109
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 72 TAHUN2013 TENTANG KELASJABATANDILINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Pasal 17 ayat (1), bahwa pegawai negeri sipil harus diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai yang mempertimbangkan faktor jabatan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan, maka perlu ditetapkan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

  • Upload
    lamque

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR PM 72 TAHUN2013

TENTANG

KELASJABATANDI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1074 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890), Pasal 17 ayat (1), bahwa pegawai negerisipil harus diangkat dalam jabatan dan pangkattertentu;

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaanpegawai yang mempertimbangkan faktor jabatansesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan,maka perlu ditetapkan kelas jabatan di lingkunganKementerian Perhubungan dengan Peraturan MenteriPerhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);

Page 2: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011ten tang Pedoman Evaluasi Jabatan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38jOT002jPhb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiKesehatan Penerbangan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekolah Tinggi Transportasi Darat;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPengujian Laik Jalan dan Sertifikasi KendaraanBermotor;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaPelabuhan Penyeberangan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaPangkalan Penjagaan Laut dan Pantai;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiKesehatan Kerja Pelayaran;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiTeknologi Keselamatan Pelayaran;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaBandar Udara;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaAkademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77Tahun 2002 ten tang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Penerbangan;

Page 3: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Ilmu Pe1ayaran;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja DistrikNavigasi;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorAdministrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun KeretaApi Gedebage - Bandung, pada Stasiun Kereta ApiJebres - Surakarta, dan pada Stasiun Kereta ApiRambipuji - Jember;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bandar Udara;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Ilmu Pe1ayaran di Sorong;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BesarPendidikan Penyegaran dan Peningkatan IlmuPelayaran;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah TinggiIlmu Pelayaran;

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik IlmuPelayaran;

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana te1ah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun2013;

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Pe1abuhan, sebagaimana telah di ubahdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorPelabuhan Batam, sebagaimana telah di ubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun2011;

Page 4: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorOtoritas Bandar Udara;

30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorOtoritas Pelabuhan Penyeberangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 658);

31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai LaluLintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau danPenyeberangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 659);

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisisdan Evaluasi Jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan;

33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PoliteknikKeselamatan Transportasi Jalan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);

34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran MalahayatiAceh Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 532);

35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai TeknikPenerbangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 564);

36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran Utama (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 627);

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorOtoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 628);

38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja PoliteknikPelayaran Surabaya (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 318);

Page 5: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BesarKalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 362);

Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan KelasJabatan di Lingkungan Kementerian PerhubunganNomor BA 9 Tahun 2012 tangga13 Oktober 2012;

PERATURAN MENTERIKELAS JABATAN DIPERHUBUNGAN.

PERHUBUNGAN TENTANGLINGKUNGAN KEMENTERIAN

Kelas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu danjabatan fungsional umum di lingkungan KementerianPerhubungan sebagaimana dalam Lampiran yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyempurnaanjpenyusunan peta jabatan, penyusunan strukturorganisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan,evaluasi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja,penyusunan formasi, perumusan pengembanganpegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai sertapemberian tunjangan kinerja.

Kelas jabatan struktural serta titelatur dan kelas jabatanfungsional tertentu dan jabatan fungsional umum padaorganisasi yang ditetapkan setelah Peraturan Menteri inidisesuaikan dengan jabatan sejenis dalam Lampiranyang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Page 6: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

Penyempurnaan ke1as jabatan di lingkunganKementerian Perhubungan ditetapkan dengan PeraturanMenteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri yang membidangiurusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri 1m denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 September 2013

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

ttdE.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 10 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1114

Salinan Sesuai deKepala Biro

UMAR RIS. SH. MM. MHPembina Utama Muda (IVIe)

NIP. 19630220 198903 1 001

Page 7: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

LAMPIRAN

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: PM. 72 TAHUN 2013

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1 Sekretaris J enderal 172 Inspektur Jenderal 173 Direktur Jenderal Perhubungan Darat 174 Direktur Jenderal Perhubungan Laut 175 Direktur Jenderal Perhubungan Udara 176 Direktur J enderal Perkeretaapian 177 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 17

Manusia Perhubungan8 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 17

Perhubungan9 Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Energi, dan 16

Lingkungan Perhubungan10 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi 16

Birokrasi Perhubungan11 Staf Ahli Menteri Bidang Keselamatan 16

Perhubungan12 Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda 16

Perhubungan13 Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Kawasan, dan 16

Kemitraan Perhubungan

Page 8: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

II. KELASJABATANSTRUKTURALDI LINGKUNGANSEKRETARIATJENDERAL

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. BIRO PERENCANAAN1 Kepala Biro Perencanaan 152 Kepala Bagian Rencana 113 Kepala Bagian Program 114 Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan 115 Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi 116 Kepala Subbagian Rencana Transportasi Darat 9

dan Perkeretaapian7 Kepala Subbagian Rencana Transportasi Laut 9

dan Multimoda8 Kepala Subbagian Rencana Transportasi Udara 9

dan Penunjang9 Kepala Subbagian Program Transportasi Darat 9

dan Perkeretaapian10 Kepala Subbagian Program Transportasi Laut 911 Kepala Subbagian Program Transportasi Udara 9

.dan Penunjang12 Kepala Subbagian Pentarifan dan Pe1aporan 9

Transportasi Darat dan Perkeretaapian13 Kepala Subbagian Pentarifan dan Pelaporan 9

Transportasi Laut dan Tata Usaha Biro14 Kepala Subbagian Pentarifan dan Pe1aporan 9

Transportasi Udara dan Penunjang15 Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi 9

Transportasi Darat dan Perkeretaapian16 Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi 9

Transportasi Laut17 Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi 9

Transportasi Udara dan Penunjang

b. BIRO KEPEGAWAIANDANORGANISASI1 Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 152 Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian 113 Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian 114 Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan 11

Disiplin Pegawai5 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 116 Kepala Subbagian Rencana, Program, dan Tata 9

Usaha Biro7 Kepala Subbagian Data dan Formasi Pegawai 98 Kepala Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan 9

Pegawai9 Kepala Subbagian Karier Pegawai 9

Page 9: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

10 Kepala Subbagian Jabatan Fungsional 911 Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan 9

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai12 Kepala Subbagian Mutasi dan Kepangkatan 9

Pegawai13 Kepala Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan 9

Pegawai14 Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian 9

Pegawai15 Kepala Subbagian Organisasi Transportasi Darat, 9

Laut dan Perkeretaapian16 Kepala Subbagian Organisasi Transportasi Udara 9

dan Penunjang17 Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan 9

Peraturan Kepegawaian

c. BIRO KEUANGANDANPERLENGKAPAN1 Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan 152 Kepala Bagian Pe1aksanaan Anggaran 113 Kepala Bagian Akuntansi 114 Kepala Bagian Perbendaharaan 115 Kepala Bagian Perlengkapan 116 Kepala Subbagian Anggaran Transportasi Darat 9

dan Perkeretaapian7 Kepala Subbagian Anggaran Transportasi Laut 98 Kepala Subbagian Anggaran Transportasi Udara 9

dan Penunjang9 Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan 9

Transportasi Darat dan Perkeretaapian10 Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan 9

Transportasi Laut11 Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan 9

Transportasi Udara dan Penunjang12 Kepala Subbagian Perbendaharaan Transportasi 9

Darat dan Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro13 Kepala Subbagian Perbendaharaan Transportasi 9

Laut14 Kepala Subbagian Perbendaharaan Transportasi 9

Udara dan Penunjang15 Kepala Subbagian Perlengkapan Transportasi 9

Darat dan Perkeretaapian16 Kepala Subbagian Perlengkapan Transportasi 9

Laut17 Kepala Subbagian Perlengkapan Transportasi 9

Udara

Page 10: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

d. BIRO HUKUMDANKERJASAMALUARNEGERI1 Kepala Biro Hukum dan Keriasama Luar Negeri 152 Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan 11

Perkeretaapian3 Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan 11

Udara4 Kepala Bagian Perjanjian dan Pertimbangan 11

Hukum5 Kepala Bagian Keriasama Luar Negeri 116 Kepala Subbagian Peraturan Transportasi Darat 97 Kepala Subbagian Peraturan Transportasi 9

Perkeretaapian8 Kepala Subbagian Dokumentasi Peraturan 9

Perundang-Undangan dan Tata Usaha Biro9 Kepala Subbagian Peraturan Transportasi Laut 910 Kepala Subbagian Peraturan Transportasi Udara 911 Kepala Subbagian Peraturan Penuniang 912 Kepala Subbagian Perianiian 913 Kepala Subbagian Bantuan Hukum 914 Kepala Subbagian Penvuluhan Hukum 915 Kepala Subbagian Keriasama Bilateral 916 Kepala Subbagian Kerjasama Multilateral 917 Kepala Subbagian Kerjasama Regional 9

e. BIRO UMUM1 Kepala Biro Umum 152 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan 11

Keprotokolan3 Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 114 Kepala Bagian Rumah Tangga 115 Kepala Bagian Pembiayaan dan Perialanan 116 Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri 97 Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri 98 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris 9

Jenderal9 Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 910 Kepala Subbagian Keprotokolan 911 Kepala Subbagian Tata Persuratan 912 Kepala Subbagian Kearsipan 913 Kepala Subbagian Penggandaan dan Tata Usaha 9

Biro14 Kepala Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam 915 Kepala Subbagian Penyediaan Peralatan dan 9

Inven tarisasi16 Kepala Subbagian Pemeliharaan Sarana, 9

Prasarana dan Angkutan

Page 11: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

17 Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dan 9Pelaporan

18 Kepala Subbagian Pembiayaan 919 Kepala Subbagian Penggajian dan Perjalanan 9

Dinas

f. PUSAT DATADANINFORMASI1 Kepala Pusat Data dan Informasi 152 Kepala Bidang Sistem Informasi 113 Kepala Bidang Data 114 Kepala Subbidang Perangkat Lunak dan Program 9

Aplikasi5 Kepala Subbidang Perangkat Keras dan 9

Infrastruktur Jaringan6 Kepala Subbidang Pengintegrasian dan 9

Pengolahan Data7 Kepala Subbidang Analisis dan Evaluasi Data 98 Kepala Bagian Tata Usaha 119 Kepala Subbagian Rencana, Program dan 9

Evaluasi10 Kepala Subbagian Keuangan 911 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 9

g. PUSAT KAJIANKEMITRAANDANPELAYANANJASA TRANSPORTASI

1 Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan 15Jasa Transportasi

2 Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan 11Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian

3 Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan 11Jasa Transportasi Laut dan ManajemenTransportasi Multimoda

4 Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan 11Jasa Transportasi Udara

5 Kepala Bagian Tata Usaha 116 Kepala Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi 9

Darat dan Perkeretaapian7 Kepala Subbidang Kajian Pelayanan Jasa 9

Transportasi Darat dan Perkeretaapian8 Kepala Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi 9

Laut dan Manaiemen Transportasi Multimoda9 Kepala Subbidang Kajian Pelayanan Jasa 9

Transportasi Laut dan Manajemen TransportasiMultimoda

10 Kepala Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi 9Udara

Page 12: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

11 Kepala Subbidang kajian Pelayanan Jasa 9Transportasi Udara

12 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 913 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 9

h. PUSAT KOMUNlKASIPUBLIK1 Kepala Pusat Komunikasi Publik 152 Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik 113 Kepala Bidang Publikasi dan Pelayanan Informasi 114 Kepala Bagian Tata Usaha 115 Kepala Subbidang Media Massa 96 Kepala Subbidang Analisis Berita dan 9

Pengelolaan Opini7 Kepala Subbidang Publikasi 98 Kepala Subbidang Pe1ayanan Informasi dan 9

Dokumentasi9 Kepala Subbagian Rencana, Program, dan 9

Evaluasi10 Kepala Subbagian Keuangan 911 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 9

1. MAHKAMAHPELAYARAN1 Ketua Mahkamah Pelayaran 152 Sekretaris Mahkamah Pelayaran 113 Kepala Subbagian Data dan Laporan 94 Kepala Subbagian Perkara 95 Kepala Subbagian Umum 9

j. SEKRETARIATKNKT1 Kepala Sekretariat 142 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja 11

Sarna4 Kepala Subbagian Perencanaan 95 Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan 96 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 97 Kepala Subbagian Pe1ayanan Investigasi 98 Kepala Subbagian Kerja Sarna 99 Kepala Subbagian Data dan Informasi dan 9

Hubungan Masyarakat

Page 13: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

III. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORATJENDERAL

I NO I NAMAJABATAN I KELASJABATAN

1 Sekretaris Ins ektorat Jenderal 142 Ins ektur I 143 Ins ektur II 144 Ins ektur III 145 Ins ektur IV 146 Ins ektur V 147 Ke ala Ba ian Perencanaan 118 Ke ala Ba ian Ke e awaian dan Hukum 119 Ke ala Ba ian Keuan an dan Tata Usaha 1110 Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut 11

La oran HasH Audit11 Ke ala Subba ian Pro ram dan An aran 912 Ke ala Subba ian Data dan Evaluasi 913 Ke ala Subba ian Ke e awaian 914 Ke ala Subba ian Hukum dan Umum 915 Ke ala Subba ian Pembia aan dan Pen a'ian 916 Ke ala Subba ian Tata Usaha dan Per'alanan 917 Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut 9

La oran HasH Audit I18 Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut 9

La oran HasH Audit II19 Ke ala Subba ian Tata Usaha Ins ektorat I 820 Ke ala Subba ian Tata Usaha Ins ektorat II 821 Ke ala Subba ian Tata Usaha Ins ektur III 822 Ke ala Subba ian Tata Usaha Ins ektorat IV 823 Ke ala Subba ian Tata Usaha Ins ektorat V 8

IV. KELAS JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGANDIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I NO I NAMAJABATAN I KELASJABATAN

a.

1 14

2 113 114 115 116 9

7

Page 14: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

7 Kepala Subbagian Pernantauan dan Evaluasi 98 Kepala Subbagian Sistern Inforrnasi dan 9

Pelaporan9 Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran 910 Kepala Subbagian Perbendaharaan 911 Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 912 Kepala Subbagian Peraturan Perundang- 9

Undangan13 Kepala Subbagian Bantuan Hukurn dan 9

Dokurnentasi14 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan 9

Kerjasarna15 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi 916 Kepala Subbagian Tata Usaha 917 Kepala Subbagian Rurnah Tangga 9

b. DIREKTORATLALULINTASDANANGKUTANJALAN

1 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 142 Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi 11

Jalan3 Kepala Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan 114 Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Jalan 115 Kepala Subdirektorat Angkutan Jalan 116 Kepala Subdirektorat Pengendalian Operasional 117 Kepala Seksi Jaringan Prasarana dan Pe1ayanan 98 Kepala Seksi Pengernbangan Transportasi Jalan 99 Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Berrnotor 910 Kepala Seksi Teknologi Kendaraan Berrnotor 911 Kepala Seksi Manajernen dan Rekayasa Lalu 9

Lintas12 Kepala Seksi Perlengkapan Jalan 913 Kepala Seksi Angkutan Penurn pang 914 Kepala Seksi Angkutan Barang 915 Kepala Seksi Monitoring Operasional 916 Kepala Seksi Birnbingan Teknis Penyidik Pegawai 9

Negeri Sipil17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

c. DIREKTORATLALULINTASDANANGKUTANSUNGAI, DANAUDAN PENYEBERANGAN

1 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, 14Danau dan Penyeberangan

2 Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi 11Sungai, Danau dan Penyeberangan

Page 15: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

3 Kepala Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, 11Danau dan Penyeberangan

4 Kepala Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau 11dan Penyeberangan

5 Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau 11dan Penyeberangan

6 Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau 11dan Penyeberangan

7 Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Jaringan 98 Kepala Seksi Pengembangan Jaringan 99 Kepala Seksi Rancang Bangun Sarana 910 Kepala Seksi Bimbingan Perawatan Sarana 911 Kepala Seksi Rancang Bangun Pelabuhan 912 Kepala Seksi Bimbingan Penge101aanPelabuhan 913 Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 914 Kepala Seksi Alur dan Perambuan 915 Kepala Seksi Bimbingan Usaha Angkutan 916 Kepala Seksi Tarif dan Keperintisan 917 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

d. DIREKTORATBINA SISTEM TRANSPORTASIPERKOTAAN

1 Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan 142 Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi 11

Perkotaan3 Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan 114 Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan 115 Kepala Subdirektorat Pemaduan Moda 11

Transportasi Perkotaan6 Kepala Subdirektorat Dampak Transportasi 11

Perkotaan7 Kepala Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan 9

Wilayah I8 Kepala Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan 9

Wilayah II9 Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I 910 Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II 911 Kepala Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I 912 Kepala Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II 913 Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi 9

Perkotaan Wilayah I14 Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi 9

Perkotaan Wilayah II15 Kepala Seksi Dampak Transportasi Perkotaan 9

Wilayah I

Page 16: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

16 Kepala Seksi Dampak Transportasi Perkotaan 9Wilayah II

17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

e. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASIDARAT

1 Direktur Keselamatan Transportasi Darat 142 Kepala Subdirektorat Manaiemen Keselamatan 113 Kepala Subdirektorat Promosi clan Kemitraan 11

Keselamatan4 Subdirektorat Bina Keselamatan Angkutan 11

Umum5 Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi 11

Keselamatan6 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 97 Kepala Seksi Pengembangan Keselamatan 98 Kepala Seksi Promosi 99 Kepala Seksi Kemitraan 910 Kepala Seksi Keselamatan Pengusahaan 9

Angkutan Umum11 Kepala Seksi Keselamatan Awak Angkutan 9

Umum12 Kepala Seksi Audit Keselamatan 913 Kepala Seksi Inspeksi Keselamatan 914 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

v. KELASJABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGANDIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KELASJABATAN

Page 17: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

12 Kepala Subbagian Peraturan Perundang- 9Undangan

13 Kepala Subbagian Bantuan Hukum Dan 9Dokumentasi

14 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Dan 9Keriasama Luar Negeri

15 Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai 916 Kepala Subbagian Mutasi 917 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

b. DIREKTORATLALULINTASDANANGKUTANLAUT

1 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut 142 Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam 11

Negeri3 Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri 114 Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus 11

Dan Penunjang Angkutan Laut5 Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha 11

Angkutan Laut6 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Dan 11

Informasi Angkutan Laut7 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Penyusunan Jaringan Dan 9

Penempatan Kapal Liner9 Kepala Seksi Tramper dan Pelavaran Rakvat 910 Kepala Seksi Amerika, Eropa Dan Afrika 911 Kepala Seksi Asia Pasifik Dan Australia 912 Kepala Seksi Pertambangan, Pariwisata Dan 9

Tenaga Keria Bongkar Muat13 Kepala Seksi Aneka Industri Dan Penunjang 9

Angkutan Laut14 Kepala Seksi Analisa Kebutuhan Dan Bimbingan 9

Armada15 Kepala Seksi Bimbingan Usaha Dan Tarif 9

Angkutan Laut16 Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi 9

Angkutan Laut17 Kepala Seksi Evaluasi Angkutan Laut 9

c. DIREKTORATPELABUHANDAN PENGERUKAN1 Direktur Pelabuhan dan Pengerukan 142 Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan 113 Kepala Subdirektorat Perancangan Fasilitas 11

Pelabuhan

Page 18: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

4 Kepala Subdirektorat Pengerukan Dan Reklamasi 115 Kepala Subdirektorat Pemanduan Dan 11

Penundaan Kapal6 Kepala Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa 11

Dan Operasional Pelabuhan7 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Tatanan Dan Evaluasi 9

Kepelabuhanan9 Kepala Seksi Penyusunan Rencana Induk Dan 9

Rencana Pengembangan Pe1abuhan10 Kepala Seksi Pedoman Dan Perancangan Teknis 9

Fasilitas Pelabuhan11 Kepala Seksi Penyusunan Program 9

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan12 Kepala Seksi Program Dan Perancangan Teknis 9

Pengerukan Dan Reklamasi13 Kepala Seksi Bimbingan Peralatan Pengerukan 9

Dan Reklamasi14 Kepala Seksi Perairan Dan Pelayanan Pandu 915 Kepala Seksi Tenaga Pandu Dan Sarana Bantu 9

Pemanduan16 Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Jasa Dan 9

Tarif Pelabuhan17 Kepala Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah Dan 9

Perairan

d. DIREKTORATPERKAPALANDANKEPELAUTAN1 Direktur Perkapalan dan Kepelautan 142 Kepala Subdirektorat Kelaikan Kapal 113 Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran, 11

Dan Kebangsaan Kapal4 Kepala Subdirektorat Nautis, Teknis, Dan Radio 11

Kapal5 Kepala Subdirektorat Pencemaran Dan 11

Manajemen Keselamatan Kapal6 Kepala Subdirektorat Kepelautan 117 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Konstruksi Dan Stabilitas Kapal 99 Kepala Seksi Rancang Bangun dan Pemasukan 9

Kapal10 Kepala Seksi Pengukuran Kapal 911 Kepala Seksi Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal 912 Kepala Seksi Penilikan Keselamatan Kapal 913 Kepala Seksi Sertifikasi Kese1amatan Kapal 914 Kepala Seksi Pencegahan Dan Ganti Rugi 9

Pencemaran

Page 19: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

15 Kepala Seksi Manaiemen Keselamatan Kapal 916 Kepala Seksi Pengawakan Dan Perlindungan 9

Awak Kapal17 Kepala Seksi Standardisasi Dan Sertifikasi Pelaut 9

e. DIREKTORATKENAVIGASIAN1 Direktur Kenavigasian 142 Kepala Subdirektorat Perambuan 113 Kepala Subdirektorat Telekomunikasi Pelavaran 114 Kepala Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian 115 Kepala Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian 116 Kepala Subdirektorat Sarana Dan Prasarana 117 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Operasi Dan Survei 99 Kepala Seksi Peralatan Dan Pemeliharaan 9

Perambuan10 Kepala Seksi Operasi 911 Kepala Seksi Peralatan Dan Pemeliharaan 9

Telekomunikasi Pelavaran12 Kepala Seksi Operasi Dan Pengawakan 913 Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan 914 Kepala Seksi Bangunan 915 Kepala Seksi Perbengkelan 916 Kepala Seksi Program 917 Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan 9

f. DIREKTORATKESATUANPENJAGAANLAUTDAN PANTAI

1 Direktur Kesatuan Peniagaan Laut Dan Pantai 142 Kepala Subdirektorat Patroli Dan Pengamanan 113 Kepala Subdirektorat Pengawasan Keselamatan 11

Dan PPNS4 Kepala Subdirektorat Tertib Pelavaran 115 Kepala Subdirektorat Penanggulangan Musibah 11

Dan Pekeriaan Bawah Air6 Kepala Subdirektorat Sarana Dan Prasarana 117 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Patroli 99 Kepala Seksi Pengamanan 910 Kepala Seksi Advokasi Dan Deseminasi 9

Pengawasan Keselamatan11 Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 912 Kepala Seksi Kebandaran 913 Kepala Seksi Kecelakaan Kapal 914 Kepala Seksi Penanggulangan Musibah 915 Kepala Seksi Pekeriaan Bawah Air 9

Page 20: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

16 Ke ala Seksi Sarana Dan Prasarana 0 erasional17 Ke ala Seksi Awak Ka al

KELASJABATAN

99

VI. KELASJABATANSTRUKTURALDI LINGKUNGANDIREKTORATJENDERALPERHUBUNGANUDARA

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. SEKRETARIATDIREKTORATJENDERALPERHUBUNGANUDARA

1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan 14Udara

2 Kepala Bagian Perencanaan 113 Kepala Bagian Keuangan 114 Kepala Bagian Hukum dan Hubungan 11

Masvarakat5 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 116 Kepala Subbagian Rencana 97 Kepala Subbagian Program 98 Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi 99 Kepala Subbagian Tata Usaha Barang Milik 9

Negara10 Kepala Subbagian Tata Usaha Penerimaan 9

Negara Bukan Paiak dan Laporan Hasil Audit11 Kepala Subbagian Akuntansi 912 Kepala Subbagian Peraturan Perundang- 9

undangan13 Kepala Subbagian Bantuan Hukum 914 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan 9

Keriasama Luar Negeri15 Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM 916 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pengembangan 9

SDM17 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah 9

Tangga

b. DIREKTORATANGKUTANUDARA1 Direktur Angkutan Udara 142 Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan 11

Pelavanan Angkutan Udara3 Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga 11

Ber:iadwal4 Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga 11

Tidak Ber:iadwal dan Non Niaga5 Kepala Subdirektorat Ker:iasama Angkutan Udara 11

Page 21: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

6 Kepala Subdirektorat Pengembangan dan 11Pembinaan Usaha Angkutan Udara

7 Kepala Seksi Sistem Informasi Angkutan Udara 98 Kepala Seksi Sistem Pelavanan Angkutan Udara 99 Kepala Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal 9

Dalam Negeri10 Kepala Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal 9

Luar Negeri11 Kepala Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak 9

Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri12 Kepala Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak 9

Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri13 Kepala Seksi Kerjasama Bilateral dan 9

Perusahaan Angkutan Udara14 Kepala Seksi Kerjasama Multilateral dan 9

Lembaga Internasional15 Kepala Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara 916 Kepala Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan 9

Udara17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

c. DIREKTORAT BANDARUDARA1 Direktur Bandar Udara 142 Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan 11

dan Lingkungan3 Kepala Subdirektorat Prasarana Bandar Udara 114 Kepala Subdirektorat Peralatan dan Utilitas 11

Bandar Udara5 Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi 11

Bandar Udara6 Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar 11

Udara7 Kepala Seksi Tata Bandar Udara 98 Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan 9

Bandar Udara9 Kepala Seksi Program dan Standarisasi 9

Prasarana Bandar Udara10 Kepala Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara 911 Kepala Seksi Program dan Standarisasi Peralatan 9

dan Utilitas Bandar Udara12 Kepala Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas 9

Bandar Udara13 Kepala Seksi Sertifikasi Personel dan Operasi 9

Bandar Udara14 Kepala Seksi Pengawasan Personel dan Operasi 9

Bandar Udara

Page 22: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

15 Kepala Seksi Kerjasama Penyelenggaraan Bandar 9Udara

16 Kepala Seksi Verifikasi Penyelenggaraan Bandar 9Udara

17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

d. DIREKTORATKEAMANANPENERBANGAN1 Direktur Keamanan Penerbangan 142 Kepala Subdirektorat Standarisasi, Kerjasama 11

dan Program Keamanan Penerbangan3 Kepala Subdirektorat Pelavanan Darurat 114 Kepala Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri 11

Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan5 Kepala Subdirektorat Fasilitas Keamanan 11

Penerbangan dan Pengangkutan BarangBerbahava

6 Kepala Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan 11Penerbangan

7 Kepala Seksi Standarisasi Keamanan 9Penerbangan

8 Kepala Seksi Kerjasama dan Program Keamanan 9Penerbangan

9 Kepala Seksi Personel PKP-PK dan Salvage 910 Kepala Seksi Fasilitas Pelavanan Darurat 911 Kepala Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai 9

Negeri Sipil (PPNS)12 Kepala Seksi Personel Keamanan Penerbangan 913 Kepala Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan 914 Kepala Seksi Personel Fasilitas Keamanan 9

Penerbangan dan Personel PenangananPengangkutan Barang Berbahava

15 Kepala Seksi Kendali Mutu Keamanan Bandar 9Udara

16 Kepala Seksi Kendali Mutu Keamanan Angkutan 9Udara

17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

e. DIREKTORATKELAlKANDAN PENGOPERASIANPESAWATUDARA

1 Direktur Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat 15Udara

2 Kepala Subdirektorat Standarisasi 113 Kepala Subdirektorat Rekavasa 114 Kepala Subdirektorat Produk Aeronautika 115 Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara 11

Page 23: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

6 Kepala Subdirektorat Perawatan 117 Kepala Seksi Standarisasi Teknik 98 Kepala Seksi Standarisasi Operasi Penerbangan 99 Kepala Seksi Pengawasan Proses Rekayasa 910 Kepala Seksi Uji Terbang dan Kemampuan 9

Pesawat Udara11 Kepala Seksi Pengawasan Mutu dan Proses 9

Produksi12 Kepala Seksi Pengesahan Produksi 913 Kepala Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara 914 Kepala Seksi Personel Operasi Pesawat Udara 915 Kepala Seksi Perawatan Pesawat Udara 916 Kepala Seksi Personel Teknik Perawatan 917 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

f. DIREKTORATNAVIGASIPENERBANGAN1 Direktur Navigasi Penerbangan 142 Kepala Subdirektorat Manajemen Lalu Lintas 11

Penerbangan3 Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi 11

Aeronautika4 Kepala Subdirektorat Komunikasi Penerbangan 115 Kepala Subdirektorat Fasilitas Bantu Navigasi 11

dan Pengamatan Penerbangan6 Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi 11

Navigasi Penerbangan7 Kepala Seksi Manaiemen Ruang Udara 98 Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 99 Kepala Seksi Kartografi Penerbangan 910 Kepala Seksi Publikasi Informasi Aeronautika 911 Kepala Seksi Operasi Komunikasi Penerbangan 912 Kepala Seksi Jaringan dan Peralatan Komunikasi 9

Penerbangan13 Kepala Seksi Fasilitas Bantu Navigasi 9

Penerbangan14 Kepala Seksi Fasilitas Pengamatan Penerbangan 915 Kepala Seksi Standarisasi Navigasi Penerbangan 916 Kepala Seksi Sertifikasi Navigasi Penerbangan 917 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

Page 24: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

VII. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. SEKRETARIS DIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN

1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian 142 Kepala Bagian Perencanaan 113 Kepala Bagian Keuangan 114 Kepala Bagian Hukum 115 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 116 Kepala Subbagian Rencana 97 Kepala Subbagian Program 98 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 99 Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran 910 Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Barang 9

Milik Negara11 Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran 912 Kepala Subbagian Peraturan Perundang- 9

undangan13 Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi dan 9

Bantuan Hukum14 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan 9

Keriasama Luar Negeri15 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi 916 Kepala Subbagian Tata Usaha 917 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9

b. DIREKTORATLALULINTASDANANGKUTANKERETAAPI

1 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 142 Kepala Subdirektorat Jaringan 113 Kepala Subdirektorat Lalu Lintas 114 Kepala Subdirektorat Angkutan 115 Kepala Subdirektorat Investasi 116 Kepala Seksi Penataan Jaringan 97 Kepala Seksi Pengembangan Jaringan 98 Kepala Seksi Lalu Lintas Antarkota 99 Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan 910 Kepala Seksi Angkutan Antarkota 911 Kepala Seksi Angkutan Perkotaan 912 Kepala Seksi Penyelenggaraan Keriasama 913 Kepala Seksi Pengembangan Usaha 914 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

Page 25: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

c. DIREKTORATPRASARANAPERKERETAAPIAN1 Direktur Prasarana Perkeretaapian 142 Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta 11

Api Wilayah I3 Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta 11

Api Wilayah II4 Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api 115 Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi 11

Jalur dan Bangunan Kereta Api6 Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi 11

Fasilitas Operasi Kereta Api7 Kepala Subbagian Tata Usaha 98 Kepala Seksi Jalan Rei dan Tanah Kereta Api 9

Wilayah I9 Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api 9

Wilayah I10 Kepala Seksi Jalan ReI dan Tanah Kereta Api 9

Wilayah II11 Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api 9

Wilayah II12 Kepala Seksi Persinvalan 913 Kepala Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan 914 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan 9

Bangunan Kereta Api Wilayah I15 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan 9

Bangunan Kereta Api Wilayah II16 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas 9

Operasi Kereta Api Wilavah I17 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas 9

Operasi Kereta Api Wilayah II

d. DIREKTORATSARANAPERKERETAAPIAN1 Direktur Sarana Perkeretaapian 142 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana 113 Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana 114 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik 11

Negara5 Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi 11

Sarana Wilayah I6 Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi 11

Sarana Wilayah II7 Kepala Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa 98 Kepala Seksi Pengendalian Mutu 99 Kepala Seksi Pengawasan Pengujian, 9

Pemeriksaan dan Perawatan

Page 26: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

10 Kepala Seksi Pengawasan Tempat dan Fasilitas 9Penguiian, Pemeriksaan dan Perawatan

11 Kepala Seksi Pengadaan dan Pengoperasian 912 Kepala Seksi Perawatan 913 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana 9

Penggerak Wilayah I14 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana 9

Tanpa Penggerak Wilayah I15 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana 9

Penggerak Wilayah II16 Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana 9

Tanpa Penggerak Wilayah II17 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

e. DIREKTORATKESELAMATANPERKERETAAPIAN1 Direktur Keselamatan Perkeretaapian 142 Kepala Subdirektorat Audit dan Peningkatan 11

Keselamatan3 Kepala Subdirektorat Analisis dan Penanganan 11

Kecelakaan4 Kepala Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan 11

dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia5 Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum 116 Kepala Seksi Audit Keselamatan 97 Kepala Seksi Peningkatan Kese1amatan 98 Kepala Seksi Analisis Kecelakaan 99 Kepala Seksi Penanganan Kecelakaan 910 Kepala Seksi Akreditasi Kelembagaan 911 Kepala Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia 912 Kepala Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai 9

Negeri Sipil (PPNS)13 Kepala Seksi Penyidikan 914 Kepala Subbagian Tata Usaha 9

VIII. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGANBADAN PENELITIANDAN PENGEMBANGAN

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. SEKRETARIATBADAN PENELITIANDANPENGEMBANGANPERHUBUNGAN

1 Sekretaris Badan Pene1itian dan Pengembangan 14Perhubungan

2 Kepala Bagian Perencanaan 113 Kepala Bagian Kepegawaian 11

Page 27: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

4 Kepala Bagian Dokumentasi dan Kerjasama 115 Kepala Bagian Umum 116 Kepala Subbagian Rencana 97 Kepala Subbagian Program 98 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 99 Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian 910 Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai 911 Kepala Subbagian Administrasi Jabatan 9

Fungsional12 Kepala Subbagian Dokumentasi dan 9

Perpustakaan13 Kepala Subbagian Publikasi 914 Kepala Subbagian Administrasi dan Kerjasama 915 Kepala Subbagian Tata Usaha 916 Kepala Subbagian Keuangan 917 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9

b. PUSAT PENELITIANDANPENGEMBANGANPERHUBUNGANDARATDAN PERKERETAAPIAN

1 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 15Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

2 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 113 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan 11

Dokumentasi4 Kepala Subbidang Program dan Kerja Sarna 95 Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 96 Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi 97 Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 9

c. PUSAT PENELITIANDAN PENGEMBANGANPERHUBUNGANLAUT

1 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 15Perhubungan Laut

2 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 113 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan 11

Dokumentasi4 Kepala Subbidang Program dan Kerja Sarna 95 Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan 96 Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi 97 Kepala Subbidang Dokumentasi dan Publikasi 9

d. PUSAT PENELITIANDAN PENGEMBANGANPERHUBUNGANUDARA

1 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 15Perhubungan Udara

2 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 11

Page 28: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

3 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi danDokumentasi

4 Ke ala Subbidan5 Ke ala Subbidan6 Ke ala Subbidan7 Ke ala Subbidan

e. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANMANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA

1 Kepala Pusat Penelitian dan PengembanganMana'emen Trans ortasi Multimoda

2 Ke ala Bidan Pro ram dan Evaluasi3 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan

Dokumentasi4 Ke ala Subbidan5 Ke ala Subbidan6 Ke ala Subbidan7 Ke ala Subbidan

KELASJABATAN

11

IX, KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAPERHUBUNGAN

KELASJABATAN

Page 29: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

16 Kepala Subbagian Hukum Dan Keriasama 917 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Dan 9

Organisasi Dan Tata Laksana

b. PUSAT PENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIAPERHUBUNGANDARAT

1 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 14Manusia Perhubungan Darat

2 Kepala Bagian Umum 113 Kepala Bidang Pendidikan 114 Kepala Bagian Pelatihan 115 Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, Dan 9

Tata Usaha6 Kepala Subbagian Datin Dan Anev 97 Kepala Subbidang Program Pendidikan 98 Kepala Subbidang Standarisasi Pendidikan 99 Kepala Subbidang Program Pelatihan 910 Kepala Subbidang Standarisasi Pelatihan 9

c. PUSAT PENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIAPERHUBUNGANLAUT

1 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 14Manusia Perhubungan Laut

2 Kepala Bagian Umum 113 Kepala Bidang Pendidikan 114 Kepala Bagian Pelatihan 115 Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, Dan 9

Tata Usaha6 Kepala Subbagian Datin Dan Anev 97 Kepala Subbidang Program Pendidikan 98 Kepala Subbidang Standarisasi Pendidikan 99 Kepala Subbidang Program Pelatihan 910 Kepala Subbidang Standarisasi Pelatihan 9

d. PUSAT PENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIAPERHUBUNGANLAUT

1 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 14Manusia Perhubungan Laut

2 Kepala Bagian Umum 113 Kepala Bidang Pendidikan 114 Kepala Bagian Pelatihan 115 Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, Dan 9

Tata Usaha6 Kepala Subbagian Datin Dan Anev 97 Kepala Subbidang Program Pendidikan 98 Kepala Subbidang Standarisasi Pendidikan 99 Kepala Subbidang Program Pelatihan 910 Kepala Subbidang Standarisasi Pelatihan 9

Page 30: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

Diklat Teknis Mana' erialSaranaPrasarana

X. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KELASJABATAN

a. BALAILALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN,SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGANBLLAJSDP

1 Ke ala BLLAJSDP2 Ke ala Subba Tata Usaha3 Ke ala Seksi Jarin an Pe1a anan dan Prasarana4 Ke ala Seksi An kutan dan Teknis Sarana

b. KANTOR OTORITAS PELABUHANPENYEBERANGAN OPP

1 Ke ala Kantor OPP2 Ke ala Subba TU3 Ke ala Seksi 0 erasi4 Ke ala Seksi Perencanaan dan

c. BALAIPENGUJIAN LAIKJALAN DANSERTIFIKASI KENDARAANBERMOTOR

1 Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi 13Kendaraan Bermotor

2 Ke ala Subba Tata Usaha 93 Ke ala Seksi Pen .ian 94 Ke ala Seksi Sertifikasi 95 Ke ala Seksi Sarana Pen .ian 96 Ke ala Seksi Teknolo i Pen Ian 9

Page 31: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

d. KANTORPELABUHAN PENYEBERANGANKELASII

1 Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas II 112 Kepala Subseksi Operasi Pe1abuhan 83 Kepala Urusan Tata Usaha 8

e. KANTORPELABUHAN PENYEBERANGANKELASIII

1 Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kelas 9III

XI. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT) DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. KANTORKESYAHBANDARANKELAS UTAMA1 Kepala Kantor Kesyahbandaran Ke1as Utama 152 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi 11

Kapal4 Kepala Bidang Kese1amataan Berlavar 115 Kepala Bidang Peniagaan, Patroli dan Penyidikan 116 Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan 97 Kepala Subbag Kepegawaian, Umum, dan 9

Hubungan Masvarakat8 Kepala Seksi Status Hukum Kapal 99 Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal 910 Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran 9

dan Manajemen Keselamatan Kapal11 Kepala Seksi Kepe1autan 912 Kepala Seksi Tertib Bandar 913 Kepala Seksi Tertib Berlavar 914 Kepala Seksi Peniagaan 915 Kepala Seksi Patroli 916 Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan 9

Penvidikan

b. KANTOROTORITAS PELABUHANUTAMA1 Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 142 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan 114 Kepala Bidang Lala, Operasi, dan Usaha 11

Kepelabuhanan5 Kepala Subbagian Keuangan 9

Page 32: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

6 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 97 Kepala Subbagian Hukum dan Humas 98 Kepala Seksi Rencana dan Program 99 Kepala Seksi Desain dan Pembangunan 910 Kepala Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif 911 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut 912 Kepala Seksi Fasilitas dan Pengawasan 9

Operasional Pelabuhan13 Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa 9

Kepelabuhanan

c. KANTORUNIT PENYELENGGARAPELABUHANKELAS I

1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pe1abuhan 13Kelas I

2 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan 9

Pelavanan Jasa4 Kepala Seksi Fasilitas Pe1abuhan dan Ketertiban 95 Kepala Seksi Kesvahbandaran 9

d. KANTORUNIT PENYELENGGARAPELABUHANKELAS II

1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 10Ke1as II

e. KANTORUNIT PENYELENGGARAPELABUHANKELASIII

1 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pe1abuhan 10Kelas III

f. KANTORPELABUHANBATAM1 Kepala Kantor Pe1abuhan Batam 142 Kepala Bidang Kepelabuhanan 113 Kepala Bidang Kesvahbandaran 114 Kepala Bidang komersial 115 Kepala Bagian Tata Usaha 116 Kepala Seksi Fasilitas dan Pelavanan Pe1abuhan 97 Kepala Seksi Lalu lintas dan Angkutan Laut 98 Kepala Seksi Penunjang Angkutan Laut 99 Kepala Seksi Tertib Berlavar 910 Kepala Seksi Keamanan Pelabuhan dan Patroli 911 Kepala Seksi Keselamatan Kapal 912 Kepala Seksi Status Hukum Kapal dan 9

Kepelautan13 Kepala Seksi Pelayanan Jasa Terpadu 9

Kepelabuhanan

Page 33: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

14 Kepala Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan 9Pemasaran

15 Kepala Seksi Pelavanan Teknik dan Peralatan 916 Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan 917 Kepala Sub Bagian Umum 918 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 919 Kepala Sub Bagian Keuangan 9

g. KANTORDISTRIK NAVIGASIKELAS I1 Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I 142 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Operasi 114 Kepala Bidang Logistik 115 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 96 Kepala Subbagian Keuangan 97 Kepala Seksi Program Dan Evaluasi 98 Kepala Seksi Operasi Sarana dan Prasarana 99 Kepala Seksi Pengadaan 910 Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan 9

h. KANTORDISTRIK NAVIGASIKELAS II1 Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Operasi 94 Kepala Seksi Logistik 9

1. KANTORDISTRIK NAVIGASIKELAS III1 Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas III 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Operasi 94 Kepala SeksiLogistik 9

J. PANGKALANPENJAGAANLAUTDAN PANTAIKELAS I

1 Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai 13Kelas I

2 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Operasi 94 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9

k. PANGKALANPENJAGAANLAUTDAN PANTAIKELAS II

1 Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai 11Kelas II

2 Kepala Urusan Tata Usaha 83 Kepala Su bseksi Operasi . 8

Page 34: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

1. BALAIKESEHATANKERJA PELAYARAN1 Kepala Balai Kesehatan Ker:ja Pelayaran 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Kesehatan Tenaga Pelayaran 94 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja 9

Pelayaran

m. BALAITEKNOLOGIKESELAMATANPELAYARAN1 Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 kepala Seksi Rancang Bangun 94 Kepala Seksi Sarana clan Prasarana 9

n. KANTORKESYAHBANDARANDAN OTORITASPELABUHANKELAS I

1 Kepala Kantor Kesyahbanclaran clan Otoritas 14Pe1abuhan Kelas I

2 Kepal Bagian Tata Usaha 113 Kepala Biclang Status Hukum clan Sertifikasi 11

Kapal4 Kepala Biclang Keselamatan Berlayar, Penjagaan 11

clan Patroli5 Kepala Biclang Lalu Lintas clan Angkutan Laut, 11

clan Usaha Kepelabuhanan6 Kepala Subbagian Kepegawaian clan Keuangan 97 Kepala Subbagian Umum clan Hubungan 9

Masyarakat8 Kepala Seksi Status Hukum Kapal 99 Kepala Seksi Sertifikasi Kapal 910 Kepala Seksi Keselamatan Berlavar 911 Kepala Seksi Penjagaan, Patroli clan Pencliclikan 912 Kepala Seksi Lalu Lintas clan Angkutan Laut 913 Kepala Seksi Perencanaan clan Pembangunan 914 Kepala Seksi Bimbingan Usaha clan Jasa 9

Kepelabuhanan

o. KANTORKESYAHBANDARANDAN OTORITASPELABUHANKELAS II

1 Kepala Kantor Kesyahbanclaran clan Otoritas 13Pelabuhan Ke1as II

2 Kepal Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Status Hukum clan Sertifikasi Kapal 94 Kepala Seksi Kese1amatan Berlayar, Penjagaan 9

clan Patroli5 Kepala Seksi Lalu Lintas clan Angkutan Laut clan 9

Usaha Kepelabuhanan

Page 35: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

p. KANTOR KESYAHBANDARANDAN OTORITASPELABUHAN KELAS III

1 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 13Pelabuhan Kelas III

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal 94 Kepala Seksi Kese1amatan Berlayar, Penjagaan 9

dan patroli5 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutam Laut dan 9

Usaha Kepelabuhanan

q. KANTOR KESYAHBANDARANDAN OTORITASPELABUHAN KELAS IV

1 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 11Pelabuhan Kelas IV

2 Kepala Urusan Bagian Tata Usaha 83 Kepala Sub Seksi Status Hukum dan Sertifikasi 8

Kapal4 Kepala Sub Seksi Keselamatan Berlayar, 8

Penjagaan dan Patroli5 Kepala Sub Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut 8

dan Usaha Kepe1abuhanan

r. KANTOR KESYAHBANDARANDAN OTORITASPELABUHAN KELAS V

1 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 10Pelabuhan Kelas V

XII. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KELASJABATAN

Page 36: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

12 Kepala Seksi Tarif J asa 913 Kepala Seksi Usaha Penerbangan 914 Kepala Seksi Usaha Non Penerbangan 9

b. KANTORBANDARUDARAJENIS A KELASIKHUSUS

1 Kepala Kantor Bandar Udara J enis A Kelas I 14Khusus

2 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Keamanan Penerbangan 114 Kepala Bidang Kese1amatan Penerbangan 115 Kepala Bidang Jasa Kebandarudaraan 116 Kepala Subbagian Perencanaan 97 Kepala Subbagian Umum 98 Kepala Seksi Pengamanan Angkutan Udara 99 Kepala Seksi Pengamanan Fasilitas Bandar 9

Udara10 Kepala Seksi Navigasi Penerbangan 911 Kepala Seksi Bantuan Operasi Penerbangan 912 Kepala Seksi Usaha Jasa Bandar Udara 913 Kepala Seksi Fasilitas Bandar Udara 9

c. KANTORBANDARUDARAJENIS A KELASI1 Kepala Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas I 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan 94 Kepala Seksi Jasa Kebandar Udaraan 95 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan 9

d. KANTORBANDARUDARAJENIS B KELASI1 Kepala Kantor Bandar Udara Jenis B Kelas I 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Keamanan dan Keselamatan 9

Penerbangan4 Kepala Seksi Fasilitas dan Pe1ayanan Operasi 9

Bandar Udara

e. KANTORBANDARUDARAJENIS A KELASII1 Kepala Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas II 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Keamanan dan Keselamatan 9

Penerbangan4 Kepala Seksi Jasa Bandar Udara 9

f. KANTORBANDARUDARAJENIS A KELASIII1 Kepala Kantor Bandar Udara J enis A Kelas III 112 Kepala Urusan Tata Usaha 8

Page 37: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

3 Kepala Sub Seksi Keamanan dan Kese1amatan 8Penerbangan

g. KANTORBANDARUDARAJENIS A KELASIV1 Kepala Kantor Bandar Udara Jenis A Ke1as IV 112 Kepala Urusan Tata Usaha 8

h. BALAIKESEHATANPENERBANGAN1 Kepala Balai Kesehatan Penerbangan 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penyiapan Program 9

1. KANTOROTORITASBANDARUDARAKELASUTAMA

1 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 15Utama

2 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian 11

Bandar Udara4 Kepala Bidang Angkutan Udara dan 11

Kelaikudaraan5 Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan 11

Pelayanan Darurat6 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 97 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 98 Kepala Seksi Fasilitas dan Pe1ayanan Bandar 9

Udara9 Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara 910 Kepala Seksi Angkutan Udara 911 Kepala Seksi Ke1aikudaraan dan Pengperasian 9

Pesawat Udara12 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan 913 Kepala Seksi Pelayanan Darurat 9

j. KANTOROTORITASBANDARUDARAKELASI1 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I 142 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian 11

Pesawat Udara4 Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan 11

Kelaikudaraan5 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 96 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 97 Kepala Seksi Fasilitas dan Pe1ayanan Bandar 9

Udara8 Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara 99 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan 9

Pelayanan Darurat

Page 38: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

10 Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan 9dan Pengoperasian Pesawat Udara

k. KANTOROTORITASBANDARUDARAKELASII1 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II 132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian 9

Bandar Udara4 Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan 9

Kelaikudaraan

1. BALAIBESAR KALIBRASIFASILITASPENERBANGAN

1 Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas 14Penerbangan

2 Kepala Bagian Tata Usaha 113 Kepala Bidang Teknik dan Operasi Pesawat 11

Udara4 Kepala bidang Keselamatan dan Pengujian 115 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum 96 Kepala Subbagian Keuangan 97 Kepala Subbagian Umum 98 Kepala Seksi Awak Pesawat dan Operasi 9

Penerbangan9 Kepala Seksi Perawatan Pesawat Udara 910 Kepala Seksi Jaminan Mutu Perawatan dan 9

Operasi Pesawat Udara11 Kepala Seksi Jaminan Mutu dan Keselamatan 9

Penerbangan12 Kepala Seksi Pengujian 913 Kepala Seksi Peneraan 9

m. BALAITEKNIKPENERBANGAN1 Kepala Balai Teknik Penerbangan 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Elektronika Penerbangan 94 Kepala Seksi Mekanikal dan Listrik Penerbangan 95 Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan 9

Bandar Udara

Page 39: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

XIII. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1 Kepala Kantor Administrator Terminal Petikemas 13Gedebage

2 Kepala Sub bag Tata Usaha 93 Kepala Seksi Administrasi Angkutan 94 Kepala Seksi Fasilitas Terminal 95 Kepala Seksi Teknis Operasional 96 Kepala Kantor Administrator Terminal Peti 10

Kemas Jebres7 Kepala Kantor Administrator Terminal Peti 10

Kemas Rambipuii

XIV. KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANATEKNIS (UPT) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

a. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASIDARAT(BPPTD)

1 Kepala Balai Pelatihan dan Pendidikan 13Transportasi Darat

2 Kasubbag Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penyelenggara Diklat 94 Kepala Seksi Ketarunaan Dan Kerjasama 95 Kasub Seksi Akademik 86 Kasub Seksi Sarana dan Prasarana Diklat 87 Kasub Seksi Ketarunaan 88 Kasub Seksi Keriasama 8

b. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASILAUT(BPPTU

1 Kepala BPPTL 132 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penvelenggaraan 94 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 9

c. BALAI BESAR PENDIDIKAN, PENYEGARAN, DANPENINGKATANILMU PELAYARAN(BP3IP)

1 Kepala Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan 15Peningkatan Ilmu Pelavaran

2 Kepala Bagian Keuangan dan Umum 113 Kepala Bidang Penyelenggara 114 Kepala Bidang Sumber Daya 11

Page 40: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

5 Kepala Bidang Usaha 116 Kepala Sub Bagian Keuangan 97 Kepala Sub Bagian Umum 98 Kasi Rencana & Program 99 Kasi Sumber Daya Manusia 910 Kasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran 911 Kasi Sarana dan Prasarana 912 Kasi Keriasama 9

d. BALAIPENDIDIKANDAN PELATIHANILMUPELAYARAN(BP2IP) BAROMBONGDAN MAUK

1 Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 13Pelayaran Barombong dan Mauk

2 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat 94 Kepala Seksi Sarana dan Prasaran Diklat 9

e. BALAIPENDIDIKANDAN PELATIHANILMUPELAYARAN(BP2IP) SORONG DAN MALAHAYATI

1 Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 13Pelayaran Sorong dan Malahayati

2 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan 9

Pelatihan, Ketarunaan/ Kesiswaan4 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan 9

dan Pelatihan

f. BALAIPENDIDIKANDAN PELATIHANPENERBANGAN (BPP)

1 Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 13Penerbangan

2 Kepala Subbagian Tata Usaha 93 Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat 94 Kepala Seksi Sarana Diklat 9

g. AKADEMITEKNIK DAN KESALAMATANPENERBANGAN (ATKP)

1 Direktur Akademi Teknik dan Kesalamatan 13Penerbangan

2 Kasubbag Administrasi Akademik dan 9Ketarunaan

3 Kasubbag Administrasi Umum 94 Kepala Urusan Administrasi Akademik 85 Kepala Urusan Adm. Keria Sarna Pendidikan 86 Kepala Urusan Administrasi Ketarunaan 87 Kepala Urusan TU dan Kepegawaian 88 Kepala Urusan Keuangan 89 Kepala Urusan Rumah Tangga 8

Page 41: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

h. POLITEKNIKILMU PELAYARAN(PIP)1 Kasubbag administrasi akademik dan 9

ketarunaan2 Kasubbag keuangan dan adm umum 93 Kepala urusan program akademik 84 Kepala Urusan adm. Akademik 85 Kepala urusan adm ketarunaan dan praktek 8

keria6 Kepala Urusan keuangan 87 Kepala Urusan tata usaha dan kepegawaian 88 Kepala Urusan rumah tangga 8

1. SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASIDARAT(STTD)

1 Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat 152 Kepala Bagian Adm.Akademik dan Ketarunaan 113 Kepala Bagian Administrasi Umum 114 Kasubbag Administrasi Pendidikan 95 Kasubbag Administrasi Tenaga Kependidikan 96 Kasubbag Adm Ketarunaan dan Alumni 97 Kasubbag Adm Kerjasama dan Praktek Kerja 9

Nyata8 Kasubbag Program dan Pelaporan 99 Kasubbag TU dan Kepegawaian 910 Kasubbag Keuangan 911 Kasubbag Rumah Tangga dan Humas 9

j. SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN(STIP)1 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 152 Kepala Bagian Adm.Akademik dan Ketarunaan 113 Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi 11

Umum4 Kasubbag Administrasi Pendidikan 95 Kasubbag Administrasi Tenaga Kependidikan 96 Kasubbag Administrasi Praktek Keria Nyata 97 Kasubbag Administrasi Ketarunaan dan Alumni 98 Kasubbag TU dan Kepegawaian 99 Kasubbag Keuangan 910 Kasubbag Program dan Pelaporan 911 Kasubbag Rumah Tangga dan Humas 9

k. SEKOLAH TINGGI PENERBANGANINDONESIA(STPI)

1 Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia 152 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 11

Ketarunaan3 Kepala Bagian Administrasi Umum 114 Kasu bbag Administrasi Pendidikan 9

Page 42: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

5 Kasubbag Administrasi Tenaga Kependidikan 96 Kasubbag Administrasi Kerjasama dan Praktek 9

Keria Nvata7 Kasubbag Administrasi Ketarunaan dan Alumni 98 Kasubbag TU dan Kepegawaian 99 Kasubbag Keuangan 910 Kasubbag Program dan Pelaporan 911 Kasubbag Rumah Tangga dan Humas 9

1. POLITEKNIKKESELAMATANTRANSPORTASIJALAN

1 Kasubbag Administrasi Akademik dan 9Ketarunaan

2 Kasubbag Keuangan dan Administrasi Umum 93 Kepala Urusan Program Akademik 84 Kepala Urusan Administrasi Akademik 85 Kepala Urusan Administrasi Ketarunaan dan 8

PKN6 Kepala Urusan Keuangan 87 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 88 Kepala Urusan Rumah Tangga 8

m. POLITEKNIKPELAYARANSURABAYA1 Kasubbag Administrasi Akademik dan 9

Ketarunaan2 Kasubbag Keuangan dan Administrasi Umum 93 Kepala Urusan Program Akademik 84 Kepala Urusan Administrasi Akademik 85 Kepala Urusan Administrasi Ketarunaan dan 8

Praktek Kerja6 Kepala Urusan Keuangan 87 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian 88 Kepala Urusan Rumah Tangga 8

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1 Arsiparis Utama 132 Apoteker Utama 133 Pengendali Dampak Lingkungan Utama 134 Pranata Komputer Utama 135 Auditor Utama 136 Instruktur Utama 137 Peneliti Utama 138 Perancang Peraturan Perundang- undangan 13

Utama

Page 43: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

9 Perencana Utama 1310 Perekayasa Utama 1311 Statistisi Utama 1312 Widyaiswara Utama 1313 Penerjemah Utama 1314 Pranata Laboratorium Kesehatan Utama 1315 Pengawas Keselamatan Pelayaran Utama 1316 Analis Kepegawaian Madya 1117 Arsiparis Madya 1118 Apoteker Madva 1119 Pengendali Dampak Lingkungan Madya 1120 Pranata Komputer Madya 1121 Auditor Madva 1122 Instruktur Madva 1123 Bidan Madya 1124 Dokter Madya 1125 Dokter Gigi Madya 1126 Peneliti Madya 1127 Perancang Peraturan Perundang-undangan 11

Madya28 Perawat Madya 1129 Perencana Madya 1130 Perekayasa Madya 1131 Statistisi Madya 1132 Pranata Hubungan Masyarakat Madya 1133 Widyaiswara Madya 1134 Peneriemah Madya 1135 Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 1136 Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya 1137 Analis Kepegawaian Muda 938 Arsiparis Muda 939 Apoteker Muda 940 Pengendali Dampak Lingkungan Muda 941 Pranata Komputer Muda 942 Auditor Muda 943 Instruktur Muda 944 Bidan Muda 945 Dokter Muda 946 Dokter Gigi Muda 947 Peneliti Muda 948 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda 949 Perawat Muda 950 Perencana Muda 951 Perekayasa Muda 952 Statistisi Muda 9

Page 44: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

53 Pranata Hubungan Masyarakat Muda 954 Widyaiswara Muda 955 Penerjemah Muda 956 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 957 Pengawas Keselamatan Pelayaran Muda 958 Analis Kepegawaian Penvelia 859 Analis Kepegawaian Pertama 860 Arsiparis Penvelia 861 Arsiparis Pertama 862 Apoteker Penvelia 863 Apoteker Pertama 864 Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia 865 Pengendali Dampak Lingkungan Pertama 866 Pranata Komputer Penyelia 867 Pranata Komputer Pertama 868 Auditor Penyelia 869 Auditor Pertama 870 Instruktur Penyelia 871 Instruktur Pertama 872 Bidan Penyelia 873 Bidan Pertama 874 Dokter Pertama 875 Dokter Gigi Pertama 876 Peneliti Pertama 877 Perancang Peraturan Perundang- undangan 8

Pertama78 Perawat Penyelia 879 Perawat Pertama 880 Perawat Gigi Penyelia 881 Perencana Pertama 882 Perekayasa Pertama 883 Statistisi Penyelia 884 Statistisi Pertama 885 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 886 Pranata Hubungan Masvarakat Pertama 887 Litkavasa Penvelia 888 Widyaiswara Pertama 889 Radiografer Penyelia 890 Peneriemah Pertama 891 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 892 Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 893 Fisioterapis Penyelia 894 Pranata Rongen Penyelia 895 Pengawas Radiasi Penyelia 896 Penguii Kendaraan Bermotor Penyelia 8

Page 45: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

97 Pengawas Keselamatan Pelavaran Penve1ia 898 Pengawas Keselamatan Pe1avaran Pertama 899 Teknisi Penerbangan Penyelia 8100 Analis Kepegawaian Pelaksana Laniutan 7101 Arsiparis Pelaksana Laniutan 7102 Apoteker Pelaksana Laniutan 7103 Pengendali Dampak Lingkungan Pe1aksana 7

Lanjutan104 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7105 Auditor Pelaksana Lanjutan 7106 Instruktur Pelaksana Lanjutan 7107 Bidan Pelaksana Lanjutan 7108 Perawat Pelaksana Lanjutan 7109 Perawat Gigi Pelaksana Laniutan 7110 Statistisi Pelaksana Lanjutan 7111 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 7

Laniutan112 Litkayasa Pelaksana Lanjutan 7113 Radiografer Pelaksana Laniutan 7114 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 7

Lanjutan115 Fisioterapis Pelaksana Lanjutan 7116 Pranata Rongen Pe1aksana Laniutan 7117 Pengawas Radiasi Pe1aksana Lanjutan 7118 Penguji Kendaraan Bermotor Pe1aksana Lanjutan 7119 Pengawas Keselamatan Pe1ayaran Pelaksana 7

Laniutan120 Teknisi Penerbangan Pelaksana Laniutan 7121 Analis Kepegawaian Pelaksana 6122 Arsiparis Pelaksana 6123 Apoteker Pelaksana 6124 Pengendali Dampak Lingkungan Pe1aksana 6125 Pranata Komputer Pe1aksana 6126 Auditor Pelaksana 6127 Instruktur Pelaksana 6128 Bidan Pelaksana 6129 Perawat Pe1aksana 6130 Perawat Gigi Pelaksana 6131 Statistisi Pelaksana 6132 Pranata Hubungan Masyarakat Pe1aksana 6133 Litkayasa Pe1aksana 6134 Radiografer Pelaksana 6135 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 6136 Fisioterapis Pelaksana 6137 Pranata Rongen Pelaksana 6

Page 46: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

138 Pengawas Radiasi Pelaksana 6139 Penguii Kendaraan Bermotor Pelaksana 6140 Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana 6141 Teknisi PenerbanganPelaksana 6142 Analis Kepegawaian Pemula 5143 Arsiparis Pemula 5144 Apoteker Pemula 5145 Pengendali Dampak Lingkungan Pemula 5146 Pranata Komputer Pemula 5147 Auditor Pelaksana Pemula 5148 Instruktur Pelaksana Pemula 5149 Bidan Pelaksana Pemula 5150 Perawat Pelaksana Pemula 5151 Perawat Gigi Pelaksana Pemula 5152 Statistisi Pelaksana Pemula 5153 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 5

Pemula154 Litkayasa Pelaksana Pemula 5155 Radiografer Pelaksana Pemula 5156 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 5

Pemula157 Fisioterapis Pelaksana Pemula 5158 Pranata Rongen Pelaksana Pemula 5159 Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula 5160 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula 5161 Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana 5

Pemula162 Teknisi Penerbangan Pelaksana Pemula 5

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1 Staf Khusus Menteri Perhubungan 162 Anggota Mahkamah Pelayaran 133 Nakhoda Kapal Kelas I 104 Nakhoda Kapal Kelas II 105 Nakhoda Kapal Kelas III 96 Inspektur Angkutan Udara Level III 87 Inspektur Aviation SecuritJ./ (AVSEC)Level III 88 Inspektur Bandar Udara Bidang Operasional 8

Level III9 Inspektur Bandar Udara Bidang Peralatan dan 8

Utilitas Bandar Udara Level III10 Inspektur Bandar Udara Bidang Prasarana 8

Bandar Udara Level III

Page 47: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

11 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Perawatan 8Pesawat Udara Level III

12 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Produk 8Aeronautika Level III

13 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang 8Operasional Level III

14 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Teknis 8Level III

15 Inspektur Operasi Pesawat Udara Level III 816 Inspektur Pelayanan Darurat (PKP-PK dan 8

Salvaqe) Level III17 Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang 8

Berbahaya (Danqerous Good) Level III18 Inspektur Penyelenggara Bandar Udara Level 3 819 Inspektur Rancang Bangun Pesawat Udara 8

Level III20 Inspektur Tatanan dan Lingkungan Bandar

Udara Level 3 821 Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I 822 Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II 823 Kerani Kapal Kelas I 824 Kerani Kapal Kelas II 825 Markonis Kapal Kelas I 826 Markonis Kapal Kelas II 827 Mualim I Kapal Kelas I 828 Mualim I Kapal Kelas II 829 Nakhoda Kapal Kelas IV 830 Nakhoda Kapal Kelas V 831 Non-Flying (Specialist) Inspector Level III 832 Penerbang 833 Administrator Urban Transport Information 7

Center (UTIC)34 Ahli Ukur Kapal 735 Analis dan Evaluasi Standar dan Kebijakan 7

Fasilitas Bantu Radio Navigasi Penerbangan36 Analis dan Pengelola Data Kepegawaian 737 Analis dan Pengelola Program Diklat 738 Analis dan Pengevaluasi Kebijakan Sistem 7

Qualit.l/ Control Barang Angkutan Udara39 Analis Data 740 Analis Data dan Informasi Jaringan Prasarana 7

dan Pelavanan41 Analis Data dan Informasi Kereta Api Antar Kota 742 Analis Data Investigasi 743 Analis Gambar Teknik Kendaraan Bermotor 744 Analis Hukum 7

Page 48: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

45 Analis Instalasi Listrik Kereta Api 746 Analis Jabatan 747 Analis Jalur Kereta Api 748 Analis KaHan 749 Analis Kebiiakan Bidang Jaringan dan Peralatan 750 Analis Kebiiakan Bidang Kartografi Penerbangan 751 Analis Kebijakan Bidang Manajemen Ruang 7

Udara52 Analis Kebijakan Bidang Operasi Komunikasi 7

Penerbangan53 Analis Kebijakan Bidang Pelayanan Lalu Lintas 7

Penerbangan54 Analis Kebijakan Bidang Publikasi Informasi 7

Aeronautika55 Analis Kebijakan Bidang Sertifikasi Navigasi 7

Penerbangan56 Analis Kebijakan Bidang Standarisasi Navigasi 7

Penerbangan57 Analis Kebijakan dan Program Jaringan dan 7

Peralatan58 Analis Kebijakan dan Program Kartografi 7

Penerbangan59 Analis Kebijakan dan Program Manajemen 7

Ruang Udara60 Analis Kebijakan dan Program Operasi 7

Komunikasi Penerbangan61 Analis Kebijakan dan Program Pelayanan Lalu 7

Lintas Penerbangan62 Analis Kebijakan dan Program Publikasi 7

Informasi Aeronautika63 Analis Kebijakan dan Program Sertifikasi 7

Navigasi Penerbangan64 Analis Kebijakan dan Program Standarisasi 7

Navigasi Penerbangan65 Analis Kebijakan Fasilitas Bantu Radio Navigasi 7

Penerbangan66 Analis Kebijakan Keamanan Penerbangan 767 Analis Kebiiakan Transportasi 768 Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan 769 Analis Kelembagaan 770 Analis Kepegawaian 771 Analis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan 7

Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan72 Analis Laporan 773 Analis Laporan HasH Audit dan Sanggahan 7

Pengaduan Masyarakat

Page 49: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

74 Analis Laporan HasH Audit Darat 775 Analis Laporan HasH Audit Itjen, BPK dan BPKP 776 Analis Laporan HasH Audit Laut 777 Analis Laporan HasH Audit Perkeretaapian 778 Analis Laporan HasH Audit Setjen dan Badan- 7

Badan79 Analis Laporan HasH Audit Udara 780 Analis Opini Media Massa 781 Analis Organisasi 782 Analis Organisasi dan Tata Laksana 783 Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan

Teknis 784 Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 7

Teknis dan Harmonisasi Pengembangan danPenataan Jaringan Jalur Kereta Api

85 Analis Penata Anggaran 786 Analis Pengembangan Pegawai 787 Analis Perencanaan 788 Analis Persinvalan Kereta Api 789 Analis Program dan Kegiatan Fasilitas Bantu 7

Radio Navigasi Penerbangan90 Analis Program Diklat 791 Analis Program Diklat Pengembangan Personel 7

PKP-PK92 Analis Program Penelitian 793 Analis Program Pengabdian Masyarakat 794 Analis Rencana dan Program Pembangunan 7

Transportasi Laut95 Analis Road Traffic and Transport Management 7

Centre (RTTMC)96 Analis Tata Laksana 797 Analis Teknik Jalur dan Bangunan Kereta Api 798 Analis Telekomunikasi Kereta Api 799 Analisis Kebijakan Fasilitas Bantu Radio 7

Navigasi Penerbangan100 Analisis Datal Evaluator 7101 Analisis Kebutuhan Diklat 7102 Analisis Kebutuhan Perawatan Sarana Diklat 7103 Analisis Pelaksanaan Bimbingan Teknis 7104 Analisis PNBP Badan Layanan Umum 7105 Asisten Auditor 7106 Assesor Kartografi Penerbangan 7107 Assesor Manaiemen Ruang Udara 7108 Assesor Operasi Jaringan dan Peralatan 7

Komunikasi Penerbangan109 Assesor Operasi Komunikasi Penerbangan 7

Page 50: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

110 Assesor Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan 7111 Assesor Publikasi Informasi Aeronautika 7112 Assesor Sertifikasi Navigasi Penerbangan 7113 Assesor Standarisasi Navigasi Penerbangan 7114 Auditor ISM Code 7115 Bendahara 7116 Bendahara Gaji 7117 Bendahara Material 7118 Bendahara Penerima 7119 Bendahara Penerima PNBP 7120 Bendahara Pengeluaran 7121 Desainer Grafis 7122 Evaluator 7123 Evaluator Pelaksanaan Anggaran 7124 Evaluator Standart Pelayanan Minimun 7125 Fasilitator Tenaga Pengajar Pelatihan 7126 Fasilitator Tenaga Pengajar Pendidikan 7127 First Engineer 7128 Fotografer 7129 Inspektur Angkutan Udara Level II 7130 Inspektur Aviation Security (AVSEC)Level II 7131 Inspektur Bandar Udara Bidang Operasional 7

Level II132 Inspektur Bandar Udara Bidang Peralatan dan 7

Utilitas Bandar Udara Level II133 Inspektur Bandar Udara Bidang Prasarana 7

Bandar Udara Level II134 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Perawatan 7

Pesawat Udara Level II135 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Produk 7

Aeronautika Level II136 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang 7

Operasional Level II137 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Teknis 7

Level II138 Inspektur Operasi Pesawat Udara Level II 7139 Inspektur Pelayanan Darurat (PKP-PK dan 7

Salvaqe) Level II140 Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang 7

Berbahava (Dangerous Good) Level II141 Inspektur Penvelenggara Bandar Udara Level 2 7142 Inspektur Rancang Bangun Pesawat Udara 7

Level II143 Inspektur Tatanan dan Lingkungan Bandar

Udara Level 2 7144 Investigator Insiden Pelavanan Lalu Lintas 7

Page 51: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

Penerbangan145 Kartografer Peta Penerbangan 7146 Kepala Kamar Mesin 7147 Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III 7148 Kepala Museum 7149 Kerani Kapal Ke1as III 7150 Ketua Unit Asrama 7151 Ketua Unit Bahasa 7152 Ketua Unit Bengke1/ Workshop 7153 Ketua Unit Evaluasi dan Pengembangan 7154 Ketua Unit Informatika dan Multimedia 7155 Ketua Unit Kelas Multimedia 7156 Ketua Unit Laboratorium Air Traffic Service 7157 Ketua Unit Laboratorium AVSEC 7158 Ketua Unit Laboratorium Elektronika 7159 Ketua Unit Laboratorium Komputer 7160 Ketua Unit Layanan Pengadaan 7161 Ketua Unit Pembinaan Siswa 7162 Ketua Unit Pengabdian Masyarakat dan 7

Keriasama163 Ketua Unit Perencanaan dan Program 7164 Ketua Unit Perpustakaan 7165 Ketua Unit PMM 7166 Ketua Unit Poliklinik 7167 Ketua Unit Sistem Manajemen Mutu 7168 Komandan Dinas Polisi 7169 Komandan Kapal Negara 7170 Komandan Pos jaga 7171 Komandan Regu Teknis Operasional 7172 Konselor 7173 Konse1or Psikologi 7174 Konstabe1 Kapal Kelas I 7175 Konstabel Kapal Ke1as II 7176 Koordinator 7177 Koordinator Keamanan 7178 Koordinator Keuangan 7179 Koordinator Pengamanan 7180 Koordinator Satuan pengaman 7181 Koordinator Security dan Cleaning Service 7182 Legal Drafter 7183 Marine Inspector 7184 Marine Inspector Radio 7185 Marine Radio 7186 Markonis Kapal Kelas III 7187 Markonis Te1kompel 7

Page 52: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

188 Masinis I Kapal Kelas I 7189 Masinis I Kapal Kelas II 7190 Masinis II Kapal Ke1as I 7191 Masinis II Kapal Kelas II 7192 Masinis III Kapal Ke1as I 7193 Masinis III Kapal Kelas II 7194 Mekanik Bandara Level 3 7195 Mistri 7196 Montir Kapal Kelas I 7197 Montir Kapal Kelas II 7198 Mualim I Kapal Kelas III 7199 Mualim II Kapal Ke1as I 7200 Mualim II Kapal Ke1as II 7201 Mualim III Kapal Kelas I 7202 Mualim III Kapal Kelas II 7203 Non-Flying (Specialist) Inspector Level II 7204 Operator SIMAKBMN 7205 Pelaksana Bimbingan Teknis Pengoperasian dan 7

Pengawakan Kapal Negara206 Pelaksana Evaluasi Pengoperasian Kapal Negara 7207 Pe1aksana Penye1enggaraan, Pemantauan dan 7

Evaluasi Operasi Angkutan Lebaran208 Pemantau Penggunaan Frekuensi 7209 Pembina Tenaga Keria Bongkar Muat 7210 Pembuat Daftar Gaii 7211 Pembuat Laporan Paiak 7212 Pemerikasa Fasilitas Penguii Kalibrasi 7213 Pemeriksa Elektronika Bandara 7214 Pemeriksa Inventarisasi Sarana 7215 Pemeriksa Jembatan Timbang dan Terminal/ 7

Pe1abuhan216 Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan 7217 Pemeta Potensi Sumber Daya Manusia 7218 Pemonitor HasH Laporan Operasional Bengkel 7219 Pemrogam Teknik Operasi Penerbangan 7220 Pemroses Administrasi Akademik 7221 Pemroses Administrasi Diklat Pelaut 7222 Pemroses Administrasi Kepegawaian 7223 Pemroses Administrasi Keuangan 7224 Pemroses Administrasi Keuangan dan Pelaporan 7

Perpaiakan225 Pemroses Administrasi Pengadaan Barang Jasa 7

Insfrastuktur226 Pemroses Angka Kredit Jabatan Fungsional 7

Dosen227 Pemroses Bahan Keria Sarna 7

Page 53: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

228 Pemroses Balik Nama Kapal 7229 Pemroses Data Administrasi Kerjasama dan 7

Ker:iaLapangan230 Pemroses Data Administrasi Pengaiaran 7231 Pemroses Data Administrasi Sarana Diklat 7232 Pemroses Data Angkutan 7233 Pemroses Data Angkutan Udara, Kelaikudaraan 7

dan Pengoperasian Peawat Udara234 Pemroses Data Bantuan Hukum 7235 Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut 7236 Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut dan 7

Tenaga Keria Bongkar Muat237 Pemroses Data Disiplin Pegawai 7238 Pemroses Data Evaluasi dan Laporan 7239 Pemroses Data Evaluasi Program Pendidikan 7240 Pemroses Data Fasilitas dan Pelayanan Bandara 7241 Pemroses Data Hubungan Masyarakat 7242 Pemroses Data Kepegawaian 7243 Pemroses Data Kepegawaian dan Perkantoran 7244 Pemroses Data Operasi Bandar Udara 7245 Pemroses Data Operasional Kenavigasian 7246 Pemroses Data Operasional Pendidikan 7247 Pemroses Data Pemeliharaan dan Perbaikan 7248 Pemroses Data Pengadaan 7249 Pemroses Data Pengadaan Barang dan Jasa 7250 Pemroses Data Pengajar 7251 Pemroses Data Pengembangan dan Kerjasama 7

Pendidikan252 Pemroses Data Pengembangan Keriasama Diklat 7253 Pemroses Data Pengembangan Usaha Diklat 7254 Pemroses Data Pengoperasian Bandar Udara 7255 Pemroses Data Pengujian dan Penilaian Rumah 7

Sakit256 Pemroses Data Pengujian Kesehatan 7

Lingkungan Keria Pelayaran257 Pemroses Data Pengukuran dan Status Hukum 7

Kapal258 Pemroses Data Pengukuran Kapal 7259 Pemroses Data Penyidikan dan Pengamanan 7260 Pemroses Data Perawatan 7261 Pemroses Data Program Pendidikan 7262 Pemroses Data Sertifikat Kompetensi 7263 Pemroses Data Status Hukum Kapal 7264 Pemroses Data Tenaga Pendidikan 7265 Pemroses Disiplin Pegawai 7266 Pemroses Hasil Penilaian dan Pengujian 7

Page 54: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

267 Pemroses Mutasi Jabatan Fungsional 7268 Pemroses Mutasi Jabatan Struktural 7269 Pemroses Pengesahan Produksi 7270 Pemroses Penyelesaian Ganti Rugi Sarana dan 7

Prasarana Kenavigasian271 Pemroses Perizinan Perkeretaapian 7272 Pemroses Program Belaiar Mengaiar 7273 Pemroses Program KBM 7274 Pemroses Program Pendaftaran Diklat 7275 Penalaah Buku Kerja Rancang Bangun dan 7

Desain Terminal276 Penata Alat Peraga 7277 Penata Keuangan 7278 Penata Laporan Keuangan 7279 Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan 7

Umum280 Penata Laporan SAI dan BMN 7281 Penata Usaha BHKN 7282 Pendokumentasi Umum 7283 Penegak dan Penyidik Pelanggaran Pelayaran 7

dan Tertib Bandar284 Penelaah 7285 Penelaah Alur dan Perambuan SDP 7286 Penelaah AMDALLingkungan dan ANDALALIN 7

Pembangunan Terminal287 Penelaah Andalalin 7288 Pene1aah Angkutan Multimoda dan Logistic 7

Centre289 Penelaah Berita Media Massa 7290 Penelaah Bidang Akuntansi 7291 Penelaah Bidang Program 7292 Penelaah Bidang Rencana 7293 Penelaah Buku Kerja Rancang Bangun dan 7

Desain Terminal294 Penelaah Dampak Transportasi Perkotaan 7295 Penelaah dan Pengembangan Pegawai 7296 Penelaah Data Inspeksi Keselamatan Lalu 7

Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, danPenyeberangan

297 Penelaah Kehumasan dan Publikasi 7298 Penelaah Kelembagaan, Sistem dan Prosedur 7

Keselamatan299 Penelaah Kineria Keperintisan 7300 Penelaah Kinerja Perlengkapan Jalan 7301 Penelaah Kinerja Perusahaan Angkutan Barang 7

Page 55: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

302 Penelaah Kinerja Unit Pengujian Berkala 7Kendaraan Bermotor

303 Penelaah Kinerja Unit Pengujian Tipe 7Kendaraan Bermotor

304 Penelaah Lalu Lintas SDP 7305 Penelaah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 7

Perkotaan306 Penelaah Manajemen Lalu Lintas SDP 7307 Penelaah Manajemen Lantas (Traffic 7

Management Specialist)308 Penelaah Manajemen Sistem Teknologi 7

Informasi Perhubungan Darat309 Penelaah Pelaksana Kemitraan Keselamatan 7310 Penelaah Pelaksanaan Audit Keselamatan Lalu 7

Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, danPenyeberangan

311 Penelaah Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan 7Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau,dan Penyeberangan

312 Penelaah Pelaksanaan Kemitraan Keselamatan 7313 Penelaah Pelaksanaan Promosi Keselamatan 7

Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau,dan Penyeberangan

314 Penelaah Pemanduan Jaringan Transportasi 7Darat

315 Penelaah Pemohon Iiin Angkutan Barang 7316 Penelaah Pemohon Iiin Angkutan Penumpang 7317 Penelaah Peraturan Perundang - Undangan dan 7

Ped anj ian318 Penelaah Program 7319 Penelaah Program Pengembangan Keselamatan 7320 Penelaah Rencana Induk Jaringan Transportasi 7

Perkotaan321 Penelaah Rencana Umum Jaringan Trayek 7

Perkotaan322 Penelaah Rencana Umum Pemaduan Moda 7

Transportasi Perkotaan323 Penelaah Sistem Informasi Manajemen Sarana 7

dan Prasarana LLAJ324 Penelaah Tarif dan Jasa Kepelabuhanan SDP 7325 Penelaah Teknologi Kendaraan Bermotor 7326 Penelaah Teknologi Peralatan Pengujian 7

Kendaraan Bermotor327 Penerimaan Laporan Inventarisasi Aset Tanah 7

dan Bangunan Fasilitas PangkalanKenavigasian

Page 56: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

328 Penerjemah 7329 Pengadministrasi Data Alumni 7330 Pengadministrasi Data Kepegawaian dan 7

Perkanto ran331 Pengadministrasi Data Pengawas Pemanduan 7332 Pengadministrasi Data Sarana Prasarana 7333 Pengadministrasi Data Tenaga Kerja Bongkar 7

Muat334 Pengadministrasi Kegiatan Pelelangan 7335 Pengadministrasi Pelatihan 7336 Pengadministrasi Pendidikan 7337 Pengadministrasi Program Operasi 7338 Penganalis Program Tugas Belaiar 7339 Penganalisa dan Pemantau Tarif Kereta Api 7340 Penganalisa Data Potensi Sumber Daya 7

Manusia Pendidikan341 Penganalisa Kebutuhan Diklat 7342 Penganalisa Kerjasama Luar Negeri 7343 Penganalisa Perhitungan Tarif Angkutan Kereta 7

Api Antar Kota344 Penganalisa Program dan Desain Wilayah 7

Daratan345 Penganalisa Program dan Desain Wilayah 7

Perairan346 Penganalisa Tarif Jasa Kepe1abuhanan 7347 Penganalisis Anggaran 7348 Penganalisis Assesment 7349 Penganalisis Badan Layanan Umum 7350 Penganalisis Data 7351 Penganalisis Formasi Pegawai 7352 Penganalisis Hasil Evaluasi diklat 7353 Penganalisis Jabatan 7354 Penganalisis Ke1embagaan Badan Layanan 7

Umum355 Penganalisis Kepegawaian 7356 Penganalisis Kesejahteraan Pegawai 7357 Penganalisis Laporan Hasil Pemeriksaan 7358 Penganalisis Laporan Investigasi dan Pene1itian 7

Kece1akaan Transportasi359 Penganalisis Organisasi dan Ketatalaksanaan 7360 Penganalisis Pelaksanaan Anggaran 7361 Penganalisis Penetapan Trase Jalur Kereta Api 7362 Penganalisis Perkembangan Teknik Penguiian 7363 Penganalisis PNBP 7364 Penganalisis Tarif Jasa Pelayanan Angkutan 7

Udara

Page 57: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

365 Penganalisis Teknik Survey Perlengkapan Jalan 7366 Penganalisis Teknis Survey Alur dan Perambuan 7

Sungai, Danau, dan Penyeberangan367 Penganalisis Teknis Survey Angkutan Perkotaan 7368 Penganalisis Teknis Survey Angkutan Sungai, 7

Danau, dan Penveberangan369 Penganalisis Teknis Survey Jaringan Prasarana 7

dan Pe1ayanan370 Penganalisis Teknis Survey J aringan 7

Transportasi Perkotaan371 Penganalisis Teknis Survey Lalu Lintas 7372 Penganalisis Teknis Survey Lalu Lintas Sungai, 7

Danau, dan Penyeberangan373 Penganalisis Teknis Survey Manajemen dan 7

Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan374 Penganalisis Teknis Survey Pemaduan Moda 7

Transportasi Perkotaan375 Penganalisis Teknis Survey Penanganan 7

Dampak Transportasi Perkotaan376 Penganalisis Teknis Survey Tarif dan 7

Keperin tisan377 Penganalisis Teknologi Baru Peralatan Fasilitas 7

Keamanan Penerbangan378 Penganalisis Teknologi Informasi 7379 Pengawas Alat Uji Tipe Baru Passenger Car dan 7

Uii Lama Passenger Car380 Pengawas Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan 7

Perawatan381 Pengawas Keamanan Angkutan Udara Level 3 7382 Pengawas Laboratorium Penguji Emisi Euro2 7

Passenger Car383 Pengawas Laboratorium Penguji Heavy Duty 7384 Pengawas Laboratorium Penguji Tyre Test dan 7

Alat Penuniang Teknis Lainnya385 Pengawas Laboratorium Uji Tipe Baru 7

Motorcycle386 Pengawas Mutu dan Proses Produksi 7387 Pengawas Operasi Pesawat Udara 7388 Pengawas Operasional Kenavigasian 7389 Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Prasarana 7

Bandara390 Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP 7391 Pengawas Pengujian, Pemeriksaan dan 7

Perawatan392 Pengawas Proses Rekayasa 7393 Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian 7

Page 58: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

394 Pengawas Tempat Pengujian, Pemeriksaan dan 7Perawatan

395 Penge101aAdministrasi Belania Pegawai 7396 Pengelola Administrasi dan Pelaporan 7397 Pengelola Administrasi dan Tenaga Pengaiaran 7398 Pengelola Administrasi Kepegawaian 7399 Pengelola Administrasi Keuangan 7400 Pengelola Administrasi Mutasi Pegawai 7401 Pengelola Administrasi Penelitian 7402 Penge101aAdministrasi Pengabdian Masyarakat 7403 Pengelola Administrasi Perkantoran 7404 Pengelola Administrasi SABMN 7405 Pengelola Administrasi Sarana dan Prasana 7

Pendidikan406 Pengelola Administrasi Sarana dan Prasarana 7

Umum407 Pengelola Administrasi Tata Usaha 7408 Pengelola Anggaran 7409 Penge101aAnggaran Belanja Pegawai 7410 Pengelola Bahan Anggaran 7411 Penge101aBahan Publikasi dan Informasi 7412 Pengelola Bahan Rencana dan Program Diklat 7413 Pengelola Bantuan Hukum Bidang 7

Perhubungan Darat414 Penge101aBimbingan Teknis Penye1enggaraan 7

Angkutan SDP415 Pengelola Daftar Kehadiran Pegawai dan 7

Disiplin416 Pengelola dan Penyimpan Barang 7417 Pengelola Data Administrasi Kepangkatan dan 7

Kenaikan Gaii Berkala418 Penge101aData dan Sertifikasi Kompetensi 7

Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas Perkotaan419 Pengelola Data dan Sistem Informasi Dampak 7

Transportasi Perkotaan420 Penge101aDatabase BMN 7421 Pengelola Database dan Informasi 7422 Pengelola Database Jaringan Transportasi 7

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan423 Penge101aDatabase Kepegawaian 7424 Penge101aDatabase Pegawai 7425 Pengelola Database Pendidikan 7426 Pengelola Database Pengadaan dan 7

Pengoperasian427 Pengelola Database Perawatan Sarana Milik 7

Negara

Page 59: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

428 Penge10la Database Taruna 7429 Pengelola Dokumen Kapal 7430 Pengelola Elektronika Keselamatan Pelayaran 7431 Pengelola Fasilitas Asrama 7432 Pengelola Fasilitas Laboratorium Simulator 7433 Penge10la Graha Transportasi 7434 Pengelola Informasi 7435 Pengelola Internet 7436 Pengelola IT 7437 Penge10la Jabatan Fungsional 7438 Pengelola Jaringan dan Perangkat Keras 7439 Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi 7

Hukum440 Pengelola Jasa Penerbangan 7441 Pengelola K3, Lingkungan, dan Keamanan 7442 Pengelola Kebijakan Standardisasi Norma &

Kriteria Bandara 7443 Pengelola Kepegawaian 7444 Pengelola Ketatausahaan 7445 Pengelola Keuangan 7446 Pengelola Keuangan dan BMN 7447 Pengelola Keuangan dan Gaii Pegawai 7448 Pengelola Keuangan dan Perlengkapan 7449 Penge10la Keuangan/ Anggaran 7450 Pengelola Penghapusan 7451 Pengelola Perjalanan Dinas 7452 Pengelola Personel Pesawat Udara 7453 Pengelola Personel Teknik Perawatan 7454 Pengelola Program Pelaksanaan Ujian Dinas dan 7

Penyesuaian Ijasah455 Penge10la Program Pembangunan Kesamaptaan 7

Aparatur456 Pengelola Program Tugas Belajar 7457 Penge10la Publikasi 7458 Pengelola Serah Terima 7459 Pengelola Sertifikat Lembaga Diklat 7460 Pengelola Sispro Pelayanan Jasa 7

Kepelabuhanan461 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi 7462 Pengelola Sistem Informasi 7463 Pengelola Sistem Informasi Angkutan Udara 7464 Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 7

Berbasis Teknologi Informasi465 Pengelola Sistem Informasi Manajemen 7466 Pengelola Sistem Informasi Pengawasan 7467 Pengelola Sistem Jaringan dan Website 7

Page 60: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

468 Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan 7Informasi

469 Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan 7470 Pengelola Situs dan Media Informasi 7471 Pengelola Survey Lokasi Pelabuhan SDP 7472 Pengelola Survey Pengaman Bandara 7473 Pengelola Tata Usaha 7474 Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana 7

dan Pelayanan475 Pengelola Teknologi Baru Peralatan Fasilitas 7

Keamanan Penerbangan476 Pengelola Teknologi Informasi 7477 Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga 7

Beriadwal Dalam Negeri478 Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga 7

Beriadwal Luar Negeri479 Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Tidak 7

Beriadwal dan Non Niaga Dalam Negeri480 Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Tidak 7

Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri481 Pengelola Urusan Bimbingan Usaha Angkutan 7

Udara482 Pengelola Urusan Kerjasama Bilateral dan

Perusahaan Angkutan Udara 7483 Pengelola Urusan Kerjasama Multilateral dan

Lembaga Internasional 7484 Pengelola Urusan Kerumahtanggaan 7485 Pengelola Urusan Keuangan 7486 Pengelola Urusan Pengawasan Mutu dan Proses

Produksi 7487 Pengelola Urusan Pengawasan Operasi Pesawat

Udara 7488 Pengelola Urusan Pengawasan Proses Rekayasa 7489 Pengelola Urusan Pengesahan Produksi 7490 Pengelola Urusan Perawatan Pesawat Udara 7491 Pengelola Urusan Personel Pesawat Udara 7492 Pengelola Urusan Personel Teknik Perawatan 7493 Pengelola Urusan Sistem Informasi Angkutan

Udara 7494 Pengelola Urusan Sistem Pelayanan Angkutan 7495 Pengelola Urusan Tarif Jasa Pelayanan

Angkutan Udara 7496 Pengelola Urusan Tata Usaha 7497 Pengelola Urusan Uji Terbang dan Kemampuan

Pesawat Udara 7498 Pengelola Usulan Rencana Anggaran Diklat 7

Page 61: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

499 Penge10la Website 7500 Pengelola Website dan Media Internal 7501 Pengendali Dampak Lingkungan 7502 Pengendali Intern 7503 Pengevaluasi Adm Pengangkatan dan

Kepangkatan PNS 7504 Pengevaluasi Administrasi Umum 7505 Pengevaluasi Angkutan Kereta Api Antarkota 7506 Pengevaluasi Bid Kepegawaian, Urusan Ev,

Pengembangan dan Kompetensi SDM 7507 Pengevaluasi dan Analis Kegiatan Rutin dan 7

Pembangunan508 Pengevaluasi dan Analis Norma, Standar, 7

Prosedur, dan Kriteria Personel KeamananPenerbangan

509 Pengevaluasi dan Monitoring Keandalan SBNP 7510 Pengevaluasi dan Monitoring Kedalaman SBNP 7511 Pengevaluasi dan Penyusun Laporan 7512 Pengevaluasi Data dan Laporan Angkutan Laut 7

Khusus513 Pengevaluasi Database Pegawai 7514 Pengevaluasi di Bidang Tata Lingkungan dan 7

Kawasan Bandara515 Pengevaluasi Fasilitas Keamanan Penerbangan 7516 Pengevaluasi Ijin Operasi Perkeretaapian 7517 Pengevaluasi Ijin Operasi Angkutan Laut 7518 Pengevaluasi Ijin Operasi di Bidang 7

Perkeretaapian519 Pengevaluasi Ijin Pengusaha Perkeretaapian 7520 Pengevaluasi Ijin Usaha di Bidang 7

Perkeretaapian521 Pengevaluasi Kebijakan Bidang Pelayanan

Darurat 7522 Pengevaluasi Kebijakan Sistem Quality Control 7

Barang Angkutan Udara523 Pengevaluasi Kegiatan Diklat 7524 Pengevaluasi Kegiatan Pemeliharaan dan 7

Pembangunan Fasilitas Pangkalan525 Pengevaluasi Kegiatan Proses Be1ajar Mengajar 7526 Pengevaluasi Kegiatan Proses Belajar Mengajar 7

Jurusan KALK527 Pengevaluasi Kereta Ekonomi 7528 Pengevaluasi Kinerja Jaringan Transportasi 7

ASDP529 Pengevaluasi Kinerja Pe1ayanan Kereta Api 7530 Pengevaluasi Kinerja PPNS 7

Page 62: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

531 Pengevaluasi Kineria PPNS Biclang LLAJ 7532 Pengevaluasi Kineria Prasarana LLAJ 7533 Pengevaluasi Laporan HasH Pemeriksaan 7

(Laporan HasH Pemeriksaan)534 Pengevaluasi NSPK Angkutan Kereta Api 7

Antarkota535 Pengevaluasi NSPK Lalu Lintas Kereta Api 7

Antarkota536 Pengevaluasi Pecloman clan Perancangan Teknis 7

Fasilitas Pelabuhan537 Pengevaluasi Pelaksanaan Perumusan 7

Kebiiakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)538 Pengevaluasi Pelavanan Angkutan 7539 Pengevaluasi Pembangunan clan Pemeliharaan 7

Kapal Negara540 Pengevaluasi Pembangunan LLAJ 7541 Pengevaluasi Pengoperasian Kapal Negara 7542 Pengevaluasi Pentarifan Jasa Angkutan Uclara 7543 Pengevaluasi Penvelenggaraan Diklat Teknis 7544 Pengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga Diklat 7

Pengemucli Angkutan Umum545 Pengevaluasi Penyusunan Program 7

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan546 Pengevaluasi Penyusunan Rencana Incluk clan 7

Pengembangan Pelabuhan547 Pengevaluasi Perairan clan Pelavanan Panclu 7548 Pengevaluasi Peralatan Fasilitas Keamanan 7

Penerbangan549 Pengevaluasi Peralatan Pengerukan clan 7

Reklamasi550 Pengevaluasi Peralatan PKP-PK 7551 Pengevaluasi Perancangan Teknis Disain 7

Konstruksi clan Fasilitas Pelabuhan552 Pengevaluasi Peraturan Perunclang-Unclangan 7553 Pengevaluasi Perijinan clan Pelayanan Angkutan 7

Umum554 Pengevaluasi PerWnan Telkompel 7555 Pengevaluasi Persyaratan Data clan Laporan 7

Angkutan Laut Khusus556 Pengevaluasi Persvaratan Teknis clan Laik Jalan 7557 Pengevaluasi Praktek Lapangan clan Pelatihan 7558 Pengevaluasi Program clan Kegiatan 7559 Pengevaluasi Program clan Kegiatan Pengawasan 7560 Pengevaluasi Program clan Perancangan Teknis 7

Pengerukan clan Reklamasi561 Pengevaluasi Program Diklat 7

Page 63: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

562 Pengevaluasi Program Diklat PengembanganPersonel PKP-PK 7

563 Pengevaluasi Program Jaringan Transportasi 7SDP

564 Pengevaluasi Program Litbang 7565 Pengevaluasi Program Pembangunan Fasilitas 7

Pelabuhan566 Pengevaluasi program Pemeliharaan dan 7

Pembangunan Fasilitas Pangkalan567 Pengevaluasi Program Perkuliahan 7568 Pengevaluasi Program Praktek Keria 7569 Pengevaluasi Proses Belaiar Mengaiar 7570 Pengevaluasi Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan 7571 Pengevaluasi Rencana Induk dan 7

Pengembangan Pe1abuhan572 Pengevaluasi Rencana Perbaikan Telkompel 7573 Pengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan 7

Perusahaan Angkutan Umum574 Pengevaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta 7

Api575 Pengevaluasi Standar Pelayanan Minimal 7

Angkutan576 Pengevaluasi Standar Pelayanan Minimal 7

Stasiun577 Pengevaluasi Standar Pelayanan Minimun (SPM) 7578 Pengevaluasi Standardisasi Keamanan

Penerbangan 7579 Pengevaluasi Standardisasi Pengaman Fasilitas

Instalasi vital Bandara 7580 Pengevaluasi Standarisasi dan Program 7

Keamanan Penerbangan581 Pengevaluasi Standarisasi Operasi Penerbangan 7582 Pengevaluasi Standarisasi Teknik 7583 Pengevaluasi Tarif Pelabuhan 7584 Pengevaluasi Tata Lingkungan dan Kawasan 7

Bandara585 Pengevaluasi Tatanan dan Evaluasi 7

Kepe1abuhan586 Pengevaluasi Teknis Kendaraan Bermotor dan 7

Rancang Bangun587 Pengevaluasi Tenaga Pandu dan Sarana Bantu 7

Pemanduan588 Pengevaluasi Urusan Keuangan 7589 Pengevaluasi Urusan Standarisasi Operasi 7

Penerbangan

Page 64: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

590 Pengevaluasi Urusan Standarisasi Teknik 7591 Penghubung Antar Lernbaga 7592 Pengidentifikasi Alur Pelayaran 7593 Penginventaris Barang dan Jasa 7594 Pengkaii Berita Media Massa 7595 Pengkaii Peraturan Perundang-Undangan 7596 Pengkaji Rencana Induk Jaringan Transportasi 7

Perkotaan597 Pengkaji Standarisasi Pengujian Kendaraan 7

Berrnotor598 Pengolah Bahan Adrninistrasi Pensiun 7599 Pengolah Bahan Jabatan Fungsional 7600 Pengolah Bahan Kebijakan dan Pernbinaan 7

Angkutan Penurnpang601 Pengolah Bahan Kebijakan di Bidang Perawatan 7

Sarana Milik Negara602 Pengolah Bahan Kenaikan Pangkat dan Mutasi 7

Pegawai603 Pengolah Bahan Kerja Sarna Luar Negeri 7604 Pengolah Bahan Kerja Sarna Penelitian 7605 Pengolah Bahan Kerjasarna Penyelenggaraan 7

Bandara606 Pengolah Bahan Lalu Lintas Kereta Api 7

Perkotaan607 Pengolah Bahan Pernbinaan dan Disiplin 7

Pegawai608 Pengolah Bahan Pengawasan Personel dan 7

Operasi Bandar Udara609 Pengolah Bahan Perlengkapan Jalan 7610 Pengolah Bahan Persetujuan Pengoperasian 7

Kapal Angkutan SDP611 Pengolah Bahan Publikasi Inforrnasi 7612 Pengolah Bahan Pulikasi Penerbitan 7613 Pengolah Bahan Rancang Bangun dan Rekayasa 7614 Pengolah Bahan Sertifikasi Desain Teknis 7

Perlengkapan J alan615 Pengolah Bahan Sertifikasi Rancang Bangun 7

Kendaraan Berrnotor616 Pengolah Bahan Verifikasi Penyelenggaraan 7

Bandar Udara617 Pengolah Data Perencanaan 7618 Pengolah Materi Akreditasi Ke1ernbagaan 7619 Penguji Sarana Perkeretaapian 7620 Pengurnpul dan Pengelola Bahan Akreditasi 7

Pelatihan

Page 65: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

621 Pengumpul dan Pengelola Bahan Akreditasi 7Pendidikan

622 Pengumpul dan Pengelola Bahan Sertifikasi 7Pelatihan

623 Pengumpul dan Pengelola Bahan Sertifikasi 7Pendidikan

624 Pengumpul dan Pengelola Bahan Standarisasi 7Program Pelatihan

625 Pengumpul dan Pengelola Data Sarana 7Prasarana Lembaga Pendidikan

626 Pengumpul dan Pengelola Data Sumber Daya 7Manusia Lembaga Pendidikan

627 Pengumpul dan Pengelola Data Tenaga 7Kepelatihan jWidyaiswara

628 Pengumpul dan Pengelola Data Tenaga 7Kependidikan

629 Pengumpul dan Pengolah Data 7630 Pengumpul dan Pengolah Data Informasi 7631 Pengumpul dan Pengolah Data Laporan 7632 Penilai Kompetensi Jabatan 7633 Penilai Standarisasi Bengkel 7634 Penilik Nautis Kapal 7635 Penilik Nautis,Teknis, dan Radio Kapal 7636 Penilik Peralatan Pencegah Pencemaran 7637 Penilik Sarana Prasarana Kenavigasian 7638 Penilik Teknis Kapal 7639 Penyiap Bahan Bantuan Hukum 7640 Penyiap Bantuan Musibah dan SAR 7641 Penyidik Hukum Tindak Pidana Pelayaran 7642 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 7643 Penyidik Tindak Pidana Pelayaran 7644 Penyuluh Aparatur Perhubungan 7645 Penyuluh Transportasi Darat 7646 Penyusun j Perencana VTS dan SRS 7647 Penyusun Analisa dan Evaluasi 7648 Penyusun Analisa dan Evaluasi Rencana 7

Program Pembangunan Transportasi649 Penyusun Anggaran 7650 Penyusun Anggaran Kegiatan 7651 Penvusun Bahan Akreditasi 7652 Penyusun Bahan Analisis dan Evaluasi 7

Jaringan Transportasi SDP653 Penyusun Bahan Analisis dan Evaluasi 7

Kesehatan Lingkungan Keria Pelayaran654 Penyusun Bahan Analisis dan Evaluasi Kinerja 7

Perawatan Sarana Angkutan SDP

Page 66: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

655 Penyusun Bahan Analisis dan Evaluasi Kinerja 7Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP

656 Penvusun Bahan Anggaran 7657 Penvusun Bahan Bantuan Hukum 7658 Penyusun Bahan Bimbingan dan Bantuan 7

Teknis Manaiemen dan Rekayasa Lalu Lintas659 Penyusun Bahan Bimbingan dan Bantuan 7

Teknis Penyelenggaraan Pemaduan ModaTransportasi Perkotaan

660 Penyusun Bahan Bimbingan dan Bantuan 7Teknis Rencana Induk Jaringan TransportasiPerkotaan

661 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Audit 7Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penyeberangan

662 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Manajemen 7Lalu Lintas SDP

663 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis 7Penvelenggaraan Pelabuhan SDP

664 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Perawatan 7Sarana Angkutan SDP

665 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Perawatan 7Sarana Milik Negara

666 Penyusun Bahan Bimbingan Teknis 7Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan SDP

667 Penyusun Bahan Bimbingan Teknisi Inspeksi 7Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penyeberangan

668 Penyusun Bahan Bimbingan Teknisi 7Keselamatan Awak

669 Penyusun Bahan dan Data Evaluasi 7Pelaksanaan Diklat

670 Penyusun Bahan dan Pemantau Anggaran 7671 Penyusun Bahan Diklat 7672 Penvusun Bahan Evaluasi 7673 Penyusun Bahan Evaluasi Advokasi dan 7

Desiminasi674 Penyusun Bahan Evaluasi Awal Kapal 7675 Penyusun Bahan Evaluasi B3 dan Tertib 7

Bandar676 Penyusun Bahan Evaluasi Bidang Perhubungan 7

Darat677 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan 7678 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan 7

Keuangan

Page 67: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

679 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan 7Pengadaan Sarana Milik Negara

680 Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan 7Sarana Milik Negara

681 Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal 7682 Penyusun Bahan Evaluasi Patroli 7683 Penyusun Bahan Evaluasi Pekerjaan Bawah Air 7684 Penyusun Bahan Evaluasi Penanggulangan 7

Musibah685 Penyusun Bahan Evaluasi Pengamanan 7686 Penyusun Bahan Evaluasi PPNS 7687 Penyusun Bahan Evaluasi Program Diklat 7688 Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan 7

Laporan689 Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan 7

Program Keria690 Penyusun Bahan Evaluasi Rencana 7

Pengembangan691 Penyusun Bahan Evaluasi Sarana Prasarana 7692 Penyusun Bahan Harmonisasi dan Standarisasi 7

Teknologi Kendaraan Bermotor693 Penyusun Bahan Harmonisasi Kebijakan dan 7

Program Keselamatan694 Penyusun Bahan Hubungan Antar Lembaga 7695 Penyusun Bahan Ijin Operasi Pelabuhan dan 7

Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan SDP696 Penyusun Bahan Informasi dan Laporan 7697 Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan 7698 Penyusun Bahan Informasi dan Sosialisasi 7699 Penyusun Bahan Informasi dan Sosialisasi 7

Peraturan Perundang - Undangan700 Penyusun Bahan Izin Operasi Pelabuhan dan 7

Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai,Danau, dan Penyeberangan

701 Penyusun Bahan Kebijakan 7702 Penyusun Bahan Kebijakan Alur dan 7

Perambuan SDP703 Penyusun Bahan Kebijakan Angkutan 7

perkotaan704 Penyusun Bahan Kebijakan Angkutan SDP 7705 Penyusun Bahan Kebijakan Audit Keselamatan 7

Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau,dan Penyeberangan

706 Penyusun Bahan Kebijakan Dampak 7Transportasi Perkotaan

Page 68: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

707 Penyusun Bahan Kebijakan dan Pembinaan 7Angkutan Barang

708 Penyusun Bahan Kebijakan Inspeksi 7Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penveberangan

709 Penyusun Bahan Kebijakan JaringanTransportasi Perkotaan 7

710 Penyusun Bahan Kebijakan Jaringan 7Transportasi SDP

711 Penyusun Bahan Kebijakan Manajemen dan 7Rekavasa Lalu Lintas

712 Penyusun Bahan Kebijakan Manajemen dan 7Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan

713 Penyusun Bahan Kebijakan Manajemen Lalu 7Lintas SDP

714 Penyusun Bahan Kebijakan Pemaduan Moda 7Transportasi Perkotaan

715 Penyusun Bahan Kebijakan Pengembangan 7LLAJ

716 Penyusun Bahan Kebijakan Pengujian 7Kendaraan Bermotor

717 Penyusun Bahan Kebijakan Penyelenggaraan 7Pelabuhan SDP

718 Penyusun Bahan Kebijakan Perawatan Sarana 7Angkutan SDP

719 Penyusun Bahan Kebijakan Perencanaan dan 7Pembangunan Pelabuhan SDP

720 Penyusun Bahan Kebijakan Perlengkapan Jalan 7721 Penyusun Bahan Kebijakan Rancang Bangun 7

Sarana Angkutan SDP722 Penyusun Bahan Kebijakan Standarisasi Norma 7

dan Kriteria Bandara723 Penyusun Bahan Kebijakan Tarif Angkutan dan 7

Jasa Kepelabuhanan SDP724 Penvusun Bahan Kegiatan Belaiar Mengaiar 7725 Penyusun Bahan Kemitraan 7726 Penvusun Bahan Kepegawaian 7727 Penvusun Bahan Keriasama 7728 Penyusun Bahan Kerjasama Bilateral dan 7

Perusahaan Angkutan Udara729 Penyusun Bahan Kerjasama Internasional 7730 Penyusun Bahan Kerjasama Investigasi 7

KecelakaanTransportasi731 Penyusun Bahan Kerjasama Luar Negeri 7732 Penyusun Bahan Kerjasama Multilateral dan 7

Lembaga Internasional

Page 69: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

733 Penvusun Bahan Keriasama Pelatihan 7734 Penvusun Bahan Keriasama Pendidikan 7735 Penvusun Bahan Keriasama Penelitian 7736 Penvusun Bahan Keseiahteraan Anggota 7737 Penvusun Bahan Ketatalaksanaan 7738 Penvusun Bahan Keuangan 7739 Penvusun Bahan Konferensi Pers 7740 Penyusun Bahan Koordinasi Kebijakan dan 7

Penetapan Tarif741 Penvusun Bahan Laporan 7742 Penyusun Bahan Laporan Investigasi dan 7

Penelitian Kecelakaan Transportasi743 Penyusun Bahan Laporan Tahunan dan LAKIP 7744 Penyusun Bahan Monitoring Audit 7745 Penyusun Bahan Monitoring Penggunaan 7

Pengeluaran dan Penerimaan746 Penyusun Bahan NSPKdan SPM Jaringan 7

Prasarana dan Pelayanan747 Penyusun Bahan Operasi Angkutan Lebaran 7748 Penyusun Bahan Operasi Angkutan Natal dan 7

Tahun Baru749 Penvusun Bahan Operasi Natal dan Tahun Baru 7750 Penvusun Bahan Organisasi 7751 Penvusun Bahan Pameran 7752 Penyusun Bahan Pedoman Keselamatan Awak 7

Angkutan Umum753 Penyusun Bahan Pedoman Keselamatan Lalu 7

Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, danPenyeberangan

754 Penyusun Bahan Pedoman Keselamatan 7Perusahaan Angkutan Umum

755 Penyusun Bahan Pedoman Lembaga Diklat 7Pengemudi Angkutan Umum

756 Penyusun Bahan Pedoman Pengembangan 7Keselamatan

757 Penyusun Bahan Pedoman Promosi 7Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penyeberangan

758 Penyusun Bahan Pelaksanaan Diklat Dalam 7dan Luar Negeri

759 Penyusun Bahan Pelaksanaan HasH Audit dan 7Tindak Lanjut

760 Penvusun Bahan Pelanggaran Disiplin 7761 Penvusun Bahan Pelaporan 7762 Penvusun Bahan Pelaporan dan Evaluasi 7763 Penyusun Bahan Pelatihan 7

Page 70: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

764 Penyusun Bahan Pemantauan Bidang 7Perhubungan Darat

765 Penyusun Bahan Pemantauan Bidang 7Perkeretaapian

766 Penyusun Bahan Pemantauan dan Pe1aporan 7767 Penyusun Bahan Pemberdavaan Perempuan 7768 Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai 7769 Penvusun Bahan Pembinaan SDM Pelatihan 7770 Penyusun Bahan Pembinaan SDM Pendidikan 7771 Penyusun Bahan Pembinaan Sertifikasi 7772 Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan 7

Kapal773 Penyusun Bahan Pendidikan 7774 Penyusun Bahan Penelaahan dan Perumus Pola 7

diklat775 Penyusun Bahan Pengadaan 7776 Penyusun Bahan Pengembangan Pegawai 7777 Penyusun Bahan Pengendalian Mutu 7778 Penyusun Bahan Pengoperasian Sarana Milik 7

Negara779 Penyusun Bahan Pengujian dan Sertifikasi 7

Fasilitas Operasi Kereta Api780 Penyusun Bahan Pengujian dan Sertifikasi 7

Jalur dan Bangunan KA781 Penyusun Bahan Pengujian Sarana 7

Perkeretaapian782 Penyusun Bahan Peniaminan Mutu 7783 Penyusun Bahan Pentarifan dan Pelaporan 7

Transportasi784 Penyusun Bahan Penyuluhan 7785 Penyusun Bahan Peraturan dan Bantuan 7

Hukum KORPRI786 Penyusun Bahan Perbendaharaan 7787 Penyusun Bahan Perencanaan 7788 Penyusun Bahan Perencanaan Kepegawaian 7789 Penvusun Bahan Perencanaan Pembangunan 7790 Penyusun Bahan Perlindungan Awak Kapal 7791 Penyusun Bahan Program Kerjasama Teknik 7

Luar Negeri792 Penyusun Bahan Program Pinjamanj Hibah 7

Luar Negeri793 Penyusun Bahan Promosi Diklat 7794 Penyusun Bahan Promosi Keselamatan 7795 Penyusun Bahan Promosi, Investasi dan 7

Konsesi Kepelabuhanan796 Penyusun Bahan Publikasi 7

Page 71: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

797 Penyusun Bahan Publikasi dan Dokumentasi 7798 Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi 7799 Penyusun bahan Publikasi dan Kehumasan 7800 Penyusun Bahan Rekomendasi Penetapan 7

Lokasi Pelabuhan Penyeberangan801 Penvusun Bahan Rencana Anggaran Pe1atihan 7802 Penvusun Bahan Rencana Anggaran Pendidikan 7803 Penvusun Bahan Rencana dan Evaluasi Kinerja 7804 Penvusun Bahan Rencana Keria 7805 Penyusun Bahan Rencana Program Pelatihan 7806 Penyusun Bahan Rencana Program Pendidikan 7807 Penyusun Bahan Rencana Umum Jaringan 7

Kereta Api808 Penyusun Bahan Rencana, Program dan 7

Anggaran809 Penyusun Bahan Rencana, Program, Evaluasi 7

Olah Raga810 Penyusun Bahan Rencana, Program, Evaluasi 7

Seni dan Budaya811 Penyusun Bahan Sertifikasi 7812 Penyusun Bahan Sertifikasi Pelabuhan SDP 7813 Penyusun Bahan Sikap Mental, Jiwa Korsa, dan 7

Keagamaan814 Penvusun Bahan Standardisasi 7815 Penyusun Bahan Standarisasi Sarana 7

Prasarana816 Penyusun Bahan Standarisasi Tenaga Pengajar 7

Pendidikan817 Penyusun Bahan Tanggapan Jawaban 7

Sanggahan Banding818 Penyusun Bahan Tata Laksana 7819 Penvusun Bahan Urusan Perbendaharaan 7820 Penyusun Bahan Urusan Verifikasi Anggaran 7821 Penvusun Bahan Usaha 7822 Penyusun Bahan Usulan Pembangunan 7

Perlengkapan J alan823 Penvusun Bantuan Hukum 7824 Penyusun Barang Inventaris 7825 Penyusun BMN 7826 Penyusun Buku Kerja Rancang Bangun 7

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas827 Penyusun Buku Kerja Rancang Bangun 7

Perlengkapan Jalan828 Penvusun Daftar Gaii Pegawai 7829 Penyusun Daftar Usulan Kegiatan 7830 Penyusun dan Analis Norma, Standar, Prosedur 7

Page 72: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

dan Kriteria Persone1 Penanganan BarangBerbahaya

831 Penvusun dan Analis Program dan Rencana 7832 Penvusun dan Pemroses Penyelenggaraan Diklat 7833 Penvusun dan Pemroses Program Diklat 7834 Penyusun dan Pengevaluasi Tarif Angkutan 7

Barang dan Multimoda835 Penyusun dan pengevaluasi Tarif Angkutan 7

Penumpang836 Penyusun dan Pengolah Bahan Peraturan 7837 Penyusun dan Perencana Database Tenaga 7

Kepe1atihan / Widyaiswara838 Penyusun dan Perencana Database Tenaga 7

Kependidikan839 Penyusun dan Perencana GAPEKA 7840 Penyusun Data dan Pelaporan 7841 Penyusun Data dan Informasi 7842 Penyusun Data dan Laporan Angkutan Laut 7843 Penyusun Data dan Laporan Angkutan Laut 7

Khusus844 Penyusun Data dan Laporan Perusahaan 7

Angkutan Laut Luar Negeri Jurusan Asia Pasifikdan Australia

845 Penvusun Data Kepegawaian 7846 Penvusun Data Statistik dan Ke1engkapan 7847 Penyusun Database Diklat Transportasi Darat 7848 Penvusun Database Pe1anggaran LLAJ 7849 Penyusun Daya Serap dan Kegiatan Strategis 7850 Penyusun Dokumen Pelaksana Diklat 7851 Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran 7852 Penyusun Dokumen Pengadaan dan Kontrak 7853 Penyusun Dokumen Perencanaan dan Program 7854 Penyusun Dokumentasi Rencana Kerja dan 7

Anggaran855 Penyusun Evaluasi dan Laporan Akreditasi 7

Kelembagaan856 Penvusun Evaluasi dan Laporan Analisis 7857 Penyusun Evaluasi dan Laporan Audit 7858 Penyusun Evaluasi dan Laporan Bimtek PPNS 7859 Penyusun Evaluasi dan Laporan Penanganan 7

Kecelakaan860 Penyusun Evaluasi dan Laporan Peningkatan 7

Keselamatan861 Penyusun Evaluasi dan Laporan Sertifikasi SDM 7862 Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Perawatan 7

Sarana Milik Negara

Page 73: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

863 Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Perawatan 7Sarana Milik Negara

864 Penyusun Evaluasi dan Program 7865 Penyusun Evaluasi Data Laporan Angkutan 7

Laut866 Penyusun Evaluasi Kegiatan 7867 Penyusun Evaluasi Perencanaan dan 7

Pembangunan Pelabuhan SDP868 Penyusun Exhibitium Buku Jurnal Kapal dan 7

Memorandum Kapal869 Penyusun Formasi 7870 Penyusun Hipotek Kapal 7871 Penyusun Jaringan Trayek dan Penempatan 7

Kapal Liner872 Penyusun Kebiiakan Bidang Pelavanan Darurat 7873 Penyusun Kebijakan dan Pembinaan Angkutan 7

Tidak Dalam Trayek874 Penyusun Kebijakan di Bidang Verifikasi 7

Peralatan dan Utilitas Bandara875 Penyusun Kebijakan Pembangunan Angkutan 7

Perintis876 Penyusun Kebijakan Rancang Bangun dan 7

Rekavasa877 Penvusun Kebutuhan Diklat 7878 Penvusun Keriasama Pelatihan 7879 Penyusun Kerjasama Pendidikan 7880 Penvusun Ketatalaksanaan Perkantoran 7881 Penyusun Konsep Dokumen RKAKemenhub 7

Subsektor Transportasi882 Penyusun Konsep Jaringan Transportasi Laut 7883 Penvusun Konsep Perianiian Keria Laut 7884 Penyusun Konsep Rencana Transportasi 7885 Penyusun Konsep, Norma, Standar, Prosedur 7

dan Kriteria Monitoring Operasional886 Penyusun Konsep, Norma, Standar, Prosedur 7

dan Kriteria Penyidikan Pelanggaran BidangLLAJ

887 Penyusun LAKIP 7888 Penyusun Laporan 7889 Penyusun Laporan Akuntabilitas 7890 Penyusun Laporan Barang Milik Negara 7891 Penyusun Laporan dan Evaluasi 7892 Penyusun Laporan dan Evaluasi Bidang Lalu 7

Lintas dan Angkutan Jalan893 Penyusun Laporan dan Evaluasi Bimbingan 7

Teknis PPNS

Page 74: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

894 Penvusun Laporan dan Program 7895 Penvusun Laporan Evaluasi 7896 Penvusun Laporan Evaluasi Diklat Teknis 7897 Penvusun Laporan Evaluasi Kegiatan 7898 Penvusun Laporan Hasil KaHan 7899 Penvusun Laporan Kegiatan 7900 Penvusun Laporan Kegiatan Diklat 7901 Penvusun Laporan Keuangan 7902 Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi 7

Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penyeberangan

903 Penyusun Laporan Pe1aksanaan Keselamatan 7Pengusahaan Angkutan Umum

904 Penyusun Laporan Penelitian dan 7Pengembangan

905 Penyusun Laporan Penye1enggaraan Pe1abuhan 7SDP

906 Penvusun Laporan Persediaan Barang 7907 Penyusun Laporan Registrasi Sarana dan 7

Pengawakan Angkutan SDP908 Penyusun Laporan Tahunan 7909 Penyusun Lembaga Pe1atihan 7910 Penyusun Majalah 7911 Penyusun Manaiemen Kineria 7912 Penyusun Mana,iemen Mutu Kepelautan 7913 Penyusun Naskah Keriasama 7914 Penyusun Naskah Perjanjian Legal, Drafting 7

Bantuan Hukum915 Penyusun NSPK Sistem dan Prosedur 7916 Penyusun Panduan (Manual) dan SOP 7

Telkompel917 Penvusun Pedoman Barang Berbahaya 7918 Penyusun Pedoman Investigasi kece1akaan 7

ASDP919 Penyusun Pedoman Investigasi Daerah Rawan 7

Kecelakaan (DRK)920 Penyusun Pedoman Kampanye Keselamatan 7921 Penyusun Pedoman Kemitraan Kese1amatan 7922 Penvusun Pedoman Laik Fungsi J alan 7923 Penyusun Pedoman Operasional Bimbingan 7

PPNS924 Penyusun Pelaporan Kegiatan Diklat 7925 Penvusun Pemberitaan Transportasi 7926 Penyusun Pengembangan Diklat 7927 Penyusun Peraturan Kepegawaian 7928 Penyusun Peraturan Perundang Undangan 7

Page 75: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

929 Penyusun Peraturan Perundang-Undangan dan 7Perjanjian

930 Penyusun Perencana Keselamatan Pe1ayaran 7931 Penyusun Petunjuk Teknis Operasional Bengke1 7932 Penyusun PP.39 IE-Monitoring Sistem Informasi 7

Manaiemen933 Penyusun Program 7934 Penyusun Program Anggaran 7935 Penyusun Program dan Administrasi Diklat 7936 Penyusun Program dan Anggaran Pe1atihan 7937 Penyusun Program dan Anggaran Pengawasan 7938 Penyusun Program dan Desain Wilayah 7

Perairan939 Penyusun Program dan Desain Wilayah Daratan 7940 Penyusun Program dan Evaluasi 7941 Penyusun Program dan Kegiatan 7942 Penyusun Program dan Laporan Kegiatan 7

Ketarunaan dan Alumni943 Penyusun Program dan Rencana Kerja 7944 Penyusun Program Diklat 7945 Penyusun Program Kebijakan di Bidang 7

Peralatan Utilitas Bandara946 Penyusun Program Kegiatan 7947 Penyusun Program Keria Tahunan 7948 Penyusun Program Keriasama 7949 Penyusun Program Latihan Fisik dan Mental 7950 Penyusun Program Litbang 7951 Penyusun Program Pe1aksanaan PKN 7952 Penvusun Program Pelatihan 7953 Penyusun Program Pelatihan Pegawai dan 7

Pengembangan954 Penyusun Program Pembangunan Kesamaptaan 7

Aparatur955 Penyusun Program Pembangunan PHLN 7

Transportasi956 Penyusun Program Pembangunan Sarana dan 7

Prasarana LLAJ957 Penyusun Program Pemeliharaan dan Perbaikan 7

Sarana dan Prasarana958 Penvusun Program Pendidikan 7959 Penvusun Program Penelitian 7960 Penyusun Program Pene1itian dan 7

Pengembangan961 Penyusun Program Pengabdian Kepada 7

Masyarakat

Page 76: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

962 Penyusun Program Pengembangan Jaringan 7Prasarana dan Pelayanan

963 Penyusun Program Pengembangan Jaringan 7Transportasi SDP

964 Penyusun Program Pengembangan Jurusan 7965 Penyusun Program Pengusahaan Jasa Kegiatan 7

Pemasaran966 Penyusun Program Perkuliahan 7967 Penyusun Program Promosi Keselamatan Lalu 7

Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, danPenyeberangan

968 Penyusun Program Proses Belajar Mengajar 7Jurusan

969 Penyusun Program Proses Belajar Mengajar 7Jurusan KALK

970 Penyusun Program Proses Belajar Mengajar 7Jurusan Nautika

971 Penyusun Program Proses Belajar Mengajar 7Jurusan Teknika

972 Penyusun Program Tugas Belaiar 7973 Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang 7974 Penyusun Program Uji Tipe Mobil Penumpang 7

Bus, Landasan dan Kendaraan Khusus975 Penyusun Program Uji Tipe Sepeda Motor dan 7

Mobil Barang976 Penyusun Program UUan 7977 Penyusun Program UUan Dinas dan PI 7978 Penyusun Program Unit Bahasa 7979 Penyusun Rancang Bangun Telkompel 7980 Penyusun Rancangan Peraturan 7981 Penyusun Rencana 7982 Penyusun Rencana Anggaran 7983 Penyusun Rencana Biaya Anggaran 7984 Penyusun Rencana dan Administrasi Diklat 7985 Penyusun Rencana dan Anggaran 7986 Penyusun Rencana dan Pelaksana Kegiatan 7

Humas987 Penyusun Rencana dan Pelaporan 7988 Penyusun Rencana dan Program 7989 Penyusun Rencana dan Program Diklat 7990 Penvusun Rencana dan Program Kepegawaian 7991 Penyusun Rencana dan Program Pembangunan 7

Transportasi992 Penyusun Rencana dan Program Transportasi 7993 Penyusun Rencana dan Progran Keria 7994 Penyusun Rencana Diklat 7

Page 77: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

995 Penyusun Rencana Induk dan Pengembangan 7Pelabuhan

996 Penyusun Rencana Induk LLAJ 7997 Penyusun Rencana Kebutuhan Anggaran 7998 Penyusun Rencana Kebutuhan Pegawai 7999 Penyusun Rencana Kebutuhan SDM 71000 Penyusun Rencana Kebutuhan SDM Pelatihan 71001 Penyusun Rencana Kebutuhan SDM Pendidik 71002 Penyusun Rencana Keria 71003 Penyusun Rencana Kerjasama Dengan Dalam 7

dan Luar Negeri1004 Penyusun Rencana Keselamatan Pelayaran 71005 Penyusun Rencana Metode Pembelajaran 7

Bahasa1006 Penyusun Rencana Operasi 71007 Penyusun Rencana Pemeliharaan dan Pebaikan 7

Sarana dan Prasarana1008 Penyusun Rencana Pemeliharaan dan 7

Pembangunan Fasilitas Pangkalan1009 Penyusun Rencana Pemeliharaan dan Perbaikan 71010 Penyusun Rencana Penelitian dan 7

Pengembangan1011 Penvusun Rencana Pengadaan Barang 71012 Penvusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa 71013 Penvusun Rencana Pengadaan dan Kebutuhan 71014 Penyusun Rencana Pengadaan dan 7

Penyimpanan1015 Penyusun Rencana Pengadaan dan 7

Perlengkapan1016 Penyusun Rencana Pengembangan 71017 Penyusun Rencana Pengembangan Jaringan 71018 Penyusun Rencana Pentarifan dan Pelaporan 7

Transportasi1019 Penyusun Rencana Program Anggaran dan 7

Renstra1020 Penyusun Rencana Program dan Anggaran 71021 Penyusun Rencana Program dan Evaluasi 71022 Penyusun Rencana Program Kenavigasian 71023 Penyusun Rencana Pustaka 71024 Penyusun Rencana Standarisasi dan Sertifikasi 71025 Penyusun Rencana Transportasi Darat 71026 Penyusun Rencana Transportasi Darat dan 7

Perkeretaapian1027 Penyusun Rencana Umum dan Rencana 7

Strategis LLAJ1028 Penvusun Renia dan Renprog Penelitian 7

Page 78: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1029 Penyusun Revisi Anggaran dan Laporan PNBP 71030 Penyusun RKKL 71031 Penyusun Sertifikat Pengawakan 71032 Penyusun Siaran Pers 71033 Penyusun Sistem Informasi Dampak 7

Transportasi Perkotaan1034 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7

Angkutan Perkotaan1035 Penyusun Sistem Informasi Manajemen SDP 71036 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7

Angkutan Kereta Api Antarkota1037 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7

Angkutan Perkotaan1038 Penyusun Sistem Informasi Manajemen dan 7

Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan1039 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7

Jaringan Transportasi Perkotaan1040 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7

Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai, Danau, dan Penyeberangan

1041 Penyusun Sistem Informasi Manajemen 7Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

1042 Penyusun Sistem Informasi Manaiemen SDP 71043 Penyusun Standar Biaya Kemenhub Subsektor 7

Transportasi1044 Penyusun Standar dan Panduan Akreditasi 7

Pelatihan1045 Penyusun Standar dan Panduan Akreditasi 7

Pendidikan1046 Penyusun Standar Kompetensi Sertifikasi SDM 71047 Penyusun Standar Pengaman Operasi Bandar 7

Udara1048 Penyusun Standar Teknis Pemeliharaan dan 7

Pembangunan Fasilitas Pangkalan1049 Penyusun Standardisasi dan Akademik 71050 Penyusun Standardisasi Sertifikasi Personil 7

Kemanan Penerbangan1051 Penyusun Standarisasi Bimbingan Teknis PPNS 7

di Bidang Keamanan Penerbangan1052 Penyusun Standarisasi Kurikulum, Silabus, 7

Metodik dan Didaktik1053 Penyusun Standarisasi Norma Pedoman Kriteria 7

KKOP1054 Penyusun Standarisasi Program Pelatihan 71055 Penyusun Standarisasi Program Pendidikan 7

Page 79: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1056 Penyusun Standarisasi Sarana dan Prasarana 7Diklat

1057 Penvusun Standarisasi Sertifikasi Pelatihan 71058 Penvusun Standarisasi Sertifikasi Pendidikan 71059 Penvusun Statistik dan Laporan 71060 Penyusun Survei dan Evaluasi Rencana 7

Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api1061 Penyusun Survey Pengangkutan Barang

Berbahaya 71062 Penyusun Target Pendapatan dan Realisasi 7

Belania1063 Penvusun Tramper dan Pe1ayaran Rakvat 71064 Penvusun Verifikasi Keuangan 71065 Penvusun/ Perencana VTS dan SRS 71066 Penvusunan Bahan Kebiiakan Angkutan SDP 71067 Penvusunan Bahan Keriasama 71068 Penyusunan Bahan Standarisasi Sarana 7

Prasarana1069 Penyusunan Bahan Standarisasi Tenaga 7

Pengaiar Pendidikan1070 Penyusunan Evaluasi Perencanaan dan 7

Pembangunan Pelabuhan SDP1071 Penyusunan Pelaporan 71072 Penyususn Laporan Penelitian 71073 Perancang Bangunan dan Landasan Bandara 71074 Perancang dan Penganalis Program 7

Kesamaptaan Aparatur1075 Perancang dan Penganalisis Uiian Dinas dan PI 71076 Perancang Dokumen Kinerja 71077 Perancang Pembangunan Kapal Negara 71078 Perancang Pembangunan Kapal Negara dan 7

Kenavigasian1079 Perawat Laboratorium Komputer 71080 Perawat Sarana IT 71081 Perawat Sistem Inaportnet 71082 Perekayasa Investasi Perkeretaapian 71083 Perekayasa Lalu Lintas (Traffic Enginee7i 71084 Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan 71085 Perencana Anggaran dan Evaluasi Laporan 71086 Perencana Fasilitas Keamanan Bandara 71087 Perencana Fasilitas Peralatan Utilitas Bandara 71088 Perencana Kebutuhan Peralatan Bengkel dan 7

Galangan1089 Perencana Kebutuhan Tenaga 7

Kepelatihan /Widyaiswara1090 Perencana Kebutuhan Tenaga Kependidikan 7

Page 80: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1091 Perencana Kegiatan Kebutuhan Angkutan 7Kereta Api Antar Kota

1092 Perencana Kepegawaian 71093 Perencana Konstruksi Kapal 71094 Perencana Lalu Lintas (Traffic Planner) 71095 Perencana Lalu Lintas KAAntarkota 71096 Perencana Lembaga Pelatihan 71097 Perencana Lembaga Pendidikan 71098 Perencana Penempatan SBNP 71099 Perencana Pengembangan Kompetensi Tenaga 7

Kepelatihan1100 Perencana Pengembangan Kompetensi Tenaga 7

Kependidikan1101 Perencana Pengembangan SBNP 71102 Perencana Perbaikan Sarana dan Prasarana 7

Telkompel1103 Perencana Program 71104 Perencana Program Keria Kenavigasian 71105 Perencana Sertifikasi Pelatihan 71106 Perencana Sertifikasi Pendidikan 71107 Perencana Tata Ruang 71108 Perencana Tata Ruang Wilavah Daratan 71109 Perencana Tata Ruang Wilayah Perairan 71110 Perencanaan Kebutuhan Peralatan Bengkel dan 7

Galangan1111 Personel Senior Keamanan Penerbangan (Senior 7

Avsec)1112 Perumus Kebijakan di Bidang Bandara 71113 Perumus Kebijakan di Bidang Sertifikasi 7

Personil dan Operasi Bandara1114 Perumus Kebiiakan Pemaduan Moda 71115 Perumus Perjanjian Hukum 71116 Perumus Program 71117 Perwira Batalyon 71118 Perwira Dinas Dalam 71119 Perwira Perseniataan 71120 Petugas Administrasi Belania Pegawai 71121 Petugas K3 71122 Petugas Kesyahbandaran 71123 Petugas Laboratorium 71124 Petugas Laboratorium dan Workshop 71125 Petugas Laboratorium Emisi Sepeda Motor 7

ISOflEe 17025:20051126 Petugas Laboratorium Jurusan 71127 Petugas Manajemen Operasi Bandar Udara 7

Level 3

Page 81: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1128 Petugas Mekanik Bandara Level 3 71129 Petugas Monitoring Tag Honor 71130 Petugas Monitoring Tag Vakasi 71131 Petugas Pendaftaran Kapal 71132 Petugas Pendaftaran dan Balik Nama Kapal 71133 Petugas Penelitian dan Pengembangan 71134 Petugas Pengadaan Barang dan Jasa 71135 Petugas PMMD 71136 Petugas PNBP 71137 Petugas Power Plan 71138 Petugas Senior AVSEC 71139 Petugas Senior PKP-PK 71140 Petugas Simulator 71141 Petugas Simulator Sekoci 71142 Petugas Sistem Akuntansi (SAI)Wilayah dan 7

Satker1143 Petugas Tata Terminal 71144 Petugas Teknik Fasilitas Komunikasi 7

Penerbangan1145 Peyusun Program Pembangunan Perjanjian 7

Hukum Luar Negeri Transportasi Laut1146 Pevusun Program Penelitian dan Pengembangan 71147 Programer Komputer 71148 Psikolog 71149 Sanitarian Level 3 71150 Second Engineer 71151 Senior Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi 7

dan Pengamatan Penerbangan1152 Senior Teknisi Medis Penerbangan 71153 Senior Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi 7

Penerbangan1154 Senior Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika 71155 Senior Teknisi Pelayanan Komunikasi 7

Penerbangan1156 Senior Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara 71157 Serang Kapal Kelas I 71158 Serang Kapal Kelas II 71159 Standarisasi Kurikulum, Silabus, metodik dan 7

didaktik1160 Standarisasi sarana dan prasarana diklat 71161 Surveyor Alur dan Perambuan SDP 71162 Surveyor Angkutan Perkotaan 71163 Surveyor Angkutan SDP 71164 Surveyor Jaringan Transportasi Perkotaan 71165 Surveyor Lalu Lintas Jalan 7

Page 82: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1166 Surveyor Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 7Perkotaan

1167 Surveyor Pemaduan Moda Transportasi 7Perkotaan

1168 Surveyor Penanganan Dampak Transportasi 7Perkotaan

1169 Surveyor Pengaman Bandara 71170 Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya 71171 Surveyor Rancang Bangun Kapal 71172 Surveyor Tarif dan Keperintisan 71173 Teknisi AC dan Telepon 71174 Teknisi Bangunan dan Jalan 71175 Teknisi Elektronika, Komputer, Telephone dan 7

Jaringan SIM1176 Teknisi Flight Operation Officer (FOO) Level III 71177 Teknisi Landasan Level III 71178 Teknisi Listrik Kapal Kelas I 71179 Teknisi Listrik Kapal Kelas II 71180 Teknisi Listrik Penerbangan 71181 Teknisi Penerbangan Level III 71182 Teknisi Pengawas Bangunan 71183 Teknisi Pengawas Mekanikal atau Peralatan 7

Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-AlatBesar)

1184 Teknisi Pengawas Peralatan Elektronika Bandar 7Udara

1185 Teknisi Pengawas Peralatan Listrik Bandar 7Udara

1186 Teknisi Penguiian dan Peneraan Level III 71187 Teknisi Perawatan Pesawat Udara Level III 71188 Teknisi Rating Senior PKP-PK dan Salvage 71189 Teknisi Saran Bantu Navigasi 71190 Teknisi Senior Fasilitas Keamanan Penerbangan 71191 Teknisi Telkompel III 71192 Tenaga SARI Penyelam Scuba Kapal Kelas II 71193 Verifikasi SABMN 71194 Verifikator 71195 Verifikator Administrasi Keuangan 71196 Verifikator Dokumen 71197 Verifikator Keuangan 71198 Verifikator Pelaksanaan Anggaran 71199 Asisten Pengajar MKDU 61200 Asisten Pengaiar Teknika 61201 Asisten Perawat Gigi 61202 Dinas Polisi 61203 Inspektur Angkutan Udara Level I 6

Page 83: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1204 Inspektur Aviation Security (AVSEClLevel I 61205 Inspektur Bandar Udara Bidang Operasional 6

Levell1206 Inspektur Bandar Udara Bidang Peralatan dan 6

Utilitas Bandar Udara Level I1207 Inspektur Bandar Udara Bidang Prasarana 6

Bandar Udara Level I1208 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Perawatan 6

Pesawat Udara Level I1209 Inspektur Kelaikan Udara Bidang Produk 6

Aeronautika Level I1210 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang 6

Operasional Level I1211 Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang Teknis 6

Levell1212 Inspektur Operasi Pesawat Udara Level I 61213 Inspektur Pelayanan Darurat (PKP-PK dan 6

Salvaqe) Level I1214 Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang 6

Berbahaya (Dangerous Good) Level I1215 Inspektur Penyelenggara Bandar Udara Level 1 61216 Inspektur Rancang Bangun Pesawat Udara 6

Levell1217 Inspektur Tatanan dan Lingkungan Bandar

Udara Level 1 61218 Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV 61219 Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V 61220 Koki 61221 Konstabel Kapal Kelas III 61222 Koordinator Food dan Baverage Service 61223 Koordinator House Keepinq 61224 Koordinator Petugas Jaga 61225 Markonis Kapal Kelas IV 61226 Masinis I Kapal Kelas III 61227 Masinis II Kapal Kelas III 61228 Mekanik Bandara Level 2 61229 Mualim I Kapal Kelas IV 61230 Mualim II Kapal Kelas III 61231 Non-Flying (Specialisitvl Inspector Level I 61232 Oiler 61233 Paramedis dan Hygiene Sanitasi Penerbangan 61234 Pelaksana Verifikasi Keuangan 61235 Pemantau Pelaksanaan Tarif 61236 Pembantu Bendahara 61237 Pemelihara Gedung Kampus 61238 Pemelihara Sistem Informasi Transportasi Darat 6

Page 84: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1239 Pemeriksa Dokumen Implementasi ISPS Code 61240 Pemeriksa Kecelakaan kapal 61241 Pemeriksa Kelaiklautan Kapal 61242 Pemeriksa Persetuiuan Bergerak 61243 Pemeriksa Persetuiuan Gandeng 61244 Pemeriksa Persetujuan Memuat dan 6

Membongkar Muatan Berbahaya1245 Pemeriksa Persetuiuan Muatan On deck 61246 Pemroses Administrasi kepegawaian 61247 Pemroses Data Uji Pesawat Udara 61248 Pemroses Data dan Evaluasi Diklat 61249 Pemroses Data dan Informasi 61250 Pemroses Data dan Laporan 61251 Pemroses Data Elektronika Bandara 61252 Pemroses Data Fasilitas Komunikasi 6

Penerbangan1253 Pemroses Data Fasilitas Pesawat Udara 61254 Pemroses Data Jadwal Penerbangan Pesawat 6

Kalibrasi1255 Pemroses Data Laporan 61256 Pemroses Data Perawatan Pengujian Kalibrasi 61257 Pemroses Data Perawatan Pesawat Udara 61258 Pemroses Data Perencanaan dan Keuangan 61259 Pemroses Data PNBP 61260 Pemroses Data SAI 61261 Pemroses Data SAI dan SABMN 61262 Pemroses Data Standarisasi 61263 Pemroses Data Standarisasi Lingkungan Kerja 6

Pelayaran1264 Pemroses Data Taruna dan Alumni 61265 Pemroses Pembangunan Prasarana Pelabuhan 61266 Pemroses Surat Tanda Kebangsaan Kapal 61267 Penata Usaha 61268 Penata Usaha BMKN 61269 Pengadministrasi Barang Milik Negara 61270 Pengadministrasi Belanja Pegawai 61271 Pengadministrasi BHMN 61272 Pengadministrasi BMKN 61273 Pengadministrasi BMN 61274 Pengadministrasi Data Barang Milik Negara 61275 Pengadministrasi Kedatangan dan 6

Pemberangkatan Kapal1276 Pengadministrasi Kerja Sarna Kereta Api 61277 Pengadministrasi Perpaiakan dan PNBP 61278 Pengadministrasi SABMN 61279 Pengawas Alat-Alat Berat 6

Page 85: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1280 Pengawas Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan 61281 Pengawas Angkutan Udara 61282 Pengawas Avsec Bandara 61283 Pengawas Bangunan dan Landasan 61284 Pengawas dan Pengendali Elektronika 61285 Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan 6

Pe1abuhan1286 Pengawas Fasilitas Gudang 61287 Pengawas Fasilitas Lapangan Penumpukan 61288 Pengawas Fasilitas Telekomunikasi Navigasi 6

Penerbangan1289 Pengawas Informasi Aeronautika 61290 Pengawas Informasi Penerbangan 61291 Pengawas Kapal Asing (PSCO) 61292 Pengawas Keagenan Kapal, dan Perwakilan 6

Kapal Asing1293 Pengawas Keamanan Angkutan Udara Leve12 61294 Pengawas Keamanan dan Ketertiban Pe1abuhan 61295 Pengawas Kegiatan Bunker BBM 61296 Pengawas Kegiatan Pelayaran Dalam Negeri 6

/Pelayaran Nusantara dan Khusus1297 Pengawas Kegiatan Penuniang Angkutan laut 61298 Pengawas Kelaikan Kendaraan Sisi Udara 61299 Pengawas Kesehatan dan Pembinaan 6

Lingkungan Keda Pelayaran1300 Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan 61301 Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan laut 61302 Pengawas Lalu lintas dan Angkutan Laut 6

Angkutan Barang Domestik1303 Pengawas Lalu lintas dan Angkutan Laut Luar 6

Negeri1304 Pengawas Lalu Lintas dan Angkutan 6

Penyeberangan1305 Pengawas Mekanikal Bandara 61306 Pengawas Operasi Bandar Udara 61307 Pengawas Operasional Badan Usaha Pelabuhan 61308 Pengawas Pemanduan 61309 Pengawas Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 61310 Pengawas Penggunaan DLKp dan DLKr 61311 Pengawas Peralatan Bongkar / Muat 61312 Pengawas PKP-PK Bandara 61313 Pengawas Sertifikasi Pesawat Udara 61314 Pengawas Teknisi Listrik Bandara 61315 Pengawas Telekomunikasi dan Navigasi 6

Penerbangan1316 Pengawas Tenaga Keria Bongkar / Muat Barang 6

Page 86: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1317 Pengawas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 6(TUKS)

1318 Pengawas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar 61319 Pengawas Tertib Kepelabuhanan 61320 Pengawas Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Laut 61321 Pengelola BMN 61322 Pengelola BMN - IKMN 61323 Pengelola Data Alur dan Perambuan SDP 61324 Pengelola Data Angkutan Perkotaan 61325 Pengelola Data Angkutan SDP 61326 Pengelola Data Barang Inventaris 61327 Pengelola Data dan Informasi 61328 Pengelola Data dan Informasi Manajamen 6

Rekayasa Lalu Lintas1329 Pengelola Data dan Informasi Transportasi 6

Darat1330 Pengelola Data dan Laporan Kineria 61331 Pengelola Data Jaringan Lintas Transportasi 6

SDP1332 Pengelola Data Jaringan Transportasi Perkotaan 61333 Pengelola Data Jurusan 61334 Pengelola Data Kepegawaian 61335 Pengelola Data Kepelabuhanan 61336 Pengelola Data Keperintisan SDP 61337 Pengelola Data Keriasama 61338 Pengelola Data Keselamatan Lalu Lintas 6

Angkutan Jalan, Sungai, Danau, danPenyeberangan

1339 Pengelola Data Koordinat Navigasi Penerbangan 61340 Pengelola Data Laporan 61341 Pengelola Data Manajemen dan Rekayasa Lalu 6

Lintas Perkotaan1342 Pengelola Data Operasional Fasilitas dan 6

Pelabuhan1343 Pengelola Data Operasional Fasilitas dan 6

Pelavanan Pelabuhan1344 Pengelola Data Pemaduan Moda Transportasi 6

Perkotaan1345 Pengelola Data Perawatan Pesawat Udara 61346 Pengelola Data Perencanaan Program dan 6

Anggaran Pengawasan1347 Pengelola Data Rancang Bangun Sarana 6

Angkutan SDP1348 Pengelola Data Sarana Angkutan SDP 61349 Pengelola Data Sarana Prasarana 6

Page 87: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1350 Pengelola Data Sertifikasi Kompetensi Penilai 6Analisis Dampak Lalu Lintas Perkotaan

1351 Pengelola Data Sistem Informasi Dampak 6Transportasi Perkotaan

1352 Pengelola Data Tata Guna Tanah dan Perairan 61353 Pengelola Data Tata Usaha dan Rumah Tangga 61354 Pengelola Data Uji Terbang dan Kemampuan 6

Pesawat Udara1355 Pengelola Database Gaii Pegawai 61356 Pengelola Database Navigasi Penerbangan 61357 Pengelola Frekuensi Radio 61358 Pengelola Kegiatan Pe1e1angan 61359 Pengelola Kerumahtanggaan 61360 Pengelola Kineria Angkutan SDP 61361 Pengelola Laboratorium 61362 Pengelola Perbendaharaan 61363 Pengelola PHLN 61364 Pengelola Program Diklat 61365 Pengelola Program Pe1atihan 61366 Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha 61367 Pengelola SABMN 61368 Pengelola SAI 61369 Pengelola SAI dan Daftar Gaji 61370 Pengelola SAI dan SABMN 61371 Pengelola SAI dan Simak BMN 61372 Pengelola SAI, SIMAKBMN dan PNBP 61373 Pengelola SAK 61374 Pengelola SAP 61375 Pengelola Sarana dan Prasarana 61376 Pengelola SBA 61377 Pengelola Sertifikasi 61378 Pengelola SIMAKBMN 61379 Pengelola Sistem Informasi Pengujian Tipe 6

Kendaraan Bermotor1380 Pengelola TU BMN 61381 Pengelola TU PNBP dan LHA 61382 Penginventaris Barang dan ATK 61383 Pengolah Bahan Disiplin Pegawai 61384 Pengolah Bahan Mutasi Jabatan Fungsional 61385 Pengolah Bahan Mutasi Jabatan Struktural 61386 Pengolah Bahan Mutasi Pegawai 61387 Pengolah Bahan Pengadaan 61388 Pengolah Bahan Pengangkatan 61389 Pengolah Data 61390 Pengolah Data Administrasi Mutasi Pegawai 6

Page 88: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1391 Pengolah Data Administrasi Pengangkatan dan 6Kepangkatan PNS

1392 Pengolah Data Administrasi Umum 61393 Pengolah Data Advokasi dan Desiminasi 61394 Pengolah Data Awak Kapal 61395 Pengolah Data B3 dan Tertib Bandar 61396 Pengolah Data Barang Milik Negara 61397 Pengolah Data Bidang Akuntansi 61398 Pengolah Data Bidang Kepegawaian Urusan 6

Evaluasi Pengembangan dan Kompetensi SDM1399 Pengolah Data Bidang Program 61400 Pengolah Data Bidang Rencana 61401 Pengolah Data dan Dokumentasi Peraturan 6

Perundang- Undangan1402 Pengolah Data dan Dokumentasi Perpustakaan 61403 Pengolah Data dan Informasi 61404 Pengolah Data dan Informasi Kepegawaian 61405 Pengolah Data dan Laporan Peralatan Fasilitas 6

Keamanan Penerbangan1406 Pengolah Data dan Penyusun Laporan 6

Angkutan Penumpang1407 Pengolah Data Distribusi Barang Inventaris 61408 Pengolah Data Kebijakan Sistem Control Quality

Barang 61409 Pengolah Data Kecelakaan 61410 Pengolah Data Kecelakaan Kapal 61411 Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi 61412 Pengolah Data Kepegawaian 61413 Pengolah Data Laporan dan Informasi Angkutan 6

Barang1414 Pengolah Data Laporan Investigasi dan 6

Penelitian Kecelakaan Transportasi1415 Pengolah Data Laporan Peralatan dan Personel 6

PKP-PK1416 Pengolah Data Patroli 61417 Pengolah Data Pedoman Barang Berbahaya 61418 Pengolah Data Pekerjaan Bawah Air 61419 Pengolah Data Penanggulangan Musibah 61420 Pengolah Data Pengamanan 61421 Pengolah Data Pengawasan 61422 Pengolah Data Pentarifan dan Pe1aporan 6

Transportasi1423 Pengolah Data Peralatan dan Personel PKP-PK 61424 Pengolah Data Perpustakaan 61425 Pengolah Data PPNS 61426 Pengolah Data Revisi Anggaran 6

Page 89: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1427 Pengolah Data Sarana dan Prasarana 61428 Pengolah Data Sertifikasi Personel Keamanan 6

Penerbangan1429 Pengolah Data Sistem dan Prosedur Pengaman 6

Bandara1430 Pengolah Data Sistem Quality Control Angkutan 6

Udara1431 Pengolah Data Standardisasi Norma Pedoman

Kriteria KKOP 61432 Pengolah Data Teknologi Baru Peralatan

Keamanan Penerbangan 61433 Pengolah Data TU BMN 61434 Pengolah Data TU PNBP dan LHA 61435 Pengolah Data Uiian Dinas dan PI 61436 Pengolah Data Urusan Angkutan Udara Niaga 6

Berjadwal Dalam Negeri1437 Pengolah Data Urusan Angkutan Udara Niaga 6

Beriadwal Luar Negeri1438 Pengolah Data Urusan Angkutan Udara Niaga 6

Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri1439 Pengolah Data Urusan Bimbingan Usaha 6

Angkutan Udara1440 Pengolah Data Urusan Kerjasama Bilateral dan 6

Perusahaan Angkutan Udara1441 Pengolah Data Urusan Kerjasama Multilateral 6

dan Lembaga Internasional1442 Pengolah Data Urusan Keuangan 61443 Pengolah Data Urusan Pengawasan Mutu dan 6

Proses Produksi1444 Pengolah Data Urusan Pengawasan Operasi 6

Pesawat Udara1445 Pengolah Data Urusan Pengawasan Proses 6

Rekayasa1446 Pengolah Data Urusan Pengesahan Produksi 61447 Pengolah Data Urusan Perawatan Pesawat 6

Udara1448 Pengolah Data Urusan Personel Pesawat Udara 61449 Pengolah Data Urusan Personel Teknik 6

Perawatan1450 Pengolah Data Urusan Sistem Informasi 6

Angkutan Udara1451 Pengolah Data Urusan Sistem Pelayanan 6

Angkutan Udara1452 Pengolah Data Urusan Standarisasi Operasi 6

Penerbangan1453 Pengolah Data Urusan Standarisasi Teknik 6

Page 90: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1454 Pengolah Data Urusan Tarif Jasa Pe1ayanan 6Angkutan Uclara

1455 Pengolah Data Urusan Tata Usaha 61456 Pengolah Data Urusan Uji Terbang clan 6

Kemampuan Pesawat Uclara1457 Pengolah Database Pegawai 61458 Pengolah Database Perawatan Barang Milik 6

Negara1459 Pengolah Per:ialanan Dinas 61460 Pengonsep Sistem Informasi Manajemen Diklat 61461 Pengumpul clan Pengelola Data clan Informasi 61462 Penyaji Informasi Kepegawaian 61463 Penye1am Scuba 61464 Penyelenggara Program Pencliclikan 61465 Penyiap Bahan Operasional Pencliclikan 61466 Penyiap Bahan Penyusunan Perencanaan 61467 Penyiap Bahan Perancangan Peraturan 61468 Penyiap Bahan Perencanaan 61469 Penyiap Bahan Program 61470 Penyiap Konsep Surat Keputusan 61471 Penyiap Laporan Kegiatan 61472 Penyiap Laporan Pencliclikan 61473 Penyiap Program Kegiatan 61474 Penyiap Program Awak Pesawat Pengujian 61475 Penyiap Program Kegiatan 61476 Penyiap Program KKLclan PKL 61477 Penyiap Program Praktek Keria 61478 Penyusun Kebutuhan Barang 61479 Perawat 61480 Perawat Gigi 61481 Perawat Kesehatan 61482 Perawat Peralatan Komunikasi clan Data 6

Musibah cli Laut1483 Perawat Umum 61484 Personel Junior Keamanan Penerbangan (Junior 6

Avsec)1485 Perwira Aktifitas 61486 Perwira Dinas clalam kampus 61487 Perwira Kompi 61488 Petugas Asrama clan Rumah Dinas 61489 Petugas Bimbingan clan Konseling 61490 Petugas Bimbingan clan Penyuluhan 61491 Petugas INTELKAM 61492 Petugas Junior AVSEC 61493 Petugas Junior PKP-PK 6

Page 91: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1494 Petugas Kalibrasi Peralatan Pengujian 6Kendaraan Bermotor

1495 Petugas Laboratorium Bahasa Inggris 61496 Petugas Lalu Lintas Angkutan dan Jasa 6

Kepelabuhanan1497 Petugas Manajemen Operasi Bandar Udara 6

Level 21498 Petugas Mekanik Bandara Level 2 61499 Petugas Officer 61500 Petugas Pe1ayanan dan Pengoperasian Bandar 6

Udara1501 Petugas Pelayanan Jasa Kebandar Udaraan 61502 Petugas Pemeriksa Peralatan dan Fasilitas 6

Pelabuhan1503 Petugas Periiinan PAS Bandara 61504 Petugas Perpustakaan dan Penerbitan 61505 Petugas SPM 61506 Petugas Teknik Tata Terminal Keamanan dan 6

Ketertiban1507 Pustakawan 61508 Rancang Bangun Telkompel 61509 Sanitarian Level 2 61510 Sekretaris 61511 Sekretaris J urusan 61512 Sekretaris Pengaiar 61513 Sekretaris Penggan ti 61514 Sekretaris Pimpinan 61515 Sekretaris Unit Asrama 61516 Sekretaris Unit Bengkel 61517 Sekretaris Unit Laboratorium 61518 Sekretaris Unit Perpustakaan 61519 Sekretaris Unit PMM 61520 Sekretaris Unit Poliklinik 61521 Serang Kapal Kelas III 61522 Surveyor 61523 Surveyor Alur dan Perlintasan 61524 Surveyor Lokasi Pelabuhan SDP 61525 Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi dan 6

Pengamatan Penerbangan1526 Teknisi Flight Operation Officer (FOO) Level II 61527 Teknisi Junior Fasilitas Keamanan Penerbangan 61528 Teknisi Landasan Level II 61529 Teknisi Medis dan Hygiene Sanitasi 6

Penerbangan1530 Teknisi Medis Penerbangan 61531 Teknisi Mesin Kapalj Surveyor 6

Page 92: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1532 Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi 6Penerbangan

1533 Teknisi Pelaksana Bangunan 61534 Teknisi Pelaksana Mekanikal atau Peralatan 6

Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara (Alat-AlatBesar)

1535 Teknisi Pelaksana Peralatan Elektronika Bandar 6Udara

1536 Teknisi Pelaksana Peralatan Listrik Bandar 6Udara

1537 Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika 61538 Teknisi Pelayanan Komunikasi Penerbangan 61539 Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara 61540 Teknisi Penerbangan Level II 61541 Teknisi Penguiian dan Peneraan Level II 61542 Teknisi Perawatan Pesawat Udara Level II 61543 Teknisi Rating Junior PKP-PK dan Salvage 61544 Tenaga Medis 61545 Tenaga SARI Penyelam Scuba Kapal Kelas III 61546 Verifikator Data Keuangan 61547 Verifikator Dokumen Peserta Diklat 61548 Verifikator Persediaan 61549 Verifikator Pertanggungjawaban Keuangan 61550 Verifikator SABMN 61551 Verifikator Sertifikat 61552 Verifikator SIMAKBMN UAKPBBiro Umum dan 6

UAKPPBE1 Setien1553 Administrasi Persidangan 51554 Administrasi Umum 51555 Bendahara Pembantu 51556 Jenang Kapal Kelas I 51557 Jenang Kapal Kelas II 51558 Jenang Kapal Kelas III 51559 Junior Teknisi Fasilitas Komunikasi, Navigasi 5

dan Pengamatan Penerbangan1560 Junior Teknisi Medis Penerbangan 51561 Junior Teknisi Paramedis dan Hygiene Sanitasi 5

Penerbangan1562 Junior Teknisi Pelayanan Informasi Aeronautika 51563 Junior Teknisi Pelayanan Komunikasi 5

Penerbangan1564 Junior Teknisi Pemandu Lalu Lintas Udara 51565 Juru Bayar 51566 Kasap Deck Kapal Kelas I 51567 Kasap Deck Kapal Kelas II 51568 Kasap Mesin Kapal Ke1as I 5

Page 93: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1569 Kasap Mesin Kapal Ke1as II 51570 Ke1asi Kapal Ke1as I 51571 Kelasi Kapal Kelas II 51572 Kelasi Kapal Kelas III 51573 Kelasi Kapal Kelas IV 51574 Kelasi Kapal Ke1as V 51575 Mandor Kamar Mesin Kapal Kelas I 51576 Mandor Mesin Kapal Kelas II 51577 Masinis I Kapal Kelas IV 51578 Mekanik Bandara Level 1 51579 Montir 51580 Montir ETP 51581 Montir Nautika 51582 Montir Radio Pe1ayaran 51583 Montir SBNP 51584 Montir Teknika 51585 Mualim I Kapal Kelas V 51586 Operator Database Pegawai 51587 Operator Komputer 51588 Operator Marine Command Center (MCCl 51589 Operator Peralatan Pengawasan LLAJ 51590 Operator Peralatan Survey Lalu Lintas 51591 Operator Radio Komunikasi 51592 Operator Radio Pelayaran 51593 Operator SBNP/ SMK 51594 Operator Sertifikat CoC, CoE, dan CoP 51595 Operator Sistem Informasi Pengawasan 51596 Operator Website 51597 Panierwala 51598 Pe1aksana Arsip Kepegawaian 51599 Pelaksana Hubungan Masyarakat 51600 Pe1aksana Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan 5

Bermotor1601 Pelaksana Kearsipan dan pengolahan Takah 51602 Pe1aksana Kerumahtanggaan 51603 Pelaksana Penandatanganan Anggaran Belanja 5

Pegawai1604 Pelaksana Perlengkapan Kantor 51605 Pelaksana Tata Usaha 51606 Pelaksana Tata Usaha Keuangan 51607 Pe1aksana Teknis Kerjasama Pelatihan 51608 Pelaksana Teknis Kerjasama Pendidikan 51609 Pelaksana Teknis Pengguna Sinyal, Tanda dan 5

Marka1610 Pelaksana Urusan Rumah Tangga dan Umum 5

Page 94: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1611 Pe1ayan Pendaftaran Peserta Diklat 51612 Pelayanan Administrasi Hukum 51613 Pelumas Mesin Kapal 51614 Pelumas Mesin Kapal Kelas I 51615 Pelumas Mesin Kapal Kelas II 51616 Pelumas Mesin Kapal Kelas III 51617 Pelumas Mesin Kapal Kelas IV 51618 Pemandu Museum 51619 Pemantau Grafik Perjalanan Kereta Api 51620 Pemantau Kineria Pelavanan Kereta Api 51621 Pemantau Perialanan Kereta Api 51622 Pemantauan Operasi Angkutan Lebaran 51623 Pembina Ketarunaan 51624 Pembina Mental Rohani 51625 Pembina OlahRaga 51626 Pembina Taruna 51627 Pembuat Momerandum Kapal 51628 Pembuat Surat Keterangan Masa Berlayar 51629 Pemelihara Air Bersih 51630 Peme1ihara Bangunan dan Landasan 51631 Peme1ihara Fasilitas Laboratorium 51632 Pemelihara Inventaris Kantor 51633 Pemelihara Listrik, Te1epon dan AC 51634 Peme1ihara Sarana Prasarana 51635 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 51636 Pemeriksa Bangunan Kapal 51637 Pemeriksa Kapal Asing 51638 Pemeriksa Kapal Untuk Penerbitan SPB 51639 Pemeriksa Kendaraan, Barang dan Orang 5

Keluar Masuk Pelabuhan1640 Pemeriksa Persetujuan Menge1as 51641 Pemroses Administrasi BMN 51642 Pemroses Administrasi Pelaksanaan Diklat 51643 Pemroses Administrasi perkantoran 51644 Pemroses Administrasi PMMD 51645 Pemroses Administrasi Rumah Tangga 51646 Pemroses Bahan Laporan 51647 Pemroses Bahan Pelanggaran Disiplin 51648 Pemroses Bahan Pengesahan Sertifikasi 5

Registrasi Uii Tipe1649 Pemroses Buku Pelaut 51650 Pemroses Data dan Informasi Investigasi 51651 Pemroses Data HasH Uji 51652 Pemroses Data Kedisiplinan dan Ketertiban 51653 Pemroses Data Kedisiplinan Taruna 5

Page 95: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1654 Pemroses Data Kepangkatan dan KGB 51655 Pemroses Data Keriasama Diklat 51656 Pemroses Data Keriasama Non Diklat 51657 Pemroses Data Kesamaptaan Jasmani 51658 Pemroses Data Ketarunaan 51659 Pemroses Data Keuangan 51660 Pemroses Data Pemeliharaan Laboratorium 5

/Simulator1661 Pemroses Data Pengabdian Masyarakat dan 5

Ker:iasama1662 Pemroses Data Pengajaran 51663 Pemroses Data Pengembangan Usaha 51664 Pemroses Data Perawatan Kampus 51665 Pemroses Data Perpustakaan 51666 Pemroses Data Persenjataan 51667 Pemroses Data Rencana dan Program 51668 Pemroses Data Sarana Prasarana 51669 Pemroses Data SDM 51670 Pemroses Data SPM dan SP2D 51671 Pemroses Data Survey 51672 Pemroses Data Tata Usaha, Umum, dan Rumah 5

Tangga1673 Pemroses Database Kepegawaian 51674 Pemroses Database Kepelautan 51675 Pemroses Dispensasi Syarat Bendera 51676 Pemroses Dokumen Kelaiklautan Kapal 51677 Pemroses Dokumen Pelaut 51678 Pemroses Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat 51679 Pemroses Gross Akte dan Surat Tanda 5

Kebangsaan Kapal1680 Pemroses Jabatan Struktural dan Fungsional 51681 Pemroses Kebutuhan Barang 51682 Pemroses Kegiatan Ketarunaan 51683 Pemroses Keuangan 51684 Pemroses Keuangan Sekretariat BPSDMP 51685 Pemroses LAKIPdan Laporan Tahunan 51686 Pemroses Laporan Keuangan 51687 Pemroses Monitoring dan Evaluasi Diklat 51688 Pemroses Mutasi Kepegawaian 51689 Pemroses Pedoman Telekomunikasi Navigasi 5

Penerbangan1690 Pemroses Pelaksanaan Diklat 51691 Pemroses Pemberian Penghargaan dan 5

Kesejahteraan1692 Pemroses Penerbitan Sertifikasi 51693 Pemroses Penertiban Surat Ukur 5

Page 96: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1694 Pemroses Pengangkatan dan Pemberhentian 5PPNS bidang LLAJ

1695 Pemroses Pengawasan Mutu dan Proses 5Produksi

1696 Pemroses Penyusunan Peraturan Perundang- 5Undangan

1697 Pemroses Perhitungan Jasa Telkompe1 51698 Pemroses Periiinan Angkutan Barang 51699 Pemroses Periiinan Angkutan Laut 51700 Pemroses Perijinan Angkutan Laut Dalam dan 5

Luar Negeri1701 Pemroses Perijinan Angkutan Penumpang 5

Dalam Travek1702 Pemroses Perijinan Angkutan Penumpang Tidak 5

Dalam Trayek1703 Pemroses Perijinan Penye1enggaraan Pendidikan 5

Kepelautan1704 Pemroses Perjalanan Dinas 51705 Pemroses PNBP 51706 Pemroses Program Pe1atihan 51707 Pemroses Program Pendidikan 51708 Pemroses SAI 51709 Pemroses Sanksi Administratif Bidang LLAJ 51710 Pemroses SBA 51711 Pemroses Seleksi Peserta 51712 Pemroses Sertifikasi 51713 Pemroses Sertifikasi Diklat 51714 Pemroses Sertifikasi Kompetensi Penguji 5

Kendaraan Bermotor1715 Pemroses Sertifikasi SDM 51716 Pemroses Sertifikat Dosen 51717 Pemroses SK dan SPT Dosen 51718 Pemroses SPM 51719 Pemroses Standarisasi Operasi Penerbangan 51720 Pemroses Standarisasi Teknik 51721 Pemroses surat iiin berlavar 51722 Pemroses Surat Pencegahan Pencemaran 51723 Pemroses Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 51724 Pemroses Surat Perusahaan 51725 Pemroses Uiian Diklat 51726 Pemroses Urusan Keuangan 51727 Pemroses Urusan Pengawasan Mutu dan Proses 5

Produksi1728 Pemroses Urusan Pengawasan Operasi Pesawat

Udara 51729 Pemroses Urusan Pengawasan Proses Rekayasa 5

Page 97: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1730 Pemroses Urusan Pengesahan Produksi 51731 Pemroses Urusan Perawatan Pesawat Udara 51732 Pemroses Urusan Personel Pesawat Udara 51733 Pemroses Urusan Personel Teknik Perawatan 51734 Pemroses Urusan Standardisasi Operasi

Penerbangan 51735 Pemroses Urusan Standardisasi Teknik 51736 Pemroses Urusan Uji Terbang dan Kemampuan

Pesawat Udara 51737 Pemroses Urusan Ujian Dinas dan PI 51738 Pemroses Usulan Kegiatan Kenavigasian 51739 Pemroses Usulan Peraturan Perundang- 5

Undangan1740 Penata Boga 51741 Penata Kehumasan 51742 Penata Laboratorium Komputer 51743 Penata Laporan 51744 Penata Usaha Kepegawaian dan Perlengkapan 51745 Pendistribusi Sertifikat 51746 Pendokumentasi Arsip 51747 Pendokumentasi Hukum 51748 Pengadministrasi 51749 Pengadministrasi Akreditasi Ke1embagaan 51750 Pengadministrasi Analisis Kecelakaan 51751 Pengadministrasi Audit Keselamatan 51752 Pengadministrasi Berita dan Pelaporan 51753 Pengadministrasi Bimbingan Pelayanan Jasa 5

Tarif Pe1abuhan1754 Pengadministrasi Bimbingan Peralatan 5

Pengerukan dan Reklamasi1755 Pengadministrasi Bimtek PPNS 51756 Pengadministrasi Data dan Laporan 51757 Pengadministrasi Data dan Laporan Perusahaan 5

Angkutan Laut1758 Pengadministrasi Data HasH Penyidikan 51759 Pengadministrasi Data Hasil Ujian 51760 Pengadministrasi Data kebutuhan Kapal 51761 Pengadministrasi Data Kecelakaan 51762 Pengadministrasi Data Kegiatan Konseling 51763 Pengadministrasi Data Kepegawaian dan Umum 51764 Pengadministrasi Data Keriasama 51765 Pengadministrasi Data Kerjasama dan Kerja 5

Lapangan1766 Pengadministrasi Data Kerumahtanggaan 51767 Pengadministrasi Data Ketarunaan dan Alumni 51768 Pengadministrasi Data Logistik 5

Page 98: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1769 Pengadministrasi Data Pendidikan 51770 Pengadministrasi Data Pengaiar 51771 Pengadministrasi Data Perialanan Dinas 51772 Pengadministrasi Data Perlengkapan Kantor 51773 Pengadministrasi Data Personel Pesawat Udara 51774 Pengadministrasi Data Persone1 Teknik 5

Perawatan1775 Pengadministrasi Data Praktek Kerja Lapangan 51776 Pengadministrasi Data SAI dan BMN 51777 Pengadministrasi Data Sardik 51778 Pengadministrasi Data Tenaga 5

Kependidikanj Pengajar1779 Pengadministrasi Data TU Umum dan Rumah 5

Tangga1780 Pengadministrasi Database Pegawai 51781 Pengadministrasi Datin dan Anev 51782 Pengadministrasi Dokumen 51783 Pengadministrasi Hasil Audit Keselamatan 51784 Pengadministrasi Hasil Evaluasi Kegiatan 51785 Pengadministrasi Hasil Evaluasi Pendidikan 51786 Pengadministrasi Investigasi Kecelakaan 5

Transportasi1787 Pengadministrasi Jabatan Fungsional 51788 Pengadministrasi Kebutuhan Operasional 5

Kantor1789 Pengadministrasi Kegiatan Penunjang Angkutan 5

Laut1790 Pengadministrasi Kepegawaian 51791 Pengadministrasi Kepegawaian dan Perkantoran 51792 Pengadministrasi Keriasama Luar Negeri 51793 Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan 51794 Pengadministrasi Kerjasama Pendidikan 51795 Pengadministrasi Keuangan 51796 Pengadministrasi Keuangan Atase Perhubungan 51797 Pengadministrasi Laporan Hasil Inventarisasi 5

Aset Tanah dan Bangunan Fasilitas PangkalanKenavigasian

1798 Pengadministrasi LHAdan TU 51799 Pengadministrasi Mutasi Pegawai 51800 Pengadministrasi Pedoman dan Perancangan 5

Teknis Fasilitas Pe1abuhan1801 Pengadministrasi Pelaksanaan Diklat 51802 Pengadministrasi Penanganan Kecelakaan 51803 Pengadministrasi Pengawasan Proses Rekayasa 51804 Pengadministrasi Penggaiian 51805 Pengadministrasi Peningkatan Keselamatan 5

Page 99: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1806 Pengadministrasi Penyusunan Program 5Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

1807 Pengadministrasi Penyusunan Rencana Induk 5dan Pengembangan Pelabuhan

1808 Pengadministrasi Perairan dan Pelayanan 5Pandu

1809 Pengadministrasi Perjalanan Dinas 51810 Pengadministrasi Perlengkapan 51811 Pengadministrasi Persidangan 51812 Pengadministrasi Program dan Perancangan 5

Teknis Pengerukan dan Reklamasi1813 Pengadministrasi Rencana Program dan 5

Anggaran Pengawasan1814 Pengadministrasi Sertifikasi SDM 51815 Pengadministrasi Tagihan 51816 Pengadministrasi Tata Guna Tanah dan 5

Perairan1817 Pengadministrasi Tatanan dan Evaluasi 5

Kepelabuhan1818 Pengadministrasi Tenaga Pandu dan Sarana 5

Bantu Pemanduan1819 Pengadministrasi Uji Terbang dan Kemampuan 5

Pesawat Udara1820 Pengadministrasi Ujian Dinas dan Penyesuaian 5

Iiasah1821 Pengadministrasi Umum 51822 Pengadministrasi Umum Unit Psikologi 51823 Pengadministrasi UPK 51824 Pengadministrasi Websi te 51825 Pengamat ETP 51826 Pengamat Nautika 51827 Pengamat SBNP 51828 Pengamat Teknika 51829 Pengatur Pengabdian Masyarakat 51830 Pengawas Bandar 51831 Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal 51832 Pengawas Embarkasi/Debarkasi Penumpang 51833 Pengawas Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan 51834 Pengawas Keamanan Angkutan Udara Levell 51835 Pengawas Keamanan dan Kebersihan 51836 Pengawas Kebersihan Kantor 51837 Pengawas Kegiatan Bongkar Muat Barang di 5

Pelabuhan1838 Pengawas Kegiatan Pelavaran Rakyat 51839 Pengawas Kegiatan Taruna 51840 Pengawas Lalu Lintas Barang Ekspor / Impor 5

Page 100: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1841 Pengawas Muatan Barang Berbahaya dan 5Barang Khusus

1842 Pengawas Operasional BUP 51843 Pengawas PBM dan EMKL 51844 Pengawas Pekeriaan Bawah Laut 51845 Pengawas Perusahaan Depo Petikemas dan 5

Tallv1846 Pengawas Salvage dan Pekeriaan Bawah Air 51847 Pengawas Tarif dan Jasa Bandara 51848 Pengawas Tarif dan Tenaga Kerja Bongkar Muat 5

(TKBM)1849 Pengawas Trayek dan Perusahan angkutan laut 51850 Pengelola Administrasi Umum 51851 Pengelola Arsip dan Tata Naskah 51852 Pengelola Arsip Kepegawaian 51853 Pengelola ATK - 51854 Pengelola Barang dan ATK 51855 Pengelola Barang dan Jasa 51856 Pengelola Barang Persediaan 51857 Pengelola Dokumentasi 51858 Pengelola Dokumentasi Hukum 51859 Pengelola Gaji Pegawai 51860 Pengelola Gedung Kantor 51861 Pengelola Kearsipan dan Tata Naskah 51862 Pengelola Komputer, Server, CCTV, 5

Teleconference dan jaringan1863 Pengelola Laporan Bidang Transportasi Darat 51864 Pengelola Logistik 51865 Pengelola Mutasi Kepegawaian 51866 Pengelola Naskah Dinas dan Arsip 51867 Pengelola Pengawasan Tempat Pengujian, 5

Pemeriksaan dan Perawatan1868 Pengelola Peralatan Survey Perlengkapan J alan 51869 Pengelola Perlengkapan 51870 Pengelola Perpustakaan 51871 Pengelola Persuratan 51872 Pengelola Rumah Tangga 51873 Pengelola Sarana Kelas 51874 Pengemudi Kapal Kelas I 51875 Pengemudi Kapal Kelas II 51876 Pengemudi Kapal Kelas III 51877 Pengemudi Kapal Kelas IV 51878 Pengemudi Kapal Kelas V 51879 Pengentri Data Calon Peserta 51880 Pengentri Data Uiian 51881 Pengevaluasi Fasilitas Pesawat Udara 5

Page 101: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1882 Penginput Data Sertifikat 51883 Pengolah Data Bidang Analisa dan Evaluasi 51884 Pengolah Data Peme1iharaan Barang Inventaris 51885 Pengonsep Sertifikat dan Lampiran 51886 Penguji Nautika 51887 Penguji Teknika 51888 Pengumpul Bahan 51889 Pengumpul Data dan Bahan Informasi 51890 Pengurus Administrasi dan Kerumahtanggaan 51891 Pengurus Dokumen Pelaut 51892 Pengurus Kerumahtanggaan 51893 Pengurus Kerumahtanggaan dan Umum 51894 Pengusut Kece1akaan Kapal 51895 Penjamin Mutu Pendidikan 51896 Penjamin Sistem Manajemen Mutu 51897 Penya,ji Data BMN 51898 Penyaji Data dan Laporan 51899 Penyaji Koleksi 51900 Penyedia Media Pembelajaran 51901 Penyelam 51902 Penyiap Data Jalur dan Bangunan Kereta Api 51903 Penyiap Data statistik dan laporan 51904 Penyiap Bahan Administras Pengangkatan dan 5

Kepangkatan PNS1905 Penyiap Bahan Administrasi Keuangan 51906 Penyiap Bahan Administrasi Umum 51907 Penyiap Bahan Akreditasi Kelembagaan 51908 Penyiap Bahan Akreditasi Program Pelatihan 51909 Penyiap Bahan Akreditasi Program Pendidikan 51910 Penyiap Bahan Analisa J abatan dan Analisa 5

Kebutuhan Diklat1911 Penyiap Bahan Analisa Kebutuhan Diklat 5

Pegawai1912 Penviap Bahan Analisis Kecelakaan 51913 Penyiap Bahan Bimtek Penyidikan 51914 Penyiap Bahan Bimtek PPNS 51915 Penyiap Bahan Disiplin Pegawai 51916 Penviap Bahan Evaluasi Pe1aksanaan Diklat 51917 Penyiap Bahan Evaluasi Penelitiaan dan 5

Pengembangan1918 Penyiap Bahan Evaluasi, Pengembangan dan 5

Kompetensi SDM1919 Penyiap Bahan Kebutuhan SDM 51920 Penyiap Bahan Kerjasama 51921 Penviap Bahan Kerjasama Pe1atihan 51922 Penyiap Bahan Kerjasama Pendidikan 5

Page 102: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1923 Penyiap Bahan Keseiahteraan Pegawai 51924 Penyiap Bahan Koordinasi Antar Lembaga 5

Penyidikan1925 Penyiap Bahan LAKIP 51926 Penyiap Bahan Laporan 51927 Penviap Bahan Laporan HasH Audit 51928 Penviap Bahan Laporan Keuangan 51929 Penviap Bahan Laporan SABMN 51930 Penviap Bahan Laporan SAI dan SABMN 51931 Penyiap Bahan Laporan SAI dan SAPBMN 51932 Penyiap Bahan Laporan Tahunan 51933 Penyiap Bahan Meeting P3KB 51934 Penviap Bahan Monitoring 51935 Penyiap Bahan Monitoring tenaga pengaiar 51936 Penyiap Bahan NSPKAkreditasi Kelembagaan 51937 Penyiap Bahan NSPK Analisis Kecelakan 51938 Penyiap Bahan NSPKAudit Keselamatan 51939 Penyiap Bahan NSPK Bimtek PPNS 51940 Penyiap Bahan NSPK Penanganan Kecelakaan 51941 Penyiap Bahan NSPK Peningkatan Keselamatan 51942 Penyiap Bahan NSPK Sertifikasi SDM 51943 Penyiap Bahan Pelaksana Kehumasan dan 5

Publikasi1944 Penyiap Bahan Pelaksanaan Penyidikan 51945 Penyiap Bahan Pelaksanaan Tata Kelola 5

Administrasi1946 Penyiap Bahan Pelanggaran Disiplin 51947 Penyiap Bahan Pelatihan Teknis SDM 51948 Penyiap Bahan Peliputan dan Pelaporan 51949 Penyiap Bahan Pemantauan dan Pelaporan 51950 Penyiap Bahan Pembinaan Jabatan Fungsional 51951 Penyiap Bahan Pemindahan Pegawai 51952 Penyiap Bahan Pendidikan 51953 Penyiap Bahan Pengangkatan CPNS dan PNS 51954 Penviap Bahan Pengembangan Karier Pegawai 51955 Penyiap Bahan Pensiun Pegawai 51956 Penyiap Bahan Penyelenggaraan Bimbingan 5

Teknis1957 Penviap Bahan Penvuluhan 51958 Penyiap Bahan Penyusun Rencana Penelitian 5

dan Pengembangan1959 Penyiap Bahan Penvusunan Program Pelatihan 51960 Penyiap Bahan Penyusunan Program 5

Pendidikan1961 Penyiap Bahan Perawatan Pengujian Kalibrasi 51962 Penyiap Bahan Perawatan Pesawat Udara 5

Page 103: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1963 Penyiap Bahan Perencanaan Pembangunan 5Sarana dan Prasarana

1964 Penyiap Bahan Pertimbangan Bantuan Hukum 51965 Penyiap Bahan Perumusan NSPK Penyidikan 51966 Penyiap Bahan Promosi Diklat dan Fasilitasnya 51967 Penyiap Bahan Publikasi 51968 Penyiap Bahan Publikasi dan Kehumasan 51969 Penyiap Bahan Rancangan Peraturan 5

Perundang- Undangan1970 Penyiap Bahan Rencana Pengadaan Barang 51971 Penyiap Bahan Rencana Pengembangan 5

Pegawai1972 Penviap Bahan Rencana Program 51973 Penviap Bahan Rencana, Program dan Anggaran 51974 Penyiap Bahan Standarisasi Tenaga Pengajar 5

Pendidikan1975 Penyiap Bahan Standarisasi, Validasi, dan 5

Salibus1976 Penviap Bahan TU BMN 51977 Penviap Bahan TU PNBP dan LHA 51978 Penyiap Bahan Uiian Diklat 51979 Penyiap Bahan Urusan Angkutan Udara Niaga 5

Ber:iadwal Dalam Negeri1980 Penyiap Bahan Urusan Angkutan Udara Niaga 5

Beriadwal Luar Negeri1981 Penyiap Bahan Urusan Angkutan Udara Niaga 5

Tidak Beriadwal dan Non Niaga Dalam Negeri1982 Penyiap Bahan Urusan Angkutan Udara Niaga 5

Tidak Beriadwal dan Non Niaga Luar Negeri1983 Penyiap Bahan Urusan Bimbingan Usaha 5

Angkutan Udara1984 Penyiap Bahan Urusan Kerjasama Bilateral dan 5

Perusahaan Angkutan Udara1985 Penyiap Bahan Urusan Kerjasama Multilateral 5

dan Lembaga Internasional1986 Penyiap Bahan Urusan Keuangan 51987 Penyiap Bahan Urusan Pengawasan Operasi 5

Pesawat Udara1988 Penviap Bahan Urusan Personel Pesawat Udara 51989 Penyiap Bahan Urusan Sistem Informasi 5

Angkutan Udara1990 Penyiap Bahan Urusan Sistem Pelayanan 5

Angkutan Udara1991 Penyiap Bahan Urusan Tarif Jasa Pelayanan 5

Angkutan Udara1992 Penviap Bahan Urusan Tata Usaha 5

Page 104: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

1993 Penyiap Bidang Perencanaan 51994 Penyiap Daftar Honor dan Transport Dosen 51995 Penyiap Data 51996 Penyiap Data dan Dokumentasi Peraturan 5

Perundang- Undangan1997 Penyiap Data Formasi Pegawai 51998 Penyiap Data Informasi 51999 Penyiap Data Jalur dan Bangunan Kereta Api 52000 Penyiap Data Kerja Sarna 52001 Penyiap Data Operasi Bandar Udara 52002 Penyiap Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran 52003 Penyiap Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran 5

Pelatihan2004 Penyiap Kenaikan Pangkat PNS 52005 Penyiap Kliping Berita 52006 Penyiap Kunjungan Kapal Turis 52007 Penyiap Laporan Keuangan 52008 Penyiap Layanan 52009 Penyiap Rencana Pengembangan Tenaga 5

Pengajar2010 Penyiap SBA 52011 Penyiap Sistem Informasi Manajemen Diklat 52012 Penyiap Uji Pesawat Udara 52013 Penyiapan Bahan Urusan Angkutan Udara 5

Niaga Beriadwal Dalam Negeri2014 Penvusun Program Awak Pesawat Pengujian 52015 Peramu Obat 52016 Perawat Mesin Kapal Kelas I 52017 Perawat Mesin Kapal Kelas II 52018 Perawat Mesin Kapal Kelas III 52019 Perawat Peralatan Survey 52020 Perekam Data 52021 Personel Basic Keamanan Penerbangan (Basic 5

Avsec)2022 Perwira Jaga 52023 Petugas AC, Telepon dan Alat Telekomunikasi 52024 Petugas Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan 5

Pengoperasian Pesawat Udara2025 Petugas Apron 52026 Petugas Barang dan Jasa 52027 Petugas Basic AVSEC 52028 Petugas Basic PKP-PK 52029 Petugas Bengkel 52030 Petugas Bimtek Penanganan Kecelakaan 52031 Petugas Bimtek Peningkatan Keselamatan 52032 Petugas Bimtek PPNS 5

Page 105: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

2033 Petugas Bimtek Sertifikasi SDM 52034 Petugas Bintarsis 52035 Petugas Buku Pembantu Barang 52036 Petugas Dinas Polisi 52037 Petugas DIR 52038 Petugas Dokumentasi 52039 Petugas Fasilitas dan Pelayanan Bandara 52040 Petugas Fasilitas Elektronika Penerbangan 52041 Petugas Fasilitas Olahraga dan Outbound 52042 Petugas Genset dan Instalasi Listrik 52043 Petugas Hygiene dan Sanitasi 52044 Petugas Informasi dan Teknologi 52045 petugas Instruktur Olahraga 52046 Petugas Instruktur Olahraga dan Seni 52047 Petugas Inventarisasi Barang ATK 52048 Petugas Jaga 52049 Petugas Juru Bayar Gaji dan Tunjangan 52050 Petugas Keamanan Penerbangan dan Pelayanan 5

Darurat2051 Petugas Keamanan, Angkutan dan 5

Kelaikudaraan2052 Petugas Kebersihan Mess 52053 Petugas Kegiatan salvage dan Pekerjaan Bawah 5

Air2054 Petugas Kehumasan 52055 Petugas Ke1aiklautan Kapal 52056 Petugas Keprotokolan dan Kehumasan 52057 Petugas Keprotokolan dan Kehumasan ITJEN 52058 Petugas Kerumahtanggaan 52059 Petugas Kesehatan 52060 Petugas Keselamatan Kapal 52061 Petugas Ketertiban dan Keamanan Pelabuhan 52062 Petugas Konservasi Koleksi Museum 52063 Petugas Layanan Pustaka 52064 Petugas Legalisasi Sertifikat Kepelautan 52065 Petugas Legalisir Buku Pelaut dan Pengarsipan 52066 Petugas Manajemen Operasi Bandar Udara 5

Levell2067 Petugas Mandor Mesin 52068 Petugas Mekanik Bandara Level 1 52069 Petugas Memorandum 52070 Petugas Monitoring dan Evaluasi Diklat 52071 Petugas Monitoring Kedisiplinan dan Kehadiran 5

Peserta2072 Petugas Monitoring Pelaksanaan KBM 52073 Petugas Monitoring Rumah Sakit 5

Page 106: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

2074 Petugas Operasional dan Pengawakan Kapal 5Negara

2075 Petugas Operasional Kendaraan Dinas 52076 Petugas Pandu 52077 Petugas Paramedis 52078 Petugas Patroli dan PSCO 52079 Petugas Patroli keamanan dan Ketertiban 5

Pelabuhan2080 Petugas Patroli Pelayaran 52081 Petugas Pe1ayanan dan Tindak Pemalsuan 5

Sertifikat Kepe1autan2082 Petugas Pemasaran 52083 Petugas Pembinaan 52084 Petugas Pembinaan Mental Moral 52085 Petugas Pemelihara Asset Pelabuhan 52086 Petugas Pemeriksa Sertifikat CoC dan CoE 52087 Petugas Pemeriksa Sertifikat CoR 52088 Petugas Penanganan Kerangka Kapal 52089 Petugas Penanggulangan Pencemaran 52090 Petugas Pencegahan Pencemaran Laut 52091 Petugas Penerbitan Buku Pelaut 52092 Petugas Pengamanan 52093 Petugas Penggandaan 52094 Petugas Pengoperasian Bandar Udara 52095 Petugas Peniagaan 52096 Petugas Penyelamatan dan Penanggulangan 5

Pencemaran2097 Petugas Penyidikan 52098 Petugas Penyijilan awak kapal 52099 Petugas Perekaman Medis 52100 Petugas Perlengkapan Peralatan Kapal 52101 Petugas Perpustakaan 52102 Petugas Persidangan 52103 Petugas PKP-PK Bandara 52104 Petugas Pompa, Hydrant dan Pemadaman 5

Kebakaran2105 Petugas Prasarana Lingkungan 52106 Petugas Protokol 52107 Petugas Pustaka 52108 Petugas Registrasi Diklat 52109 Petugas Registrasi Kapal 52110 Petugas Registrasi Perusahaan Angkutan Laut 5

dan PALP3KB2111 Petugas Rekam Medis 52112 Petugas SAI 52113 Petugas SAI BMN Satker 5

Page 107: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

2114 Petugas SAI BMN Wilayah 52115 Petugas SAR 52116 Petugas Sirkulasi 52117 Petugas Takah dan Dosir 52118 Petugas Tata Naskah 52119 Petugas Tata Terminal Keamanan dan 5

Ketertiban2120 Petugas Telekomunikasi Navigasi Penerbangan 52121 Petugas Terminal Penumpang 52122 Petugas TU dan Rumah Tangga 52123 Petugas Unit Olahraga dan Seni 52124 Petugas Unit Penunjang Laboratorium Hidrolika 52125 Petugas Urusan Umum 52126 Petugas Urusan Umum dan Kepegawaian 52127 Petugas Workshop dan Kendaraan Operasional 52128 Protokol 52129 Sanitarian Level 1 52130 Serang 52131 Teknisi 52132 Teknisi AC 52133 Teknisi Air 52134 Teknisi Alat Proteksi Kebakaran 52135 Teknisi Bangunan 52136 Teknisi Bangunan dan Instalasi Air 52137 Teknisi BAS 52138 Teknisi Basic Fasilitas Keamanan Penerbangan 52139 Teknisi Diesel 52140 Teknisi Elektro 52141 Teknisi Elektromedis 52142 Teknisi Flight Operation Officer (FOO)Level I 52143 Teknisi Gedung 52144 Teknisi Gedung dan Elektronika 52145 Teknisi Genset 52146 Teknisi Instalasi Air 52147 Teknisi Kendaraan 52148 Teknisi Komputer 52149 Teknisi Komputer Jaringan 52150 Teknisi Laboratorium 52151 Teknisi Laboratorium dan Workshop 52152 Teknisi Landasan Level I 52153 Teknisi Lift 52154 Teknisi Listrik 52155 Teknisi Listrik, AC, Telepon 52156 Teknisi Listrik, Air, dan AC 52157 Teknisi Menara Suar 5

Page 108: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

2158 Teknisi Mesin 52159 Teknisi Otomotif 52160 Teknisi Pelaksana Pratama Bangunan 52161 Teknisi Pelaksana Pratama Mekanikal atau 5

Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Bandar Udara(Alat-Alat Besar)

2162 Teknisi Pelaksana Pratama Peralatan 5Elektronika Bandar Udara

2163 Teknisi Pelaksana Pratama Peralatan Listrik 5Bandar Udara

2164 Teknisi Pemeliharaan Laboratorium 52165 Teknisi Penerbangan Level I 52166 Teknisi Pengujian dan Peneraan Level I 52167 Teknisi Perala tan Pompa 52168 Teknisi Perawat Kendaraan Dinas 52169 Teknisi Perawatan Pesawat Udara Level I 52170 Teknisi Prasarana Gedung 52171 Teknisi Rating Basic PKP-PK dan Salvage 52172 Teknisi Ruang Praktek Bahasa 52173 Teknisi SBN (Opziter) 52174 Teknisi Simulator 52175 Teknisi Surveyor 52176 Teknisi Teknika 52177 Teknisi Telepon 52178 Tenaga Kesehatan 52179 Tenaga Penanggulangan Pencemaran Kapal 5

Kelas I2180 Komandan Keamanan 42181 Agendaris 32182 Caraka 32183 Customer Service 32184 Juru Masak 32185 Operator Telepon / Faximile 32186 Pelayan Kapal Kelas II 32187 Pemasak Kapal Kelas I 32188 Pemasak Kapal Kelas II 32189 Pemasak Kapal Kelas III 32190 Pemegang Buku Kas 32191 Pemelihara Gedung 32192 Pemelihara Kantor 32193 Penata Ruang 32194 Penata Usaha dan Perlengkapan 32195 Pencuci Kapal Kelas I 32196 Pendokumentasi Kehumasan 32197 Pendokumentasi Peraturan 32198 Pengagenda Surat 3

Page 109: MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2013/pm._no._72_tahun_20… · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2013 tentang Organisasi

NO NAMAJABATAN KELASJABATAN

2199 Pengatur Tata Terminal 32200 Pengemudi 32201 Peniaga Asrama 32202 Peniaga Menara Suar 32203 Petugas Alih Muatan 32204 Petugas Caraka 32205 Petugas Gudang 32206 Petugas Keamanan 32207 Petugas Keamanan Kantor 32208 Petugas Laundry 32209 Petugas Pos 32210 Petugas Rumah Tangga 32211 Petugas Surat Menvurat 32212 Petugas Tata Boga 32213 Petugas Umum dan Rumah Tangga 32214 PramuAeara 32215 Pramu Kantor 32216 Pramu Kelas 32217 Pramu Pustaka 32218 Pramu Surat 32219 Pramu Tamu 32220 Pramu Tamu Direktur Jenderal 32221 Reeeptionis 32222 Room Boy 3

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

Salinan Sesuai deKepala Biro u

UMAR IS, SH, MM, MHPembina Utama Muda (IVIe)

NIP. 19630220 198903 1 001