A. Pendahuluan

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara daratan dan laut sehingga

memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan kekayaan hidrokarbon yang

dapat dimanfaatkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi khususunya negara

yang memiliki wilayah pesisir. Afrika selatan merupakan salah satu negara yang

mempunyai ekologi yang beragam sehingga hampir seluruh kegiatan ekonomi,

pemukiman, pertambangan di zona lepas pantai, pengembangan pelabuhan,

tempat memancing, serta kegiatan rekreasi termasuk pariwisata berlangsung di

wilayah pesisir. Meskipun pusat industri terletak di pedalaman yang kaya akan

meineral khususnya di Vaal Triangle, 30 % penduduknya hidup di 60 km

sepanjang wilayah pesisir. Secara historis dijadikan sebagai pintu gerbang untuk

menghubungkan kedua negara dan sekarang menjadi jalur utama ekonomi negara

industri dan aktivitas perdagangan di Afrika Selatan. Selain itu wilayah pesisir

Afrika Selatan dianggap sebagai simpul untuk pembangunan ekonomi masa

depan.

Afrika selatan memiliki luas kurang lebih dari 3000 kilometer mulai dari

sebelah barat Namibia sampai sebelah timur Mozambik. Wilayah pesisir

menyediakan sumber makanan dan pendapatan bagi orang yang tinggal di wilayah

pesisir baik di pedesaan maupun perkotaan, dan pelabuhan merupakan tempat

yang strategis menuju perdagangan internasional. Selain itu budaya, pendidikan,

keagamaan, sains, spritual dan sumber daya alam memiliki nilai yang sangat

berharga. Wilayah pesisir merupakan aset nasional milik semua rakyat Afrika

selatan, dan jumlah produk - produknya sekitar 355 dari produk domestik bruto

nasional.

Namun ada kesenjangan dalam pemahaman ilmiah tentang fungsi sistem

pesisir dan kelautan Afrika Selatan. Sebagian besar pengetahuan yang ada

berkaitan dengan perikanan masih rendah, terutama dari sistem upwelling

Benguela, ekologi intertidal dan muara, pesisir dan proses oseanografi fisik

(terutama dari zona surfing) dan geologi laut dari landas kontinen. Sebaliknya,

komponen darat dari wilayah pesisir, khususnya dampak dan keberlanjutan lahan

1

berbasis perkembangan manusia kurang optimal. Sehingga perlu adanya perhatian

untuk meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan.

B. Kondisi Umum wilayah pesisir Afrika Selatan

Garis pantai Afrika Selatan membentang sekitar 3000 km antara perbatasan

internasional dengan Namibia bagian barat dan perbatasan Mozambiquen bagian

timur (DEAT dalam susan 2011). Afrika Selatan memiliki kedaulatan teritorial

penuh hingga 12 mil laut lepas pantai dan mengendalikan eksploitasi sumber daya

alam hingga 200 mil laut ke laut dari pantai sesuai dengan UU PBB Konvensi

Laut (UNCLOS) 1982. Daerah ini laut hingga 200 mil laut lepas pantai disebut

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meliputi daerah sekitar Pulau Prince Edward, dan

mencakup wilayah sekitar 1,3 juta kilometer persegi di daerah perbatasan. Dalam

2

Sumber : Room of Africa. comGambar 1. Peta Afrika Selatan

ZEE Afrika Selatan mengontrol semua kegiatan pengelolaan ekonomi dan sumber

daya.

Garis pantai Afrika Selatan yang terjal, pantai berbatu yang terkena energi

gelombang tinggi, memiliki teluk yang sangat sedikit dan didominasi oleh angin

yang kuat disepanjang tahun. Delapan puluh persen dari garis pantai 3000 km

terdiri dari pantai berpasir biasanya didukung oleh bukit pasir rendah. Sekitar 1

sampai 2 juta ton sedimen yang diangkut melewati suatu titik tertentu di bagian

timur atau barat pantai setiap tahun. Gelombang yang besar yang mendominasi

bagian barat dan selatan yang menimbulkan drift litoral di sepanjang kedua pantai

tersebut. Pantai berbatu mendukung kekayaan flora dan fauna, dan dibeberapa

daerah menyediakan sumber daya makanan yang kaya untuk sumber kehidupan di

sepanjang wilayah pesisir.

Ada 343 muara sungai di sepanjang pantai antara Sungai Orange perbatasan

Namibia di pantai barat dan Ponta do Ouro perbatasan Mozambiquen di pantai

timur. Dua pertiga dari semua muara yang terletak di pantai timur antara Cape

Padrone di Provinsi Eastern Cape dan Mtunzini di KwaZulu-Natal, wilayah timur

Afrika Selatan adalah wilayah yang paling banyak menerima curah hujan di

Afrika Selatan.

Estuaria adalah sistem alami transisi antara sungai (air tawar) dan laut.

Sebagian besar di Afrika Selatan mempunyai iklim semi-kering dengan

variabilitas iklim yang besar setiap tahun, beberapa estuari sesuai dengan definisi

hermisphere utara seperti sistem aliran yang tetap antara air tawar dan pasang

surut. Di Afrika Selatan muara dianggap bahwa bagian dari sistem sungai yang

memiliki kekayaan ekosistem karena berhubungan langsung dengan laut dari

waktu ke waktu. Oleh karena itu, selama banjir muara dapat menjadi tempat

penampungan tanpa ada pencampuran antara air laut. Sebaliknya, bila ada

masukan air tawar dapat diisolasi dari laut oleh gundukan pasir dan menjadi

sebuah laguna yang mungkin menjadi segar, atau hypersaline, atau bahkan benar-

benar kering.

3

Di sepanjang pantai timur landas kontinen umumnya sempit. Di Zona lepas

pantai selatan benua membentuk Bank segitiga besar Agulhas. Bank Agulhas

adalah salah satu dari dua daerah laut dari Afrika Selatan yang sangat penting

ekonomi dan biologi, yang lainnya menjadi daerah upwelling Benguela sepanjang

pantai barat. Eksplorasi yang luas untuk minyak dan gas telah dilakukan pada

Bank Agulhas. Gas dan minyak ladang sedang dieksploitasi secara komersial,

meskipun dalam skala kecil dengan standar global.

Afrika Selatan bagian timur pesisir ditandai dengan suhu laut yang relatif

hangat (20-25 ° C), bagian barat dengan suhu dingin (9-14 ° C), dan selatan oleh

suhu menengah (16-21 ° C). Selain itu ada lautan di sekitar Prince Edward

Kepulauan yang terletak di sekitar Konvergensi Subtropical.

Adanya arus upwelling di Benguela sebelah barat Afrika mendukung

populasi besar epipelagic, midwater dan ikan darat, dan banyaknya burung dan

predator mamalia. Para Agulhas di pantai timur memiliki jumlah yang lebih kecil

dari ikan, tetapi keragaman yang lebih besar dari spesies. Selain populasi

penduduk, banyak spesies, termasuk ikan paus, burung laut dan tuna, bermigrasi

ke Afrika Selatan pada waktu tertentu dalam setahun.

Sumber daya pesisir dan kelautan memberikan kesempatan untuk kegiatan

ekonomi dan sosial yang meliputi: perikanan, pertanian, eksploitasi sumber daya

mineral dan berbagai peluang pengembangan. Pantai dan estuari yang banyak juga

sangat didukung untuk rekreasi. Keberlanjutan sistem pesisir dan kelautan Afrika

Selatan dan sumber daya penting karena merupakan aset nasional yang kaya dan

beragam yang sensitif terhadap tekanan yang disebabkan oleh manusia dan

lingkungan.

Afrika Selatan memiliki kewajiban hukum internasional dan peran yang

bertanggung jawab untuk berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan garis

pantainya, misalnya Shore Laut Act dan kaitannya dengan UU Zona Maritim yang

mengklaim batas-batas maritim dan ekonomi bagi Afrika Selatan sesuai dengan

hukum internasional (Henderson, 1996). Afrika Selatan juga merupakan

4

penandatangan Strategi Konservasi Dunia IUCN. Salah satu cara dengan mana

strategi ini sedang dilaksanakan adalah undang – undang Laut Perikanan,

Undang-Undang 12 Tahun 1988 yang meliputi sebagai pedoman kebijakan,

konservasi ekosistem laut dan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan

sumber daya kelautan (yaitu dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa over-

panen dan mengurangi kemampuan sistem untuk menyediakan kebutuhan

generasi masa depan.

C. Permasalahan wilayah pesisir Afrika Selatan.

Berdasarkan departemen lingkungan dan pengelolaan sumber daya pesisir

dan laut Afrika selatan, ada beberapa permasalahan dalam pengelolaannya yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir akan terus memberikan tekanan

pada sumber daya karena meningkatnya permintaan lahan untuk perumahan dan

pembangunan lainnya, menuntut pada sumber daya hayati untuk makanan,

rekreasi dan air tawar. Tekanan tersebut tidak merata di sepanjang pantai dan

sebagian besar berhubungan dengan pusat-pusat perkotaan, meskipun

pengambilan secar intens sumber daya hidup cenderung juga dikaitkan dengan

daerah pedesaan. Tekanan pada sumber daya pesisir yang terkait dengan tingkat

populasi manusia dan status ekonomi akan berkelanjutan. Bahkan jika populasi

stabil, meningkatkan standar hidup dapat menyebabkan orang menjadi lebih

konsumtif dan boros. Ini akan berarti hanya banyak sumber daya yang digunakan.

Permintaan manusia akan persediaan air bersih berkurang dan rezim

hidrologi diubah, dan banjir sebagai akibat dari perkembangan bendungan utama

dan abstraksi dari air irigasi. Organisme muara tergantung pada rezim salinitas

tertentu yang dikendalikan oleh aliran air tawar.

Pola penggunaan sumber daya dan tekanan, yang erat kaitannya dengan

besarnya populasi dan status ekonomi bervariasi tergantung pada faktor-faktor

seperti subsisten atau sifat rakyat dari penggunaan sumber daya dan karakter

5

industri, perkotaan dan rekreasi dari tuntutan ditempatkan pada sumber daya

pesisir.

2. Emisi yang masuk ke laut

ada 63 lokasi pembuangan laut yang terletak di sepanjang pantai Afrika Selatan

dan debit ini sekitar 800 000 meter kubik limbah dan limbah industri ke laut setiap

hari. Pipa yang paling besar dibuang ke perairan yang lebih dalam, namun 27 dari

debit pipa tua di atas tanda air yang tinggi. Ini lebih berbahaya bagi kesehatan

manusia karena air mandi yang terkontaminasi, dan spesies yang dapat dimakan

seperti kerang dapat menjadi terkontaminasi.

Permasalahan utama lingkungan yang terkait dengan debit emisi limbah dan

industri termasuk pengayaan organik, pengayaan nutrisi, peningkatan konsentrasi

padatan tersuspensi, efek dari zat berbahaya seperti logam dan poli-aromatik

hidrokarbon. Beberapa Konstituen limbah memiliki karsinogenik efek pada

manusia.

3. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan

Penangkapan ikan komersial untuk pasokan pasar internasional dan pasar

nasional khususnya daearah perkotaan. Banyak masyarakat pesisir pedesaan

bergantung pada penggunaan sumberdaya untuk kelangsungan hidupnya, dan

pengambilan sumber daya dipraktekkan sebagai sarana untuk menambah

penghasilan rumah tangga.

Estuari yang banyak digunakan untuk subsisten dan rekreasi memancing

dan pengumpulan umpan. peningkatan eksploitasi yang berkelanjutan mengancam

integritas ekologi dari sistem muara, terutama beberapa spesies yang ditargetkan

untuk .ditangkap.

Indikator untuk penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pada

subsisten, tingkat artisanal dan komersial eksploitasi belum ditentukan. Sistem

kuota dan langkah-langkah lain telah diperkenalkan untuk menjaga stok yang

cukup dari spesies komersial yang populer, untuk abalone dan lobster karang.

6

Namun, sejauh ini gagal untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya yang

berkelanjutan.

4. Perubahan penggunaa lahan

Perambahan perkotaan ke zona pesisir dan perubahan penggunaan lahan

pesisir menciptakan degradasi lingkungan berbagai lahan dan transformasi habitat.

Urbanisasi di sekitar muara mencemari habitat darat sekitarnya. Ekosistem muara

terjadi penurunan kualitas air dan eutrofikasi, karena debit limbah pasokan air

hujan. Penurunan kualitas air laut juga bisa mengakibatkan risiko kesehatan

manusia.

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan meningkatkan tekanan

pada sistem pesisir dan kelautan dan sumber daya sebagai akibat dari

meningkatnya penggunaan lahan dan air tawar untuk keperluan rumah tangga dan

industri. Ini adalah tekanan tersebut yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan

manusia dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Clark (2002). Ada empat masalah utama yang yang ditemukan yaitu :

1. Eksploitasi berlebihan sumber daya hayati laut;

2. Perubahan fisik dan perusakan habitat (pembangunan pesisir misalnya,

pertambangan, budidaya, non-ekstraktif kegiatan rekreasi) terutama sebagai

akibat dari pembangunan perkotaan;

3. Penurunan kuantitas dan kualitas air tawar yang menccemari lingkungan laut

pesisir, dan

4. Pencemaran laut (termasuk spesies asing invasif).

Menurut National Spatial Biodiversity Assessment (NSBA) Afrika Selatan

eksploitasi besar – besaran sumber daya hayati laut dianggap sebagai masalah

terbesar yang berkontribusi terhadap kerusakan keanekaragaman hayati laut di

Afrika Selatan, meskipun pencemaran laut dan perubahan fisik dan perusakan

habitat juga merupakan faktor yang signifikan. Kegiatan manusia yang

7

berkontribusi terhadap masalah utama berasal dari sektor seperti yang tercantum

pada Tabel 1. Legislasi dan upaya pelaksanaan sebagian besar sektoral (DEAT

dalam Susan 2011).

Tabel 1.1 sektor kunci dan masalah yang terkait potensi ancaman terhadap lingkungan laut pesisir di Afrika Selatan

Ada beberapa penyebab yang mendasari permasalahan tersebut. Clark et al.

(2002) menyatakan bahwa kasus di Selatan Afrika, ancaman bagi lingkungan

pesisir meliputi tekanan penduduk, kemiskinan dan ketimpangan pengetahuan,

kurangnya kesadaran, dan sumber daya keuangan tidak memadai (DEAT, 2008).

Berdasarkan berbagai macam masalah dan penyebab yang mengancam

lingkungan pesisir dan laut Afrika Selatan, dan keragaman sektor yang terlibat,

tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan yang secara sektoral untuk

pengelolaan yang efektif dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Glavovic

(2006) tantangan kepada pendekatan ICM yang berpusat pada kepentingan

masyarakat di Afrika Selatan untuk mencegah upaya implementasi yang hanya

didominasi oleh satu sektor saja. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

yang berpusat pada rakyat dan pembangunan kapasitas kelembagaan masih

memegang peranan penting dalam implementasi.

Pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir akan terus memberikan tekanan

pada sumber daya karena meningkatnya permintaan lahan untuk perumahan dan

pembangunan lainnya, menuntut pada sumber daya hayati untuk makanan,

rekreasi dan air tawar. Tekanan tersebut tidak merata di sepanjang pantai dan

8

Sumber : Susan 2011

sebagian besar berhubungan dengan pusat-pusat perkotaan, meskipun

pengambilan secar intens sumber daya hidup cenderung juga dikaitkan dengan

daerah pedesaan. Tekanan pada sumber daya pesisir yang terkait dengan tingkat

populasi manusia dan status ekonomi akan berkelanjutan. Bahkan jika populasi

stabil, meningkatkan standar hidup dapat menyebabkan orang menjadi lebih

konsumtif dan boros. Ini akan berarti hanya banyak sumber daya yang digunakan.

Permintaan manusia akan persediaan air bersih berkurang dan rezim

hidrologi diubah, dan banjir sebagai akibat dari perkembangan bendungan utama

dan abstraksi dari air irigasi. Organisme muara tergantung pada rezim salinitas

tertentu yang dikendalikan oleh aliran air tawar

D. Solusi dan analisis masalah

Dalam pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya melibatkan manajemen

sumber daya alamnya, tetapi juga ada koordinasi kegiatan dari berbagai sektor

yang beroperasi dalam lingkup baik yang berpengaruh langsung maupun tidak

langsung. Bahkan lebih ditekankan untuk fokus pada koordinasi dan integrasi

yang membedakan pengelolaan pesisir dari berbagai sektor spesifik lainnya.

Pengelolaan pesisir juga memerlukan pelaksanaan yang efektif dari kebijakan

pesisir, melalui siklus perbaikan berkelanjutan berdasarkan keberlanjutan,

peninjauan ulang pelaksanaan dan revisi.

Ada beberapa pendekatan dalam pengelolan wilayah pesisir yang

diimplementasikan di Afrika selatan yaitu

a. Pengambilan keputusan yang rasional secara partisipatif

Metode partisipatif melibatkan banyak aktor dalam pengambilan keputusan dalam

pengelolaan lingkungan. Ada tiga pilar untuk mewujudkan kemajuan dalam

kebijakan dan pengambilan keputusan (gambar 2). Pertama, kebijakan yang sehat

atau pengambilan keputusan dengan jalan diskusi sangat bergantung pada

pengetahuan yang ilmiah dan valid. Kedua, proses manajemen yang tepat di mana

aktor setuju untuk mematuhi proses sehingga mencapai hasil pengambilan

9

keputusan yang paling rasional. Ketiga, pengambilan keputusan partisipatif

rasional membutuhkan kestabilan, keterlibatan aktor partisipatif. Pendekatan

partisipatif untuk pengambilan keputusan dalam kompleks multiaktor akan

muncul berdasarkan konsensus dan berorientasi dalam mengejar kepentingan

bersama dan proses negosiasi berorientasi pada penyesuaian kepentingan tertentu.

Keputusan rasional partisipatif dapat direfleksikan dalam pengelolaan

lingkungan ketika karakteristik berikut yang hadir, yaitu: Valid dan pengetahuan

ilmiah yang relevan; Proses manajemen yang tepat, dan Stabil, keterlibatan aktor

partisipatif.

b. Monitoring lingkungan

Pemantauan lingkungan dan evaluasi terdiri dari tiga fungsi generik:

deskripsi lingkungan (monitoring deskriptif), regulasi lingkungan (monitoring

regulasi), dan berbasis hasil monitoring dan lingkungan Oleh karena itu,

paradigma pemantauan lingkungan tercermin dalam pengelolaan lingkungan

ketikakarakteristik berikut dikenali: pemantauan deskriptif, bertujuan untuk

memperoleh pengetahuan ilmiah peningkatan dan pemahaman sistem lingkungan;

pemantauan peraturan, bertujuan untuk menguji kepatuhan terhadap tujuan serta

efektivitas kebijakan dan tindakan terkait, dan Hasilnya yang berbasis monitoring

10

Gambar 2. Konseptual model untuk mewujudkan kemajuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dalam kompleks

dan evaluasi, bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari proyek-proyek,

program-program dan kebijakan terhadap tujuan yang telah ditentukan.

c. Penilaian lingkungan

Penilaian lingkungan dibagi menjadi dua, pertama penilaian dampak

lingkungan yaitu proses sistematis untuk mempertimbangkan kemungkinan

dampak dan konsekuensi lingkungan dari proyek yang diusulkan sebelum

pengambilan keputusan. Tujuan utama partisipatif, sebagai alat memanajemen

partisipatif lingkungan untuk menyediakan pembuat keputusan sebagai indikasi

dan konsekuensi dalam pengambilan kebputusan untuk mendukung pembangunan

ramah lingkungan. Kedua, penilaian strategi lingkungan didefinisikan sebagai

berbagai pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk

mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan

program dan untuk mengevaluasi keterkaitan antara ekonomi dan sosial

pertimbangan (Partidário 1996) atau disebut AMDAL oleh negara – negara di

dunia ((Fisher 2002). Paradigma kajian lingkungan tercermin dalam pengelolaan

lingkungan ketika karakteristik berikut dikenali, yaitu:

1. Partisipatif manajemen, antisipatif, bertujuan untuk menginformasikan

pengambilan keputusan (berdasarkan pengetahuan ilmiah) pada konsekuensi

lingkungan sebelum tindakan praktis (AMDAL), dan

2. Integrasi pertimbangan lingkungan - bersama aspek sosial dan ekonomi -

dalam pengambilan keputusan strategis pada semua tahap dan tingkatan kerja

sama pembangunan.

d. Manajement berbasis tujuan.

Konsep ini diperkenalkan kepada pengelolaan lingkungan dengan tujuan

mengintegrasikan keprihatinan ekologi dengan struktur politik nasional dan tata

kelola. Konsep ini berdasar pada hasil sistem manajemen. Tujuan yang diinginkan

keadaan lingkungan yang stabil. Politisi atau stakeholder dapat menentukan

sumber daya lingkungan untuk diimplementasikan dan dinilai oleh pegawai negeri

di tingkat nasional, regional, dan konteks lokal (Edvardsson 2004; Wibeck et al

2006). Tujuan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yatu:

11

1. Tujuan ekosistem (atau lingkungan), untuk menentukan persyaratan dari

ekosistem untuk bahan kimia, fisik, dan lingkungan biotik;

2. Tujuan penggunaan (sosial dan ekonomi) Manusia, yang memberikan

tujuan untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (pesisir) sumber

daya dan ruang, dan

3. Tujuan kelembagaan, yang memberikan kerangka kerja pemerintahan

atau strategi untuk manajemen (Walmsleyet al. 2007).

e. Manajemen berbasis hasil

Paradigma manajemen berbasis hasil tercermin ketika karakteristik berikut

dikenali, yaitu:

1. Partisipatif, aktor keterlibatan;

2. Tujuan yang ditetapkan untuk mendefinisikan tujuan proyek dan tujuan dari

program;

3. Proses manajemen yang tepat, khususnya pada proyek atau tingkat program

di mana data kuantitatif untuk evaluasi lebih mudah tersedia, dan

4. Pemantauan dan evaluasi kemajuan menuju pencapaian tujuan yang telah

ditentukan berdasarkan indikator dan sasaran yang dipilih.

f. Manajemen berbasis ekosistem

Paradigma manajemen berbasis ekosistem terutama selaras dengan tujuan

utama ICM, yaitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan wilayah

pesisir dan kelautan dan mengurangi kerentanan, sementara peningkatan

keanekaragaman hayati, antara ekosistem pesisir. Untuk mencapai tujuan

tersebut perlu melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem

pesisir sehingga dapat mendukung pentingnya memanfaatkan lingkungan laut

(yaitu nilai-nilai sosial dan ekonomi). Peningkatan interaksi antara ilmu

pengetahuan dan masyarakat yang didukung dengan pendekatan dari atas ke

bawa menuju ke pemerintahan untuk pendekatan regional dan desentralisasi

lokal untuk pengelolaan sumber daya di mana beberapa kelompok pemangku

kepentingan yang terlibat. Selain itu juga penggabungan faktor lain seperti

12

nilai, sikap, minat, dan aspirasi pemangku kepentingan Jika tidak, eskalasi

konflik mungkin terjadi.

paradigma manajemen berbasis ekosistem dinyatakan dalam lingkungan manajemen ketika karakteristik berikut yang jelas, yaitu :

1. Ekosistem dan barang dan jasa (yaitu lingkungan alam, dimensi sosial dan

ekonomi) yang ditempatkan sentral dalam proses manajemen (versus sektor

yang penting dalam proses manajemen);

2. Konsep skala spasial dimasukkan, di mana tanaman, hewan dan manusia

saling bergantung dan berinteraksi dalam unit spasial yang berbeda disebut

sebagai ekosistem;

3. keterlibatan Aktor partisipatif (yaitu pengelolaan sumber daya di mana

kelompok pemangku kepentingan multiple yang terlibat), dan

4. Pengelolaan ekosistem diperlukan untuk terjadi melalui kerjasama antara

pemerintahan sektor yang berbeda dan kelompok pemangku kepentingan.

g. Manajemen adaptif

Sebuah gambaran umum dari suatu siklus manajemen adaptif pada Gambar

3 menggambarkan umpan balik yang penting dari monitoring dan evaluasi

terhadap perencanaan, perancangan dan tahap pelaksanaan praktek tertentu.

Dalam penggambaran siklus manajemen adaptif, masalah kebijakan dipandang

sebagai peristiwa eksternal. Implementasi model manajemen adaptif terdiri dari a)

manajemen adaptif reaktif disebabkan oleh satu atau lebih faktor eksternal, seperti

ancaman terhadap kehidupan manusia atau harta benda; b) manajemen adaptif

pasif melibatkan pelaksana kebijakan tunggal atau keputusan dimana hasil yang

diharapkan atau target yang ditetapkan dan monitoring dan evaluasi program yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan, danc) aktif adaptif manajemen,

melibatkan pembelajaran dan adaptasi melalui bereksperimen dengan praktek

alternatif dan manajemen.

Paradigma pengelolaan adaptif dalam pengelolaan lingkungan ketika karakteristik

berikut ada yaitu pendekatan adaptif terhadap manajemen yang didasarkan pada

pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran sebagai akibat dari ketidakpastian

13

dalam memahami ekosistem, dan pemantauan dan evaluasi program-program

untuk mendukung pembelajaran dan adaptasi dalam sistem manajemen atau

model.·

Selain pendekatan berbasisi lingkungan juga perlu diadakan penetapan

tanggung jawab institusional untuk pengelolaan pesisir, serta beberapa undang-

undang dalam kegiatan pengelolaan pesisir terjadi. Dalam hal ini dibagi menjadi

dua yaitu konteks kelembagaan dan perundang - undangan.

h. Konteks kelembagaan

Konstitusi mendefinisikan kekuatan pemerintah provinsi dan nasional harus

bersama - sama dalam melakukan manajemen, perencanaan dan pengembangan

lingkungan yang relevan dengan pengelolaan pesisir. Alam ini termasuk

konservasi (tidak termasuk sumber daya kelautan, yang didefinisikan sebagai

kompetensi nasional), pertanian, manajemen bencana, lingkungan hidup,

perumahan, pengendalian polusi, perencanaan dan pembangunan wilayah,

pariwisata, dan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Hanya fungsi tertentu

dalam bidang kompetensi yang dimiliki provinsi, termasuk perencanaan

penggunaan lahan provinsi, rekreasi dan fasilitas provinsi, dan jalan dan lalu lintas

provinsi. Kekuatan yang relevan tertentu dapat diperpanjang kepada pemerintah

lokal di mana kapasitas yang ada, termasuk peraturan bangunan, pariwisata lokal,

14

Gambar 3. Siklus manajemen adaptif

perencanaan kota, pantai dan fasilitas hiburan, pembersihan, fasilitas lokal, tempat

umum, dan ponton, feri, dermaga dan dermaga. Ketentuan ini memiliki potensi

untuk menyebabkan terpecahnya pengelolaan pesisir. Bagaimanapun, konstitusi

juga menekankan perlunya koordinasi pemerintah untuk meningkatkan fungsi

manajemen begitupula dengan pemerintah lingkup terendah juga mampu

melakukan hal tersebut.

Peran dan tanggung jawab dari berbagai sudut pandang pemerintahan

sehubungan dengan pengelolaan pesisir masih dalam proses klarifikasi. Saat ini,

ada tingkat tinggi fragmentasi dengan lingkungan berbeda yang bertanggung

jawab untuk berbagai kegiatan. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam

pengelolaan pesisir mengakibatkan kebingungan administrasi dan tidak efektif,

kesenjangan dalam manajemen dan pendekatan tidak terkordinasi. Secara umum,

departemen pemerintah tidak berurusan dengan pengelolaan pesisir secara

langsung, mereka juga tidak memberikan perhatian khusus terhadap wilayah

pesisir.

Pemerintah lingkup Nasional, Kantor Manajemen Pesisir dari Departemen

Urusan Lingkungan dan Pariwisata (DEAT) memiliki tanggung jawab yang

berkaitan dengan perumusan kebijakan, pendidikan lingkungan, koordinasi

kegiatan manajemen, dan konvensi internasional, protokol dan perjanjian. Dalam

prakteknya, Kantor memainkan peran sebagian besar penasehat dan memiliki

kapasitas terbatas. Fungsi manajemen yang mempengaruhi pantai juga dilakukan

oleh lembaga lain. Kantor DEAT tersebut, Departemen Urusan Air dan

Kehutanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen

Pekerjaan Umum, Departemen Pertanahan, Departemen Mineral dan Energi dan

departemen lainnya. Secara umum, departemen nasional cenderung tidak

mempertimbangkan pengelolaan pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab

mereka, terutama karena tidak adanya pedoman kebijakan yang jelas, meskipun

fungsi sektoral mereka sering memiliki konsekuensi penting bagi pengelolaan

pesisir.

15

Pemerintah lingkup provinsi, pengelolaan pesisir banyak dilakukan melalui

lingkungan, perencanaan provinsi dan departemen konservasi alam. Sumber daya

umumnya dipandang tidak memadai, terutama untuk dalam manajemen

lingkungan yang meningkat. Fungsi perencanaan dipengaruhi oleh perubahan

struktur dan aturan yang cepat. Kapasitas departemen yang efektif untuk

melakukan koordinasi dengan departemen lain yang terlibat dalam aspek

pengelolaan pesisir bervariasi dari satu provinsi ke provinsi.

Pada tingkat pemerintah daerah, pengaturan kelembagaan masih dalam

keadaan transisi. Prosedur perencanaan baru dalam proses pelakasanaan atau

perkembangan. Penerapan prosedur secara signifikan akan mempengaruhi

pengelolaan pesisir. Ada kekurangan sumber daya dan keterampilan untuk

manajemen pesisir, terutama di pemerintah daerah yang lebih kecil dan di daerah

pedesaan. Ini berarti bahwa upaya proaktif pengelolaan pesisir yang sangat sulit

untuk dimulai. Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, beberapa

pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga konservasi alam dan terlibat

dalam co-manajemen dengan kelompok masyarakat.

i. Peraturan perundang - undangan

Saat ini, undang-undang yang mengatur pengelolaan pesisir terfragmentasi

dan diadministrasikan oleh berbagai departemen pemerintah dan lembaga yang

berbeda. Perlu ada rasionalisasi dan koordinasi berbagai potongan legislasi yang

relevan dengan pesisir.

Konteks hukum untuk pengelolaan pesisir disediakan oleh Konstitusi

Undang-Undang (108 dari 1996) dan berbagai pedoman nasional lainnya,

termasuk undang – undang Manajemen Lingkungan Nasional(107 dari 1998),

Laut-Shore Act (21 tahun 1935), Undang-Undang Konservasi Lingkungan (73

dari 1989), undang – undang sumber daya laut (18 tahun 1998) dan Undang-

Undang Pengembangan Fasilitasi (67 dari 1995). Selain itu, berbagai peraturan

perundang-undangan nasional dan provinsi lainnya dan peraturan yang relevan

dengan pesisir, misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan restrukturisasi

16

pemerintah daerah, perencanaan pembangunan, warisan, manajemen bencana,

pengelolaan sumberdaya alam, air, keanekaragaman hayati, pertambangan,

transportasi, energi dan pengendalian polusi.

E. Kesimpulan

Zona pesisir Afrika Selatan adalah aset negara yang memiliki nilai

ekonomis dan ekologi yang tinggi jika dikelola secara efektif dan baik akan terus

memberikan banyak kesempatan sosial, lingkungan dan ekonomi kepada

masyarakat lokal, nasional dan internasional. Pendekatan manajemen yang

disajikan disini didasarkan pada prinsip mendasar bahwa wilayah pesisir adalah

entitas yang unik dan spesifik yang mengharuskan manajemen spesifik dan

holistik. Untuk keberhasilan strategi ini membutuhkan komitmen dari kapasitas

dan sumber daya oleh Dewan dan fungsi-fungsi ini yang relevan dengan

pengelolaan zona pesisir. Selanjutnya, strategi yang berhasil akan tergantung pada

pembentukan kemitraan yang solid dengan organisasi dan masyarakat di seluruh

Afrika selatan.

Pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan

Terpadu harus dilanjutkan. Undang-undang AMDAL untuk kegiatan yang

memiliki efek yang merugikan substansial pada lingkungan (UU Konservasi

Lingkungan, No 73 Tahun 1989) perlu diberlakukan secara ketat. Kebijakan

Pengelolaan Pesisir Afrika Selatan harus secara resmi diimplemetasikan.

Perkembangan yang dilakukan selama ini sangat memuaskan karena merupakan

pengembangan forum pengelolaan pesisir untuk Departemen provinsi Pemerintah

Daerah.

Rekomendasi untuk pengelolaan selajutnya termasuk pelaksanaan yang

efektif dan efisien dari kedua undang-undang manajemen umum lingkungan dan

kebijakan pengelolaan pesisir. Pembentukan efektif pesisir forum manajemen

sangat penting. Forum ini harus terstruktur sesuai dengan struktur kelembagaan

baik sumber daya dengan mandat yang jelas untuk menjamin pembangunan

berkelanjutan dari sumber daya negara pesisir dan kelautan.

17

Daftar Pustaka

Anonim. 2007. Coastal Zone Management (Integrated). (Online), http://www.enviropaedia.com/topic/default.php?topic_id=48, diakses tanggal 09 maret 2013.

Anonim, 2003. Coastal Zona Managemet Strategy. Cape Town South Africa.

Burns M, Connell Dr A, Makhaye S, Monteiro Dr P, Morant P, Taljaard S. 1999. Marine and coastal system and resources (online), http://www.ngo.grida.no/soesa/nsoer/issues/coast/index.htm. diakses tanggal 12 maret 2013.

Celliers, L., Breetzke, T., Moore, L. and Malan, D. 2009. A User-friendly Guide to South Africa’s Integrated Coastal Management Act. The Department of Environmental Affairs and SSI Engineers and Environmental Consultants. Cape Town, South Africa.

Dirhamsyah, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi Di indonesia. Oseana 2006; 1:21-26.

Glavovic, BC. The evolution of coastal management in South Africa: Why blood is thicker than water. Ocean & Coastal Management 2006; 49:889–904.

Glazewski, Jan. Towards Integrated Coastal Area Management: A Case Study in Co-operative Governance in South Africa and Australia. The International journal of Marine and Coastal Law 2005; 20:1

Ikkala Ninni. 2012. Ecosystem based Approaches to Adaptation in National Policy: A case study from Nepal, Peru and Uganda. IUCN Uganda.

Jennifer, Whittal. 2011. Integrated Coastal Management : Act Surveying Challenges in the South African Coastal Zone. GIM International. (Online) Diakses tanggal 09 maret 2013

Kazi SI, Xiong ZX, Mohammed MR. Successful Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Program Model of a Developing Country (Xiamen, China) Implementation in Bangladesh Perspective. Wetlands Ecology 2009; 2:35-41.

Lara VK, Susan T. How supportive are existing national legal regimes for multi-use marine spatial planning? The South African case. Marine policy 2013;38:72-79.

Maria H, Merle S. Coastal and fisheries co-management in South Africa:an overview and analysis. Marine Policy 2001;25: 173–185.

18

Moosa MV. 2000. White Paper for Sustainable Coastal Development in South Africa. Department of Environmental Affairs and Tourism.

Nurmalasari, Yessy. Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Diakses tanggal 09 februari 2013

Rajkaran Anusha. 2011. A status assessment of mangrove forests in South Africa and the utilization of mangroves at Mngazana Estuary. Faculty of Science at Nelson Mandela Metropolitan University. South Africa.

Susan T, 2011. An implementation model for integrated coastal management in South Africa – from legislation to practice. Faculty of Technology, Policy and Management Delft University of Technology, Netherlands.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Zolile Nqayi, 2012. South Africa’s Integrated Coastal Management Act shortlisted for the 2012 World Future Policy Award for exemplary coastal and ocean policies (online) https://www.environment.gov.za/?q=content/coastal_management_act. Diakses tanggal 09 maret 2013.

19

20

21