BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 203/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 5 /HK/2018TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA

PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA

PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN BENDAHARA

PENGELUARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA SATUAN KERJA

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Perintah KeputusanBupati Karangasem Nomor : 824/384/BKPSDM/SETDA tentang Mutasi Staf di LingkunganPemerintah Kabupaten Karangasem, maka KeputusanBupati Nomor 5/HK/2018 tentang PenunjukanPegawai Menjadi Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara DanaKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama dan BendaharaPengeluaran Belanja Tidak Langsung pada SatuanKerja Pengelola Keuangan Daerah di LingkunganPemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran2018 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanBupati Nomor 22/HK/2018 sudah tidak sesuaidengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Bupati Nomor 5/HK/2018 tentangPenunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamadan Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung

pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalamWilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa TenggaraBarat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangLaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JamihanKesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan TingkatPertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 81);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2008 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentangPokok-Pokok Pengelolasin Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Karangasem Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (LembaranDaerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor15);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenKarangasem (Berita Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016 Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 69 Tahun 2017Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Berita DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 70);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I angka 6 dan

angka 27, Lampiran II angka 15 Keputusan Bupati

Nomor 5/HK/2018 tentang Penunjukan Pegawai

menjadi Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Pengeluaran

Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karangasem Tahun Anggaran 2018 diubah menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Spesimen/contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana

tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari KeputusanBupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 20 Pebruari 2018

BUPATI I^NGASEM_ i —

t

(M I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.2. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karangasem di Amlapura.3. Pimpinan BPD Bali Cabang Karangasem di Amlapura.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEMNOMOR 203/HK/2018TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANBUPATI NOMOR 5/HK/2018 TENTANGPENUNJUKAN PEGAWAI MENJADIBENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARAPENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAANPEMBANTU. BENDAHARA PENGELUARANPEMBANTU, BENDAHARA DANA KAPITASIJAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMADAN BENDAHARA PENGELUARAN BELANJATIDAK LANGSUNG PADA SATUAN KERJAPENGELOLA KEUANGAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENKARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARANPEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

NoNama Perangkat

Daerah

Nama / NipBendahara Pengeluaran

Nama / NipBendahara Pengeluaran

Pembantu

Paraf Tanda tangan

1 2 3 4 5 6

1. Badan Kesatuan

Bangsa, Politikdan PerlindunganMasyarakat

I Gede Gunada, SE

Nip. 19800725 201001 1 Oil

2. Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Ni Luh Emmy KristiawatiKaryohani, SE

Nip. 19810315 201403 2 001

BUPAT KAI^NGASEM,

L

Cfl I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 203/HK/2018TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 5/HK/2018 TENTANG PENUNJUKANPEGAWAI MENJADI BENDAHARA

PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN

BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2018

PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAANPEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2018

No

I

Nama Perangkat | Nama / NipDaerah | Bendahara Penerimaan

1

Nama / NipBendahara Penerimaan

Pembantu

Paraf Tanda tangan

1 2 i 3 4 5 6

1. Badan Pengelola j I Made Wenten

LTSSraf" Nip. 19631231 198508 1010

BUPAT RANGASEM,

^ -L

I GUSTI AYU MAS SUMATRI