NOTA KESEPAKATAN - Klaten

NOMOR : //
TANGGAL : 02 JULI 2019
SEMENTARA TAHUN 2019
TANGGAL : 02 JULI 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : SRI MULYANI
bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK I.
2. a. Nama : AGUS RIYANTO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
b. Nama : YOGA HARDAYA
c. Nama : HARIYANTO
d. Nama : SUDIBYO
sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten bertindak atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dan selaku PIHAK II.
- ii -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2019 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019,
para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2019 yang meliputi rencana perubahan pendapatan,
Perubahan Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah yang meliputi
perubahan rencana program dan kegiatan, belanja tidak langsung serta
rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................. 1
1.2 Tujuan Penyusunan ..................................................... 5
1.3 Dasar Hukum ............................................................... 6
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2019 ............................... 10 2.1. Perubahan Pendapatan Daerah .................................... 10
2.2. Perubahan Belanja Daerah ........................................... 12
2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah .................................... 14
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA .................................................................... 18
BAB IV PENUTUP ......................................................................... 27
Klaten Tahun 2019 .......................................................... 12
Tahun 2019 ..................................................................... 14
Klaten Tahun 2019 .......................................................... 15
Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ......... 16
Tabel 3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung
Berdasarkan Urusan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Tahun 2019 ............................................... 19
Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019 .................... 21
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 | 1
LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR : //
TANGGAL : 02 JULI 2019 TENTANG PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klaten, maka selanjutnya menyusun perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) ini disusun
melalui tahapan sebagai berikut :
pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non
pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan
pemerintahan;
masing urusan; dan
fungsinya.
2019 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 16
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2019 serta berpedoman pada kebijakan umum
penganggaran yang termuat dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Nomor //
pada tanggal
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Disamping itu PPAS
disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah
daerah dalam rangka perwujudan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah dan penjabaran operasional dari pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendasari prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan
tingkat pengangguran melalui upaya :
kesehatan, perumahan) melalui pemberian beasiswa miskin,
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin
non kuota APBN, penanganan perbaikan rumah tidak layak
huni, penyediaan dan peningkatan akses jamban keluarga yang
layak, penyediaan layanan akses listrik bagi keluarga kurang
mampu;
miskin;
d. Penumbuhkembangan wirausaha baru dalam rangka
menciptakan lapangan kerja mandiri berbasis usaha kecil
menengah;
masyarakat usia angkatan kerja yang belum bekerja.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan
pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan,
a. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas
pertanian/perkebunan;
peternakan;
d. Peningkatan daya tarik dan daya saing kepawirisataan;
e. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan
daya saing, industri kecil menengah, koperasi dan UKM;
f. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka
mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan,
jembatan, drainase, irigasi) yang menjadi kewenangan, daerah
rawan bencana, perbatasan antar wilayah;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan,
permukiman dan utilitas (air minum, sanitasi, air limbah) yang
berbasis masyarakat dan penyediaan layanan akses listrik;
c. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam
penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dalam rangka
mendukung keselamatan jalan serta pengembangan sistem
transportasi.
dengan fokus pada:
usia dini, pendidikan dasar, formal dan non formal melalui
pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan kelas,
pengadaan sarana prasana pembelajaran;
b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
mempunyai kompetensi;
kependidikan;
f. Penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi masyarakat;
g. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kesehatan;
h. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan
melalui pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), revitalisasi
poliklinik desa (Polindes), pengadaan alat kesehatan;
i. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggara
pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah
sakit, sertifikasi tenaga kesehatan, optimalisasi tenaga kesehatan
di tingkat desa.
kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan
fokus pada :
meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian dan
transparansi pelayanan;
c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
d. Penguatan pengawasan untuk mewujudkan Pemerintah
Kabupaten Klaten yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
melalui implementasi rencana aksi pencegahan dan
penanggulangan korupsi, penerapan sistem pengendalian intern
pemerintahan, optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungutan
liar (Saberpungli);
f. Penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur
pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas
pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten;
g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui
penataan tatalaksana yang meliputi sistem, proses dan prosedur
kerja yang efektif dan efisien, terukur yang mengarah pada
prinsip-prinsip good governance dan clean governance.
h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan;
dokumentasi informasi hukum (JDIH) serta sosialiasi produk
hukum daerah; pengawasan dan penanganan pelanggaran
peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
j. Percepatan pelaksanaan Tindaklanjut atas hasil pemeriksaan;
6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko
bencana, dengan fokus pada :
pengelolaan sampah;
lingkungan
g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan
penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan
nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta
pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan
fokus pada :
perkebunan;
e. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
f. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
g. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak dan
perikanan;
alternatif dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program-program
pembangunan daerah.
disertai plafon anggaran berdasarkan urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam
masing-masing Perangkat Daerah.
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
1.3. DASAR HUKUM Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2019 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
Keuangan Negara;
Negara;
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah;
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019;
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016-2021;
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada
Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ...
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2019;
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor
14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Kabupaten Klaten;
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH TAHUN 2019
peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Disamping itu rencana
perubahan dimaksud disusun juga mempertimbangkan postur APBD Tahun
Anggaran 2019 yang telah ditetapkan serta realisasi pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2018.
2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH Secara makro Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 pada
rencana perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.69.950.263.386,- dari
sebelum perubahan Rp.2.632.374.281.500,- menjadi Rp.2.702.324.544.886,-
atau naik 2,66%.
Rp.292.651.477.481,- atau mengalami kenaikan 6,92% dengan perincian
sebagai berikut :
Rp.118.325.000.000,- menjadi sebesar Rp.123.303.500.000,- naik
sebesar Rp.4.978.500.000,- atau naik 4,21%.
b). Hasil Retribusi Daerah pada rencana perubahan menjadi sebesar
Rp.14.731.570.000,- dari sebelum perubahan Rp.14.152.447.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp.579.123.000,- atau naik 4,09%.
c). Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar
Rp.17.082.855.000,- pada rencana perubahan menjadi sebesar
Rp.18.416.914.000,- atau mengalami kenaikan sebesar
Rp.1.334.059.000,- atau naik 7,81%.
d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari sebelum perubahan
sebesar Rp.124.159.923.500,- dan pada rencana perubahan menjadi
sebesar Rp.136.199.493.481,- mengalami kenaikan sebesar
Rp.12.039.569.981,- atau naik 9,70%.
2) Dana Perimbangan
pada rencana perubahan menjadi Rp.1.713.953.669.405,- turun sebesar
Rp.5.717.305.595,- atau turun 0,33%. Adapun perinciannya sebagai
berikut :
a). Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
mengalami kenaikan sebesar Rp.1.196.498.000,- dari sebelum
perubahan Rp.40.715.455.000,- menjadi Rp.41.911.953.000,- atau
naik 2,94%.
perubahan yaitu sebesar Rp. 1.235.867.072.000,-.
c). Dana Transfer Khusus dari sebelum perubahan sebesar
Rp.403.088.448.000,- pada rencana perubahan menjadi
Rp.396.174.644.405,- mengalami penurunan Rp.6.913.803.595,- atau
turun 1,72%.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari sebelum perubahan sebesar
Rp.638.983.081.000,- pada rencana perubahan menjadi
Rp.695.719.398.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.56.736.317.000,-
atau naik 8,88%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah adalah sebagai berikut :
pada rencana perubahan menjadi Rp.108.267.000.000,- mengalami
penurunan Rp.3.494.200.000,- atau turun 3,13%.
b). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
mengalami kenaikan Rp.22.505.517.000,- dari sebelum perubahan
Rp.152.560.887.000,- setelah perubahan menjadi
Rp.175.066.404.000,- atau naik 14,75%.
sebelum perubahan belum dianggarkan dan setelah perubahan
direncanakan sebesar Rp.37.725.000.000,-.
penyesuaian beralih menjadi Pendapatan Lainnya sebesar
Rp.374.660.994.000,- mendasari dari hasil rekonsiliasi dengan
Kementerian Keuangan.
pada Tabel 2.1. sebagai berikut :
Tabel 2.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2019
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH/(KURANG)
(Rp) (Rp) Rp % 1 2 3 4 5=(4 – 3) 6=(5/3)
1 PENDAPATAN DAERAH 2.632.374.281.500 2.702.324.544.886 69.950.263.386 2,66 1.1 Pendapatan Asli Daerah 273.720.225.500 292.651.477.481 18.931.251.981 6,92 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 118.325.000.000 123.303.500.000 4.978.500.000 4,21
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.152.447.000 14.731.570.000 579.123.000 4,09
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
17.082.855.000 18.416.914.000 1.334.059.000 7,81
124.159.923.500 136.199.493.481 12.039.569.981 9,70
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
40.715.455.000 41.911.953.000 1.196.498.000 2,94
1.275.867.072.000 1.275.867.072.000 - -
638.983.081.000 695.719.398.000 56.736.317.000 8,88
1.3.1 Pendapatan Hibah 111.761.200.000 108.267.000.000 (3.494.200.000) (3,13)
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem Daerah Lainnya
152.560.887.000 152.560.887.000 22.505.517.000 14,75
- 37.725.000.000 37.725.000.000 n/a
2.2. BELANJA DAERAH Rencana perubahan belanja daerah didasarkan pada proyeksi hasil
evaluasi realisasi belanja serta hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah sampai dengan semester I tahun 2019. Perubahan belanja daerah juga
mendasarkan pada perubahan kebijakan umum yang ditetapkan sebagai
langkah strategis dalam perumusannya. Belanja daerah pada rencana
perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.310.110.883.898,52 dari
sebelum perubahan Rp.2.768.108.345.300,- menjadi
1) Belanja Tidak Langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup belanja
pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.
Belanja tidak langsung pada rencana perubahan mengalami kenaikan
sebesar Rp.132.935.181.121,- dari sebelum perubahan sebesar
Rp.1.946.817.589.800,- menjadi Rp.2.079.752.770.921,- atau naik
6,83%, dengan penjabaran sebagai berikut :
a). Belanja Pegawai, mengalami kenaikan Rp.29.589.413.621,- dari
sebelum perubahan Rp.1.207.287.058.500,- menjadi
Rp.1.236.876.472.121,- atau naik 2,45%.
Rp.2.000.000.000,-
Rp.46.946.850.000,- menjadi Rp.51.241.850.000,- atau bertambah
Rp.4.295.000.000,- naik 9,15%;
dari sebelum perubahan sebesar Rp.7.556.000.000,-;
e). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa mengalami kenaikan sebesar Rp.6.788.237.500,- dari sebelum
perubahan Rp.13.257.091.800,- menjadi Rp.20.045.329.300,-;
perubahan sebesar Rp.7.150.000.000,-.
2) Belanja Langsung
pelaksanaan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya. Belanja langsung pada perubahan direncanakan
mengalami kenaikan sebesar Rp.177.175.702.777,52 dari sebelum
perubahan Rp.821.290.755.500,- menjadi Rp.998.466.458.277,52 atau
naik 21,57%. Kenaikan belanja langsung ini juga mengakomodir beberapa
program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari
Provinsi, SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang harus dianggarkan kembali
pada tahun berkenaan, belanja BLUD, serta pemanfaatan SiLPA yang
digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan :
b). Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dikurangi dalam
perubahan karena asumsi tidak tercapai;
c). Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus
ditingkatkan karena melampui asumsi yang telah ditetapkan.
Gambaran detail belanja daerah pada rencana perubahan tahun 2019,
dapat disajikan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.1. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah
(Rp) (Rp) Rp % 1 2 3 4 5 6
2 BELANJA DAERAH 2.768.108.345.300 3.078.219.229.199,52 310.110.883.898,52 11,20%
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.946.817.589.800 2.079.752.770.921 132.935.181.121 6,83%
2.1.1 Belanja Pegawai 1.207.287.058.500 1.236.876.472.121 29.589.413.621 2,45%
2.1.3 Belanja Subsidi 2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00%
2.1.4 Belanja Hibah 46.946.850.000 51.241.850.000 4.295.000.000 9,15%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.556.000.000 7.556.000.000 - 0,00%
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
13.257.091.800 20.045.329.300 6.788.237.500 51,20%
2.2.1 Belanja Pegawai 99.729.103.581
2.2.3 Belanja Modal 289.622.513.128
2.3. PEMBIAYAAN DAERAH Mendasari pada pendekatan penganggaran berbasis money follow function
dan money follow program, maka sangat memungkinkan dalam
perumusan belanja daerah mengalami defisit. Sebagai upaya mengatasi
defisit yang ada, perlu ditempuh langkah-langkah dalam pembiayaan
daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada rencana perubahan
mengalami kenaikan sebesar Rp.241.660.620.512,52 dari sebelum
perubahan Rp.153.734.063.800,- menjadi Rp.395.394.684.312,52 atau
naik 157,19%. Kenaikan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya seiring dengan berakhirnya pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2018.
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam upaya
memperkuat struktur keuangan BUMD, Pemerintah Kabupaten Klaten
menganggarkan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal
(investasi) pada pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran
pembiayaan daerah mengalami kenaikan Rp.1.500.000.000,- dari semula
sebelum perubahan sebesar Rp.18.000.000.000,- menjadi
Rp.19.500.000.000,- atau naik 8,33%. Sehingga dengan kondisi ini
diperoleh besaran pembiayaan netto yang mengalami kenaikan sebesar
Rp.240.160.620.513,52 dari semula Rp.135.734.063.800,- menjadi
Rp.375.894.684.313,52. Gambaran pembiayaan daerah pada rencana
perubahan tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel II.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
153.734.063.000 395.394.684.312,52 241.640.620.512,52 157,19
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
8.000.000.000 9.500.000.000 1.500.000.000 18,75%
- - - -
dan pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.4.
Tabel 2.4. Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
NO URAIAN APBD TA. 2019 RENCANA
PERUBAHAN APBD TA. 2019
Daerah yang Dipisahkan 17.082.855.000 18.416.914.000 1.334.059.000 7,81
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
124.159.923.500 136.199.493.481 12.039.569.981 9,70
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
40.715.455.000 41.911.953.000 1.196.498.000 2,94
1.275.867.072.000 1.275.867.072.000 - 0,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
638.983.081.000 695.719.398.000 56.736.317.000 8,88
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
152.560.887.000 175.066.404.000 22.505.517.000 14,75
- 37.725.000.000 37.725.000.000 -
2 BELANJA 2.768.108.345.300 3.078.219.229.199,52 310.110.883.898,52 11,20 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.946.817.589.800 2.079.752.770.921 132.935.181.121 6,83 2.1.1 Belanja Pegawai 1.207.287.058.500 1.236.876.472.121 29.589.413.621 2,45 2.1.3 Belanja Subsidi 2.000.000.000 2.000.000.000 - - 2.1.4 Belanja Hibah 46.946.850.000 51.241.850.000 4.295.000.000 9,15 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.556.000.000 7.556.000.000 - - 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
13.257.091.800 20.045.329.300 6.788.237.500 51,20
2.2 BELANJA LANGSUNG 821.290.755.500 998.466.458.277,52 177.175.702.777,52 21,57 2.2.1 Belanja Pegawai 94.729.103.581 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 436.939.138.791 2.2.3 Belanja Modal 289.622.513.128
SURPUS/(DEFISIT) (135.734.063.800) (375.894.684.312,52) (240.160.620.513,52) 176,93
153.734.063.800 395.394.684.312,52 241.660.620.512,52 157,19
NO URAIAN APBD TA. 2019 RENCANA
PERUBAHAN APBD TA. 2019
PEMBIAYAAN 18.000.000.000 19.000.000.000 1.500.000.000 8,33
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
8.000.000.000 9.500.000.000 1.500.000.0000 18,75
- - -
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Belanja Daerah di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Kenaikan Belanja
Daerah diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan bersifat esensial
dan bernilai produktif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas belanja daerah,
perlu dirumuskan langkah strategis antara lain meliputi:
1. Penggunaan SiLPA
sisa anggaran yang berasal dari :
1). Dana Transfer Khusus;
3). Dana Hibah BOS serta BLUD.
b. SiLPA yang tidak mengikat, dialokasikan untuk kegiatan yang
mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2019 serta
mengatasi permasalahan daerah.
2. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang
disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus
dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi tidak
dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
3. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi
dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
4. Program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat
pencapaian target pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2019 yang berpedoman pada
rencana kerja Pemerintah Daerah.
masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan masing-
masing Perangkat Daerah cenderung mengalami peningkatan. Diharapkan
dengan adanya peningkatan belanja ini sebagai upaya akselerasi pencapaian
target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dukungan
pencapaian pembangunan daerah tercermin pada belanja pelaksanaan
program dan kegiatan belanja langsung pada masing-masing perangkat
daerah. Jabaran perubahan plafon anggaran program kegiatan belanja
langsung berdasarkan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung
Berdasarkan Urusan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2019
Kode Urusan Bidang Plafon Anggaran
% Sebelum Setelah Bertambah /
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan 143.373.421.000 160.124.677.390 16.751.256.390 11,68%
1.02 Kesehatan 170.997.568.500 209.540.592.448,52 38.543.023.948,52 22,54%
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205.352.423.089 228.868.921.464 23.516.498.375 11,45%
5.175.650.000 5.490.650.000 315.000.000 6,09%
4.676.050.000 6.630.050.000 1.954.000.000 41,79%
2.01 Tenaga Kerja 864.000.000 879.000.000 15.000.000 1,74%
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
490.000.000 695.000.000 205.000.000 41,84%
2.05 Lingkungan Hidup 36.162.425.800 42.883.961.800 6.721.536.000 18,59%
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
5.419.165.000 6.928.896.000 1.509.731.000 27,86%
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.406.402.674 4.981.029.299 1.574.626.625 46,23%
9.248.209.000 9.580.809.000 332.600.000 3,60%
2.10 Komunikasi dan Informatika
6.203.967.561 12.279.037.500 6.075.069.939 97,92%
1.855.869.432 2.489.991.436 634.122.004 34,17%
Kode Urusan Bidang Plafon Anggaran
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
4.247.251.333 4.834.436.333 587.185.000 13,83%
2.14 Statistik - 200.000.000 200.000.000
2.16 Kebudayaan 7.901.442.556 8.315.069.500 413.626.944 5,23%
2.17 Perpustakaan 1.710.186.000 1.970.276.500 260.090.500 15,21%
2.18 Kearsipan 1.039.814.000 2.344.723.500 1.304.909.500 125,49%
3 Urusan Pilihan
3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral
31.710.000.000 49.910.000.000 18.200.000.000 57,40%
3.08 Transmigrasi 250.000.000 250.000.000 - 0,00%
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.07 Penelitian dan Pengembangan
500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100,00%
Sedangkan jabaran perubahan plafon anggaran program kegiatan belanja
langsung berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2,
kemudian dijabarkan kedalam matriks rumusan perubahan pada masing-
masing program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana MATRIKS-I
terlampir.
Tabel 3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Belanja Langsung berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019
Kode Perangkat Daerah Plafon Anggaran
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 33.479.436.000 50.478.206.500 16.998.770.500 50,77%
1.01.02 TK Negeri 240.000.000 240.000.000 - 0,00%
1.01.03 SD Negeri 66.299.200.000 65.282.177.791 (1.017.022.209) (1,53%)
1.01.04 SMP Negeri 39.912.000.000 40.628.270.099 716.270.099 1,79%
1.01.07 SKB 3.592.785.000 3.692.923.000 100.138.000 2,79%
1.02.01 DINAS KESEHATAN 52.093.064.500 59.956.947.156 7.863.882.656 15,10%
1.02.02 PUSKESMAS 81.757.471.000 96.727.517.015 14.970.046.015 18,31%
1.02.03 RUMAH SAKIT DAERAH – BAGAS WARAS 36.999.999.000 52.704.094.277,52 15.704.095.277,52 42,44% 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG 194.265.311.000 236.024.861.000 41.759.550.000 21,50%
1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70.374.369.000 73.742.944.000 3.368.575.000 4,79%
SIPIL 5.419.165.000 6.928.896.000 1.509.731.000 27,86%
2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.043.850.000 7.352.850.000 1.309.000.000 21,66%
2.18.01 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.750.000.000 4.315.000.000 1.565.000.000 56,91% 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA 13.795.674.000 14.868.184.000 1.072.510.000 7,77%
3.03.01 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
17.038.568.000 19.175.043.000 2.136.475.000 12,54%
4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.08 BAGIAN UMUM 13.102.500.000 16.098.000.000 2.995.500.000 22,86%
4.01.03.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 850.000.000 779.000.000 (71.000.000) (8,35%)
4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 25.000.000.000 30.575.200.000 5.575.200.000 22,30% 4.01.09 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 20.566.000.000 21.770.224.440 1.204.224.440 5,86%
4.01.10 KECAMATAN KLATEN UTARA
4.01.10.02 KELURAHAN BARENGLOR 919.941.000 919.941.000 - 0,00%
4.01.10.03 KELURAHAN GERGUNUNG 867.141.000 1.067.141.000 200.000.000 23,06%
4.01.11 KECAMATAN KLATEN TENGAH
4.01.11.02 KELURAHAN KABUPATEN 879.741.000 893.316.000 13.575.000 1,54%
4.01.11.03 KELURAHAN KLATEN 852.741.000 855.741.000 3.000.000 0,35%
4.01.11.04 KELURAHAN TONGGALAN 894.141.000 904.641.000 10.500.000 1,17%
4.01.11.05 KELURAHAN MOJAYAN 921.141.000 933.979.000 12.838.000 1,39%
4.01.11.06 KELURAHAN BUNTALAN 880.341.000 895.841.000 15.500.000 1,76%
4.01.11.07 KELURAHAN BARENG 861.741.000 892.741.000 31.000.000 3,60%
4.01.12 KECAMATAN KLATEN SELATAN
4.01.12.02 KELURAHAN GAYAMPRIT 864.941.000 864.941.000 - 0,00%
4.01.13 KECAMATAN KALIKOTES 690.000.000 780.000.000 90.000.000 13,04%
4.01.14 KECAMATAN NGAWEN 660.000.000 770.000.000 110.000.000 16,67%
4.01.15 KECAMATAN KEBONARUM 510.000.000 910.000.000 400.000.000 78,43%
4.01.16 KECAMATAN WEDI 690.000.000 895.000.000 205.000.000 29,71%
4.01.17 KECAMATAN JOGONALAN 695.000.000 795.000.000 100.000.000 14,39%
4.01.18 KECAMATAN GANTIWARNO 650.000.000 890.000.000 240.000.000 36,92%
4.01.19 KECAMATAN PRAMBANAN 1.010.000.000 1.085.000.000 75.000.000 7,43%
4.01.20 KECAMATAN MANISRENGGO 725.000.000 831.375.000 106.375.000 14,67%
4.01.21 KECAMATAN KEMALANG 795.000.000 1.025.000.000 230.000.000 28,93%
4.01.22 KECAMATAN KARANGNONGKO 685.000.000 831.382.000 146.382.000 21,37%
4.01.23 KECAMATAN JATINOM
4.01.29 KECAMATAN WONOSARI 735.000.000 1.035.000.000 300.000.000 40,82%
4.01.30 KECAMATAN CEPER 735.000.000 835.000.000 100.000.000 13,61%
4.01.31 KECAMATAN PEDAN 670.000.000 740.000.000 70.000.000 10,45%
4.01.31 KECAMATAN PEDAN 670.000.000 740.000.000 70.000.000 10,45%
4.01.32 KECAMATAN KARANGDOWO 690.000.000 747.000.000 57.000.000 8,26%
4.01.33 KECAMATAN CAWAS 810.000.000 1.000.000.000 190.000.000 23,46%
4.01.34 KECAMATAN TRUCUK 685.000.000 805.000.000 120.000.000 17,52%
4.01.35 KECAMATAN BAYAT 825.000.000 935.000.000 110.000.000 13,33%
4.02.01 INSPEKTORAT KABUPATEN 5.700.000.000 7.455.000.000 1.755.000.000 30,79% 4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 4.830.000.000 7.125.900.000 2.295.900.000 47,53%
4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14.925.000.000 37.017.718.000 22.092.718.000 148,02% 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH 11.350.000.000 17.203.000.000 5.853.000.000 51,57%
JUMLAH 821.290.755.500 998.446.458.277,52 177.175.702.777.52 21,59%
Berdasarkan Tabel III.1. dan Tabel III.2. diatas juga telah mengakomodir
penambahan pagu anggaran program dan kegiatan yang bersumber dari
Bantuan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana telah dilakukan
penyesuaian terhadap melalui Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2019.
bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan
keuangan sebagaimana pada MATRIKS-II terlampir.
BAB IV PENUTUP
Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2019 untuk menjadi pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Apabila terjadi pergeseran asumsi yang menyebabkan terjadinya
perbedaan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada setiap
urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan/atau prioritas pada
Perangkat Daerah akibat adanya kebijakan Pemerintah serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam nota
kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten bersama-sama DPRD
Kabupaten Klaten dapat melakukan penyesuaian tanpa melakukan
perubahan nota kesepakatan ini.
Klaten, 02 Juli 2019
TAHUN 2019
DARI SAMPAI 1 2 3 4 I RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2019 DINAS PENDIDIKAN 1 11 TK NEGERI 12 12 SD NEGERI 13 13 SMP NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN 14 14 SPNF - SKB KLATEN 15 17 DINAS KESEHATAN 18 27 PUSKESMAS 28 30 RUMAH SAKIT (RSD) BAGAS WARAS 31 31 RUMAH SAKIT (RSD) BAGAS WARAS - BLUD 32 32 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 40 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41 45 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 46 48 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 49 52 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
53 60
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 61 64 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 65 67 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 68 71 DINAS PERHUBUNGAN 72 74 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 75 77 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 78 79 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 80 82 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 83 88 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 89 95 DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 96 98 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 99 102 SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN 103 105 BAGIAN PEMBANGUNAN 106 107 BAGIAN HUKUM 108 109 BAGIAN PEREKONOMIAN 110 111 BAGIAN ORGANISASI 112 113 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 114 115 BAGIAN HUMAS 116 118 BAGIAN UMUM 119 122 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 123 124
SEKRETARIAT DPRD 125 127 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 128 130 KECAMATAN KLATEN UTARA 131 134 KELURAHAN BARENG LOR 135 137 KELURAHAN GERGUNUNG 138 141 KECAMATAN KLATEN TENGAH 142 145 KELURAHAN KABUPATEN 146 148 KELURAHAN KLATEN 149 152 KELURAHAN TONGGALAN 153 155 KELURAHAN MOJAYAN 156 158 KELURAHAN BUNTALAN 159 162 KELURAHAN BARENG 163 165 KECAMATAN KLATEN SELATAN 166 170 KELURAHAN GAYAMPRIT 171 173 KECAMATAN KALIKOTES 174 176
DAFTAR ISI MATRIKS - I RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2019
MATRIKS PERANGKAT DAERAH HALAMAN
DARI SAMPAI 1 2 3 4
MATRIKS PERANGKAT DAERAH HALAMAN
KECAMATAN NGAWEN 177 181 KECAMATAN KEBONARUM 182 185 KECAMATAN WEDI 186 189 KECAMATAN JOGONALAN 190 193 KECAMATAN GANTIWARNO 194 197 KECAMATAN PRAMBANAN 198 202 KECAMATAN MANISRENGGO 203 206 KECAMATAN KEMALANG 207 210 KECAMATAN KARANGNONGKO 211 214 KECAMATAN JATINOM 215 217 KELURAHAN JATINOM 218 220 KECAMATAN KARANGANOM 221 225 KECAMATAN TULUNG 226 229 KECAMATAN POLANHARJO 230 234 KECAMATAN DELANGGU 235 237 KECAMATAN JUWIRING 238 241 KECAMATAN WONOSARI 242 245 KECAMATAN CEPER 246 249 KECAMATAN PEDAN 250 253 KECAMATAN KARANGDOWO 254 259 KECAMATAN CAWAS 260 263 KECAMATAN TRUCUK 264 267 KECAMATAN BAYAT 268 272 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 273 275 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 276 279 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 280 283 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 284 286
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR - PENDIDIKAN SKPD : DINAS PENDIDIKAN
SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / (BERKURANG)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11) 1.01.1.1.0101.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1.01.1.1.0101.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jasa telepon, internet, air, listrik yang dibayar
Jumlah Jasa telepon, internet, air, listrik yang dibayar
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 unit 12 unit 285.000.000 285.000.000 -
1.01.1.1.0101.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL yang membantu pengadministrasian umum
Jumlah THL yang membantu pengadministrasian umum
THL administrasi umum
THL administrasi umum
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 31 orang 36 orang 404.000.000 425.396.000 21.396.000
1.01.1.1.0101.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service)
Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service)
THL kebersihan THL kebersihan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3 orang 3 orang 67.500.000 67.500.000 -
1.01.1.1.0101.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Kantor Jumlah Jenis ATK Kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 48 jenis 48 jenis 45.000.000 45.000.000 -
1.01.1.1.0101.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetak Jumlah jenis barang cetak Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 jenis cetakan 5 jenis cetakan 20.000.000 20.000.000 -
1.01.1.1.0101.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik tersedia
Jumlah komponen listrik tersedia
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 komponen listrik 12 komponen listrik 14.000.000 14.000.000 -
1.01.1.1.0101.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu dinas
Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu dinas
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 900 org/keg 1585 org/keg 45.000.000 45.000.000 -
1.01.1.1.0101.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah, dan Jumlah BBM yang diperlukan
Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan BBM yang diperlukan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 bulan 275 kegiatan 293.500.000 293.500.000 -
1.01.1.1.0101.1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan BBM yang diperlukan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1051 kegiatan/ perjalan
1.136 kegiatan 80.000.000 80.000.000 -
Jumlah tenaga pengamanan kantor
THL keamanan THL keamanan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 orang 4 orang 63.000.000 63.000.000 -
1.01.1.1.0101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 455.000.000 1.463.000.000 1.008.000.000
1.01.1.1.0101.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Paket 2 Paket 230.000.000 1.038.000.000 808.000.000
1.01.1.1.0101.2.10 Pengadaan mebeleur - Jumlah meubelair yang dibeli
- Dinas Pendidikan - Dinas Pendidikan - 1 Paket - 200.000.000 200.000.000
1.01.1.01.1.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 7 unit 7 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah 7 mobil dan 25 motor operasional dinas
Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.01.1.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan lama yang dipindah ke gedung baru
Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 gedung 1 gedung 25.000.000 25.000.000 -
1.01.1.01.1.02.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Jumlah pindahan kantor terfasilitasi
Jumlah pindahan kantor terfasilitasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.1.0101.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 50.000.000 50.000.000 -
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2019
KODE PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN
PERUBAHAN PPAS TAHUN 2019 Hal -1-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
1.01.1.1.0101.5.5 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis keuangan
Jumlah tenaga administrasi keuangan yang mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis keuangan
Bendahara sekolah Bendahara sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 91 orang 91 orang 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.1.0101.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 210.000.000 210.000.000 -
Jumlah Unit Pengguna Barang Milik Daerah
Jumlah Unit Pengguna Barang Milik Daerah
Dinas, sekolah Dinas, sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 797 orang 797 orang 210.000.000 210.000.000 -
1.01.1.1.0101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD
35.678 Anak 35.678 Anak 722.000.000 722.000.000 -
1.01.1.1.0101.15.67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD Jumlah guru yang mengikuti workshop
Jumlah guru yang mengikuti workshop
Pendidik PAUD Pendidik PAUD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1250 orang 1250 orang 185.000.000 185.000.000 -
1.01.1.1.0101.15.68 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini
Jumlah anak yang mengikuti festival Gebyar PAUD
Jumlah anak yang mengikuti festival Gebyar PAUD
Siswa PAUD Siswa PAUD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 468 anak 468 anak 95.000.000 95.000.000 -
1.01.1.1.0101.15.69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD
Jumlah peserta yang mengikuti lomba gugus PAUD
Jumlah peserta yang mengikuti lomba gugus PAUD
Lembaga PAUD Lembaga PAUD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 78 lembaga 78 lembaga 200.000.000 200.000.000 -
1.01.1.1.0101.15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD Fasilitasi pendampingan BOP PAUD
Jumlah jenis kegiatan fasilitasi PAUD
Lembaga PAUD Lembaga PAUD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1.120 lembaga 1.120 lembaga 200.000.000 200.000.000 -
1.01.1.1.0101.15.73 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)
Jumlah anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini
Jumlah anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini
TK Negeri TK Negeri TK Negeri TK Negeri 1 TKN 1 TKN 42.000.000 42.000.000 -
- 1.01.1.1.0101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
69,10% 69,10%
91,40% 91,40%
Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimun 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman
Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimun 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman
100% 100%
Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI ≥ 32 siswa, dan SMP/MTS ≥ 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa
Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI ≥ 32 siswa, dan SMP/MTS ≥ 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa
24 SD 3 SMP
24 SD 3 SMP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing- masing buku teks yang telah ditentukan.
Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing- masing buku teks yang telah ditentukan.
159 SD 42 SMP
159 SD 42 SMP
Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.
Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.
141 sekolah 141 sekolah
416 SD 416 SD
90 SMP 90 SMP
Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen
Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen
Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.
Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.
325 SD 76 SMP
325 SD 76 SMP
Kelas 3 24 jam/minggu
Kelas 3 24 jam/minggu
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
760 SD 103 SMP
760 SD 103 SMP
760 SD 103 SMP
760 SD 103 SMP
Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk
Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET PLAFON ANGGARAN
Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.
Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.
439 SD 56 SMP
439 SD 56 SMP
- SD Negeri - SDN 3 Klaten - 1 Ruang kelas - 230.000.000 230.000.000
1.01.1.1.0101.16.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Jumlah Ruang Laboratorium terbangun
Jumlah Ruang Laboratorium terbangun
SMP NEGERI 2 KLATEN
1.01.1.1.0101.16.9 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)
- Jumlah Penataan Lingkungan Sekolah
2 Klaten
Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa
Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa
SD Negeri SD Negeri SDN 3 DRONO NGAWEN, SDN 3 KLATEN KLATEN TENGAH, SDN 2
NGEMPLAKSENE NG
MANISRENGGO, SDN 2 KEPANJEN DELANGGU, SDN PANDES WEDI, SDN GESIKAN GANTIWARNO,
SDN 1 KANOMAN KARANGNONGKO , SDN 1 KALIKEBO TRUCUK, SDN 2
KARANGASN KARANGANOM,
SDN 2 GEDONGJETIS
SDN 3 DRONO NGAWEN, SDN 3 KLATEN KLATEN TENGAH, SDN 2
NGEMPLAKSENE NG
MANISRENGGO, SDN 2 KEPANJEN DELANGGU, SDN PANDES WEDI, SDN GESIKAN GANTIWARNO,
SDN 1 KANOMAN KARANGNONGKO , SDN 1 KALIKEBO TRUCUK, SDN 2
KARANGASN KARANGANOM,
Jumlah ruang kelas rusak sedang/ berat terehabilitasi
Jumlah ruang kelas rusak sedang/ berat terehabilitasi
SD Negeri SD Negeri SDN Tlingisng Cawas
SDN Tlingisng Cawas
Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab
Jumlah Laboratorium dan ruang praktik sekolah rusak sedang berat terehabilitasi
SMP Negeri SMP Negeri SMP NEGERI 1 KARANGANOM
SMP NEGERI 3 KLATEN dan SMP
NEGERI 1 MANISRENGGO
1.01.1.1.0101.16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan
Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum
Guru SMP Guru SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 200 orang 200 orang 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah peserta MBS SMP Jumlah guru yang mengikuti Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Guru SD Guru SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 115 orang 115 orang 50.000.000 50.000.000 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
1.01.1.1.0101.16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Jumlah Guru SMP yang belum menguasai TIK Jumlah Guru SD yang mendapat pelatihan TIK
Jumlah Guru yang mengikuti Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Guru SD Guru SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 110 orang 110 orang 115.000.000 115.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Asesor Akreditasi SD terfasilitasi
Jumlah fasilitasi akreditasi Sekolah Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan 30.000.000 30.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD perbatasan terfasilitasi Jumlah Sekolah Perbatasan terfasilitasi
SD dan SMP Negeri
SD dan SMP Negeri
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 93 sekolah 93 sekolah 1.415.000.000 1.415.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.83 Penggabungan SD Negeri Jumlah SD yang digabung Jumlah SD Negeri diregrup SD Negeri SD Negeri Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 10 Sekolah 30 Sekolah 20.000.000 60.000.000 40.000.000
1.01.1.1.0101.16.86 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang rusak SD yang direhabilitasi
Jumlah Sekolah SD rusak sedang/ berat terehabilitasi
SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri 123 ruang kelas 123 ruang kelas 9.496.966.000 9.496.966.000 -
1.01.1.1.0101.16.87 Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP (DAK Bid. Pendidikan)
Jumlah ruang kelas yang di rehab
Jumlah Sekolah SMP rusak sedang/ berat terehabilitasi
SMP Negeri SMP Negeri SMPN 2 BAYAT, SMPN 3 CAWAS, SMPN 1 KLATEN,
SMPN 1 JUWIRING, SMPN
SMPN 1 JUWIRING, SMPN 6 KLATEN
13 ruang 13 ruang 905.771.000 905.771.000 -
1.01.1.1.0101.16.88 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD
Jumlah Sekolah peserta workshop MBS SD
Jumlah Sekolah peserta workshop MBS SD
Guru SD Guru SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 90 sekolah 90 sekolah 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.90 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
Jumlah lomba minat, bakat dan kreatifitas SD terlaksana
Jumlah pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
Siswa SD Siswa SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 26 lomba 26 lomba 440.000.000 440.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.91 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP
Jumlah Siswa yang berprestasi
Jumlah Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP
Siswa SMP Siswa SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2000 siswa 2000 siswa 615.000.000 615.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.92 Pengembangan Kurikulum SD Jumlah Guru/Kepala SD yang mengikuti diklat kurikulum
Jumlah guru mengikuti pengembangan kurikulum
KS dan guru SD KS dan guru SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 180 orang 180 orang 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.94 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD
Operasional Pendampingan BSM SD terlaksana
Jumlah program bantuan siswa miskin terfasilitasi
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 kabupaten 1 kabupaten 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.95 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP
Jumlah Pendampingan Program BSM Tingkat SMP
Jumlah program bantuan siswa miskin terfasilitasi
SMP SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 115 SMP 115 SMP 30.000.000 30.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.96 Pembangunan Sanitasi/MCK SD Jumlah sanitasi/MCK SD yang dibangun
Jumlah sanitasi MCK SD terbangun
SD Negeri SD Negeri Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 6 unit 6 unit 150.000.000 150.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.98 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD
Jumlah lomba MAPSI SD terlaksana
jumlah lomba MAPSI PAI terselenggara
Siswa SD Siswa SD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 20 lomba 20 lomba 150.000.000 150.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.99 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP
Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba MAPSI
jumlah lomba MAPSI PAI terselenggara
Siswa SMP Siswa SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 600 siswa 600 siswa 75.000.000 75.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.100 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD
Jumlah SD yang mengikuti lomba sekolah sehat
Jumlah Lomba sekolah sehat terselenggara
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 sekolah 5 sekolah 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.101 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP
Jumlah Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan Sekolah Tingkat SMP
Jumlah Lomba sekolah sehat terselenggara
SMP SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 115 sekolah 115 sekolah 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.102 Penyelenggaran Ujian SD Ujian SD terselenggara Jumlah ujian SD terselenggara
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan 500.000.000 500.000.000 -
1.01.1.1.0101.16.103 Penyelenggaran Ujian SMP Jumlah Dana Penyelenggaraan Ujian SMP
Jumlah ujian SMP terselenggara
SMP SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
1.01.1.1.0101.16.104 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bid. Pendidikan)
Jumlah Peralatan Laboratorium Komputer SMP
Jumlah pengadaan peralatan laboratorium komputer
SMP Negeri SMP Negeri SMPN 2 BAYAT, SMPN 2 CEPER,
SMPN 3 MANISRENGGO,
SMPN 1 POLANHARJO,
SMPN 1 KARANGNONGKO
SMPN 3 MANISRENGGO,
SMPN 1 POLANHARJO,
SMPN 1 KARANGNONGKO
1.01.1.1.0101.16.105 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah
Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD
SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri 22 unit 22 unit 1.155.000.000 1.155.000.000 -
1.01.1.01.1.16.106 Pembangunan sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)
SD Negeri SD Negeri SD Negeri SD Negeri 4 unit 4 unit 414.270.000 414.270.000 -
1.01.1.1.0101.16.107 Pembangunan Ruang Belajar SD (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah Ruang belajar SD terbangun
Jumlah Ruang belajar SD terbangun
SD Negeri SD Negeri SDN 3 kARANGPAKEL TRUCUK, SDN 1 KARANGASEM CAWAS, SDN 1
BAKUNG JOGONALAN, SDN
2 BLIMBING KARANGNONGKO
JATINOM
SDN 3 kARANGPAKEL TRUCUK, SDN 1 KARANGASEM CAWAS, SDN 1
BAKUNG JOGONALAN, SDN
2 BLIMBING KARANGNONGKO
JATINOM
1.01.1.01.1.16.108 Pembangunan Ruang Belajar SMP (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang belajar SMP terbangun
Jumlah ruang belajar SMP terbangun
SMP Negeri SMP Negeri SMPN 3 KARANGDOWO,
SMPN 2 GANTIWARNO
SMPN 3 KARANGDOWO,
SMPN 2 GANTIWARNO
1.01.1.1.0101.16.109 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif terbangun
Jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif terbangun
SD Negeri SD Negeri SDN PRAWATAN JOGONALAN, SDN 1 KARANGANOM KLATEN UTARA,
SDN 1 JONGGRANGAN KLATEN UTARA, SDN 2 REJOSO
JOGONALAN
JOGONALAN
1.01.1.1.0101.16.110 Rehabilitasi sanitasi/MCK SD (DAK Bidang Pendidikan)
Jumlah sanitasi MCK SD terehabilitasi
Jumlah sanitasi MCK SD terehabilitasi
SD Negeri SD Negeri SDN Klaten SDN Klaten 40 unit 40 unit 335.700.000 335.700.000 -
1.01.1.1.0101.16.106 Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Jumlah Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Korwil Pendidikan 0 26 Korwil Pendidikan Kecamatan
0 26 korwil - 520.000.000 520.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
1.01.1.1.0101.16.112 Pengadaan Buku Perpustakaan SDN (Bankeu Provinsi)
Jumlah buku yang dibeli SD Negeri SD Negeri SDN 3 Munggung Karangdowo, SDN 1 Nanggulan Cawas,
SDN 1 Karangduren Kebonarum, SDN 1
Taji Prambanan, SDN 1 Panggang Kemalang, SDN 1
Bareng Klaten Tengah, SDN 2
Candirejo Ngawen, SDN 1 Jetiswetan
Pedan, SDN 1 Kahuman
SDN 1 Gondangsari Juwiring, SDN 1
Babadan Karangdowo, SDN 1
Gombang Cawas, SDN 1 Jambukulon
Ceper, SDN 1 Mendak Delanggu, SDN 1 Temuireng Jatinom, SDN 1
Rejoso Jogonalan, SDN 1 Tlogorandu
Juwiring, SDN 2 Kalikotes, Kalikotes
22 paket 232.000.000 232.000.000
1.01.1.1.0101.16.113 Pengadaan Alat TIK SDN (Bankeu Provinsi) Jumlah alat TIK yang dibeli SD Negeri SDN 1 Baturan Gantiwarno, SDN 1
Blimbing Karangnongko, SDN 1 Bolali Wonosari,
SDN 1 Canan Wedi
1.01.1.1.0101.16.114 Rehab Ruang Kelas Rusak SDN (Bankeu Provinsi)
Jumlah ruang kelas yang direhab
SD Negeri SDN 2 Sribit Delanggu, SDN 2
Keden Pedan, SDN Sekaran Wonosari, SDN 2 Tegalmulyo Kemalang, SDN 2
Karangduren Kebonarum
1.01.1.1.0101.16.115 Rehab Bumi Perkemahan Kepurun Jumlah sarana yang direhab Bumi Perkemahan Bumi Perkemahan 0 1 paket - 230.000.000 230.000.000
1.01.1.1.0101.16.116 Pembangunan Sarana Prasarana Bumi Perkemahan Kepurun
Jumlah sarana yang dibangun
1.01.1.1.0101.16.117 Pembangunan Kantor Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Klaten
Jumlah kantor yang dibangun
1.01.1.1.0101.16.121 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang kelas Sekolah (Silpa- DAK 2018)
Jumlah ruang kelas yang direhab
SD Negeri SD Negeri 14 Ruang Kelas - 728.514.500 728.514.500
1.01.1.1.0101.16.122 Penguatan Pendidikan Karakter melalui "Program Matur Jujur"
Jumlah siswa yang meningkat pendidikan karakternya
Siswa SD Negeri dan SMP Negeri
SD dan SMP Negeri 118.326 Siswa - 1.275.000.000 1.275.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
Program Pendidikan Non Formal Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
99,7% 99,7% 155.000.000 155.000.000 -
0,23% 0,23%
Jumlah Pengembangan pendidikan keaksaraan
Warga Belajar Warga Belajar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 300 orang 300 orang 60.000.000 60.000.000 -
1.01.1.1.0101.18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi Dapodik
Jumlah Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
lembaga lembaga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1130 lembaga 1130 lembaga 50.000.000 50.000.000 -
1.01.1.1.0101.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah LKP PKBM yang di monev
Jumlah Peserta Monitoring, Evalausi dan pelaporan
lembaga lembaga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 25 lembaga 25 lembaga 45.000.000 45.000.000 -
- 1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid 1:15 1:15 6.495.000.000 16.156.200.000 9.661.200.000
Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
1421 1421
01.34 01.34
86,42% 86,42%
Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifiket
Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifiket
Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.
Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.
Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran
Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran
Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D-4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat
Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D-4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat
Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D- 4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.
Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D- 4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.
637 Sekolah 637 Sekolah
100% 100%
Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan
Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan
670 SD 98 SD
670 SD 98 SD
Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester
Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah
Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah
693 SD 106 SMP
693 SD 106 SMP
Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.
Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.
100% 100%
Jumlah Peserta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5.500 guru 5.500 guru 200.000.000 200.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah guru teruji kompetensinya
Guru dan Pengawas
Guru dan Pengawas
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 300 guru 300 guru 75.000.000 75.000.000 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 8.500 orang 8.500 orang 80.000.000 80.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas baru
jumlah Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 25 KS 25 KS 205.000.000 205.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
Jumlah guru berprestasi dan OGN
Jumlah guru berprestasi dan OGN
Guru, Kepala Sekolah
Guru, Kepala Sekolah
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 250 guru dan KS 250 guru dan KS 150.000.000 150.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Jumlah tenaga kependidikan dan pengawas
Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Pengawas sekolah Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 500 orang 500 orang 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)
Jumlah penerima tunjangan fungsional GTT dan PTT
Jumlah peserta Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap ( GTT )
Guru PTT Guru PTT Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 635 GTT 635 GTT 30.000.000 30.000.000 -
1.01.1.1.0101.20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan Jumlah guru terdiklat Jumlah peserta Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 300 guru 300 guru 250.000.000 250.000.000 -
1.01.1.01.1.20.21 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah peserta Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah peserta Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
GTT/PTT GTT/PTT Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1486 orang 4601 orang 5.465.000.000 15.126.200.000 9.661.200.000
- 1.01.1.1.0101.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
0,9973 0,9973 120.000.000 120.000.000 -
1.01.1.1.0101.21.2 Pengembangan minat dan budaya baca Jumlah siswa TK, SD, SMP yang ikut lomba
Siswa dan Guru Siswa dan Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 350 anak 350 anak 70.000.000 70.000.000 -
1.01.1.1.0101.21.13 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa
Jumlah peserta yang mengikuti worshop bahasa jawa
Jumlah peserta yang mengikuti worshop bahasa jawa
Guru PAUD Guru PAUD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 520 orang 520 orang 50.000.000 50.000.000 -
- 1.01.1.1.0101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
0,9663 0,9663 1.288.000.000 2.781.000.000 1.493.000.000
1.01.1.1.0101.22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 192 orang 192 orang 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti kegiatan Jardiknas
Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti kegiatan Jardiknas
Sekolah Sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 294 Sekolah/ Lembaga
294 Sekolah/ Lembaga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 293 orang 353 orang 46.000.000 61.000.000 15.000.000
1.01.1.1.0101.22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
Jumlah peserta yang mengikuti workshop UKS Sekolah
Jumlah peserta yang mengikuti workshop UKS Sekolah
Guru Guru Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 293 orang 293 orang 47.000.000 47.000.000 -
1.01.1.1.0101.22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti Sosialiasi Aplikasi Dapodik
Jumlah Sekolah/Lembaga yang mengikuti Sosialiasi Aplikasi Dapodik
Sekolah, korwil Sekolah, korwil Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 916 Sekolah/ 916 Sekolah/ 100.000.000 100.000.000 -
1.01.1.01.1.22.17 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Jumlah Koordiantor Wilayah Pendidikan Kecamatan memperoleh operasional
UPTD Dinas Pendidikan 26 korwil 260.000.000 - (260.000.000)
1.01.1.1.0101.22.19 Penerimaan Siswa Baru SMP Online Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB Online
Jumlah SMP Negeri yang menerapkan PPDB Online
SMP Negeri SMP Negeri Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 65 SMP Negeri 65 SMP Negeri 305.000.000 305.000.000 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11)
1.01.1.1.0101.22.20 Operasional BOS Tingkat SD Operasional Pengendalian BOS SD terlaksana
Operasional Pengendalian BOS SD terlaksana
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Kabupaten 703 SD 250.000.000 1.828.000.000 1.578.000.000
1.01.1.1.0101.22.21 Operasional BOS Tingkat SMP Jumlah Operasional BOS SMP
Jumlah Operasional BOS SMP
SMP SMP Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 110 sekolah 110 sekolah 100.000.000 170.000.000 70.000.000
1.01.1.1.0101.22.22 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak Jumlah Dokumen yang disusun
Jumlah Dokumen yang disusun
Sekolah Sekolah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 dokumen 1 dokumen 40.000.000 40.000.000 -
1.01.1.1.0101.22.23 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu Provinsi)
Jumlah peserta pendataan pendidikan
- 4.03 - 1.1.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
150.000.000 196.900.000 46.900.000
4.03 - 1.1.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Jumlah peserta Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Jumlah Jumlah peserta Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000 146.900.000 46.900.000
4.03 - 1.1.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah peserta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD
Jumlah peserta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 triwulan 4 triwulan 50.000.000 50.000.000 -
33.479.436.000 50.344.446.500 16.865.010.500 JUMLAH
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR - PENDIDIKAN SKPD : TK NEGERI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11) 1.01.1.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 9.200.000 9.200.000 -
Jumlah langganan daya dan jasa layanann yang dibayar
Jumlah langganan daya dan jasa layanann yang dibayar
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 3 jenis 4 JENIS 4.961.000 4.961.000 -
1.01.1.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pelayanan kebersihan kantor
Jumlah pelayanan kebersihan kantor
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 1 ORANG 1 ORANG 663.092 663.092 -
1.01.1.01.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK untuk operasional kantor
Jumlah penyediaan ATK untuk operasional kantor
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 1 paket 4 JENIS 2.147.850 2.147.850 -
1.01.1.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 2 paket 3 jenis 728.058 728.058 -
1.01.1.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah alat penerangan yang di sediakan
Jumlah alat penerangan yang di sediakan
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 1 paket 3 jenis 700.000 700.000 -
1.01.1.01.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 50.800.000 50.800.000 -
Jumlah peralatan perlengkapan
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 1 paket 1 paket 45.000.000 45.000.000 -
1.01.1.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 1 unit 1 unit 3.800.000 3.800.000 -
1.01.1.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung yang dirawat
Jumlah peralatan gedung yang dirawat
TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina TK Negeri Pembina 4 jenis 4 jenis 2.000.000 2.000.000 -
1.01.1.1.0101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini
100% 100% 180.000.000 180.000.000 -
Jumlah prasarana TK Negeri yang dibangun
Jumlah prasarana TK Negeri yang dibangun
1.01.1.01.02.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah APE PAUD dan seragam Drumband
Jumlah APE PAUD dan seragam Drumband
1.01.1.01.02.15.56 Rehabilitasi sedang / berat sarana air bersih dan sanitary
Jumlah sarana Sanitasi yang di rehab
Jumlah sarana Sanitasi yang di rehab
240.000.000 240.000.000 - JUMLAH
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2019
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR - PENDIDIKAN SKPD : SD NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11) 1.01.1.1.0400.23 Program Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di sekolah
Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di sekolah
100% 100% 66.299.200.000 65.282.177.791 (1.017.022.209)
1.01.1.1.0400 - 23.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Siswa SD Negeri penerima BOS
Jumlah Siswa SD Negeri penerima BOS
Siswa Siswa SD Negeri SD Negeri 79.585 siswa 79.277 siswa 66.299.200.000 65.282.177.791 (1.017.022.209)
66.299.200.000 65.282.177.791 (1.017.022.209)JUMLAH
PLAFON ANGGARANTARGETLOKASIKELOMPOK SASARANINDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATANKODE PROGRAM/
PADA PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2019
URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR - PENDIDIKAN SKPD : SMP NEGERI SE-KABUPATEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13=12-11) 1.01.1.1.0400.23 Program Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di sekolah
Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di sekolah
100% 100% 39.912.000.000 40.628.270.099 716.270.099
1.01.1.1.0400.24 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Siswa SMP Negeri penerima BOS
Jumlah Siswa SMP Negeri penerima BOS
Siswa Siswa SMP Negeri SMP Negeri 39.912 siswa 39.049 siswa 39.912.000.000 40.628.270.099 716.270.099
39.912.000.000 40.628

Documents

NOTA KESEPAKATAN - Klaten