NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG – UNDANG … APBN/NK RUU APBN... · Dalam membawakan APBN 1967 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah ... diimbangi oleh peningkatan arus barang

NOTA KEUANGAN

pada

RENCANA UNDANG – UNDANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 (Januari s.d Maret 1969)

Nota Keuangan dan RAPBN Peralihan Tahun 1969

NOTA KEUANGAN pada

RENCANA UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN

TRIWULAN I TAHUN 1969 (Januari s.d Maret 1969)

I. UMUM

Seperti telah seringkali dijelaskan Pemerintah, prinsip Anggaran Belanja berimbang yang telah dirumuskan Pemerintah antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pegangan untuk dapat keluar dari kekacauan administrasi dan engawasan serta manipulasi yang dilaksanakan melalui budget-budget negara selama ini sehingga dapat kembali kepada single management serta pengawasan keuangan negara dan devisa negara sesuai tertib ekonomi.

2. Sebagai alat untuk mendisiplinkan kembali Pemerintah dan aparaturnya yang merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan tertib ekonomi.

3. Sebagai alat untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, a.l membendung lajunya inflasi, menghilangkan secepat mungkin defisit Anggaran Belanja (oleh MPRS sendiri defisit telah dinyatakan sebagai sumber dari inflasi yang harus dikekang), dan menyusun suatu rencana moneter untuk dapat membiayai rencana-rencana fisik. Rencana moneter dan rencana fisik untuk sektor-sektor Pemerintah/Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam membawakan APBN 1967 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah

telah menyatakan antara lain : bahwa Pemerintah akan berusaha meniadakan cara-cara Anggaran Tambahan; namun jika terpaksa ada Anggaran Tambahan, maka diusahakan agar Anggaran Tambahan itu tetap seimbang.

Dalam mengantarkan Nota Keuangan RUU Anggaran Tambahan dan Perubahan atas Undang-undang APBN 1967, dengan surat no. R.61/Pres/HK/12/1967 tanggal 30 Desember 1967, Pemerintah telah menjelaskan kepada Pimpinan DPR GR mengapa tambahan budget sebanyak Rp 7.979,7 juta tersebut tidak dapat ditutup oleh penerimaan supaya dapat seimbang, sehingga terdapat suatu defisit budget sebesar Rp 5.130,1 atau 5,7% dari pengeluaran. Sementara itu, angka sementara defisit yang terakhir dapat disampaikan pada DPR-GR menunjukkan bahwa defisit ternyata dapat ditekan menjadi Rp 2.665,0 juta atau hanya 3% dari pengeluaran Negara.

Mengingat bahwa jumlah defisit tersebut masih bersifat sementara, maka Perhitungan Anggaran yang sedang diselesaikan oleh Pemerintah akan memberikan angka yang sebenarnya.

Departemen Keuangan Republik Indonesia 1


Meskipun dalam prinsip Pemerintah mengusahakan suatu anggaran berimbang, tetapi budget management dalam tahun 1967 sampai dengan semester 1968 mengalami kesulitan-kesulitan. Hal ini terlebih dirasakan dalam budget management secara triwulanan.

Dari tahun dinas anggaran yang sampai sekarang berlaku menurut Tahun Takwim (1 Januari s.d 31 Desember ) kesulitan-kesulitan yang dialami Pemerintah cara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Tahun dinas anggaran takwim dimulai di tengah-tengah masa paceklik dimana justru

rakyat petani memerlukan bantuan submer penghasilan yang diharapkan dari peningkatan aktivitas-aktivitas Pemerintah. Dari segi peraturan teknis pembukuan anggaran (menurut ICW), maka pembiayaan dalam permulaan dari Tahun Dinas Anggaran terpaksa harus disesuaikan dengan penerimaan Kas Negara dalam periode itu. Penerimaan negara dlam triwulan I tersebut biasanya ada pada tingkatan yang rendah dibandingkan dengan triwulan-triwulan berikutnya. Disinilah kelihatan adanya kontradiksi-kontradiksi, yaitu di saat rakyat petani-petani kita memerlukan aktivitas-aktivitas Pemerintah, justru aktivitas-aktivitas tersebut disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah yang rendah.

b. Aktivitas-aktivitas pembangunan biasanya dilakukan dalam musin kemarau yaitu mulai April s.d September. Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tekanan pengeluaran pembangunan terasa sangat berat pada periode tersebut. Penerimaan kas negara sementara itu telah mulai meningkat dalam triwulan II tetapi belum dapat mengimbangi pengeluaran-pengeluaran sampai dengan akhir triwulan II tersebut, sehingga sampai dengan akhir semester I masih terdapat defisit dan harus ditutup oleh penerimaan-penerimaan dari triwulan-triwulan berikutnya. Di lihat dari segi budget management dalam rangka stabilisasi, maka defisit yang besar dalam semester I, khususnya dalam triwulan II, masih dapat dikendalikan karena pertambahan arus uang dalam masa tersebut diimbangi oleh peningkatan arus barang akibat adanya musim panen, meningkatnya ekspor dan impor, dan sektor produksi lainnya yang memenuhi kebutuhan para rakyat petani.

c. Penerimaan dalam triwulan IV biasanya adalah paling tinggi diantara penerimaan triwulan-triwulan sebelumnya. Pengeluaran dalam triwulan IV sebenarnya tidak perlu terlalu besar, terutama untuk pembangunan, karena pada periode tersebut sudah tiba musim hujan. Akan tetapi berhubung akan berakhirnya masa anggaran menurut sistim kas (kas stelsel) yang berlaku sampai sekarang, maka oleh Departemen-departemen sisa anggaran yang ada pada akhir tahun itu segera dikeluarkan agar nantinya pada akhir tahun tidak usah mengembalikan sisa uang yang ada ke Kas Negara.

Dorongan untuk melakukan ini adalah wajar mengingat bahwa dalam triwulan-triwulan sbelumnya mereka mengalami tekanan-tekanan dalam pengeluaran guna dapat menyesuaikan dengan penrimaan-penerimaan negara, sehingga pada periode tersebut (yakni



dalam triwulan IV) di mana penerimaan telah mencapai puncaknya, merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan pengeluaran yang merupakan sisa anggaran.

Dilihat dari segi budget management triwulanan maka cara pembiayaan semacam itu adalah kurang baik, karena sisa uang yang ada pada akhir tahun tidak dapat digunakan untuk pembiayaan triwulan berikutnya (triwulan I tahun takwim berikutnya). Justru pada saat itulah diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas Pemerintah untuk membantu rakyat petani mengurangi beban mereka dalam musim paceklik.

Tahun Dinas Anggaran yang bertepatan dengan tahun takwim adalah tidak synchroon dengan siklus produksi pertanian, sehingga menyukarkan budget management Pemerintah dalam membantu secara aktif pembangunan sektor pertanian. Mengingat bahwa siklus produksi pertanian berakhir dengan selesainya musim paceklik, maka segala macam kegiatan baik dari pembiayaan penyediaan pupuk sampai dengan masa peningkatan aktivitas Pemerintah untuk mengurani pengaruh paceklik sejogyanya dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Karena APBN itu merupakan program kerja Pemerintah, maka sudah sewajarnya jika Pemerintah dengan programnya itu berusaha untuk semaksimal mungkin menampung kegiatan ekonomi dan pembangunan agar secara positip dapat mempengaruhi perkembangannya. Mengingat akan pola penerimaan dan pengeluaran di satu fihak dan segi teknis pembukuan anggaran di lain pihak, maka jika keadaan dan kegiatan Pemerintah diproyeksikan kepada tahun anggaran 1968, nyatalah bahwa tahun angaran yang bersesuaian dengan tahun takwim seperti yang berlaku sekarang ini tidak sepenuhnya dapat menampung keadaan dan kegiatan-kegiatan tersebut dalam ruang lingkupnya, sehingga dengan demikian sangat sedikit mempengaruhi perkembangannya. Oleh sebab itu Pemerintah berkesimpulan untuk memilih tahun dinas anggaran yang berbeda dengan tahun dinas anggaran yang sekarang. Tahun dinas anggaran baru yang diusulkan memilih bulan-bulan April sampai dengan Maret.

Seperti telah dikemukakan di atas pemilihan tahun anggaran yang baru ini lebih ditekankan pada usaha untuk melakukan budget management yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya.

II. POLA REALISASI APBN 1967 s.d SEMESTER I 1968 1. Pola Realisasi APBN triwulanan

Gambaran pola realisasi APBN triwulanan secara ringkas dapat diberikan dalam Tabel I berikut :



Triwulanan

1967I 13.080,7 11.980,2 1.100,5II 12.525,0 17.936,6 5.411,6III 18.131,9 19.004,4 872,5IV 41.162,1 38.633,5 2.528,6

Seluruh Tahun 84.899,7 87.554,7 2.655,01968

I 24.356,1 25.897,0 1.540,9II 36.703,2 45.175,0 8.471,8

Semester I 61.059,3 71.072,0 10.012,7

1) Tahun 1967 = termasuk IPEDA

Penerimaan 1)

Tabel 1. Ichtisar Perkembangan triwulanan APBN 1967 s.d Semester I 1968(dalam jutaan rupiah)

Pengeluaran 1) Surplus (+) Defisit (-)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa baik penerimaan dan pengeluaran sama-sama meningkat, tetapi defisit yang paling besar dialami dalam triwulan II-1967. Sebaliknya triwulan IV-1967 mengalami suatu surplus yang terbesar. Seperti telah dijelaskan diatas defisit dalam triwulan II-1967 terutama disebabkan karena adanya pembangunan prasarana pengangkutan darat yang hanya dapat dilakukan sesudah musim penghujan berakhir. Hal ini mutlak perlu untuk memperlancar arus hasi panenan. Mengenai surplus dalam triwulan IV-1967 dapat dikemukakan bahwa sebab utama dari besarnya pengeluaran tersebut adalah karena tindakan Pemerintah untuk mengadakan perhitungan-perhitungan yang sudah tertunda-tunda dengan maksud agar APBN 1968 dapat dibersihkan dari komitmen-komitmen tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu Pemerintah pun juga mengadakan perhitungan-perhitungan yang intensif dalam hal penerimaan sehingga tercapai suatu surplus sebesar Rp 2.528,6 juta.



2. Pola Penerimaan Triwulanan

Perkembangan dan pola penerimaan negara 1967 dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

1967I 0,8 (5,3) 11,1 (26,4) - 0,7 (2,9)II 2,1 (13,9) 9,1 (21,7) - 1,0 (4,1)III 5,6 (37,1) 9,2 (21,9) 0,1 2,7 (11,0)IV 6,6 (43,7) 12,6 (30,0) 1,1 20,1 (82,0)

Seluruh Tahun 15,1 (100) 42,0 (100) 2,2 24,5 (100)1968

I 6,9 14,2 0,2 3,1II 9,0 22,3 1,7 3,7

Semester I 15,9 36,5 1,9 6,8

Keterangan :1) Tidak termasuk IPEDA

Kredit %Triwulan Pajak langsung % 1) Pajak tak langsung % 1)

Penerimaan lain-lain

Penerimaan Luar Negeri

Tabel 2. Penerimaan Triwulan 1967 s.d Semester I 1968(dalam jutaan rupiah)

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa pola pajak tidak langsung dapat dikatakan konstan, kecuali kenaikan yang diperoleh pada triwulan IV-1967 karena meningkatnya arus barang berhubung dengan adanya perayaan-perayaan hari-hari lebaran dan tahun baru. Sebaliknya angka-angka pajak langsung menunjukkan pola triwulan yang selalu meningkat.

Secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi pola 1967 s.d. semester I 1968 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Langsung : Mengingat bahwa penerimaan pajak langsung untuk sebagian besar tidak

terlalu mengikuti perkembangan harga-harga, maka kenaikan dalam triwulan III dan IV tahun 1967 terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan pemungutannya. Hal ini dipergiat lagi dalam triwulan I dan II tahun 1968 dengan lebih diarahkan pada pencairan tunggakan-tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hasil-hasil penertiban secara khusus dapat dikemukakan penerimaan dari kontrak karya minyak bumi yang menghasilkan 40% dari seluruh hasil penerimaan pajak langsung, meskipun kurs devisa minyak untuk pengadaan minyak dalam negeri sesudah Pebruari 1967 s.d. Pebruari 1968 tidak berubah. Kurs yang lebih realistis untuk devisa minyak tersebut selama Semester I 1968 merupakan sebab utama dari peningkatan pajak langsung. Penerimaan dari sektor minyak



tersebut adalah sebesar Rp 8,1 milyar atau 50% lebih dari seluruh hasil pajak langsung.

b. Pajak Tidak Langsung Perkembangan penerimaan dari pajak tidak langsung memberikan pola yang

mengikuti perkembangan tingkat harga dan mencapai puncaknya pada akhir tahun bertepatan dengan hari-hari raya Lebaran dan tahun Baru. Dalam tahun 1967 seluruh pajak tak langsung ini melebihi target. Apabila diteliti lebih jauh, penambahan tersebut dicapai meskipun Pemerintah telah memberikan kelonggaran cukai dan pajak penjualan dalam negeri sejumlah Rp 3,0 milyar.

Kebijaksanaan memberikan kelonggaran-kelonggaran berupa penurunan tarip pajak, dimaksud agar supaya industri dalam negeri dapat memperluas produksi dan pasarannya. Dalam Semester I- 1968 kebijaksanaan tersebut disertai proteksi terhadap saingan impor luar negeri dengan jalan lebih membebani bea masuk barang-barang saingan industri dalam negeri khususnya sandang dan pangan serta industri rokok.

3. Pola Pengeluaran Triwulanan Gambaran pola pengeluaran per triwulan dapat di lihat pada Tabel 3 dimana pola

triwulan I s.d. III 1967 menunjukkan gambaran perkembangan kenaikan yang banyak sedikitnya sejajar dengan perkembangan-perkembangan harga dan penerimaan. Khususnya dalam triwulan II 1967, seperti pula telah diutarakan di dalam Bab Umum, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran mutlak yang harus dilakukan karena sifatnya sangat dipengaruhi oleh musim. Pula telah dijelaskan bahwa pengeluaran triwulan IV 1967 yang begitu besar disebabkan karena pada setiap akhir tahun Pemerintah berusaha mengadakan perhitungan segala macam kewajiban membayar, agar tahun anggaran berikutnya bersih dari pada komitmen-komitmen yang berasal dari tahun sebelumnya.

dalam milyar Rp

I II III IV Total I II Total

I. Anggaran Rutin 10,9 14,7 15,7 28,7 70,0 22,20 38,08 60,281. Belanja Pegawai/Pensiun 3,4 5,1 5,8 7,9 22,2 8,68 21,72 30,402. Belanja Barang 4,2 6,4 7,2 12,0 29,8 4,32 9,09 13,413. Subsidi-subsidi Daerah 1,8 2,4 1,4 3,3 8,9 4,91 5,19 10,104. Pelunasan Hutang-hutang 1,2 0,2 0,4 1,9 3,7 2,70 1,30 4,005. Pengeluaran lain-lain 0,3 0,6 0,9 3,6 5,4 1,59 0,78 2,37

II. Anggaran Pembangunan 0,9 2,8 2,6 9,1 15,4 3,69 7,11 10,80Total ( I+II ) 11,8 17,5 18,3 37,8 85,4 25,89 45,19 71,08

1967 1968

Tabel 3. Pengeluaran Triwulanan 1967 s.d. Semester I 1968

1) Tidak termasuk IPEDA



Dalam sistimatika APBN 1967, sebagian anggaran rutin masih dibiayai oleh penerimaan rupiah yang berasal dari Kredit Luar Negeri. Sebaliknya dalam sistimatika APBN 1968 anggaran rutin hanya dapat dibiayai oleh penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber dalam Negeri, sedangkan penerimaan rupiah yang berasal dari kredit Luar Negeri hanya diperuntukkan anggaran pembangunan.

Dengan demikian pola anggaran pembangunan dalam Semester I-1968 mengikuti pola penerimaan rupiah yang berasal dari Kredit Luar Negeri. Berhubung masih lambannya penerimaan Kredit Luar Negeri baik dalam Semester I 1967 maupun dalam semester I 1968, maka suatu defisit dalam anggaran pembangunan triwulan II tahun-tahun tersebut tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya surplus dalam anggaran pembangunan yang terjadi berhubung dengan meningkatnya penerimaan negara dalam triwulan IV, khususnya yang berasal dari Kredit Luar Negeri, dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan dalam periode tersebut tidak mungkin untuk digunakannya dalam triwulan I 1968 (perhatikan Lampiran 1).

Dalam anggaran rutin, pola pengeluaran rutin seperti terlihat dalam Tabel 3 tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha Pemerintah dalam memperbaiki gaji Pegawai/Pensiun. Pula terlihat pemberian subsidi kepada Daerah secara riil yang lebih besar.

Sebaliknya terlihat adanya usaha-usaha Pemerintah di dalam menghemat secara riil belanja barang di dalam semester I 1968.

III. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA TRIWULAN I – 1969

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Perhitungan-perhitungan dari penerimaan-penerimaan yang berasal dari pajak, baik

yang langsung maupun yang tidak langsung, didasarkan pada asumsi-asumsi umum sebagai berikut : 1. Tetap adanya usaha pengendalian laju inflasi. 2. Tidak ada perubahan-perubahan yang prinsipil di bidang kebijaksanaan ekonomi dan

keuangan di dalam triwulan I – 1969. 3. Tidak ada perubahan-perubahan yang prinsipil di dalam tarif-tarif pajak. 4. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak di dalam triwulan I – 1969.

Berdasarkan asumsi-asumsi umum ini, dan ditambah dengan asumsi-asumsi khusus yang menyangkut masing-masing jenis penerimaan, maka diperkirakanlah penerimaan-penerimaan untuk triwulan I – 1969. Perkiraan-perkiraan ini juga mengambil pengalaman dari realisasi penerimaan Negera di dalam tahun 1967 dan selama Semester I tahun 1968 ini. Suatu hal yang penting ialah pengalaman dalam pemungutan pajak dengan cara baru, yaitu dengan sistim MPO (Memungut Pajak Orang) dan sistim MPS (Memungut Pajak Sendiri).

Sistim MPO yang telah mulai dipergunakan di dalam tahun 1967 yang lalu telah menunjukkan hasil yang baik, sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, ditambah dengan



peningkatan intensifikasi pemungutan, maka diperkirakan oleh Pemerintah penerimaan MPO yang diharapkan diterima di dalam triwulan I 1969.

Tentang sistim MPS yang berlaku Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekaayaan juga sudah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Bersama-sama dengan usaha-usaha intensifikasi lainnya, maka MPS sebagai sistim pemungutan telah turut jadi sebab meningkatnya penerimaan-penerimaan yang berasal dari pajak-pajak langsung. Di dalam tahun 1967 telah masuk penerimaan-penerimaan dari pajak-pajak langsung sebesar Rp 14,7 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 31,4 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 26% dari seluruh penerimaan-penerimaan pajak. Di dalam sebester I-1968, penerimaan pajak-pajak langsung adalah Rp 15,9 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 36,5 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 30% dari seluruh penerimaan-penerimaan pajak. Kenyataan seperti ini turut pula diperhitungkan di dalam mencari imbangan antara penerimaan-penerimaan pajak langsung dengan penerimaan-penerimaan pajak tidak langsung yang diperkirakan akan dihasilkan di dalam triwulan I-1969. Diperkirakan bahwa pajak-pajak langsung akan menghasilkan Rp 16,4 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 28,7 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 36% dari pada seluruh penerimaan-penerimaan pajak.

Jenis PajakRp % Rp % Rp %

Pajak Langsung 1) 15,1 26 15,9 30 16,4 36

Pajak tidak Langsung 2) 42 74 36,5 70 28,7 64

Jumlah 57,1 100 52,4 100 45,1 100

Sumber :Departemen Keuangan RI1) IPEDA tidak termasuk2) Termasuk Bea Cukai dan Pajak Devisa Ekspor

Triwulan I-1969Perkiraan

PENERIMAAN NEGARA, 1967 TRIWULAN I-1969YANG BERASAL DARI PAJAK

(dalam milyar Rp)

Realisasi1967 Semester I-1968

Realisasi

2. Penerimaan Non-tax Mengingat sifat penerimaan-penerimaan non tax yang sangat inelastis dan tidak

begitu dipengaruhi oleh trend maka dipandang aman bila diperkirakan saja lebih kurang ¼ (seperempat) dari target yang telah ditetapkan untuk seluruh APBN 1968 (anggaran Induk).

Seperti diketahui penerimaan-penerimaan non tax ini sebagian terdiri dari “administrative revenues” (seperti : denda-denda adminstratif, biaya-biaya administratif



di dalam memberikan service kepada umum, dsb) dan bagian lainnya terdiri dari penerimaan-penerimaan yang diakibatkan oleh “turut serta”-nya Pemerintah di dalam “aktivitas business” (seperti : deviden dari Bank Sentral dan bank-bank Pemerintah lainnya, dana-dana dan sebagainya). 3. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan ini tergantung kepada persediaan kredit Luar Negeri dan bantuan-bantuan Luar Negeri lainnya yang menghasilkan nilai lawan rupiah bagi Pemerintah. Sebab itu sangat erat pula hubungannya dengan persediaan devisa dari seluruh bantuan-bantuan luar negeri yang ada di dalam tahun 1968 dan komitmen-komitmen yang diperkirakan akan direalisasikan di dalam triwulan I-1969 nanti.

Diperkirakan oleh Pemerintah bahwa di dalam triwulan I-1969 nanti tersedia untuk dipergunakan sejumlah US$ 20 juta kredit luar negeri sisa tahun 1968. Kemudian untuk memperkirakan hasil penerimaan pembangunan seluruhnya di dalam triwulan I-1969 jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bantuan luar negeri dalam bentuk lainnya yang diperkirakan akan direalisir di dalam triwulan tersebut (misalnya : bantuan PL-480).

Pemerintah merasa yakin bahwa hasil dari penerimaan pembangunan untuk triwulan I-1969 nanti akan lebih besar daripada hasil realisasi penerimaan pembangunan di dalam triwulan I-1968 yang lalu. Di dalam triwulan I-1968 yang lalu sisa kredit luar negeri asal tahun 1967 yang dapat dipergunakan berjumlah US$ 12,3 juta dengan rata-rata kurs BE sebesar Rp 90,- per US$. Mengingat jumlah kredit luar negeri sisa 1968 untuk triwulan I-1969 lebih besar (yaitu US$ 20,- juta ditambah lagi dengan PL-480 yang diperkirakan dapat direalisir nilai lawannya di dalam triwulan I-1969) dan kurs BE juga diperkirakan lebih tinggi (kurs sekitar Rp 310,- per US$) maka Pemerintah dapat memperkirakan penerimaan nilai lawan sebesar kira-kira 3 (tiga) kali lebih besar daripada realisasi di dalam triwulan I-1968 (yaitu Rp 3,1 milyar). Jadi jumlah sebesar Rp 9,5 milyar merupakan target yang kiranya dapat dicapai.

Demikianlah keadaan umum dari penerimaan negara yang diperkirakan diterima di dalam triwulan I-1969 nanti. Perincian lebih lanjut dimuat di dalam daftar yang dilampirkan (Lampiran II). Demikian pula dasar-dasar perhitungan untuk tiap jenis penerimaan tersebut dilampirkan tersendiri (Lampiran III).

IV. PENGELUARAN TRIWULAN I 1969

Umum Penyusunan anggaran bidang pengeluaran untuk periode Januari – Maret 1969 di

dasarkan atas beberapa kebijaksanaan pokok yang sampai sekarang dianut Pemerintah adalah sebagai berikut :



(a) Dalam mengusahakan tercapainya stabilisasi ekonomi, pengekangan laju inflasi tetap mendapatkan prioritas utama disamping prioritas-prioritas lainnya dalam bidang produksi. Oleh karena Anggaran berimbang (balanced budget) merupakan salah satu jalan utama untuk mencapai pengekangan laju inflasi, maka kebijaksanan ini akan dipertahankan dalam anggaran peralihan ini.

(b) Anggaran Peralihan yang berlaku dari 1 Januari 1969 hingga akhir Maret 1969 walaupun merupakan Undang-undang anggaran tersendiri, merupakan lanjutan dari anggaran 1968; dengan demikian kebijaksanaan maupun skala prioritas tidak mengalami perubahan-perubahan yang mendalam.

Pelaksanaan dari kebijaksanaan anggaran berimbang (balanced budget) adalah penyesuaian ruang gerak pengeluaran sampai penerimaan maksimal yang diperhitungan dalam periode yang telah ditentukan. Walaupun penyesuaian itu hanya berlaku untuk periode yang bersangkutan, akan tetapi ketentuan yang mengakibatkan naiknyapengeluaran tetap yang berulang (non elastical revolving expenditures) harus ditanggung pula dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu dalam periode atau triwulan-triwulan berikutnya tingginya penerimaan harus di jaga agar ketentuan yang telah diambil ini dapat dilaksanakan (misalnya ketentuan mengenai gajih Pegawai Negeri/Pensiun, tunjangan pangan, dan sebagainya).

Kebijaksanaan anggaran peralihan merupakan lanjutan dari kebijaksanaan anggaran tahun 1968, oleh karena itu kebijaksanaan dalam bidang gaji pegawai yang belum dapat dilaksanakan dalam tahun 1968 diusahakan dipenuhi dalam anggaran triwulan pertama 1969 sesuai kemampuan keuangan negara.

(dalam juta Rp)

a. Anggaran Rutin 45.3811. Belanja pegawai 23.154

a. Tunjangan beras 9.619b. Gaji dsb 12.116c. Lain-lain belanja pegawai 510d. Gaji Luar Negeri 909

2. Belanja Barang dsb 9.6743. Subsidi/Perhitungan Keu. Pusat/Daerah 9.1534. Bunga/Cicilan Hutang 3.4005. Lain-lain Pengeluaran Rutin -

b. Anggaran Pembangunan 9.5001. Proyek Pembangunan Pusat 6.0002. Penyertaan Modal Pembangunan 1.5003. Kredit Desa 2.0004. ADO -5. Pengeluaran Tahun-tahun yang lalu -

Jumlah Pengeluaran 54.881



Pengeluaran Rutin Didalam batas ruang gerak pengeluaran yang berjumlah kurang lebih Rp 45 milyar,

ditentukan prioritas menurut jenis pengeluaran sebagai berikut : a) Pengeluaran belanja pegawai b) Subsidi Daerah Otonom c) Pembayaran Kembali/Bunga hutang d) Belanja barang

Pengeluaran untuk belanja pegawai merupakan perhitungan matematis antara jumlah pegawai dan hak mereka termasuk tunjangan pangan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai tidak bertambah karena jumlah pegawai baru seimbang dengan jumlah pegawai yang diberhentikan/dipensiun.

Jumlah gaji rata-rata dinaikkan sesuai dengan skala-skala yang telah ada sedangkan jumlah beras yang dierimakan tetap sama, hanya sebagian harus dibayar sendiri oleh mereka menurut kemampuan yang tertentu. Jumlah ini disisihkan terlebih dahulu dari jumlah kurang lebih Rp 45 milyar. Demikianpun halnya dengan subsidi/perhitungan keuangan pusat/daerah yang sebagian besar dipergunakan pula untuk belanja pegawai.

Pembayaran kembali/bunga huta adalah kewajiban pembayaran nasional maupun internasional yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian jumlah yang diperhitungkan untuk keperluan ini harus juga disisihkan. Adapun sisa dari jumlah Rp 45 milyar setelah diambil untuk keperluan-keperluan di atas merupakan penyediaan pembiayaan untuk membiayai belanja barang, hal mana berarti bahwa segala kegiatan yang menimbulkan pengeluaran dalam bidang belanja barang harus disesuaikan dengan penyediaan pembiayaan tersebut. Perlu pula dijelaskan bahwa tingkat kenaikan harga kebutuhan bahan-bahan pokok maupun tingkat kenaikan nilai lawan mata uang asing yang diperhitungkan dalam angka-angka pengeluaran rutin tersebut di atas disesuiakan dengan apa yang dipergunakan untuk memperkirakan penerimaan negara.

Pengeluaran Pembangunan

Berdasarkan kebijaksanaan dalam bidang pengeluran pembangunan maka dalam periode triwulan pertama tahun 1969 tidak dibenarkan adanya pembangunan-pembangunan baru kecuali yang benar-benar merupakan pra kondisi untuk keperluanpenentuan garis awal dari Pembangunan Lima Tahun. Berdasarkan prioritas-prioritas yang telah ditentukan, maka dalam batas ruang gerak pengeluaran untuk pembangunan yang berjumlah kurang lebih Rp 9,5 milyar, telah diadakan pembagian menurut bidang-bidang pembangunan, sebagai berikut :



(a) bidang prasarana pengangkutan 28,20%(b) bidang prasarana pengairan 16,98%( c) bidang prasarana tenaga 8,52%(d) bidang prasarana sosial 14,42%(e) bidang rehabilitasi aparatur Pemerintah 21,11%(f) bidang lain-lain 10,77%Perincian lebih lanjut dari pembagian menurut bidang-bidang pembangunan tersebut di atas dapat dilihat dalam Lampiran IV.

Dalam triwulan pertama 1969 juga kebijaksanaan untuk mengikutsertakan modal Pemerintah dalam pembangunan industri masih dilanjutkan dan untuk keperluan ini disediakan Rp 2 milyar. Pemakaian modal ini diarahkan kepada penyelesaikan pembangunan unit-unit produksi yang dapat diharapkan memprodusir dalam waktu yang tidak lama sehingga ada kepastian mengenai kemungkinan untuk dapat berkembang secara lebih wajar. Selanjutnya Pemerintah menghendaki pula agar unit-unit produksi kecil yang berada di daerah-daerah swatantra tingkat terendah dapat diberi pinjaman modal.

Dengan demikian rakyat di daerah-daerah dapat ikut serta dalam usaha produksi dan dapat pula secara langsung memberikan arah kepada produksi itu sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi di daerahnya masing-masing.

Perangkaan

Mengenai perangkaan menurut jenis pengeluaran maupun menurut pembagian dalam Departemen-departemen dapat dilihat dalam daftar-daftar lampiran yang bersangkutan.

V. PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN TRIWULAN I 1969

Perkiraan Neraca Pembayaran Triwulan I 1969 secara ringkas adalah seperti tabel di bawah : US$ Jutaan

I. Transaksi Berjalan1. Ekspor, f.o.b + 170 (termasuk minyak netto) ( + 35 )2. Impor, f.o.b - 161

Neraca perdagangan + 9- 5

Jumlah transaksi - 41berjalan

II. Lalu lintas modal dan transfer :4. Sektor Swasta )5. Sektor Pemerintah ) netto + 46

Jumlah 1 s.d 5 + 5III. Lalu lintas moneter : - 5

6. Hubungan dengan IMF - 17. Kewajiban-kewajiban jangka pendek - 58. Cadangan devisa (tambahan) + 1

IV. Selisih-selisih yang tidak diperhitungkan - -

0



Penjelasan Pos per Pos I. Transaksi Berjalan

1. Ekspor (termasuk netto minyak, overprice, dll)

1.1. Tanpa minyak : Diperkirakan akan meningkat 7% terhadap triwulan I 1968 karena ekspor tanpa minyak triwulan I 1968 sejumlah US$ 126 juta adalah 6% lebih tinggi daripada ekspor dalam triwulan I 1967. Dengan kenaikan 7% dari US$ 126 juta atau dibulatkan US$ 9 juta, maka jumlah ekspor tanpa minyak triwulan I 1969 yang diperkirakan berjumlah US$ 126 juta + US$ 9 juta = US$ 135 juta.

1.2. Penerimaan netto dari Perusahaan-perusahaan minyak : Atas dasar tingkat kenaikan yang sama dengan perkiraan

tahun 1968 terhadap 1967 perkiraan penerimaan netto perusahaan-perusahaan minyak dalam tahun 1969 akan meningkat dengan 40% terhadap penerimaan netto tahun 1968, yaitu 40% X US$ 96 juta = US$ 39 juta, sehingga berjumlah US$ 96 juta + US$ 39 juta = US$ 135 juta. Jadi rata-rata per triwulan US$ 135 juta : 4 = US$ 34,2 juta dibulatkan menjadi US$ 35 juta.

1.3. Perkiraan jumlah ekspor : US$ 135 juta + US$ 35 juta = US$ 170 juta, yaitu 14%

lebih tinggi daripada ekspor triwulan I 1968.

2. Impor 2.1. Taksiran triwulan I 1969 di susun atas dasar :

a) Pendapatan devisa dari ekspor US$ 170 juta b) Dipergunakan untuk pembayaran jasa-jasa US$ 50 juta c) Dipergunakan untuk pembayaran hutang-hutang (jangka pendek)

US$ 30

juta

Sisa yang digunakan untuk impor barang US$ 90 juta d) Impor dengan sumber yang bukan devisa ex ekspor US$ 71 juta

Jumlah impor barang f.o.b US$ 161 juta

Dari jumlah impor barang sebesar US$ 161 juta ini, lebih kurang US$ 130 juta diperuntukkan impor kebutuhan rutine (tidak termasuk impor dalam rangka pembangunan dan impor perusahaan minyak). Menurut taksiran Departemen Perdagangan, impor kebutuhan rutin tersebut dalam tahun 1969 berjumlah ± US$ 650 juta. Atas dasar pengalaman, diperkirakan impor kebutuhan rutin untuk triwulan I kira-kira 20% yaitu 20 x US$ 650 juta = US$ 130 juta.



Taksiran impor triwulan I/1969 ini jika dibandingkan dengan triwulan I/1968 menunjukkan kenaikan 35%.

3. Jasa

Atas dasar kenaikan dari impor dalam triwulan I/1969 sebesar 35% di atas triwulan I 1968, maka pengeluaran jasa-jasa (netto) dalam triwulan I 1969 diperkirakan meningkat dengan 6% dari pengeluaran jasa triwulan I/1968 atau 6/100 x US$ 47 juta = US$ 2,6 juta, dibulatkan US$ 3 juta. Jadi jumlah jasa triwulan I 1969 adalah US$ 47 juta + US$ 3 juta = US$ 50 juta.

II. Lalu Lintas Modal (Termasuk sokongan-sokongan)

Perkiraan jumlah penerimaan : a) Bantuan luar negeri (pipe line tahun 1968) US$ 20 juta b) Project loan (pipe line 1968 US$ 20 juta + pipe line

loan sebelum 1968 US$ 5 juta)

US$

25 juta

c) Lain-lain (termasuk P.L.480) US$ 20 juta Jumlah US$ 65 juta

Perkiraan jumlah pembayaran hutang-hutang luar negeri tahun 1969 adalah US$ 54 juta : dari jumlah ini diperkirakan yang harus dibayar dalam triwulan I/1969 kurang lebih US$ 19 juta termasuk kewajiban membayar pada Shell sebesar US$ 5 juta. Jadi jumlah penerimaan netto lalu lintas modal US$ 65 juta – US$ 19 juta = US$ 46 juta.

III. Lalu Lintas Moneter 1. Hubungan dengan IMF :

Drawing + US$ 6,8 juta Repurchase - US$ 7,4 juta Netto - US$ 0,6 juta, dibulatkan – US$ 1 juta.

2. Kewajiban-kewajiban jangka pendek : a) Penerimaan (acceptance credit beras) + US$ 6 juta. b) Pembayaran-pembayaran :

- Acceptance credit US$ 1 juta - Syndicate US$ 10 juta - US$ 11 juta - US$ 5 juta

3. Cadangan Devisa berkurang dengan US$ 1 juta. 4. Jumlah lalu lintas moneter US$ 5 juta, menggambarkan surplus neraca pembayaran

dalam triwulan I/1969 (defisit triwulan I/1968 adalah US$ 5 juta).



IV. Perkiraan Pemberian Kredit Perbankan Triwulan I/1969 Perkiraan Pertambahan pemberian Kredit Bank Sentral Berhubung belum tersedianya data yang lebih teliti, maka perkiraan jumlah pemberian kredit triwulan I/1969 dari Bank Sentral sifatnya masih sementara. Adapun angka-angka tambahan kredit tersebut di bawah ini ialah diutamakan guna pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan oleh Pemerintah yakni : 1. Pertanian

a. PN Pertani/Bimas Dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras akan diperlukan pula tambahan kredit dalam triwulan I/1969. Jumlah tambahan kredit tersebut diperkirakan adalah sebesar Rp 2 milyar termasuk kredit produksi/Bimas.

b. Pertanian lainnya/Rural Disamping Bimas juga diperlukan kredit untuk Inmas (Intensifikasi Massal). Tambahan kredit untuk Inmas/Non-Bimas tersebut diperkirakan sebesar Rp 0,5 milyar dan kredit tersebut akan disalurkan melalui BNI Unit II.

2. Produksi/Industri Untuk membantu pembiayaan sektor ini termasuk industri tekstil, yang akan diselenggarakan oleh perbankan, diperkirakan jumlah tambahan kredit sebesar Rp 2 milyar berupa likwiditas kepada Bank-bank.

3. Ekspor Dalam rangka memperbesar volume ekspor, maka kredit likwiditas kepada Bank-bank Pemerintah, diperkirakan akan memerlukan tambahan sebesar Rp 0,5 milyar.

Rekapitulasi Perkiraan tambahan kredit di dalam triwulan I/1969 adalah sebagai berikut : 1. Pertanian : Rp 2,5 milyar 2. Produksi/Industri : Rp 2,0 milyar 3. Ekspor : Rp 0,5 milyar Jumlah : Rp 5,0 milyar



Keuangan Republik Indonesia Departemen

IKH

TIS

AR

RE

AL

ISA

SI A

PBN

196

7 - 1

968

16

Lam

pira

n I

1967

Kw

. I11

,90,

712

,810

,85

1,13

11,9

81,

05-0

,43

0,82

Kw

. II

10,2

1,0

12,6

14,7

23,

2217

,94

-4,5

6-2

,22

-5,3

4K

w. I

II14

,92,

718

,315

,74

3,26

19,0

0-0

,84

-0,5

6-0

,70

Kw

. IV

20,3

20,1

41,2

28,7

09,

9238

,62

-8,4

010

,18

2,58

57,3

24,5

84,9

70,0

117

,53

87,5

4-1

2,75

6,97

-2,6

4

1968

Kw

. I21

,33,

124

,422

,23,

725

,9-0

,95

-0,5

9-1

,54

Kw

. II

33,0

3,7

36,7

38,1

7,1

45,2

-5,0

8-3

,39

-8,4

754

,36,

861

,160

,310

,871

,1-6

,03

-3,9

8-1

0,01

Sum

ber :

Dep

arte

men

Keu

anga

n

(dal

am m

ilyar

Rp)

(3) -

(6) =

(9)

(2) -

(5) =

(8)

(1) -

(4) =

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

DE

FISI

T

Peng

elua

ran

Rut

inPe

ngel

uara

n Pe

mba

ngun

anTo

tal

Surp

lus/

Def

isit

Rut

inSu

rplu

s/D

efis

it Pe

mba

ngun

anSu

rplu

s/D

efis

it

PEN

ER

IMA

AN

Kre

dit L

uar N

eger

iTo

tal

PEN

GE

LU

AR

AN

Tot

al

Tot

al

Pene

rimaa

n D

alam

N

eger

i (ex

l. IP

EDA

)

(1)


Departemen Keuangan Republik Indonesia

I. Penerimaan Rutin 97.185.250.000 45.381.000.000A. Pajak Langsung 32.200.000.000 16.400.000.000

1. Pajak Pendapatan 9.250.000.000 3.300.000.0002. Pajak Perseroan 6.000.000.000 2.600.000.0003. Pajak Perseroan Minyak 16.420.000.000 7.700.000.0004. Pajak Kekayaan 500.000.000 100.000.0005. Pajak Deviden 5.000.000 50.000.0006. M P O - 2.500.000.0007. Lain-lain 25.000.000 150.000.000

B. Pajak Tidak Langsung 64.175.250.000 28.700.000.0001. Pajak Penjualan 5.500.000.000 2.400.000.0002. Pajak Penjualan Import 3.800.000.000 3.000.000.0003. Pajak Penjualan Minyak P.M P.M4. Bea Materai 1.000.000.000 800.000.0005. Bea Balik Nama Kend. Bermotor 500.000.000 - 1)

6. Bea Balik Nama - 5.000.0007. Bea Lelang 20.000.000 25.000.0008. Lain-lain Pajak Tidak Langsung - 70.000.0009. Pajak Devisa Ekspor 10.500.000.000 4.000.000.00010. Laba Bersih Minyak 6.000.000.000 3.000.000.00011. Bea Masuk 25.918.750.000 9.400.000.00012. Cukai 10.936.500.000 6.000.000.000

C. Penerimaan Non-Tax 810.000.000 281.000.000

II. Penerimaan Pembangunan 41.500.000.000 9.500.000.0001. Kredit Luar Negeri 32.700.000.000 9.500.000.0002. A D O 8.800.000.000 -

Jumlah Penerimaan 138.685.250.000 54.881.000.0001) Diserahkan kepada Daerah-daerah Swatantra2) Diterimakan dan digunakan langsung oleh daerah-daerah Swatantra

Rancangan Anggaran Peralihan Penerimaan NegaraTriwulan I - 1969

Lampiran II

Jenis Penerimaan APBN 1968 (Anggaran Induk)

Rancangan Anggaran Penerimaan Peralihan

Triwulan I -1969

17



Lampiran III

I. Penerimaan Rutin : 45,3Terdiri dari : A. Pajak Langsung 16,4

B. Pajak Tidak Langsung 28,7C. Penerimaan Non-tax 0,2

A. Pajak Langsung : 16,41. Pajak pendapatan : 3,3

1.1. Pajak Pendapatan Buruh : 1,51.1.1. Dalam Valuta Asing : 0,5

Diperkirakan diterima US$ 1,7 juta dengan kurs Rp 310,-per US$; Jadi berjumlah Rp 527,- juta atau dibulatkan =Rp 0,5 milyar.

1.1.2. Dalam Rupiah : 1,0Realisasi Penerimaan Triwulan II, 1968 berjumlah Rp605,- juta. Diperkirakan di dalam Triwulan I-1969 adakenaikan penerimaan sebesar 50% terhadaprealisasi Triwulan II-1968, sehingga menjadi Rp 907,-juta; ditambah dengan tambahan penyetoran atas kekurangan penyetoran selama tahun 1968, yangdiperkirakan realisasinya 50% atas kekuranganpenyetoran tersebut atau dibulatkan Rp 50 juta, makaperkiraan penerimaan menjadi Rp 957,- juta ataudibulatkan = Rp 1,0 milyar.

1.2. Pajak Pendapatan Bukan Buruh 1,81.2.1. Menurut cara pemungutan lama; 0,81.2.2. Menurut cara MPS 1,0

2. Pajak Perseroan. 2,62.1. Perseroan negara dan koperasi : 1,0

2.1.1. Menurut cara pemungutan lama; 0,22.1.2. Menurut cara MPS 0,8

Realisasi dalam Triwulan II 1968 berjumlah Rp 610,- juta.Dengan intensifikasi diperkirakan ada kenaikanpenerimaan sebesar 25% di dalam Triwulan I-1969sehingga menjadi Rp 765 juta atau dibulatkan = Rp 0,8milyar

2.2. Perusahaan Swasta : 1,62.2.1. Menurut cara pemungutan lama; 0,72.2.2. Menurut cara MPS 0,9

Realisasi dalam triwulan II - 1968 berjumlah Rp 490 juta.Dengan intensifikasi dan penyesuaian tarif-tarif MPSdiperkirakan ada kenaikan penerimaan di dalam triwulan I- 1969 sebesar hampir 200% atau Rp 900 juta.

DASAR PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARAUNTUK TRIWULAN I - 1969 (APBN Peralihan 1969)

(dalam milyard Rp.)

18



3. Pajak Perseroan Minyak 7,7Valuta asing yang diperkirakan akan dikonversikan danakan dihitung nilai lawannya dalam Rupiah berjumlah US$24,9 juta dengan kurs Rp 310,- per US$. Sehinggaberjumlah Rp 7.719 juta atau dibulatkan Rp 7,7 milyar.

4. Pajak Kekayaan 0,1Di dalam triwulan II - 1968 realisasinya berjumlah Rp 18,-juta. Dengan intensifikasi pemungutan di dalam triwulan I -1969 diperkirakan penerimaan sebesar Rp 100 juta.

5. Pajak Deviden 0,05Di dalam triwulan II -1968 realisasinya berjumlah Rp 8 juta.Dengan intensifikasi pemungutan di dalam TriwulanI-1969 diperkirakan dapat masuk penerimaan sebesarRp 50 juta.

6. MPO (Memungut Pajak Orang) 2,56.1. Yang dipungut oleh Pajak : 2,1

Realisasi penerimaan di dalam Triwulan II -1968 berjumlah Rp1.233,- juta. Dengan intensifikasi dan penyesuaian tarif MPOdiperkirakan ada kenaikan penerimaan sebesar 75% di dalamtriwulan I-1969 sehingga menjadi Rp 2.143,- juta ataudibulatkan Rp 2,1 milyar.

6.2. Yang dipungut oleh Bea Cukai : 0,4Yaitu MPO yang dikenakan kepada Barang-barang Imporyang dimasukkan sebagai barang kiriman.

7. Lain-lain 0,15Di dalam triwulan II -1968 realisasinya berjumlah Rp 56 juta.Dengan intensifikasi diperkirakan penerimaan meningkatmenjadi Rp 150,- juta.

B. Pajak Tidak Langsung. 28,71. Pajak Penjualan. 2,4

Realisasi penerimaan di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 1.820,-juta. Dengan intensifikasi pemungutan, maka dalam triwulan I-1969diperkirakan akan ada kenaikan penerimaan sebesar 30% sehinggamenjadi Rp 2.360 juta atau dibulatkan Rp 2,4 milyar.

2. Pajak Penjualan Impor. 3,0Penerimaan ini dipungut oleh Pabean, dimana diadakanassumsi-assumsi bahwa tarif rata-rata pajak ini adalah 6%, jumlahdevisa untuk impor yang tersedia US$ 121 juta, nilai dasarperhitungan bea masuk sebesar Rp 310 per US$, tarip rata-rata beamasuk diperkirakan 25%.

3. Bea Materai 0,8Realisasinya di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 455 juta.Dengan intensifikasi pemungutan diperkirakan akan diterima di dalamtriwulan I-1969 sebesar Rp 800 juta.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

19



5. Bea Balik Nama 0,005Realisasinya di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 3 juta, sehinggadengan intensifikasi pemungutan diperkirakan dapat diterima di dalamtriwulan I-1969 sebesar Rp 5 juta.

6. Bea Lelang 0,025Dengan intensifikasi pemungutan, maka diperkirakan ada kenaikanpenerimaan dari realisasi sebesar Rp 18 juta di dalam triwulanII-1969 menjadi Rp 25 juta di dalam triwulan I-1969.

7. Lain-lain Pajak Tidak Langsung 0,070Dengan intensifikasi pemungutan diperkirakan penerimaan lain-lain inimeningkat dari realisasi Rp 39 juta di dalam triwulan II-1968 menjadiRp 70 juta di dalam triwulan I-1969.

8. Pajak Devisa Ekspor 4,0Dengan asumsi-asumsi :

(1) Rata-rata ekspor per bulan US$ 36 juta (tanpa minyak)(2) Golongan A = 80% dari total ekspor(3) Bagian Pemerintah Pusat 15% dari Golongan A.(4) Kurs BE Umum = Rp 310 per US$ maka diperkirakan di

dalam triwulan I - 1969 dapat masuk penerimaan sebesar: 15% x 80% x 108 juta x Rp 310 = Rp 4.017,6 juta ataudibulatkan Rp 4,0 milyar.

9. Penerimaan Minyak Lainnya : 3,0Termasuk di dalamnya pajak penjualan minyak, cukai minyak tanahdan laba bersih minyak. Penerimaan ini ditentukan oleh hasil penjualanminyak bumi oleh PN Pertamina di dalam negeri dikurangkan denganbiaya-biayanya.

10. Bea Masuk 9,4Dengan asumsi-asumsi :

(1) Sisa Kredit Luar Negeri tahun 1968 yang digunakan didalam triwulan I-1969 : US$ 20 juta.

(2) Devisa ekspor triwulan IV-1968 yang digunakan di dalamtriwulan I-1969 : US$ 86 juta.

(3) Devisa asal barang kiriman dan DP yang digunakan didalam triwulan I-1969 : US$ 15 juta.

(4) Nilai dasar perhitungan bea masuk Rp 310 per US$(5) Tarif rata-rata bea masuk 25%.Maka diperhitungkan penerimaan bea masuk sebesar : 25% x121 juta x 310 = Rp 9.377 juta atau dibulatkan Rp 9,4 milyar.

11. Cukai 6,011.1. Cukai Tembakau 5,4

Asumsi-asumsi :(1) Penerimaan triwulan I-1969 ditentukan oleh permintaan

terhadap TT 3 yang diajukan di dalam Triwulan IV-1968.(2) Pembebanan sebagian cukai tembakau mencapai

sasarannya, yaitu :

20



a. kenaikan produksib. perbaikan mutu hasil tembakauc. perserasian harga pita cukai dengan harga eceran dipasaran.

(3) Sebagai akibat asumsi (2) diatas diperkirakan permintaanTT 3 sebesar :Oktober : Rp 1,7 milyarNopember : Rp 1,8 milyarDesember : Rp 1,9 milyarTw.IV-1968 Rp 5,4 milyarJumlah Rp 5,4 milyar tersebut menjadi penerimaan didalam triwulan I-1969.

11.2. Cukai Gula 0,55Asumsi-asumsi :

(1) Produksi 1969 = produksi 1968 = 600.000 ton(2) Harga rata-rata dasar pengenaan cukai Rp 37,50 per kg(3) Tarif Cukai : 10%Jadi diperkirakan penerimaan sebesar 10% x 1/4 x600.000.000 kg x Rp 37,5 = Rp 562,5 juta atau dibulatkanRp 0,55 milyar.

11.3. Cukai Bir 0,03Realisasi Cukai bir dalam semester I-1968 rata-rata per bulanRp 6,3 juta. Karena diperkirakan adanya kenaikan produksidan harga bir di dalam Triwulan I-1969, maka penerimaancukai bir sebesar rata-rata per bulan Rp 12 jutadiperhitungkan dapat diterima.Berarti di dalam triwulan I-1969 dapat diterima : 3 x Rp 12juta = Rp 36 juta atau dibulatkan Rp 0,03 milyar.

11.4. Cukai alkohol Sulingan 0,02Realisasi Cukai Alkohol dalam semester I-1968 rata-rata perbulan Rp 5 juta. Diperkirakan di dalam triwulan I-1969 terjadikenaikan di dalam produksinya dan harganya, sehinggapenerimaan rata-rata per bulan dari cukai alkohol dapatmencapai Rp 8 juta. Berarti di dalam triwulan I-1969 dapatditerima 3 x Rp 8 juta = Rp 24 juta atau dibulatkan Rp 0,02milyar

11.5. Cukai Minyak Tanah p.m(lihat pos Penerimaan Minyak Lainnya)

C. Penerimaan Non Tax 0,2Untuk triwulan I-1969 diperkirakan akan diterima Rp 200 juta.

II. Penerimaan Pembangunan. 9,5Terdiri dari : 1. Kredit Luar Negeri 9,5

2. A D O -

21



1. Kredit Luar Negeri 9,5Penerimaan yang berasal dari nilai lawan Kredit Luar Negeri didasarkanpada asumsi-asumsi :(1) Kredit Luar Negeri yang terjual di dalam triwulan I-1969 berjumlah

US$ 20 juta.(2) Kurs BE Kredit : Rp 310 per US$(3) PL 480 yang direalisir di dalam triwulan I-1969 adalah 32% dari

yang tersedia.(4) PL 480 yang tersedia adalah US$ 33,7 juta(5) Kurs PL 480 : Rp 310 per US$Penerimaan :

20 juta x Rp 310,- = Rp 6.200,- juta32% x 33,7 juta x Rp 310,- = Rp 3.343,- juta Jumlah : Rp 9.543,- jutaatau dibulatkan : Rp 9,5 milyar

2. A D O -Diterimakan dan dipakai langsung oleh Daerah-daerah Swatantra

RekapitulasiPenerimaan Rutin 45,3

Pajak Langsung 16,4Pajak Tidak Langsung 28,7Penerimaan Non Tax 0,2

Penerimaan Pembangunan 9,5Kredit Luar Negeri 9,5A D O -

Jumlah Penerimaan Negara Triwulan I - 1969 54,8

22



MPR

S18

.570

,68.

431,

31.

300,

01.

850,

0D

PRG

R26

.411

,735

.045

,84.

800,

010

.280

,0D

PA1.

162,

81.

279,

83.

624,

050

0,0

BPK

9.32

8,0

17.2

61,7

4.95

0,0

750,

0M

ahka

mah

Agu

ng2.

127,

675

0,0

450,

030

0,0

Kej

aksa

aan

Agu

ng15

3.68

4,2

36.2

20,0

13.6

70,0

7.50

0,0

Kep

resi

dena

n23

.584

,413

.800

,09.

400,

01.

335,

5Se

kret

aria

t Neg

ara

32.6

94,5

79.8

56,8

12.1

26,6

3.31

3,6

4.00

0,0

Bad

an/L

emba

ga N

egar

a N

on D

epar

tem

en82

.608

,248

.135

,513

.076

,57.

508,

4D

epar

tem

en D

alam

Neg

eri

348.

570,

635

.767

,713

.879

,010

.570

,04.

927,

5D

epar

tem

en L

uar N

eger

i64

2.38

7,9

32,0

539.

285,

043

.750

,010

2.90

1,5

Dep

arte

men

Per

taha

nan/

Kea

man

an12

.954

.703

,510

.000

,04.

527.

844,

869

8.45

8,3

324.

545,

6

Subs

idi/

Bant

uan

Bia

ya P

erja

lana

n D

inas

Peng

elua

ran

Tran

sito

Bela

nja

Pega

wai

Bel

anja

Pen

siun

Bel

anja

Bar

ang

Bel

anja

Pe

mel

ihar

aan

DEP

AR

TEM

EN/L

EMB

AG

A

IKH

TIS

AR

RA

PBN

PE

RA

LIH

AN

TR

IWU

LA

N I

TA

HU

N 1

969

R U

T I

N

23

Lam

pira

n IV

dala

m ri

buan

rupi

ah

30.1

51,9

76.5

37,5

6.56

6,6

32.2

89,7

3.62

7,6

211.

076,

72,

548

.119

,913

1.99

1,5

151.

328,

61.

030,

041

4.74

4,8

1.32

8.35

6,4

821,

218

.516

.373

,4D

epar

tem

en K

ehak

iman

329.

821,

823

6.78

2,0

11.3

63,2

11.3

80,2

9,0

589.

356,

2D

epar

tem

en P

ener

anga

n26

6.68

0,4

82.3

65,0

42.6

22,6

7.90

0,0

399.

568,

0D

epar

tem

en K

euan

gan

443.

917,

122

9.28

0,3

79.1

86,0

43.1

00,0

795.

483,

4B

agia

n Pe

mbi

ayaa

n/Pe

rhitu

ngan

2.40

0,0

2.16

8.64

8,5

670.

182,

09.

153.

000,

03.

400.

000,

015

.394

.230

,5D

epar

tem

en P

erda

gang

an74

.791

,232

.540

,05.

787,

510

.200

,012

3.31

8,7

Dep

arte

men

Per

tani

an19

0.62

0,3

28.5

99,0

10.3

79,0

2.93

5,0

68,0

40,0

232.

641,

3D

epar

tem

en P

erin

dust

rian

74.3

91,8

21.1

47,7

8.51

3,0

4.32

2,5

100,

010

8.47

5,0

Dep

arte

men

Per

tam

bang

an29

.214

,57.

500,

03.

170,

060

0,4

40.4

84,9

Dep

arte

men

Pek

erja

an U

mum

& T

enag

a Li

strik

132.

700,

025

.192

,996

.320

,67.

486,

526

1.70

0,0

Dep

arte

men

Per

hubu

ngan

248.

311,

550

.963

,062

.496

,34.

443,

250

,036

6.26

4,0

Dep

arte

men

Pen

didi

kan

dan

Keb

uday

aan

2.64

3.31

4,0

417.

315,

026

.820

,029

.965

,015

.000

,03.

132.

414,

0D

epar

tem

en K

eseh

atan

482.

959,

047

9.74

0,0

21.2

50,0

11.6

00,0

550,

050

,099

6.14

9,0

Dep

arte

men

Aga

ma

1.46

3.63

3,8

59.0

25,0

4.07

5,0

4.70

0,0

9.00

0,0

100,

01.

540.

533,

8D

epar

tem

en T

enag

a K

erja

64.7

92,7

30.4

39,0

5.19

6,0

11.6

35,0

1.00

0,0

113.

062,

7D

epar

tem

en S

osia

l67

.057

,112

.500

,062

.430

,04.

500,

05.

220,

075

0,0

100,

015

2.55

7,1

Dep

arte

men

Tra

nsm

igra

si &

Kop

eras

i15

2.38

0,3

17.4

75,0

7.49

1,0

5.95

0,0

200,

018

3.49

6,3

Jum

lah

20.9

62.8

19,5

2.19

1.18

0,5

7.79

4.65

4,3

1.20

8.65

4,6

632.

792,

49.

153.

000,

035

.604

,53.

400.

000,

02.

193,

745

.380

.900

,1

Bun

ga/C

icila

nA

ngga

ran

Perh

itung

anJu

mla

h


donesia Departemen Keuangan Republik In

12

I A

MPR

S-

--

--

--

-

BD

PRG

R-

--

--

--

-90

.00

IKH

TIS

AR

RA

PBN

PE

RA

LIH

AN

TR

IWU

LA

N I

TA

HU

N 1

969

1211

Peng

elua

ran

Tran

sito

Peng

elua

ran

lain

nya

Peng

elua

ran

Tran

sito

Peng

elua

ran

lain

nya

Peng

elua

ran

Tran

sito

Pras

aran

a So

sial

Reh

abili

tasi

Apa

ratu

r Pe

mer

inta

han

Pras

aran

a Pe

ngan

gkut

anPr

asar

ana

Peng

aira

n

Peng

elua

ran

lain

nya

Peng

elua

ran

Tran

sito

Peng

elua

ran

lain

nya

Peng

elua

ran

lain

nya

Peng

elua

ran

Tran

sitoP R

O G

R A

M

DEP

AR

TEM

EN/L

EMBA

GA

No

Bag

ian

Pras

aran

a Te

naga

109

87

65

43

24

Lam

pira

n V

dala

m ri

buan

rupi

ah

--

--

--

0,0

--

-90

.000

,090

.000

,0

CD

PA-

--

--

--

--

--

--

-II

AB

PK-

--

--

--

--

--

--

-

BM

ahka

mah

Agu

ng-

--

--

--

-2.

500,

0-

--

2.50

0,0

2.50

0,0

C

Kej

aksa

aan

Agu

ng-

--

--

--

-15

.000

,0-

--

15.0

00,0

15.0

00,0

III A

Kep

resi

dena

n-

--

--

--

--

--

--

-

BSe

kret

aria

t Neg

ara

--

--

--

40.6

00,0

--

-6.

900,

0-

47.5

00,0

47.5

00,0

C

Bad

an/L

emba

ga N

egar

a N

on D

epar

tem

en-

--

--

3.46

5,0

-41

8,0

-6.

300,

0-

1.55

7,0

-11

.740

,011

.740

,0IV

Dep

arte

men

Dal

am N

eger

i-

50.0

00,0

-69

.000

,0-

--

-8.

000,

0-

68.0

00,0

-19

5.00

0,0

195.

000,

0V

Dep

arte

men

Lua

r Neg

eri

--

--

--

--

--

--

--

VI

Dep

arte

men

Per

taha

nan/

Kea

man

an-

--

--

--

-20

0.00

0,0

-30

0.00

0,0

-50

0.00

0,0

500.

000,

0V

IID

epar

tem

en K

ehak

iman

--

--

--

--

77.5

00,0

--

-77

.500

,077

.500

,0V

IIID

epar

tem

en P

ener

anga

n-

--

--

--

-22

.000

,0-

3.00

0,0

-25

.000

,025

.000

,0IX

Dep

arte

men

Keu

anga

n-

--

--

--

-25

0.00

0,0

--

-25

0.00

0,0

250.

000,

0IX

AB

agia

n Pe

mbi

ayaa

n/Pe

rhitu

ngan

--

--

--

--

--

3.50

0.00

0,0

-3.

500.

000,

03.

500.

000,

0X

Dep

arte

men

Per

daga

ngan

--

--

--

2.50

0,0

-27

.500

,0-

--

30.0

00,0

30.0

00,0

XI

Dep

arte

men

Per

tani

an-

20.0

00,0

-49

.500

,0-

-10

.100

,0-

31.0

00,0

-18

9.40

0,0

-30

0.00

0,0

300.

000,

0X

IID

epar

tem

en P

erin

dust

rian

--

--

--

17.5

00,0

-67

.000

,0-

189.

500,

0-

274.

000,

027

4.00

0,0

XIII

Dep

arte

men

Per

tam

bang

an-

--

--

8.00

0,0

--

-27

.000

,0-

--

35.0

00,0

35.0

00,0

XIV

Dep

arte

men

Pek

erja

an U

mum

& T

enag

a Li

strik

-85

0.00

0,0

-90

0.00

0,0

-50

0.00

0,0

-11

2.00

0,0

-10

0.50

0,0

-10

.000

,0-

2.47

2.50

0,0

2.47

2.50

0,0

XV

Dep

arte

men

Per

hubu

ngan

-77

1.90

0,0

--

--

20.0

00,0

-61

.600

,0-

--

853.

500,

085

3.50

0,0

XV

ID

epar

tem

en P

endi

dika

n da

n K

ebud

ayaa

n-

--

--

-51

4.00

0,0

-68

.000

,0-

--

582.

000,

058

2.00

0,0

XV

IID

epar

tem

en K

eseh

atan

--

--

--

39.5

00,0

-10

.500

,0-

--

50.0

00,0

50.0

00,0

XV

IIID

epar

tem

en A

gam

a-

--

--

-43

.312

,0-

25.2

88,0

--

-68

.600

,068

.600

,0X

IXD

epar

tem

en T

enag

a K

erja

--

--

--

23.5

00,0

--

--

-23

.500

,023

.500

,0X

XD

epar

tem

en S

osia

l-

--

--

-4.

150,

0-

4.46

0,0

--

-8.

610,

08.

610,

0X

XI

Dep

arte

men

Tra

nsm

igra

si &

Kop

eras

i-

--

--

--

-23

.050

,0-

65.0

00,0

-88

.050

,088

.050

,0Ju

mla

h-

1.69

1.90

0,0

-1.

018.

500,

0-

511.

465,

0-

827.

580,

0-

1.11

7.19

8,0

-4.

333.

357,

0-

9.50

0.00

0,0

9.50

0.00

0,0

1317

1615

14

Peng

elua

ran

Tran

sito

Jum

lah

Selu

ruhn

yaPe

ngel

uara

n la

inny

aPe

ngel

uara

n Tr

ansi

toPe

ngel

uara

n la

inny

a

Lain

-lain

nya

Jum

lah



12

I A

MPR

S-

--

--

B

DPR

GR

--

--

-

CD

PA-

--

--

II A

BPK

--

--

-

BM

ahka

mah

Agu

ng-

--

2,5

-

CK

ejak

saaa

n A

gung

--

-87

.500

,02,

5III

AK

epre

side

nan

--

--

-

BSe

kret

aria

t Neg

ara

--

-40

,0-

C

Bad

an/L

emba

ga N

egar

a N

on D

epar

tem

en-

-10

,015

9,0

-IV

Dep

arte

men

Dal

am N

eger

i-

--

29.5

00,0

2.00

0,0

VD

epar

tem

en L

uar N

eger

i-

--

480,

0-

VI

Dep

arte

men

Per

taha

nan/

Kea

man

an-

--

--

VII

Dep

arte

men

Keh

akim

an-

--

8.77

3,9

-V

IIID

epar

tem

en P

ener

anga

n-

--

1.87

5,0

-IX

Dep

arte

men

Keu

anga

n22

.700

.000

,015

.400

.000

,07.

000.

000,

079

.600

,0-

IX A

Bag

ian

Pem

biay

aan/

Perh

itung

an-

--

--

XD

epar

tem

en P

erda

gang

an-

--

6.25

0,0

-X

ID

epar

tem

en P

erta

nian

--

3.78

7,5

--

XII

Dep

arte

men

Per

indu

stria

n-

--

100,

0-

XIII

Dep

arte

men

Per

tam

bang

an-

--

5.00

0,0

-

IKH

TIS

AR

RA

PBN

PE

RA

LIH

AN

TR

IWU

LA

N I

TA

HU

N 1

969

PEN

ER

IMA

AN

34

56

7

Paja

k-pa

jak

Bea

& C

ukai

Bag

ian

Ura

ian

Lain

-Lai

n Pe

nerim

aan

Pene

rimaa

n D

epar

tem

enPe

nerim

aPe

rhitu

ng

25

Lam

pira

n V

I

dala

m ri

buan

rupi

ah

- - - -2,

587

.502

,5-

40,0

169,

031

.500

,048

0,0

- 8.77

3,9

1.87

5,0

45.1

79.6

00,0

p.m 6.

250,

03.

787,

510

0,0

5.00

0,0

XIV

Dep

arte

men

Pek

erja

an U

mum

& T

enag

a Li

strik

--

--

--

XV

Dep

arte

men

Per

hubu

ngan

--

-14

.885

,715

0,0

15.0

35,7

XV

ID

epar

tem

en P

endi

dika

n da

n K

ebud

ayaa

n-

--

290,

0-

290,

0X

VII

Dep

arte

men

Kes

ehat

an-

--

23.1

65,0

125,

023

.290

,0X

VIII

Dep

arte

men

Aga

ma

--

-12

.387

,8-

12.3

87,8

XIX

Dep

arte

men

Ten

aga

Ker

ja-

--

4.00

0,0

-4.

000,

0X

XD

epar

tem

en S

osia

l-

--

828,

6-

828,

6X

XI

Dep

arte

men

Tra

nsm

igra

si &

Kop

eras

i-

--

p.m

-p.

mJu

mla

h22

.700

.000

,015

.400

.000

,07.

003.

797,

527

4.83

7,5

2.27

7,5

45.3

80.9

12,5

8

an

anJu

mla

h


RANCANGAN

UNDANG – UNDANG NO: TAHUN 1968

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN UNTUK MASA 1 JANUARI s.d 31 MARET TAHUN 1969

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan dirubahnya pasal 7 Indische Comtabiliteitswet dianggap perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masa 1 Januari s.d 31 Maret tahun 1969 sebagai Anggaran Peralihan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan dimaksud dalam sub a, menurut pasal 2 Undang-undang tentang perubahan pasal 7 ICW harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar: 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966; 3. Undang-Undang No. ………tentang perubahan pasa 7 Indische

Comptabiliteitswet:

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN Menetapkan : Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peralihan untuk masa 1 Januari s.d. 31 Maret tahun 1969 Pasal 1 (1) Pendapatan Negara untuk masa 1 Januari s.d 31 Maret tahun 1969

diperoleh dari : a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan ; (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan

berjumlah Rp. 45.380.912.500,- ; (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut

perkiraan berjumlah Rp.9.500.000.000,- ; (4) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas

berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II undang – undang ini.



Pasal 2 (1) Anggaran Belanja Negara untuk masa 1 Januari s.d. 31 Maret tahun

1969 terdiri atas : a. Anggaran belanja rutin b. Anggaran belanja pembangunan (2) Anggaran belanja rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut

perkiraan berjumlah Rp.45.380.900.100,-; (3) Anggaran belanja pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b

menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.500.000.000,- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas

berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-Undang ini.

Pasal 3 (1) Setelah masa Angaran Peralihan ini berakhir, dibuat perhitungan

Anggaran mengenai pelaksanaan Angaran: (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan

bersama-sama dengan perhitungan anggaran tahun 1968; (3) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah

diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya.

Pasal 4 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan (ICW)

yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-Undang ini, tidak berlaku.

Pasal 5 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1969. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ………………

Disahkan di Jakarta Pada tanggal .............................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O Jenderal TNI

SEKRETARIS NEGARA,



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN UNTUK MASA 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 MARET 1969

UMUM

Memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan, maka di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Peralihan ini dicantumkan secara ringkas jumlah-jumlah pencapatan dan belanja negara Januari s.d. 31 Maret 1969.

Seperti juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1967) anggaran peralihan inipun secara terpisah menyebut sumber-sumber untuk Anggaran Rutin dan Sumber-sumber untuk Anggaran Pembangunan.

Yang sedemikian ini karena Pemerintah tetap berpegang pada prinsip pelaksanaan anggaran belanja secara fungsionil dalam arti program oriented. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam aspek pembiayaannya diarahkan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari dalam negeri diperuntukkan pembiayaan rutin sedangkan penerimaan dari luar negeri dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya Pemerintah dengan berpegang pada asas balanced budget secara flexible, berusaha agar penerimaan rutin seimbang dengan pengeluaran rutin dan penerimaan pembangunan seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Pemerintah tidak bermaksud mengadakan percampuran antara dua sumber penerimaan itu.

Dengan diaturnya Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara Peralihan ini dalam Undang-Undang tersendiri, maka penatalaksanaannyapun dilakukan secara terpisah. Namun yang sedemikian ini tidak usah menjadi alasan untuk menyendirikan perhitungan anggarannya. Adalah atas dasar kebutuhan praktis dan pertimbangan effisensilah diadakan ketentuan, bahwa Perhitungan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini diajukan bersamaan dengan Perhitungan Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1967)

Pasal demi Pasal Pasal 1 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas



Ayat (4) Cukup jelas Pasal 2 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perhitungan Anggaran adalah pertanggungan jawab penatalaksanaan sesuatu

anggaran. Untuk kebutuhan praktis dan pertimbangan effisensilah jika kedua Perhitungan Anggaran disatukan pengajuannya.

Ayat (3) Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4 : Pasal ini menetapkan bahwa di dalam hal-hal dimana jelas terdapat eprtentangan antara kedua Undang-undang tersebut, maka pasal dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini yang diperlakukan. Dimana tidak ada pertentangan itu, seperti halnya dengan pasal 24 Undang-Undang Perbedaharaan (ICW), maka pasal dari Undang-undang Perbendaharaan tersebut tetap berlaku sepenuhnya. Pasal 5 : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO : .......................................................................




2 B. 2. KEPANITERAAN2 B. 2.1. Kepaniteraan2 B. 2.1.404 Uang meja/leges dan upah 2.500

2.500Jumlah pasal 2 B.2.1. 2.500

Jumlah Pos 2 B.2 2.500

Jumlah Penerimaan Bagian II B 2.500

2 C. 1. LEMBAGA PUSAT KEJAKSAAN DAN PENGELUARAN UMUM2 C. 1.1. Lembaga Pusat Kejaksaan dan Pengeluaran Umum2 C. 1.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak

terpakai lagi 2.500.000404 Hasil sitaan dsb. 10.000.000500 Penerimaan kembali persekot gaji 2.500

12.502.500Jumlah Pasal 2 C.1.1. 12.502.500

Jumlah Pos 2 C.1 12.502.500

2 C. 2. KEJAKSAAN AGUNG2 C. 2.1. Kejaksaan Agung2 C. 2.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak

terpakai lagi 5.000.000404 Hasil-hasil sitaan dsb. 11.250.000405 Pemungutan kembali devisa 8.750.000

25.000.000Jumlah Pasal 2 C.2.1. 25.000.000

Jumlah Pos 2 C.2. 25.000.000

BAGIAN II CKEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN II BMAHKAMAH AGUNG

LAMPIRAN IUNDANG-UNDANG NO………TAHUN 1968

SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTINPERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969

30



2 C. 3. KEJAKSAAN TINGGI2 C. 3.1. Kejaksaan Tinggi2 C. 3.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak


12.500.000Jumlah Pasal 2 C.3.1. 12.500.000

Jumlah Pos 2 C.3. 12.500.000

2 C. 4. KEJAKSAAN NEGERI2 C. 4.1. Kejaksaan Negeri2 C. 4.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak


37.500.000Jumlah Pasal 2 C.4.1. 37.500.000

Jumlah Pos 2 C.4. 37.500.000

Jumlah Penerimaan Bagian IIC 87.502.500

3 B. 1. SEKRETARIAT NEGARA3 B. 1.1. Sekretariat Negara3 B. 1.1.400 Penerimaan dari Departemen-departemen -

401 Penerimaan dari counterpart -402 Badan Atlas Nasional 40.000403 Penerimaan Lain-lain -

Jumlah Pasal 3 B.1.1. 40.000Jumlah Pos 3 B.1. 40.000

3 B. 2. RUPA-RUPA PENERIMAAN3 B. 2.1. Rupa-rupa penerimaan3 B. 2.1.500 Pembayaran kembali persekot gaji dan

penghasilan lain-lain -501 Pembayaran kembali persekot-persekot tidak

berbunga untuk pembelian meubilair -502 Pembayaran kembali dari Yayasan -

Jumlah Pasal 3 B.2.1. -Jumlah Pos 3 B.2. -

Jumlah Penerimaan Bagian III B 40.000

DI BAWAH LINGKUNGANNYA

BAGIAN III BKABINET, SEKRETARIAT NEGARA DAN INSTANSI

31



Pos 3C.1. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIAPasal 3C.1.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaM.a. 3C.1.1.400 Penjualan karcis kebun raya 54.000

401 Penjualan karcis musium 30.000402 Penjualan tanam-tanaman 15.000403 Penjualan karcis aquarium laut -404 Penjualan atas barang-barang yang tidak

terpakai lagi -405 Penerimaan lain-lain -

406 s.d 499 - 99.000Jumlah pasal 3C1.1. 99.000

Pasal 3C.1.2. Penerimaan lain-lainM.a. 3C.1.2.400 - -

403 - -404 Penjualan atas barang-barang yang tidak

terpakai lagi -405 Penerimaan lain-lain 10.000

- - 10.000Jumlah pasal 3C.1.2. 10.000

Jumlah pos 3C.1 109.000

Pos 3C.3. BIRO PUSAT STATISTIKPasal 3C.3.1. Biro Pusat StatistikMa. 3C.3.1.400 - -

s.d. 401 - -402 Hasil penjualan penerbitan-penerbitan 60.000403 - -404 Penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi -

- - 60.000Jumlah pasal 3C.3.1. 60.000

Jumlah pos 3C.3. 60.000

Jumlah Penerimaan Bagian III C 169.000

4.1. PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN4.1.1. Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran -4.1.1.500 Pembayaran kembali persekot gaji 1.400.000

501 Pembayaran kembali uang muka untuk pembelian alat pengangkutan 600.000

2.000.000Jumlah pasal 4.1.1. 2.000.000

Jumlah pos 4.1. 2.000.000

BAGIAN III CBADAN-BADAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN NON DEPARTEMENTAL

406 s.d. 499

405 s.d. 499

BAGIAN IVDEPARTEMEN DALAM NEGERI

32



4.2. LAIN-LAIN PENERIMAAN DEPARTEMEN4.2.1. Lain-lain penerimaan Departemen -4.2.1.400 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai

oleh Badan-badan Pemerintah -401 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai

lagi dan yang berkelebihan -402 Uang pemasukan karena pemberian hak 22.000.000403 Penerimaan pendaftaran tanah 5.000.000404 Lain-lain penerimaan Departemen 2.500.000

29.500.000Jumlah pasal 4.2.1.1. 29.500.000

Jumlah pos 4.2. 29.500.000

Jumlah Penerimaan Bagian IV 31.500.000

5.1. DEPARTEMEN DAN PENDAPATAN UMUM5.1.1. Departemen Pusat -5.1.1.400 Penjumlahan barang-barang Negara -

Jumlah Pasal 5.1. -Jumlah Pos 5.1.

5.2. PERWAKILAN DI LUAR NEGERI5.2.1. Perwakilan di Luar Negeri -5.2.1.400 Penerimaan bea konselerai 160.000

401 Penerimaan bea visa dan paspor 160.000402 Penerimaan bea legalisasi 160.000403 Penjualan barang-barang negara -

480.000Jumlah Pasal 5.2.1. 480.000

Jumlah Pos 5.2. 480.000

Jumlah Penerimaan Bagian V 480.000

7.1. DEPARTEMEN DAN DINAS UMUM7.1.1. Departemen 7.1.1.400 Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan

oleh Menteri Kehakiman 6.500401 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk

memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan Notaris 2006.700

Jumlah Pasal 7.1.1. 6.700

BAGIAN VDEPARTEMEN LUAR NEGERI

BAGIAN VIIDEPARTEMEN KEHAKIMAN

33



7.1.2. Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan ditempat lain

7.1.2.400 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan 150.000401 Uang Pewarganegaraan Republik Indonesia

berdasarkan pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 500.0001958 650.000


7.1.3. Balai-balai Harta Peninggalan7.1.3.400 Bagian untuk negeri dari penghasilan Balai-balai

Harta Peninggalan 3.8003.800


7.1.4. Catatan sipil7.1.4.400 Penerimaan catatan sipil (bea nikah) 400

400Jumlah Pasal 7.1.4. 400

Jumlah Pos 7.1. 660.900

7.2. URUSAN HUKUM7.2.1. Pengadilan-pengadilan Negeri7.2.1.400 Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh

Panitera-panitera Badan-badan Pengadilan 1.750.0001.750.000

Jumlah Pasal 7.2.1. 1.750.000Jumlah Pos 7.2. 1.750.000

7.3. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN7.3.1. Kantor Pusat dan Penerimaan Umum7.3.1.400 Penerimaan lain-lain dari Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan 2.5002.500


7.3.2. Lembaga-lembaga Pemasyarakatan7.3.2.400 Penerimaan upah tenaga Narapidana yang

dipekerjakan tidak untuk kepentinganPemasyarakatan 187.500

401 Penerimaan hasil pekerjaan kerumah tanggaan 123.000310.500

Jumlah Pasal 7.3.2. 313.000Jumlah Pos 7.3. 313.000

7.4. DIREKTORAT URUSAN PATENT7.4.1. Direktorat Urusan Patent7.4.1.400 Penerimaan bagian Patent dan hak cipta serta merk 300.000

300.000Jumlah Pasal 7.4.1. 300.000

Jumlah Pos 7.4. 300.000

34



7.5. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI7.5.1. Kantor-kantor imigrasi7.5.1.400 Penerimaan Bea-bea Imigrasi 500.000

401 Penerimaan Devisa di Luar Negeri 5.000.0005.500.000


7.6. PENERIMAAN LAIN-LAIN7.6.1. Penerimaan Lain-lain7.6.1.400 Penjualan barang-barang kelebihan atau

barang-barang yang tiak dapat dipakai sepanjangtidak menjadi penghasilan Direktorat JenderalPemasyarakatan 187.500

401 Penerimaan-lain-lain 62.500250.000


Jumlah Penerimaan Bagian VII 8.773.900

8.2. DIREKTORAT JENDERAL PENERANGANDALAM DAN LUAR NEGERI

8.2.2. Direktorat Penerangan Dalam Negeri8.2.2.400 Pendapatan dari penjualan brosur dll penerbitan 62.500

401 Pendapatan dari penjualan potret 125.000187.500


8.4. DIREKTORAT JENDERAL RADIO, TELEVISIDAN FILM

8.4.2. Direktorat Radio8.4.2.400 -

401 Pendapatan dari langganan/adpertensi daripenerbitan dll 37.500

402 Pendapatan dari pertunjukan umum, sayembarapendengar konkurs musik, nyanyian dll 87.500

125.000Jumlah pasal 8.4.2. 125.000

BAGIAN VIIIDEPARTEMEN PENERANGAN

35


8.4.4. Direktorat Film

8.4.4.401 Pendapatan dari penjualan/penyewaan film 875.000402 Pendapatan dari pembuatan film untuk fihak ketiga 687.500

1.562.500Jumlah pasal 8.4.4. 1.562.500

Jumlah Pos 8.4. 1.562.500

8.5. PENERIMAAN RUPA-RUPA8.5.1. Penerimaan rupa-rupa8.5.1.400 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang

digunakan untuk Pemerintah -401 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang

tidak dipakai -402 Pendapatan lain-lain -

-Jumlah Pasal 8.5.1. -

Jumlah Pos 8.5. -

Jumlah Penerimaan Bagian VIII 1.875.000

9.1. SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN9.1.1. Sekretariat Jenderal Departemen9.1.1.400 Pendapatan urusan percetakan stensilan, karena

pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yangdiberikan Memori

401 Penerimaan sewa rumah-rumah instansi DepartemenKeuangan Memori

402 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai danbarang-barang kelebihan Memori

403 Rupa-rupa penerimaan selama tidak termasuk dalampenerimaan lain-lain dari berbagai DirektoratJenderal/Direktorat Memori

MemoriJumlah pasal 9.1.1. Memori

Jumlah Pos 9.1. Memori

BAGIAN IXDEPARTEMEN KEUANGAN




9.3. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK9.3.1. Direktorat Jenderal Pajak9.3.1.100 Pajak pendapatan 3.297.000.000

101 Pajak perseroan 10.300.000.000102 MPO 2.543.000.000103 Pajak Kekayaan 100.000.000104 Pajak Devisen 50.000.000105 Lain-lain pajak langsung 150.000.000106 Pajak penjualan 5.360.000.000107 Bea Materai 800.000.000108 Bea Balik Nama 5.000.000109 Bea Lelang 25.000.000110 Lain-lain pajak tidak langsung 70.000.000

22.700.000.000Jumlah Pasal 9.3.1. 22.700.000.000

Jumlah Pos 9.3. 22.700.000.000

9.4. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI9.4.1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai9.4.1.200 Bea masuk 9.400.000.000

201 Cukai tembakau 5.400.000.000202 Cukai gula 550.000.000203 Cukai bir 30.000.000204 Cukai alkohol sulingan 20.000.000

15.400.000.000Jumlah Pasal 9.4.1. 15.400.000.000

Jumlah Pos 9.4. 15.400.000.000

9.5. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN9.5.1. Direktorat Jenderal Keuangan

9.5.1.301 Selisih kurs B.E 4.000.000.000302 Laba atas minyak 3.000.000.000

9.5.1.400 Penerimaan lain-lain 79.600.0007.079.600.000

Jumlah Pasal 9.5.1. 7.079.600.000Jumlah Pos 9.5. 7.079.600.000

Jumlah Penerimaan Bagian IX 45.179.600.000

37



9A.1 RUPA-RUPA PENERIMAAN9A.1.1. Rupa-rupa Penerimaan9A.1.1.400. Rupa-rupa Penerimaan Memori

MemoriJumlah Pasal 9A.1.1. Memori

Jumlah Penerimaan Bagian IXA Memori

10.1. PUSAT DEPARTEMEN10.1.1. Direktorat Metrologi10.1.1.1. Menera dan menera ulang untuk timbangan, alat uku -

dan timbangan 6.250.0006.250.000


10.2. PENERIMAAN LAIN-LAIN10.2.1. Penerimaan lain-lain10.2.1.1. Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai

yang diperuntukkan jabatan negeri Memori2. Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan

yang berlebihan Memori3. Penerimaan lain sepanjang tidak termasuk dalam

penerimaan lain-lain dari pelbagai Jawatan danPerusahaan Memori

MemoriJumlah Pasal 10.2.1. Memori

Jumlah Pos 10.2. Memori

Jumlah Penerimaan Bagian X 6.250.000

11.1. SEKRETARIAT/INSPEKTORAT JENDERAL11.1.1.500 Pembayaran kembali persekot gaji/upah11.1.3. Karantina Tumbuh-tumbuhan11.1.3.400 Hasil pungutan Bea Pemeriksaan Karantina

Tumbuh-tumbuhan 3.000.000- 3.000.000

Jumlah pos 11.1. 3.000.000

BAGIAN IX ABAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

BAGIAN XDEPARTEMEN PERDAGANGAN

BAGIAN XIDEPARTEMEN PERTANIAN

38



11.2. DIREKTORAT JENDERAL PERTANIAN11.2.2. Direktorat Pertanian Rakyat11.2.2.400 Pendapatan penjualan biji-bijian, bunga-

bungaan, buah-buahan, bibit-bibitan, dsb. 50.000401 Pendapatan dari langganan untuk penjualan

majalah dan brosur -Sewa rumah dari Direktorat Pertanian Rakyat 25.000

75.000Jumlah pasal 11.2.2. 75.000

11.2.3. Direktorat Pendidikan (termasuk SPMA-SPMA)11.2.3.400 Pendapatan uang sekolah SPMA-SPMA 25.000

401 Pendapatan kebun-kebun SPMA 100.000402 Pendapatan SPMA -

125.000Jumlah pasal 11.2.3. 125.000

11.2.6. Lembaga Pusat Penelitian Pertanian11.2.6.400 Hasil penjualan benih padi dan jagung 250.000

401 Pendapatan hasil kebun percobaan dalampenelitian pertanian 5.000

402 Penerimaan lain-lain -255.000

Jumlah pasal 11.2.6. 255.000

11.2.7. Lembaga Penelitian Hortikultura11.2.7.400 Pendapatan hasil kebun percobaan 7.500

401 Sewa rumah dinas -402 Penerimaan lain-lain -

7.500Jumlah pasal 11.2.7. 7.500

11.2.10. Penerimaan lain-lain11.2.10.400 Penjualan barang-barang yang masih dapat

dipakai untuk keperluan Pemerintah memori401 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai

lagi dan kelebihan memori402 Penerimaan lain-lain dari pelbagai

Direktorat/Lembaga 25.00025.000

Jumlah pasal 11.2.10. 25.000Jumlah pos 11.2. 487.500

402

39



11.4. DIREKTORAT JENDERAL KEHEWANAN11.4.4. Lembaga Penyakit Hewan11.4.4.400 Hasil Penjualan Vaksin 100.00011.4.4.500 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah -

100.000Jumlah Pasal 11.4.4. 100.000

11.4.5. Lembaga Virologi Kehewanan11.4.5.400 Hasil penjualan Vaksin dan lain-lain sisa 150.00011.4.5.500 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah -

150.000Jumlah Pasal 11.4.5. 150.000

Jumlah Pos 11.4. 250.000

11.5. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN11.5.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan11.5.1.400 Penerimaan berhubung dengan pengeluaran

mengenai keperluan pegawai -401 Penerimaan hasil sewaan perumahan pegawai 5.000403 Penerimaan lain-lain 45.000

50.000Jumlah Pasal 11.5. 50.000

Jumlah Penerimaan Bagian XI 3.787.500

12.4. DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN RINGAN12.4.1. Penerimaan Direktorat Perindustrian Ringan -12.4.1.400 Penerimaan berhubung dengan penjualan

formulir -401 Penerimaan berhubung dengan penyaluran

perusahaan (retribusi) 100.000500 Penerimaan kembali persekotgaji dan upah -

100.000Jumlah Pasal 12.4.1 100.000

Jumlah Penerimaan Bagian XII 100.000

13.1. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN13.1.1. Pusat Departemen

Jumlah Pos 13.1. -

BAGIAN XIIDEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

40



13.2 DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN13.2.1.401 Iuran Pasti, iuran Explorasi dan atau Exploitasi

dan atau pembayaran lainnya yang berhubungandengan pemakaian Kuasa Pertambangan(Direktorat Pertambangan) 1.500.000

402 Penerimaan lain-lain Direktorat Geologi 3.500.000Jumlah Pos 13.2. 5.000.000

13.3. DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMIJumlah Pos 13.3. -

Jumlah Penerimaan Pos XIII 5.000.000

15.1. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN PENERIMAAN UMUM15.1.1.202 Penerimaan dari hasil penjualan barang

inventaris yang tidak dapat dipergunakan lagi -255 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan

Taman Beristirahat Pemerintah di Tugu -299 Penerimaan lain-lain -

15.1.1.800 Pembayaran kembali persekot gaji ataulain-lain pendapatan -

850 Pembayaran kembali persekot-persekot kepadapegawai untuk pembelian sepeda dan lain-lain

-Jumlah Pos 15.1 -

15.2. DIREKTORAT LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN RAYA -

15.2.2. Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya -15.2.2.251 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan

undang-undang lalu lintas 10.000.00010.000.000

Jumlah Pos 15.2. 10.000.000

15.3. DIREKTORAT PERAWATAN DAN PEMELIHARAANKENDARAAN BERMOTOR -

15.3.1. Direktorat Perawatan dan PemeliharaanKendaraan Bermotor -

15.3.1.1. Penerimaan Perbengkelan dan pergudangan --

Jumlah Pos 15.3. -

BAGIAN XVDEPARTEMEN PERHUBUNGAN

41



15.4. DIREKTORAT PENERBANGAN SIPIL15.4.1.1. Bea pemeriksaan pesawat udara 10.000

2 Bea pendaratan/penyimpanan pesawat udara 75.0003 Sewa tanah, ruangan dan restoran 15.000

100.000Jumlah Pos 15.4. 100.000

15.9. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT15.9.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut15.9.1.400 Penerimaan berhubung dengan pengeluaran

mengenai keperluan pegawai 3.250401 Penerimaan hasil sewaan perumahan pegawai 57.500402 Uang ujian 10.200403 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai

tetapi kelebihan 12.50083.450

15.9.1.500 Penerimaan kembali persekot gaji 50.000501 Penerimaan kembali persekot hari raya -

50.000

Jumlah pasal 15.9.1. 133.450

15.9.2. Direktorat Pelajaran Anggaran Biasa15.9.2.404 Penggantian karena pekerjaan Penguasa

Pelabuhan atau Pegawai yang tidak sebagaidemikian pada hari Minggu dan hari Besar 93.000

405 Penerimaan berhubung dengan pemberiansurat-surat keterangan kapal 25.000

406 Penerimaan berhubung dengan pemberiansurat-surat kapal 78.250

407 Penerimaan karena pemeriksaan kesehatanpenumpang-penumpang di kapal-kapal haji 18.250

408 Pengantian untuk pengukuran kapal-kapal 33.250409 Uang Kepanduan 599.500410 Pengantian karena pekerjaan yang dikerjakan

dengan mesin Clauton 15.250411 Uang Perambuan 1.097.250412 Penggantian oleh orang-orang/badan partikulir

karena pemakaian kapal-kapal termasuk uangtambang 22.500

413 Penggantian oleh Djawatan-djawatan untukpemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain 83.250

414 Penerimaan lain-lain 851.7502.917.250

Jumlah pasal 15.9.2 2.917.250

42



15.9.4. Direktorat Telekomunikasi Pelajaran15.9.4.415 Penerimaan berhubung dengan jasa-jasa atas

pengiriman berita dari pihak ketiga 1.885.0001.885.000

Jumlah pasal 15.9.4 1.885.000Jumlah Pos 15.9 4.935.700

Jumlah Penerimaan Bagian XV 15.035.700

16.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar16.2.1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Pengeluaran Umum16.2.1.400 Uang ujian masuk SLR/SLA

401 Uang ujian akhir SLP402 Uang ujian akhir SLA403 Penerimaan lain-lain 250.000

250.000Jumlah Pasal 16.2.1. 250.000

Jumlah Pasal 16.2 250.000

16.5. Direktorat Jenderal Kebudayaan16.5.1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kebudayaan

dan Pengeluaran Umum16.3.1.400 Biaya masuk museum-museum 40.000

401 Penerimaan lain-lain -40.000

Jumlah pasal 16.5.1. 40.000Jumlah Pasal 16.5 40.000

Jumlah Penerimaan Bagian XVI 290.000

17.1. DEPARTEMEN PUSAT DAN PENERIMAAN UMUM17.1.1. Penerimaan dari Departemen Pusat dan

penerimaan-penerimaan yang tidak termasuk dilain-lain bagian

17.1.1.1 Penerimaan dari penumpang-penumpangkendaraan bermotor 15.000

'2 Penerimaan sewa rumah dan tanah 100.000 115.00017.1.1.901 Penerimaan kembali persekot-persekot 125.000 125.000


DEPARTEMEN KESEHATAN

BAGIAN XVIDEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGIAN XVII

43



17.2. DIREKTORAT JENDERAL BINA WALUYA17.2.1. Penerimaan dari rumah sakit umum/pusat17.2.1.1. Penerimaan dari RS. Dr.Ciptomangunkusumo

di Jakarta 2.500.000 '2 Penerimaan dari RS. Dr. Kariadi di Semarang 1.000.000 '3 Penerimaan dari RS. Dr. Hasan Sadikin di

Bandung 750.000 '4 Penerimaan rumah sakit umum Pusat di

Palembang, Padang, Denpasar, Klaten, RS.Fatmawati dan RS. Persahabatan di Jakarta 2.500.000

6.750.000Jumlah pasal 17.2.1. 6.750.000

17.2.2. Penerimaan dari rumah sakit jiwa/Pusat danKoloni

17.2.2.1. Penerimaan dari RSDP Sumberporong diLawang 1.500.000

'2 Penerimaan dari RSDP Kramat di Magelang 625.000 '3 Penerimaan dari RSDP Cilendek di Bogor 1.375.000 '4 Penerimaan dari Rumah sakit Jiwa, Koloni dan

Rehabilitasi penderita sakit Jiwa 1.625.0005.125.000

Jumlah Pasal 17.2.2. 5.125.000

17.2.3. Penerimaan dari Rumah Sakit Paru-paru Kusta,Mata, dll

17.2.3.1. Penerimaan dari Rumah-rumah SakitParu-paru, Kusta, Mata, dll yang tidaktermasuk Rumah Sakit Umum/Jiwa 1.250.000

1.250.000Jumlah Pasal 17.2.3 1.250.000

Jumlah Pos 17.2 13.125.000

17.3. DIREKTORAT JENDERAL KRIDA NIRMALA17.3.1. Penerimaan dari Direktorat Jenderal Krida Nirmala17.3.1.1. Penerimaan dari penumpang-penumpang

kendaraan bermotor 50.000 '2 Penerimaan dari penyemprotan belirang

(unitzwaveling) kapal-kapal swasta, dll 500.000 '3 Penerimaan dari Laboratorium 500.000 '4 Penerimaan dari Karantina (Calon Jemaah Haji)

dll 500.000Jumlah pasal 17.3.1 1.550.000

Jumlah Pos 17.3 1.550.000

44



17.4. DIREKTORAT JENDERAL BINA HUSADA17.4.1. Penerimaan dari Direktorat Jenderal Bina Husada17.4.1.1. Penerimaan dari hasil penjualan obat-obatan,

dll termasuk penerimaan depot Fharmasi 7.500.0007.500.000

Jumlah pasal 17.4.1 7.500.000Jumlah Pos 17.4 7.500.000

17.5. PENERIMAAN LAIN-LAIN17.5.1. Penerimaan lain-lain dari Dep. Kesehatan17.5.1.1. Penerimaan dari hasil penuualan barang-barang

yang masih dapat dipakai 125.000 '2 Penerimaan dari hasil penjualan barang-barang

yang tidak dapat dipakai lagi 250.000 '3 Penerimaan lain-lain termasuk penerimaan dari

dinas-dinas, bagian-bagian dan lembaga dalamlingkungan Dep. Kesehatan 500.000

875.000Jumlah pasal 17.5.1 875.000

Jumlah Pos 17.5 875.000

Jumlah Penerimaan Bagian XVII 23.290.000

18.1. DEPARTEMEN DAN PENGELUARAN UMUM18.1.1. Departemen Pusat18.1.1.500 Pembayaran persekot gaji 100.000

100.000Jumlah pasal 18.1.1. 100.000

Jumlah Pos 18.1. 100.000

18.2. PERADILAN AGAMA DAN PEMASJIDAN18.2.1. Ongkos-ongkos perkara18.2.1. Ongkos perkara dalam hal perkawinan

perceraian, nikah dan rujuk 131.250131.250

Jumlah Pasal 18.2.1. 131.250

18.2.2. Ongkos-ongkos NTR18.2.2.400 Ongkos-ongkos Nikah, talak, rujuk 11.550.000

11.550.000Jumlah pasal 18.2.2.. 11.550.000

Jumlah Pos 18.2. 11.681.250

BAGIAN XVIIIDEPARTEMEN AGAMA

45



18.3. PENDIDIKAN AGAMA18.3.1. Pendidikan Agama18.3.1.400 Penerimaan uang kulian -

401 Penerimaan uang sekolah -402 Penerimaan uang ujian 606.500403 Penerimaan uang asrama -404 Penerimaan kembali tunjangan belajar -

606.500Jumlah pasal 18.3.1. 606.500

Jumlah Pos 18.3. 606.500

18.4. PENERIMAAN LAIN-LAIN18.4.1. Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dsb.18.4.1.400 Penjualan buku-buku, brosur dan penerangan -

401 Penjualan barang-barang yang tidak dapatdipergunakan lagi -

402 Penjualan buku-buku agama dan kita-kita -403 Penerimaan lain-lain -

-Jumlah pasal 18.4.1. -

Jumlah Pos 18.4. -

Jumlah Penerimaan Bagian XVIII 12.387.750

19.1. SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN19.1.1. Lain-lain- Penerimaan -19.1.1.300 Lain-lain- Penerimaan -

Jumlah pasal 19.1.1. -Jumlah Pos 19.1. -

19.2. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANDAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA

19.2.1. Direktorat Jenderal Pembinaan dan PenggunaanTenaga Kerja

19.2.1.400 Penerimaan berhubungan dengan pendaftarandan penempatan tenaga asing 1.000.000

1.000.000Jumlah pasal 19.2.1. 1.000.000

Jumlah Pos 19.2. 1.000.000

DEPARTEMEN TENAGA KERJABAGIAN XIX

46



19.3. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DANPERAWATAN TENAGA KERJA

19.3.1. Direktorat Jenderal Perlindungan dan PerawatanTenaga Kerja

19.3.1.401 Penerimaan berhubungan dengan pemberianidzin penggunaan pesawat uap dsb. 1.500.000

402 Penerimaan retribusi pengawasan dipabrik-pabrik dll, serta ketel uap 1.500.000

3.000.000Jumlah pasal 19.3.1. 3.000.000

Jumlah Pos 19.3. 3.000.000

Jumlah Penerimaan Bagian XIX 4.000.000

20.1. DEPARTEMEN DAN PENGELUARAN UMUM20.1.1. Departemen Pusat -20.1.1.1. Penerimaan yang di dapat dari penyelenggaraan

Balai Peristirahatan Pegawai Negeri 250 '2 Penerimaan yang di dapat dari therapi kerja dan

lain-lain dari Balai Penelitian dan PeninjauanSosial 175

'3 Penerimaan pajak dari undian-undianuang/barang 450.000

'4 Penerimaan yang di dapat dari penyelenggaraanusaha Rehabilitasi Penderita Cacat dan lain-lain 175

'5 Penerimaan pajak fakir miskin yang dipungutdari lelang umum 300.000

'6 Penerimaan lain-lain 75.00020.1.1.901 Pembayaran kembali persekot-persekot 3.000

828.600Jumlah pasal 20.1.1. 828.600

Jumlah Pos 20.1 828.600

Jumlah Penerimaan Bagian XX 828.600

BAGIAN XXDEPARTEMEN SOSIAL

47



9P.5 Direktorat Jenderal Keuangan9P.5.1. Direktorat Jenderal Keuangan9P.5.1.300 Penerimaan Kredit Luar Negeri 9.500.000.000

Jumlah Pasal 9P.5.1. 9.500.000.000Jumlah Pos 9P.5. 9.500.000.000

Jumlah Bagian IX P 9.500.000.000

Bagian IX PDepartemen Keuangan

LAMPIRAN IIUNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1968

SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN PERALIHAN TRIWULAN ITAHUN 1969

48


LAMPIRAN III UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1968

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969

ANGGARAN BELANJA RUTIN

BAGIAN IA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA RI

IA.1 Majelis (Anggota ............................................................. 24.525.000IA.2 Sekretariat ........................................................................ 5.626.900 Jumlah Bagian IA 30.151.900 (Tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus

rupiah)

BAGIAN IB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

IB.1 DPRGR ................................................................................ 76.537.500 Jumlah Bagian IB 76.537.500 (Tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima

ratus rupiah)

BAGIAN IC DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

IC. Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia ................. 6.566.600 Jumlah Bagian IC 6.566.600 (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus

rupiah)

BAGIAN IIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2A.1 Pusat Badan Pemeriksa Keuangan ........................................ 8.089.7002A.2 Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan ............................... 21.530.4002A.3 Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan .............................. 2.669.600 Jumlah Bagian IIA 32.289.700 (Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu

tujuh ratus rupiah)



BAGIAN IIB MAHKAMAH AGUNG

2B.1 Mahkamah Agung/Sekretariat dan Pengeluaran Umum ........ 2.676.5602B.2 Kepaniteraan ......................................................................... 951.040 Jumlah Bagian IIB 3.627.600 (Tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus

rupiah)

BAGIAN IIC KEJAKSAAN AGUNG

2C.1 Lembaga Pusat Kejaksaan dan Pengeluaran Umum .............. 61.000.1802C.2 Kejaksaan Agung ................................................................... 7.735.6002C.3 Kejaksaan Tinggi ................................................................... 30.101.6602C.4 Kejaksaan Negeri ................................................................... 112.239.260 Jumlah Bagian IIC 211.076.700 (Dua ratus sebelas ribu tujuh puluh enam ribu tujuh ratus

rupiah)

BAGIAN IIIA KEPRESIDENAN

3A.1 Kepresidenan ......................................................................... 48.119.900 Jumlah Bagian IIIA 48.119.900 (Empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu

sembilan ratus rupiah)

BAGIAN IIIB KABINET, SEKRETARIAT NEGARA DAN INSTANSI-INSTANSI

DI BAWAH LINGKUNGANNYA 3B.1 Kabinet ................................................................................. 22.371.4953B.2 Sekretariat Negara ............................................................... 48.636.1953B.3 Jawatan Sandi ...................................................................... 7.688.9753B.4 Kantor Urusan Pegawai ....................................................... 11.156.6713B.5 Lembaga Administrasi Negara ............................................ 9.257.9453B.6 DEPANRI ............................................................................ 1.834.2283B.7 Dewan Telekomunikasi ....................................................... 596.0363B.8 L A P A N ............................................................................ 2.630.0723B.9 B A K I N ............................................................................ 21.739.4243B.10 Pengeluaran Umum ............................................................. 6.080.459 Jumlah Bagian IIIB 131.991.500 (Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh

satu ribu lima ratus rupiah)



BAGIAN IIIC LEMBAGALEMBAGA NEGARA/PEMERINTAHAN - NONDEPARTEMENTAL

3C.1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ...................... 34.840.8313C.2 Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ............................. 13.473.9483C.3 Biro Pusat Statistik (BPS) ..................................................... 66.533.1843C.5 Bappenas/Gedung Pola ......................................................... 20.090.2923C.6 Arsip Nasional Republik Indonesia ....................................... 3.158.9043C.7 Lembaga Pariwisata Nasional ............................................... 13.231.481 Jumlah Bagian IIIC 151.328.640 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan

ribu enam ratus empat puluh rupiah)

BAGIAN IV DEPARTEMEN DALAM NEGERI

4.1 Departemen dan Pengeluaran Umum .................................... 108.147.7004.2 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah ...................................................................................... 93.551.700

4.3 Direktorat Jenderal Agraria .................................................... 160.136.1004.4 Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa ............. 50.958.7004.5 Inspektorat Jenderal ............................................................... 1.950.590 Jumlah Bagian IV 414.744.790 (Empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat

ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) BAGIAN V

DEPARTEMEN LUAR NEGERI 5.1 Departemen dan Pengeluaran Umum .................................... 86.526.6525.2 Perwakilan di Luar Negeri .................................................... 1.241.829.760 Jumlah Bagian V 1.328.356.412 (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima

puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah)



BAGIAN VI

DEPARTEMEN PERTAHANAN/KEAMANAN 6.1 Keamanan ........................................................................... 200.000.0006.2 Staf Han.Kam ..................................................................... 1.064.499.0006.3 Komando-komando Utama ................................................ 457.062.4646.4 Pengeluaran dinas tahun-tahun yang telah ditutup .............. 5.332.919 Jumlah Bagian VI 1.726.894.383 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus

sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

BAGIAN VIA

ANGKATAN DARAT 6A.1 Pembiayaan Umum ............................................................ 7.178.596.6006A.2 Organisasi, Operasi, Pendidikan dan Latihan ..................... 10.000.0006A.3 Kekuatan Manusia dan Pemel. Personil termasuk Dinas-

dinas Administrasi .............................................................. 15.000.0006A.4 Logistik dan Dinas-dinas Teknik ....................................... 1.522.959.0396A.5 Teritorial/Perlawanan Rakyat Operasi Karya/Civic Mission 10.000.0006A.6 Tugas Karya ...................................................................... 10.000.0006A.7 Pucuk pimpinan Angkatan Darat dan Dinas Khusus ......... 45.000.000 Jumlah Bagian VIA 8.791.555.639 (Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima

ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)

BAGIAN VIB

ANGKATAN LAUT 6B.1 Sekretaris Umum ................................................................. 85.666.1976B.2 Pembinaan Personil ............................................................. 1.473.293.4506B.3 Bidang Operasi ................................................................... 21.709.0386B.4 Pembinaan Logistik ............................................................ 929.313.1586B.5 Bidang Khusus ................................................................... 10.460.1636B.6 Pembinaan Perusahaan ........................................................ 18.593.6256B.7 Lembaga Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan .......... 13.318.371 Jumlah Bagian VIB 2.552.354.002 (Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima

puluh empat ribu dua rupiah)



BAGIAN VIC ANGKATAN UDARA

6C.1 Pembiayaan Umum ........................................................... 1.332.575.6586C.2 Pucuk Pimpinan ................................................................ 47.000.0006C.3 Staf Khusus ....................................................................... 27.000.0006C.4 Deputy Operasi ................................................................. 86.500.0006C.5 Deputy Pembinaan .......................................................... 734.507.6776C.6 Deputy Khusus ................................................................. 16.250.000 Jumlah Bagian VIC 2.243.833.335 (Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus

tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

BAGIAN VID ANGKATAN KEPOLISIAN

6D.1 Pembinaan Personil ............................................................. 2.555.246.8006D.2 Pembinaan Umum .............................................................. 372.474.3046D.3 Komando Utama Operasi ................................................... 28.990.0006D.4 Komando Utama Pendidikan .............................................. 9.290.0006D.5 Pusat Markas Besar A.K ..................................................... 136.385.0006D.6 Angkatan Kepolisian di daerah ........................................... 36.600.0006D.7 Pemb. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .................... 62.750.0006D.8 Pengeluaran untuk tahun-tahun dinas yang telah ditutup ..... - Jumlah Bagian VID 3.201.736.104 (Tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh enam

ribu seratus empat rupiah)

BAGIAN VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN

7.1 Departemen dan Pengeluaran Umum ................................. 28.238.5007.2 Urusan Hukum ................................................................... 134.273.7007.3 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ............................. 3.027.5007.4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ................................. 337.872.5007.5 Panitia Pemilihan Indonesia .............................................. 765.6007.6 Dinas Daktiloskopi ............................................................ 1.231.5007.7 Direktorat Paten ................................................................ 2.203.4007.8 Direktorat Jenderal Imigrasi ............................................. 81.744.060 Jumlah Bagian VII 589.356.760 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima

puluh enam ribu rujuh ratus enam puluh rupiah)



BAGIAN VIII DEPARTEMEN PENERANGAN

8.1 Departemen dan Pengeluaran Umum ................................... 60.772.2008.2 Direktorat Jenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri ..... 193.044.8008.3 Direktorat Jenderal Pers dan Grafika ................................... 1.165.0008.4 Direktorat Jenderal Radio Televisi Film ............................. 143.481.0008.5 Inspektorat Jenderal ............................................................. 1.105.000 Jumlah Bagian VIII 399.568.000 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam

puluh delapan ribu rupiah)

BAGIAN IX DEPARTEMEN KEUANGAN

9.1 Sekretariat Jenderal Departemen ........................................ 56.435.0009.2 Direktorat Jenderal Anggaran ............................................ 153.440.2009.3 Direktorat Jenderal Pajak ................................................... 213.450.9009.4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..................................... 213.482.3009.5 Direktorat Jenderal Keuangan ............................................. 82.439.0009.6 Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara ............ 75.156.0009.7 Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan ....................... 1.080.000 Jumlah Bagian IX 795.483.400 (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu

empat ratus rupiah) BAGIAN IX A

BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 9A.1 Hutang-hutang Negara ....................................................... 3.400.000.0009A.2 P e n s i u n ......................................................................... 2.317.199.6009A.3 Pengeluaran Umum ............................................................ 9.358.030.9009A.4 Pengeluaran mengenai tahun dinas yang telah ditutup ....... 250.000.0009A.5 Pengeluaran tak tersangka .................................................. 69.000.000 Jumlah Bagian IXA 15.394.230.500 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua

ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)



BAGIAN X DEPARTEMEN PERDAGANGAN

10.1 Pusat Departemen ............................................................. 12.343.60010.2 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ............... 7.179.20010.3 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri .................. 6.885.70010.4 Direktorat Jenderal Pemasaran/Pengembangan ................ 7.839.20010.5 Kantor-kantor Perwakilan Perdagangan di Dalam Negeri 52.451.70010.6 Kantor-kantor Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri 26.240.00010.7 Pengeluaran Umum ........................................................... 10.379.30010.8 Pengeluaran Tak Tersangka .............................................. - Jumlah Bagian X 123.318.700 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu

tujuh ratus rupiah)

BAGIAN XI DEPARTEMEN PERTANIAN

11.1 Sekretariat/Inspektorat Jenderal Dep. Pertanian ................ 76.511.00011.2 Direktorat Jenderal Pertanian ............................................ 68.928.00011.3 Direktorat Jenderal Kehutanan .......................................... 37.238.80011.4 Direktorat Jenderal Perternakan ........................................ 19.904.31811.5 Direktorat Jenderal Perikanan ........................................... 19.255.17511.6 Direkorat Jenderal Perkebunan Negara ............................ 3.645.00011.7 Direktorat Jenderal Perkebunan Rakyat ............................ 7.159.000 Jumlah Bagian XI 232.641.293 (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu

ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

BAGIAN XII DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

12.1 Departemen dan Pengeluaran Umum ................................ 50.127.93812.2 Direktorat Jenderal Perindustrian Dasar ........................... 88.513.20812.3 Direktorat Jenderal Perindustrian Kimia .......................... 13.775.84112.4 Direktorat Jenderal Perindustrian Ringan ........................ 16.234.92412.5 Direktorat Jenderal Perindustrian Penerbangan ............... 3.151.15612.6 Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil .......................... 5.320.60012.7 Direktorat Jenderal Kerajinan Rakyat ............................... 4.546.90012.8 Direktorat Jenderal Industri Maritim ................................ 6.804.500 Jumlah Bagian XII 108.475.067 (Seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu

enam puluh tujuh rupiah)



BAGIAN XIII DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

13.1 Pusat Departemen Pertambangan ....................................... 2.623.07113.2 Direktorat Jenderal Pertambangan ..................................... 28.496.48213.3 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ....................... 9.365.355 Jumlah Bagian XIII 40.484.908 (Empat puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu

sembilan ratus delapan rupiah)

BAGIAN XIV DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK

14.1 Sekretariat Jenderal .......................................................... 21.500.00014.2 Direktorat Jenderal Pengairan Dasar ............................... 33.200.00014.3 Direktorat Jenderal Cipta Karya ...................................... 78.100.00014.4 Direktorat Jenderal Bina Marga ...................................... 93.100.00014.5 Direktorat Jenderal Tenaga Listrik .................................. 4.200.00014.6 Exploitasi Alat-alat Besar .................................................. 22.900.00014.7 Exploitasi Bahan-bahan Bangunan ................................... 1.400.00014.8 Institut Pendidikan ........................................................... 7.300.000 Jumlah Bagian XIV 261.700.000 (Dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

BAGIAN XV DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

15.1 Departemen Perhubungan Pusat ......................................... 37.521.90015.2 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ............... 25.053.20015.3 Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Bermotor ............................................................................ 2.755.00015.4 Direktorat Penerbangan Sipil ............................................ 65.441.00015.5 Direktorat Meteorologi dan Geofisika ............................... 12.240.00015.6 Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara ........................ 17.300.00015.7 Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi ................ 480.00015.8 Lembaga Research/Industri Pos dan Telekomunikasi ....... 3.120.00015.9 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .............................. 186.343.80015.10 Direktorat Produksi dan Jasa Industri Maritim ................. 16.009.100 Jumlah Bagian XV 366.264.000 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh

empat ribu rupiah)



BAGIAN XVI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

16.1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat ................ 589.887.75016.2 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ................................ 1.625.041.00016.3 Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi ................................ 597.172.50016.4 Direktorat Jenderal Olah Raga ........................................... 222.648.50016.5 Direktorat Jenderal Kebudayaan ....................................... 73.073.00016.6 Direktorat Jenderal Urusan Pemuda/Pramuka .................. 24.591.250 Jumlah Bagian XVI 3.132.414.000 (Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus empat

belas ribu rupiah)

BAGIAN XVII DEPARTEMEN KESEHATAN

17.1 Departemen Pusat dan Pengeluaran Umum (Sekretariat Jenderal) ............................................................................. 276.496.500

17.2 Direktorat Jenderal Bina Maluya ..................................... 460.631.15017.3 Direktorat Jenderal Kridan Nirmala .................................. 217.142.50017.4 Direktorat Jenderal Bina Husada ...................................... 41.878.808 Jumlah Bagian XVII 996.148.958 (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat

puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

BAGIAN XVIII

DEPARTEMEN AGAMA 18.1 Departemen dan Pengeluaran Umum ............................... 71.143.12518.2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam 1.368.962.39518.3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama

Kristen ............................................................................... 35.422.62518.4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama

Katholik ............................................................................. 16.140.77518.5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama

Hindu Bali ............................................................................. 5.377.50018.6 Direktorat Jenderal Urusan Haji ......................................... 43.487.375 Jumlah Bagian XVIII 1.540.533.795 (Satu milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus tiga

puluh tiga ribu rujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)



BAGIAN XIX DEPARTEMEN TENAGA KERJA

19.1 Sekretariat Jenderal Departemen ....................................... 27.079.00019.2 Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga

Kerja .................................................................................. 11.344.00019.3 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga

Kerja .................................................................................. 11.865.00019.4 Kantor Daerah/Resort Departemen Tenaga Kerja ............ 47.663.66919.5 Lembaga-lembaga/Proyek Padat Karya ............................ 15.111.000 Jumlah Bagian XIX 113.062.669 (Seratus tiga belas juta enam puluh dua ribu enam ratus

enam puluh sembilan rupiah)

BAGIAN XX DEPARTEMEN SOSIAL

20.1 Departemen dan Pengeluaran Umum ................................ 93.889.49320.2 Direktorat Jenderal Urusan Bhina Karya ........................... 14.633.58720.3 Direktorat Jenderal Urusan Kesejahteraan Masyarakat,

Keluarga dan Anak ............................................................ 16.539.800

20.4 Direktorat Jenderal Urusan Bencana Alam dan Dana Bantuan Sosial ................................................................... 11.791.200

20.5 Usaha-usaha Sosial lainnya yang bersifat khusus ............. 15.703.037 Jumlah Bagian XX 152.557.117 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu

seratus tujuh belas rupiah)

BAGIAN XXI DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

21.1 Departemen ........................................................................ 39.062.47021.2 Direktorat Jenderal Transmigrasi ...................................... 52.046.37521.3 Direktorat Jenderal Koperasi ............................................ 92.387.500 Jumlah Bagian XXI 183.496.345 (Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh

enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)




IB.P MPR/DPRIB.P.1 MPR/DPRIB.P.1.5 Program Rehabilitasi App. PemerintahanIB.P.1.5.01 Proyek MPR/DPR ………………………… 75.000.000 02 Pembangunan Perumahan Pegawai ………… 15.000.000

Jumlah Pasal IB.P.1.5 90.000.000Jumlah Pos IB.P.1 90.000.000

Jumlah Bagian IB. P 90.000.000

Diantaranya :Program Rehabilitasi Ap. Pemerintahan 90.000.000

IIB.P MAHKAMAH AGUNG2 B.P.1 Mahkamah Agung/Sekretariat2 B.P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan2 B.P.1.5.02 Gedung Kantor/Pemagaran 2.500.000

Jumlah Pasal 2 B.P.1.5 2.500.000Jumlah Pos 2 B.P.1 2.500.000

Jumlah Bagian 2 B. P 2.500.000


IIC.P KEJAKSAAN AGUNG2 C.P.1.5 Lembaga Pusat Kejaksaan2 C.P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan2 C.P.1.5.01 Gedung Kantor …………………………. 5.000.0002 C.P.1.5.02 Gedung Pendidikan …………………….. 10.000.000

Jumlah Pasal 2 C.P.1.5 15.000.000Jumlah Pos 2 C.P.1 15.000.000

Jumlah Bagian 2 C. P 15.000.000


ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAPERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969

LAMPIRAN IVUNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1968

TENTANG

59



3B.P Kabinet, Sekretariat Negara danInstansi-instansi di bawah lingkungannya

3B.P.2 Masjid Istiqlal3B.P.2.4 Program Prasarana Sosial3B.P.2.4.01 Masjid Istiqlal ……………………………. 40.600.000

Jumlah Pasal 3B.P.2.4 40.600.000

3B.P.2 Monumen Nasional3B.P.2.6 Program Lain-lain3B.P.2.6.01 Monumen Nasional ………………………. 6.900.000

Jumlah Pasal 3B.P.2.6 6.900.000Jumlah Pos 3B.P.2 47.500.000

Jumlah Bagian IIIB. P 47.500.000

Diantaranya :Program Prasarana Sosial 40.600.000Program Lain-lain 6.900.000

IIIC.P LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA/PEMERINTAHAN NON DEPARTEMENTAL

IIIC.P.1 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)IIIC.P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur PemerintahanIIIC.P.1.5.03 Lembaga Geologi & Pertambahan Nasional 3.075.000 04 Lembaga Biologi Nasional ………………. 525.000

Jumlah Pasal IIIC.P.1.5 3.600.000Jumlah Pos IIIC.P.1 3.600.000

IIIC.P.2 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN)IIIC.P.2.3 Program Prasarana TenagaIIIC.P.2.3.01 Pusat Penelitian Pasar Jumat 1.450.000 02 Pusat Reaktor Atom Bandung 1.265.000 03 Pusat Reaktor Atom Serpong 750.000

Jumlah Pasal IIIC.P.2.3 3.465.000

IIIC.P.2.4 Program Prasarana SosialIIIC.P.2.4.01 Proyek Pengawetan Makanan dg Radiasi 418.000

Jumlah Pasal IIIC.P.2.4 418.000

IIIC.P.2.6 Program Lain-lainIIIC.P.2.6.01 Pusat Penelitian GAMA 600.000 02 Proyek pendidikan, penelitian dan pengembangan 487.000 03 Proyek survey 470.000


60



IIIC.P.3 BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)IIIC.P.3.5 Program Rehabilitasi Aparatur PemerintahanIIIC.P.3.5.01 Proyek Survey dan Perlengkapan 2.700.000


Jumlah Bagian IIIC 11.740.000

Diantarannya :Program Prasarana Tenaga 3.465.000Program Prasarana Sosial 418.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 6.300.000Program Lain-lain 1.557.000

IV.P DEPARTEMEN DALAM NEGERI4P.1 Departemen dan Pengeluaran Umum4P.1.4 Prasarana Sosial4P.1.4.01 Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai -

Jumlah Pasal 4P.1.4 -

4P.1.5 Prasarana Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan4P.1.5.01 Proyek pembangunan gedung kantor/rumah

jabatan 8.000.000 02 Proyek pembuatan/pembelian kapal-kapal - 03 Proyek kendaraan bermotor -

Jumlah pasal 4P.1.5 8.000.000Jumlah Pos 4P.1 8.000.000

4P.2 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum danOtonomi Daerah

4P.2.1 Prasarana Pengangkutan4P.2.1.01 Proyek jalan-jalan/jembatan 50.000.000 02 Proyek pelabuhan - 03 Proyek pengangkutan -

Jumlah pasal 4P.2.1 50.000.000

4P.2.2. Prasarana Pengairan4P.2.2.01 Proyek saluran pengairan sekunder 25.000.000

Jumlah pasal 4P.2.2 25.000.000Jumlah pos 4P.2 75.000.000

4P.3 Direktorat Jenderal Agraria4P.3.6 Prasarana Lain-lain4P.3.6.01 Proyek Landreform/Landuse 60.200.000




4P.4 Direktorat Jenderal Pembangunan MasyarakatDesa

4P.4.2 Prasarana Pengairan4P.4.2.01 Proyek pengairan tertier Jatiluhur 18.000.000 02 Proyek pengairan tertier Lampung 6.000.000 03 Proyek pengairan desa-desa lainnya dan

Proyek Padat Karya di daerah Jawa, Lampungdan Bali 20.000.000

Jumlah pasal 4P.4.2 44.000.000

4P.4.6 Prasarana lain-lain4P.4.6.01 Proyek prasarana ekonomi desa 7.800.000


Jumlah Bagian IVP 195.000.000

Diantaranya :Prasarana Pengangkutan 50.000.000Prasarana Pengairan 69.000.000Prasarana Sosial -Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 8.000.000Prasarana Lain-lain 68.000.000

VI.P DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN6P.1 Pabrik-pabrik senjata6P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan6P.1.5.01 Rehabilitasi Pabrik-pabrik senjata 200.000.000

Jumlah Pasal 6P.1.5 200.000.000Jumlah Pos 6P.1 200.000.000

6P.2 Upgrading Komando-komando Utama dariDep. Han/Kam

6P.2.6 Program lain-lain6P.2.6.01 Rehabilitasi Bangunan-bangunan/Asrama 300.000.000


Jumlah Bagian VI.P 500.000.000

Diantaranya :Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 200.000.000Program Lain-lain 300.000.000

62



VII.P DEPARTEMEN KEHAKIMAN7P.1 Departemen Pusat7P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan7P.1.5.03 Perbaikan-perbaikan berat Gedung kantor/

Perumahan pegawai ……………………. 3.200.000Jumlah Pasal 7P.1.5 3.200.000

Jumlah Pos 7P.1 3.200.000

7P.2 Urusan Hukum7P.2.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan7P.2.5.03 Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai 13.000.000

Pembelian kendaraan bermotor ………….. 16.000.000Jumlah Pasal 7P.2.5 29.000.000

Jumlah Pos 7P.2 29.000.000

7P.4 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan7P.4.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan7P.4.5.01 Pembangunan Gedung-gedung kantor ……. 8.000.000 02 Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai 26.000.000


7P.8 Direktorat Jenderal Imigrasi7P.8.5. Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan7P.8.5.01 Pembangunan gedung kantor ……………. 8.000.000 03 Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai 3.300.000


Jumlah Bagian VIIP 77.500.000

Diantaranya :Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 77.500.000

VIIIP DEPARTEMEN PENERANGAN8P.1 Departemen dan Pengeluaran Umum8P.1.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan8P.1.5.01 Proyek Gedung Departemen Penerangan 6.500.000 02 Pembangunan gedung-gedung daerah - 03 Alat-alat mass media penerangan 4.500.000


8P.3 Direktorat Jenderal Pers dan Grafika8P.3.6 Lain-lain8P.3.6.01 Proyek Percetakan 3.000.000


63



8P.4 Direktorat Jenderal Radio Televisi Film8P.4.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan8P.4.5.01 Proyek Radio 7.000.000 02 Proyek Televisi 4.000.000


Jumlah Pengeluaran Bagian VIII P 25.000.000

Diantaranya : Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 22.000.000Lain-lain 3.000.000

9P.1 Sekretariat Jenderal Departemen9P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan9P.1.5.01 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung keuangan 25.000.000


9P.2 Direktorat Jenderal Anggaran9P.2.5 Program Rehabilitasi Aparatur pemerintahan9P.2.5.01 - 02 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor 15.000.000 03 Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai 30.000.000


9P.3 Direktorat Jenderal Pajak9P.3.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan9P.3.5.01 - 02 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor 25.000.000 03 Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai 50.000.000


9P.4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai9P.4.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan9P.4.5.01 - 02 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor 40.000.000 03 Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai 12.500.000 04 Pembelian perlengkapan kapal ………….. 32.500.000


BAGIAN IX PDEPARTEMEN KEUANGAN

64



9P.5 Direktorat Jenderal Keuangan9P.5.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan9P.5.5.01 - 02 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor 5.000.000 03 Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai 5.000.000


9P.6 Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara9P.6.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan9P.6.5.01 - 02 Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor 5.000.000 03 Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai 5.000.000


Jumlah Bagian IX P 250.000.000

Diantaranya :Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 250.000.000

9AP.1 Pengeluaran lainnya9AP.1.6 Program Lain-lain9AP.1.6.01 Proyek Pembangunan Daerah (ADO) -

Jumlah Pasal 9AP.1.6 -Jumlah Pos 9AP.1 -

9AP.2 Pengeluaran lainnya9AP.2.6 Program lain0lain9AP.2.6.01 Kredit Desa ……………………………. 2.000.000.000 02 Penyertaan modal ……………………… 1.500.000.000

Jumlah Pasal 9AP.2.6 3.500.000.000Jumlah Pos 9AP.2 3.500.000.000

Jumlah Bagian IX A P 3.500.000.000

Diantaranya :Program lain-lain 3.500.000.000

X P DEPARTEMEN PERDAGANGAN10P.1 Departemen dan Pengeluaran Umum10P.1.4 Prasarana Sosial10P.1.4.01 Pembinaan Karyawan ………………… 2.500.000

Jumlah Pasal 10P.1.4. 2.500.000

BAGIAN IXA PBAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN

65



10P.1.5 Rehabilitasi Pemerintahan10P.1.5.01 Pembangunan gedung kantor di daerah ……. 17.500.000


10P.2 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri10P.2.5 Rehabilitasi Pemerintahan10P.2.5.01 Proyek Metrologi untuk Rehabilitasi

Peralatan Metrologi …………………… 10.000.000Jumlah Pasal 10P.2.5 10.000.000

Jumlah Pos 10P.2 10.000.000

Jumlah Bagian XP 30.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Sosial 2.500.000Program Rehabilitasi Pemerintahan 27.500.000

XIP DEPARTEMEN PERTANIANSEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORATJENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN

11P.1.4 Program Prasarana Sosial11P.1.4.01 Proyek Pendidikan Penjenjangan/Upgrading

pegawai …………………………………. 2.000.000 02 Proyek Rehabilitasi Tehnik Pertanian ….. 600.000 03 Proyek Publikasi Tehnik Pertanian …….. 500.000

Jumlah Pasal 11P.1.4 3.100.000

11P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan11P.1.5.01 Proyek Rehabilitasi Bangunan dan Kendaraan

Bermotor Kantor Pusat Departemen Pertanian 7.000.000Jumlah Pasal 11P.1.5 7.000.000

11P.1.6 Program Lain-lain11P.1.6.01 Proyek Survey Agro Ekonomi …………. 400.000 02 Proyek Survey Land Development …….. 2.000.000 03 Proyek Karantina Tumbuh-tumbuhan ….. 4.000.000 04 Proyek Rehabilitas Pertanian Daerah-daerah

Bencana Alam ………………………….. 2.500.000Jumlah Pasal 11P.1.6 8.900.000

INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN11P.1.6 Program Lain-lain11P.1.6.05 Proyek Pengamanan Hasil-hasil Pembangunan

Pertanian ……………………………….. 1.000.000Jumlah Pasal 11P.1.6 1.000.000

Jumlah Pasal 11P.1 20.000.000

66



Diantaranya :Program Prasarana Sosial 3.100.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 7.000.000Program Lain-lain 9.900.000

11P.2 DIREKTORAT JENDERAL PERTANIAN11P.2.2. Program Prasarana Pengairan11P.2.2.01 Proyek Tanah dan Pengairan Pedesaan …… 8.000.000


11P.2.4 Program Prasarana Sosial11P.2.4.01 Proyek Pendidikan Pertanian ……………. 6.000.000


11P.2.5 Program Rehabilitasi aparatur Pemerintahan11P.2.5.01 Proyek Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor/

Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor/berhubunganbantuan export luar negeri ………………. 5.000.000


11P.2.6 Program Lain-lain11P.2.6.01 Proyek Statistik dan Pemasaran/Pengolahan

Hasil Pertanian ………………………….. 2.000.000 02 Proyek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 35.000.000 03 Proyek Proteksi Tanaman ………………. 15.000.000 04 Proyek Penyuluhan/Latihan Pertanian …… 6.500.000 05 Proyek Penelitian Tanaman Pangan …….. 10.500.000 06 Proyek Penelitian Perluasan Areal Pertanian 2.000.000 07 Proyek Penelitian Hortikultura …………. 5.000.000 08 Proyek Lembaga Sang Hyang Sri ……….. 5.000.000 09 Proyek Penelitian Tanaman Industri ……. 6.000.000


Diantaranya :Program Prasarana Pengairan 8.000.000Program Prasarana Sosial 6.000.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 5.000.000Program lain-lain 87.000.000

11P.3 DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN11P.3.2 Program Prasarana Pengairan11P.3.2.01 Proyek Reboisasi ……………………….. 13.000.000 02 Proyek Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 3.000.000

67



03 Proyek Rehabilitasi Daerah Bencana Alamdan Wilayah Kritis ………………………. 1.500.000

04 Proyek Pengamanan Produksi Pangan, RehabilitasiTanah Gundul, Alang-alang dan Huma ……. 14.000.000

Jumlah Pasal 11P.3.2 31.500.000

11P.3.4 Program Prasarana Sosial11P.3.4.01 Proyek Pendidikan dan Penjenjangan Tenaga

kerja Kehutanan ………………………… 1.000.000Jumlah Pasal 11P.3.4 1.000.000

11P.3.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan11P.3.5.01 Proyek Rehabilitasi dan Penyediaan Bangunan/

Peralatan ………………………………. 2.500.000Jumlah Pasal 11P.3.5 2.500.000

11P.3.6 Program lain-lain11P.3.6.01 Proyek Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hutan …………………………….. 1.500.000 02 Proyek Inventarisasi & Penelitian Peningkatan

Daya guna Hutan dan Hasil Hutan ……… 3.500.000Jumlah Pasal 11P.3.6 5.000.000

Jumlah Pos 11P.3 40.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Pengairan 31.500.000Program Prasarana Sosial 1.000.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 2.500.000Program Lain-lain 5.000.000

11P.4 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN11P.4.4 Program Prasarana Sosial11P.4.4.01 Proyek Rehabilitasi Sekolah

Pengamat Kehewanan ………………….. -Jumlah Pasal 11P.4.4 -

11P.4.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan11P.4.5.01 Proyek Rehabilitasi Bangunan Gedung/Kantor

Perumahan Pegawai …………………… -Jumlah Pasal 11P.4.5 -

11P.4.6 Program lain-lain11P.4.6.01 Proyek Bimas Peternakan ……………….. 29.000.000 02 Proyek Bimas Pengamanan Ternak ………. 23.000.000 03 Proyek Penelitian Peternakan ……………. 3.000.000


68



Diantaranya :Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur PemerintahanProgram lain-lain 55.000.000

11P.5 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN11P.5.1 Program Prasarana Angkutan11P.5.1.01 Proyek Pelabuhan Perikanan (landing place) 20.000.000

Jumlah Pasal 11P.5.1 20.000.000

11P.5.4 Program Prasarana Sosial11P.5.4.01 Proyek Akademi Usaha Perikanan - 02 Proyek Sekolah Usaha Perikanan Menengah dan -

Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas 03 Proyek Sekolah Usaha Perikanan Pertama - 04 Proyek Training Centre dan Penyuluhan Perikanan - 05 Transmigrasi -Nelayan -


11P.5.5 PROGRAM REHABILITASIAPARATUR PEMERINTAHAN

11P.5.5.01 Penyelesaian Proyek PembangunanPerumahan Tehnisi 5.000.000

02 Penyelesaian Proyek LaboratoriumTeknologi Perikanan 6.500.000

Jumlah Pasal 11P.5.5 11.500.000

11P.5.6 Program lain-lain11P.5.6.01 Proyek Penelitian Perikanan Laut 2.500.000 02 Proyek Penelitian Perikanan Darat 5.000.000 03 Proyek Penelitian Teknologi Perikanan 2.500.000 04 Proyek Penelitian Teknologi Kapal Ikan - 05 Proyek Sensus Nelayan - 06 Proyek Kerjasama Teknik Luar Negeri 3.500.000 07 Proyek Peningkatan Produksi Perikanan Darat 10.000.000


Diantaranya :Program Prasarana Pengangkutan 20.000.000Program Prasarana Sosial -Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 11.500.000Program Lain-lain 23.500.000

69



11P.6 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN NEGARA11P.6.2 Program Prasarana Pengairan11P.6.2.01 Pengerukan Sungai di Daerah Perkebunan

Tembakau Sumatera Utara 10.000.000Jumlah Pasal 11P.6.2 10.000.000

Jumlah Pos 11P.6 10.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Pengairan 10.000.000

11P.7 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN RAKYAT11P.7.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan11P.7.5.01 Rehabilitasi Peralatan/Perlengkapan untuk

Pengawasan dan Operasional …………….. 5.000.000Jumlah Pasal 11P.7.5 5.000.000

11P.7.6 Program lain-lain11P.7.6.01 Penyuluhan/Pembimbingan dan Pembinaan dalam

rangka mempertinggi mutu hasil-hasil perkebunanrakyat ………………………………….. 9.000.000


Diantaranya :Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 5.000.000Program lain-lain ………………………… 9.000.000

Jumlah Bagian XI P 300.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Pengangkutan 20.000.000Program Prasarana Pengairan 49.500.000Program Prasarana Sosial 10.100.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 31.000.000Program lain-lain 189.400.000

XIIP DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN12P.1 Pusat Departemen12P.1.4 Prasarana Sosial12P.1.4.01 Pendidikan/Training 5.000.000


12P.1.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan12P.1.5.01 Pendirian Gedung Kantor 14.000.000 02 Pendirian Perumahan Pegawai 7.500.000 03 Perbaikan berat gedung kantor 7.000.000 04 Perbaikan berat perumahan pegawai 2.000.000

Jumlah Pasal 12P.1.5 30.500.000

70



12P.1.6 Lain-lain12P.1.6.01 Survey & Research 10.000.000 02 Penelitian Ilmiah 5.000.000 03 Proyek Rehabilitasi Industri Nasional/Sandang 2.500.000


12P.2 DIREKTORAT JENDERALPERINDUSTRIAN DASAR

12P.2.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan12P.2.5.01 Pendirian perumahan pegawai 4.000.000 02 Perbaikan berat gedung kantor 3.000.000


12P.2.6 Lain-lain12P.2.6.01 Biaya pengamanan untuk proyek-proyek yang

ditangguhkan pelaksanaannya 50.000.000 02 Survey & Research 7.500.000


12P.3 DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN KIMIA12P.3.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan12P.3.5.01 Pendirian perumahan pegawai 8.000.000 02 Perbaikan berat gedung kantor 2.500.000

Jumlah Pasal 12P.3.5 10.500.000

12P.3.6 Lain-lain12P.3.6.01 Proyek Pilot & Balai Rayon Bandung 30.000.000 02 Biaya pengamanan proyek-proyek yang

ditangguhkan pelaksanaannya 21.000.000 03 Survey & Research 15.000.000


12P.4 DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN RINGAN12P.4.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan12P.4.5.01 Pendirian perumahan pegawai 4.000.000

Perbaikan berat gedung kantor 3.000.000Jumlah Pasal 12P.4.5 7.000.000

12P.4.6 Lain-lain12P.4.6.01 Survey & Research 5.000.000 02 Biaya pengamanan proyek-proyek yang

ditangguhkan pelaksanaannya 3.500.000Jumlah Pasal 12P.4.6 8.500.000

Jumlah Pos 12P.4 15.500.000

71



12P.5 DIREKTORAT JENDERALPERINDUSTRIAN PENERBANGAN



12P.5.6 Lain-lain12P.5.6.01 Survey & Research 15.000.000


12P.6 DIREKTORAT JENDERALPERINDUSTRIAN TEKSTIL

12P.6.4 Prasarana Sosial12P.6.4.01 Institut Tekhnologi Tekstil 12.500.000


12P.7 DIREKTORAT JENDERAL KERAJINANRAKYAT

12P.7.6 Lain-lain12P.7.6.01 Balai-balai Penelitian Kerajinan Rakyat 25.000.000


12P.8 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRIMARITIM



Jumlah Anggaran Pembangunan Bagian 12P 274.000.000

Diantaranya :Prasarana Sosial 17.500.000Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 67.000.000Lain-lain 189.500.000

XIIIP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN13P.1 Sekretariat Jenderal13P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 01 Biaya pengolahan kontrak luar dan dalam negeri 4.000.000 02 Investasi -

Jumlah Pos 13P.1 4.000.000

72



13P.2 Direktorat Jenderal Pertambangan13P.2.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 01 Direktorat Pertambangan 8.000.000 02 Direktorat Geologi 15.000.000

Jumlah Pos 13P.2 23.000.000

13P.3 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi13P.3.3 Program Prasarana Tenaga 01 Proyek Lembaga Minyak dan Gas Bumi

Cipulir/Cepu 8.000.000Jumlah Pos 13P.3 8.000.000

Jumlah Bagian XIII P 35.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Tenaga 8.000.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 27.000.000

XIV P DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM &TENAGA LISTRIK

14P.2 Direktorat Jenderal Pengairan Dasar14P.2.2 Program Prasarana Pengairan14P.2.2.01 Rehabilitasi Irigasi seluruh Indonesia 250.000.000 02 Rehabilitasi Sungai & Rawa (bencana alam) 100.000.000 03 Irigasi Lampung …………………………… 10.000.000 04 Proyek Irigasi Sempor ……………………. 15.000.000 05 Proyek Irigasi Karanganyar ………………. 12.500.000 06 Proyek Polder Alabio …………………….. - 07 Persawahan Sisir Gunting ………………… - 08 Persawahan Ogan Kramasan .…………… - 09 Proyek Irigasi Tadjum …………………… 15.000.000 10 Persawahan Pasang Surut ……………….. 100.000.000 11 Proyek Pengairan Jatiluhur ……………… 50.000.000 12 Irigasi Sadang (Sul Sel) ………………….. 7.500.000 13 Proyek Serbaguna Kalibrantas ………….. 320.000.000 14 Proyek Per.Serbaguna Bengawan Solo ….. - 15 Proyek Per. Pengembangan Wilayah Lampung - 16 Proyek Per.Wilayah Jeratun Seluna ……… - 17 Proyek Per. Wilayah Cimanuk ………….. - 18 Perencanaan Pola Induk Irigasi Bali ……… - 19 Perencanaan Pola Induk Irigasi Lombok - 20 Kopro Banjir Jaya ………………………. 15.000.000 21 Proyek Perakitan Kapal Keruk …………. 5.000.000 22 Lembaga Penyelidikan Masalah Air ……. - 23 Survey, Research dan Penyelidikan …….. -


73



14P.3 Direktorat Jenderal Cipta Karya14P.3.4 Program Prasarana Sosial14P.3.4.01 Rehabilitasi Teknik Penyehatan ………… - 02 Proyek Air Minum Ambon …………….. - 03 Proyek Air Minum Palembang …………. 10.000.000 04 Proyek Air Minum Surabaya …………… 5.000.000 05 Proyek Air Minum Semarang …………… - 06 Proyek Air Minum Padang ……………… 5.000.000 07 Proyek Air Minum Banjarmasin ………… - 08 Proyek Air Minum Pontianak …………… - 09 Proyek Air Minum Tg. Uban …………… 2.000.000 10 Proyek Air Minum Bogor ……………… 4.000.000 11 Proyek Air Minum Menado …………… 13.000.000 12 Proyek Air Minum Jakarta ……………… 57.000.000 13 Proyek Air Minum Krawang …………… - 14 Proyek Air Minum Makasar …………… 10.000.000 15 Proyek Prototipe rumah-rumah rakyat ….. 6.000.000

Jumlah Pasal 14P.3.4 112.000.000

14P.3.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan14P.3.5.01 Proyek-proyek Regional Development plans 3.000.000 02 Auditorium A.T.P.U.T. …………………. - 03 Proyek Laboratorium Pengusahaan Bahan

Bangunan (UNSF) ………………………. 17.000.000 04 Proyek perumahan pegawai ……………. 5.500.000 05 Ruang Operasi Proyek-proyek Prasarana 20.000.000


14P.4 Direktorat Jenderal Bina Marga14P.4.1 Program Prasarana Pengangkutan14P.4.1.01 Rehabilitasi Jalan/Jembatan …………….. 450.000.000 02 Proyek Jalan Kalimantan ………………. 50.000.000 03 Proyek Jalan Nusa Tenggara …………… 22.500.000 04 Proyek Jalan Takengon ………………… 17.500.000 05 Proyek Airport Tuban/Bali …………….. 50.000.000 06 Proyek Survey Airport Medan, Makasar,

Jawa Tengah, Cengkareng ………………. - 07 Proyek Jembatan Riau ………………….. 30.000.000 08 Pembelian Aspal ex Import …………….. - 09 Pembelian spareparts & bridge materials - 10 Pembelian Road Equpment (Road Roller,dll) - 11 Handling cost (sparepart, alat-alat ex proyek

aid, aspal, equipment, dll)………………… 50.000.000 12 Proyek Lembaga Penyelidikan Masalah

Tanah dan Jalan …………………………. 15.000.000

74



13 Proyek Survey dan Perencanaan ………… 15.000.000 14 Proyek Technical Assistence UNDP ……. 50.000.000 15 Proyek Jalan Raya Sumatera ……………. 100.000.000


14P.5 Direktorat Jenderal Tenaga Listrik14P.5.3 Program Prasarana Tenaga14P.5.3.01 PLTA Asahan termasuk Transmisi …….. 10.000.000 02 PLTA Riau Kanan ……………………… 129.500.000 03 Sources of Energi Survey ……………….. 5.000.000 04 Lembaga Masalah Ketenagaan …………. 20.500.000 05 Rehabilitasi Jaring Distribusi Gas dan Pabrik

Peralatan ……………………………….. 26.000.000 06 Lembaga Penyelidikan & Pendidikan

Perindustrian Gas ……………………… 8.000.000 07 Survey Medan Gas Bumi ……………… 2.500.000 08 PLTA Batang Agam …………………… 11.250.000 09 PLTA Tonsea Lama …………………… 15.000.000 10 PLTA Garung …………………………. 1.250.000 11 PLTA Ngebel ………………………….. 10.000.000 12 PLTU Palembang ……………………… 25.000.000 13 PLTG Semarang ………………………. - 14 PLTG Medan ………………………… - 15 PLTG Palembang ……………………… - 16 Transmisi Jawa Barat …………………. 50.000.000 17 PLTU Makasar termasuk Transmisi …… 70.000.000 18 PLTD Tersebar ………………………… 30.000.000 19 Bengkel Ketenagaan ……………………. 5.000.000 20 Rehabilitasi/Perbaikan Berat …………… 56.000.000 21 Transmisi Jawa Timur ………………….. 15.000.000 22 PLTU Priok I & II ……………………… 10.000.000 23 PLTA Jatiluhur …………………………. - 24 PLTA Karangkates …………………….. -

Jumlah Pasal 14P.5.3 500.000.000

14P.5.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan14P.5.5.01 Perumahan pegawai …………………….. -

Perbaikan Berat Gedung Kantor ……….. 5.000.000Jumlah Pasal 14P.5.5 5.000.000

Jumlah Pos 14P.5 505.000.000

75



14P.6 Eksploitasi alat-alat besar14P.6.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan14P.6.5.01 Alat-alat dan Perbengkelan ……………… 38.000.000 02 Gugusan Kapal ………………………….. 7.000.000 03 Pergudangan, Pusat Latihan, dll …………. 5.000.000


14P.7 Eksploitasi Bahan-bahan Bangunan14P.7.6 Program Lain-lain14P.7.6.01 Survey Bahan-bahan Bangunan ………….. 2.500.000 02 Querry ……………………………………. 5.000.000 03 Pilot Proyek …………………………….. 2.500.000


Jumlah Bagian XIV P (Departemen PUT) 2.472.500.000

Diantaranya :Program Prasarana Pengangkutan ……….. 850.000.000Program Prasarana Pengairan ……………. 900.000.000Program Prasarana Tenaga ……………… 500.000.000Program Prasarana Sosial ……………….. 112.500.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 100.500.000Program lain-lain ………………………… 10.000.000

XV P DEPARTEMEN PERHUBUNGAN15P.1 Departemen Perhubungan Pusat15P.1.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.1.1.01 Proyek Kerjasama Teknik Luar Negeri 7.000.000 02 Proyek Penelitian Armada Rakyat/Semut 1.000.000

Proyek Survey dan Perencanaan 03 Pembangunan 5 tahun 2.000.000

Jumlah Pasal 15P.1.1 10.000.000

15P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah15P.1.5.01 Proyek Rehabilitasi Aparatur Pemerintah 10.000.000


15P.2 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat15P.2.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.2.1.01 PN Kereta Api - 02 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 99.000.000 03 Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor -Jumlah Pasal 15P.2.1 99.000.000

Jumlah Pos 15P.2 99.000.000

76



15P.3 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara15P.3.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.3.1.01 Direktorat Penerbangan Sipil 151.000.000 02 Direktorat Meteorologi dan Geofisika 19.100.000 03 Lembaga Pendidikan Penerbangan 17.500.000 04 Proyek Lapangan Terbang Kemayoran 39.000.000 05 Perbengkelan dan Perindustrian Pesawat

Terbang -Jumlah Pasal 15P.3.1 226.600.000

Jumlah Pos 15P.3 226.600.000

15P.4 Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi15P.4.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.4.1.01 PN Pos dan Giro 29.300.000 02 PN Telekomunikasi 44.000.000


15P.5 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut15P.5.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.5.1.01 Proyek Rehabilitasi Dok 02 Proyek Klasifikasi Kapal-kapal 18.000.000 03 Proyek Armada Perambuan 44.000.000 04 Proyek Fasilitas Terminal 83.000.000 05 Proyek Fasilitas Alur-alur Pelayaran dan

Kolam-kolam Pelabuhan (Pengerukan) 55.000.000 06 Proyek Fasilitas Telekomunikasi, Perambuan

dan Penerangan Pantai 148.000.000 07 Proyek Pelayaran Sungai dan Terusan - 08 Proyek Bustor Pomp - 09 Proyek Juru Karya Lampu Menara 15.000.000

Jumlah Pasal 15P.5.1 363.000.000

15P.5.4 Program Prasarana Sosial15P.5.4.01 Proyek Akademi Ilmu Pelajaran Jakarta 3.000.000 02 Proyek Sekolah Pelajaran Menengah Makasar 2.000.000 03 Proyek Sekolah Pelajaran Menengah Semarang 1.000.000 04 Proyek Kesehatan Pelaut 14.000.000

Jumlah Pasal 15P.5.4 20.000.000

15P.5.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah15P.5.5.01 - - 02 Proyek Rehabilitasi Aparatur

Pemerintah/Perumahan Markonis 21.000.000Jumlah Pasal 15P.5.1 21.000.000

Jumlah Pos 15P.5 404.000.000

77



15P.6 Direktorat Produksi dan Jasa Industri Maritim15P.6.1 Program Prasarana Pengangkutan15P.6.1.01 - -

02 s.d. 09 - - 10 Proyek Pengangkatan Kerangka Kapal - 11 - -


15P.6.4 Program Prasarana Sosial15P.6.4.01 Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Armada

Rakyat/Armada Lokal -Jumlah Pasal 15P.6.4 -

15P.6.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah15P.6.5.01 Proyek Lanjutan Gedung dan Rehabilitasi

Aparatur Pemerintah 30.600.000Jumlah Pasal 15P.6.5 30.600.000

Jumlah Pos 15P.6 30.600.000

Jumlah Bagian XV 853.500.000

Diantaranya :Program Prasarana Pengangkutan 771.900.000Program Prasarana Sosial 20.000.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah 61.600.000

16P.1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan16P.1.4 Program Prasarana Sosial16P.1.4.01 Training/Research Centre Rural Education - 02 Sekolah Pendidikan Umum (SMP,SMA) 14.522.000 03 Sekolah Kejuruan (SMEP, SMEA, SKKP,

SKKA, SPSA, SPIK) 74.251.459 04 Sekolah Keguruan (SPG) 30.502.615 05 Sekolah Teknologi (ST, STM) 66.296.000 06 Training Centre Pendidikan Masyarakat 14.427.926 07 Universitas/Institut Pembina 107.750.000 08 Universitas/Institut Muda dan Madya 70.500.000 09 Koordinator, Proyek, Scientific Centre 28.750.000 10 STO 23.500.000 11 SMOA 15.500.000 12 Bangunan OlahRaga/Lapangan 6.000.000 13 Gedung Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan 3.000.000 14 Koservatori Karawitan 8.000.000 15 Konservatori Tari - 16 Sekolah Musik Indonesia 500.000 17 Akademi/Sekolah Seni Indonesia/TC, Kebudayaan -

78



18 Akademi Seni Karawitan - 19 Pusat Latihan/pendidikan Ketrampilan

Pemuda/Pramuka 17.000.000 20 Wisma Pemuda - 21 Perumahan Guru/Pegawai, Asrama 33.500.000

Jumlah Pasal 16P.1.4 514.000.000

16P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan16P.1.5.01 Perbaikan berat gedung sekolah/

Universitas/Institut 16.500.000 02 Pembangunan/Perluasan/Perbaikan berat gedung/

Lapangan olah raga, kantor/Gudang/Perumahan 28.000.000 03 Perbaikan berat Candi Borobudur 10.500.000 04 Perbaikan berat Musium 5.000.000 05 Pembelian kendaraan bermotor 8.000.000


Jumlah Bagian XVI P 582.000.000

Diantaranya :Program Prasarana Sosial 514.000.000Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 68.000.000

XVII P DEPARTEMEN KESEHATAN17P.1 Departemen dan Pengeluaran Umum17P.1.4 Prasarana Sosial 6.500.00017P.1.4.01 Asrama-asrama dan Sekolah Kesehatan17P.1.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan17P.1.5.01 Lembaga Kesehatan Teknik

Pelanjutan perbaikan berat LembagaKesehatan Teknik Yogyakarta 500.000

02 Laboratorium Teknik Penyehatan PusatJakarta :Persiapan perencanaan, survey, dll …….. 1.000.000

04 Rumah-rumah dinas Dep. KesehatanJakarta : Pembangunan rumah dinas …………….. 3.000.000


17P.2 Direktorat Jenderal Bina Waluya17P.2.4 Prasarana Sosial17P.2.4.01 Rumah-rumah sakit dan Balai Pengobatan 18.000.000 02 Rumah Sakit Jiwa dan Koloni …………. 6.700.000 03 Kesehatan Gigi 300.000 04 Kesejahteraan Ibu dan Anak 600.000

79



05 Rumah Sakit Paru-paru 3.300.000 06 Rumah Sakit Kusta 300.000 07 Lembaga Orthopedie & Prothese 500.000


17P.3 Direktorat Jenderal Krida Nirmala17P.3.4 Prasarana Sosial17P.3.4.01 Epedemologie & Karantina ………………. 800.00017P.3.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan17P.3.5.01 Laboratorium Kesehatan Daerah …………. 500.000

Training Health Centre …………………… 500.000Instansi Dirjen Krida Nirmala …………… 1.500.000


17P.4 DIREKTORAT JENDERAL BINA HUSADA17P.4.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan 6.000.00017P.4.5.01 Lembaga Pharmasi Nasional

Perbaikan berat saluran air ………………. 500.000 02 Depot-depot Pharmasi ………………….. 2.000.000 03 Pabrik Pharmasi ………………………….. 2.500.000 04 Lembaga Farmaco Therapie ……………... 500.000 05 Laboratorium Pharmasi Daerah ………….. 500.000


Diantaranya :Prasarana Sosial …………………………. 39.500.000Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan ……… 10.500.000

Jumlah Bagian XVII P 50.000.000

XVIIIP DEPARTEMEN AGAMA18P.1 Departemen Pusat18P.1.4 Program Prasarana Sosial18P.1.4.01 Kitab Suci ………………………………… 8.000.000 02 M a s j i d ………………………………… 5.000.000 03 Balai Pernikahan …………………………. 2.142.605 04 I A I N …………………………………… 11.913.185 05 P G A N …………………………………. 16.256.210 06 Asrama Haji …………………………….. -

Jumlah Pasal 18P.1.4 43.312.000

80



18P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan18P.1.5.01 Pendirian gedung kantor ………………… 25.288.000 02 Pendirian rumah pegawai ……………….. - 03 Pembelian kendaraan bermotor -


Jumlah Bagian XVIIIP 68.600.000

XIX P DEPARTEMEN TENAGA KERJA19P.1 Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja 19P.1.4 Program Prasarana Sosial9P.1.4.01 Gedung Pusat Pembinaan Tenaga Manusia 7.500.000


19P.2 Direktorat Jenderal Pembinaan danPenggunaan Tenaga Kerja

19P.2.4 Program Prasarana Sosial19P.2.4.01 Pembangunan Pusat Latihan Kerja Palembang 16.000.000


Jumlah Baian XIX P 23.500.000

Diantaranya :Program Prasarana Sosial 23.500.000

XX P DEPARTEMEN SOSIAL20P.1 Departemen Sosial Pusat20P.1.4 Program Prasarana Sosial20P.1.4.01 Proyek Usaha Menambah Kader ………… - 02 Proyek Balai Pendidikan Tenaga Sosial …. 200.000 03 Proyek Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

(STKS) -Jumlah Pasal 20P.1.4 200.000

20P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan20P.1.5.01 Proyek Equipment bisu tuli & tuna netra 2.500.000 02 - 03 Proyek Pendirian Bangunan Kantor Daerah 1.960.000


81



20P.2 Direktorat Jenderal Urusan Bhina Karya20P.2.4 Program Prasarana Sosial20P.2.4.01 Proyek Pembangunan Masyarakat

Suku-suku Terasing 400.000 02 Proyek Lembaga Sosial Desa (LSD) 450.000

Jumlah Pasal 20P.2.4 850.000Jumlah Pos 20P.2 850.000

20P.3 Direktorat Jenderal Urusan KesejahteraanMasyarakat Keluarga dan Anak

20P.3.4 Program Prasarana Sosial20P.3.4.01 Proyek Kam Pendidikan Kerja …………. - 02 Proyek rumah-rumah perawatan/pendidikan

anak-anak buta dan lembek ingatan …….. 900.000 03 Proyek rumah-rumah pendidikan dan

perawatan anak-anak nakal …………….. 500.000 04 Proyek pelaksanaan undang-undang untuk

mencegah timbulnya dan menjalarnyapenyakit masyarakat dan usaha kelanjutan -

05 Proyek Kesejahteraan Sosial dan RehabilitasiPenderita Cacat 900.000


20P.4 Direktorat Jenderal Urusan Bencana AlamDana Bantuan Sosial

20P.4.4 Program Prasarana Sosial20P.4.4.01 Proyek Rehabilitasi Sosial terhadap

korban-korban Bencana Alam dan Bencanalainnya serta Rehabilitasi Displaced Persons 800.000

Jumlah Pasal 20P.3.4 800.000Jumlah Pos 20P.3 800.000

Jumlah Bagian XX P 8.610.000

Diantaranya :Prasarana Sosial ………………………… 4.150.000Rehabilitasi Aparatur Pemerintah ……… 4.460.000

XXI P DEPARTEMEN TRANSMIGRASI & KOPERASI21P.1 Departemen Pusat21P.5 Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan21P.1.5.01 Pembangunan Gedung Departemen Transkop 23.050.000


82



21P.2 Direktorat Jenderal Transmigrasi21P.2.6 Prasarana lain-lain21P.2.6.02 Proyek Transmigrasi ………………….. 65.000.000


Jumlah Bagian XXI P 88.050.000

Diantaranya :Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah 23.050.000Program Prasarana Lain 65.000.000

Documents

NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG – UNDANG … APBN/NK RUU APBN... · Dalam membawakan APBN 1967 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah ... diimbangi oleh peningkatan arus barang