MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

KEWAJIBANKLASIFIKASIBAGIKAPALBERBENDERAINDONESIAPADABADANKLASIFIKASI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran dan Pasal 59 Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Kewajiban Klasifikasi Bagi KapalBerbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Ncgara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 64, TambahanLembaran Ncgara Republik IndonesiaNomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002tentang Perkapalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 95, TambahanLcmbaran Ncgara Republik IndonesiaNomor 4227);

3. Pcraturan Prcsidcn Nomor 47 Tahun 2009tcntang Pcmbentukan dan OrganisasiKementerian Ncgara sebagaimana tclah diubahbeberapa kali, terakhir dengan PeraturanPresidcn Nomor 91 Tahun 2011;

~-I!

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan IndustriPelayaran Nasional;

6. Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal NonKonvensi (Non Convention Vessel Standard)Berbendera Indonesia;

7. Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Perhubungan;

MENTERI PERHUBUNGANTENTANGKLASIFIKASI BAGI KAPAL

INDONESIA PADA BADAN

PERATURANKEWAJIBANBERBENDERAKLASIFIKASI.

BABIKETENTUANUMUM

1. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yangmemenuhi persyaratan material, konstruksi,bangunan, permesinan dan perlistrikan,stabilitas, tata susunan serta perlengkapantermasuk perlengkapan alat penolong dan radio,elektronik kapal, yang dibuktikan dengansertifikat setelah dilakukan pemeriksaan danpengujian.

2. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasikapal yang melakukan pengaturan kekuatankonstruksi dan permesinan kapal, jaminanmutu material marine, pengawasanpembangunan, pemeliharaan, dan perombakankapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk danjenis tertentu, yang digerakkan dengan tenagaangin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarikatau ditunda, termasuk kendaraan yang berdayadukung dinamis, kendaraan di bawahpermukaan air, serta alat apung dan bangunanterapung yang tidak berpindah-pindah.

4. Dual Class adalah kapal yang dikelaskan kepada2 (dua) badan klasifikasi dimana di an tara keduabadan klasifikasi tersebut membuat perjanjianberkaitan dengan pembagian pekerjaan dalamsurvey kapal dan dengan single invoice.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Laut.

BABIIKLASIFIKASIKAPALBENDERAINDONESIA

(1) Kapal berbendera Indonesia wajibdiklasifikasikan pada badan klasifikasi dengankriteria:a. ukuran panjang antara garis tegak depan

dan belakang 20 (dua puluh) meter ataulebih;

b. tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)atau lebih; atau

c. yang digerakkan dengan tenaga penggerakutama 250 HP atau lebih.

(2) Kapal berbendera Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1)yang dioperasikan untukDaerah Pelayaran Kawasan Indonesia wajibdiklasifikasikan pada Biro Klasifikasi Indonesiaatau dual class dengan badan klasifikasi asingyang diakui.

(3) Kapal berbendera Indonesia yang melakukanpelayaran internasional dapat diklasifikasikanpada Biro Klasifikasi Indonesia atau badanklasifikasi asing yang diakui atau dual classantara Biro Klasifikasi Indonesia dengan badanklasifikasi asing yang diakui.

(4) Daerah Pelayaran Kawasan Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahdaerah pelayaran yang meliputi daerah yangdibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titikLintang 10° 00' 00" Utara di Pantai BaratMalaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura,Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan diTanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarikantara Tanjung Tiwan dengan TanjungBaturampon di Philipina, sepanjang PantaiSelatan Philipina sampai Tanjung San Augustinke titik Lintang 00° 00' 00" dan Bujur 140° 00'00" Timur, titik Lintang 02° 35' 00" Se1atan danBujur 141° 00' 00" Timur ditarik ke Selatanhingga ke titik 09° 10' 00" Selatan dan Bujur141° 00' 00" Timur, ke titik Lintang 10° 00' 00"Selatan dan Bujur 140° 00' 00" Timur ke titikLintang 10° 11' 00" Selatan dan Bujur 121° 00'00" Timur, ke titik Lintang 09° 30' 00" Selatandan Bujur 105° 00' 00" Timur ke titik Lintang02° 00' 00" Utara dan Bujur 094° 00' 00" Timurke titik Lintang 06° 30' 00" Utara dan Bujur094° 00' 00" sampai dengan titik Lintang 10° 00'00" Utara di Pantai Barat Malaysia atau NearCoastal Voyage.

(5) Pelayaran internasional sebagaimana dimaksudpada ayat (3)merupakan kegiatan pelayaran daripelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeriatau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhanIndonesia.

BAB IIIBADAN KLASIFIKASI

(1) Badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 terdiri atas:a. badan klasifikasi nasional; danb. badan klasifikasi asing yang diakui.

(2) Badan klasifikasi nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PT. BiroKlasifikasi Indonesia (Persero).

(3) Badan klasifikasi asing yang diakui sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakananggota International Association of ClassificationSociety (lACS).

(4) Anggota International Association of ClassificationSociety (lACS) sebagaimana dimaksud pada ayat(3) meliputi:a. American Bureau of Shipping (ABS);b. Bureau Veritas (BV);c. China Classification Society (CCS);d. Croatian Register of Shipping (CRS);e. Det Norske Veritas (DNV);f. Germanischer Lloyd (GL);g. Indian Register of Shipping (IRS);h. Korean Register of Shipping (KR);1. Lloyd's Register (LR);J. Nippon Kaiji Kyokai (NKj Class NK);k. Polish Register of Shipping (PRS);1. Registro Italiano Navale (RINA); danm. Russian Maritime Register of Shipping (RS).

(5) Badan klasifikasi asing yang diakuisebagaimana dimaksud pada ayat (3) harusmemenuhi persyaratan:a. memiliki kantor cabang di Indonesia dan

didaftarkan di instansi yang melaksanakanpembinaan bidang keselamatan kapal diIndonesia;

b. memiliki surveyor berkewarganegaraanIndonesia pada masing-masing kantorcabang di Indonesia; dan

c. memiliki perjanjian kerjasama dengan BiroKlasifikasi Indonesia.

(6) Pemberian pengakuan dan penunjukan badanklasifikasi asing sebagaimana dimaksud padaayat (5)diberikan oleh Direktur Jenderal.

Hasil pemeriksaan, pengujian, dan sertifikatklasifikasi kapal dapat digunakan sebagai dasarpenerbitan sertifikat keselamatan kapal.

Untuk memberikan pe1ayanan pnma, badanklasifikasi nasional harus:a. melaksanakan kegiatan secara profesional

terhadap pemenuhan persyaratan administrasidan teknis sesuai standar operasional danprosedur dari kegiatan pelayanan yangdiberikan oleh badan klasifikasi nasional; dan

b. menerapkan asas transparansi dalam halpembiayaan terhadap kegiatan klasifikasikapal.

Pemeriksaan yang berkaitan dengan dual classdilaksanakan oleh surveyor badan klasifikasidengan satu tarif klasifikasi.

Badan klasifikasi yang me1aksanakan kegiatan yangberkaitan dengan keselamatan kapal wajibme1aporkan kegiatannya secara berkala setiap3 (tiga)bulan kepada Direktur Jenderal.

( 1) Direktur J enderal melakukan evaluasi danmonitoring terhadap pelaksanaan kegiatanbadan klasifikasi.

(2) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahunkepada Menteri.

BABIVSANKSIADMINISTRATIF

Apabila kewajiban klasifikasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 tidak dipenuhi makakepada pemilik kapal dikenai sanksi administratifberupa:a. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu masing-masing palinglama 14 (empat belas) hari kerja; atau

b. apabila peringatan tertulis tidak dipenuhi makadikenai sanksi berupa tidak diberikan sertifikatkapal dan surat-surat kapal.

BABVKETENTUANLAIN-LAIN

(1) Kewajiban klasifikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi kapalpenangkap ikan dan kapal kayu yang dibangunsecara tradisional.

(2) Terhadap kapal berbendera Indonesia dengankriteria yang tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan DirekturJenderal.

BABVIKETENTUANPENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, makaPeraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20Tahun 2006 tentang Kewajiban Bagi KapalBerbendera Indonesia Untuk Masuk Klas Pada BiroKlasifikasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan danpengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturanlnl.

Peraturan Menteri Perhubungan llll mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Mentcri Perhubungan inidengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditctapkan di Jakartapada tanggal 12 Februari 2013

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2013

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA,

REPUBLIKINDONESIA

Salinan sesuai dengan slinyaKEPALABIR ANKSLN,

UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001