1

Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :Endang Susilowati, SHEndang Susilowati, SH

Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM AparaturAparatur

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNegara

 N

o Uraian 2004 2005 2006 2007

1 Jumlah PNS3.587.33

73.662.33

6 3.725.231 4.067.201

2 Jumlah PNS Pusat 824.562 865.803 875.659 856.1073 Jumlah PNS Daerah 2.762.775 2.796.533 2.849.569 3.211.094

    Jumlah3.587.33

73.662.33

63.725.22

84.067.20

1

4Jumlah PNS Pusat Jabatan Struktural (Es 1 sd V) 67.779 65.890 65.903 56.472

5Jumlah PNS Daerah Jabatan Struktural (Es 1 sd V) 224.022 215.095 209.380 198.866

6Jumlah PNS Jabatan Fusional Tertentu (di luar Kesehatan dan Guru) 168.243 165.198 152.961 162.285

7 Jumlah PNS jabatan fungsional umum 1.368.736 1.514.383 1.592.385 1.975.569

8 Jumlah Dosen 68.411 66.379 66.696 66.336

9 Jumlah Guru PNS Daerah1.458.47

31.421.68

81.413.93

81.388.47

810 Jumlah Guru PNS Dep. Agama 94.636 85.710 82.340 80.23711 Jumlah Tenaga Medis PNS Daerah 12.746 13.588 13.429 12.12112 Jumlah Tenaga Para medis PNS Daerah 110.047 101.913 103.378 103.63313 Jumlah Tenaga Medis PNS Pusat 3.776 3.745 3.612 5.19014 Jumlah Tenaga Para medis PNS Pusat 10.468 8.747 11.209 11.430

15Jumlah Hakim dan Hakim Agung (Data Mahkamah Agung) 6.584

  Jumlah3.587.33

73.662.33

63.715.23

14.067.20

1

Pasal 28

PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Pasal 30 :

(1) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin PNS tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28 UUD 1945.

(2) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

44

JIWA KORPS PNSJIWA KORPS PNSAdalah :Rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

55

PP 42 TAHUN 2004 PP 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNSTENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS

PEMBINAAN JIWA KORPSPEMBINAAN JIWA KORPS

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

66

TUJUAN :TUJUAN :

• Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladaan Pegawai Negeri Sipil.• Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;• Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

77

NILAI-NILAI DASAR YANG HARUS DIJUNJUNG NILAI-NILAI DASAR YANG HARUS DIJUNJUNG TINGGI OLEH PNSTINGGI OLEH PNS

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan

UUD 1945;3. Semangat nasionalisme4. Mengutamakan kepentingan Negara di atas

kepentingan pribadi atau golongan;5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan;6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;7. Tidak diskriminatif;8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;9. Semangat jiwa korps.

88

• Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada :1. Etika dalam bernegara2. Etika dalam berorganisasi3. Etika dalam bermasyarakat4. Etika terhadap diri sendiri5. Etika terhadap sesama PNS

1010

1. Majelis Kode Etik bersifat temporer;2. Dibentuk disetiap instansi;3. Ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;4. Dalam hal instansi pemerintah mempunyai instansi vertikal

di daerah/UPT, PPK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang bersangkutan untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik;

5. 5 orang anggota;6. Pengambilan keputusan mufakat/suara terbanyak;7. Keputusan bersifat final;8. Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;9. Majelis Kode Etik dapat memanggil dan memeriksa PNS

yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

1111

1. Sanksi Moral;

2. Dibuat secara tertulis;

3. Dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

4. Pernyataan tertutup/terbuka;

5. Disebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan;

6. Pernyataan dapat didelegasikan;

7. Dapat digunakan rekomendasi pemberian sanksi administratif.

1. Penetapan Kode Etik Instansi dengan Peraturan Menteri, yang isinya tentang:

- Kode Etik- Penegakan Kode Etik dan lain-lain

2. Penetapan Petunjuk Teknis/Juklak dengan Peraturan Menteri, tentang:- OTK Majelis Kode Etik, dengan- Lampiran-lampiran.

1212

13

14

I.I. Alasan PerubahanAlasan Perubahan1. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 perluPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 perlu

disesuaikan dengan perkembangan, karena tidak disesuaikan dengan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

2. 2. Dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah Dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu :bidang kepegawaian, yaitu :

15

a.a. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya.Nomor 12 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya.

b.b. Salah satu perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan Salah satu perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan pelaksanaan PP 30 tahun 1980 adalah hilangnya kewenangan pelaksanaan PP 30 tahun 1980 adalah hilangnya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menjatuhkan hukuman disiplin Menteri Dalam Negeri untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS Daerah.bagi PNS Daerah.

c.c. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta peraturan 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta peraturan pelaksanaannya. Salah satu materi yang penting dalam pelaksanaannya. Salah satu materi yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan PP 30 Tahun 1980 adalah kaitannya dengan pelaksanaan PP 30 Tahun 1980 adalah diperkenalkannya istilah Pejabat Pembina Kepegawaian yang diperkenalkannya istilah Pejabat Pembina Kepegawaian yang sebelumnya tidak dikenal dalam PP Nomor 30 Tahun 1980.sebelumnya tidak dikenal dalam PP Nomor 30 Tahun 1980.

d. d. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Materi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Materi yang penting dalam pelaksanaan PP 30 Tahun 1980 yang penting dalam pelaksanaan PP 30 Tahun 1980 adalah diperkenalkannya istilah Upaya Administratif adalah diperkenalkannya istilah Upaya Administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratifyang terdiri dari keberatan dan banding administratif..

e. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 e. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

16

3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terdapat beberapa materi yang perlu disempurnakan rumusannya:

17

a.a. RRumusan kewajiban (Pasal 2) dan rumusan larangan (Pasal 3) kurang umusan kewajiban (Pasal 2) dan rumusan larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang tindih.kongkrit dan tumpang tindih.

b.b. Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman.antara pelanggaran dan jenis hukuman.

c.c. Tidak adanya sanksi bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum Tidak adanya sanksi bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman. sehingga mengakibatkan apabila tidak menjatuhkan hukuman. sehingga mengakibatkan terjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplinterjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplin

d.d. Ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak Ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan disiplin.disiplin.

e.e. Pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar.Pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar.

II. Pokok-Pokok Perubahan PP 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin adalah sebagai berikut:

18

1.1. Ketentuan Ketentuan mengenai kewajiban mengenai kewajiban semula semula 26 26 butir menjadi 19 butir butir menjadi 19 butir Ketentuan Ketentuan mengenai laranganmengenai larangan, semula , semula 18 18 butirbutir menjadi 12 butir. menjadi 12 butir.

PPenyempurnaannya meliputi:enyempurnaannya meliputi: 7 7 butirbutir kewajiban/larangan dimasu kewajiban/larangan dimasukkankkan sebagai etika sebagai etika.. pengelompokan beberapa pengelompokan beberapa butirbutir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan

bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS sebagai kewajiban dalam mengucapkan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan menaati sumpah/janji PNS dan jabatan.dan menaati sumpah/janji PNS dan jabatan.

penambahan butir kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerjapenambahan butir kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja penambahan butir kewajiban mencapai sasaran kinerja yang ditetapkanpenambahan butir kewajiban mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan penambahan penambahan butirbutir larangan dalam mendukung capres/ larangan dalam mendukung capres/cacawapres dan anggota wapres dan anggota

legislatif (DPR, DPD dan DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 10 legislatif (DPR, DPD dan DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008.

penambahan penambahan butirbutir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam S.E. Menpan.Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam S.E. Menpan.

19

a.a. Untuk jenis hukuman sedang : Untuk jenis hukuman sedang : - - Jenis hukuman yang berupa penurunan gaji sebesar Jenis hukuman yang berupa penurunan gaji sebesar

satu kali gaji berkala untuk paling lama satu tahun satu kali gaji berkala untuk paling lama satu tahun dihapuskandihapuskan,, sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.Pokok-Pokok Kepegawaian.

- - Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat satu tingkat satu tingkat lebih rendah lebih rendah untuk paling lama satu tahununtuk paling lama satu tahun,, selama ini sebagai jenis hukuman berat.selama ini sebagai jenis hukuman berat.

b.b. Untuk jenis hukuman beratUntuk jenis hukuman berat :: - - Jenis hukuman berupa penurunan pangkat satu Jenis hukuman berupa penurunan pangkat satu

tingkat tingkat lebih rendah lebih rendah untuk paling lama satu tahun dihapus, untuk paling lama satu tahun dihapus, diditurunkanturunkan sebagai hukuman sedang. sebagai hukuman sedang.

- - Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat sesetingkat tingkat lebih rendah lebih rendah untuk paling lama untuk paling lama 2 (dua)2 (dua) tahun tahun,,

- - Penambahan jenis hukuman Penambahan jenis hukuman berupaberupa penurunan penurunan jabatan, sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang jabatan, sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.Pokok-Pokok Kepegawaian.

2.2. TiTingkat dan jenis hukuman disiplin, disempurnakan dengan ngkat dan jenis hukuman disiplin, disempurnakan dengan mengubah dan menambah jenis hukuman sebagai berikut:mengubah dan menambah jenis hukuman sebagai berikut:

20

Pelanggaran dan Jenis HukumanPelanggaran dan Jenis Hukuman(Klasifikasi) (Klasifikasi)

Pelanggaran terhadap kewajiban dan Pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran pelanggaran

Terhadap larangan telah diatur secara jelas Terhadap larangan telah diatur secara jelas dan rinci termasuk jenis hukuman yang dan rinci termasuk jenis hukuman yang

dijatuhkan dijatuhkan terhadap pelanggaran dimaksud terhadap pelanggaran dimaksud

21

• PNS yang PNS yang tidak masuk kerjatidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari selama 5 s/d 15 hari kkerja erja dikenai hukuman ringandikenai hukuman ringan..

• PNS yang PNS yang tidak masuk kerjatidak masuk kerja selama 16 s/d selama 16 s/d 3030 hari kerja hari kerja dikenai hukuman sedang.dikenai hukuman sedang.

• PNS yang PNS yang tidak masuk kerjatidak masuk kerja selama selama 3131 s/d 5 s/d 500 hari kerja hari kerja dikenai hukuman berat.dikenai hukuman berat.

• PNS yang PNS yang tidak masuk kerjatidak masuk kerja sselama 5elama 511 hari kerja atau hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat lebih dikenai hukuman berat berupaberupa Pemberhentian Pemberhentian Dengan Hormat atau Pembertian Dengan Hormat atau Pembertian Tidak Dengan Hormat.Tidak Dengan Hormat.

3. 3. Menambahkan ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk Menambahkan ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerjakerja dan menaati jam kerja, dan menaati jam kerja, sebagai berikut :sebagai berikut :

Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengandengan 7 ½ jam 7 ½ jam..

No TINGKAT HUKUMAN WAKTU KETIDAKHADIRAN

KETERANGAN

1 HUKUMAN RINGANa. Teguran Lisan 5 hari 5 – 15 hari

b. Teguran Tertulis 6 – 10 hari

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

11 – 15 hari

2 HUKUMAN SEDANGa. Penundaan KGB 16 – 20 hari 16 – 30 hari

b. Penundaan KP 21– 25 hari

c. Penurunan Pangkat paling lama 1 thn

26 – 30 hari

3 HUKUMAN BERAT

a. Penurunan Pangkat paling lama 2 thn

31 – 35 hari 31 – 50 hari

b. Penurunan Jabatan 36 – 40 haric. Pembebasan Jabatan 41 – 50 hari

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

51 hari atau lebih 51hari atau lebih

e. Pemberhentian tidak dengan hormat 51 hari atau lebih

2222

Masa pelanggaran disiplin secara kumulatif dihitung mulai Januari sampai dengan akhir Masa pelanggaran disiplin secara kumulatif dihitung mulai Januari sampai dengan akhir Desember tahun berjalanDesember tahun berjalan

23

• Oleh Presiden bagi pejabat struktural eselon I dan Oleh Presiden bagi pejabat struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden sepanjang mengenai jenis menjadi wewenang Presiden sepanjang mengenai jenis hukuman berat.hukuman berat.

• Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Pusat maupun Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Pusat maupun Daerah) bagi pejabat struktural eselon II, III, IV, Jabatan Daerah) bagi pejabat struktural eselon II, III, IV, Jabatan fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional sepanjang fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional sepanjang mengenai jenis hukuman berat.mengenai jenis hukuman berat.

• Untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, misal: Untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, misal: Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat sedang bagi eselon III, dan seterusnya.sedang bagi eselon III, dan seterusnya.

• Untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, misal: Untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, misal: Pejabat struktural eselon II menjatuhkan hukuman tingkat Pejabat struktural eselon II menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon III, dan seterusnya.ringan bagi pejabat struktural eselon III, dan seterusnya.

5. 5. Pejabat yang berwenang menghukum Pejabat yang berwenang menghukum sebagai berikut:sebagai berikut:

TATA CARA PEMERIKSAANTATA CARA PEMERIKSAAN PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLINKEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1)1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk dilakukan disiplin dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan.pemeriksaan.

2)2) PNS yang tidak memenuhi panggilan, maka pejabat yang PNS yang tidak memenuhi panggilan, maka pejabat yang berwenang memeriksa tetap membuat berita acara berwenang memeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang sah.sah.

3)3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

4)4) Dalam pemeriksaan setiap pelanggaran disiplin,Dalam pemeriksaan setiap pelanggaran disiplin, Pejabat Pejabat yang berwenang menghukum dapat memerintahkan yang berwenang menghukum dapat memerintahkan pejabat bawahannya atau dibantu oleh suatu Tim untuk pejabat bawahannya atau dibantu oleh suatu Tim untuk melakukan pemeriksaan.melakukan pemeriksaan.

24

5)5) Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri dari sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri dari pejabat di lingkungannya.pejabat di lingkungannya.

6)6) Apabila dipandang perlu Tim sebagaimana Apabila dipandang perlu Tim sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat dibantu pejabat lain dimaksud pada angka 5) dapat dibantu pejabat lain dari unsur yang secara fungsional membidangi dari unsur yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pengawasan.kepegawaian dan pengawasan.

7)7) Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan paling Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan paling kurang memiliki pangkat yang sama dengan yang kurang memiliki pangkat yang sama dengan yang diperiksa.diperiksa.

25

1)1) Pejabat yang berwenang menghukum dapat Pejabat yang berwenang menghukum dapat memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.menjatuhkan hukuman disiplin.

2)2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak bersifat mutlak. angka 1) tidak bersifat mutlak.

3)3) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil angka 1) hanya diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yang akan dijatuhi yang melakukan pelanggaran yang akan dijatuhi hukuman disiplin ringan.hukuman disiplin ringan.

6.6. MMenambah ketentuan baru yang mengatur mengenai Pejabat enambah ketentuan baru yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum untuk dapat memberikan yang berwenang menghukum untuk dapat memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman.

27

7.7. Menambahkan ketentuan baru yang mengatur Menambahkan ketentuan baru yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum mengenai Pejabat yang berwenang menghukum tetapitetapi tidaktidak menjatuhkan menjatuhkan hukuman disiplinhukuman disiplin dengan dengan ketentuan dijatuhi hukuman disiplin berupa jenis ketentuan dijatuhi hukuman disiplin berupa jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan.hukuman yang seharusnya dijatuhkan.

8.8. Istilah keberatan Istilah keberatan diubahdiubah dengan upaya administratif dengan upaya administratif untuk mengakomodasi Undang-Undang PTUN.untuk mengakomodasi Undang-Undang PTUN.

9.9. Mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang Mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang BAPEK dalam rangka mengakomodasi Undang-Undang BAPEK dalam rangka mengakomodasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa Tahun 1999 yang menetapkan bahwa BAPEK BAPEK akan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

UPAYA ADMINISTRASI

I. KEBERATAN

II. BANDING ADMINISTRASI

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Presiden tidak dapat mengajukan upaya Presiden tidak dapat mengajukan upaya administratif;administratif;

PNS yang dijatuhi disiplin oleh Pejabat PNS yang dijatuhi disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat Pembina Kepegawaian tidak dapat mengajukan banding administratif kecuali mengajukan banding administratif kecuali jenis hukuman disiplin pemberhentian jenis hukuman disiplin pemberhentian sebagai PNS/CPNS.sebagai PNS/CPNS.

Pasal 35 ayat(2) UU 43 Tahun 1999

Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Badan Pertimbangan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

TUGAS BAPEK1. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas

usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian PNS pangkat Pembina Utama Madya/Gol. Ruang IV/c ke atas dan Pembebasan dari Jabatan Struktural eselon I.

2. Mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian TDH sebagai PNS berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980

SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPEK

1. BAPEK Terdiri dari :a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Sekretaris merangkap Anggota; c. 5 (lima) orang Anggota

2. Susunan Keanggotaan BAPEK :

a. Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Kepala BKN, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;c. Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota;d. Kepala BIN, sebagai Anggota;e. Jaksa Agung, sebagai Anggota;f. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dep. Hukum

dan HAM, sebagai Anggota;g. Ketua Pengurus Pusat KORPRI, sebagai Anggota.

Susunan keanggotaan tersebut adapat diubah dengan Keputusan Susunan keanggotaan tersebut adapat diubah dengan Keputusan Presiden.Presiden.