Menimbang - 2/dit... · Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya ... Peraturan Pemerintah

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Menimbang - 2/dit... · Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya ... Peraturan...

DEPARTE]i,IEN PERDAGANGANREPUBLII( INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DAAM NEGERIJalan M I Ridwan Rais No. 5 Jakafta 101 10

Tel. 021-3440408 fa. 021-3858185

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NOMOR z{ffiN/TaPBlzalATENTANG

SYARAT TEKNIS METER KWh

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

'. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur,Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera danDitera Ulang, perlu mengatur syarat teknis meter kWh;

b. bahwa penetapan syarat teknis meter kwh, diperlukan untukmewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, danpenggunaan meter kWh sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuranenergi l istrik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur JenderalPerdagangan Dalam Negeri;

' . 1 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Q1 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4844)',

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6?Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.

7 .

8 .

L

10.

11

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam NegeriNomor: zL/PfiYfffipl1/zorc

Undang-Undang Nomot 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4744);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib danPembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syaratBagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan,Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1987 Nomor lT,Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4737);

.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik lndonesia sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50Tahun 2008;

Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2009 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu l l;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor61/MPP/Kepl2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologiansebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 251 IMPP lKep/6/1 999;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor635/MPP/Kepl 1 Q/2QQ4 tentang Tanda Tera;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O1/M-DAGlPERl3l2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PerdaganganN om o r 24 | M-D AG/P E R/6/2009 ;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/1 012009 tentangUnit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/1 012009 tentangPenilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana TeknisDaerah Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O8/M-DAGlPERl3l2010 tentangAlat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) YangWajib Ditera dan Ditera Ulang;

Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam NegeriNomor : *4/FD$/hp /t /201a

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Syarat Teknis Meter kWh yang selanjutnya disebut ST MeterkWh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.

KEDUA : ST Meter kWh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakanpedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulangserta pengawasan meter kWh.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal I ilaret 2010

DIREKTUR JENDERALPERDAGANGAN DALAM NEGERI,

SUBAGYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERINOMOR | z4/PTiYfiffiP/rl2a1oTANGGAL: I t{aret 2010

Daftar lsi

BAB I Pendahuluan

1 .1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Pengert ian

BAB ll Persyaratan Administrasi

2 .1 . Ruang L ingkup

2.2. Penerapan

2.3" ldent i tas

2.4. Persyaratan Meter kWh Sebelum Peneraan

BAB lll Persyaratan Teknis-dan Persyaratan Kemetrologian

3.1 . Persyaratan Teknis

3.2. Persyaratan Kemetrologian

BAB lV Pemeriksaan dan Pengujian

4.1. Pemeriksaan

4.2. Pengujian Tera dan Tera Ulang

BAB V Pembubuhan Tanda Tera

5.1. Penandaan Tanda Tera

5.2. Temoat Tanda Tera

BAB Vl Penutup

DIREKTUR JENDERALPERDAGANGAN DALAM NEGERI.

SUBAGYO

5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dimaksud dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum, maka terhadap setiap UTTP wajib dilakukan tera dan tera ulang yang berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun syarat teknis UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang yang merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan UTTP.

1.2. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera

ulang Meter kWh.

2. Tujuan Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan

tera ulang serta pengawasan Meter kWh. 1.3. Pengertian Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Meter kWh yang selanjutnya disebut dengan Meter adalah alat ukur listrik

integrasi yang digunakan untuk mengukur besarnya energi aktif dalam satuan kilowatt-jam.

2. Meter induksi adalah Meter yang dialiri arus pada kumparan tetap berinteraksi dengan arus yang diinduksikan pada elemen penghantar yang bergerak, biasanya berupa piringan, yang menyebabkan gerakan tersebut.

6

3. Meter kWh statis adalah Meter dengan tegangan dan arus bekerja pada elemen elektronik atau solid-state elements untuk menghasilkan suatu keluaran yang proporsional dengan besarnya energi yang terukur.

4. Meter pasangan dalam (indoor Meter) adalah Meter yang dipasang pada sebuah bangunan yang melindunginya dari cuaca langsung.

5. Meter pasangan luar (outdoor Meter) adalah Meter yang dipasang di luar bangunan yang terkena cuaca langsung.

6. Meter sambungan langsung adalah Meter yang pengoperasiannya dipasangkan langsung pada jala-jala listrik (tanpa melalui transformator instrumen ukur).

7. Meter sambungan tak langsung adalah Meter yang beroperasinya melalui transformator instrumen ukur yang dipasangkan pada jala-jala listrik.

8. Meter terpisah adalah Meter dengan roto

Recommended

View more >