MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI …digilib.unila.ac.id/57580/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran pekerja migran indonesia(pmi)

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI

PERAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA(PMI) PURNA DALAM

MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

(Tesis)

Oleh

KHOLIFATUL MUNAWAROH

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRACT

COMMUNITY EMPOWERMENT MODEL THROUGH OPTIMIZATION

OF THE ROLE OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) PURNA IN ENCOURAGING ACHIEVEMENT OF THE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOAL IN EAST LAMPUNG REGENCY

By

Kholifatul Munawaroh

Indonesian Migrant Workers (PMI) who have ended their employment contracts,

are called purnaPMI. Full PMI who have returned from working abroad bring

enormous remittances. Remittances that are not managed properly will run out for

consumptive purposes, so that it can cause purna PMI who have returned from

working abroad to depart again as PMI. Therefore, purna PMI needs to be

fostered and empowered with the aim of having sustainable income, thus having

the opportunity to be able to create jobs for the surrounding communities

This research uses descriptive research with a qualitative approach. Based on the

results of the study, there is currently a purnaPMI empowerment program, namely

the Program (1) Productive Migrant Village by the Ministry of Manpower, (2)

Empowerment program for PMI Gold by the National Agency for Placement and

Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI). This program is actually relatively

good, but the program in East Lampung Regency has not run optimally. This is

because there are still obstacles such as humanPMI resources that are still lack of

knowledge, difficult access to capital, marketing of entrepreneurial products that

have not been maximized and lack of local partners who are involved in the

empowerment process. This has led to the need for synergies in creating and

implementing an empowerment model, which can be a reference model for

empowerment of regions with full PMI follicle to encourage the achievement of

sustainable development in East Lampung Regency.

Keywords: PMI purna, Remittance and Empowerment

ABSTRAK





Oleh

Kholifatul Munawaroh

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah mengakhiri masa kontrak kerjanya,

disebut PMI Purna. PMI purna yang telah kembali dari bekerja di luar negeri

membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan baik

akan habis untuk keperluan konsumtif,sehingga dapat menyebabkan PMI purna

yang sudah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi menjadi PMI.

Oleh sebab itu, PMI Purna perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan dapat

memiliki penghasilan berkelanjutan, dengan demikian berpeluang untuk dapat

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini sudah ada

program pemberdayaan PMI Purna, yaitu (1) Program Desa Migran produktifoleh

Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan PMI purna Emas oleh

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI). Program ini sesungguhnya relatif bagus, namun program tersebut di

Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih

adanya kendala seperti sumber daya manusia PMI purna yang masih minim

pengetahuan, sulitnya akses permodalan, pemasaran produk kewirausahaan yang

belum maksimal dan kurangnya mitra lokal yang ikut terlibat dalam proses

pemberdayaan. Hal tersebutmenyebabkan perlunya dilakukan sebuah kesinergisan

dalam membuat dan menerapkan model pemberdayaan, yang dapat menjadi

sebuah model acuan pemberdayaanbagi daerah-daerah dengan kantong PMI purna

untuk mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten

Lampung Timur.

Kata Kunci : PMI purna, Remitansi dan Pemberdayaan





Oleh

KHOLIFATUL MUNAWAROH

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Magister Ilmu Administrasi

Pada

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada 10 November 1994 di Dusun Gedong

Besar, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten

Lampung Timur. Penulis adalah anak kedua dari dua

bersaudara, pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Watiyar.

Penulis mengawali pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Jepara pada

tahun 2000 dan diselesaikan pada 2006. Pendidikan lanjutan pertama dimulai

pada tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2009 di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 01 Way Jepara. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah

Menengah Atas Teladan Way Jepara pada tahun 2009 dan diselesaikan pada tahun

2012.

Penulis diterima sebagai mahasiswi Universitas Lampung melalui Seleksi

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada 2012 dan diterima di

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan

pendidikan di Magister Ilmu Administrasi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung pada tahun 2017.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka

apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya

kepada Rabbmulah engkau berharap”

(QS. ASY-SYARH: 5-8)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk

tenang dan sabar”

(Umar Bin Khatab)

“Muara manusia adalah menjadi hamba sekaligus

khalifah di muka bumi. Sebagai hamba, tugas kita

mengabdi. Sebagai khalifah, tugas kita bermanfaat. Hidup

adalah pengabdian dan kebermanfaatan”

(Kholifatul Munawaroh)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan karya kecilku untuk yang mengasihiku

Ibuku tercinta Watiyar

Ayahku tercinta Purwanto

Selalu menjadi sumber semangat dalam menjalani hidup Selalu mendoakan dan mendukung segala kativitasku selama ini Selalu

menjadi penerang dalam setiap langkah-langkahku Selalu menjadi yang terdepan dalam keberhasilankuSemua curahan

kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepadaku tidak akan mampu terbayarkan dengan apapun

semoga dengan gelar ini, aku dapat membahagiakan kalian. AAMIIN...

Kakakku Nurul Khabibah tersayang

Doa dan dukungan mu menyempurnakan hidupku. Semoga kita menjadi orang yang sukses, sehingga dapat membahagiakan

kedua orang tua kita

Segenap keluarga besar yang selalu memberikan do’a dan

dukungan kepadaku

Sahabat-sahabat yang selalu ada dalam setiap perjalanan

kehidupanku

Para Dosen dan Civitas Akademika

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, doa, dan

semangat untuk melangkah jauh lebih baik ke depan

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullilahirobil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT pencipta alam semesta yang telah memberikan kebesarannya kepada

penulis melalui kemudahan dan pertolongan yang tidak pernah terduga

sebelumnya, serta karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penulis

dapatmenyelesaikan tesis berjudul MODEL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PEKERJA

MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA DALAM MENDORONG

PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak

dapat menyelesaikan sendiri, namun banyak pihak yang memberikan bimbingan,

motivasi, inspirasi, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang diterima, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Purwanto dan Ibu Watiyar, kalian

adalah sosok yang luar biasa, karena kalianlah aku bisa sampai saat ini.

Terimakasih emak dan bapak atas dukungan serta dorongan untuk terus

melakukan yang terbaik. Doakan nanda semoga kelak dapat

membahagiakanmu hingga ke jannahNya.

2. Kepada kakaku Nurul Khabibah, M. Pd yang senantiasa memberikan doa

dan dukungannya selama ini kepada adiknya.

3. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister

Ilmu Administrasi. Terimakasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan,

nasihat dan arahannya selama ini kepada penulis.

4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing utama

penulis. Terimakasih banyak atas ilmu, bimbingan, dukungan, nasihat dan

arahannya selama proses pendidikan hingga penyusunan tesis.

5. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D selaku dosen pembimbing kedua penulis.

Terimaksih Miss. atas ilmu, bimbingan arahan, nasihat, dan dukungannya

yang sudah diberikan kepada penulis selama proses pendidikan dan

penyusunan tesis ini.

6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati S.AP, M.AP selaku dosen penguji yang telah

membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan kepada penulis

dalam penulisan tesis ini. Terimakasih banyak ibu atas bimbingan dan

arahannya kepada penulis demi perbaikan tesis ini.

7. Kepada seluruh Dosen Magister Ilmu Administrasi lainnya, Bapak Prof.

Yulianto, Ibu Dr. Novita Tresiana, Bapak Dr. Noverman Duadji, Bapak

Dr. Suripto, dan Bapak Dr. Nur Efendi, Bapak Unang Mulkhan, Ph.D.

Bapak Dr. Arif Sugiyono, Bapak Dr. Benjamin. Terimakasih banyak untuk

semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis.

8. Terimakasih kepada Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

membantu penulis selama menempuh pendidikan.

9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman MIA 2017, Mba Nana, Mba

Ayu, Mba Irma, Yeen, Dewi, Fitri, Rahma, Anisa, Yara, Icel, Bunda

Jumiati, Bang Zaki, Bang Anas, Bang Juvri, Bang Woro, Bang Redi,

Imam dan Oka atas kebersamaannya selama ini. Semoga kesuksesan selalu

menyertai kita semua.

10. Kepada seluruh narasumber penelitian yang telah membantu penulis dalam

melakukan penelitian. Sekaligus menjadi informan peneliti dan membuka

wawasan peneliti tentang dunia ketenagakerjaan serta pemberdayaan

masyarakat.

11. Teruntuk Keluarga Besar SMA IT Baitul Muslim. Terimakasih atas

kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan

pendidikan.

12. Teruntuk teman-teman, adik-adik Asrama Edelwise 1, terimakasih atas

kebaikan kalian karena mengizinkan penulis menginap di tempat kalian

selama penulis kuliah di Pascasarjana. Teruntuk Titin, Fentri, Aje, Niken

terimakasih banyak semuanya.

13. Teruntuk masa depanku yang belum jelas siapa dan dimana, semoga Allah

menjagamu.

Akhir kata semoga kita semua mendapat limpahan rahmat serta hidayah dari

ALLAH SWT, dan mudah-mudahan semua yang turut membantu dalam

menyelesaikan Tesis ini mendapat balasan dari ALLAH SWT. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis,

Kholifatul Munawaroh, S.AN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................... v

DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... x

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 13

C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 13

D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 14

II. TINJAUN PUSTAKA ............................................................................ 15

A. Tinjauan tentang Good Governance..................................................... 15

1. Definisi Good Governance .............................................................. 15

2. Aktor-aktor Good Governance ........................................................ 18

3. Prinsip-prinsip Good Governance ................................................... 20

B. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat ....................................... 22

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat ................................................ 22

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .................................................. 24

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan ........................................................... 28

4. Indikator Keberdayaan ................................................................... 33

5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat ..................................... 35

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat................................................. 38

C. Tinjauan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dan

Remitansi PMI ...................................................................................... 41

D. Tinjauan Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable

Development Goals (SDG’s) ................................................................ 45

E. Penelitian Yang Relevan ...................................................................... 48

F. Kerangka Pikir ...................................................................................... 49

III. METODOLOGI PENELITIAN ............................................................ 51

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ........................................................... 51

B. Fokus Penelitian ................................................................................... 52

C. Lokasi Penelitian .................................................................................. 54

D. Sumber Data ......................................................................................... 54

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 56

F. Teknik Analisis Data ............................................................................ 59

G. Teknik Keabsahan Data ....................................................................... 60

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 63

A. Hasil Penelitian .................................................................................... 64

1. Tahapan Pemberdayaan ................................................................... 64

a. Pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara ............. 65

b. Pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Purbolinggo ............ 71

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi peran PMI

Purna di Kabupaten Lampung Timur .............................................. 96

B. Pembahasan .......................................................................................... 105

1. Tahapan Pemberdayaan ................................................................... 106

1.1 Tahap Penyadaran ................................................................ 106

1.2 Tahap Transformasi............................................................... 115

1.3 Tahap Peningkatan Intelektual ............................................. 120

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat melalui Optimalisasi peran PMI

Purna di Kabupaten Lampung Timur .............................................. 125

V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 135

A. Kesimpulan ........................................................................................... 135

B. Saran ..................................................................................................... 136

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 138

LAMPIRAN .................................................................................................... 140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan PMI tahun 2016,2017 dan 2018 (s.d OKTOBER) ........ 3

Tabel 2. Data Pencari Kerja ke Luar Negeri yang Terdaftar di Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2016,2017 dan 2018 (s.d Juli) ..................... 10

Tabel 3. Perbedaan istilah Government and Governance ................................ 16

Tabel 4. Ringkasan Penelitian Terdahulu ........................................................ 48

Tabel 5. Data Informan .................................................................................... 57

Tabel 6. Daftar Kegiatan Observasi ................................................................. 58

Tabel 7. Sumber Dokumen .............................................................................. 58

Tabel 8. Matriks Pemberdayaan ....................................................................... 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peresmian Koperasi TKI Purna Maju Lestari ................................ 73

Gambar 2. Rumah Desa Migran Produktif di Kecamatan Way Jepara............ 76

Gambar 3. Serah Terima Bantuan Rumah Desmigratif dari BNI .................... 77

Gambar 4. Buku Pendataan Rumah Tangga PMI Desmigratif ........................ 78

Gambar 5, Koperasi dan Struktur Koperasi TKI Purna Maju Lestari.............. 82

Gambar 6. Usaha Konveksi dan Peternakan Kambing .................................... 85

Gambar 7. Usaha Produktif Desa Taman Endah ............................................. 88

Gambar 8. Kunjungan ILO terhadap Keberlangsungan Program Desmigratif di

Desa Jepara .................................................................................... 91

Gambar 9. Hasil Usaha Konveksi Binaan Desmigratif .................................... 92

Gambar 10. Kondisi Rumah Desmigratif Desa Jepara .................................... 93

Gambar 11. Koperasi PMI Purna Maju Lestari ............................................... 95

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pikir .................................................................................. 50

Bagan 2. Model Pemberdayaan PMI Purna Hasil Penelitian ........................... 104

Bagan 3. Model Pemberdayaan PMI Purna ..................................................... 134

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan

dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga Masyarakat dapat

mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu

menyelesaikannya. Menurut Widjajanti (2011:16) pemberdayaan adalah suatu

proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau

kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi,

menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan

sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya

dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

Goals/SDGs) 2015–2030 yang merupakan pengganti Tujuan Pembangunan

Milenium (Milenium Development Goals/MDGs) menjadi respon untuk

menangani berbagai masalah di dunia termasuk masalah pertumbuhan

perekonomian dan pekerjaan yang layak. Secara ringkas SDG’s memiliki 17

tujuan penting yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Poin

penting SDGs di antaranya adalah untuk mewujudkan perkembangan ekonomi

yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta

2

pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pelaksanaan pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup

serta pembangunan yang inklusif dan terlaksannya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi

berikutnya”.

Pertumbuhan perekonomian salah satunya tercermin dalam usaha pemberdayaan

masyarakat melalui ekonomi kreatif yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hal

ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam hal perekonomiannya.

Perkembangan ekonomi kreatif membutuhkan kolaborasi antara berbagai aktor

(Stakeholders) yang berperan dalam industri kreatif, yaitu masyarakat, swasta dan

pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Salah satu bentuk pemberdayaan

masyarakat dengan penerapan ekonomi kreatif yang dinilai sukses yaitu

pembentukan usaha oleh kelompok-kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI)

purna, yang berhasil mengelola keuangannya pasca pulang dari luar negeri untuk

memberdayakan masyarakat miskin disekitarnya dan menyerap tenaga kerja

disekitarnya.

Pekerja Migran atau pekerja lintas negara merupakan fenomena yang sangat

banyak di Indonesia saat ini. Jumlah peminat untuk menjadi pekerja migran terus

meningkat dari tahun ke tahun. Tak kurang dari ribuan orang tiap tahunnya

3

meninggalkan tanah air untuk menjadi PMI. Sepanjang tahun 2018, BNP2TKI

(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

mencatat penempatan PMI ke berbagai negara di dunia sebanyak 228,918 orang.

Jumlah itu meliputi 114,172 orang (50 %) PMI formal dan 14,746 orang (50 %)

PMI informal. Penempatan PMI selama tiga tahun terakhir (2016-2018)

mengalami kenaikan. Yakni pada tahun 2016 sebanyak 195,546 orang, tahun

2017 sebanyak 218,906, tahun 2018 sampai dengan periode oktober naik

sebanyak 228,918 orang dalam tiga tahun terakhir (2016-2018). Secara bertahap

terjadi fluktuatif antara kenaikan pengiriman PMI formal dan informal, namun

pada tahun terakhir terjadi posisi seimbang antara pengiriman PMI formal dan

informal untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah.

Tabel 1. Penempatan PMI Tahun 2016,2017 dan 2018 (s.d OKTOBER)

No Tahun Jumlah

Penempatan PMI

PMI Formal % PMI Informal %

1 2016 195.546 105.763 54 89.783 46

2 2017 218.906 101.662 46 117.244 54

3 2018 228.918 114.172 50 114.746 50

Sumber: Data Puslitfo BNP2TKI 2018 (diolah peneliti, 2018)

Kondisi ini menyebabkan pemasukan devisa negara dari sektor PMI cukup besar,

yaitu sebesar US$ 8,85 Milyar. Sedangkan pada tahun 2017 devisa yang diterima

Negara Indonesia dari PMI yang bekerja di luar negeri sebanyak US$ 8,79 Milyar,

terjadi penurunan sebesar 1,06%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan uang

hasil kiriman pekerja migran atau remitansi untuk kawasan Timur Tengah dan

Afrika sebesar 7,15% atau sebesar USD 225.601.563,00. dan kawasan Amerika

4

yaitu sebesar 66,28% atau USD 342.511.465,00 serta dikawasan Eropa dan

Australia juga terdapat penurunan sebesar 24,22% atau sebesar USD

21.476.470,00. (Sumber: WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/Tahun-2018-

Remitansi -TKI-di Luar negeri-240-TKI. diakses pada tanggal 25 Desember

2018).

Penurunan jumlah remitansi ini terjadi antara lain dipengaruhi oleh kebijakan

pemerintah yang mendorong peningkatan penempatan PMI formal, disamping

sebagai dampak nyata dari kebijakan penutupan penempatan PMI informal ke

kawasan Timur Tengah, maupun faktor terbatasnya peluang kerja bagi tenaga

kerja asing di beberapa negara penempatan PMI karena keadaan ekonomi global

yang fluktuatif. Sedangkan pada tahun 2018 Pekerja Migran Indonesia yang

berada di luar negeri berjumlah 6 Juta orang dan menyumbangkan devisa

mencapai 70 triliun. Walaupun jumlah penerimaan devisa negara dari pekerja

migran di luar negeri mengalami fluktuatif, hal ini tetap dinilai sebagai jumlah

yang sangat fantastis, karena secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi roda perekonomian dalam masyarakat. (Sumber:

WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/Tahun-2018-Devisa-Negara-240-TKI diakses

pada tanggal 25 Desember 2018).

Remitansi atau uang hasil kiriman pekerja migran menjadi sangat dominan

terhadap keberlangsungan hidup rumah tangga seorang pekerja migran. Remitan

secara langsung berperan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan juga

berpotensi terhadap penciptaan peluang-peluang ekonomi baru. Studi yang

http://www.bnp2tki.go.id/

http://www.bnp2tki.go.id/

5

dilakukan oleh Internasional Organisation For Migration dan Economic

Resource Center for Overseas Filipinos tahun 2007 menyebutkan bahwa

remitansi menjadi sumber keuangan utama bagi sekitar 85 % rumah tangga

pekerja migran. Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2008 pun

menujukkan hal yang senada, yaitu remitan adalah tulang punggung ekonomi

rumah tangga pekerja migran, selain itu remitansi pada tingkat rumah tangga juga

dapat digunakan sebagai strategi untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini tidak saja

terjadi pada jangka pendek (current consumption), tetapi juga pada peluang

investasi dan produksi untuk jangka panjang (Long term production).

Remitansi pada akhirnya menjadi tumpuan ekonomi keluarga pekerja migran,

namun demikian alokasi remitansi sebanyak itu apabila tidak dipergunakan

dengan tepat hanya akan menumbuhkan sifat konsumtif pada masyarakat dan

akan menarik kembali para PMI purna untuk bekerja lagi ke luar negeri.

Permasalahan lain yang kemudian timbul adalah bagaimana pemanfaatan

remitansi yang dikirimkan oleh PMI. Banyak kajian tentang PMI khususnya

mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PMI, namun yang

dititik beratkan pada pola remitansi dan motivasi PMI untuk bekerja di luar negeri

masih sangat terbatas. Penelitian tentang PMI cenderung berkutat pada faktor-

faktor yang mendorong PMI untuk bekerja di luar negeri, masalah yang dihadapi

di luar negeri dan permasalahan purna.

Provinsi Lampung merupakan daerah pengirim PMI terbanyak ke-6 di Indonesia

dalam pengiriman PMI ke luar negeri dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2016-

6

2018 yaitu sebanyak 40.641 jiwa. (Sumber: Data Pusat penelitian pengembangan

dan informasi (Puslitfo) BNP2TKI 2018). Tingginya jumlah PMI yang berasal

dari Provinsi Lampung ini menjadi perhatian khusus bagi BNP2TKI, terutama

dalam hal pemberdayaan PMI purnanya dan pemanfaatan hasil remitansinya,

dimana penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Lampung karena merupakan

daerah pengirim PMI dengan remitan yang dihasilkan oleh PMI purna mempunyai

jumlah yang cukup banyak. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah

setempat untuk mengelola dan mengawasi pengiriman PMI dari rekruitmen,

penempatan hingga purna penempatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya peran PMI dalam pertumbuhan

perekonomian, maka diperlukan suatu kajian mengenai potensi ekonomi terhadap

PMI purna. Kajian ini diperlukan untuk menyusun formulasi baku tentang

pengembangan potensi ekonomi dan pola pemberdayaannya. Berdasarkan hasil

kajian yang dilakukan (Puslitfo BNP2TKI, 2011) sebagai contoh, PMI yang telah

kembali ke tanah air di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, potensi ekonomi

dan pola pemberdayaannya ditemukan bahwa terdapat dua tipe PMI purna. Tipe

yang pertama adalah menganggur dengan menikmati hasil pendapatan yang

diperoleh selama di luar negeri. Tipe yang kedua adalah kembali bekerja dengan

tiga kriteria yaitu a) Bekerja di dalam negeri, b) Kembali bekerja di luar negeri, c)

Menjadi wirausaha.

PMI yang memutuskan untuk menjadi wirausaha, biasanya persiapan dilakukan

sejak awal keberangkatan, sehingga remitan yang dikirimkan ke tanah air akan di

7

bagi menjadi beberapa bagian, sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi

sedangkan sebagian yang lain digunakan untuk ditabung. Menurut (Puslitfo

BNP2TKI, 2011). Tabungan dari penghasilan selama bekerja akan digunakan

sebagai modal untuk membuka usaha di tanah air. Usaha ini akan membuka

lapangan kerja baru di lingkungan keluarga dan dapat menyerap tenaga kerja dari

daerah disekitarnya.

Jumlah pengiriman PMI terbanyak di Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten

Lampung Timur dan merupakan kabupaten pengirim pekerja migran urutan ke-

sebelas di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini (2016-2018) dengan jumlah

PMI sebanyak 14,997 jiwa. (Sumber: Puslitfo BNP2TKI, 2018). Dalam hal

pemberdayaan terhadap PMI purna di Kabupaten Lampung Timur pertama kali

diinisiatif oleh seorang PMI purna asal Korea Selatan di Kecamatan Labuhan

Ratu pada tahun 2004. Keberhasilan dalam membangun wirausaha pertokoan

kemudian menjadi inspiratif dan diikuti jejaknya oleh PMI purna setempat.

Hingga akhirnya terbentuklah pasar rintisan PMI purna di Kecamatan Labuhan

Ratu.(Sumber:megapolitan.kompas.com/read/2011/10/04/04263482/memelopori.

pasar.rintisan.mantan.tki. diakses pada tanggal 23 Desember 2018). Artinya

walaupun Kabupaten Lampung Timur merupakan lumbung PMI terbesar di

Provinsi Lampung, masih terdapat upaya pemberdayaan dan kesadaran dari PMI

purna untuk memanfaatkan hasil remitansinya selama bekerja di luar negeri.

Seperti juga yang dilakukan masyarakat Desa Taman Endah, Kecamatan

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dari liputan Metro News pada tanggal

8

18 Agustus 2015 dalam (https://www.youtube.com/watch?v=HPMtYu7ysVM

diakses pada 30 Desember 2018) diberitakan bahwa hampir semua masyarakat di

desa tersebut atau sekitar 70 % anak mudanya menjadi PMI. Mayoritas memilih

negara Korea Selatan sebagai negara tujuan bekerja. Namun demikian,

masyarakat di Desa Taman Endah tersebut tidak menjadikan pekerjaan di luar

negeri sebagai tujuan akhir. Setelah kurang lebih 3-5 tahun lamanya bekerja di

Korea, mereka pulang ke kampung halamannya dan mengembangkan bisnis

dengan modal usaha dari tabungan gaji selama bekerja menjadi PMI.

Berdasarkan hasil pra-riset dan wawancara dengan PMI purna di Desa Taman

Endah Kecamatan Purbolinggo, Sumanto (47 tahun) yang pernah bekerja di Korea

Selatan mengatakan bahwa rata-rata remitan (uang yang didapatkan selama

bekerja di luar negeri) dan mereka bawa pulang ke kampung halaman berkisar

250 juta, kemudian dibagi untuk modal usaha sebanyak 40% dan 60% hasil

remitansinya untuk investasi membeli tanah dan membuat rumah.

Beragam jenis usaha yang menjadi mata pencarian berkelanjutan PMI purna di

Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo, diantaranya adalah bisnis budidaya

ikan lele, ternak ayam petelur dan jenis usaha yang lain. Hal ini dimulai

pemberdayaan oleh Center for Indonesia Migrant Worker’s (CIMW) Jakarta,

kemudian dilanjutkan oleh BP3TKI Lampung, untuk pertama kalinya Provinsi

Lampung pada tahun 2017 mendirikan koperasi yang anggotanya PMI purna yang

terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo. Koperasi dengan nama

Koperasi TKI Purna Maju Lestari merupakan koperasi yang diinisiasi oleh Badan

https://www.youtube.com/watch?v=HPMtYu7ysVM

9

nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BP3TKI)

Lampung. Tujuan dibentuknya koperasi tersebut adalah agar para PMI purna yang

telah kembali ke tanah air dan telah berwirausaha di desanya dapat lebih maju dan

mandiri.(Sumber:WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/Tahun-2017 -di-resmikannya-

koperasi-tki-purna-di Lampung-Inisiasi-BP3TKI-Lampung diakses pada tanggal

25 Desember 2018). Kemudian setelah PMI purna berdaya dan mandiri,

dibuatkan badan hukum untuk keberlangsungan usahanya sehingga tercapai

tujuan paripurna yaitu tidak lagi bekerja di luar negeri, namun berwirausaha

mengembangkan kampung halamannya

Pengalaman yang diperoleh di daerah Purbolinggo ini dapat diharapkan menjadi

suatu model pemberdayaan yang bisa dikembangkan di daerah lain. Berkaitan

dengan upaya untuk mengkaji permasalahan pada fenomena pemanfaatan

remitansi yang belum menyeluruh dilakukan oleh daerah-daerah lain sebagai

kantong pekerja migran. Maka penelitian ini mengambil fokus di Kecamatan

Purbolinggo yang telah berhasil membentuk model pemberdayaan PMI purna

dengan pemanfaatan hasil remitan selama bekerja di luar negeri dan Kecamatan

Way Jepara sebagai kecamatan dengan kantong buruh migran terbanyak.

Kecamatan Way Jepara mempunyai jumlah PMI sebanyak 1142 dalam tiga tahun

terakhir di Kabupaten Lampung Timur, kemudian sudah terdapat upaya

pemberdayaan yang diberikan langsung oleh Kementrian Ketenagakerjaan berupa

Desmigratif atau Desa Migran Produktif. Namun keberlangsungannya belum

berjalan dengan baik untuk pemberdayaan terhadap PMI purna. Berikut tabel data

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/Tahun-2017%20-di-resmikannya-koperasi-tki-purna-di

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/Tahun-2017%20-di-resmikannya-koperasi-tki-purna-di

10

pencari kerja ke luar negeri yang terdaftar di Kabupaten Lampung Timur Tahun

2016, 2017 dan 2018 (s.d Juli).

Tabel 2. Data Pencari Kerja ke Luar Negeri yang Terdaftar di Kabupaten

Lampung Timur Tahun 2016,2017 dan 2018 (s.d Juli)

No Kecamatan 2016 2017 2018 Jumlah

2016- 2018 Jan-Des Jan-Des Jan-Jul

1 Metro Kibang 74 88 74 236

2 Batanghari 221 235 189 645

3 Sekampung 378 347 253 978

4 Marga Tiga 308 322 255 885

5 Sekampung Udik 253 276 222 751

6 Jabung 131 168 124 423

7 Waway Karya 70 98 48 216

8 Pasir Sakti 30 41 25 96

9 Lab. Maringgai 128 201 106 435

10 Gunung Pelindung 48 52 54 154

11 Melinting 81 76 69 226

12 Mataram Baru 193 186 129 508

13 Bandar Sribhawono 340 393 256 989

14 Way Jepara 427 392 323 1142

15 Braja Selebah 172 172 157 501

16 Lab. Ratu 298 254 257 809

17 Sukadana 296 333 289 918

18 Bumi Agung 78 93 75 246

19 Batanghari Nuban 87 98 77 262

20 Pekalongan 134 130 85 349

21 Raman Utara 123 159 112 394

22 Purbolinggo 197 147 110 454

23 Way Bungur 57 34 42 133

24 Marga Sekampung 78 46 37 161

Total 4202 4341 3368 11911

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur (diolah

peneliti, 2018)

11

Efektifitas pembinaan PMI purna yang dilakukan oleh BNP2TKI dinilai belum

optimal, karena masih belum menyentuh daerah-daerah kantong PMI yang lain,

kalaupun ada keberlangsungannya belum maksimal. Program kewirausahaan

belum sepenuhnya dilakukan sebagai bekal kepada PMI dengan memasukkan

materi kewirausahaan pada program persiapan akhir pemberangkatan (PAP) yang

diharapkan akan membuka wawasan PMI lebih dini. Dengan terbukanya wawasan

calon PMI lebih awal, maka mereka tidak akan boros membelanjakan uangnya

dan akan menginvestasikan kirimannya itu pada sektor-sektor produktif

ketimbang konsumtif. Remitansi dan usaha PMI purna dapat memberikan

kontribusi yang cukup berarti bagi ekonomi wilayah asal PMI.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dengan staf Dinas Koperasi, UMKM dan

Ketenagakerjaan Lampung Timur (Hairul Azhari, 48 tahun) mengatakan bahwa

masih sedikit PMI purna yang sadar akan pentingnya membangun wirausaha

sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, dan PMI purna yang lebih

memilih kembali bekerja di luar negeri lagi serta menambah kontrak untuk

bekerja di luar negeri. Sedangkan hasil wawancara pra-riset dengan salah seorang

PMI purna yang telah sukses membangun wirausaha di Kecamatan Labuhan Ratu

dan menjadi mentor dalam sosialisasi pemberdayaan PMI purna (Imam Nahrowi,

50 tahun) mengatakan bahwa PMI purna yang sudah mantap membangun

ekonomi di daerahnya kebanyakan mendapat pengetahuan tentang kemandirian

ekonomi saat ketika masih bekerja di luar negeri, karena beberapa negara

penempatan PMI diluar negeri banyak lembaga-lembaga peduli pekerja migran

yang sering melakukan sosialisasi kewirausahaan.

12

Selain melakukan penelusuran melalui media, pra-riset, melalui kegiatan

wawancara, peneliti juga mencari sumber referensi kajian penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian ini guna menambah kajian penelitian dan bahan

perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyajikan hal yang

berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan segi

permasalahan, kerangka teori serta studi kasus yang digunakan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada model

pemberdayaan yang akan digunakan masyarakat melalui pemanfaatan remitansi

PMI purna di Kabupaten Lampung Timur yang belum pernah menerapkan

kewirausahaan pasca pulang bekerja dari luar negeri. Dengan demikian model

pemberdayaan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan

tujuannya dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs

untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pekerjaan yang layak bagi

masyarakat.

13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi

peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dalam Mendorong

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDG’s) di Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan

Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran Pekerja migran

Indonesia (PMI) purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDG’s) di

Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten

Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pemberdayaan masyarakat melalui

optimalisasi peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna dalam

Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/ SDG’s) di Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan

Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

14

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran Pekerja migran

Indonesia (PMI) purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDG’s) di

Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung

Timur

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

tentang kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam ranah model

pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan

pemikiran dan bahan informasi bagi peneliti serta rekomendasi bagi

lembaga-lembaga yang terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan,

Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan serta BNP2TKI dalam

menerapkan model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran

Pekerja migran Indonesia (PMI) purna di Kabupaten Lampung Timur agar

sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs.

15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Good Governance

1. Definisi Good Governance

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa menjadi cita-

cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “governance” dalam “clean and good

governance seringkali terjadi kerancuan pemahaman dengan konsep

“government”. Menurut Sadu Wasistiono dalam Syarief Makhya (2004 : 64),

perbedaan antara government dan governance yaitu konsep government lebih

merujuk pada suatu badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ

tertinggi dalam suatu Negara, sedangkan goveranance merupakan suatu cara,

penggunaan atau pelaksanaan

Menurut Ganie Rochman dalam Joko Widodo (2001 : 41), konsep Government

menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan wewenang tertinggi

(negara dan pemerintah), sedangkan konsep Governance menunjukkan tidak

sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar

pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

16

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dinyatakan bahwa governance

adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan public good and services. Praktek terbaiknya disebut good

governance. Joko Widodo (2001:18). Perbedaan paradigma antara ”government”

dan ”governance” , berikut ini ditampilkan tabel perbedaan istilah government

dan governance.

Tabel 3. Perbedaan Istilah Government and Governance

No Unsur Perbandingan Kata Government Kata Governance

1 Pengertian-pengertian badan/

lembaga atau fungsi yang

dijalankan oleh organ tertinggi

dalam suatu negara, cara,

penggunaan atau pelaksana

Badan atau lembaga

dijalankan oleh organ

tertinggi dalam suatu

negara.

Cara Penggunaan atau

pelaksanaan

2 Hubungan Hirarkis yang

memerintah diatas,

yang diperintah

dibawah.

Hierarkis, kesetaraan

kedudukan dan hanya

berada dalam fungsi

3 Komponen yang terlibat Sebagai subyek hanya

ada satu yaitu instansi

pemerintah

Komponen yang

terlibat : sektor publik,

sektor swasta dan

masyarakat.

4 Pemegang peran dominan Sektor pemerintah Semua komponen

memegang peranan

sesuai fungsi masing-

masing.

5 Efek inpact yang diharapkan Kepatuhan warga

negara

Partisipasi warga

negara

6 Hasil ( output) yang

diharapkan

Pencapaian tujuan

negara melalui

kepatuhan warga

Pencapaian tujuan

negara dan tujuan

masyarakat melalui

partisipasi warga

negara dan warga

masyarakat.

Sumber: Syarief Makhya, 2004

Menurut Rachman Achwan dalam Martin Jimung (2005 : 95-96), konsep good

governance pada mulanya muncul akibat gelombang besar demokrasi dan

ekonomi pasar berskala global yang mendorong pentingnya meletakkan dengan

17

sejajar peran institusi makro, yakni : Negara, pasar (ekonomi) dan masyarakat

sebagai troika (mitra) dalam membangun good governance. Paradigma tersebut

merupakan revisi dari paradigma lama (rule government), dimana menurut

paradigma rule government lebih senantiasa menyandarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Governance Menurut J.S Endarlin dalam Dharma (2002 : 223) mengatakan bahwa

governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menggantikan

istilah government, yang menunjukkan penggunanan otoritas politik, ekonomi,

dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara

khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan

kepada enabler atau fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara

menjadi milik rakyat.

Menurut Lembaga Administrasi Negara/LAN dinyatakan bahwa good governance

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab,

serta efektif dan efesien, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan

pendapat Joko Widodo (2001 : 18) Governance adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan

sektor non pemerintahan dalam kegiatan kolektif.

18

Sedangkan World Bank dalam (Sedarmayanti, 2009: 273) mengartikan good

govenance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi

secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan

kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Bedasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan bahwa

pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang

solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efesien, dengan menjaga

“kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor

swasta dan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, nilai-nilai

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan

(nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta

aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Aktor-aktor Good Governance

Aktor-aktor good governance menurut (Sedarmayanti, 2009: 280), antara lain:

a. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah

kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula

sektor swasta dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah

melalui kebijakan publiknya sangat penting. Dalam kaitannya dengan

19

bidang pemberdayaan masyarakat pada sektor ketenagakerjaan pemerintah

dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas Ketenagakerjaan. Negara

sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga

politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan

publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme

pemberdayaan yang benar sehingga keberlanjutan yang terjadi di dalam

pemberdayaan dapat terus dijalankan.

b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang

aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan

perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

Dalam bidang pemberdayaan, sektor swasta meliputi lembaga-lembaga

masyarakat yang mengelola pemberdayaan masyarakat.

c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan

pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan

perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok

masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di

atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang

disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi

distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan

kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di

masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam

20

pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Kepemerintahan yang baik menurut United Nation Development Program

(UNDP) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu:

a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan

masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya

ekonomi, sosial, dan politik.

b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan

kontribusi terhadap kualitas hasil.

c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan

keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan

perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan

menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan

untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek kepemerintahan yang baik.

d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang

menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan

pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan

merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.

e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar,

dan masyarakat madani.

21

Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses

pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip

good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan,

kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip

good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan,

profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Mustopadidjaja (1997) dalam Sedarmayanti (2009: 282-287). mengatakan prinsip-

prinsip good governance adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan,

transparansi dan akuntabiiltas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan

konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Menurut Sedarmayanti (2009:289) Jumlah komponen ataupun prinsip yang

melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke

institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah

prinsip yang dianggap sebagai prinsip prinsip utama yang melandasi good

governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

22

B. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti

pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari

perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa.

Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan

upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara

konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata

power (kekuasaan atau keberdayaan). Berdasarkan pendapat Edi Suharto

(2005:57) ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan

dan minat mereka.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah “suatu kegiatan yang

berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi

yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”. Selanjutnya

pemberdayaan menurut Jim Ife dari buku Suhendra (2006:77) adalah

“meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment

aims to increase the power of disadvantage)”.

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan, hal ini

sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Moh. Ali Aziz dkk (2005: 169).

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari

hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek

23

akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini

melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari

pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi

subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan

dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan

masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan

kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu

pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sumaryadi terdiri dari

beberapa hal sebagai berikut:

a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari

masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang

terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita

yang didiskriminasikan atau dikesampingkan.

b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial

ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam

pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

24

Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Widjaja (2003:169)

merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki

masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan

martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara

mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dari beberapa definisi pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan

dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat mengetahui

potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya.

Setelah kita memahami mengenai definisi pemberdayaan, selanjutnya akan

dibahas mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat menurut para ahli.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu

dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian

berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih

lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat

yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang

dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan,

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai

pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan

kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan

25

pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat

tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan

berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif,

psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan

psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian

masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan

terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang

memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan

kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan

sebuah proses. Menurut Ambar Teguh (2004: 80-81) melalui proses belajar maka

masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu

ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk

mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang

merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan

komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

Arah pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam

Ambar Teguh (2004: 82-83) dapat dilihat dari tiga sisi yakni:

a. Penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

(enabling), disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia,

setiap masyarakat memilliki potensi yang dapat dikembangkan. Artimya

tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena demikian akan

26

sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangn daya itu,

dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang di,ilikinya serta berupaya untuk mengembangkanya.

b. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering),

dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan

suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut

penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam

berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya.

c. Perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah

menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemihakkan

kepada yang lemah amat berdasar dalam konsep pemberdayaan

masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari

interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan

melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta ekspolitasi

yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada

berbagai program pemberian. Kerena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati

harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperkirakan dengan

pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat,

memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan sendiri kearah

kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

27

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan

masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan

lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan

perlindungan sosial masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna

membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan

politik”. Sedangkan menurut Suharto (2010: 60) mengatakan bahwa tujuan utama

pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah atau tidak memiliki

ketidakberdaya baik karena masalah internal (persepsi sendiri) maupun masalah

eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang kurang adil).

Menurut Wijaya (2002: 77) mengatakan tujuan dari pemberdayan masyarakat

adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk

mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan

pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Menurut Suryana (2010:19) adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi

mandiri. Kemandirian tesebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat memiliki

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif

dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal

masyarakat tersebut.

28

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan

masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan

taraf hidup keluarga dan lingkungannya dan mengoptimalkan sumberdaya yang

dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan

masyarakat yang mandiri.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat

mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi hal ini sesuai

dengan apa yang dikemukakan oleh Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh

(2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu

masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam

rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat,

kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami

kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan diawal bahwa proses belajar dalam rangka

pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap sebagaimana

dikemukakan oleh Ambar Teguh (2004: 83). Tahap-tahap yang harus dilalui

tersebut adalah meliputi:

a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar

dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri. Tahap ini

menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha menciptakan

29

prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan

yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih

pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang

diharapkan. Seutuhnya penyadaran akan lebih membuka keinginan dan

kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian

akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki

kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Masyarakat

akan mengalami proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan

keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang terjadi dalam

tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya

keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar

mereka butuhkan. Masyarakat akan hanya dapat memberikan peran

partisipasinya pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut

atau objek pembangunan saja. Belum mampu menjadi subjek dalam

pembangunan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk

mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh

kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-

kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di lingkungannya. Apabila

masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat dapat secara

30

mandiri melakukan pembangunan. Konsep pembangunan masyarakat

menggambarkan bahwa pada kondisi seperti ini seringkali didudukan pada

subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi

fasilitator saja. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar

dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara

bertahap.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2-7) mengemukakan bahwa sebagai proses,

pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdayakan

diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai

hak untuk mempunyai “sesuatu”.

b. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitaan atau capacity building atau

enabling yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok

manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan

diberikan.

c. Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau

empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya,

kekuasaan, otoritas atau peluang

Menurut Nugroho (2007:13) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”

bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan

yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

a. Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang

mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak

31

untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus

dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari

kemiskinannya. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya

dengan hadirnya upaya pendampingan.

b. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang

kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola

peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara

memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang

bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut.

Penyadaran Pengkapasitasan Pendayaan

c. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan

dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan

berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar

secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta

diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan self evaluation

terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Terdapat tiga hal penting dalam pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo

dan Dwidjowijoto (2007:30-33) yang terdiri dari:

a. Pemberdayaan dipandang sabagai jawaban atau pengalaman pelaksanaan

pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang terpusat sejak tahun

1970-an hingga tahun 1990-an. Proses pembangunan terpusat dan

akhirnya tidak partisipatif itu telah menyadarkan para pemikir kebijakan

publik untuk akhirnya berani mengadopsi konsep pemberdayaan yang

dipercayai mampu menjembatani partisipasi rakyat dalam proses

32

pembangunan. Pemberdayaan tersebut ditantang untuk dapat

menumbuhkan kembali inovasi dan kreatifitas rakyat.

b. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep

pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan

publik yang cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar

rumput. Untuk menjamin penyaluran aset pembangunan lebih baik kepada

rakyat lahirlah konsep distribusi pembangunan. Dalam konsep

pertumbuhan, pemanfaatan pembanguanan adalah pelaku usaha besar.

Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaatan pembangunan adalah

rakyat pada level akar rumput. Para pengambil kebijakan publik percaya

bahwa konsep distribusi pembangunanan dapat beriringan dengan konsep

pertmbuhan ekonomi apabila konsep distribusi pembangunan menerapkan

konsep pemberdayaan. Pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin

distribusi asset pembangunan secara merata dengan proses dari rakyat oleh

rakyat dan untuk rakyat.

c. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih

banyak didomisili oleh penduduk miskin, pengangguran, masyarakat

dengan kualitas hidup rendah dan masyarakat terbelakang/ tertinggal

disejumlah daerah di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh pemikir

pembangunan, pembangunan di negara berkembang banyak diwarnai

fenomena kemiskinn, pengangguran dan kesenjangan. Sehingga muncl

pandangan konsep bahwa konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai

dengan kebutuhan Indonesia. Akhirnya mereka melirik konsep

pemberdayaan untuk mencoba menjawab tantangan pembangunan di

33

Indonesia. dengan demikinan, konsep pemberdayaan di Indonesia bukan

tanpa nilai, tatapi justru memiliki nilai yang spirit untuk menuntaskan

permasalahan khas nagara berkembang seperti yang dikatakan diatas.

Lebih khusus, pemberdayaan mempunyai misi yang jelas yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa penulis lebih memilih menggunakan tahapan

pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh, karena menurut Ambar Teguh

lebih dijelaskan secara tuntas mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat yang

merupakan suatu proses pembelajaran bagi masyarakat agar dapat mandiri dalam

mengelola segala potensi yang dimiliki dengan menumbuhkan rasa semangat

berkarya secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sehingga dapat dipahami bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat ini sangat

penting untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang baik, karena dengan

adanya tahapan tersebut dapat menjadi acuan bagi kelompok masyarakat untuk

mencapai pelaksanaan dan tujuan yang jelas bagi berhasilnya pemberdayaan

masyarakat.

4. Indikator Keberdayaan

Keberdayaan masyarakat Menurut Widjajanti (2011:18) adalah dimilikinya daya,

kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan

masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri.

Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (1) kemampuan dalam

34

pengambilan keputusan, (2) kemandirian dan (3) kemampuan memanfaatkan

usaha untuk masa depan.

Menurut Person et.al (1994: 106) yang di kutip oleh Suharto (2010: 60)

mengajukan tiga dimensi indikaor keberdayaan yang merujuk pada: (1) sebuah

proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian

berkembang menjadi sebuh perubahan yang lebih besar, (2) sebuah kondisi

psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu

mengendalikan diri dan orang lain, (3) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah

gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisi orang-orang lemah dan

melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang–orang lemah tersebut memperoleh

kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang menekan.

Menurut Suhendra (2006: 86) terdapat beberapa indikator masyarakat yang

berdaya, antara lain: (1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan

pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (2) Dapat berjalan “battom

up planning”, (3) Kemampuan dan aktivitas ekonomi, (4) Kemampuan

menyiapkan hari depan keluarga, (5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan

aspirasi tanpa adanya tekanan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai indikator keberdayaan, maka dapat

disimpulkan bahwa masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan

dan juga menikmati hasil pembangunan.

35

5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Najiati dkk (2005:54) ada empat prinsip yang sering digunakan untuk

suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi,

keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Meskipun konsep ini lebih

didekatkan dalam bidang pertanian, namun konsep Najiati dkk, ini merupakan

salah satu contoh menguraikan tentang pemberdayaan masyarakat. Berikut uraian

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dimaksud, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Pada dasarnya prinsip ini lebih mengutamakan tentang apa yang seharusnya

dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Prinsip kesetaraan atau

kesejajaran merupakan prinsip yang mendudukkan masyarakat atau

memposisikan seseorang diantara kelompok masyarakat dengan lembaga

yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki

maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan

dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman,

serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan

kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat

adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan,

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat

tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping

yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyaraka

36

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan

masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang

miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan

sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka

memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang

kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki

tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang

sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi

proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus

dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru

melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada

awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi

secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan

akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya

sendiri.

Selain prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukaakan oleh Najiati dkk, berikut

ini juga terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Menurut Suharto

(2006:68) sebagai berikut:

a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada

kerjasama sebagai patner.

37

b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau

subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan

kesempatan-kesempatan.

c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting

yang dapat mempengaruhi perubahan.

d. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup,

khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada

masyarakat.

e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, hasus beragam dan

menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada

pada situasi masalah tersebut.

f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang

penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi

serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.

g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka

sendiri, tujuan, cara dan hasilmharus dirumuskan oleh mereka sendiri.

h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena

pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.

i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara

efektif.

j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif,

dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

38

k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui

pembangunan ekonomi secara paralel

Berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh

para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya prinsip pemberdayaan

masyarakat adalah suatu prinsip yang mengedepankan suatu prinsip kesetaraan

yang lebih mengutamakan tentang apa yang seharusnya dipegang dalam proses

pemberdayaan masyarakat, adanya prinsip yang sifatnya partisipatif,

direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat, Prinsip

keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat

daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai

objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang

memiliki kemampuan sedikit (the have little), dan yang terakhir merupakan

prinsip keberlanjutan dimana proses pemberdayaan merupakan proses yang terus

berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Secara teoritis Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh

Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, dalam Wrihatnolo, dan Riant, (2007:119),

mengatakan bahwa kecenderungan primer menunjuk pemberdayaan sebagai

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau

kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya.

Sebaliknya, kecenderungan sekunder menekankan pada proses memberikan

39

stimulus, dan mendorong individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya

melalui proses dialog.

Sehubungan dengan deskripsi konseptual di atas yang dikemukakan oleh

Wrihatnolo, dan Riant, (2007:119-120), maka minimal terdapat tiga strategi

pemberdayaan yang umum dilaksanakan yakni:

a. Pemberdayaan yang hanya berkutat di “daun” dan “ranting” atau

pemberdayaan konformis. Yaitu pemberdayaan hanya dilihat sebagai

upaya peningkatan daya adaptasi terhadap struktur sosial-

kemasyarakatan yang ada. Bentuk strateginya adalah mengubah sikap

mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan.

Program-program berjenis karitatif dan sinterklas termasuk dalam

kategori ini.

b. Pemberdayaan yang berkutat di “batang” atau pemberdayaan reformis.

Konsep ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi, politik,

dan budaya yang ada, yang terpenting adalah kebijakan operasional.

Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional

dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM,

penguatan kelembagaan, dsb.

c. Pemberdayaan yang berkutat di “akar” atau pemberdayaan struktural.

Strategi ini melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah karena

struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan

peluang bagi kaum yang lemah, dengan demikian pemberdayaan ini

menempuh strategi melalui transformasi struktural secara mendasar.

40

Menurut Soetomo (2008:72-85), dalam proses pemberdayaan masyarakat

pendekatan yang dipergunakan yaitu:

a. Sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini

diarahkan pada bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan

kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya.

Desentralisasi ini berarti mencakup lapisan masyarakat miskin akar

rumput, bukan semata berhenti pada elit lokal setempat.

b. Top down menjadi bottom up. Pendekatan pemberdayaan cenderung

mengutamakan alur dari bawah ke atas. Proses dan mekanismenya

dapat melalui dua kemungkinan; pertama, identifikasi masalah dan

kebutuhan masyarakat direspon sendiri oleh masyarakat bersangkutan

dalam bentuk program pembangunan yang direncanakan dan sekaligus

dilaksanakan oleh masyarakat. Kedua, identifikasi masalah dan

kebutuhan masyarakat diakomodir oleh pemerintah untuk dimasukkan

kedalam program pembangunan pemerintah.

c. Uniformity menjadi variasi lokal. Pendekatan pemberdayaan sangat

memberikan toleransi kepada variasi lokal/kearifan lokal, dengan

demikian program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan sangat

berorientasi pada permasalahan dan kondisi serta potensi setempat.

d. Sistem komando menjadi proses belajar. Pendekatan pemberdayaan

memosisikan masyarakat lebih berkedudukan sebagai subyek atau

aktor, dalam hal ini, proses belajar yang dilakukan untuk

meningkatkan inisiatif merupakan rangkaian pemantapan kapasitas.

41

Peningkatan kapasitas ini bermakna pengakuan akan kemampuan

masyarakat untuk melakukan langkah-langkah menuju kemajuan.

e. Ketergantungan menjadi keberlanjutan. Pemberian kewenangan

kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan akan lebih

mendorong tumbuh kembangnya inisiatif dan kreatifitas yang memacu

keberlanjutan.

f. Social exclusion menjadi social inclution. Seluruh lapisan masyarakat

terutama lapisan bawah, mendapatkan peluang yang sama dalam

berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua

pelayanan, serta dalam mengakses sumber daya dan informasi.

g. Improvement menjadi transformation. Improvement berarti

memfokuskan perbaikan hanya dalam cara kerja dan proses produksi

tanpa melakukan perubahan pada tataran struktur, sedangkan

pendekatan pemberdayaan lebih menekankan pada transformation,

dimana fokus perubahan adalah pada level sistem dan struktur

sosialnya.

C. Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan

Remitansi PMI

1. Definisi PMI Purna dan Remitansi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, istilah TKI diganti dengan

Pekerja Migran Indonesia atau disingkat PMI. Pengertian PMI Purna adalah

warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara asing dalam hubungan kerja

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sesuai ketentuan masing-

42

masing Negara tujuan yang sudah habis atau selasai masa kerjanya atau masa

kontraknya. Istilah PMI sering sekali dikonotasikan dengan pekerja kasar..

Walaupun sering dikonotasikan sebagai pekerja kasar, tidak bisa dipungkiri

bahwa PMI sangat mempunyai andil cukup besar dalam pendapatan Negara, biasa

disebut remitansi.

Remitansi adalah dana yang berasal dari transfer (baik dalam bentuk cash atau

sejenisnya) dari seorang asing kepada sanak keluarga di negara asalnya.

International Monetery Found (IMF) mendefinisikannya remitansi ke dalam 3

kategori, yaitu:

a. remitansi pekerja atau transfer dalam bentuk cash atau sejenisnya dari

pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman.

b. kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau renumerasi

dalam bentuk cash atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang

bekerja di suatu negara lain di mana keberadaan mereka adalah resmi.

c. transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer kapital dari aset

keuangan yang dibuat orang asing tersebut sebagai perpindahan dia dari

satu negara ke negara lainnya dan tinggal lebih dari satu tahun. Karenanya,

remitansi (remittance) adalah transfer uang oleh pekerja asing ke negara

tempat mereka berasal. Remitansi juga diartikan sebagai satu pembayaran

untuk pembelian barang-barang atau jasa yang ditransferkan terhadap

seseorang pada jarak jauh.

43

Remitansi merupakan sebagian dari pendapatan pekerja asing internasional yang

dikirimkan ke negara tempat pekerja berasal. Oleh World Bank, „remittance‟

dikatakan sebagai „transfer remittance‟, berlaku secara domestik maupun

internasional. Sedangkan untuk „domestik remittance‟, sebagai contoh, adalah

dikenakan pada saat di mana migrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan di

dalam satu negara. Namun demikian, remitansi (remittance) yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah dalam hal antar negara (dari luar negeri ke Indoesia).

Konsepsi Remitansi dalam Kajian ini: Untuk kepentingan kajian ini remitansi

didefinisikan sebagai pembayaran atau aliran atau transfer dana lintas batas negara

dari orang ke orang, yang dalam prakteknya transfer dana tersebut dilakukan oleh

pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, secara berulang kali,

misalnya pengiriman uang setiap bulan kepada keluarga PMI ke daerah tempat

PMI tersebut berasal.

Sekalipun untuk mengukur remitansi tetaplah menjadi sebuah tantangan bagi

sistem pembayaran seimbang (balanced payment system), namun pada tahun 2006

tercatat sebanyak 59 negara-negara yang sedang berkembang menerima lebih dari

US$ 1 miliar dalam bentuk remitansi. Laporan Asian Development Bank

mengenai studi remitansi pekerja asing dari Asia Tenggara menyebutkan, bahwa

remitansi dari para pekerja asing di luar negeri telah membantu memperkuat

keseimbangan pembayaran negara, sekaligus membantu meningkatkan kualitas

hidup anggota keluarga para pekerja yang kebanyakan (sebelumnya) berada pada

dan atau di bawah garis kemiskinan.

44

Kenyataan membuktikan bahwa data mengenai berapa besaran remitansi hanya

bertumpu pada laporan dari institusi formal saja, misalnya perbankan;sementara

pada kenyataannya saluran-saluran informal menjadi sesuatu yang jugalazim

digunakan sebagai media pengiriman remitansi; akibatnya remitansi yang tercatat

diperkirakan hanya setengahnya saja. Sebagai contoh, di negera-negaraTimur

Tengah, sebagian besar dari remitansi ditransferkan melalui jaringan broker

informal, sehingga remitansi tersebut tidak tercatat oleh sistem pelaporan resmi

(perbankan). Sama halnya dengan di Indonesia; kebanyakan pengiriman remitansi

dilakukan dengan menitipkan pada teman sekampung yang kebetulan pulang

ketanah air atau dibawa sendiri ketika pekerja tersebut (PMI) pulang karena habis

masa kontrak kerjanya. Oleh karena itu, remitansi yang dikirim dengan media

semacam ini tidak tercatat secara resmi baik oleh lembaga resmi daerah maupun

lembaga resmi nasional, dikarenakan saluran-saluran informal tersebut

mendominasi pola sistem penyediaan remitansi, yang secara relatif disebabkan

oleh karena ketidak-tersediaan bank atau institusi keuangan formal lainnya, selain

faktor mahal dan awamnya jasa ini dipergunakan oleh kalangan mereka.

Saat ini berbagai studi mengenai pekerja migran dan remitansi yang dihasilkan

semakin menarik dan banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Salah satu

permasalahannya adalah masih sulitnya memprediksi nilai remitansi secara

akurat, serta menghitung dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi dan

sosial di daerah atau negara asal pekerja (sumber: Penelitian dan pengembangan

Provinsi Jawa Timur, tahun 2013)

45

D. Tinjauan Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDG’s)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG‟s)

2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium

(Milenium Development Goals/MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat

tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa

terkecuali. Konsep SDG‟s itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai

Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun

2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh

tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga

dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDG‟s

memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan

kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa

mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya.

Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global (Global

Goals). 17 poin penting SDG‟s tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh

penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

46

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat

serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala

umur.

4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas

dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin

pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan

belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum

ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang

berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang

terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan

produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan

serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam

sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta

pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan

bekelanjutan.

47

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan

konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim

dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut

dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang

berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi

penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta

menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian

termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan

akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung

jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif,

akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang

berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembanguanan

berkelanjutan terdiri dari 17 poin penting, pada penelitian ini memfokuskan pada

indikator ke delapan dengan pertumbuhan perekonomian dan pekerjaan yang

layak.

48

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai pemberdayaan masyarakat disajikan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Penulis, Tahun &

Judul Penelitian

Hasil Kajian Metode & Konsep

1 Prof. Dr.Sarmini,

M.Hum, dkk. (2013) “

Kajian Pengembangan

Model Pemberdayaan

Masyarakat Miskin

melalui peran TKI

Purna di Provinsi

Jawa Timur

Langkah-langkah konkrit yang

perlu dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Kabupaten lokasi

kajian ini dalam upaya

melakukan optimalisasi peran

TKI-Purna dalam rangka

memberdayakan masyarakat

miskin.

Kuantitaif, survey

dan Observasi

Pemberdayaan

Remitansi

2 Paulus Rudolf Yuniart

(2015) “Siasat

Bertahan, Model

Pengelolaan

Remittansi, dan Usaha

Mikro Keluarga

Buruh Migran di

Kabupaten Lombok

Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Barat

(NTB)”.

Pemahaman para tenaga kerja

migran terhadap masalah,

terutama yang terkait dengan

kehidupan keseharian mereka,

juga strategi mereka untuk

memecahkan masalah-masalah

yang muncul.

Kualitatif,

wawancara

mendalam, dan

survey

Konsep Siasat

Bertahan Rumah

Tangga bagi Buruh

Migran,

Pengelolaan

Remitan Buruh

Migran

3 Intan Fitri Meutia

(2017) “Bank

Sampah: Strategi dan

Tata Lingkungan

Berbasis Masyarakat”.

Temuan penelitian bermaksud

menggambarkan dan

menganalisis program bank

sampah sebagai strategi dan tata

lingkungan berbasis masyarakat.

Sehingga timbul sebuah

kesadaran untuk memilah,

mendaur-ulang dan

memanfaatkan limbah secara

bijak untuk mengurangi sampah

masuk ke tempat pembuangan

sampah akhir. Hal ini

dimaksudkan untuk

menggambarkan dan

menganalisis srtategi bank

sampah melalui koordinasi

stakeholder terkait.

Penelitian yang

digunakan

merupakan

penelitian analitik

deskriptif-kualitatif

berdasarkan

wawancara,

observasi, dan studi

pustaka.

Menciptakan cara

baru yang sederhana

untuk

memberdayakan

masyarakat dengan

mewujudkan

komunitas sadar

ekonomi kreatif .

49

4 Pusat penelitian

pengembangan dan

informasi (Puslitfo)

BNP2TKI (2011)”

Stud Potensi Ekonomi

TKI purna di

kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi

Selatan”

Menggali potensi-potensi TKI

purna di Kabupaten Gowa untuk

dikembangkan menjadi usaha

produktif sesuai dengan sumber

daya alam yang dimiliki

Kabupaten Gowa

Kualitatif,

Wawancara

Observasi

TKI Purna

Remitansi

Ekonomi

Masyarakat

5 Ita Prihantika, dkk

(2016) “ Koordinasi

antar Organisasi

dalam Pengelolaan

Purna Tenaga Kerja

(TKI) di Kabupaten

Lampung Timur”

Hasil penelitian mengungkapkan

bahwa Pemerintah Kabupaten

Lampung Timur sebagai leading

sektor pada pengelolaan Purna

TKI ini tidak memiliki program

atau kebijakan yang benar-benar

spesifik. Sejauh ini, beberapa

inisiatif upaya pengelolaan Purna

TKI diinisiasi oleh pihak ketiga,

misalnya BP3TKI, LSM SBMI

dan LSM Sebumi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa koordinasi

pengelolaan Purna TKI di

Kabupaten Lampung Timur

belum terbentuk dan berjalan.

Pendeketan

kualitatif; dengan

tipe penelitian

deskriptif.

Wawancara, dan

observasi

Koordinasi,

Remittansi dan

TKI Purna

Sumber: Diolah peneliti, 2018

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan peneliti dalam mengembangkan

penelitianya dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual yang telah

dikembangkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah

salah satu wujud keseriusan untuk memberdayakan masyarakat dengan model

pemberdayaan masyarakat miskin melalui optimalisasi PMI purna. Hal ini dapat

digambarkan sebagai berikut;

50

51

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif metode penelitian berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Artinya data yang dikumpulkan

bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen

resmi lainnya (Moleong, 2013:9). Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian

kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara

mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita empirik dengan

teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.

Tipe deskriptif adalah tipe yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan,

atau menggabungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono,

2011:11). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif

untuk memaparkan dan menganalisis data yang didapatkan, sehingga

mendapatkan gambaran secara luas dan penjelasan mengenai model

52

pemberdayaan masyarakat miskin melalui optimalisasi peran Pekerja Migran

Indonesia (PMI) purna di Kabupaten Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2013: 93-94) Fokus penelitian merupakan pedoman untuk

membatasi penelitian dalam memilih data apa saja yang relevan serta untuk dapat

menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini secara tepat, maka

diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pemfokusan terhadap data-data yang ada

di lapangan. Faktor penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang

tidak relevan. Fokus penelitian yang diambil peneliti yaitu mengenai

pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran pekerja migran Indonesia

(PMI) purna dalam mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDG’s) di Kabupaten Lampung Timur:

1. Penerapan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI

purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDGs) di Kecamatan Purbolinggo dan

Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur

2. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakan melalui optimalisasi peran PMI purna dalam

mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs) Kecamatan Purbolinggo dan Kecamatan Way

Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

53

Untuk mengkaji penerapan model pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pembinaan PMI purna dan keluarganya, maka peneliti menggunakan tahapan-

tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh (2004: 83) yang meliputi tiga

tahapan sebagai berikut:

1.1 Tahap Penyadaran

Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha

menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses

pemberdayaan yang efektif.

1.2 Tahap Transformasi

Tahap ini menggambarkan masyarakat mempunyai kemampuan berupa

wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan

dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di

dalam pembangunan

1.3 Tahap Peningkatan Intelektual

Munculnya kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Ketiga konsep tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh ini

dipilih oleh peneliti, karena penelitian ini menekankan pada penerapan model

pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dapat berhasil menjadi model

pemberdayaan dan acuan pemberdayaan bagi daerah-daerah lain dalam

optimalisasi peran PMI purna untuk memberdayakan masyarakat miskin

disekitarnya. Sehingga kemudian dapat melihat model pemberdayaan seperti

apakah yang efektif bagi PMI purna di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu

54

juga, penggunaan ketiga tahapan ini juga dinilai peneliti dapat memunculkan

kendala-kendala atau faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul dari

penerapan model pemberdayaan PMI purna di Kabupaten Lampung Timur.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, menurut Moleong (2013:128) cara terbaik

yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan

mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempelajari secara mendalam

fokus serta rumusan masalah penelitian Keterbatasan geografis seperti waktu,

biaya, perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purbolinggo yang telah berhasil

membentuk model pemberdayaan PMI purna dan Kecamatan Way Jepara sebagai

kecamatan dengan kantong buruh migran terbanyak dengan jumlah 1142 jiwa

dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur yang belum ada upaya

untuk pemberdayaan terhadap PMI purna, dimana para PMI lebih memilih hasil

remitannya untuk keperluan konsumtif dan kebutuhan sekunder lainnya.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri ( Sugiyono, 2011:30). Oleh karena itu peneliti sebagai

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan

penelitian yang selanjutnya akan turun ke lapangan. Selanjutnya, dalam suatu

penelitian instrumen penelitian untuk melaksanakan penelitian harus memiliki

55

sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam

penelitian ini peneliti membagi dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer menurut Novita (2013:86) yaitu berupa kata-kata dan

tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan

peneliti sendiri selama berada dalam lokasi penelitian Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian,

baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam

memperoleh data primer peneliti melakukan observasi dengan melakukan

pengamatan pada keberlangsungan usaha konveksi dan peternakan

kambing program Desmigratif Desa Jepara, pengamatan pelayanan

Koperasi PMI purna Maju Lestari, serta mengamati proses pelayanan

petugas Desmigratif dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan

penerapan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI

purna di Kabupaten Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai

informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini umumnya

berupa dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari data penempatan PMI

ke luar negeri dari Kabupaten Lampung Timur, laporan pelaksanaan

pemberdayaan PMI purna, data rumah tangga Desmigratif, dan

56

Dokumentasi peresmian koperasi TKI Purna Maju Lestari dan peresmian

Rumah Desmigratif, studi kepustakaan, foto, dan lain-lain yang terkait

dengan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran PMI purna

di Kabupaten Lampung Timur

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus

penelitian maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong

(2013:186) diadakan wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi,

perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Sehingga peneliti melakukan

teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan dapat mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Adapun

informan yang diwawancarai yaitu:

57

Tabel 5. Daftar Informan

No Informan Jabatan/Pekerjaan

1 Hairul Azhari,S.E. Kepala Bidang Penempatan Dinas Koperasi,

UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten

Lampung Timur

2 Supeno Sekertaris Koperasi TKI purna Maju Lestari

Kecamatan Purbolinggo

3 Wasito Bendahara Koperasi TKI purna Maju Lestari

Kecamatan Purbolinggo

4 Subir Asni. S.E Kepala Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara

5 Imam Nahrowi Wirausaha sukses PMI purna di

Kabupaten Lampung Timur

6 Yunita Rohani Ketua LSM SBMI Lampung

7 Wahono Petugas Desa Migran Produktif

8 Sumanto PMI Purna di Kecamatan Purbolinggodan

pengusaha budidaya ikan lele

9 Naharia Anggraini Ketua PKK Desa Jepara

10 Imroatin PMI Purna di Kecamatan Way Jepara ketua

kelompok konveksi Desmigratif

11 Kalimah PMI Purna di Kecamatan Way Jepara anggota

kelompok konveksi Desmigratif

12 Rino PMI Purna di Kecamatan Way Jepara yang tidak

tergabung dengan program Desmigratif

13 Kholifah PMI purna di Desa Jepara yang memilih berhenti

dari pemberdayaan Desmigratif

14 Kariyah PMI purna di Desa Jepara yang memilih berhenti


15 Kasiyati PMI purna di Desa Jepara yang memilih berhenti


Sumber: Diolah Peneliti, 2019

2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna

meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk

memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang digunakan adalah

observasi non partisan karena dalam observasi peneliti tidak terlibat dan

hanya sebagai pengamat independen. Dalam penelitian ini, observasi yang

dilakukan oleh penulis adalah mengamati kegiatan wirausaha yang

58

dikembangkan oleh PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan di

Kecamatan Purbolinggo.

Tabel 6. Daftar Kegiatan Observasi

No Objek Pengamatan Waktu Pengamatan

1 Keberlangsungan Usaha konveksi dan

Peternakan Kambing program

Desmigratif Desa Jepara

24 Februari 2019

2 Observasi pelayanan Koperasi PMI purna

Maju Lestari

26 Februari 2019

3 Observasi pelayanan petugas Desmigratif 14 Maret 2019


3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen.

Menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan

lebih dipercaya karena di dokumentasi didukung dengan berisikan catatan

yang sudah berlalu, berupa foto, tulisan, gambar, karya serta buku dan data

yang sesuai dengan bahasan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi

dilakukan dengan melihat laporan penempatan PMI yang dilakukan oleh

Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur

serta laporan pelaksanaan pemberdayaan PMI purna yang dilakukan oleh

BP3TKI Lampung.

Tabel 7. Sumber Dokumen

No Dokumen

1 Data Penempatan PMI ke luar negeri

2 Laporan pelaksanaan pemeberdayaan PMI purna

3 Data rumah tangga desa migran produktif

4 Dokumentasi peresmian koperasi TKI Purna Maju Lestari dan peresmian

Rumah Desa Migran Produktif


59

F. Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah data adalah menganalisis data. Analisis data menurut

Moleong (2013:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, mengogarnisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Tahapan analisis data

meliputi antara lain:

1. Reduksi Data (Reduction Data)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian dan

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan reduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi

penelitian kemudian akan dituangkan dalam uraian atau laporan yang

lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya dirangkum, dipilih hal-

hal pokok. Difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk

uraian, dan poto atau gambar sejenisnya.

60

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)

Dalam hal ini peneliti akan berusaha untuk menganalisis dan mencari pola,

tema, hubungan persamaan, hal-hal yang timbul, hipotesis dan sebagainya

yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka

akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain

setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian

berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan

observasi, wawancara, serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa

persyaratan menurut Moleong (2013:324). Terdapat empat kriteria keabsahan data

yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Pada dasarnya derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal

dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri

sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai;

kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

61

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa

kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

a) Triangulasi

Trisngulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, hal

ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2013:330).

Peneliti melakukan pengecekan data melalui sumber lain dengan

melakukan studi kepustakaan. Selain itu peneliti membandingkan

data yang diperoleh melalui sumber pustaka, observasi dilapangan

dan dokumentasi.

b) Kecukupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-

bahan, catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan

sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan

analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (Transferability)

Pengujian transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga

mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi

lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan

mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara

Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi Pekerja

Migran Indonesia Purna di Kabupaten Lampung Timur.

62

3. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan subtitusi reliabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam

penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke

lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji

dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar

atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan

pembimbing.pengujian dependability dalam penelitian ini dilakukan oleh

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam

melakukan penelitian.

4. Kepastian (Confirmability)

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan

yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil

penelitiannya. Hal yang akan dilakukan peneliti untuk menguji kepastian

ini adalah dengan seminar tertutup atau terbuka dengan mengundang

teman sejawat dan dosen pembimbing serta dosen pembahas.

135

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya

mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja

Migran Indonesia (PMI) Purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur dapat penulis

simpulkan bahwa selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PMI purna di

Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo sudah berjalan dengan baik.

Akan tetapi keberlangsungannya masih terkendala oleh faktor-faktor penghambat

yang ada di dalam PMI purna itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan

tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan Way

Jepara masih mengalami kendala. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan

dari Sumber daya manusia (SDM) tentang pentingnya melakukan

pemberdayaan dengan memanfaatkan hasil remitansi serta tidak

melibatkannya mitra lokal untuk ikut serta membantu dalam proses

pemberdayaan.

2. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan

Purbolinggo sudah berjalan dengan baik, karena usaha produktif yang tumbuh

sendiri dipelopori oleh PMI purna. Hal tersebut terjadi karena PMI purna

136

memiliki pemikiran untuk mengumpulkan modal usaha saat bekerja di luar

negeri. Sehingga saat pulang ke tanah air modal tersebut dapat digunakan

untuk membangun usaha mandiri.

3. Faktor pendukung yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan

Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu keduanya memiliki program

pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Masing-masing

daerah memiliki program yang tentunya dapat membantu peningkatan

pemberdayaan untuk menciptakan PMI purna yang mandiri dalam

mengembangkan potensi serta usaha produktif untuk menunjang

pembangunan yang berkelanjutan.

4. Faktor penghambat yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan

Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu masih minimnya mitra lokal

yang dapat memberikan akses sarana dan prasarana dalam menunjang

pemberdayaan. Serta masih terdapat tumpang tindih pelatihan yang diberikan

oleh pemangku kepentingan. Sehingga esensi dari isi pemberdayaan kurang

maksimal di terima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, model pemberdayaan untuk menunjang

pemberdayaan yang optimal dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang

berkelanjutan di Kabupaten lampung Timur antara lain:

1. Pihak pemberdaya (BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan) seharusnya

memetakan kondisi lingkungan PMI purna, agar keberlangsungan dari

137

program-program pemerintah dapat disinergiskan dengan potensi yang ada

pada lingkungan PMI purna.

2. Pemerintah mengoptimalkan peran mitra lokal seperti kelompok PKK,

pemuda karang taruna, lembaga adat, lembaga agama, LSM dan tokoh peduli

PMI. Hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program

pemberdayaan. Dengan adanya peran pemangku kepentingan dan mitra lokal

dapat lebih mudah memotivasi dan menggerakkan masyarakat desa selain

bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

3. Sistem pelatihan, pembinaan, pendampingan usaha secara berkelanjutan

untuk memonitoring dan mengevaluasi secara berkala setiap setahun sekali

agar program pemberdayaan memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat

meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya dalam

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

4. Penerapan ekonomi digital atau e-comerce melalui pemasaran secara online

dengan menfaatkan media online shop di kalangan pelaku UMKM yang

dijalankan oleh keluarga PMI purna. Dengan penggunaan teknologi informasi

akan memberi dampak pada perluasan daerah pemasaran produk yang selama

ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang masih

memasarkan produknya secara konvensional.

5. Perlu dirumuskannya model kemitraan usaha yang melibatkan berbagai pihak

terkait untuk menjamin pelaku UMKM yang dijalankan oleh PMI purna agar

dapat terus mengembangkan usahanya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali Aziz,Moh dkk.2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi

dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Fatimah, Rika dkk. 2018. Buku Pedoman Global Gotong Royong (G2R): Inovasi

Gerakan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. Yogyakarta:

BPPM DIY

Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung:

Remaja Rosdakarya

Najiyati, Sri, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. Pemberdayaan

Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto.2007 Manajemen

Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan

Masyarakat. Bandung: Elex Media Komputindo.

Soetomo. 2008. Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:

Alfabeta

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:

Refika Aditama

Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:

PT Refika Aditama.

Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung:

Alfabeta

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan

Pemberdayaan Masayarakat . Jakarta: Citra Utama

Suryana, Sawa. 2010. Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Negeri Semarang

Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wijaya, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah

Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayakan Masyarakat. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

JURNAL DAN DOKUMEN:

Intan Fitri Meutia. 2017. Bank Sampah: Strategi dan Tata Lingkungan Berbasis

Masyarakat. Proceedings. International Conference 2nd

Shield, 2017 hlm

244-249.

Ita Prihantika, dkk. 2016. Koordinasi antar organisasi dalam pengelolaan purna

TKI di Kabupaten Lampung Timur. Prosiding seminar nasional Grand

Design Reformasi ASN Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas

Lampung

Kesi Widjajanti. 2011. Model Pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ekonomi

Pembangunan. Vol 12 (1), hlm 15-27

Prof. Dr. Sarmini, dkk. 2013. Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan

Masyarakat Miskin Melalui peran TKI purna di Provinsi Jawa Timur.

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Surabaya dan fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo.

Pusat penelitian pengembangan dan informasi (Puslitfo) BNP2TKI (2011) “Studi

Potensi Ekonomi TKI Purna di kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi

Selatan”.

Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi

Pembangunan. Vol 12 (1), hlm 15-27

Yeni Nuraeni. 2018. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri

Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka

Perluasan Kesempatan Kerja. Jurnal Akuntansi Manajerial

Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018:

42-53

INTERNET:

https://www.youtube.com/watch?v=HPMtYu7ysVM diakses pada tanggal 30

Desember 2018.

Megapolitan.kompas.com/read/2011/10/04/04263482/memelopori.pasar.rintisan.

mantan.tki. diakses pada tanggal 23 Desember 2018.

WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/Tahun-2017-diresmikannya-koperasi-tki-

purna-diLampung-InisiasiBP3TKI-Lampung. diakses pada tanggal 25

Desember 2018.

WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/tahun-2018-Devisa-Negara-240-TKI diakses

pada tanggal 25 Desember 2018.

WWW.BNP2TKI.go.id/read/1250/tahun-2018-Remitansi-TKI-di Luar negeri-

240-TKI. diakses pada tanggal 25 Desember 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=HPMtYu7ysVM

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/Tahun-2017-diresmikannya-koperasi-tki-purna-diLampung-InisiasiBP3TKI-Lampung

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/Tahun-2017-diresmikannya-koperasi-tki-purna-diLampung-InisiasiBP3TKI-Lampung

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/tahun-2018-Devisa-Negara-240-TKI

http://www.bnp2tki.go.id/read/1250/tahun-2018-Remitansi-TKI-di

Documents

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI …digilib.unila.ac.id/57580/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · model pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi peran pekerja migran indonesia(pmi)