i

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD

Mendorong Komunikasi Efektif antaraEksekutif dan Legislatif bagi Keberhasilan

Pembangunan Daerah

Local Governance Support ProgramParticipatory Planning Team

Juni 2009

ii

Buku Pegangan Kepala Daerah dan DPRD ini disusun oleh Local Governance Support Program(LGSP), Juni 2009.

Tim Penyusun:Dr. Widjono Ngoedijo (Planning Advisor), Ir. Engkus Ruswana (National Office PlanningSpecialist), Ir. Indira Sari (National Office Planning Specialist), Drs. Yayan Sakti Suryandaru, M.Si(Journalist)

Kontributor:Irianto, SE (LGSP Finance and Budget Advisor), Ir. Jony Chandra (LGSP Aceh Planning Specialist),Zulkifli Kahar (LGSP Aceh Planning Specialist), Ir. Imannuel Ginting (LGSP North SumatraPlanning Specialist), Ir. Nurman Djunaedi Sillia (LGSP East Java Planning Specialist), HimawanEstu Bagijo (Legal Drafting Specialist, LGSP Consultant), Nandang Suherman (Local Participa-tory Planning Regulations and Decrees Specialist, LGSP Consultant), Drs. Mulyanto, ME (LocalFinance and Economics, LGSP Consultant), Yuliana Yatin (Bappeda Kabupaten Nagan Raya),Abdi Yusrizal (DPRD Kabupaten Nagan Raya), Pandapotan Jimmy R. Sitompul SE (BappedaKota Sibolga), Yusran Pasaribu (DPRD Kabupaten Sibolga), Edy Rianto (Bappeda KabupatenKebumen), Ir. Slamet Marsoem (DPRD Kabupaten Kebumen), Sugianto (Bappeda KabupatenProbolinggo), Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko (DPRD Kabupaten Probolinggo), Drs. A.Hamzah, M.Si (Bappeda Kabupaten Enrekang), Idris Sadik (DPRD Kabupaten Enrekang), JosFonataba, SE, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong), Drs. Marthen Idie, M.Si (BappedaKabupaten Fakfak), Abdul Latief Suaeri, Drs. M.Si (Bappeda Kabupaten Kaimana).

Untuk informasi lebih lanjut tentang LGSP, silakan hubungi: Local Governance Support ProgramBursa Efek Indonesia, Gedung 1, lantai 29Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190, Indonesiawww.lgsp.or.id

Dicetak di Indonesia.Publikasi ini didanai oleh United States Agency for International Development (USAID). Sebagianatau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi atau diubahdengan syarat disebarkan secara gratis. Pendapat dan pandangan yang disampaikan dalampublikasi ini tidak selalu mencerminkan pendapat dan pandangan USAID.

iii

ABSTRACT

This pocket guide is designed to provide local government heads and legislative council (DPRD)members with an overview of the essential aspects of the framework and processes ofregional development, encompassing the following interrelated stages: planning, budgeting,implementation, accountability, monitoring, evaluation, and reporting on regional develop-ment performance. The guide has the following objectives:

(1) To establish similar perceptions and perspectives between the executive (local governmentheads) and the legislative (councilors) on the performance, process, and essential substanceof each stage and the statutory documents that relate to regional development

(2) To develop more effective collaboration, cooperation and consensus between the ex-ecutive and the legislative in achieving regional development goals

(3) To strengthen the legislative in performing its regulatory, budgeting, and oversight functions(4) To enhance the involvement and contribution of the legislative in regional development

policy formulation and implementation(5) To encourage resource and fund allocations that meet public needs and aspirations.

There are three main components to this pocket guide:

(1) Characteristics of the documents, describing the essence, process, outputs and expectedoutcomes of local development planning and budgeting, implementation, monitoring,evaluation and reporting documents

(2) Performance required for each document to effectively guide the implementation ofregional development

(3) Facilitation roles expected from local government leader and councillors.

This pocket guide covers seven key interrelated stages of the regional development andgovernance process that determine the ultimate success of regional development, namely (1)long-term regional development planning; (2) strategic medium-term regional developmentplanning; (3) annual planning; (4) annual budgeting; (5) budget implementation; (6) budgetaccountability; and (7) reporting.

The annexes to this pocket guide include convenient references to the relevant laws andregulations for each document discussed here, and the LGSP publications relating to eachtopic.

Chart 1 on page v illustrates the position, roles and linkage between the various stages ofregional development and governance implementation.

iv

ABSTRAKSI

Buku pegangan dalam bentuk check-list guide ini dirancang untuk membantu Kepala Daerahdan DPRD memahami esensi keseluruhan kerangka dan proses penyelenggaraan pembangunandaerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hinggaevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan utama daripadachecklist guide ini adalah:

(1) Mewujudkan persepsi dan perspektif yang sama antara eksekutif (Kepala Daerah) danlegislatif (DPRD) tentang capaian, proses, esensi substansi masing-masing tahapan dandokumen;

(2) Mewujudkan kearah kerjasama yang lebih baik, efektif dan consensus antara eksekutif danlegislatif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah;

(3) Menguatkan fungsi legislatif dalam bidang regulasi, anggaran dan pengawasan;(4) Meningkatkan keterlibatan legislatif dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;(5) Mendorong kearah alokasi sumber daya dan dana pembangunan yang berorientasi kepada

kepentingan masyarakat.

Ada tiga komponen penting dari buku pegangan ini yaitu:

(1) Karakteristik substansi, proses dan keluaran dokumen(2) Kinerja yang diperlukan dari substansi, proses, capaian agar dokumen berfungsi secara

efektif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah(3) Peran fasilitasi yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD

Buku pegangan ini terdiri atas tujuh tahapan penting yang saling berkaitan dalam prosespenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan sangat menentukan capaianhasil pembangunan, yaitu (1) perencanaan jangka panjang; (2) perencanaan strategis jangkamenengah; (3) perencanaan tahunan; (4) penganggaran tahunan; (5) pelaksanaan anggaran; (6)pertanggungjawaban anggaran; dan (7) pelaporan.

Pada bagian lampiran buku pegangan ini diberikan (1) referensi peraturan dan perundanganyang relevan terkait dengan masing-masing dokumen; (2) referensi publikasi LGSP terkaitdengan masing-masing dokumen.

Bagan 1 pada halaman v memperlihatkan posisi, kedudukan dan keterkaitan antara tahapandan dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

v

Bagan 1. Rangkaian Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,Pertanggungjawaban, Laporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

PerencanaanJangkaPanjang

PerencanaanJangka

Menengah

PerencanaanTahunan

Penganggaran/APBD

PelaksanaanAPBD

PertanggungJawaban

Pelaporan

Evaluasi

Umpan Balik

Umpan Balik

RPJP-N

RPJP-D

RPJP ProvRTRW

Musrenbang

Visi, Misi &Agenda KD

Musrenbang

Musrenbang

Hsl ResesDPRD

RPJMD

RKPD

RenstraSKPD

Hsl ResesDPRD

PROLEGDA

RenjaDPRD

RenjaSKPD

SE-KDPedoman

PenyusunanRKA-SKPD

SE-KD PedomanPenyusunanRKA-SKPDPerubahan

KUPA &PPAS-P

KUA &PPAS

RKA-SKPDRKA-SKPD

DPA-SKPDDPPA-SKPD

RAPBD-P

APBD-P

RAPBD &RenperkadaPenjabaran

APBD

APBD &Penjabaran

APBD

PelaksanaanAPBD

Evaluasi olehGubernur

Pengendaliandan Evaluasi

LaporanKeuangan

LaporanKinerja

Laporan KeuanganBUMD/PD

Lain-lain

PertanggungjawabanPelaksanaan

APBD

ILPPDLPPDLKPJLAKIP

DPRD Masyarakat

EPPD(Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah)

vi

Keterangan Bagan 1:

(1) Umpan balik terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih(2) Umpan balik terhadap pencapaian kinerja program jangka menengah(3) Umpan balik terhadap arah kebijakan dan target kinerja RKPD tahun berikutnya.(4) Umpan balik apabila terjadi masalah yang berdampak terhadap perubahan APBD.

- Pemantauan Bappeda terhadap pencapaian tujuan agar progam & kegiatan sesuai dengankebijakan pembangunan daerah

- Pemantauan oleh SKPD terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana dankendala yang dihadapi

(A) Hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yanglebih tinggi, Bupati/Walikota & DPRD melakukan penyempurnaan

(B) Hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yanglebih tinggi.

Bagan 1 memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses, tahapan dan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Bagan 1 ini juga memberikan pembelajaran tentang perlunya hal-hal berikut ini:

Melihat keseluruhan proses pembangunan daerah secara holistic danterpadu; mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,pertanggung jawaban dan pelaporan

Kejelasan capaian jangka panjang pembangunan daerah; untuk memastikanbahwa perumusan visi, misi dan agenda Kepala Daerah dalam jangka menengah optimalmendukung tujuan pembangunan daerah jangka panjang

Kejelasan dan penterjemahan visi dan misi Kepala Daerah; kedalam capaianyang realistik dan terukur dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

Keterkaitan dan konsistensi antara Dokumen Perencanaan; jangka panjang,menengah dan tahunan baik di peringkat kabupaten/kota maupun di peringkat organisasiSKPD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektifdan responsif

Keterkaitan dan konsistensi antara Dokumen Penganggaran; untukmemastikan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perumusan prioritas,pengalokasian anggaran, kewajaran biaya, kinerja keuangan dan pertanggung jawabanpelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan baik

vii

Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; untukmemastikan bahwa penggunaan anggaran efisien, efektif dan responsif dalam mencapaitujuan dan sasaran pembangunan daerah

Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran; sangat menentukan kualitascapaian visi dan misi Kepala Daerah

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan; dalamperencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan bahwa aspirasi dankebutuhan masyarakat direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Keterkaitan dan Konsistensi Antara Dokumen Pelaporan Pertang-gungjawaban; untuk menghasilkan pelaporan pertanggung jawaban yang menyeluruh

Kejelasan Capaian Visi Dan Misi Dalam Laporan Pertanggung JawabanKepala Daerah; baik pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatankepala daerah

Kejelasan Umpan Balik (Feedback); bagi penyempurnaan dan penyesuaian tujuan,sasaran, kebijakan dan program

Konsistensi Format Pertanggung Jawaban Kepala Daerah; dengan sistem dantata cara penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintahpusat dan provinsi

viii

11 PRINSIP UTAMA KEBERHASILAN PENYELENGGARAANPEMBANGUNAN DAERAH

Buku pegangan ini telah mencoba memberikan esensi masing-masing tahapan dalam prosespenyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada 11 prinsip utama yang perlu mendapatkankesepakatan antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan legislatif (DPRD) menuju keberhasilanpembangunan daerah:

Melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan disemua tahapanproses pembangunan daerah

Kejelasan posisi, kedudukan, visi, misi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerahjangka panjang

Kelayakan penterjemahan visi dan misi Kepala Daerah kedalam capaian tujuan dansasaran strategis dan terukur pembangunan daerah jangka menengah dan programtahunan

Kebijakan umum APBD sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi danmengutamakan pengentasan kemiskinan, pelayanan dasar, pemberdayaan perempuan,peningkatan pertumbuhan daerah

Kejelasan capaian visi, misi dan agenda dalam laporan pertanggung jawaban KepalaDaerah

Pengembangan kapasitas dan kemampuan SKPD untuk perencanaan strategis, berbasiskinerja dan partisipatif

Pemahaman atas isu dan permasalahan strategis daerah

Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan indikator good governance danpenyelenggaraan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

Transparansi, akuntabilitas, responsiveness, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangandaerah

Pelayanan publik berbasis kinerja, strategis dan partisipatif

ix

11 KUALITAS KEPEMIMPINAN DAERAH YANGDIHARAPKAN DI ERA DESENTRALISASI

Kemampuan merumuskan visi, misi, tujuan dan agenda program pembangunan daerahyang efektif menyelesaikan isu strategis pembangunan daerah

Kemampuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi

Memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan berbagai pihak bagi pencapaian tujuanpembangunan daerah

Kemampuan mendelegasikan

Mendorong inovasi untuk pengembangan nilai-nilai baru

Menetapkan standar dan target capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah

Konsisten memantau dan mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah

Kemampuan membentuk kerjasama tim (teamwork) yang efektif untuk menyelesaikanpermasalahan

Kemampuan dan ketrampilan menfasilitasi

Mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kinerja

Berorientasi melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilankeputusan

x

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagipemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistempemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat prosespembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalampenyediaan pelayanan publik.

LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya denganmembantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaanpelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra daripemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Aceh,Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatandan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 merupakan perwujudandari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunanyang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadipenanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasiwarga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut,masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusiasdan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.

Di era desentralisasi ini, di bidang perencanaan dan penganggaran daerah terdapat perubahandan perkembangan regulasi, paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan pembangunandaerah yang sangat dinamis. Perubahan ini menuntut penguatan kemampuan dan kapasitaspemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil sesuai peranan dan fungsi masing-masing pihak dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, LGSP telah mengembangkan Buku Pegangan bagi Kepala Daerahdan DPRD: Mendorong Komunikasi Efektif antara Eksekutif dan Legislatif bagiKeberhasilan Pembangunan Daerah yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi KepalaDaerah dan DPRD untuk mengenali esensi kerangka, pendekatan, substansi, proses, keluaran,capaian dokumen, tahapan dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan daerah. Bukupegangan ini diusahakan sesederhana mungkin agar mudah dipahami; disusun denganmengutamakan hasil-hasil pembelajaran dan pengalaman pendampingan LGSP serta praktek-praktek yang baik yang telah dilakukan di berbagai daerah dalam bidang perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bagi yang ingin mendalami substansibuku pegangan ini dianjurkan untuk mempelajari peraturan perundangan dan publikasi LGSPyang relevan yang dicantumkan pada bagian lampiran buku pegangan ini.

KATA PENGANTAR

xi

Diharapkan bahwa buku ini akan dapat mendorong terwujudnya persepsi dan perspektif yangsama antara eksekutif dan legislatif tentang esensi penyelenggaraan pembangunan daerahyang diperlukan bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Semoga buku pegangan ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.

Juni 2009

Judith EdstromChief of Party,USAID-LGSPRTI International

Dr. Widjono NgoedijoPlanning Advisor,USAID-LGSP

xii

DAFTAR ISIAbstract ............................................................................................................................................... iii

Abstraksi .............................................................................................................................. iv

11 Prinsip Utama Keberhasilan PenyelenggaraanPembangunan Daerah ..................................................................................................... viii

11 Kualitas Kepemimpinan Daerah yang Diharapkandi Era Desentralisasi .......................................................................................................... ix

Kata Pengantar .................................................................................................................... x

Daftar Isi ............................................................................................................................. xii

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) .................................... 1

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .............................. 9

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra SKPD) ......................................................................................................... 17

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ................................................... 23

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD (Musrenbang) ...................... 27

6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ....................... 35

7. Rencana Kerja DPRD ............................................................................................... 39

8. Kebijakan Umum APBD (KUA) .............................................................................. 43

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .............................................. 47

10. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) ..................................................... 51

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ........................................... 55

12. Pelaksanaan APBD..................................................................................................... 63

13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD .............................................................. 67

14. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ..................................................... 73

xiii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Rangkaian Proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan,Pertanggungjawaban, Laporan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ..........................v

Bagan 2. Kaitan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan ...........................................8

Bagan 3. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah.........................13

Bagan 4. Angka Kematian Ibu di Indonesia ....................................................................................14

Bagan 5. Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015 .........................................14

Bagan 6. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia ..........................................15

Bagan 7. Persebaran Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi 2002 dan 2005 .....................16

Bagan 8. Perkembangan Kualitas Penyelenggaraan Musrenbang di 9 DaerahPengamatan selama 2007- 2008 ...........................................................................................30

Bagan 9. Alur Dana APBN ke Daerah ...........................................................................................61

Bagan 10. Struktur APBD ..................................................................................................................62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Panjang.....................................................6

Tabel 2. Tantangan Utama Pembangunan Nasional Jangka Panjang .........................................7

Tabel 3. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) ..............8

Tabel 4. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia ..........................................15

Tabel 5. Syarat Keberhasilan Musrenbang RKPD.........................................................................31

xiv

LAMPIRAN

Lampiran 1. Beberapa Indikator Penting yang Perlu Diketahui

a) Target dan Indikator Kinerja Millennium Development Goals............................78

b) Indikator Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.............................................81

c) SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Pendidikan ......................................83

d) Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan PilihanPemerintahan Daerah menurut SKPD .............................................................95

e) Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (EKPPD) berdasarkan PP No 6/2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .......................104

f) Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah(EKPOD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .........................................105

Lampiran 2. Daftar Publikasi LGSP sebagai Referensi .................................................................110

Lampiran 3. Daftar Peraturan Perundangan sebagai Referensi .................................................116

Daftar Peristilahan dan Singkatan ...................................................................................................119

1RPJPD

RPJPDRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

1

2 RPJPD

RPJPD merupakan instrumen untukmenjamin terwujudnya pem-bangunan yang berkelanjutan bagigenerasi mendatang. RPJPD men-jawab pertanyaan dasar apa masalahstrategis makro pembangunandaerah diperkirakan dihadapi dalam20 tahun kedepan; apa targetcapaian pembangunan daerah padaakhir tahun ke 20; bagaimana petajalan (road map) menuju targetcapaian tersebut; apa target capaiandi setiap tahapan 5 tahunan; apayang akan menjadi leading sector danprogram strategis untuk capaiansetiap lima tahunan; bagaimana pro-gram-program akan dialokasikandalam ruang (sub wilayah pem-bangunan) untuk memastikan ter-wujudnya pembangunan berke-lanjutan.

Karakteristik RPJPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RPJPD:

Merupakan road map (peta arah) pembangunan daerah dalam jangka waktuperencanaan 20 tahun kedepanMengemukakan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah jangka panjangyang sinergis dengan RPJP Nasional dan RPJP ProvinsiMerupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerahMemuat strategi dan kebijakan yang bersifat selaras dan saling melengkapi denganRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/KotaMemberikan perhatian pada isu-isu makro pembangunan daerah seperti kependudukan,ekonomi, lingkungan hidup, ekologi, penataan ruang, infrastruktur dan pengelolaansumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pemerintah Daerah Kabupaten PadangPariaman melaksanakan Workshop PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), dengan melibatkan seluruh perangkatdaerah hingga kecamatan dan nagari, sebagailangkah mencari bentuk dan tema-tema untukpenentuan dan perumusan Visi-Misi KabupatenPadang Pariaman. Pemerintah Daerah jugamelaksanakan Uji Publik RPJPD dengan meli-batkan para pemangku kepentingan termasukpara perantau.

LEBIH MENDEKATKAN DIRI KEKOMUNITAS, SEBARKAN VISI-MISIKEPALA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

3RPJPD

Melalui konsultasi publik penyusunan Ranperda RPJPDPenyusunannya dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Bappeda, yang ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala DaerahSusunan Tim Penyusun mencakup unsur lembaga penelitian dan pakar dari berbagaidisiplin ilmu pengetahuan yang relevan, dan didukung kelompok kerja sesuai denganfungsi pemerintahan daerah: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya,pendidikan dan perlindungan sosial.Mewajibkan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD untuk menyepakati visi, misi dan arahpembangunan jangka panjang daerah dan mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan untuk implementasi RPJPDDitetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)Perda memuat keharusan RPJMD dan rencana yang lebih rendah untuk mengacu kepadaRPJPD; melaksanakan review dan evaluasi capaian kinerja RPJPD setiap lima tahunan;melakukan pemutakhiran data-informasi dan rencana secara berkelanjutanPerda dan dokumen RPJPD merupakan dokumen yang dapat diakses publik

Kinerja yang Diharapkan

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RPJPD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen kebijakan pembangunan daerah jangka panjang dan berkelanjutan:

Sebagai acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerahSebagai instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutanSebagai instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah (core competency)Memperjelas posisi dan kedudukan serta kontribusi daerah pada pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang pembangunan nasionalMemberikan kerangka bagi kerjasama antar daerah bagi penanganan isu strategispembangunan lintas daerah, provinsi, nasional, dan internasionalMemberikan perhatian pada strategi dan kebijakan mitigasi bencana, terutama bagidaerah rawan bencanaMemberikan kerangka bagi pengembangan peraturan daerah untuk perlindungan alamdan lingkungan hidup (taman nasional, daerah konservasi lingkungan, daerah pedalaman,daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil)Memperlihatkan sinergitas dengan kebijakan penataan ruang daerah, provinsi, dannasional.Memberikan perhatian pada pengembangan daerah tertinggal, kantong-kantongkemiskinan, kawasan khusus (kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasanperbatasan antar daerah dan negara, kawasan pesisir yang perlu dilindungi)Mempedomani penyusunan rencana yang bersifat khusus seperti rencana mitigasibencana, rencana pengelolaan kehutanan, kelautan dan rencana untuk mengatasi isu-isustrategis

4 RPJPD

Menselaraskan tahun berakhirnyaperencanaan RPJPD dengan RPJP Nasionalagar terdapat konsistensi strategi dankebijakan pembangunan

Peran Fasilitasi yangDiharapkan dari KepalaDaerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkandari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja RPJPDdapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

Dalam rangka penyusunan RPJPD, BappekoBogor berinisiatif untuk memulai penyusunanrencana tersebut dengan penyusunan profilKota Bogor. Profil ini disusun melaluiserangkaian FGD dengan melibatkan multistakeholder (seluruh SKPD dan CSO).Pelibatan multi pihak ini dimaksudkan agardapat diperoleh gambaran menyeluruh akankebutuhan dan permasalahan daerah dalamkurun waktu perencanaan. Dokumen profilini digunakan sebagai masukan bagi arahanperumusan Visi dan Misi Daerah.

KEBERADAAN PROFILDAERAH, SEBAGAI DASARPENYUSUNAN RPJPD

Peta Kota Bogor

Memastikan adanya Tim Penyusun RPJPD yang kompetenMemastikan keikutsertaan secara intensif Kepala Daerah dan DPRD dalam prosespenyusunan dan pengambilan keputusan RPJPDMemastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk proses penyusunan danpengesahan RPJPDMemastikan terselenggaranya Musrenbang RPJPDMemastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi,dan lokal dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan

5RPJPD

Memastikan adanya keterlibatanpemangku kepentingan nonpemerintah: dunia usaha berskalabesar, organisasi masyarakat sipil danorganisasi masyarakat dalam prosespenyusunan dan pengambilankeputusan perencanaanMemastikan bahwa Perda RPJPDdidasarkan pada Naskah Akademikyang memenuhi persyaratanperaturan perundanganMemastikan dilakukannya konsultasipublik penyusunan Ranperda RPJPD

Pelibatan organisasi masyarakat sipil dan mediasecara luas dalam penjaringan aspirasi untukperumusan isu strategis, visi, misi dan agendapembangunan jangka panjang daerah. Penja-ringan aspirasi dilakukan melalui PollingPendapat masyarakat Kota Banda Aceh tentangfungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dinilaiperlu ditingkatkan pelayanannya dalam kurunwaktu rencana 20 tahun. Melibatkan 4(empat)calon Kepala Daerah dalam pembahasan visi,misi dan agenda pembangunan daerah jangkapanjang. Rumusan visi, misi pembangunandaerah dipublikasikan secara luas di media localuntuk mendapatkan komentar dan tanggapanmasyarakat.

IDENTIFIKASI ISU STRATEGISDAERAH, JARING OPINI PUBLIK

6 RPJPD

PERENCANAANBERBASIS SKENARIO

Bappeda Kota Kediri dalampenyusunan RPJPD periode

2007 – 2027 menggunakan pendekatanmeng-gali aspirasi dari masyarakatmelalui penyebaran questionnairessecara stratified random samplingkepada 1,500 penduduk Kota dan meli-batkan stakeholder yang relevan untukproses perumusan visi, misi, arahkebijakan pembangunan jangkapanjang kota, RPJP Daerahmenggunakan pendekatan peren-canaan berbasis skenario untukmengelaborasi alternatif strategipengembangan daerah dalam masa

dua puluh tahun kedepan. Penyusunan skenario dilakukan dengan melibatkan secara luasorganisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan media.

Tabel 1Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Panjang

dalam RPJP Nasional 2005-2025

VISI:INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

MISI:1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Pernyataan visi dan misi perlu diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaranpembangunan nasional dan daerah jangka menengah dan tahunan yang lebihSMART* agar dapat direalisasikan secara nyata.

SMART: Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time bound

7RPJPD

Tabel 2Tantangan Utama Pembangunan Nasional Jangka Panjang

• Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk• Pengurangan ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk

antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayahperkotaan dan perdesaan

• Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukurdengan indeks pembangunan manusia (IPM)

• Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dan anakdi berbagai bidang pembangunan

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secaraberkelanjutan

• Tuntutan untuk penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif• Pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan regional Jawa dan

luar Jawa• Mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan

teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomiyang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahanyang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.

• Pemecahan masalah kemiskinan• Tuntutan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam

rangka menghadapi perkembangan dan persaingan global menuju ekonomi berbasispengetahuan.

• Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan• Mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah

lingkungan, dan berkelanjutan• Meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan

penyalurannya untuk keperluan domestik• Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman

kumuh• Terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana,• Menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan• Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan

HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.• Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan• Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah• Krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.• Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut,

perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan• Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan

penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yangkonsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025

Daerah perlu mengukur dan mengevaluasi secara berkelanjutan dimana posisinya dan sejauhmana kontribusinya pada penanganan isu dan permasalahan strategis nasional.

8 RPJPD

Renstra-KL

Renja-KL

Renja SKPDProvinsi

Renstra-SKPD-PRenstra-SKPDKab/Kota (5th)

Renja SKPDKab/Kota

Tabel 3Delapan Tujuan Pembangunan Milenium 1990-2015

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan2. Mewujudkan pendidikan dasar3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan4. Mengurangi angka kematian bayi5. Meningkatkan kesehatan ibu.6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber: Millennium Development Goals Report: an Assessment by UNDP

Rencana penataan ruang daerah perlu dilihat sebagai bagian integral dalampenyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bagan 2 memperlihatkan perlunyakonsistensi dan harmonisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dantahunan baik diperingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendapatkanhasil pembangunan yang optimal dan untuk mewujudkan pembangunan daerahberkelanjutan

Bagan 2. Kaitan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Sumber: Penataan Ruang Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Ananto Yudono)

Penyelenggara MusrenbangNasional BapenasDaerah Bappeda

RPJPN(20 th)

RPJPD-P (20 th)

RTRWN (20 th)RDTRN

RPJM-N (5 th)

Norma,standar,

pedomandan manual

bdg PR

RKP (1th)

RTRWP (20 th)RDTRP

RPJMD-P (5th)

RKPD-P (1th)

RPJPD Kab/Kota (20 th)

RTRW Kab/Kota (20 th)RDTR Kab/Kota

RPJMD Kab/Kota(5th)

RKPD-Kab/Kota (1 th)

9RPJPD

RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2

10 RPJMD

RPJMD merupakan instrumen untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerahdan merupakan rujukan utama bagi mengevaluasi sejauh mana capaian visi danmisi Kepala Daerah pada akhir masa jabatannya. RPJMD menjawab pertanyaanbagaimana visi dan misi Kepala Daerah diterjemahkan kedalam tujuan, strategi,kebijakan, target capaian pembangunan daerah setiap tahun dalam 5 tahunkedepan; indikasi prioritas program, target capaian program, pagu pendanaandari berbagai sumber dan indikator keluaran program. RPJMD menjawabperubahan-perubahan fundamental apa yang ingin dicapai dalam 5 tahunkedepan, sejauh mana dampak terhadapkesejahteraan masyarakat yang diha-rapkan dan siapa bertanggung jawabuntuk melaksanakannya.

CSO di Kabupaten Aceh Jaya memfasilitasiBappeda sebagai koordinator Tim PenyusunRPJMD melalui Konsultasi Publik denganmelakukan Workshop dan FGD untukmerevisi draft Dokumen RPJMD yang telahdisusun oleh Bappeda. Tujuan workshop iniadalah untuk mendapatkan masukan daninput dari seluruh SKPD, DPRD, CSO, danStakeholder terkait lainnya dalam rangkamempertajam kerangka kebijakan dananggaran serta substansi dan materiprogram prioritas yang dituangkan dalamDokumen RPJMD 2007-2011.

Bappeda Kabupaten Sukabumi melakukanserangkaian FGD yang intensif denganstakeholder kunci dalam beberapa kelompokinterest sebagai kegiatan PRA MusrenbangRPJMD dalam rangka menjaring aspirasidan kebutuhan masyarakat dalam pem-bangunan jangka menengah daerah.

DPRD Kabupaten Pacitan dan CSO terlibataktif dalam memberikan kontribusi penilaian,evaluasi, pemuktahiran Dokumen RPJMD,isu strategis, formulasi rancangan awalRPJMD, perumusan program prioritas danpagu indikatif. CSO menyampaikan kepadaPemerintah Daerah konsep paper isupendidikan dan perencanaan partisipatif,sebagai bahan masukan bagi pembahasanpenyusunan program RPJMD.

SINERGI EKSEKUTIF,LEGISLATIF, DAN CSORUMUSKAN RPJMD

Karakteristik RPJMD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitasRPJMD:

Merupakan penjabaran dari RPJPDMerupakan road map menujukeberhasilan pembangunan daerah dalamjangka masa lima tahun kedepanMenterjemahkan visi, misi dan agendaKepala Daerah terpilih kedalam strategi,kebijakan dan program pembangunandaerah lima tahunanMemuat sasaran pembangunan danpelayanan jangka menengah yang akandicapai dalam penyelenggaraanpemerintahan daerahMemuat kesepakatan tentang isu strategispembangunan daerahMemperjelas posisi daerah terhadappencapaian tujuan RPJM Nasional danRPJM ProvinsiMengemukakan program lima tahunandengan prioritas, capaian, indikator kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

11RPJMD

keberhasilan, indikasi pendanaan, dandampak pembangunan yang diharapkansecara jelas dan terukurMerupakan referensi utama dalampertanggungjawaban Kepala Daerahterpilih pada setiap akhir tahun dan akhirmasa jabatanMempedomani penyusunan Renstra SKPDPenyusunannya dilakukan oleh Tim yangdikoordinasikan oleh Bappeda, yangditetapkan dengan Surat Keputusan KepalaDaerahSusunan Tim Penyusun mencakup unsurlembaga penelitian dan pakar dari berbagaidisiplin ilmu pengetahuan yang relevan, dandidukung kelompok kerja sesuai denganfungsi pemerintahan daerahMewajibkan penyelenggaraan MusrenbangRPJMD untuk menyepakati arah, tujuan,strategi, kebijakan dan target hasil/capaianprogram RPJMDMelalui konsultasi publik Ranperda RPJMDDitetapkan dengan Peraturan Daerah(Perda)Perda tentang RPJMD didasarkan padanaskah akademikPerda dan dokumen RPJMD merupakandokumen yang dapat diakses publik

Kinerja yang Diharapkan dari RPJMD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RPJMD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen kebijakan pembangunan daerah jangka menengah:

Sebagai instrumen untuk mendorong reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerahSebagai instrumen untuk menarik investasi sektor swastaMemberikan kerangka bagi pengembangan Program Penyusunan Peraturan Daerah(Proturda)Memberikan kerangka bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaandaerahSebagai instrumen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Millennium (MillenniumDevelopment Goals)

Klinik konsultasi perencanaan danpenganggaran di Kabupaten Nagan Rayayang berada dibawah koordinasi Bappeda,menjadi wadah dan media untuk berdiskusidan melakukan pertemuan-pertemuandalam rangka persiapan proses penyusunandokumen RPJMD. Untuk proses penyu-sunan selanjutnya, Klinik KonsultasiPerencanaan dan Penganggaran inidiharapkan akan menjadi tempat untukmelakukan pertemuan dan pembahasan TimPenyusun serta media koordinasi antarSKPD dalam menjabarkan Visi dan MisiBupati terpilih dalam proses penyusunanDokumen RPJMD.

KLINIK KONSULTASIPERENCANAAN DANPENGANGGARAN

12 RPJMD

Memberikan kontribusi pada penanganan isu-isu strategis pembangunan daerahterutama berkaitan dengan hak dasar masyarakat: kemiskinan, pemberdayaanperempuan, dan sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan,infrastruktur, dan lingkunganSebagai media untuk mendorong komunikasi intensif antara eksekutif dengan legislatifdalam perumusan program-program strategisDapat memberikan kerangka, arah dan referensi bagi dunia usaha dalam menyusunTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)Mampu mengantisipasi perubahan situasi eksternal yang berdampak signifikan terhadapdaerah

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dariKepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yangdiharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD untuk memastikankarakteristik dan kinerja RPJMDdapat dipenuhi sesuai denganprinsip-prinsip pembangunandaerah partisipatif:

Memastikan adanya TimPenyusun RPJMD yangkompetenMemastikan keikutsertaansecara intensif Kepala Daerahdalam proses penyusunan danpengambilan keputusan RPJMDMelibatkan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi, dan lokal dalamproses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaanMelibatkan pemangku kepentingan non pemerintah: dunia usaha, organisasi masyarakatsipil dan organisasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusanperencanaanMemastikan terselenggaranya Musrenbang RPJMDMemastikan dilakukannya konsultasi publik Ranperda RPJMD

Bagan 3 memperlihatkan perlunya konsistensi pendekatan, tujuan, capaian antaradokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional,provinsi dan kabupaten/kota

13RPJMD

Bagan 3. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

RPJPNasional

RPJPDaerah

RPJMNasional

RKP

RKPDaerah

RPJMDaerah

RenstraSKPD

RenjaSKPD

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

PedomanPenyusunan

RAPBD

Dijabarkan

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun

1 Tahun5 Tahun

Diacu

Bagan 4 Angka Kematian Ibu di IndonesiaBagan 5 Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015Bagan 6 Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di IndonesiaBagan 7 Persebaran Angka Kematian Bayi

Bagan 4, 5, 6, dan 7 memperlihatkan bahwa kematian ibu dan bayi baru lahir masihmerupakan ancaman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,khususnya penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Angka AKB dan Balita yangtinggi disebabkan terutama oleh jumlah dan sebaran sarana, fasilitas dan SDMkesehatan untuk pelayanan KIA belum merata, kesinambungan pelayanan KIAberkualitas termasuk rujukan belum memadai dan pembiayaan pelayanan KIAberkualitas belum memadai. Angka-angka juga menunjukkan bahwa AKI, AKB danAKBAL masih memperlihatkan kesenjangan yang besar dengan sasaran target MDG.Untuk ini prioritas tinggi perlu diberikan kepada pelayanan kesehatan ibu, anak danbalita dalam penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah dantahunan kedepan

14 RPJMD

Sumber: DTPS-KIBBLA Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, Departemen Kesehatan, 2008

Bagan 4. Angka Kematian Ibu di Indonesia

Bagan 5. Perkembangan AKB dan AKBAL dan Target MDG 2015

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

120

100

80

60

40

20

0

15RPJMD

Sumber: DTPS-KIBBLA Referensi Advokasi Anggaran dan Kebijakan, DepartemenKesehatan, 2008

Bagan 6. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia

Indikator

Kematian Neonatal (0-28 hari) 20/1000 KH

Kematian Bayi (0-12 bulan) 35/1000 KH

Kematian Balita (0-60 bulan) 46/1000 KH

Per Tahun

88.770

157.080

206.580

Per Hari

246

430

569

Per Jam

10

18

24

Jumlah Kematian

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002 -2003

NA

D

Sum

ut

Sum

bar

Ria

u

Jam

bi

Sum

sel

Ben

gkul

u

Lam

pung

Bab

el

DK

I Jak

arta

Jaba

r

Jate

ng

DI Y

ogya

kart

a

Jatim

Ban

ten

Bal

i

NT

B

NT

T

Kal

bar

Kal

teng

Kal

sel

Kal

tim

Sul

ut

Sul

teng

Sul

sel

Sul

tra

Gor

onta

lo

Mal

uku

Pap

ua

Nas

iona

l

120

100

80

60

40

20

0

Tabel 4. Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita di Indonesia

16 RPJMD

Bagan 7. Persebaran Angka Kematian Bayi Menurut Provinsi2002 dan 2005

NT

B

Gor

onta

lo

NT

T

Sul

teng

Kal

sel

Mal

uku

Uta

ra

NA

D

Sul

teng

Jaba

r

Ben

gkul

u

Sul

sel

Ban

ten

Mal

uku

Nas

iona

Jam

bi

Jatim

Sum

bar

Kal

bar

Sum

sel

Pap

ua

Lam

pung

Kal

tim

Sum

ut

Bal

i

Bam

bel

Jate

ng

Ria

u

Kal

teng

DI Y

ogya

kart

a

Kep

ulau

an R

iau

Sul

ut

DK

I Jak

arta

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002 -2003Survei Penduduk antar Sensus 2005

17RPJMD

Renstra SKPDRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

3

RENSTRA SKPD

18 RENSTRA SKPD

Renstra SKPD merupakanterjemahan RPJMD kepadarencana strategis sesuai tugas,pokok dan fungsi pelayananSKPD. Renstra SKPD menjawabpertanyaan apa visi dan misiSKPD yang selaras dengan visidan misi RPJMD; bagaimanaposisi atau kedudukan SKPDdalam pencapaian tujuanRPJMD; apa tujuan, sasaran, dantarget capaian penyelenggaraanurusan pelayanan SKPD; bagaimana road map untuk mencapainya; apa kebijakanyang akan ditempuh, prioritas program, dan indikator kinerja keluaran program.Renstra SKPD merupakan acuan dalam mengevaluasi capaian visi, misi danperkembangan kinerja pelayanan SKPD selama 5 tahun.

Karakteristik Renstra SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitasRenstra SKPD:

Merupakan road map menuju keberhasilan penyelenggaraan fungsi dan urusanpelayanan SKPD dalam jangka lima tahun kedepanMerupakan bentuk komitmen SKPD kepada masyarakat dalam rangka mewujudkanpengelolaan pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya secara transparan, efisien, danefektifMenterjemahkan RPJMD kepada visi, misi, strategi, kebijakan program pelayanan SKPDdalam jangka lima tahun kedepan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi/TupoksiSKPD.Berorientasi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDMengemukakan profil kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan SKPD yangmenjadi tanggung jawabnya saat ini dan perkiraan perkembangannya lima tahun kedepanMemuat program lima tahunan dengan prioritas, target capaian, indikator kinerjakeberhasilan dan dampak pembangunan yang diharapkan secara jelas dan terukur

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

19RENSTRA SKPD

Memuat rencana pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk setiap urusanpelayanan wajib pemerintahan daerahMemuat proyeksi perkiraan kebutuhan dan alokasi pendanaan program SKPD selamalima tahunMenjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPDKepala Daerah mewajibkan penyusunan Renstra SKPD kepada Kepala SKPD. Sebelumditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, terlebih dahulu dikoordinasikan denganBappedaPenyusunannya dilakukan oleh Timyang ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala SKPDSusunan Tim Penyusun mencakupunsur lembaga penelitian dan pakardari berbagai disiplin ilmupengetahuan yang relevan, dandidukung kelompok kerja sesuaidengan fungsi pelayanan SKPDProses penyusunannya dilakukansecara partisipatif dengan melibatkanpara pemangku kepentinganDitetapkan dengan Peraturan KepalaSKPDMerupakan dokumen yang dapatdiakses publik

Kinerja yang Diharapkandari Renstra SKPD

Berikut ini adalah kinerja yangdibutuhkan dari Renstra SKPD untukdapat berperan sebagai instrumenimplementasi kebijakan RPJMD danpengembangan program prioritas jangkamenengah SKPD:

Berkontribusi pada pencapaianRPJMD dan kualitas penyelenggaraanpemerintahan secara keseluruhanSebagai referensi utama bagipengukuran kinerja dan laporanpertanggungjawaban Kepala SKPDpada akhir masa jabatannya

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumimelakukan FGD Rancangan Renstra DinasKesehatan dengan melibatkan stakeholder Dinastersebut.

SKPD UMKM Kota Tasikmalaya mengembang-kan Forum Stakeholder dengan melibatkan parapelaku ekonomi lokal untuk membantu SKPDdalam mengevaluasi dan menyusun rencanapenyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Pembentukan Forum Multistakeholder SKPDUsaha Kecil dan Menengah (UKM) di KotaPalopo, Sulsel untuk membahas isu strategis,perumusan kebijakan, program, dan kegiatan,berkaitan dengan pengembangan UKM “RumputLaut”.

Pembentukan Forum Perencana oleh BappedaKabupaten Malang yang terdiri dari seluruhpejabat structural dan fungsional di Bappeda danSKPD yang bertanggungawab pada masalahperencanaan. (Sumber : www.bapeda-kabupaten–malang.go.id)

Dalam penyusunan Renstra Kesehatan Kab DeliSerdang, dilakukan FGD perumusan program dankegiatan, yang kesepakatannya dituangkan dalamberita acara dan ditandatangi oleh perwakilanpeserta FGD. Peserta yang hadir adalah dariDinas Kesehatan dan kelompok masyarakat yangpeduli terhadap isu-isu kesehatan di Kab DeliSerdang. Pada FGD, peranan kelompok ma-syarakat cukup besar dan mempengaruhikesepakatan program dan kegiatan untuk RenstraSKPD.

LIBATKAN FORUM STAKEHOLDER(KONSULTASI PUBLIK) DALAMPENYUSUNAN RENSTRA SKPD

20 RENSTRA SKPD

Sebagai instrumen untuk mencapaiSPM pelayanan SKPDSebagai acuan bagi pengembangankapasitas dan kompetensikelembagaan SKPD yang efektif danefisienMembantu mengidentifikasikebutuhan pengembangan regulasiuntuk menunjang penyelenggaraanfungsi dan urusan pelayanan SKPDMemberikan arah bagi penyusunanpetunjuk operasional pelaksanaanprogram yang spesifik dan prioritasseperti: program pelayanankesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; penanganan HIV/AIDS; pengentasan kemiskinan;pendidikan bagi masyarakat miskinSebagai media untuk mendorong komunikasi intensif antara SKPD dengan Komisiterkait DPRD dalam perumusan program yang bersifat strategis dan berdampak luaspada masyarakatMemberikan kontribusi pada penanganan isu lintas sektor seperti pengentasankemiskinan, gender, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Develop-ment Index (HDI))Menjadi dasar bagi pengembangankemitraan dengan dunia usahaMendapatkan dukungan dan komitmendari pemangku kepentingan pelayananSKPD untuk implementasinya

Peran Fasilitasi yangDiharapkan dari KepalaDaerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkandari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja RPJPDdapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

Pembentukan Klinik Usaha Turatea(Klisea), di Kabupaten Jeneponto, Sulsel.Klisea adalah suatu lembaga independenmultistakeholder yang bertujuan untukmemberdayakan Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM). Keseriusan peme-rintah serta seluruh stakeholder bidangUMKM di Jeneponto, telah mendapatdukungan kebijakan dari pemerintahkabupaten Jeneponto. Hal ini ditandaidengan terbitnya Peraturan Bupati(Perbup) Nomor 15 tahun 2007 tentangPemberdayaan Usaha Mikro di KabupatenJeneponto. Senada dengan hal ini, jugadikembangkan Klinik Bisnis (KLIBI) dalammembantu pengembangan UKM di KotaTebing Tinggi, Sumatera Utara.

KOMITMEN PEMERINTAHDAERAH MELALUI PERDADALAM MENGGALAKKANUMKM

21RENSTRA SKPD

Memastikan adanya Tim Penyusun Renstra SKPD di setiap SKPDMendorong diselenggarakannya Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dalam rangkapenyusunan Renstra SKPDMemastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan pemerintahan: nasional, provinsi,dan lokal dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaanMemastikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan non pemerintah: dunia usaha,organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam proses penyusunan danpengambilan keputusan perencanaanMemastikan adanya dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan pelayananSKPD untuk implementasi program prioritas SKPDMemastikan adanya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensiSKPD dalam menyediakan pelayanan publikMendorong dilakukannya komunikasi yang efektif antara SKPD dengan komisi terkaitDPRD untuk pembahasan rencana dan anggaran program-program strategis SKPD

PENYELENGGARAAN KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN

Penerapan Klinik Konsultasi perencanaan daerah di Kab Boyolali, Kab Klaten,Kab Sukoharjo. Klinik Konsultasi Teknis Perencanaan Daerah (selanjutnyadisebut Klinik Perencanaan) pada dasarnyamerupakan forum yang dikelola oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) guna memberikan kesempatan bagiSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmengkon-sultasikan berbagai isu danpersoalan serta memperoleh bimbingan/arahan sehubungan dengan penyusunanRenstra dan Renja SKPD masing-masing.Pengalaman menunjukkan bahwa KlinikPerencanaan telah berkontribusi signifikantidak hanya dalam membangun koordinasiyang efektif antara Bappeda, SKPD, danDPRD dalam Pe-nyusunan Renstra dan RenjaSKPD; membantu disahkannya APBD tepatwaktu, tetapi juga memberikan pemahamanyang lebih baik bagi SKPD tentang peran danpentingnya Renstra dan Renja SKPD dalamefektivitas implementasi visi dan misi SKPD.Pengalaman penyelenggaraan Klinik Kon-sultasi ini telah didokumentasikan ke dalamsuatu panduan “Tata Cara Penye-lenggaraanKlinik Konsultasi Penyusunan Renstra-Renja SKPD” untuk memudahkan daerah-daerah lain menyelenggarakan klinik kon-sultasi serupa. Suasana klinik konsultasi penyusunan Renstra

SKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2006 yangdifasilitasi tim PIPW-UNS

22 RENSTRA SKPD

Tujuan program ini dalam rangkasinkronisasi Renstra SKPDdengan RPJMD, khususnyauntuk menjamin terarahnyakegiatan seluruh SKPD dalammencapai visi, misi, tujuan,sasaran pembangunan dalamRPJMD. Bappeda kota ini jugamelakukan pelatihan konsultasipublik yang diarahkan padapeningkatan kuantitas dankualitas keterlibatan stakeholdersejak tahap awal perencanaan(visi misi dan profil SKPD)

ON THE JOB TRAINING EVALUASI RENSTRA SKPD DI KOTATEBING TINGGI, SUMATERA UTARA

Suasana on the job training Evaluasi Renstra SKPD di KotaTebing Tinggi Tahun 2006

23RENSTRA SKPD

RKPDRencana Kerja Pembangunan Daerah

RKPD

4

24 RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RKPD merupakan jabaran RPJMD kedalam program dan kegiatan tahunan.RKPD menjawab pertanyaan apa tujuan, sasaran penyelenggaraaan urusan wajibdan pilihan yang hendak dicapai pada tahun rencana; bagaimanamengorganisasikan dan memprioritaskan program, kegiatan dan alokasipendanaan SKPD untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam merumuskanprogram dan kegiatan, selain mengacu kepada RPJMD, RKPD perlumengakomodas ikanhasil-hasil proses pe-rencanaan dari bawahmelalui musrenbang danforum SKPD. RKPDmerupakan rujukanpenyusunan KUA danPPAS yang kemudianmenjadi dokumen ru-jukan bagi penyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah padaakhir tahun anggaran.

Karakteristik RKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas RKPD:

Merupakan instrumen untukmengoperasionalkan RPJMDMemuat evaluasi capaian kinerja RKPDtahun laluMemuat perkiraan tentang kondisi danprospek ekonomi makro daerahMemuat isu pembangunan daerah yangstrategis dan mendesak

Bappeda Kabupaten AcehBarat menyeleng-garakanpelatihan Tenaga PerencanaTingkat Keca-matan untukmemperkuat kapasitasfasil itator perencanaantingkat kecamatan.

25RKPD

Memuat prioritas pembangunandaerah dan kesesuaiannya denganprioritas nasional dan provinsiMemuat program dan kegiatan untuktahun rencana disertai denganindikator kinerja keluaran, capaiankinerja program dan kegiatan yangjelas dan terukurMemuat proyeksi ketersediaanpendanaan untuk pembangunandaerah dari berbagai sumber danaMemuat arah kebijakan pengelolaan

keuangan daerahMemuat pagu indikatif pendanaanprogram dan kegiatan untuk setiapSKPDDirumuskan melalui musrenbangdesa/kelurahan, musrenbangkecamatan, forum SKPD, danmusrenbang kab/kota.Ditetapkan dengan Peraturan KepalaDaerahMerupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik

Kinerja yang Diharapkan dari RKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RKPD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen implementasi kebijakan pembangunan daerah tahunan:

Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPDMemberikan gambaran atas sejauh mana konsistensi rencana pencapaian visi-misi KepalaDaerah terpilih, tujuan, dan target program RPJMDMampu merespon secara optimal aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikandalam musrenbangMampu memperjelas alokasi ruang dari program, kegiatan, dan anggaranMempedomani alokasi dana yang efektif dan efisien dari berbagai sumber untuk programdan kegiatan tahunanMempedomani pelaksanaan dan anggaran program dan kegiatan yang bersifat lintassektorMemberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhanekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan stabilitas daerahMemberikan kontribusi pada penanganan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,penyandang cacat, lansia dan penyandang sosial lainnya

Kesepakatan antara eksekutif dengan legislatiftentang kalender penyusunan perencanaan danpenganggaran tahunan di Kab Nagan Raya,Kab Aceh Jaya dipublikasikan kepada masyara-kat lewat poster, leaflet, atau buku saku.

DPRD Kota Madiun dengan pendampinganCSO terlibat aktif dalam memberikan penilaiandan evaluasi RKPD sebelum dilanjutkan kepadatahapan perumusan KUA dan PPAS.

PENERAPAN ALOKASI DANA DESA

Di Kabupaten Aceh Besar dan Kota BandaAceh, penerapan Alokasi Dana Desa telahmembantu meningkatkan partisipasi masyarakatdalam perumusan program dan kegiatanpembangunan desa.

SINERGITAS DENGAN DPRD,MAKSIMALKAN PARTISIPASIWARGA

26 RKPD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dariKepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja RKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

Memastikan diselenggarakannya musrenbang yang tepat waktuMemastikan penyelenggaraan musrenbang yang partisipatif dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundanganMemberikan perhatian pada penyelenggaraan musrenbang di daerah tertinggal,perbatasan, miskin dan rawan bencanaMendorong keikutsertaan DPRD dalam musrenbang kecamatan, forum SKPD, danmusrenbang kabupaten/kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilmusrenbangMendorong hasil reses DPRD dibahas dalam musrenbangMendorong pembentukan Forum Delegasi Musrenbang untuk memastikan konsistensiRKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD

27RKPD

MUSRENBANGMusyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD

5

MUSRENBANG

28 MUSRENBANG

Musrenbang RKPD merupakan wahana publik yang penting untuk membawapara pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahanpembangunan daerah dan mencapai kesepakatan atas prioritas program,kegiatan, dan anggaran pembangunan tahunan daerah. Musrenbang RKPDmerupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan:pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”; berbagai usulan program dankegiatan dari pemerintah daerah dan masyarakat; kebutuhan programpembangunan dengan kemampuan pendanaan; dan alokasi pendanaanpembangunan dari berbagai sumber. Hasil musrenbang RKPD digunakan untukmemutakhirkan rancangan RKPD dan Renja SKPD.

Karakteristik Musrenbang RKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitaspenyelenggaraan Musrenbang RKPD:

Memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPDMerupakan ‘demand driven process’ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbangberperanan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbangBersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yangseluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalahnya,mengemukakan pandangannya, dan menentukan peranan dan kontribusinya dalampencapaian hasil musrenbangMerupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerahBersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalam musrenbangdistrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untukmenghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusiterhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasiBersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbangMengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahanpembangunan daerah dan mengembangkan konsensusPembahasan Musrenbang RKPD diorganisasikan menurut fungsi atau gabungan fungsipemerintahan daerah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas pada parapemangku kepentingan menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya

Musyawarah PerencanaanPembangunan RKPD

29MUSRENBANG

Sebagai masukan untuk memutakhirkanrancangan RKPD dan Renja SKPD yangmeliputi: arah kebijakan, prioritaspembangunan, program dan kegiatanserta dan pagu indikatif menurut SKPD.Hasil musrenbang ditetapkan dalamBerita Acara Pelaksanaan Musrenbang

Kinerja yang Diharapkandari Musrenbang RKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkandari Musrenbang RKPD untuk dapatberperan sebagai forum publik yang efektifbagi pengambilan keputusan perencanaandan penganggaran tahunan daerah:

Mampu mendorong pelibatan parapemangku kepentingan dalam prosespengambilan keputusan perencanaandan penganggaran tahunanAda kesepakatan urutan prioritas isudan permasalahan pembangunan daerahAda kesepakatan arah kebijakan, urutan prioritas fungsi/urusan wajib dan pilihanpemerintahan daerah untuk menangani isu dan permasalahan pembangunan daerahAda kesepakatan rancangan program dan kegiatan dan pagu indikatif SKPDMenggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan, pertukaran(sharing) informasi dan mencapai kesepakatan prioritas pembangunan daerahMengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia dari berbagai sumber untuk memenuhikebutuhan pembangunanSebagai bahan utama bagi memutakhirkan rancangan RKPD dan pembahasan KUA-PPASMemastikan sinkronisasi hasil Forum SKPD/Forum Gabungan SKPDMendorong penggunaan ADD untuk merealisasikan usulan musrenbang desaMendorong adanya alokasi dana kewilayahan untuk menjamin terdapatnya keseimbanganpembangunan wilayahMendorong terbentuknya Forum Delegasi Musrenbang untuk mengikuti prosespenyusunan APBDMempublikasikan pokok-pokok hasil kesepakatan musrenbang kepada masyarakatMemastikan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk implementasikesepakatan musrenbang

OPTIMALKAN KEBERADAANFASILITATOR PERENCANAANDAERAH

Temuan terhadap kualitas pelaksanaanmusrenbang sebagai tahapan awal peren-canaan daerah, menggugah beberapapemerintah daerah mengadakan peningkatankapasitas fasilitator musrenbang. Di tanganfasilitator yang menerapkan pendekatanpartisipatif, prioritasi usulan per desa/kelurahanatau kecamatan berkesesuaian dengan plafonanggaran dan aspirasi masyarakat di wilayahyang bersangkutan. Seperti yang dilakukanBappekab Probolinggo menggandeng ForumReboan dan Bappeko Mojokerto bersamaKaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI),mengadakan Training of Facilitator (TOF).Alumni TOF ini langsung diterjunkan di dalammusrenbangkel/kecamatan dan mendapatkantanggapan positif dari perwakilan warga.(Sumber : wawancara dengan Singo Maruto,aktivis Forum Reboan Probolinggo danHamidah, aktivis KPPI Mojokerto)

30 MUSRENBANG

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja Musrenbang RKPD dapat dipenuhi sesuai denganprinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

Memastikan keikutsertaan Kepala Daerah dan DPRD dalam pembahasan dan perumusankesepakatan hasil musrenbangMengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan musrenbang yangberkualitasMemastikan penyelenggaraan musrenbang yang partisipatif dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundanganMemastikan keikutsertaan DPRD dalam musrenbang kecamatan, forum SKPD, danmusrenbang kabupaten/kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilmusrenbangMendorong hasil reses DPRD dibahas dalam musrenbangMendorong pembentukan Forum Delegasi Musrenbang untuk berperan dalam mengawalhasil-hasil kesepakatan musrenbang dalam pembahasan KUA, PPAS dan RAPBDMemberikan perhatian khusus bagi pemenuhan aspirasi masyarakat dari daerahtertinggal, perbatasan, miskin dan rawan bencana

Keterangan Grafik: Salah satu temuan studi pengamatan Musrenbang RKPD 2007-2008, selengkapnya dapat dilihat di www.lgsp.or.id

Persiapan PerumusanKesepakatan

Diskusi Pembahasan Paska Musrenbang

Per

sent

ase

terh

adap

sko

r id

eal

Bagan 8. Perkembangan Kualitas Penyelenggaraan Musrenbang di9 Daerah Pengamatan selama 2007-2008

53

707475

57

73

55

70

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

31MUSRENBANG

Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasianggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbangmerupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang

Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yangkredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambilkeputusan

Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasi musrenbang ini harusmemiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas sertasupel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman danpengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalamanmenfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknikpartisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabran, sikapberorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percayadiri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko;akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpentingmempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatanaktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapatmembawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat

Stakeholders yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu stake-holders yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahanpembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenanganatau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum.Stakeholders mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsi-fungsipemerintahan daerah; stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisistingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas(dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurutfungsi-fungsi pemerintahan daerah). Peserta Musrenbang RKPD ini jugaharus dihadiri oleh delegasi/peserta yang ditugaskan mengikutiMusrenbang RKPD berdasarkah hasil kesepakatan MusrenbangKecamatan dan kesepakatan Forum SKPD.

Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karenabanyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yangdilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukardipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungansepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapatmenyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD(sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yangdilakukannya di daerah pemilihannya)

Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukungpenyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauhsebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkanstakeholders mempelajari dan menguasai permasalahan yang perludibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami sertasesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders, sedapat mungkindilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

Komitmen PolitikPemerintahDaerah

KompetensiPenyelenggaraMusrenbang

Kompetensifasilitator

Stakeholdersyang dilibatkan

KeterlibatanDPRD

Media informasiyang digunakan

Tabel 5. Syarat Keberhasilan Musrenbang RKPD

Faktor Penjelasan

Kesiapan dan Keterlibatan PelakuA.

1

2

3

4

5

6

No

32 MUSRENBANG

Faktor Penjelasan

Kesiapan Informasi dan Instrumen

No

Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang

Informasi yangdisediakan untukpeserta

Tools atauinstrumen yangdigunakan

Penjelasan tujuanpenyelenggaraanmusrenbang

Alur dan kerangkastrategispembahasan

Proses-prosesmusyawarahsebelumnya

Waktu pelaksanaanmusrenbang

Metodepenyelenggaraan

Strategipelaksanaanmusrenbang

Agendapembahasan yangefisien dan efektif

Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukungpenyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauhsebelum waktu pelaksanaan musrenbang bagi memungkinkan stake-holders mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan;informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuaidengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauhmungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untukmenyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat stakeholders

Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh pesertamusrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju danbagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untukmenampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhanpeserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikandalam panduan pelaksanaan Musrenbang

Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (sepertiidentifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan pro-gram dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akandibahas

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapansebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan, MusrenbangKecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruhterhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yangdibangun dengan pendekatan “bottom-up” dan “top down” yang menjaminseluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan

Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkupdan skala issue, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu(kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapatdan mencapai suatu kesepakatan. Penyelenggaraan musrenbang yangmemadai memerlukan waktu sekitar 2-5 hari

Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan KonsultasiPublik, focus group discussions (FGD), lokakarya

Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukanuntuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembahagian kelompok kerjayang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehinggamencerminkan ’demand driven’ proses dan alur perencanaan strategis

Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menuruthari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan

B.

7

8

9

10

C.

11

12

13

14

15

33MUSRENBANG

Faktor Penjelasan

Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

No

Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dariaspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimanadinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapaikesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkapmungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personil khusus yang menanganiperekaman proses pelaksanaan musrenbang.

Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhirmusrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yangdicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen,sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakankesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan;mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskahkesepakatan oleh stakeholders yang hadir

Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepadasemua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahanyang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatanmusrenbang

Ini berkaitan dengan kegiatan paska musrenbang yaitu pembentukanForum Delegasi Musrenbang dan pengembangan mekanismepemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan hingga tahappenyusunan APBD

Rekaman prosesdinamikapembahasanmusrenbang

Naskahkesepakatanmusrenbang yangsistematis

Pelaporan hasilmusrenbang

Pemantauan danevaluasi tindaklanjut musrenbang

D.

16

17

18

19

34 MUSRENBANG

35RENJA SKPD

RENJA SKPDRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah6

36 RENJA SKPD

Renja SKPD merupakanpenjabaran Renstra SKPDyang mengacu pada RKPD.Renja SKPD memberikangambaran tentang programdan kegiatan yang akandikerjakan oleh SKPD dalamsatu tahun anggaran. RenjaSKPD menjawab pertanyaanapa yang menjadi tujuan,sasaran peningkatan pe-layanan, target capaiankinerja, serta bagaimanapengorganisasian programdan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. Renja SKPDmengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Karakteristik Renja SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Renja SKPD:

Memuat gambaran kondisi dan permasalahan capaian kinerja pelayanan SKPD saat iniMerupakan bentuk komitmen SKPD kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaanpelayanan yang responsif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabelMemuat rencana, program dan kegiatan pengembangan pelayanan yang meliputiperbaikan prosedur, mekanisme, standar pelaksanaan pelayanan, pembiayaan pelayanan,regulasi dan pengembangan kapasitas dan kompetensi staf dan kelembagaanMemuat program dan kegiatan tahunan prioritas SKPD yang disertai dengan indikatorkeluaran, target capaian kinerja kegiatan, biaya satuan per keluaran kegiatan, biaya totalkegiatan dan lokasi kegiatanProses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangkukepentinganDitetapkan dengan Peraturan Kepala SKPDMerupakan dokumen yang dapat diakses publik

Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah

37RENJA SKPD

Kinerja yang Diharapkan dari Renja SKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Renja SKPD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen implementasi kebijakan pelayanan SKPD:

Memperjelas kedudukan dan kontribusi SKPD pada pencapaian tujuan dan sasaranRKPDMemberikan perhatian pada program pengentasan kemiskinan, peningkatanpertumbuhan, pemberdayaan perempuan, kesempatan kerja, dan stabilitas daerahMendorong SKPD untuk melakukan inovasi dalam penyediaan pelayanan danpengembangan pelayanan dasar dan program strategis lainnya.Mendorong adanya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensiSKPD dalam menyediakan pelayanan publikMendorong SKPD terkait untuk memutakhirkan data kemiskinan daerah secaraberkelanjutanBerorientasi pada pencapaian sasaran SPM bagi SKPD yang mengelola urusan wajibPemerintahan DaerahMendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan pelayanan SKPDuntuk implementasinya

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkandari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja RenjaSKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

Mendorong diselenggarakannya ForumSKPD/Forum Gabungan SKPD dalamrangka penyusunan Renja SKPDMemberikan perhatian khusus padapenyusunan program dan kegiatan SKPDyang berkontribusi pada penanganan isulintas sektor (seperti pengentasankemiskinan, gender, dan peningkatanIndeks Pembangunan Manusia/IPM (HumanDevelopment Index (HDI))Memastikan adanya dukungan dankomitmen dari pemangku kepentinganuntuk implementasi program prioritaspelayanan SKPD

Pengembangan FORUM LINTAS SKPDEKONOMI (SKPD Perindag, Perhubungan,Pertanian Kelautan dan Perikanan, UsahaKecil Menengah, Dinas Pasar) di KotaBanda Aceh untuk memadukan dan lebihmengefektifkan berbagai program dankegiatan sektor ekonomi yang diusulkan olehKecamatan dan SKPD.

SINERGI EKSEKUTIF - LEGISLATIFSEPAKATI RENJA KEDUA BELAH PIHAK

Di Kabupaten Serdang Bedagai, SumateraUtara, tercapai kesepakatan agendapenyusunan Renja SKPD dengan RenjaDPRD antara DPRD dengan Eksekutif,sementara di Sibolga Renja DPRD disam-paikan ke walikota untuk disinkronisasikandengan Renja SKPD.

PENGEMBANGAN FORUMLINTAS SKPD EKONOMI

38 RENJA SKPD

Bappeda Kabupaten Aceh Jaya menggunakan fasilitator independen untuk memfasilitasisinkronisasi Renja-SKPD untuk penyusunan RKPD di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangkaproses persiapan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Bersamaan dengan itu, melakukantechnical advisory dengan memfasilitasi proses sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerahdengan rencana program dan kegiatan NGO/INGO, UNAgency, Lembaga Donor dan LSMyang berkerja di Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, bersama dengan CSO memfasilitasi prosessinkronisasi dan sinerginya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dianggarkan dalamAPBD dengan Program dan Kegiatan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Niasyang tertuang dalam DIPA-2007.

PENERAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF SKPDDALAM RENJA SKPD DI KABUPATEN SUMEDANG

Renja SKPD di Kabupaten Sumedang disusun dari gabungan antara Pagu Indikatif Kecamatan(PIK) dan Pagu Iindikatif (PI) SKPD. Dengan demikian, yang diajukan ke forum musrenbangkabupaten adalah Renja SKPD yang nantinya akan didigabung dengan SKPD lainnyamembentuk RKPD. (Sumber : Suhirman (ed , Partisipasi, Reformasi Kelembagaan, dan AlokasiAnggaran: Pembelajaran dari Lima Daerah, 2009, Bandung : FPPM)

REVIEW DOKUMEN RENJA SKPD UNTUK KUALITAS DOKUMEN YANG LEBIH BAIK

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Workshop untuk reviewmenyeluruh atas proses penyusunan dokumen-dokumen Renja SKPD yang sudah ada untukmemastikan apakah prosesnya sudah memenuhi ketentuan yang ada (pendekatan politis,partisipatif, teknokratis, bottom-up dan top-down).

Mendorong dilakukannyakomunikasi yang efektifantara SKPD dengan komisiterkait DPRD untukpembahasan rencana dananggaran program-programprioritas SKPD

FASILITATOR INDEPENDEN BERPERAN DALAM PROSES SINKRONISASIRENJA SKPD - RKPD

39RENJA SKPD 39RENJA DPRD

RENJA DPRDRencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

7

40 RENJA DPRD

Renja DPRD menjawab pertanyaan bagaimana mengorganisasikan penyusunanprogram dan kegiatan DPRD yang memenuhi prinsip-prinsip SMART* dananggaran berbasis kinerja; selaras dengan pendekatan perencanaanpembangunan daerah; sehingga dapat mengukur kinerja DPRD dalammelaksanakan TUPOKSI DPRD dan dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah.

Karakteristik Renja DPRD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas Renja DPRD:

Merupakan instrumen implementasi Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPRDDigunakan sebagai instrumen untuk pencapaian Visi, Misi, dan Agenda DPRDSinergis dengan dengan RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMDMengakomodasikan hasil-hasil konsultasi publik seperti Musrenbang, Reses DPRD danForum SKPD

Rencana Kerja DPRD

PERANAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD

1) Membantu DPRD dalam menterjemahkan dan mengorganisasikan program,kegiatan, dan anggaran DPRD ke dalam pos belanja penunjang kegiatan DPRD,di Renja dan RKA SKPD Setwan menurut Kodefikasi Permen-dagri 13/2006 danperubahannya (Permen-dagri 59/2007) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Menfasilitasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan untuk penyusunan RenjaDPRD

3) Membantu mengorganisasikan jadwal penyusunan Renja DPRD yang sinkrondengan jadwal penyusunan RKPD.

4) Menfasilitasi penyiapan bahan-bahan yang diperlukan bagi masukan penyusunanRancangan Renja DPRD (hasil-hasil penja-ringan aspirasi masyarakat,musrenbang, kunjungan kerja, studi banding, dan dokumen rencanapembangunan daerah)

5) Memastikan penyelenggaraan pembahasan dalam penyusunan Renja DPRDberjalan secara terorganisir dan efektif

6) Mendokumentasikan proses dan hasil tiap tahapan penyusunan Renja DPRD7) Menfasilitasi terselenggaranya konsultasi publik untuk pembahasan Rancangan

Renja DPRD8) Mendisseminasikan pokok-pokok Renja DPRD ke media massa

41RENJA DPRD

Sebagai bahan utama bagi penyusunanRenstra DPRD, RKPD, dan RPJMDMemuat secara jelas tujuan Renja DPRDuntuk fungsi legislasi, anggaran danpengawasanMemuat daftar program dan kegiatanmenurut fungsi DPRD untuk tahun rencanayang disertai dengan indikator keluaran,target capaian kinerja kegiatan, biaya satuanper keluaran kegiatan, biaya total kegiatandan lokasi kegiatanMenggunakan kerangka pembagian fungsi,urusan wajib dan pilihan pemerintahandaerah sebagai dasar penyusunan RenjaDPRDMerupakan instrumen untuk mengukurkinerja penyelenggaraan fungsi DPRDdalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.Ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRDMerupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik

Kinerja yang Diharapkan dari Renja DPRD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Renja DPRD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen yang efektif untuk mengimplementasikan agenda dan kebijakan DPRD:

Mampu mengorganisasikan danmengembangkan program dan kegiatanDPRD yang sistemik, menyeluruh(comprehensive), proporsional, danberbasis isu strategisSebagai bagian integral dari prosesperencanaan dan penganggaranpembangunan daerah baik jangkapanjang (RPJPD), menengah (RPJMDdan Renstra SKPD) dan tahunan(RKPD dan Renja SKPD)Sebagai instrumen untuk implementasiProgram Peraturan Daerah (Proturda)Sebagai kerangka untuk mendukungpeningkatan kinerja penyelenggaraanfungsi dan urusan pemerintahan daerah

Di Kabupaten Probolinggo Renja DPRDdipubilkasikan lewat media. Hal yangsama terjadi di Sumedang, Renja DPRDdipublikasikan lewat leaflet, poster, baliho.

DPRD Kota Madiun melibatkan AliansiCSO untuk memberikan masukanterhadap draft Renja DPRD.

Di Aceh Barat dilakukan konsultasi publikuntuk mendapatkan masukan terhadapRenja DPRD yang disusun oleh Panmus.

Foto: Suasana Konsultasi Publik Rancangan RenjaDPRD Kabupaten Aceh Barat, Agustus2008

MEMBUKA DIRI ATASUSULAN MASYARAKAT,DALAM RENJA DPRD

42 RENJA DPRD

Sebagai dasar untuk menyelenggarakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secaraefektifMampu berkontribusi secara optimal untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah sesuai fungsi DPRD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari DPRD untuk memastikan karakteristik dankinerja Renja DPRD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerahpartisipatif:

Mendorong penyusunan Renja DPRD yang tepat waktu, sehingga berkontribusi padapenyusunan RAPBD dan APBD tepat waktuMenempatkan Renja DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesperencanaan dan penganggaran tahunan daerah; sehingga Renja DPRD berkontribusipada pencapaian tujuan dan sasaran RKPD dan APBDMewujudkan konsistensi kebijakan Renja DPRD dengan kebijakan Pemda dalammenangani isu-isu dan permasalahan strategis daerah.Mengakomodasikan prosedur penyusunan Renja DPRD dalam Keputusan UnsurPimpinan DPRDMenfasilitasi konsultasi publik pembahasan Renja DPRDMemberikan perhatian bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat Dewanuntuk mendukung proses penyusunan Renja DPRDMendorong pelibatan staf ahli perencanaan dan penganggaran dalam proses penyusunanRenja DPRD

DPRD terlibat intensif dalam Penyusunan Renja DPRD yangdifasilitasi Sekretariat Dewan

Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, DPRD terlibat aktif dalam menilai,memantau, dan mengevaluasi proses penyusunan Renja DPRD yangdilakukan oleh Sekretariat Dewan.

43RENJA DPRD

Kebijakan Umum APBD

KUA

KUA

8

44 KUA

Kebijakan Umum APBD (untuk selanjutnya disebut KUA) mengacu pada RKPDuntuk dituangkan kedalam kebijakan anggaran. KUA menjawab dua pertanyaanpenting yaitu: (1) bagaimana kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja danpembiayaan daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan RKPD dan: (2)bagaimana dana dari berbagai sumber dialokasikan ke dalam program-programprioritas RKPD. KUA memberikan gambaran sejauh mana kebijakan keuanganmendukung capaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Karakteristik KUA

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitas KUA:

Merupakan landasan penyusunan RAPBDMerupakan dasar penentuan PPASMemuat kerangka ekonomi makro daerahMemuat asumsi-asumsi dasar penyusunanAPBDMemuat kebijakan pendapatan, belanja, danpembiayaan daerahMemuat proyeksi pendanaan daerah yangmencakup: pendapatan, belanja, danpembiayaan daerahAsumsi dalam KUA dapat digunakan untukmenilai urgensi perubahan APBDMemuat prioritas permasalahan daerah yangakan ditanganiMemuat strategi dan langkah-langkah konkrit pencapaian sasaran APBDMemuat kebijakan belanja daerah per urusan pemerintahan dan per SKPDMemuat overview atas kondisi, isu strategis, dan perkembangan indikator makroekonomi dan keuangan daerah tahun lalu, tahun berjalan, dan tahun rencanaKUA dan PPAS disusun oleh TAPD dan merupakan dasar bagi TAPD untuk menilaiusulan RKA-SKPDMerupakan dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu tahun anggaranMerupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan daerah tentang APBDKUA merupakan janji pemerintah daerah yang dinyatakan dalam target indikatorpembangunan daerah

Kebijakan Umum APBD

DPRD Kota Madiun dengan pendam-pingan CSO terlibat aktif dalam membe-rikan penilaian dan evaluasi RKPDsebelum dilanjutkan kepada tahapanperumusan KUA dan PPAS.

Pemerintah Kota Surabaya menggelarpublic expose Renja SKPD beserta KUA-PPAS dari seluruh SKPD dan SekretariatDPRD sejak tahun 2006 hingga 2008.(Sumber : The Jawa Pos Institute of ProOtonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007,Otonomi Award 2007, MentradisikanKompetisi Memintas Kemajuan, Surabaya:Lutfansah Mediatama)

SINERGITAS DENGANDPRD, MAKSIMALKANPARTISIPASI WARGA

45KUA

KUA menjadi dasar pencapaian kinerja daerah dalam LKPJDituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerahdan Pimpinan DPRD

Kinerja yang Diharapkan dari KUA

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari KUA untuk dapat berperan sebagaiinstrumen kebijakan yang efektif bagi mengimplementasikan RKPD:

Konsisten dengan hasilmusrenbang RKPD danpencapaian tujuan dan sasaranRKPD dan RPJMDMenunjukkan kejelasanhubungan antara asumsimakro ekonomi dengankebijakan, dan sasaran, tolokukur kinerja, dan alokasianggaran urusan wajib danpilihan pemerintahan daerahMemperlihatkan kebijakananggaran yang berpihakkepada pengentasankemiskinan, peningkatan pertumbuhan pemberdayaan gender, kesempatan kerja, danstabilitas ekonomi, sosial, serta pembangunan berkelanjutan

Memperlihatkan secara jelas permasalahan, kebijakan, target capaian keluaran, hasil,indikator kinerja, dan pagu indikatif untuk masing-masing urusan wajib dan pilihanpemerintahan daerah menurut SKPDMemperlihatkan keadilan dan kewajaran alokasi anggaranMenunjukkan sinergitas dengan kebijakan dan prioritas pembangunan regional dannasionalMemberikan perhatian pada sektor strategis pelayanan dasar

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja KUA dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

46 KUA

Pemerintah Daerah khususnya Bappeda di beberapa daerah menunjukkan komitmennyauntuk meningkatan kapasitas CSO dalam analisis APBD. Hal ini ditunjukkan denganmemberikan kemudahan akses dokumen perencanaan, dukungan dana dan tempat,mengadakan serangkaian lokakarya, serta respon positif bersama DPRD mengakomodirnaskah akademik hasil kajian CSO di bidang perencanaan dan penganggaran partisipatif.Hasil nyatanya ditunjukkan oleh usulan CSO tentang alokasi anggaran untuk desa dankecamatan di tahun 2010 yang telah disahkan DPRD di empat kabupaten Sulawesi Selatan(Parepare, Gowa, Soppeng and Enrekang).

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya di Aceh berkomitmen menerapkan analisisgender dalam penyusunan rancangan anggaran 2009.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO) di Fakfak, Manokwari dan Kaimana (PapuaBarat) dalam proses penyusunan anggaran untuk pertama kalinya dengan melakukan analisisdokumen kerangka kerja anggaran (KUA-PPAS).

Pemerintah Kabupaten Sumedang menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentangProsedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Sumedang sebagailandasan hukum proses perencanaan penganggaran di Kabupaten Sumedang, yang jugamendorong proses pembentukan Forum Delegasi Mus-renbang (FDM). FDM bersamaPemkab Sumedang menggagas dan mulai menerapkan konsep Pagu Indikatif Kecamatan(PIK). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat terakomodir dalam penentuan PIK.Selanjutnya, proses penyepakatan antara Bupati dan DPRD mengenai pagu indikatif sebagaipatokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafonanggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan. Penyepakatan ini berbentuk MoU antaraBupati Sumedang dan Ketua DPRD. Dalam pembahasan rancangan KUA-PPASsebagaimana dimaksud Perda No 1 tahun 2007, DPRD menyelenggarakan konsultasi publikuntuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang danunsur stakeholders lainnya (Sumber : Suhirman (ed, Partisipasi, Reformasi Kelembagaan,dan Alokasi Anggaran: Pembelajaran dari Lima Daerah, 2009, Bandung : FPPM)

Memastikan jadwal penyusunan KUA sesuai kalender perencanaan dan penganggarantahunan yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRDMemastikan KUA mengacu pada RKPDMemastikan keberpihakan KUA pada pengentasan kemiskinan (Pro Poor) danpemenuhan hak-hak dasar masyarakatMemastikan KUA berorientasi pada penanganan isu prioritas daerahMendorong pelibatan forum delegasi musrenbang dalam proses penyusunan danpengambilan keputusan KUAMenjamin akses publik atas dokumen KUA

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN RANCANGANKEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

47KUA

PPASPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS

9

48 PPAS

Pengembangan skema pelayananjaminan kesehatan daerah (Jamkesda,JPKM) bagi keluarga miskin, antara laindi Kota Binjai, Kota Parepare, KabupatenKudus, dan Kabupaten Semarang.

Replikasi model Grameen Bank diBangladesh oleh Pemkab Jember Jatimdengan mendirikan Lembaga KeuanganMikro Masyarakat (LKMM) yang dipra-karsai oleh Dinas Perindustrian, Perda-gangan dan Koperasi (Indagkop).Sasaran penerima dana LKMM adalahperempuan yang miskin, produktif(memiliki usaha), dan bisa dipercaya(jujur). Program ini diujicobakan di tingkatdusun dengan kriteria daerah korbanbencana, sangat minus, dan telah di-blacklist oleh bank. (Sumber: The Jawa PosInstitute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi(ed), 2007, Memantau Daerah MenyemaiKemajuan Otonomi Daerah & OtonomiAward di Jawa Timur, Surabaya : JPIP)

PPAS mengacu pada RKPD, khususnya pada rincian program dan kegiatan yangdisertai dengan plafon anggaran masing-masing SKPD yang akan digunakansebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. PPAS memuat rincian programdan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan RKPD. KUA dan PPASdisepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang dituangkandalam Nota Kesepakatan.

Karakteristik PPAS

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitas PPAS:

Memuat skala prioritas pembangunandaerahMemuat prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerahMemuat plafon anggaran sementara untukmasing-masing urusan pemerintahan,program dan kegiatanSebagai acuan penyusunan RKA-SKPDMemuat perkiraan pendapatan danpenerimaan tahun rencana dari berbagaisumber pendanaanMemuat prioritas belanja daerah dilengkapidengan sasaran yang terukurMemuat plafon anggaran belanja langsungdan tidak langsungDituangkan dalam Nota Kesepakatan yangditandatangani bersama oleh KepalaDaerah dan Pimpinan DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

MAKIN PEDULI PADASI MISKIN

49PPAS

Kinerja yang Diharapkan dari PPAS

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari PPAS untuk dapat berperan sebagaiinstrumen yang efektif dalam mempedomani penyusunan APBD:

Menunjukkan plafon anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dankegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPDMemastikan keberpihakan pada program-program pengentasan kemiskinan, pelayanandasar, dan program pemberdayaan masyarakatMemastikan plafon anggaran yang diberikan kepada SKPD didukung oleh informasi yangjelas tentang target capaian kinerja program dan kegiatan, indikator keluaran programdan kegiatan, biaya satuan per keluaran kegiatanMendorong ke arah pencapaian SPMMemperjelas keterkaitan antara skala prioritas pembangunan daerah dengan penetapanplafon anggaran masing-masing SKPD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja PPAS dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

Memastikan terdapatnya konsistensi antara KUA-PPAS dengan RKPDMemastikan pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS sesuai kalender perencanaan danpenganggaran tahunan agar APBDdapat disahkan tepat waktuMemprioritaskan plafon untukpelayanan dasar tiap SKPDsebelum program non pelayanandasarMemastikan terdapatnya biayacadangan (contingency cost)Mendorong pelibatan forumdelegasi Musrenbang dalampembahasan PPASMenjamin akses publik atasdokumen Nota KesepakatanKUA-PPAS berikut lampirannya

50 PPAS

Kabupaten Purbalingga, melakukan inovasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinandengan mengusung empat program utama: Program Stimulan Pemugaran Rumah KeluargaMiskin (PSPR Gakin); Program Padat Karya Pangan (PPKP); Jaminan Pemeli-haraan KesehatanMasyarakat, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

PSPR Gakin, misalnya, telah memugar rumah gakin sejumlah 14.325 rumah sejak 2003 danditargetkan selesai tahun 2010. Pemerintah daerah menyedian stimulan 2 juta rupiah per rumahgakin, yang kemudian disokong oleh mo-dal sosial (swadaya masyarakat dan gotong royong).Sampai tahun 2007, rumah miskin yang berhasil dipugar sudah mencapai sekitar 60%.

Kebija-kan Purbalingga pro miskin yang radikal tersebut memang menghasilkan prestasi yangcukup menggembirakan. Usia harapan hidup meningkat dari 65,6 (2001) menjadi 68,7 (2004);angka kematian ibu melahirkan menurun dari 143 (2001) menjadi 110 (2004), prevalensi balitagizi kurang menurun dari 13,8 menjadi 2,25 pada periode tahun yang sama, cakupan air bersihmeningkat dari 46,24% (2001) menjadi 67,3% (2004), cakupan penduduk peserta jaminanperawatan kesehatan meningkat dari 35% (2001) menjadi 65% (2004), penduduk miskinberkurang dari 39,73% (2001) menjadi 34,78%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Purbalingga pada tahun 1999 sebesar 63.0, yang menempati ranking 33 dari 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah pada tahun 2001, kemudian meningkat menjadi 64,5 (ranking 30)pada tahun 2002, meningkat drastis menjadi 65,9 (ranking 18) pada tahun 2003, dan padatahun 2004 menjadi 67 dengan ranking 15 di Jawa Tengah. (Sumber: The Jawa Pos Institute ofPro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan, 10 InsiatifPelibatan Organisasi Islam- Ornop dalam Mendorong Good Governance dan Antikemiskinan,2007, Surabaya : Lutfansah Mediatama).

INOVASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANKEMISKINAN

Di Kabupaten Malang, program ini ditujukan pada masyarakat pesisir yang selama ini agakterpinggirkan oleh pembangunan dan lemahnya kemampuan ekonomi mereka. Pelaksanaprogram Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (DPPK) bersama Bappeda dan Bapemas.Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Aktivitasprogram meliputi penanaman mangrove di sepanjang garis pantai, perbaikan lingkunganmasyarakat pesisir dengan memperbaiki sanitasi dan MCK, balai pertemuan nelayan, gorong-gorong. (Sumber: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, OtonomiAward 2007, Mentradisikan Kompetisi Memintas Kemajuan, Surabaya : Lutfansah Mediatama)

Hampir senada juga ditunjukkan dalam Pengembangan skema pengelolaan persampahanberbasis kelompok warga (community based solid waste management), antara lain di KotaBukittinggi dan Kota Sibolga.

Pelibatan masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam pembuatan Rencana Induk (Master Plan)kebijakan pembangunan untuk pengurangan kemiskinan. Hasilnya berupa dokumen Strategidan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK). Dalam SRTPK pengurangankemiskinan dilakukan secara partisipatif dalam 3 kluster, daerah pegunungan, dataran rendahserta pantai dan bonorowo. SRTPK akhirnya menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD danRKPD Kabupaten Lamongan. (Sumber : The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi(ed), 2007, Otonomi Award 2007, Mentradisikan Kompetisi Memintas Kemajuan, Surabaya :Lutfansah Mediatama)

LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN

51PPASRKA SKPD

RKA SKPDRencana Kerja Anggaran SKPD

10

52 RKA SKPD

RKA-SKPD merupakan rincian rencana operasional KUA-PPAS di tingkat SKPD.Merupakan instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran efisiendan efektif dalam mencapai tujuan program dan kegiatan. RKA-SKPDmemastikan program dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan TUPOKSI SKPDyang bersangkutan berdasarkan plafon anggaran (PPAS) yang diberikan.

Karakteristik RKA-SKPD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitas RKA-SKPD:

Memuat informasi target capaian programdan kegiatanMemuat informasi indikator keluarankegiatanMemuat informasi cara, prosedurpelaksanaan kegiatan dan keluaran kegiatanMemuat informasi komposisi tenaga,peralatan (material), dan perlengkapan yangdigunakan untuk melaksanakan kegiatanMemuat informasi biaya satuan tenaga,material dan perlengkapan, dan total biayakegiatanMemuat informasi kelompok sasaranpenerima manfaat kegiatanMemuat informasi lokasi kegiatanMemuat prakiraan maju kebutuhananggaran kegiatan yang bersifat multi tahunAda Surat Edaran Kepala Daerah mengenaiPedoman Penyusunan RKA-SKPD

Rencana Kerja Anggaran SKPD

Keterlibatan Forum Delegasi Musrenbang(FDM) di Sumedang dalam pembahasanRKA-SKPD. Hal yang hampir sama terjadidi Kabupaten Kediri, Aliansi CSO (dina-makan Forum Jagongan Kediri (Rujak)memberikan policy paper terhadap RKA-SKPD yang memberikan pelayanan dasar(terutama di sektor kesehatan) (Sumber :Suhirman (ed , Partisipasi, Reformasi Kelem-bagaan, dan Alokasi Anggaran: Pembe-lajaran dari Lima Daerah, 2009, Bandung :FPPM dan wawancara dengan Guntur pegiatCSO di Kabupaten Kediri)

TINGKATKAN KAPASITAS STAF SKPDDALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

Kabupaten & Kota Solok Sumbar melakukanWorkshop Orientasi Keterpaduan Peren-canaan dan Penganggaran sebagai kegiatanpra penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk menya-makan sikap dan pandangan yang diper-lukan untuk mewujudkan konsistensiperencanaan (RKPD) dengan penganggaran(KUA dan PPAS dan RKA-SKPD)

MASYARAKAT MEMILIKIAKSES DALAMPEMBAHASAN RKA-SKPD

53RKA SKPD

Kinerja yang Diharapkan dari RKA-SKPD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari RKA-SKPD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen bagi pelaksanaan, pengawasan, pemantauan/monitoring, pengendalian, danpelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Memperlihatkan hubungan yang jelas antara tujuan, capaian program dan kegiatan yangdiusulkan, dengan belanja yang akan dikeluarkanMemperlihatkan adanya kesesuaian antara rencana anggaran dengan Analisis StandarBiaya dan Standar Satuan HargaSebagai instrumen untuk pengembangan standar pelayanan minimalMenunjukkan kewajaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran kegiatanSebagai instrumen untuk mengembangkan daftar biaya satuan kegiatan pelayanan SKPD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dariKepala Daerah dan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja RKA-SKPD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

Memastikan terdapatnya kelengkapan instrumen pengukuran kinerja, capaian kinerja,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan SPMMemastikan apakah target atau sasaran kinerja realistis (Specific, Measurable, Achievable,Reliable, Time Bound, Support to program/ SMARTS)Memastikan bahwa usulan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi SKPDMemastikan target kinerja sesuai dengan biaya yang diperlukanMendorong terdapatnya sinkronisasi antar dokumen RKA-SKPDMendorong pelibatan forum delegasi musrenbang dalam proses penyusunan RKA-SKPDyang menangani program dan kegiatan yang bersifat pelayanan dasarMendorong penyusunan Rancangan Awal RKA-SKPD sebagai masukan dalampembahasan KUA-PPASMemastikan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD sesuai dengan kalenderperencanaan dan penganggaran tahunanMenjamin akses publik atas dokumen RKA-SKPD

54 RKA SKPD

55APBD

APBDAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

11

56 APBD

APBD merupakan instrumen untukmerealisasikan tujuan dan sasaran RKPD.APBD memberikan kejelasan tentangapa latar belakang permasalahan, tujuan,sasaran, capaian, prioritas program danalokasi anggaran untuk tahun rencana.

APBD memberikan gambaran sejauhmana kebijakan dan alokasi anggarandaerah akan menyelesaikan isu danpermasalahan strategis pembangunandaerah; mendukung kebijakan dancapaian nasional; mendukung pem-bangunan berorientasi pada pengentasankemiskinan, pertumbuhan ekonomi,pemberdayaan perempuan, penciptaanlapangan kerja, dan stabilitas ekonomi,sosial, serta pembangunan berkelanjutan.APBD juga memberikan gambaranapakah pemilihan prioritas sektor,program dan kegiatan SKPD sertadistribusi ruang (wilayah) dari anggaransudah tepat dan efektif untuk mencapaitujuan dan sasaran RKPD.

Karakteristik APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitas APBD:

Memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerahMemuat program dan kegiatan strategis daerah beserta target pencapaiannyaMemperlihatkan keselarasan jenis program dengan sumber pendanaannyaMemperlihatkan rencana penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagi masyarakat di Kabupaten SoppengSulsel yang ingin mendengar secaralangsung pembahasan RAPBD KabupatenSoppeng 2009, bisa mendengar melaluiradio Parlemen yang didirikan DPRDSoppeng sejak 2007.

Disiarkannya secara langsung rapatanggaran daerah dan debat-debat DPRDoleh stasiun radio lokal Radio Matoa diManokwari Papua Barat. Stasiun radio inijuga mengudarakan siaran bincang-bincangharian untuk menjaring masukan masyarakatmengenai layanan pemerintah daerah.Sementara Kepala Dinas KesehatanManokwari menyiarkan rencana kerja 2009melalui Radio Arauna. Inisiatif-inisiatif sepertiini, baru pertama kali terjadi di Papua Barat.

Komitmen akuntabil itas publik jugaditunjukan Walikota Yogyakarta, HerryZudianto, lewat acara dialog interaktifbertajuk “Walikota Menyapa” yang disiarkandua kali seminggu di empat stasiun radio dan“Obrolan Walikota” disiarkan langsung olehTVRI Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta jugamengumumkan laporan keuangan daerah disejumlah surat kabar lokal dan nasional.(Sumber: Dadan S Suharmawijaya (ed),Otonomi Daerah & Otonomi Award DuaPropinsi Kumpulan Hasil Monitoring danEvaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan DIJogjakarta, 2006, Semarang : JPIP AreaJateng – DIY)

PEMBAHASAN RAPBD LIVEDI RADIO

57APBD

Memuat kejelasan kebijakan dan langkah-langkah untuk peningkatan PADMemuat kejelasan sumber pendanaan: dana perimbangan, DAK, DBH Pajak, DBH SDAMinyak Bumi, SDA Gas Bumi dan Otonomi Khusus, Dana Hibah, dan PADMemperlihatkan kejelasan dan kelayakan proyeksi dan antisipasi peningkatan belanjatidak langsung (belanja operasi dan pemeliharaan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga)Memperlihatkan kejelasan dan kelayakan proyeksi dan antisipasi peningkatan belanjalangsung (belanja program dan kegiatan, belanja modal)Memperlihatkan prioritas pada pelayanan dasar masyarakatMemperjelas besaran Alokasi Dana DesaMemuat kejelasan kebijakan penggunaan surplus untuk mengoptimalkan pengeluarandaerah, yang antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaanmodal, pembayaran pokok hutang, dan pemberian pinjaman kepada daerah lain.Memuat kejelasan kebijakan penanganan defisit untuk mengoptimalkan penerimaandaerah, yang antara lain berasal dari SILPA, pencairan dana cadangan, berhutang,penjualan aset daerah, dan penerimaan piutang daerah lain berjalan

Kinerja yang Diharapkan dari APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari APBD untuk dapat berperan sebagaiinstrumen yang efektif untuk mencapai tujuan RKPD dan RPJMD.

Memperlihatkan konsistensi dengan RKPD, KUA dan PPASMemperlihatkan dukungan untuk mengatasi isu strategis nasional dan sejalan denganprioritas RKP tahun rencanaMendorong pertumbuhan dunia usahaMendorong kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADMendorong peningkatan proporsi belanja langsung terhadap belanja tidak langsungMemberikan perhatian pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan,pemberdayaan perempuan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi, sosial, sertapembangunan berkelanjutanMemperjelas alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikanMemberikan perhatian kepada daerah tertinggal dan miskin, kawasan khusus, kawasanperbatasanMengalokasikan dana untuk pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerahMerefleksikan secara nyata operasionalisasi visi, misi dan agenda Kepala Daerah

58 APBD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja APBD dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan daerah partisipatif:

Memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadapemerintah kabupaten/kotaMemastikan terdapatnya konsultasi publik pembahasan RAPBDMemastikan pengesahan APBD tepat waktuMempublikasikan APBD melalui media elektronik dan surat kabar dengan minimalinformasi: alokasi anggaran menurut sektor, program, target keluaran program dankegiatan, dan lokasi kegiatanMenjamin akses publik atas dokumen APBD

Untuk menunjukkan komitmen Pemda mewujudkan transparansi, akuntabilitas, danmendapatkan feed back dari masyarakat, di beberapa daerah mulai muncul kesadaranuntuk mempublikasikan Ringkasan APBD lewat beberapa media massa cetak/elektroniklokal dan media internal Pemkab/Pemkot sebagai upaya diseminasi informasi APBDkepada masyarakat. Contoh dari hal ini dilakukan oleh Dinas Infokom KabupatenProbolinggo (melalui Radar Bromo, Bromo FM dan Tabloid Bestari milik PemkabProbolinggo), Kota Malang dan Kota Padang Panjang.

DPRD di tiga kabupaten di Aceh yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, untukpertama kalinya mempublikasikan jadwal dan hasil pembahasan rencana anggaran dikoran-koran lokal. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pemerintah daerahmempublikasikan proses pembahasan RAPBD di DPRD secara rinci. SementaraPemerintah Kota Banda Aceh dan Padang Panjang, selain mengumumkan APBD yangtelah disahkan, juga menyebarkan ribuan poster APBD ke seluruh wilayah. Dari poster-poster ini, warga bisa mengetahui program pembangunan yang direncanakan, anggaranyang dialokasikan, serta nama dan nomor kontak penanggung jawab kegiatan tersebut.

DISEMINASIKAN APBD, KABUPATEN PAMEKASAN BAGIKAN BUKU SAKU

Kabupaten Pamekasan diganjar Otonomi Award 2007 atas inovasinya pembagian bukusaku APBD yang berisi ringkasan APBD per SKPD. Buku saku ini dibagikan hingga ketingkat desa dan pegiat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). (Sumber : The Jawa PosInstitute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, Otonomi Award 2007, MentradisikanKompetisi Memintas Kemajuan, Surabaya : Lutfansah Mediatama)

GALI FEED BACK PUBLIK, JADIKAN MEDIA MITRADALAM PEMBAHASAN RAPBD

59APBD

DPRD Kota Pasuruan Jatim berinisiatif membuat Perda No. 3/2001 tentang DanaCadangan Daerah. Perda itu mewajibkan daerah untuk menyisihkan 25 persen APBDdari anggaran pembangunan. Penggunaan dana tersebut dibatasi pada keadaanmemaksa atau dana pembangunan yang tidak bisa dibebankan pada satu tahunanggaran tertentu. Misalnya akuisisi Pasar Poncol, akuisisi Pasar Kebun Agung,dan pembebasan tanah warga guna pembuatan jalan tembus lingkar selatan. Atasinisiatif ini, DPRD Kota Pasuruan meraih Otonomi Award 2004 sebagai DPRD denganProfil Menonjol dalam Kinerja Fungsional. (Sumber: Dadan S Suharmawijaya (ed),Referensi Baru Otonomi, 2004, Surabaya : JPIP)

PAYUNG REGULASI BAGI PARTISIPASI WARGA DANTRANSPARANSI KEBIJAKAN

Muncul peraturan daerah mengenai transparansi dan partisipasi hasil inisiatif DPRDtelah disahkan di tiga daerah (Palopo, Enrekang dan Probolinggo). Hal inimenunjukkan keinginan DPRD untuk memiliki peran independen dalam membuatkebijakan daerah dan melindungi hak-hak rakyat yang sudah memilih mereka. Ditiga daerah ini, Komisi Transparansi dan Partisipasi akan dibentuk untuk bertindaksebagai jembatan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen publik.

KAWAL USULAN MASYARAKAT LEWAT KADER PENDAMPINGMASYARAKAT KELURAHAN (KPMK) KOTA MADIUN

Pembentukan Kader Pendamping Masyarakat Kelurahan. Di tiap kelurahan dipiliholeh masyarakat tiga orang pendamping dan pengawal partisipasi masyarakat darimulai Musrenbangkel hingga musrenbang kota. Tugas kader pendamping tidak sajapada tahap perencanaan (terutama pada saat sinkronisasi usulan dariMusrenbangkel, Musrenbang kecamatan, pada Forum SKPD), tetapi sampai padaimplementasi dan Monev program yang telah disepakati dalam RAPBD. Kehadirankader pendamping partisipasi masyarakat ini ditetapkan melalui SK Walikota (Sumber: The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, Setiadi, Redhi (ed), 2007, Otonomi Award2007, Mentradisikan Kompetisi Memintas Kemajuan, Surabaya : LutfansahMediatama)

INISIATIF DPRD KOTA PASURUAN DALAMMENGEFEKTIFKAN ANGGARAN

60 APBD

Langkah nyata selanjutnya menuju transparansi anggaran adalah dengandicantumkannya Rencana Pelibatan dan Informasi Publik (PIIP) ke dalam peraturandaerah di Parepare, Boyolali, dan Probolinggo. PIIP merupakan wahana bagipemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai anggaran dan layananpublik kepada masyarakat, selain menjadi sarana untuk mendapatkan umpan balikyang berguna bagi percepatan proses penganggaran. Peraturan dan kebijakan baruini menjamin hak setiap warga untuk menghadiri rapat-rapat pemerintahan (termasukdiantaranya adalah rapat anggaran dan debat legislatif), menjamin badan-badanpublik untuk merundingkan dan mengambil tindakan secara lebih terbuka.

ANALISIS ANGGARAN OLEH MASYARAKAT BERPERAN OPTIMALEFEKTIFKAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Formasi (Forum Masyarakat Sipil) Kota Mojokerto melakukan Analisis dan KritisiRAPBD Kota Mojokerto tahun 2008 dan mereka sampaikan hal ini pada saat publichearing di DPRD.

Pelacakan pengeluaran (expendituretracking) mulai dilaksanakan ketika CSOdi Aceh Barat melakukan pengawasanterhadap proses pengadaan untukpembangunan jalan (pemerintah daerahberkomitmen untuk memperbaiki prosespengadaan secara umum); kelompokAliansi CSO di Kebumen melakukanpelacakan penggunaan dana abadi untukusaha kecil (menghasilkan usulan Perdakepada pemerintah daerah mengenaibagaimana seharusnya dana inidikelola); dan CSO di Gowa bekerjasamadengan dinas kesehatan daerah melacakpengeluaran di sektor kesehatan (yangkemudian diformalkan dalam kertas kerjaberisi usulan penggunaan dana secaralebih efektif).

MENUJU TRANSPARANSI ANGGARAN DENGAN PENERAPANPELIBATAN DAN INFORMASI PUBLIK (PIIP)

61APBD

Sum

ber:

Gun

sairi

, Dire

ktor

at P

erek

onom

ian

Dae

rah,

BA

PP

EN

AS

Bag

an 9

. Alu

r D

ana

AP

BN

ke

Dae

rah

1.B

elan

ja p

egaw

ai2.

Bel

anja

Bar

ang

3.B

elan

ja M

odal

4.P

emba

yara

n B

unga

Uta

ng5.

Sub

sidi

6.H

ibah

7.B

antu

an S

osia

l8.

Bel

anja

Lai

n-la

in

PU

SA

T

BE

LAN

JAP

EM

ER

INTA

HP

US

AT

TR

AN

SF

ER

KE

DA

ER

AH

Bel

anja

Pu

sat

di P

usa

t

Bel

anja

Pu

sat

di D

aera

h

DA

ER

AH

6 U

rusa

n M

utl

ak

Kan

wil

di D

aera

h

Di l

uar

6 u

rusa

n

Dik

erja

kan

send

irim

elal

ui U

PT

Dili

mpa

hkan

ke

Gub

ernu

r

Ditu

gask

an k

e G

ub.

/Bup

ati/W

alik

ota

Dan

a S

ekto

ral

di D

arah

Dan

aD

ekon

sent

rasi

Dan

a T

ugas

Pem

bant

uan

AP

BD

Dan

aD

esen

tral

isas

i

Hib

ah

Dan

a D

arur

at

1.D

ana

Per

imba

ngan

: DB

H, D

AU

, DA

K

2.D

ana

Oto

nom

i Khu

sus

3.D

ana

Pen

yesu

aian

Pen

yeim

bang

DA

U, T

unja

ngan

Kep

endi

dika

n, S

aran

ada

n P

rasa

rana

Pro

v. P

apua

Bar

at,

Infr

astr

uktu

r S

aran

a da

n P

rasa

rana

A P B N

K/L

62 APBD

Bag

an 1

0. S

tru

ktu

r A

PB

D

Sum

ber:

Pen

erap

an A

ngga

ran

Ber

basi

s K

iner

ja, L

GS

P, 2

008

PAD

•P

ajak

dae

rah

•R

estr

ibus

i dae

rah

•H

asil

penj

uala

n ke

kaya

an d

aera

h ya

ngdi

pisa

hkan

•La

in-la

in p

enda

pata

n as

li da

erah

yan

g sa

h

DA

NA

PE

MB

AN

GU

NA

N

•D

ana

bagi

has

il•

Dan

a al

okas

i um

um•

Dan

a al

okas

i khu

sus

LA

IN-L

AIN

PE

ND

APA

TAN

DA

ER

AH

YAN

G S

YAH

•H

ibah

tida

k m

engi

kat

•D

ana

daru

rat d

ari p

emer

inta

h•

Dan

a ba

gi h

asil

paja

k da

ri pr

ovin

si k

eka

b./k

ota

•D

ana

Pen

yesu

aian

dan

dan

a ot

onom

ikh

usus

•B

antu

an k

euan

gan

dari

prov

insi

ata

u da

ripe

mer

inta

h da

erah

lain

nya

BE

LA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

•B

elan

ja p

egaw

ai•

Bun

ga•

Sub

sidi

•H

ibah

•B

antu

an s

osia

l•

Bel

anja

bag

i has

il•

Ban

tuan

keu

anga

n•

Bel

anja

tida

k te

rdug

a

BE

LA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

•B

elan

ja p

egaw

ai•

Bel

anja

bar

ang

dan

jasa

•B

elan

ja m

odal

PE

NE

RIM

AA

N P

EM

BIA

YAA

N

•S

isa

lebi

h pe

rhitu

ngan

ang

gara

n TA

sebe

lum

nya

(SilP

A)

•P

enca

iran

dana

cad

anga

n•

Has

il pe

njua

lan

keka

yaan

dae

rah

yang

dipi

sahk

an•

Pen

erim

aan

pinj

aman

dae

rah

•P

ener

imaa

n ke

mba

li pe

mbe

rian

pinj

aman

•P

ener

imaa

n pi

utan

g da

erah

PE

NG

EL

UA

RA

N P

EM

BIA

YAA

N

•P

embe

ntuk

an d

ana

cada

ngan

•P

enye

rtaa

n m

odal

(in

vest

asi)

pem

erin

tah

daer

ah•

Pem

baya

ran

poko

k ut

ang

•P

embe

rian

pinj

aman

dae

rah

Pen

dap

atan

Dae

rah

Bel

anja

Dae

rah

Pem

bia

yaan

Dae

rah

AP

BD

63PELAKSANAAN APBD

PelaksanaanAPBD12

64 PELAKSANAAN APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD)

Pelaksanaan APBD merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi otorisasianggaran (DPA), pengajuan dan penerbitan SPM, pencairan dana dan pelaksanaanpengadaan, pembukuan (akuntansi) dan pelaporan, internal audit (oleh Bawasda),pengelolaan aset dan external audit (oleh BPK). Bagian ini menfokuskan padaDokumen Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai peranan penting untukkonsistensi perencanaan dan penganggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan instrumen untukpelaksanaan APBD. DPA bertujuan untuk merealisasikan APBD agar sesuaidengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah (RKPD, KUA,PPAS dan APBD), serta diharapkan akan menghasilkan realisasi keuangan dancapaian kinerja yang maksimal bagi daerah. DPA berisikan serangkaian usahauntuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mengefisienkan belanja daerah(alokasi ke program dan kegiatan), serta menyeimbangkan pembiayaan daerah(surplus/defisit). DPA memuat dan merinci sasaran yang hendak dicapai,program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut,rencana penarikan dana dari setiap SKPD dan perolehan dana dari SKPKD,serta besarnya rencana pendapatan yang ditargetkan

Karakteristik Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas PelaksanaanAPBD:

Menggunakan DPA yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaiinstrumen untuk mengoperasionalkan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBDMenggunakan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selakupengguna anggaran/pengguna barang daerahMemuat ringkasan jumlah pendapatan, jumlah belanja tidak langsung dan belanjalangsung, serta jumlah pembiayaan; baik menurut kelompok maupun jenisnyaDalam hal pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, disertakan rincian perhitunganpendapatan daerah yang meliputi volume, satuan, dan tarif/harga; sehingga dihasilkanjumlah pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan

65PELAKSANAAN APBD

Memuat rincian perhitungan belanja tidak langsung yang meliputi volume, satuan, dantarif/harga; sehingga dihasilkan jumlah belanja tidak langsung yang rasionalMemuat uraian program dan kegiatan belanja langsung yang akan dilaksanakan olehSKPD dengan disertai penjelasan tentang pemilihan lokasi kegiatan, target kinerja (secarakuantitatif) dan sumber dana yang akan digunakan yang dirinci menurut sebaran padatriwulan I, II, III dan IVMemuat informasi kegiatan yang meliputi capaian program, masukan, keluaran, hasil,kelompok sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi dan sumber danaMemuat rincian DPA belanja langsung program per kegiatan SKPD : kode rekening danuraian kegiatan; rincian perhitungan yang mencakup volume, satuan dan harga satuansehingga menghasilkan jumlah belanja yang rasional dan akuntabelMenyampaikan DPA yang telah disyahkan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja PengawasanDaerah (Bawasda/Inspetorat Daerah), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggaldisyahkan.

Kinerja yang Diharapkan dari Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Pelaksanaan APBD agar DPA dapat berperansebagai instrumen yang efektif bagi pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunantahunan daerah:

Ada sinergitas antara komisi-komisi yang ada di DPRD dengan SKPD terkait dalammengawal program dan kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya dibidang pelayanan dasarAda arahan yang jelas tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh SKPD danSKPKD selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerahMeningkatkan fungsi pengawasan (oversight) oleh DPRD atas pelaksanaan APBDAda panduan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan APBD di daerah yang berbasiskinerja (prestasi kerja) yang didasarkan atas indikator kinerja, capaian kinerja, AnalisisStandar Belanja (ASB), standar satuan harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Dalam hal defisit anggaran ditempuh melalui pinjaman daerah, posisi kumulatif pinjamandan kewajiban pinjaman, yang berupa jumlah penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman(pokok dan bunga) serta sisa pinjaman; selain dilaporkan setiap akhir semester kepadaMenteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebaiknya juga mudah diakses oleh publikAda laporan pelaksanaan APBD setiap akhir triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV) sehinggadapat mempermudah dan memperlancar dalam pencairan Dana Perimbangan (termasukDana Alokasi Umum (DAU)) dari pemerintah pusatAda laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD tahun berjalan, dan prognosisuntuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar untuk bahan prakiraan perubahan APBDtahun bersangkutanMasyarakat merasakan manfaat atas pelaksanaan APBD di daerah

66 PELAKSANAAN APBD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja Pelaksanaan APBD dapat dipenuhi sesuai denganprinsip-prinsip pembangunan daerah strategis, berbasis kinerja dan partisipatif:

Memastikan penggunaan waktu secara tepat sejak penetapan Perda APBD, penetapanPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.Mendorong adanya Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sehinggamemungkinkan terjadinya kesepakatan dan kesepahaman bersama antar para pemangkukepentingan (stakeholders) dalam mengelola anggaran daerah secara partisipatif,transparan dan akuntabelMendorong tersedianya SDM yang kompeten dan capable untuk melakukanpenatausahaan sistem akuntansi pelaksanaan APBD yang mengarah pada prinsippartisipatif, transparansi dan akuntabel atas penganggaran publik di daerahMendorong pola pengadaan barang dan jasa melalui jaringan sistem teknologi informasisehingga dapat mengoptimalkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan daerahyang baik dan bersih (good and clean governance) dan dapat meminimalisir praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)Mendorong penyediaan media bagi masyarakat (stakeholders) untuk ikut berpartisipasidalam pelaksanaan APBD, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengawasanMemberikan peluang bagi pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan(auditing) agar prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalampenganggaran publik dapat dijaminMendorong pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkankemampuan mengelola keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi KeuanganDaerah (SIKD) yang berisikan laporan-laporan atas pelaksanaan APBD

67PELAKSANAAN APBD

PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

13

68 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen untukmempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD dan prestasi kerja di bidangkeuangan yang dicapai atas penggunaan anggaran pada akhir tahun anggarandan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Sebagai bagian dari usaha untukmeningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangandaerah, LKPD melaporkan tentang 2 (dua) aspek yaitu: Laporan Keuangandan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentukpertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang kewajaranlaporannya diukur dari kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) sementara laporan kinerja keuangan memberikan penjelasan tentangcapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalamrangka pelaksanaan APBD.

Karakteristik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perlu ditunjukkan untuk memastikan kualitas LKPD sebagaiinstrumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

Sebagai realisasi dari target kinerja yang disampaikan dalam KUA-PPASMerupakan instrumen laporan keuangan pemerintah daerah (Kepala Daerah) untukmempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRDMemuat laporan keuangan yang dikemas dalam bentuk: (i) Laporan Realisasi Anggaran(LRA), (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas (LAK), dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)Melampirkan pendapat/opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan/atau Resume hasil pemeriksaan/audit BPKMemuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun berdasarkan urusanpemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan); struktur organisasi perangkatdaerah; klasifikasi pendapatan, belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) danpembiayaan; klasifikasi program dan kegiatan; daftar piutang daerah; penyertaan modal(investasi) daerah; realisasi penambahan dan pengurangan aset; daftar dana cadangandaerah; serta daftar posisi pinjaman dan obligasi daerahMemuat Neraca yang menyajikan aset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkandengan kondisi pada peride/tahun sebelumnyaMemuat Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, aruskas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas non anggaran yangdiperbandingkan dengan kondisi pada peride/tahun sebelumnya

69PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah(SKPKD) bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dan mengkonsolidasikan ditingkat daerahDilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DanaDekonsentrasi dan/atau Dana Tugas PembantuanDilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) / Perusahaan Daerah dan laporan keuangan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)Ditetapkan dengan Perda, dimana Ranperda didasarkan atas Laporan Keuangan yangtelah diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya telahdisampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaranberakhir.

Kinerja yang Diharapkan dari PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD agarLKPD berperan sebagai instrumen yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah:

Konsisten dengan berbagai peraturan perundangan yang terkait, termasuk Perda tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan DaerahMenyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasifungsional (sampai ke program/kegiatan) dan ekonomi (beban gaji dan tunjangan pegawai,beban bunga pinjaman pinjaman, dan sebagainya), serta kondisi surplus/defisit anggaranMemberikan catatan laporan keuangan yang merupakan ringkasan atas asumsi makroekonomi yang digunakan; pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, realisasianggaran, neraca dan arus kas, dan catatan lain yang ada relevansinya dengan capaiankinerja keuangan daerahMemuat ukuran atau indikator penting yang berguna bagi pemerintah daerah untukmengukur perubahan dan kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan keuangan daerahdan membuat keputusan tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, sepert:(1) upaya peningkatan pendapatan, (2) upaya mewujudkan alokasi belanja yang lebihefektif; (3) perumusan strategi pembiayaanMelihat sebagai bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkanprinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaankeuangan daerahSecara konsisten dapat diperbandingkan dengan target kinerja yang ada dalam KUA-PPAS

70 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapatdipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah strategis, berbasis kinerja danpartisipatif:

Memastikan proses laporan keuangan diperiksa/diaudit oleh BPK sampai pada tahappenyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktuMendorong dengar pendapat (public hearing) dengan pemangku kepentingan (stakehold-ers) atas berbagai dokumen laporan keuangan agar mendapatkan umpan balik (feedback)dari masyarakat/publik.Mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja secara ringkas dan interpretasinyamelalui media cetak dan/atau media elektronikMengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melaporkankinerja keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)yang berisikan laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang mudahdiakses oleh publikMemberikan keterangan dan penjelasan atas hasil kinerja yang diperoleh dengan targetkinerja yang ditetapkan sebelumnya dalam KUA-PPASMenjadikan hasil analisis dan evaluasi LKPJ sebagai masukan perencanaan tahunberikutnya.

RESPONSIF DAN AKUNTABEL PEMDA, LEWAT POS PENGADUAN

Masukan, kritik, dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diterimanyamaupun temuan terhadap tindak penyalahgunaan kewenangan aparat Pemda, direspondengan menciptakan mekanisme dan media pengaduan. Misalnya di Kota Malangpengaduan dapat disampaikan kepada SKPD terkait atau perusahaan daerah lewat situswww.pengaduan.pemkot-malang.go.id. Langkah lain menyosialisasikan nomor kantor dantelepon seluler semua instansi melalui surat kabar, situs web, dan selebaran. Mekanismepengaduan ini diperkuat dengan Keputusan Walikota 314/2005 tentang Sistem danProsedur Tetap Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan PemkotMalang. Hal serupa juga dilakukan Kota Banda Aceh dengan memperkenalkan layananpengaduan masyarakat berbasis situs dan SMS.

71PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Muncul peraturan daerah mengenai transparansi dan partisipasi hasil inisiatif DPRD telahdisahkan di tiga daerah (Palopo, Enrekang dan Probolinggo). Hal ini menunjukkan keinginanDPRD untuk memiliki peran independen dalam membuat kebijakan daerah dan melindungihak-hak rakyat yang sudah memilih mereka. Di tiga daerah ini, Komisi Transparansi danPartisipasi akan dibentuk untuk bertindak sebagai jembatan bagi masyarakat dalammengakses dokumen-dokumen publik.

E-PROCUREMENT (PENGADAAN BARANG/JASA ONLINE),WUJUD TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Untuk menc0egah praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam pengadaan barangdan jasa, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan mampu diakses semua kalangan.Propinsi Jawa Barat telah menerapkan e-procurement (pengadaan barang/jasa secaraonline). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji sistem e-procurement yang diterapkanJawa Barat ini. Pemda Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah saat initelah berencana mengadopsi sistem ini. Kota Surabaya bahkan selain e-procurement jugatelah menerapkan e-budgetting (standardisasi dan rasionalisasi anggaran belanja bagiinstansi atau rekanan) dan e-controlling (sistem monitoring yang dikendalikan melalui situsweb).

CITIZEN CHARTER: KONTRAK PELAYANAN DENGAN WARGA

Orientasi pelayanan publik yang lebih baik (better public service delivery) oleh Pemda,harus menempatkan Publik tidak hanya sebagai obyek (klien jasa pelayanan semata), tetapijuga sebagai warganegara yang aktif (active citizen). Publik memiliki hak untuk mengetahuibagaimana kebijakan mengenai jenis pelayanan tertentu dibuat, mendapatkan pelayananprima, dan berpartisipasi dalam pengawasan kinerja lembaga penyedia layanan public. DiKabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali Jawa Tengah misalnya, terdapat CitizenCharter’s (CC) di bidang pelayanan kesehatan. Atau CC dalam pelayanan pendidikan diKota Blitar yang selain mengatur hak dan kewajiban siswa dan pihak sekolah, juga standardpelayanan (jadwal pelayanan, standard ruang kelas, ruang komputer, perpustakaan, alurpelayanan, sikap pelayanan, komplain dan sanksi bagi kedua belah pihak.

KOMITMEN DPRD PADA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASIPEMBANGUNAN DAERAH

72 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

73LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

LaporanPertanggungjawabanKepala Daerah

14

74 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah menjawab pertanyaan yangbersifat strategis seperti sejauh mana isu dan permasalahan strategis daerahdiatasi; adakah perubahan atau kemajuan yang signifikan dalam penyelenggaraanurusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah; apakah anggaran APBDtelah digunakan secara efisien dan efektif untuk melaksanakan program dankegiatan pembangunan; apakah APBD menghasilkan dampak pembangunan yangdiharapkan seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan,peningkatan Indeks PembangunanManusia (IPM) dan mendorong dayasaing daerah; dapatkah diperlihatkanindikator kinerja yang mendukungpernyataan keberhasilan pembangunan?;apakah tantangan kedepan yang dihadapidan masalah-masalah yang belumterselesaikan?.

Karakteristik LaporanPertanggungjawabanKepala Daerah

Berikut ini adalah ciri-ciri yang perluditunjukkan untuk memastikan kualitasLaporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah:

Memuat Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LPPD), LaporanKeterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah (LKPJ), dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Informasi LPPD).Merupakan instrumen untuk mempertang-gungjawabkan pelaksanaan APBD pada setiapakir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala DaerahMenggunakan RKPD sebagai acuan

Laporan PertanggungjawabanKepala Daerah

Kabupaten Lamongan kerap dijadikansebagai tujuan studi banding kota/kabupaten di Indonesia. Penyusunan LKPJbupati di Lamongan berpedoman padabeberapa aturan perundangan. Antara lainPP 13/2003 tentang RPJMD kemudian diaturdalam Perda nomor 2/2006 dan Perda 31/2007 yang mengatur semua mekanismepenyusunan RPJMD sampai LKPJ bupati.Dalam mekanisme penyusunan LKPJ, setiapSKPD memiliki target yang harusdipertanggungjawabkan kepada bupati,selanjutnya tertuang dalam LKPJ yangdilaporkan kepada legislatif. MekanismeLKPJ bupati di Lamongan sebenarnya samadengan daerah lain di jawa Timur. Untukteknis menyampaikan LKPJ bupati dalamrapat paripurna DPRD, dilakukan dengandua cara, yakni dengan membacakanlaporan dan mengunakan presentasi audiovisual.

KABUPATEN LAMONGANSEBAGAI CONTOHPENYUSUNAN LKPJ BUPATI

75LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Memuat laporan penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan urusanpilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahanLPPD memuat laporan ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan (baik yang bersumber dari danadesentralisasi, dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan)LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan, disusunberdasar RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman padaRPJPDLKPJ memuat sekurang-kurangnya penjelasan tentang arah kebijakan umum pemda,pengelolaan keuangan secara makro (pendapatan, belanja dan pembiayaan),penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan danpenyelenggaraan tugas umum pemerintahanLKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraanpemerintahan daerah mencakup 5 (lima) tahun anggaran, yang memuat ringkasanlaporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belumdilaporkan.Informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD untuk disampaikan kepada masyarakatumumInformasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersama dengan penyampaian LPPDkepada PemerintahMemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atasInformasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kinerja yang Diharapkan dari LaporanPertanggungjawaban Kepala Daerah

Berikut ini adalah kinerja yang dibutuhkan dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerahuntuk dapat berperan sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik di daerah:

Penyusunan LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD menganut prinsip transparansi danakuntabilitasMemberikan tinjauan ringkas atas kondisi, perkembangan dan hasil positif yang dicapaioleh masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan dari aspek realisasi capaian program,permasalahan yang dihadapi, solusi yang diberikan, capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM), organisasi perangkat daerah, anggaran dan lain-lain informasi yang relevanMencantumkan perkembangan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib danurusan pilihan pemerintahan daerah

76 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja kunci dalam laporan pertanggungjawaban KepalaDaerah sebaiknya yang menyangkut aspek-aspek kesejahteraan masyarakat, pelayananumum (khususnya pelayanan dasar), dan aspek daya saing daerahSebagai instrumen untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik(good governance)Dokumen LKPJ diharapkan mampu menjadi landasan bagi terwujudnya hubungan yangseimbang (checks and balances) antara Kepala Daerah dan DPRD

Peran Fasilitasi yang Diharapkan dari Kepala Daerahdan DPRD

Berikut ini adalah peranan yang diharapkan dari Kepala Daerah dan DPRD untukmemastikan karakteristik dan kinerja Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapatdipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah partisipatif:

Memastikan penyusunan dokumen LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD tepat waktuMendorong pemerintah daerah dan DPRD membangun sistem informasi untukmempublikasikan LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD yang semakin baik dari tahun ke tahunMemastikan terdapatnya dengar pendapat (public hearing) dengan pemangku kepentingan(stakeholders) atas dokumen laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah agarmendapatkan umpan balik (feedback) dari masyarakat/publik.Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya informasiLPPD sehingga lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat, termasukmemberikan informasi tentang cara dan prosedur dalam menyampaikan tanggapanMengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melaporkankinerja keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)yang berisikan laporan-laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang mudah diaksesoleh masyarakat/publik

77LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Lampiran

LAMPIRAN

78 LAMPIRAN

Masing-masing tujuan utama mempunyai target dan indikator kinerjauntuk mewujudkan kesejahteraan hidup bangsa yang ditetapkan daritahun 1990 sampai 2015. Target dan indikator masing-masing tujuanutama tersebut adalah:

1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparanTarget (1) tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolarsehari.Indikator:• Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari• Rasio kesenjangan kemiskinan• Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional

Target (2) Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya.Indikator:• Prevalensi balita kurang berat badan• Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi.

2. Meningkatkan pendidikan dasarTarget (3) menjamin semua anak, laki-laki dan perempuan dimanapun berada mampumenyelesaikan pendidikan dasarnya.Indikator:• Rasio partisipasi di sekolah dasar• Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5• Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun

3. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanTarget (4) memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolahmenengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.Indikator:• Rasio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah pertama dan

sekolah menengah atas.• Rasio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun.• Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian.• Proporsi perempuan yang duduk di parlemen.

4. Penurunan angka kematian anakTarget (5) menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun padatahun 1990-2015.Indikator:• Tingkat kematian anak di bawah lima tahun.• Tingkat kematian bayi.• Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak.

Lampiran 1. a.Target dan Indikator Kinerja Millennium Development Goals (1990-2015)

79LAMPIRAN

5. Meningkatkan kesehatan ibuTarget (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015.Indikator:• Rasio kematian ibu.• Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnyaTarget (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaranHIV/AIDS.Indikator:• Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun.• Tingkat prevalensi kontrasepsi.• Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS.

Target (8): tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.Indikator:• Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria.• Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan

malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan.• Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC• Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.

7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutanTarget (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutanke dalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumberalam.Indikator :• Proporsi luas hutan.• Wilayah cagar alam.• Efisiensi penggunaan energi.• Emisi karbondioksida.

Target (10): pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai aksesterhadap air minum sehat menurun 50 persen.Indikator :• Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber air yang

memadai.

Target (11): pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalamipeningkatan taraf hidup yang bermakna.Indikator :• Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai.• Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman.

Lanjutan Lampiran 1. a. .....

80 LAMPIRAN

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunanTarget (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapatdiramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatanmengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinanbaik nasional maupun internasional.

Target (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan,termasuk tarif dan akses terhadap kuota ekspor negara berkembang dan miskin.

Target (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negarakepulauan.

Target (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melaluistandar nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya.Indikator:• Subsidi pertanian domestik dan eksport di negara.

Target (16): kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untukmenciptakan lapangan kerja bagi para pemuda.Indikator:• Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun.

Target (17): Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhanbahan baku obat bagi negara sedang berkembang.Indikator:• Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan

secara berkesinambungan.

Target (18): Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologibaru terutama informasi dan komunikasi.Indikator:• Saluran telepon per 1000 penduduk.• Komputer per 1000 penduduk.

Lanjutan Lampiran 1. a. ............

Daerah perlu mengukur dan mengevaluasi secara berkelanjutan posisi dan capaiannyaterhadap sasaran dan target Millennium Development Goals yang merupakan komitmeninternasional dari Pemerintah Indonesia.

Sumber: Millennium Development Goals Report: an assessment of UNDP

81LAMPIRAN

Wawasan ke depan/visionary• Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi.• Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program.• Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

Keterbukaan dan transparansi• Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan

implementasi kebijakan publik.• Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan

tepat waktu.

Partisipasi masyarakat• Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metoda partisipatif.• Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

Tanggung gugat• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.• Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan

kegiatan.• Adanya output dan outcome yang terukur.

Supremasi hukum• Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten.• Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.• Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

Demokrasi• Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan

pendapat.• Adanya kesamaan di depan hukum.• Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan

kebijakan publik.• Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi.• Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi, dan berproduktivitas.

Profesionalisme dan kompetensi• Berkinerja tinggi.• Taat asas.• Kreatif dan inovatif.• Memiliki kualifikasi di bidangnya.

Daya tanggap• Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan/

Pengaduan Masyarakat (UPM), kotak saran dan surat pembaca yang mudahdiakses masyarakat.

• Adanya standard an prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan

Lampiran 1. b.Indikator Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

82 LAMPIRAN

Efisiensi dan efektivitas• Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat

sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal.• Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.• Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

Desentralisasi• Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan

antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintahsebagai revisi PP No 25 Tahun 2000.

• Adanya kejelasan standard dalam pemberian dukungan terhadap pelayananmasyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat• Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.• Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk

berkarya.• Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk berperan dalam

penyediaan pelayanan umum.• Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Komitmen pada pengurangan kesenjangan• Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi

masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action).• Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu• adanya kesetaraan dan keadilan gender.• adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup• Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumber daya

alam dan lingkungan hidup.• Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Komitmen pada pasar yang fair• Berkembangnya ekonomi masyarakat.• Terjaminnya iklim kopetisi yang sehat.

Lanjutan Lampiran 1. b. ...........

Sumber: Indikator Good Governance, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional TataKepemerintahan yang Baik, Bappenas, 2005

Daerah perlu memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator tatakelola pemerintahan yang baik untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dalamimplementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan urusanwajib dan pilihan pemerintahan daerah.

83LAMPIRAN

Lampiran 1. c. SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal)

Standar Pelayanan Minimal

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Nilai

Batas Waktu Pencapaian

(Tahun)

Satuan Kerja/Lembaga

Penanggung Jawab

1. Cakupan K4 95 % 2015 Dinkes Kab/Kota 2. Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani 80 % 2015 Dinkes Kab/Kota

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 % 2015 Dinkes Kab/Kota

4. Cakupan pelayanan nifas 90 % 2015 Dinkes Kab/Kota 5. Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 80% 2010 Dinkes Kab/Kota

6. Cakupan kunjungan bayi 90 % 2010 Dinkes Kab/Kota 7. Cakupan Desa/Kelurahan

UCI 100%

2010 Dinkes Kab/Kota

8. Cakupan pelayanan anak balita

90% 2010 Dinkes Kab/Kota

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100%

2010 Dinkes Kab/Kota

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

12. Cakupan peserta KB aktif 70% 2010 Dinkes Kab/Kota 13. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

100% 2010 Dinkes Kab/Kota

1 Pelayanan Kesehatan Dasar

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% 2015 Dinkes Kab/Kota

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 2015 Dinkes Kab/Kota 2 Pelayanan Kesehatan Rujukan

16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% 2015 Dinkes Kab/Kota

3 Penyelidikan Epidemiologis & Penanggulangan KLB

17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang Penanggulangan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 2015 Dinkes Kab/Kota

4 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

18. Cakupan Desa Siaga Aktif 80 % 2015 Dinkes Kab/Kota

84 LAMPIRAN

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (BerdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor129a /U/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan)

Standar Pelayanan Minimal

a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahunbersekolah di SD/MI.

b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1persen dari jumlah siswa yang bersekolah.

c. 90 persen sekolah memiliki sarana danprasarana minimal sesuai dengan standar teknisyang ditetapkan secara nasional.

d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukanterpenuhi.

e. 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuaidengan kompetensi yang ditetapkan secaranasional .

f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yanglengkap setiap mata pelajaran.

g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30 - 40siswa.

h. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampelmutu pendidikan standar nasional mencapai nilai“memuaskan”. dalam mata pelajaran membaca,menulis dan berhitung untuk kelas III dan matapelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPSuntuk kelas V.

i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan keSekolah Menengah Pertama (SMP)/MadrasahTsanawiyah (MTs).

Jenis PelayananDasar

StandarPelayananMinimal (SPM)PendidikanSekolah Dasar(SD)/MadrasahIbtidaiyah (MI)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

No

1

85LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

2 SPM PendidikanSekolahMenengahPertama (SMP)/MadrasahTsanawiyah(MTs)

a. 90 persen anak dalam kelompok usia 13 -15tahun bersekolah di SMP/MTs

b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1persen dari jumlah siswa yang bersekolah

c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasa-rana minimal sesuai dengan standar teknisyang ditetapkan secara nasional

d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kepen-didikan non guru untuk melaksanakan tugasadministrasi dan kegiatan non mengajarlainnya

e. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diper-lukan terpenuhi

f. 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi,sesuai dengan kompetensi yang ditetapkansecara nasional

g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaranyang lengkap setiap mata pelajaran

h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 –40 siswa

i. 90 persen dari siswa yang mengikuti ujisampel mutu pendidikan standar nasionalmencapai nilai “memuaskan” dalam matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II

j. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkanke Sekolah Menengah Atas (SMA)/ MadrasahAliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)

Lanjutan Lampiran 1. c.....

86 LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

1 SPMPendidikanSekolahMenengah Atas(SMA)/Madrasah Aliyah(MA)

a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 -18tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK

b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1persen dari jumlah siswa yang bersekolah

c. 90 persen sekolah memiliki sarana danprasarana minimal sesuai dengan standarteknis yang ditetapkan secara nasional

d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kepe-ndidikan non guru untuk melaksanakan tugasadministrasi dan kegiatan non mengajarlainnya

e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yangdiperlukan terpenuhi

f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasisesuai dengan kompetensi yang ditetapkansecara nasional

g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaranyang lengkap setiap mata pelajaran

h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 –40 siswa

i. 90 persen dari siswa yang mengikuti ujisampel mutu standar nasional mencapai nilai“memuaskan” dalam mata pelajaran bahasaInggris, Geografi, Matematika Dasar untukkelas I dan II

j. 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkanke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

Lanjutan Lampiran 1. c .....

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH

87LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

2

1

Lanjutan Lampiran 1. c .....

SPM PendidikanSMK

SPM pendidikankeaksaraan

a. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1persen dari jumlah siswa yang bersekolah.

b. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasaranaminimal sesuai dengan standar teknis yangditetapkan secara nasional.

c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikannon guru untuk melaksanakan tugas administrasidan kegiatan non mengajar lainnya.

d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukanterpenuhi.

e. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuaidengan kompetensi yang ditetapkan secaranasional.

f. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yanglengkap setiap mata pelajaran.

g. Jumlah siswa SMK perkelas antara 30 – 40 siswa.

h. 20 persen dari lulusan SMK melanjutkan kePerguruan Tinggi yang terakreditasi.

i. 20 persen dari lulusan SMK diterima di dunia kerjasesuai dengan keahliannya

a. Semua penduduk usia produktif (15-44 tahun)bisa membaca dan menulis

b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia15-44 tahun tidak melebihi 7 persen

c. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usiadi atas 44 tahun tidak melebihi 30 persen

d. Tersedianya data dasar keaksaraan yangdiperbarui secara terus menerus

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN NON FORMAL

88 LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

2

Lanjutan Lampiran 1. c .....

SPM kesetaraanSekolah Dasar(SD)

a. Sebanyak 85 persen dari jumlah penduduk usiasekolah yang belum bersekolah di SD/MImenjadi peserta didik Program Paket A

b. Peserta didik program paket A yang tidak aktiftidak melebihi 10 Persen

c. Sebanyak 100 persen peserta didik memilikimodul Program Paket A

d. Sejumlah 95 persen peserta didik yangmengikuti ujian akhir Program Paket A lulusujian kesetaraan

e. Sejumlah 95 persen lulusan Program Paket Adapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yanglebih tinggi (SMP, MTs, atau Program Paket B)

f. Sejumlah 90 persen peserta didik yangmengikuti uji sampel mutu pendidikanmendapat nilai memuaskan

g. Sejumlah 100 persen dari tutor Program PaketA yang diperlukan terpenuhi

h. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket Amemiliki kualifikasi sesuai dengan standarkompetensi yang ditetapkan secara nasional

i. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajarmasyarakat memiliki sarana dan prasaranaminimal sesuai dengan standar teknispembelajaran

j. Sebanyak 100 persen peserta didik memilikisarana belajar

k. Tersedianya data dasar kesetaraan sekolahdasar yang diperbarui secara terus menerus

89LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

3

Lanjutan Lampiran 1. c .....

SPM KesetaraanSekolahMenengahPertama (SMP)

a. Sebanyak 90 persen dari jumlah pendudukusia sekolah yang belum bersekolah di SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B.

b. Peserta didik Program Paket B yang tidak aktiftidak melebihi 10 Persen.

c. Sebanyak 100 persen peserta didik memilikimodul Program Paket B.

d. Sejumlah 80 persen peserta didik yangmengikuti ujian akhir Program Paket B lulusujian kesetaraan.

e. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket Bdapat memasuki dunia kerja.

f. Sejumlah 50 persen lulusan Program Paket Bdapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yanglebih tinggi (SMA, SMK, MA, atau ProgramPaket C).

g. Sejumlah 90 persen peserta didik ProgramPaket B yang mengikuti uji sampel mutupendidikan mendapat nilai memuaskan.

h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket Byang diperlukan terpenuhi.

i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket Bmemiliki kualifikasi sesuai dengan standarkompetensi yang ditetapkan secara nasional.

j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajarmasyarakat memiliki sarana dan prasaranaminimal sesuai dengan standar teknispembelajaran.

k. Tersedianya data dasar kesetaraan SekolahMenengah Pertama (SMP) yang diperbaruisecara terus menerus

90 LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

4

Lanjutan Lampiran 1. c .....

SPMKesetaraanSekolahMenengah Atas(SMA)

a. Sebanyak 70 persen dari jumlah pendudukusia sekolah yang belum bersekolah di SMA/MA, SMK menjadi peserta didik Program PaketC.

b. Peserta didik Program Paket C yang tidak aktiftidak melebihi 5 Persen.

c. Sebanyak 60 persen peserta didik memilikimodul Program Paket C.

d. Sejumlah 80 persen peserta didik yangmengikuti ujian akhir Program Paket C lulusujian kesetaraan.

e. Sejumlah 60 persen lulusan Program Paket Cdapat memasuki dunia kerja.

f. Sejumlah 10 persen lulusan Program Paket Cdapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yanglebih tinggi.

g. Sejumlah 90 persen peserta didik ProgramPaket C yang mengikuti uji sampel mutupendidikan mendapat nilai memuaskan.

h. Sejumlah 100 persen tutor Program Paket Cyang diperlukan terpenuhi.

i. Sebanyak 90 persen tutor Program Paket Cmemiliki kualifikasi sesuai dengan standarkompetensi yang ditetapkan secara nasional.

j. Sejumlah 90 persen pusat kegiatan belajarmasyarakat memiliki sarana dan prasaranaminimal sesuai dengan standar teknispembelajaran.

k. Tersedianya data dasar kesetaraan SekolahMenengah Atas (SMA) yang diperbarui secaraterus menerus

91LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

5

Lanjutan Lampiran 1. c .....

a. Sebanyak 25 persen anggota masyarakat putussekolah, pengangguran, dan dari keluarga prasejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang.

b. Sebanyak 100 persen lembaga kursus memilikiijin operasional dari pemerintah atau pemerintahdaerah.

c. 25 persen lembaga kursus dan lembagapelatihan terakreditasi.

d. Sebanyak 100 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang dibina secaraterus menerus.

e. Sejumlah 90 persen lulusan kursus, pelatihan,magang, kelompok belajar usaha dapatmemasuki dunia kerja.

f. Sejumlah 100 persen tenaga pendidik, instruktur,atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yangdiperlukan terpenuhi.

g. Sebanyak 90 persen tenaga pendidik, instruktur,atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memilikikualifikasi sesuai dengan standar kompetensiyang dipersyaratkan.

h. Sejumlah 75 persen peserta ujian kursus-kursusmemperoleh ijazah atau sertifikat.

i. Sejumlah 90 persen kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memilikisarana dan prasarana minimal sesuai denganstandar teknis yang ditetapkan.

j. Tersedianya data dasar kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbaruisecara terus menerus.

SPMPendidikanKeterampilandan Bermatapencaharian

92 LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

6

7

1

Lanjutan Lampiran 1. c .....

SPM PendidikanTaman Kanak-kanak

SPM Pendidikanpada TamanPenitipan Anak,KelompokBermain atauyang sederajat

SPM PendidikanKepemudaan

a. 20 persen jumlah anak usia 4-6 tahun mengikutiprogram TK/RA

b. 90 persen guru layak mendidik TK/RA dengankualifikasi sesuai dengan standar kompetensiyang ditetapkan secara nasional.

c. 90 persen TK/RA memiliki sarana dan prasara-na belajar/bermain.

d. 60 persen TK/RA menerapkan manajemenberbasis sekolah sesuai dengan manual yangditetapkan oleh Menteri.

a. 65 persen anak dalam kelompok 0 – 4 tahunmengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak,Kelompok Bermain atau yang sederajat.

b. 50 persen jumlah anak usia 4-6 tahun yangbelum terlayani pada program PAUD jalur for-mal mengikuti program PAUD jalur non formal.

c. 50 persen guru PAUD jalur non formal telahmengikuti pelatihan di bidang PAUD

a. Tersedianya 5 program kepemudaan olehlembaga kepemudaan untuk meningkatkankapasitas kemampuan pemuda di bidangkewirausahaan, kepemimpinan, wawasankebangsaan, kebudayaan, dan pendidikan

b. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pem-bangunan, pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi,dan kemasyarakatan meningkat 5 persensetiap tahun

c. Angka pengangguran pemuda menurun 5persen setiap tahun

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KEPEMUDAAN

93LAMPIRAN

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

1

Lanjutan Lampiran 1. c .....

a. 65 persen Jumlah siswa yang mengikutikegiatan cabang olahraga yang beragam diluarmata pelajaran olahraga di sekolah.

b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswauntuk berpatisipasi dan berkreasi dalampendidikan jasmani yang tertuang dalamkurikulum.

c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebu-garan yang baik.

d. 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayahkabupaten/kota.

e. 10 siswa per satuan pendidikan yang terpilihmengikuti POPDA (Pekan Olahraga PelajarDaerah) tingkat provinsi.

f. Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5sekolah.

g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar 9rombongan belajar.

h. 75 persen peralatan olahraga telah sesuaidengan cabang olahraga.

i. Berfungsinya BAPOPSI (Badan PembinaOlahraga Pelajar Seluruh Indonesia) diKabupaten/Kota.

j. 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secarateratur minimal setiap dua tahun sekali.

k. 80 persen berfungsinya Komite OlahragaNasional Daerah (KONIDA) tingkat Kabupaten/Kota.

SPM OlahragaPendidikan,Masyarakat danPrestasi

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KEGIATAN PENDIDIKAN OLAH RAGA

94 LAMPIRAN

Sektor pendidikan merupakan sektor yang mendapatkan prioritas tinggi dalampembangunan daerah. Standar pelayanan minimal memberikan gambaran tentangminimum jenis pelayanan dasar pendidikan yang mesti diberikan, cakupan pelayananyang mesti dipenuhi dan batas waktu pencapaian cakupan pelayanan. Dengan SPMini daerah dapat memproyeksikan kebutuhan sumber daya personil, peralatan,perlengkapan dan anggaran tahunan dan jangka menengah yang diperlukan untukmemenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Standar Pelayanan MinimalJenis PelayananDasar

No

1 a. 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan,pemuda dan olahraga dikeluarkan secara resmioleh pemerintah

b. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuanpendidikan, pemuda dan olahraga disampaikanoleh pemerintah kepada masyarakat.

SPM Pelayananstatistik danpelaporanpendidikan,pemuda danolahraga

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN STATISTIK DANPELAPORAN PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA

Lanjutan Lampiran 1. c .....

95LAMPIRAN

Lampiran 1. d

Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah DaerahMenurut SKPD

• Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaanpembangunan

• Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah• Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah• Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis• Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh• Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal• Tingkat penanganan wilayah strategis• Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh• Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah• Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan

perkembangan actual• Tingkat penerapan perencanaan partisipatif• Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah• Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah• Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah• Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah• Kualitas pelaksanaan Musrenbang*

• Tingkat kapasitas aparatur• Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah• Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah• Tingkat professionalisme dan kompetensi staff• Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang• Jumlah kasus KKN• Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat• Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah• Jumlah peraturan daerah yang disusun• Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada*• Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana

dekonsentrasi*

• Tingkat kapasitas sumber daya aparatur• Tingkat keterampilan dan aparatur• Tingkat profesionalisme aparatur

• Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistic daerah• Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah• Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah• Tingkat kemudahan akses informasi

1

1

1

1

PerencanaanPembangunan

PemerintahanUmum

Kepegawaian

Statistik

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Pelayanan Umum

96 LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

• Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan• Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan• Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian

dokumen/arsip daerah• Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah• Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat

• Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasipembangunan daerah

• Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintah daerah

• Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi• Akses masyarakat kepada informasi publik

• Tingkat kriminalitas• Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan• Jumlah konflik etnis dan social*• HDI dan HPI wilayah konflik*• Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap

terorisme*• Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat• Jumlah kasus pelanggaran PERDA• Jumlah kasus peredaran narkoba• Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba• Jumlah kasus illegal logging• Tingkat pendidikan politik masyarakat• Ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubunganqTingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan

• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubunganqTingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ

• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum• Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan

barang (darat, laut,udara)• Tingkat keselamatan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara)• Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi

• Tingkat pengangguran terbuka• Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan• Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif• Tingkat kesempatan kerja• Kapasitas Balai Latihan Kerja• Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik• Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan

1

1

1

1

1

Ketertiban dan Ketentraman

Kearsipan

Komunikasi danInformatika

KesatuanBangsa danPolitik DalamNegeri

Perhubungan

Tenaga Kerja

Lanjutan Lampiran 1. d .....

Ekonomi

97LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM• Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum• Laju pertumbuhan UMKM• Laju pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM• Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro• Akses ke permodalan pasar• Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil

• Tingkat investasi dalam PDRB• Laju pertumbuhan investasi• Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal• Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis

• Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan• Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa• Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa• Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian• Kualitas SDM pertanian di perdesaan• Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin• Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan• Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin• Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak/ikan• Tingkat produksi padi/beras• Tingkat sarana hasil produksi pertanian• Cakupan lahan beririgasi• Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai• Cakupan sistem penyuluhan• Tingkat penggunaan teknologi tepat guna• Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan• Tingkat infrastruktur perdesaan

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan• Laju pertumbuhan luas hutan produksi• Laju pertumbuhan luas Hutan Tanaman Industri• Laju deforestasi• Nilai tambah hasil hutan kayu• Nilai tambah hasil hutan non kayu• Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan• Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas (dan air bersih)• Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan• Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan• Cakupan pelayanan kelistrikan

Koperasi danUsaha KecilMenengah

PenanamanModal

PemberdayaanMasyarakat danDesa

Pertanian

Kehutanan

Energi danSumberdayaMineral

1

1

1

2

2

2

98 LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan• Tingkat perkembangan budidaya perikanan• Tingkat perkembangan perikanan tangkap• Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan• Tingkat pengelolaan produksi perikanan• Tingkat pemasaran produksi perikanan• Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar• Tingkat illegal fishing

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan• Ketersediaan program perlindungan konsumen• Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional• Tingkat pertumbuhan nilai ekspor• Tingkat pertumbuhan nilai impor• Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor• Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun• Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian• Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi• Tingkat penerapan standardisasi produk industri• Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah• Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri• Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah• Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri potensial

• Tingkat perkembangan areal transmigrasi• Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan• Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan• Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional

• Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampaidengan RDTR)

• Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasidan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah

• Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang• Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar

instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatanpemerintahan

• Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah• Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah• Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota• Tingkat penanganan kawasan terisolir• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang

2

2

2

2

1

Kelautan danPerikanan

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

PenataanRuang

Lingkungan Hidup

99LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

• Tingkat pemanfaatan sumber daya alam• Cakupan sistem pengelolaan persampahan• Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara)• Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup• Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam• Jumlah kasus kebakaran hutan• Jumlah DAS berkondisi kritis• Cakupan kawasan konservasi laut• Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir-laut• Ketersediaan Early Warning System/Pernyataan Dini Bencana)• Jumlah kasus illegal fishing• Jumlah kasus illegal sand mining• Jumlah kasus illegal logging• Kualitas air permukaan dan air tanah*• Tingkat pencemaran pesisir dan laut*• Luas lahan kritis*

• Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah• Cakupan informasi pertanahan• Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan• Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan• Tingkat penyelesaian konflik-konflik pertanahan

• Tingkat aksesibilitas wilayah• Tingkat mobilitas orang/barang• Tingkat kondisi prasarana transportasi• Tingkat resiko dan periode genangan banjir• Jumlah kejadian bencana kekeringan• Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku• Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga,

permukiman, pertanian, industri)• Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air• Tingkat pelayanan air minum• Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin• Tingkat pengendalian potensi konflik air• Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah• Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut• Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan• Luas dan sebaran kawasan kumuh• Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah• Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah• Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan

permukiman• Tingkat pelayanan air bersih• Tingkat pelayanan sanitasi• Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah)• Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman

LingkunganHidup

Pertanahan

PekerjaanUmum

PerumahanRakyat

1

1

1

1

Perumahan dan Fasilitas Umum

100 LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

Kesehatan

• Umur harapan hidup• Angka kematian bayi• Angka kematian ibu melahirkan• Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan*• Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita*• Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil• Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan• Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan• Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan• Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan• Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya• Jumlah kasus/kejadian penyakit menular• Jumlah kasus penyakit malaria, DBD• Tingkat prevalensi HIV/AIDS• Persentase perilaku hidup sehat• Akses penduduk terhadap sanitasi dasar• Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas• Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin• Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan• Proporsi tenaga dokter di Puskesmas• Pemerataan tenaga kesehatan• Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi*• Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah*• Cakupan peserta KB aktif*• Cakupan pelayanan imunisasi*• Cakupan pelayanan kesehatan jiwa• Cakupan pelayanan gawat darurat• Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru, dan ISPA*• Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan*

*beberapa contoh dari SPM bidang Kesehatan di Kab/kota. Selengkapnyadapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentangStandard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

• Laju pertumbuhan penduduk• Tingkat kelahiran• Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)*• Tingkat pelayanan kontrasepsi• Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB

• Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah• Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Pariwisata dan Budaya

1

1

1

Kesehatan

KeluargaBerencana

Kebudayaan

101LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata• Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB• Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata• Tingkat perkembangan jumlah wisatawan• Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata

• Cakupan pelayanan pendidikan usia dini• Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun• Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah• Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi• Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan for-

mal/non formal• Angka buta aksara penduduk usia >15 th*• Angka melanjutkan sekolah*• Angka putus sekolah*• Angka mengulang kelas*• Rata-rata lama menyelesaikan pendidikan*• Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun• Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin• Pemerataan pendidikan• Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah• Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D• Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan• Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun*• Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan sekolahdasar/sederajat*• APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat*• APS pada pendidikan sekolah menengah atas/sederajat*

*beberapa contoh dari SPM bidang Pendidikan. Selengkapnya dapat dilihatdalam KepMenDikNas No 129a/U/2004 tentang Standard Pelayanan Mini-mal Bidang Pendidikan

• Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun)• Sports Development Index (SDI)• Prestasi olahraga dalam event-event internasional• Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahraga daerah• Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga

2

1

1

Pariwisata

Pendidikan

Pemuda danOlah Raga

Pendidikan

102 LAMPIRAN

Kode UrusanWajib/Pilihan:1. Urusan Wajib2. Urusan Pilihan

Fungsi danUrusanPemerintahDaerah

Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian KinerjaPenyelenggaraan Urusan

Lanjutan Lampiran 1. d .....

Perlindungan Sosial

• Ketersediaan system administrasi kependudukan• Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran*• Akses mayarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan• Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan• Lama (waktu) pelayanan administrasi dan kependudukan• Tingkat ke-mutakhir-an data administrasi dan kependudukan

• Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak danperempuan

• Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI*• Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan• Akses perempuan terhadap pendidikan• Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/

belum pernah sekolah• Persentase penduduk perempuan yang buta huruf• Akses perempuan terhadap layanan kesehatan• Angka Gender Empowerment Measurement* (mengukur ketimpangan

gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) danpengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi,dan manajer))

• Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan• Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif• Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS)• Jumlah (persentase) pekerja anak*• Tingkat perlindungan perempuan

• Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak• Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak• Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat

miskin

• Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan,dan anak cacat

• Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin• Jumlah tenaga pelayanan social untuk berbagai jenis kecacatan• Peluang mengakses pelayanan umum• Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan social• Persentase jumlah penduduk miskin*

Kependudukandan CatatanSipil

PemberdayaanPerempuan

KeluargaSejahtera

Sosial

1

1

1

1

103LAMPIRAN

Keterangan:1 Kode Urusan Wajib2 Kode Urusan Pilihan* Tolok ukur kinerja pencapaian pembangunan 2004-2009

Referensi:1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009, Handbook SPPN

RI, Bappenas, 20062. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah, Handbook SPPN RI, Bappenas, 20063. Lampiran A 1, Lampiran A VI, dan Lampiran A-VII Permendagri 13/2006

Memberikan illustrasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja SKPDdalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Indikatordapat dipilih atau disesuaikan dengan kemampuan, kapasitas dan sumber daya dandana SKPD untuk melakukan kompilasi, analisis, monitoring dan evaluasi data yangdiperlukan

104 LAMPIRAN

Lampiran 1.eIndikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EKPPD) berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataranpelaksana kebijakan daerah.

EKPPD pada tataran pengambil kebijakandaerah meliputi aspek penilaian:

1. ketentraman dan ketertiban umumdaerah;

2. keselarasan dan efektivitas hubunganantara pemerintahan daerah danPemerintah serta antarpemerintahandaerah dalam rangka pengembanganotonomi daerah;

3. keselarasan antara kebijakanpemerintahan daerah dengan kebijakanPemerintah;

4. efektivitas hubungan antara pemerintahdaerah dan DPRD;

5. efektivitas proses pengambilankeputusan oleh DPRD beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan;

6. efektivitas proses pengambilankeputusan oleh kepala daerah besertatindak lanjut pelaksanaan keputusan;

7. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan daerah pada peraturanperundang-undangan;

8. intensitas dan efektivitas proseskonsultasi publik antara pemerintahdaerah dengan masyarakat ataspenetapan kebijakan publik yangstrategis dan relevan untuk Daerah;

9. transparansi dalam pemanfaatan alokasi,pencairan dan penyerapan DAU, DAK,dan Bagi Hasil;

10. intensitas, efektivitas, dan transparansipemungutan sumber-sumber pendapatanasli daerah dan pinjaman/obligasidaerah;

11. efektivitas perencanaan, penyusunan,pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD;

12. pengelolaan potensi daerah; dan13. terobosan/inovasi baru dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD pada tataran pelaksana kebijakandaerah meliputi aspek penilaian:

1. kebijakan teknis penyelenggaraan urusanpemerintahan;

2. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3. tingkat capaian SPM;4. penataan kelembagaan daerah;5. pengelolaan kepegawaian daerah;6. perencanaan pembangunan daerah;7. pengelolaan keuangan daerah;8. pengelolaan barang milik daerah; dan9. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi

masyarakat.

Sumber: PP No 6/2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

“Pada tahun 2003 secara mengejutkan lembagaInternational Partnership dan Kedutaan BesarInggris untuk Indonesia menyatakan KabupatenTanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), sebagaisatu dari tujuh kabupaten terbaik dari 400 lebihkabupaten dan kota di Indonesia. Bahkan,Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)menobatkan kabupaten terkecil di Sumbar itu-luas 133.600 hektare-sebagai satu dari empatdaerah paling berprestasi dan berhasilmelaksanakan otonomi daerah”. (Suara Karyaonline, Rabu, 27 Juli 2005).

4 Kepala Daerah Dinilai Paling Inovatif

Mendagri Mardiyanto menyerahkanpenghargaan tingkat nasional yang dinamaiInnovative Government Award (IGA) 2008kepada empat kepala daerah. Mereka yangmenerima IGA 2008 adalah Walikota Batam(Kepulauan Riau) Ahmad Dahlan, BupatiKarang Anyar (Jawa Tengah) Hj Rina Iriani,Walikota Pangkal Pinang (Bangka Belitung)Zulkarnaen Karim, dan Walikota Bontang(Kalimantan Timur) Sofyan Hasdam.(JPNN.com, Jumat 5 Desember 2008)

105LAMPIRAN

INDIKATOR

a. Pertumbuhan PDRB

b. Laju inflasi provinsi

c. PDRB per kapita

d. Indeks Gini

e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketim-

panganRegional)

a. Angka melek huruf

b. Angka rata-rata lama sekolah

c. Angka partisipasi murni

d. Angka partisipasi kasar

e. Angka pendidikan yang ditamatkan

f. Angka kelangsungan hidup bayi

g. Angka usia harapan hidup

h. Persentase balita gizi buruk

i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

j. Persentase penduduk yang memiliki lahan

k. Rasio penduduk yang bekerja

l. Angka kriminalitas yang tertangani

a. Jumlah grup kesenian

b. Jumlah gedung kesenian

c. Jumlah klub olahraga

d. Jumlah gedung olah raga

FOKUS

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Laju Inflasi

Pendapatan per kapita

Ketimpangan kemakmuran

Pemerataan pendapatan

Ketimpangan regional

2. Kesejahteraan Sosial

Pendidikan

Kesehatan

Kemiskinan

Kepemilikan tanah

Kesempatan kerja

Kriminalitas

3. Seni Budaya dan Olah Raga

Grup kesenian

Gedung kesenian

Klub olahraga

Gedung Olah Raga

Lampiran 1.e dan 1. f di atas memberikan gambaran tentang faktor-faktor fundamentalyang sangat menentukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah perlumemonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator berbagaiaspek penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui posisi, keberhasilan,dan kesenjangan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Lampiran 1.f.Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)berdasarkan PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

106 LAMPIRAN

Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan dasar:a. Angka partisipasi sekolahb. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolahc. Rasio guru/muridd. Rasio guru/murid per kelas rata-rataPendidikan

menengah:e. Angka partisipasi sekolahf. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolahg. Rasio guru terhadap muridh. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

i. Rasio posyandu per satuan balitaj. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

pendudukk. Rasio Rumah Sakit per satuan pendudukl. Rasio dokter per satuan pendudukm. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

n. Persentase penanganan sampaho. Persentase penduduk berakses air minump. Persentase luas permukiman yang tertata

q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baikr. Rasio jaringan irigasis. Rasio tempat ibadah per satuan pendudukt. Persentase rumah tinggal bersanitasiu. Rasio tempat pemakaman umum per satuan

pendudukv. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan pendudukw. Rasio rumah layak hunix. Rasio permukiman layak huni

y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayahber HPL/HGB

z. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

aa.Jumlah arus penumpang angkutan umumab.Rasio ijin trayekac.Jumlah uji kir angkutan umumad.Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

1. Pelayanan Dasar

Pendidikan

Kesehatan

Lingkungan hidup

Sarana dan Prasarana Umum

Penataan ruang

Perhubungan

Lanjutan Lampiran 1. f .......

107LAMPIRAN

2. Pelayanan Penunjang

Penanaman modal

KUKM

Kependudukan dancatatan sipil

Ketenagakerjaan

Pemberdayaanperempuan danperlindungan anak

KB dan KS

Komunikasi daninformatika

Pertanahan

Pemberdayaanmasyarakat dan desa

Perpustakaan

PenyelenggaraanKeamanan dan KetertibanMasyarakat

Pemuda dan olahraga

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)c. Rasio daya serap tenaga kerja

d. Persentase koperasi aktife. Jumlah UKM non BPR/LKM UKMf. Jumlah BPR/LKM

g. Rasio penduduk berKTP per satuan pendudukh. Rasio bayi berakte kelahiran i. Rasio pasangan berakte nikah

j. Angka partisipasi angkatan kerjak. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

l. Persentase partisipasi perempuan di lembagapemerintah

m. Partisipasi perempuan di lembaga swastan. Rasio KDRTo. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

p. Rata-rata jumlah anak per keluargaq. Rasio akseptor KB

r. Jumlah jaringan komunikasis. Rasio wartel/warnet terhadap pendudukt. Jumlah surat kabar nasional/lokalu. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

v. Persentase luas lahan bersertifikat

w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM)

x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKKy. Jumlah LSM

z. Jumlah perpustakaanaa.Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

ab.Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 pendudukac.Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Pendudukad.Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

ae.Jumlah organisasi pemudaaf. Jumlah organisasi olahragaag.Jumlah kegiatan kepemudaanah.Jumlah kegiatan olahraga

Lanjutan Lampiran 1. f .......

108 LAMPIRAN

Aspek Daya Saing Daerah

1. KemampuanEkonomi Daerah

Pengeluarankonsumsi rumahtangga per kapita

Nilai tukar petani

Pengeluarankonsumsi non panganperkapita

Produktivitas totaldaerah

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aksesibilitas daerah

Penataan wilayah

Fasilitas bank dan nonbank

Ketersediaan airbersih

a. Angka konsumsi RT per kapita

b. Perbandingan faktor produksi dengan produk

c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan

d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor:1) Pertanian2) Pertambangan dan penggalian3) Industri pengolahan4) Listrik5) Bangunan6) Perdagangan7) Pengangkutan dan komunikasi8) Keuangan9) Jasa

a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraanb. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umumc. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal

per tahun

d. Ketaatan terhadap RTRWe. Luas wilayah produktiff. Luas wilayah industrig. Luas wilayah kebanjiranh. Luas wilayah kekeringani. Luas wilayah perkotaan

j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnyak. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-

cabangnya

l. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan airbersih

Lanjutan Lampiran 1. f .......

109LAMPIRAN

m. Rasio ketersediaan daya listrikn. Persentase rumah tangga yang menggunakan listriko. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

a. Angka kriminalitasb. Jumlah demo

c. Lama proses perijinan

d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap totaldesa

a. Rasio lulusan S1/S2/S3

b. Rasio ketergantungan

Fasilitas listrik dan telepon

Ketersediaan restoran

Ketersediaan penginapan

3. Iklim Berinvestasi

Keamanan dan ketertiban

Kemudahan perijinan

Pengenaan pajak daerah

Perda

Status desa

4. Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja

Tingkat ketergantungan

Sumber: Lampiran PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Memberikan gambaran tentang faktor-faktor fundamental yang sangat menentukankinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah perlu memonitor danmengevaluasi secara berkelanjutan perkembangan indikator berbagai aspekpenyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui posisi, keberhasilan, dankesenjangan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lanjutan Lampiran 1. f .......

110 LAMPIRAN

Lam

pir

an 2

Daf

tar

Pu

blik

asi L

GS

P s

ebag

ai R

efer

ensi

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

Per

enca

naa

n P

arti

sipa

tif

12

34

56

78

910

1112

1314

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Ped

oman

Pen

ilaia

n da

n E

valu

asi P

elak

sana

anP

enye

leng

gara

an M

usya

war

ah P

eren

cana

anP

emba

ngun

an (

Mus

renb

ang)

Ped

oman

Pen

ilaia

n D

okum

en P

eren

cana

anP

emba

ngun

an D

aera

h (R

enca

na P

emba

ngun

anJa

ngka

Men

enga

h D

aera

h/R

PJM

D)

Pen

yusu

nan

Ren

cana

Pem

bang

unan

Dae

rah:

Bah

anP

elat

ihan

dan

Pen

dam

ping

an

For

um S

KP

D d

an M

usre

nban

g R

KP

D: B

ahan

Pel

atih

an F

asili

tato

r

Bag

an A

lir P

enyu

suna

n R

enca

na K

erja

DP

RD

Bag

an A

lir P

rose

s P

eren

cana

an d

an P

enga

ngga

ran

Dae

rah

Terp

adu

dan

Par

tisip

atif

Pen

yusu

nan

Ren

ja D

PR

D: B

ahan

Pen

dam

ping

an

Per

anan

Med

ia d

alam

Per

enca

naan

Pem

bang

unan

Dae

rah

Pra

kars

a K

epem

erin

taha

n ya

ng B

aik

dala

m P

rose

sP

enyu

suna

n R

enca

na P

emba

ngun

an D

aera

h

Mus

renb

ang

seba

gai I

nstr

umen

Efe

ktif

dala

mP

enga

ngga

ran

Par

tisip

atif

Ped

oman

Pen

yusu

nan

Ren

cana

Ker

jaP

emba

ngun

an D

aera

h (R

KP

D)

Tata

Car

a P

enye

leng

gara

an K

linik

Kon

sulta

siP

enyu

suna

n R

enst

ra-R

enja

SK

PD

Pen

yusu

nan

Ren

stra

dan

Ren

ja S

KP

D K

eseh

atan

:B

ahan

Pel

atih

an d

an P

enda

mpi

nga

Che

cklis

t Pen

yusu

nan

Per

atur

an D

aera

h (P

erda

) da

nP

erat

uran

Kep

ala

Dae

rah

(Per

kada

) te

ntan

gP

eren

cana

an d

an P

enga

ngga

ran

Dae

rah

Par

tisip

atif

Pro

ses

Per

enca

naan

Dae

rah:

Men

ingk

atka

n D

aya

Tang

gap

terh

adap

Prio

ritas

Keb

utuh

an M

asya

raka

t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

RK

PD

Ren

jaS

KP

DR

enja

DP

RD

KU

AP

PA

SR

KA

SK

PD

AP

BD

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

111LAMPIRAN

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

Keu

ang

an d

an A

ng

gar

an

12

34

56

78

910

1112

1314

Ref

orm

asi K

ebija

kan

Pen

gelo

laan

Keu

anga

n D

aera

h di

Indo

nesi

a(G

ood

Gov

erna

nce

Brie

f)

Ele

men

Per

enca

naan

Ang

gara

n (R

umus

an V

isi,

Mis

i, Tu

juan

,S

asar

an, P

rogr

am d

an K

egia

tan)

Pen

gang

gara

n K

iner

ja S

eri A

Pen

gang

gara

n K

iner

ja S

eri B

Pen

gang

gara

n K

iner

ja S

eri C

Pen

erap

an A

ngga

ran

Ber

basi

s K

iner

ja

Pen

yusu

nan

Lapo

ran

Kin

erja

Dae

rah

Eva

luas

i Kin

erja

Pe

nyu

sun

an

Ke

bija

kan

Um

um

AP

BD

& P

rio

rita

s d

an

Pla

fon

Ang

gara

n S

emen

tara

12 L

angk

ah P

enyu

suna

n A

ngga

ran

Kin

erja

(Pos

ter)

Mod

el E

valu

asi K

iner

ja B

erba

sis

Has

il (P

oste

r)

Eva

luas

i Ang

gara

n B

erba

sis

Kin

erja

Pem

erin

tah

Dae

rah

(Ula

san

Tekn

is)

Con

toh-

cont

oh In

dika

tor K

iner

ja u

ntuk

SK

PD

8 K

riter

ia In

dika

tor

Kin

erja

(P

oste

r)

11 P

erta

nyaa

n D

PR

D u

ntuk

Pem

baha

san

RA

PB

D (P

oste

r)

Pen

gaw

asan

Ang

gara

n ol

eh D

PR

D

Pan

duan

Pub

lik M

emah

ami D

okum

en A

ngga

ran

Dae

rah

Sta

ndar

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Aku

ntan

si D

asar

unt

uk P

impi

nan

Dae

rah

Aku

ntan

si D

asar

unt

uk P

elak

sana

Sis

tem

Aku

ntan

si d

an L

apor

an K

euan

gan

untu

k S

KP

D

Pen

gaw

asan

Inte

rnal

bag

i Sta

f Bad

an P

enga

was

Dae

rah

Pen

gelo

laan

Bar

ang

Dae

rah

& P

enyu

suna

n R

enca

na P

enge

lola

anB

aran

g M

ilik

Dae

rah

(BM

D)

Pen

ghitu

ngan

Bia

ya u

ntuk

Men

etap

kan

Ret

ribus

i

Mem

aksi

mal

kan

Pen

dapa

tan

Asl

i Dae

rah

(PA

D) m

elal

ui P

ener

apan

UU

34

Men

geva

luas

i Pen

dapa

tan

Paj

ak

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

Ren

jaD

PR

DK

UA

PP

AS

RK

AS

KP

D

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

RK

PD

Ren

jaS

KP

D

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

Lanj

utan

Lam

pira

n 2

112 LAMPIRAN

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

Sis

tem

Man

ajem

en P

emer

inta

h D

aera

h

12

34

56

78

910

1112

1314

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

Ren

jaD

PR

DK

UA

PP

AS

RK

AS

KP

DR

KP

DR

enja

SK

PD

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Pan

duan

Man

ajem

en K

iner

ja P

elay

anan

Pub

lik

Inov

asi p

ada

Man

ajem

en P

elay

anan

Pub

lik D

aera

h (G

ood

Gov

erna

nce

Bri

ef)

Pen

ingk

atan

Kin

erja

Pel

ayan

an P

ublik

den

gan

Ske

ma

Tin

daka

n P

enin

gkat

an P

elay

anan

(S

TP

P)

Ana

lisis

Alu

r P

embe

rian

Pel

ayan

an u

ntuk

Pen

ingk

atan

Kin

erja

Pel

ayan

an P

ublik

Pen

ingk

atan

Kin

erja

mel

alui

Per

baik

an O

rgan

isas

i Pel

ayan

an

Pen

ingk

atan

Kin

erja

mel

alui

Per

baik

an P

rose

dur

Pel

ayan

an

Pen

ingk

atan

Kin

erja

mel

alui

Per

baik

an A

spek

Per

soni

l

Pen

ingk

atan

Kin

erja

mel

alui

Per

baik

an A

spek

Keb

ijaka

n

Pen

yusu

nan

Ske

ma

Tind

akan

Pen

ingk

atan

Pel

ayan

an P

ublik

:P

andu

an F

asili

tato

r

Ker

angk

a P

enyu

suna

n S

kem

a T

inda

kan

Pen

ingk

atan

Pel

ayan

an P

ublik

Pen

gem

bang

an E

kono

mi L

okal

Par

tisip

atif

Per

an P

emer

inta

h D

aera

h da

lam

Mem

prom

osik

an T

ata

Pem

erin

taha

n B

idan

g E

kono

mi y

ang

Terd

esen

tral

isas

i di

Indo

nesi

a (G

ood

Gov

erna

nce

Bri

ef)

Ske

ma

Tin

daka

n P

enin

gkat

an P

elay

anan

Pub

lik: A

plik

asi

Bid

ang

Eko

nom

i-P

embe

rday

aan

UK

M (

Pan

duan

Fas

ilita

tor)

Pra

ktek

-pra

ktek

yan

g B

aik

dala

m P

embe

rday

aan

UK

M

Ske

ma

Tin

daka

n P

enin

gkat

an P

elay

anan

Pub

lik: A

plik

asi

Bid

ang

Kes

ehat

an-P

ener

apan

Pak

ta P

elay

anan

(P

andu

anF

asili

tato

r)

Pan

duan

Pen

gem

bang

an O

rgan

isas

i Sis

tem

Info

rmas

iM

anaj

emen

Pus

kesm

as (

SIM

PU

S)

Man

ual P

eran

gkat

Lun

ak S

iste

m In

form

asi M

anaj

emen

Pus

kesm

as (

SIM

PU

S)

Pra

ktek

-pra

ktek

yan

g B

aik

dala

m P

enin

gkat

an P

elay

anan

Kes

ehat

an M

engg

unak

an P

akta

Pel

ayan

an M

asya

raka

t

Ske

ma

Tin

daka

n P

enin

gkat

an P

elay

anan

Pub

lik: A

plik

asi

Bid

ang

Pen

didi

kan

(Pan

duan

Fas

ilita

tor)

Ske

ma

Tind

akan

Pen

ingk

atan

Pel

ayan

an P

ublik

: Apl

ikas

i Bid

ang

Ling

kung

an-M

anaj

emen

Lim

bah

Pad

at R

umah

Tan

gga

(Pan

duan

Fas

ilita

tor)

Lanj

utan

Lam

pira

n 2

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

113LAMPIRAN

Lanj

utan

Lam

pira

n 2

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

Sis

tem

Man

ajem

en P

emer

inta

h D

aera

h

12

34

56

78

910

1112

1314

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

Ren

jaD

PR

DK

UA

PP

AS

RK

AS

KP

DR

KP

DR

enja

SK

PD

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Ske

ma

Tind

akan

Pen

ingk

atan

Pel

ayan

an P

ublik

: Apl

ikas

iB

idan

g Li

ngku

ngan

-Bad

an L

ayan

an U

mum

Dae

rah,

Sis

tem

Pen

yedi

aan

Air

Min

um (B

LUD

-SP

AM

) (P

andu

an F

asili

tato

r)

Ske

ma

Tind

akan

Pen

ingk

atan

Pel

ayan

an P

ublik

: Apl

ikas

iB

idan

g Li

ngku

ngan

-Per

usah

aan

Dae

rah

Air

Min

um (

PD

AM

)(P

andu

an F

asili

tato

r)

Pra

ktek

yan

g B

aik

dala

m P

enin

gkat

an P

elay

anan

Lin

gkun

gan:

Man

ajem

en L

imba

h R

umah

tang

ga

Pra

ktek

yan

g B

aik

dala

m P

enin

gkat

an P

elay

anan

Lin

gkun

gan:

Pem

bent

ukan

Bad

an L

ayan

an U

mum

Dae

rah,

Sis

tem

Pen

yedi

aan

Air

Min

um (

BLU

D-S

PA

M)”

Tirt

a M

on M

ata”

di A

ceh

Jaya

Pra

ktek

yan

g B

aik

dala

m P

enin

gkat

an P

elay

anan

Lin

gkun

gan:

Ker

jasa

ma

PD

AM

“T

irta

Liho

u” d

enga

n O

pera

tor

Non

PD

AM

dala

m P

enin

gkat

an M

anaj

emen

Pel

ayan

an A

ir M

inum

di

Sim

alun

gun

Tool

kit A

nti K

orup

si

Daf

tar

Sim

ak M

onito

ring

Prin

sip

Das

ar d

an K

eran

gka

Huk

um P

enga

daan

Bar

ang

dan

Jasa

Pem

erin

tah

Str

ateg

i Nas

iona

l Pen

cega

han

dan

Pem

bera

ntas

an K

orup

si

Man

ual P

ener

apan

Pak

ta In

tegr

itas

Pet

unju

k P

enga

daan

Bar

ang

dan

Jasa

Sec

ara

Ele

ktro

nik

untu

kP

aniti

a Le

lang

Pra

ktek

yan

g B

aik

di U

nit L

ayan

an P

enga

daan

Bar

ang

dan

Jasa

Sec

ara

Ele

ktro

nik

(LP

SE

) di

Jaw

a B

arat

Bro

sur S

iste

m P

elay

anan

Info

rmas

i dan

Pen

gadu

anM

asya

raka

t (S

PIP

M)

Sis

tem

Pel

ayan

an In

form

asi d

an P

enga

duan

Mas

yara

kat

(SP

IPM

) (P

andu

an F

asili

tato

r)

Kon

trak

Pel

ayan

an P

ublik

bag

i Pem

erin

tah

Dae

rah

(Pan

duan

Fas

ilita

tor)

Bro

sur

Kon

trak

Pel

ayan

an P

ublik

bag

i Pem

erin

tah

Dae

rah

Pan

duan

Mem

bent

uk O

rgan

isas

i Pen

gelo

la K

euan

gan

dan

Ase

t Dae

rah

(OP

KA

D)

Kaj

ian

Aka

dem

is R

efor

mas

i Org

anis

asi P

enge

lola

Keu

anga

nD

aera

h

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

114 LAMPIRAN

Lanj

utan

Lam

pira

n 2

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

Pen

gu

atan

Leg

isla

tif

12

34

56

78

910

1112

1314

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

Ren

jaD

PR

DR

KP

DR

enja

SK

PD

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Lega

l Dra

fting

, Pen

yusu

nan

Per

atur

an D

aera

h: B

uku

Peg

anga

nun

tuk

DP

RD

Pen

gant

ar L

egal

Dra

fting

unt

uk D

PR

D: P

andu

an F

asili

tato

r

Mem

bina

Hub

unga

n de

ngan

Kon

stitu

en: B

uku

Sak

u D

PR

D

Per

an D

PR

D d

alam

Men

ingk

atka

n O

tono

mi D

aera

h da

n Ta

taP

emer

inta

han

yang

Bai

k (G

ood

Gov

erna

nce

Brie

f)

Men

erop

ong

Jeja

k P

erju

anga

n Le

gisl

atif:

Dok

umen

tasi

Pen

gela

man

DP

RD

Ana

lisa

AP

BD

-Pan

duan

bag

i DP

RD

Pen

gaw

asan

DP

RD

terh

adap

Pel

ayan

an P

ublik

Men

jadi

kan

Wak

il R

akya

t Sem

akin

Ber

mar

taba

t—O

rient

asi

Bag

i Ang

gota

DP

RD

(Pan

duan

Fas

ilita

tor)

Citi

zen

Rep

ort C

ard:

Pan

duan

Mon

itorin

g P

elay

anan

Pub

likB

erba

sis

Mas

yara

kat

Mem

bang

un P

artis

ipas

i War

ga d

alam

Tat

a P

emer

inta

han

Dae

rah

di In

done

sia:

Pra

ktek

, Keb

ijaka

n, d

an A

gend

a

Par

tisip

asi O

rgan

isas

i Mas

yara

kat d

alam

Pro

ses

Per

enca

naan

dan

Pen

gang

gara

n: P

andu

an P

elat

ihan

Ket

erlib

atan

War

ga d

an T

ata

Pem

erin

taha

n P

artis

ipat

if (G

ood

Gov

erna

nce

Brie

f)

Ket

erlib

atan

War

ga d

alam

Pem

erin

tah

Dae

rah

di In

done

sia:

For

um M

ultip

ihak

dan

Koa

lisi M

asya

raka

t War

ga

Pan

duan

Pen

ggun

aan

Sis

tem

Info

rmas

i Ang

gara

n D

aera

h(S

imra

nda)

Pan

duan

Men

ilai A

PB

D B

erke

adila

n

Par

tisi

pasi

War

ga

KU

AP

PA

SR

KA

SK

PD

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

115LAMPIRAN

Lanj

utan

Lam

pira

n 2

Daf

tar

Pu

blik

asi

RP

JPD

No

12

34

56

78

910

1112

1314

96 97 98 99 100

101

102

RP

JMD

Ren

stra

SK

PD

Ren

jaD

PR

DR

KP

DR

enja

SK

PD

Mu

sren

-b

ang

RK

PD

Ber

prak

arsa

unt

uk M

enja

min

Par

tisip

asi:

Dok

umen

tasi

Pen

gala

man

Org

anis

asi M

asya

raka

t War

ga d

alam

Men

ingk

atka

n K

ualit

as P

elay

anan

Pub

lik

Met

ode-

met

ode

Das

ar P

artis

ipas

i

Fas

ilita

si y

ang

Efe

ktif-

Buk

u P

egan

gan

Fas

ilita

tor

Pel

atih

an F

asili

tasi

yan

g E

fekt

if-B

uku

Peg

anga

n P

elat

ih

Men

desa

in K

egia

tan

Inte

rakt

if-B

uku

Peg

anga

n F

asili

tato

r

Jeja

k La

ngka

h P

erub

ahan

-Kum

pula

n P

enga

lam

an M

ener

apka

nP

ende

kata

n P

artis

ipat

if

Kep

emim

pina

n F

asili

tatif

Pel

atih

an

Par

tisi

pati

f

Kon

sulta

si P

ublik

: Pan

duan

bag

i Pem

erin

tah

Dae

rah

dan

DP

RD

KU

AP

PA

SR

KA

SK

PD

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

95

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

116 LAMPIRAN

Lam

pir

an 3

Daf

tar

Per

atu

ran

Per

un

dan

gan

seb

agai

Ref

eren

si

Daf

tar

Per

atu

ran

Per

un

dan

gan

RP

JPD

No

12

34

56

78

910

1112

1314

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

UU

No

22/2

003

tent

ang

Sus

unan

dan

Ked

uduk

an M

PR

, DP

R,

DP

D, d

an D

PR

D

UU

No

17/2

003

tent

ang

Keu

anga

n N

egar

a

UU

No

1/20

04 te

ntan

g P

erbe

ndah

araa

n N

egar

a

UU

No

15/2

004

tent

ang

Pem

erik

saan

Pen

gelo

laan

dan

Tang

gung

jaw

ab K

euan

gan

Neg

ara

UU

No

25/2

004

tent

ang

Sis

tem

Per

enca

naan

Pem

bang

unan

Nas

iona

l

UU

No

32/2

004

tent

ang

Pem

erin

taha

n D

aera

h

UU

No

33/2

004

tent

ang

Per

imba

ngan

Keu

anga

n P

usat

dan

Dae

rah

UU

No

17/2

007

tent

ang

RP

JP N

asio

nal 2

005-

2025

UU

No

26/2

007

tent

ang

Pen

atan

Rua

ng

UU

No

14/2

008

tent

ang

Ket

erbu

kaan

Info

rmas

i Pub

lik

PP

No

24/2

005

tent

ang

Sta

ndar

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

PP

No

25/2

004

jo P

P N

o 53

/200

5 te

ntan

g P

edom

anP

enyu

suna

n P

erat

uran

Tat

a Te

rtib

DP

RD

PP

No

54/2

005

tent

ang

Pin

jam

an D

aera

h

PP

No

55/2

005

tent

ang

Dan

a P

erim

bang

an

PP

No

56/2

005

tent

ang

Sis

tem

Info

rmas

i Keu

anga

n D

aera

h

PP

No

57/2

005

tent

ang

Hib

ah K

epad

a D

aera

h

RP

JMD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Ren

jaD

PR

DK

UA

Ren

jaS

KP

DR

enst

raS

KP

DR

KP

DM

usr

en-

ban

gR

KP

DP

PA

SR

KA

SK

PD

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

117LAMPIRAN

Lanj

utan

Lam

pira

n 3

Daf

tar

Per

atu

ran

Per

un

dan

gan

RP

JPD

No

12

34

56

78

910

1112

1314

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

RP

JMD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Ren

jaD

PR

DK

UA

Ren

jaS

KP

DR

enst

raS

KP

DR

KP

DM

usr

en-

ban

gR

KP

DP

PA

SR

KA

SK

PD

PP

No

58/2

005

tent

ang

Pen

gelo

laan

Keu

anga

n D

aera

h

PP

No

65/2

005

tent

ang

Ped

oman

Pen

yusu

nan

dan

Pen

erap

anS

tand

ar P

elay

anan

Min

imal

PP

No

72/2

005

tent

ang

Des

a

PP

No

73/2

005

tent

ang

Kel

urah

an

PP

No

8/20

06 te

ntan

g P

elap

oran

Keu

anga

n da

n K

iner

ja In

stan

siP

emer

inta

h

PP

No

3/20

07 te

ntan

g La

pora

n P

enye

leng

gara

an P

emer

inta

han

Dae

rah

kepa

da P

emer

inta

h, L

apor

an K

eter

anga

nP

erta

nggu

ngja

wab

an K

epal

a D

aera

h ke

pada

Dew

an P

erw

akila

nR

akya

t Dae

rah,

dan

Info

rmas

i Lap

oran

Pen

yele

ngga

raan

Pem

erin

taha

n D

aera

h K

epad

a M

asya

raka

t

PP

No

21/2

007

tent

ang

Per

ubah

an a

tas

PP

-24/

2004

tent

ang

Ked

uduk

an P

roto

kole

r dan

Keu

anga

n P

impi

nan

dan

Ang

gota

DP

RD

PP

No

38/2

007

tent

ang

Pem

bagi

an U

rusa

n P

emer

inta

h an

tara

Pem

erin

tah,

Pem

erin

tah

Dae

rah

Pro

vins

i, da

n P

emer

inta

h D

aera

hK

abup

aten

/Kot

a

PP

No

39/2

007

tent

ang

Pen

gelo

laan

Uan

g N

egar

a/D

aera

h

PP

No

65/2

007

tent

ang

Ped

oman

Eva

luas

i Per

tang

gung

jaw

aban

AP

BD

PP

No

6/20

08 te

ntan

g P

edom

an E

valu

asi P

enye

leng

gara

anP

emer

inta

han

Dae

rah

PP

No

7/20

08 te

ntan

g D

ekon

sent

rasi

dan

Tug

as P

emba

ntua

n

PP

No

8/20

08 te

ntan

g Ta

hapa

n, T

ata

Car

a P

enyu

suna

n,P

enge

ndal

ian

dan

Eva

luas

i Pel

aksa

naan

Ren

cana

Pem

bang

uan

Dae

rah

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

118 LAMPIRAN

Lanj

utan

Lam

pira

n 3

Daf

tar

Per

atu

ran

Per

un

dan

gan

RP

JPD

No

12

34

56

78

910

1112

1314

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

RP

JMD

Per

tan

g-

gu

ng

jaw

aban

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

Pel

aksa

-n

aan

AP

BD

AP

BD

Ren

jaD

PR

DK

UA

Ren

jaS

KP

DR

enst

raS

KP

DR

KP

DM

usr

en-

ban

gR

KP

DP

PA

SR

KA

SK

PD

PP

No

42/2

008

tent

ang

Pen

gelo

laan

Sum

berd

aya

Ala

m

Per

men

dagr

i No

13/2

006

tent

ang

Pen

gelo

laan

Keu

anga

n D

aera

h

Per

men

dagr

i No

59/2

007

tent

ang

Per

ubah

an P

erm

enda

gri N

o 13

/20

06 te

ntan

g P

enge

lola

an K

euan

gan

Dae

rah

Per

men

dagr

i No

65/2

007

tent

ang

Ped

oman

Eva

luas

iP

erta

nggu

ngja

wab

an A

PB

D

Per

men

dagr

i ten

tang

Pen

yusu

nan

AP

BD

(Per

men

dagr

i ini

dike

luar

kan

setia

p ta

hun)

Per

men

keu

No.

46/P

MK

.02/

2006

tent

ang

Tata

Car

a P

enya

mpa

ian

Info

rmas

i Keu

anga

n D

aera

h

Per

men

dagr

i No

4/20

08 te

ntan

g P

edom

an P

elak

sana

an R

evie

wat

as L

apor

an K

euan

gan

Pem

erin

tah

Dae

rah

Per

men

Kes

No

741/

Men

kes/

Per

/VII/

2008

tent

ang

Sta

ndar

Pel

ayan

an M

inim

al B

idan

g K

eseh

atan

Kep

men

dikn

as N

o 12

9a/U

/200

4 te

ntan

g S

tnda

r Pel

ayan

anM

inim

al B

idan

g P

endi

dika

n)

SE

Men

dagr

i Nom

or 1

40/6

40/S

J te

ntan

g P

edom

an A

loka

si D

ana

Des

a da

ri P

emer

inta

h K

abup

aten

/Kot

a ke

pada

Pem

erin

tah

Des

a

SE

B te

ntan

g P

etun

juk

Pen

yele

ngga

raan

Mus

renb

ang

SE

No

050/

200/

II/B

angd

a/20

08 te

ntan

g P

edom

an P

enyu

suna

nR

enca

na K

erja

Pem

bang

unan

Dae

rah

SE

No.

120.

04/2

393/

OT

DA

tang

gal 5

Nov

embe

r 200

8 te

ntan

gM

anua

l Pen

guku

ran

dan

Eva

luas

i Kin

erja

Dae

rah

SE

No

900/

2007

tent

ang

Pen

atau

saha

an A

ngga

ran

Lap

ora

nP

erta

ng

-g

un

gja

wab

anK

epal

aD

aera

h

Ket

erka

itan

den

gan

Mat

eri B

uku

Peg

ang

an

119LAMPIRAN

Daftar Peristilahandan Singkatan

DAFTAR PERISTILAHAN

120 DAFTAR PERISTILAHAN

Daftar Peristilahan dan Singkatan

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalahdokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh(20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu padaRPJP Nasional.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMadalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5)tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yangpenyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakanumum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalamkerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1)tahun.

6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalahdokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yangmerupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja,dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yangditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun,yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanyang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sertaberpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat denganRENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.

10) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yangmemuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

121DAFTAR PERISTILAHAN

11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuksetiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.

12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum danprioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanabelanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasarpenyusunan APBD.

15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yangmemuat hasil perencanaan tata ruang.

16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumenyang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.

17) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnyadisingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yangdisampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

18) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yangselanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yangdisampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

19) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkatILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakatmelalui media yang tersedia di Daerah.

20) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraanurusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,dan/atau dampak.

21) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalahsuatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah,dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang barudibentuk.

22) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPDadalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukurankinerja.

23) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkatEKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadapkemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraanmasyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

122 DAFTAR PERISTILAHAN

24) Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasiterhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahandaerah pada daerah yang baru dibentuk.

25) Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PROLEGDA adalahinstrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secaraberencana, terpadu, dan sistematis.

26) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentangjenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhakdiperoleh setiap warga secara minimal.

27) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidaklangsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake-holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

28) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkanstakeholders dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahanstrategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritaspembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategisdaerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatanpengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupamusrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focusgroup discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.

29) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelakudalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunandaerah.

30) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat Sipil31) AKB adalah singkatan dari Angka Kematian Bayi32) AKBAL adalah singkatan dari Angka Kematian Balita33) AKI adalah singkatan dari Angka Kematian Ibu34) HDI adalah singkatan dari Human Development Index35) IPM adalah singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia36) KIBBLA adalah singkatan dari Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak37) DAK adalah singkatan dari Dana Alokasi Khusus38) DAU adalah singkatan dari Dana Alokasi Umum39) DBH adalah singkatan dari Dana Bagi Hasil40) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa

i

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD:Mendorong Komunikasi Efektif antara Eksekutifdan Legislatif bagi Keberhasilan PembangunanDaerah dirancang untuk membantu Kepala Daerah danDPRD memahami secara menyeluruh esensi kerangka,pendekatan, proses, tahapan dan mekanismepenyelenggaraan pembangunan daerah. Buku pegangan inidirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami;disusun dengan mengutamakan hasil-hasil pembelajarandan pengalaman pendampingan LGSP serta praktek-praktek yang baik yang telah dilakukan di berbagai daerahdalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanpembangunan daerah.

Buku ini diharapkan dapat mendorong terwujudnyapersepsi dan perspektif yang sama antara eksekutif danlegislatif tentang esensi penyelenggaraan pembangunandaerah yang diperlukan bagi keberhasilan pembangunandaerah.

Buku Pegangan bagi Kepala Daerah dan DPRD