6
3/16/2011 1 HAK DASAR SOSIAL DAN PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KESEHATAN The Universal Declaration of Human Rights Article 25 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

1

HAK DASAR SOSIAL DAN

PERAN PEMERINTAH

DALAM BIDANG KESEHATAN

The Universal Declaration of Human Rights

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living

adequate for the health and well-being of himself

and of his family, including food, clothing, housing

and medical care and necessary social services,

and the right to security in the event of

unemployment, sickness, disability, widowhood, old

age or other lack of livelihood in circumstances

beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special

care and assistance. All children, whether born in or

out of wedlock, shall enjoy the same social

protection.

Page 2: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

2

• Article 55 of the UN Charter states: The

UN shall promote higher standards of

living, full employment, and conditions

of economic and social progress and

development . . . as well as universal

respect for, and observance of, human

rights and fundamental freedoms for all

without distinction as to race, sex, language or religion.

Jaminan Pemenuhan Hak Dalam DUHAM

1. Standar/Taraf Hidup yang Menjamin Kesehatan Semua Orang

2. Pelayanan Sosial

� Disebut sebagai layanan kesejahteraan atau pekerjaan sosial, yang

merupakan setiap kegiatan berbagai profesi atau metode yang terkait dengan

penyediaan pelayanan sosial (seperti jasa penyelidikan dan pengobatan atau

bantuan material) kepada orang-orang yang kurang beruntung, penderita

masalah kejiwaan, atau kelompok rentan, dalam rangka mencapai

kesejahteraan sosial, perubahan sosial dan keadilan sosial.

3. Jaminan Sosial

� Satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna

menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang

layak

4. Perlindungan Sosial untuk Ibu dan Anak

� Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan dasar minimal

Page 3: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

3

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia

• Pasal 9; Hak Untuk Hidup

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

• Pasal 49; Hak Wanita

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

• Hak Anak

a) Pasal 62; Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

b) Pasal 64; Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Hak Dasar Individu Dalam Hukum Kesehatan

• Hukum Kesehtan

1. Mengatur hubungan hukum dalam pelayanan

kesehatan

2. Hukum yang mengatur antara pelayanan kesehatan,

dokter, rumah sakit, puskemas dan tenaga-tenaga

kesehatan lain, dengan pasien

• Hhh

• Loo

Page 4: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

4

Pembangunan Kesehatan

Upaya Pengobatan

Penyakit Dan

Pemulihan

Kesehatan

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Yang Menyeluruh Dengan

Penekanan Pada Upaya

Pencegahan Penyakit Dan

Peningkatan Kesehatan

MASYARAKAT SEJAHTERA

Pengaturan dalam bidang Kesehatan

1. Peraturan yang berkaitan dengan upaya

kesehatan;

2. Peraturan yang berkaitan dengan tenaga

kesehatan;

3. Peraturan yang berkaitan dengan sarana

kesehatan;

4. Peraturan yang berkaitan dengan

komoditi kesehatan.

Page 5: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

5

Penyelenggaraan upaya kesehatan

dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Kesehatan Keluarga;

b. Perbaikan Gizi;

c. Pengamanan Makanan

Dan Minuman;

d. Kesehatan Lingkungan;

e. Kesehatan Kerja;

f. Kesehatan Jiwa;

g. Pemberantasan Penyakit;

h. Penyembuhan Penyakit

Dan Pemulihan

Kesehatan;

i. Penyuluhan Kesehatan

Masyarakat;

j. Pengamanan Sediaan

Farmasi Dan Alat

Kesehatan;

k. Pengamanan Zat Adiktif;

l. Kesehatan Sekolah;

m. Kesehatan Olahraga;

n. Pengobatan Tradisional:

o. Kesehatan Matra.

Sistem Kesehatan• Sistim Kesehatan Nasional merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan

pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh

elemen bangsa dalam rangka untuk meningkatkan tercapainya

pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya.

• Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

• Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata

2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat

3. Kebijakan pembangunan kesehatan

• Kinerja sistem kesehatan

Page 6: Microsoft PowerPoint - hukkes [Compatibility Mode]

3/16/2011

6

Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang

hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan

efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir

untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi

di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan

perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan

perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit

dan pengembangan aspek sosial, yang akan

mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai

standar kehidupan yang kuat untuk menjaga

kesehatannya. (Charles-Edward Amory Winslow, “The Untilled Fields

of Public Health”)

Terima Kasih

This material is the lecture material, and only given in a limited scope, and not for sale. Excerpts from

these sources as well as reading deliberately not given a complete footnotes, for the purposes

practical teaching