Modul Smk3 Ak3

7/28/2019 Modul Smk3 Ak3

1/46

Tujuan

Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerjasesuai Permenaker 05/MEN/96.


2/46

DEFINISI MANAJEMEN

DAN SISTEM MANAJEMEN

Manajemen :suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasi,pelaksanaan, pengukuran dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber dayayang ada

Sistem Manajemen :kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan


3/46

DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3

Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara keseluruhanmeliputi struktur organisasi, perencanaan, tangg. jawab, pelaksanaan,prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi :pengembangan, penerapan, pencapaian,pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3dalam rangka pengendalian resiko yangberkaitan dengan kegiatan kerjaguna terciptanya tempat kerja yang aman,efisien dan produktif


4/46

DASAR HUKUM

Peraturan PelaksanaanPeraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 3, 9 dan 10 UU No.14 Tahun 1969

UU No.1 Tahun 1970


5/46

DASAR HUKUM

Peraturan PelaksanaanPeraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945

Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No. 13 / 2003Ttg Ketenagakerjaan

UU No.1 Tahun 1970


6/46

Pasal 190 UU No.13/2003(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif ataspelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5,Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.

BAB XVI

Bagian Kedua

Sangsi Administratif


7/46

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri


8/46

PENGAWASANBab IV Pasal 5

MENAKER

DIREKTUR

PEG.PENGAWAS

AHLIK3 DOKTERPRSH P2K3

DEP/DINAS LUAR

DEPNAKER POLI . PRSHJASA KESEH PRSH

PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI- JASA ----PJIT

PANITIABANDING


9/46

SISTEM MANAJEMENPERUSAHAAN

SMK3Stuktur Organisasi,

Perencanaan, Tanggung-jawab, Pelaksanaan,Prosedur, Proses dan

Sumberdaya

(PERMENAKER NO. 05/MEN/1996)

Pengembangan,Penerapan,Pencapaian,

Pengkajian danPemeliharaankebijakan K3

Pengendalian Risiko

Kegiatan Kerja

Tempat Kerja Aman, Efisien dan

Produktif


10/46

TUJUAN PENERAPAN SMK3

Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnyasebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungitenaga kerja Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapikompetisi perdagangan global Proteksi terhadap industri dalam negeri Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspornasional Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec. melalui pendekatan sistem Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomiyang tekait dengan penerapan K3


11/46

Perusahaan dengan :

- tk 100 atau lebih dan atau

- potensi bahaya peledakan, kebakaran,pencemaran dan penyakit akibat kerja

Dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha

dan seluruh tenaga kerja

Kewajiban Penerapan

Pasal 3 Per.Menaker No.05/1996


12/46

KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan Pasal 9 - Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja- Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan- APD- Cara dan sikap bekerja yang aman- Mempekerjakan setelah yakin

- Pembinaan- Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 Pasal 10 - Membentuk P2K3 Pasal 11 - Laporan kecelakaan Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis- Memasang poster- Menyediakan APD secara cuma-cuma


13/46

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semuapihak Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belummenyentuh aspek manajemen Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3 Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3 Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkanoleh komunitas perlindungan hak buruh internasional Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untukmendapatkan perlindungan


14/46

K3 masih belum mendapatkan perhatian yangmemadai semua pihak:

Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baiksecara politis maupun sosial Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidakpernah dilihat dari pendekatan moral Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalamperusahaan, belum dirtempatkan sebagai mitra usaha Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil


15/46

Masih rendahnya komitment pimpinan perusahaan terhadapK3 :

Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut data UUNo.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan dengan tenaga kerja lebihdari 100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKKNo.1/1970) Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi, Menunjukankomitment pimpinan perusahaan terhadap K3 masih rendah Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan (pasal 8

UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak jalan


16/46

Model 5 Prinsip Penerapan Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja

(Pasal 4 Permenaker No. Per. 05/Men/96)

Komitmendan

Kebijakan

PerencanaanPemenuhankebijakan,

tujuan &sasaran

PenerapanKebijakan

PengukurandanEvaluasi

PeningkatanBerkelanjutan

PeninjauanUlang&

Peningkatanoleh manajemen

PeninjauanUlang&

Peningkatanoleh manajemen


17/46

Sekarang, mari kita bicara pentingnya K3

Perusahaan perlu mendefinisikan kebijakan K3

serta menjamin komitmennya terhadap SMK3

Prinsip 1


18/46

Pengusaha & atau pengurus menunjukkan komitmennyamelalui:

Membentuk Organisasi K3 Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan

wewenang yang jelas dalam penanganan K3 Menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang

diperlukan dalam bidang K3 Perencanaan K3 yang terkoordinasi Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan

K3

1.1 Kepemimpinan dan komitmen


19/46

OrganisasiK3


20/46

Peninjauan awal ini dilakukan dengan;

Identifikasi kondisi awal K3 perusahaan

Identifikasi aspek K3 pada proses Kesesuaian dengan peraturan/ dan standar Menganalisa data-data K3 yang sudah ada

1.2 Tinjauan awal/initial review


21/46

What are hazards in these picture ?


22/46

Kebijakan K3 ;

Tertulis & bertanggal Ditandatangani oleh pengusaha dan

atau pengurus Memuat pernyataan komitmen dan

tujuan K3 perusahaan Disosialisasikan/disebarluaskan Bersifat dinamik dan ditinjau ulang

agar tetap updated

1.3 Penetapan Kebijakan K3


23/46

Perusahaan harus merencanakan untuk memenuhikebijakan, sasaran dan tujuan K3 yang telah

ditetapkan

Sepertinya kita perlu membuat program K3

Prinsip 2


24/46

PEMENUHAN

Perundangan K3

Standar K3

Pedoman Teknis K3

Aturan K3 lainnya

MANAJEMEN RISIKO

Identifikasi sumber bahaya Penilaian risiko

Pengendalian risiko

PROGRAM K3

S M A R TSpesific Measureable Achieveable Reasonable Time bond

2.1

2.2

2.3


25/46

Penilaian kinerja K3 dan informasi keberhasilan pencapaian

SMK3

Perencanaan awal & sedang berlangsungsistem pertanggungjawaban sarana & jangka waktu pencapaian tujuan & sasara

2.4

2.5

Indikator kerja


26/46

Agar penerapan berjalan

secara efektif, maka perusahaanharus mengembangkan

kemampuan dan mekanismependukung untuk mencapai

kebijakan, tujuan, dan sasaran

K3

Prinsip 3


27/46


28/46

2. KEGIATAN PENUNJANG

Komunikasi

Pelaporan

Pendokumentasian

Pencatatan &

Manajemen Informasi


29/46

Sarana

Komunikasi B3 Spill/Leak Control Labelling system Alat pelindung diri MSDS Penatalaksanaan B3


30/46

3. Identifikasi Sumber Bahaya, penilaian & Pengendalian resiko

Identifikasi sumber bahaya

Penilaian resiko

Tindakan pengendalian

Perancangan & rekayasa

Pengendalian administratif

Tinjauan Ulang kontrak

Pembelian Prosedur keadaan darurat

Prosedur menghadapi insiden

Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat


31/46

PELABELAN B3

1 2 3 4

7

65


32/46

ORANG & CARA KERJA

Pelatihan & awareness K3 Prosedur kerja yang aman Tanggung jawab Job Safety Analysis On the job training Rapat K3

Keadaan darurat & P3K P2K3 Pemeriksaan kesehatan Ergonomi


33/46

LINGKUNGAN KERJA

Housekeeping Pemantauan NAB berkala Inspeksi tempat kerja Higiene perusahaan 5R


34/46

ALAT/MESIN

Pemeliharaan alat Inspeksi alat Sertifikasi peralatan Rekayasa teknik Tag Out & Lock Out Sistem ijin kerja


35/46

SAFETY POSTER


36/46

SAFETY SIGN


37/46

MANAJEMEN RISIKO &

PENANGANAN KEADAAN

DARURAT


38/46


39/46

Prinsip 4


40/46

PENGUKURAN DAN EVALUASI

Perusahaan perlu mengukur, memantau dan mengevaluasikinerja K3 serta melakukan tindakan pencegahan dan

perbaikan

Eh, Selamat pagi, pak Inspektor


41/46

Pengukuran & EvaluasiMelalui :

Inspeksi, Pemantauan,Pengujian K3

Audit SMK3

Tindakan perbaikan dan pencegahan

PENINJAUAN ULANG DAN


42/46

PENINGKATAN OLEH PIHAK

MANAJEMEN

Perusahaan perlu secara rutin

meninjau ulang dan terus menerus

meningkatkan SMK3 dengan tujuanuntuk meningkatkan kinerja K3

secara keseluruhan

Prinsip 5


43/46

Tinjauan Ulang & Peningkatan

Dilakukan oleh manajemen meliputi :

Evaluasi penerapan SMK3

Tujuan, sasaran, & kinerja K3

Evaluasi kebutuhan untuk peningkatan SMK3

Hasil audit SMK3


44/46

MANFAATManfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan PeraturanMenteri Tenaga Kerja. No.Per 05/Men/96 :

Bagi Perusahaan:1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan

perundangan dibidang K32. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam

rangka meningkatkan kinerja SMK33. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan

dari penerapan SMK34. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan

meningkatkan daya saing perusahaan


45/46

6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja

mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitasperusahaan

7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada

diperusahaan9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan

10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan ataspelaksanaan SMK3


46/46

Bagi Pemerintah:1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerjadi bidang K3

2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsadi forum internasional

3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akanmeningkatkan produktifitas kerja/nasional

4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturanperundangan

Documents

Modul Smk3 Ak3