• Home

  • Documents

  • Nomor Dokumen SOP/AP/51 MAHKAMAH AGUNG RI … SOP PRODEO...2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989...
3

Click here to load reader

Nomor Dokumen SOP/AP/51 MAHKAMAH AGUNG RI … SOP PRODEO...2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

  • Upload
    buihanh

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nomor Dokumen SOP/AP/51 MAHKAMAH AGUNG RI … SOP PRODEO...2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

Dasar Hukum: 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;

4. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan:

Arsip Kepaniteraan (Perkara) No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku MJ I Kasir/ Mj II Me ja III Panitera/ Justi Ketua Mjls Hkm Persyarata/ Perlengkapan Waktu Output 1 Menerima surat permohonan pembebasan biaya perkara banding dengan melampirkan dokumen. PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait 05 Menit Data informasi 2 Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara banding. PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait 10 Menit Kelengkapan Berkas prodeo terdiri : Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas 3 Membuat SKUM Nihil dan memberi nomor perkara pada SKUM nihil tersebut sesuai nomor perkara tingkat pertama PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait 05 menit SKUM Nihil 4 Mencatat biaya Nihil dalam buku jurnal perkara banding. alat tulis 05 menit Pencatatan Jurnal keuangan perkara banding 5 Meyerahkan SKUM nihil kepada Petugas Meja II/ register PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait 2 menit SKUM Nihil

MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Jakarta Barat

Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Jakarta Barat 11610

Nomor Dokumen SOP/AP/51

Tanggal Terbit 02 Januari 2013

Tanggal Revisi 02 Januari 2015

Status Revisi 01

SOP PRODEO PADA TINGKAT BANDING

Page 2: Nomor Dokumen SOP/AP/51 MAHKAMAH AGUNG RI … SOP PRODEO...2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku MJ I Kasir/ Mj II Me ja III Panitera/ Justi Ketua Mjls Hkm Persyarata/ Perlengkapan Waktu Output 6

Petugas register Mencatat dlm register induk perkara dan register Banding

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait

10 menit

Surat Gugatan / Permohonan dan

SKUM

7

Menyerahkan kembali surat berkas permohonan Banding beserta asli SKUM kepada Meja I

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

02 menit

Surat Gugatan / Permohonan dan

SKUM

8 Menerima surat permohonan banding dan asli SKUM dari Meja II

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

05 menit

Surat Gugatan / Permohonan dan

SKUM

9

Menyerahkan 1 (satu) eks surat gugatan / permohonan yg telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM Nihil

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

05 menit Berkas perkara

10 Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Meja III.

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

02 menit

Surat Gugatan / Permohonan dan

SKUM

11

Menyerahkan berkas permohonan banding kepada Ketua melalui Panitera dengan disertai blanko PMH, Penujukan PP & Justi serta PHS

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

10 menit

Registrasi perkara masuk

12 Membuat dan menanda tangani Penetapan Majelis Hakim

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit PMH

13 Menetapkan Hari Sidang Pertama

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit PHS

14

Membuat dan menandatangani penunjukkan panitera pengganti sidang

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit Surat

Penunjukkan Panitera Pengganti

Page 3: Nomor Dokumen SOP/AP/51 MAHKAMAH AGUNG RI … SOP PRODEO...2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku MJ I Kasir/ Mj II Me ja III Panitera/ Justi Ketua Mjls Hkm Persyarata/ Perlengkapan Waktu Output 15

Panitear membuat dan menandatangani penunjukkan Jurusita pengganti

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit Surat

Penunjukkan Jurusita Pengganti

16

Justi memanggil para pihak berperkara untuk bersidang sesuai jadwal pada penetapan hari sidang

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit Relas Panggilan

17

Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang insidentil yang telah ditentukan

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit Jadwal sidang

18

Memeriksa berkas perkara prodeo, bukti tertulis dan saksi serta membuat Berita Acara Sidang

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit BAS Prodeo

19

Mengirimkan Berita Acara Sidang pemeriksaan Prodeo bersama berkas Banding ke PTA

PC, kertas, alat tulis, buku register

10 menit BAS Prodeo

terkirim ke PTA

20

Menerima Putusan Sela Prodeo Dari PTA dan memberitahukannya kepada pihak berperkara

PC, kertas, alat tulis, buku register

20 Menit

PBT Putusan Sela Prodeo

21

Jika prodeo dikabukan proses banding tanpa biaya dilanjutkan dan jika prodeo ditolak Pemohon Banding diperintahkan membayar biaya perkara setelah itu baru kemudian perkara Banding dilanjutkan

PC, kertas, alat tulis, buku register

5 menit

Proses pemberkasan banding tanpa atau dengan biaya sesuai putusan sela PTA


diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;jdih.jakarta.go.id/old/uploads/default/...1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;jdih.jakarta.go.id/old/uploads/default/...1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah

Documents
KPU · Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 ... Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); Peraturan

KPU · Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 ... Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); Peraturan

Documents
NOMOR TAHUN2008 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI … · Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

NOMOR TAHUN2008 URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI … · Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS NOMOR 15 TAHUN ... · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ... sebagaimana telah beberapa kali diubah te,akhir dengan Undang Undang Nomor

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS NOMOR 15 TAHUN ... · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ... sebagaimana telah beberapa kali diubah te,akhir dengan Undang Undang Nomor

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3 TAHUN …...2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang ... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 3 TAHUN …...2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang ... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

Documents
jdih.balangankab.go.id · Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); ... sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

jdih.balangankab.go.id · Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); ... sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Documents
BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id fileHewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

BUPATI PATI - jdih.patikab.go.id fileHewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

Documents
KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 07 PERATURAN … · diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 07 PERATURAN … · diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Documents
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun · telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun · telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

Documents
BUPATI PESISIR SELATAN - padang.bpk.go.id · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

BUPATI PESISIR SELATAN - padang.bpk.go.id · telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 12 …...5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 12 …...5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Documents
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 ...3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 ...3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

Documents
SALINAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL … · dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk

SALINAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL … · dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk

Documents
amrilsalam.files.wordpress.com fileRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

amrilsalam.files.wordpress.com fileRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Documents
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 ... · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang ... susunan warna, ... bendera, lambang atau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 ... · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang ... susunan warna, ... bendera, lambang atau

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA file(APBN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA file(APBN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26

Documents
BAB II TINJAUAN PUSTAKA - abstrak.ta.uns.ac.id · yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - abstrak.ta.uns.ac.id · yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Documents
Lampiran Surat No : 195/EQ.S/III/2016, tanggal 15 Maret ... Penilikan... · Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Lampiran Surat No : 195/EQ.S/III/2016, tanggal 15 Maret ... Penilikan... · Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Documents
hukumproperti.com · Menetapkan 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

hukumproperti.com · Menetapkan 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Documents
KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN … · 2021. 1. 22. · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN … · 2021. 1. 22. · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Documents
bulelengkab.go.id · Web viewDengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

bulelengkab.go.id · Web viewDengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Documents
RENCANASTRATEGISKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPAT ......diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

RENCANASTRATEGISKOMISIPEMILIHANUMUMKABUPAT ......diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Documents
zi.tipidkorpolri.info · b. Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; c. Surat

zi.tipidkorpolri.info · b. Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; c. Surat

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …€¦ · telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Documents
jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 14. · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN … No. 24 Taun 2003 Tentang...sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN … No. 24 Taun 2003 Tentang...sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA · diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA · diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Documents
 · Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

 · Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Documents