGTDGT

Model Name: 2019 11 07 - 1

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - Kanwil (n=7)






Page 1 of 111/7/2012 7:45:26 PM

DGTDGT

Model Name: 2019 11 07 - 2


Memilih penegakan hukum yang efektif - KPP (n=9)


Certainty .412

Transparency && visibility .120




Page 1 of 11/7/2012 4:47:43 PM

DGTDGT

Model Name: 2019 11 07 - 2

Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Memilih penegakan hukum yang efektif - KPP (n=9)






Page 1 of 11/7/2012 4:49:15 PM

DGTDGT

Responden: KPP (n=9)

Responden: Kanwil (n=7)

Responden: Gabungan (n=16)

Hasil AHP: Terdapat Konsensus Terkait Prioritas Kegiatan

440 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Meningkatkan usul gelar sandera

Meningkatkan jumlah IDLP

Meningkatkan ACR

Meningkatkan kualitas audit

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Transparency & Visibility

Minimum Tax Gap

Equity & Fairness

Certainty

Dimensi paling

penting

Alternatif

paling prioritas

1. Dimensi yang paling penting dalam penegakan hukum adalah ‘kepastian

hukum’ (certainty).

2. Pendekatan Penegakan Hukum yang dianggap paling efektif dalam

meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan ‘meningkatkan

kualitas pemeriksaan’.

Dua Temuan Inti Pendekatan Kualitatif

45

DiskusiE

”At the gates of knowledge, the sceptic stands guards;

before we can enter the citadel, we must answer his

challenge.”

—Annas & Barness (1985)

46

Tantangan Mengukur Efektivitas Penegakan Hukum

dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

IKU

Kepatuhan

Material

IKU

Kepatuhan

FormalApa yang dapat kita

‘ukur’

Apa yang ingin kita

‘ukur’

Kotak hitam ‘kepatuhan pajak’

‘Penegakan hukum’ dan ‘kepatuhan pajak’ adalah dua latent variables

yang multidimensi dan tidak dapat diukur secara langsung

Ilustrasi:

Face value validity !

Sumber: Dimodifikasi dari Marr (2008)

47

Perspektif Otoritas Pajak: Dua Tipe Kepatuhan

Pajak dan Dua Pendekatan Mencapainya

❑ Kepatuhan yang tinggi dapat

dihasilkan melalui dua cara:

‘power’ yang tinggi atau

dengan ‘trust’ yang tinggi.

❑ Power yang tinggi akan

menghasilkan ‘enforced tax

compliance’, sedangkan

trust yang tinggi akan

menghasilkan ‘voluntary tax

compliance’.

Sumber: Kirchler, E., et al. (2008)

❑ Penelitian ini tidak

membedakan jenis

kepatuhan pajak yang diteliti

ACR tinggi ?

IDLP tinggi ?

Perspektif Wajib Pajak: Empat Variasi Tipe

Perilaku Kepatuhan Pajak

Compliance behaviour outcome

Compliant

Non-compliant

Intention to

comply

Compliant Non-compliant

1. Registration2. Filing3. Reporting4. Payment

(A) Intentionally compliant

(B) Unintentionally non-compliant

(C) Unintentionally compliant

(D) Intentionally non-compliant




Kepatuhan pajak

secara legal bersifat

ex-post definition.

Hanya bisa ditentukan

berdasarkan hasil

pemeriksaan.

Sumber: Rosid et al (2017).

49

2016 2017 2018

a. Jumlah WP OP NK dan Badan terdaftar 8,184,559 9,145,154 9,870,044

b. Jumlah WP OP NK dan Badan wajib SPT 3,348,632 3,152,819 3,904,165

c. Jumlah Pemeriksaan rutin *) 66,077 103,418 101,968

d. Jumlah Pemeriksaan khusus *) 30,878 44,331 43,854

e. Total: 96,955 147,749 145,822

ACR (Pemeriksaan rutin dan khusus) (e:b) 2.9% 4.69% 3.74%

ACR (Pemeriksaan khusus) (d:b) 0.92% 1.41% 1.12%

2014 2015 2016 2017 2018

Pemeriksaan Rutin 34,328 32,740 66,077 103,418 101,968

Pemeriksaan Khusus 15,429 15,564 30,878 44,331 43,854

y = 20596x + 5918.8

y = 8561.7x + 4326.1

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

JU

ML

AH

WP

DIP

ER

IKS

A

*) Dihitung berdasarkan jumlah Surat

Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit.

Merujuk pada klasifikasi di aplikasi DJP,

pengertian rutin di sini mencakup: (a)

pemeriksaan kantor, (b) pemeriksaan

lapangan, (c) pemeriksaan tujuan lainnya,

dan (d) pemeriksaan oleh Petugas

Pemeriksa Pajak (P3). Sedangkan

pemeriksaan khusus meliputi: (a)

pemeriksaan analisis risiko kompensasi,

(b) pemeriksaan data konkret P3, dan (c) pemeriksaan analisis risiko manual

ACR: Pengertian Sempit vs Pengertian Luas

Meningkatkan ACR dengan

Pendekatan Focused Enforcement

TAX

Segmentation & rotation of

special audit projects

Probability neglect

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Sector E

Sector F

> 10% chance of

being audited

< 1% chance of

being audited

Assumptions

• 600,000 tax returns

• 600 auditors

• 10 audits/year

• Total audits per year = 6,000

• ACR = 1% (6,000 / 600,000)

Sub-sector A


• 300 auditors

• 10 audits/year


• ACR = 10% (3,000 / 30,000)

Other sectors


• 300 auditors

• 10 audits/year


• ACR = 0.5% (3,000 / 570,000)

Uncertainty aversion

Availability bias

Special audit projects

Increasing penalties may not have a noticeable effect

on compliance, unless the probability of detection is

increased significantly (Gneezy & Rustichini, 2000).

Cooperative Compliance Model (CCM)

Area penegakan hukum

Area pengawasan Area pelayananSumber: Dimodifikasi dari OECD (2004)

Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa pendekatan generik ‘one size fits all’

tidak tepat digunakan untuk mengatasi isu ke(tidak)patuhan di Indonesia.

BISEP factors merupakan elemen yang penting untuk dipertimbangkan.

Implikasi Terhadap Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak

52

Kesimpulan &

RekomendasiF

“If you can’t measure it, you can’t manage it!”

— Peter Drucker

53

Kesimpulan

1. Kajian ini menawarkan sebuah parameter yang dapat

diuji secara empiris untuk mengukur efektivitas

kegiatan penegakan hukum di Indonesia.

2. Parameter tersebut adalah hubungan kausalitas dalam

peta strategi DJP yang secara konseptual diharapkan

terjadi (desired outcome) antara proses bisnis penegakan

hukum dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

3. Hasil analisis empiris kuantitatif terhadap data capaian IKU

tahun 2018 menunjukkan bahwa kegiatan penegakan

hukum cenderung efektif untuk meningkatkan

kepatuhan formal, namun belum efektif untuk

meningkatkan kepatuhan material.

54

Kesimpulan (lanjutan)

4. Secara keseluruhan, kegiatan penegakan hukum

memiliki pengaruh yang lebih stabil dibandingkan

proses bisnis pelayanan dan pengawasan.

5. Hasil pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa—agar

efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak—dimensi

yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh

pengambil kebijakan adalah aspek kepastian

hukum (certainty).

6. Untuk mencapai hal ini, aktivitas penegakan hukum yang

paling prioritas dilakukan adalah dengan

meningkatkan kualitas pemeriksaan.

55

Rekomendasi

1. Hasil kajian ini terbatas pada data capaian IKU 2018. Untuk

memperkaya hasil analisis, sangat disarankan analisis lanjutanmenggunakan data dengan tahun yang beragam.

2. Kajian ini mengartikan frase ‘penegakan hukum’ dalam arti

luas. Untuk gambaran yang lebih lengkap, ‘penegakan hukum’

dalam arti sempit dapat dijadikan fokus kajian lebih lanjut→

misalnya pengaruh jenis pemeriksaan Bukti Permulaan atau

pendekatan ‘focused enforcement’ terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

3. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan ‘one size fits all’

bukan merupakan pendekatan yang tepat di Indonesia.

Agar efektif, penyusunan strategi peningkatan kepatuhan harusmemperhatikan operating contexts atau BISEP factors

dari masing-masing wilayah/kantor.

Terima kasih

56

[email protected] [email protected]

“We are researchers. We know that research is hard. And captivating, infuriating, rewarding, and addictive.”

—Williams, Jones, & Robertson (2014)

Documents

Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan ... · Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Tinjauan Empiris dari Perspektif