178
PROSES DAN HASIL KONFERENSI DAN LOKAKARYA PULAU-PULAU KECIL INDONESIA Memperkuat keberdayaan warga dan daerah kepulauan, memperluas akses sumber daya alam, dan membangun ketahanan social, pangan dan energy. 23-27 mei, Hotel Jayakarta, Lombok Barat-NTB Diselenggarakan oleh: Multipihak Sunda Kecil Samanta, Koslata, Bali Fokus, Pikul, Lembaga Olah Hidup, Transform, Gema Alam, Pusaka Kaula, Yayasan Serbio Ngada, Yayasan Tananua, P2P Politani Kupang, SDM Kupang, SDM Mutis Timau, Yayasan Ayu Tani Flores, Forum DAS NTT Hari Pertama, 23 Mei 2010 Pembukaan Pukul 08.00 wita, acara pembukaan konferensi dan lokakarya dimulai dengan memperkenalkan kesenian khas Lombok,- Semprong yang dimainkan oleh 2 orang yang masing- masing meniup sama-sama memaikan alat music (Seruling dan Semprong). Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan agenda pembukan oleh Mbak Cahani Agustiningrum (Arum). Pointer di dalamnya menyangkut : Ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan memaparkan judul kegiatan. Pembagunan sekarang melalui pendekatan berbasis kawasan, Indonesia mempunyai 17000 pulau dan pulau kita termasuk pulau-pulau kecil. Selama ini pulau-pulau kecil ini kurang mendapatkan perhatian dan pulau kecil ini perlu pendekatan khusus. Sehingga ada inisiatif dengan mempertemukan warga pulau-pulau kecil ini untuk menemukan sharing gagasan dan tata kelola pulau kecil selanjutnya. Informasi pihak-pihak yang telah hadir dan sedang dalam perjalan untuk bisa bergabung di konferensi, seperti : 1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc (Sekretaris Jenderal DPD-RI) 2. Ir. H. Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan RI)

Notulensi Paska Edit

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Notulensi Paska Edit

PROSES DAN HASIL KONFERENSI DAN LOKAKARYA PULAU-PULAU KECIL INDONESIA

Memperkuat keberdayaan warga dan daerah kepulauan, memperluas akses sumber daya alam, dan membangun ketahanan social, pangan dan energy.

23-27 mei, Hotel Jayakarta, Lombok Barat-NTBDiselenggarakan oleh:

Multipihak Sunda Kecil

Samanta, Koslata, Bali Fokus, Pikul, Lembaga Olah Hidup, Transform, Gema Alam, Pusaka Kaula, Yayasan Serbio Ngada, Yayasan Tananua, P2P Politani Kupang, SDM Kupang, SDM

Mutis Timau, Yayasan Ayu Tani Flores, Forum DAS NTT

Hari Pertama, 23 Mei 2010

PembukaanPukul 08.00 wita, acara pembukaan konferensi dan lokakarya dimulai dengan memperkenalkan

kesenian khas Lombok,- Semprong yang dimainkan oleh 2 orang yang masing-masing meniup sama-sama memaikan alat music (Seruling dan Semprong). Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan agenda pembukan oleh Mbak Cahani Agustiningrum (Arum). Pointer di dalamnya menyangkut :

Ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan memaparkan judul kegiatan. Pembagunan sekarang melalui pendekatan berbasis kawasan, Indonesia mempunyai 17000 pulau dan pulau kita termasuk pulau-pulau kecil. Selama ini pulau-pulau kecil ini kurang mendapatkan perhatian dan pulau kecil ini perlu pendekatan khusus. Sehingga ada inisiatif dengan mempertemukan warga pulau-pulau kecil ini untuk menemukan sharing gagasan dan tata kelola pulau kecil selanjutnya.

Informasi pihak-pihak yang telah hadir dan sedang dalam perjalan untuk bisa bergabung di konferensi, seperti : 1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc (Sekretaris Jenderal DPD-RI)2. Ir. H. Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan RI)3. Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta (Menteri Lingkungan Hidup RI)4. H. Zulkifli Hasan SE. MM (Menteri Kehutanan RI)5. Gubernur NTB diwakili oleh Setda NTB yaitu Drs. Abdul Malik, MM6. Gubernur NTT diwakili oleh Setda NTT7. Dr. Armi Susandi, MT (Dosen ITB, Climate Change Expert)8. Dan seluruh tamu undangan dari daerah

Permohonan maaf bahwa Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI tidak dapat bisa bergabung dan hadir dikarenakan ada beberapa pekerjaan dan beberapa hal penting lainnya..

Page 2: Notulensi Paska Edit

Secara khusus apresiasi terhadap kehadiran seluruh peserta dan ucapan terima kasih atas animo dan kesempatannya bisa hadir dalam event ini.

Sambutan oleh Bapak Tjatur Kukuh. Beberapa hal yang disampaikan :

Ucapan salam sejahtera untuk semua hadirin dan penghormatan kepada seluruh peserta. Bahwasannya acara ini sebenarnya kecil-kecilan saja, yang dilakukan oleh teman-teman daerah dan pusat (itu tahun 2009), namun berlanjut ke hal yang lebih serius agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Namun acara besar juga butuh dana besar, sehingga dengan kawan-kawan kemitraan yang sumbangsih dana untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Sebenarnya Bapak Gubernur NTB TGH Zainul Majdi (Bajang) sangat antusias dengan acara ini, namun karena pesawat dari Jakarta ke mataram delaye sebagai akibatnya tidak bisa hadir dalam kegiatan ini. Mudahan Besok bisa bergabung bersama kita.

Kegiatan ini tanpa arti jika tidak ada sumbangsih peserta dalam turut mendiskusikan dan melihat karakteristik daerah kepulauan. Ada empat karakter, seperti kebudayaan -pariwisata, NTB sedang beranjak ke daerah lebih subur dari NTT, NTT merupakan pulau kering, dan Maluku pesisir pulau tanah), dan persoalan ini menjadi menarik. Selanjutnya diskusi akan dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Mencermati kerentanan, keterbatasan dan kesigapan mengatasi persoalan yang

dikarenakan alam dan manusia2. Bias ekonomi dan lainnya3. Mencermati dan membahas kebijakan didaerah dan pusat

Setelah kegiatan beberapa hari ini diharapkan ada rekomendasi untuk kita semua dan pemerintah daerah dan pusat. Serta perlu pernyataan bersama (pernyataan sikap) agar menjadi perhatian nasional dan dunia, karena kegiatan global lebih cenderung pada pulau kecil.

Selanjutnya diharapkan Gubernur atau yang mewakili bisa memberikan pengantar, sekaligus secara resmi membuka acara ini.

Gubernur – Sekda Propinsi - Drs. Abdul Malik, MMUcapan salam kepada seluruh peserta dan penghormatan kepada seluruh hadirin dan peserta yang telah hadir.

Permohonan maaf dari bapak gubernur, karena beliau sejak awal sudah berikhtiar dan bergabung di acara ini. Namun karena ada acara dadakan di Jakarta sehingga tidak dapat hadir dalam acara ini.

Acara ini sangat penting bagi kita karena kita merupakan gugusan pulau kecil. Mengucapkan terima kasih kepada Santiri Foundation yang telah berkolaborasi dengan LSM lainnya dan acara ini bisa diagendakan.

Page 3: Notulensi Paska Edit

Selaku tuan rumah Pemerintah Daerah menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber dari luar daerah. Kita manfaatkan kehadiran pejabat pusat yang telah hadir dalam acara ini.

Melihat Sumbawa dan Lombok sangat kecil, namun di sekitar pulau ini di gugusan Nusa Tengara ada 278 pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, termasuk juga pada kawasan pulau kecil yang ada di NTT dan Maluku, padahal potensi kawasan pulau itu juga mempunyai potensi yang besar. Namun sampai saat ini belum focus, Apakah dikarenakan kebijakan yang belum berpihak ?

Di NTB dengan penduduk 4 juta lebih, dimana penduduknya mayoritas sebagian besar di desa dan bergelut pada bidang pertanian (buruh tani) sehingga sektor alternative kita arahkan ke sector Pariwisata, perikanan dan kelautan. Sehingga potensi-potensi itu ada di gugusan kelautan. Sehingga hal ini mempunyai nilai strategis dan penting, untuk mengikhtiarkan kebijakan untuk memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam tahapan RPJMD mulai tahun 2010 mulai masuk pada percepatan. Sehingga kiat-kiat lebih membuka pada petani dan masyarakat miskin kita. Yang paling miskin adalah nelayan dan masyarakat pesisir. Sehingga pertemuan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, rekomendasi dan diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan, perda, dll. Perubahan kebijakan di pusat harus diikuti oleh daerah.

Bagaimana kita mengacu pada memanfaatkan potensi yang ada dalam prinsip keberlanjutan. Potensi pertambangan emas di sekotong semoga tidak berlanjut karena kami membatasi untuk lingkungan dan lebih mengacu pada perikanan dan kelautan.

Demikian dan selamat berlokakarya. Dan seluruh pihak dapat saling melengkapi. Atas nama Bapak Gubernur, mari kita buka konferensi dan lokakarya Pulau-pulau kecil dibuka dengan membaca basmallah…

Untuk menandakan konferensi ini resmi dibuka, Bapak Setda memukul Gong 3 kali. Yang selalanjutnya bapak Setda mendapatkan tanda mata. Selanjutnya Bapak Pahruddin dari BPD-Desa Aik Bukaq membacakan doa.

Selesai doa, dilanjutkan dengan penutupan acara pembukaan oleh Santi dan Joe yang memperagakan kesenian (kolaborasi teater music modern).

Page 4: Notulensi Paska Edit

Hari kedua : Tanggal 24 Mei 2010

Pemutaran film lingkungan mencoba mengawali pertemuan di hari kedua. Setelah para peserta korum, tepatnya pukul 08 47 wita, kegiatan coba dimulai. Pengantar dari Ketua Panitia (Arum) :Kegiatan konferensi hari kedua dimulai dengan ucapan selamat pagi oleh MC (Mbak Arum) dan menjelaskan beberapa agenda dihari ini. Diantaranya tentang :

1. Keynote Speker, akan diawali oleh Dr. Siti Nurbata Bakar. MSc dari Skjend DPD RI,2. Studium General 1 : ‘Kerangka Konseptual dan arah, Kebijakan Lingkungan dan

Sumber Daya Alam Kepulauan’3. Studium General 2 : Strategi Implementasi Pembangunan Daerah Kepulauan dalam

Menghadapi Perubahan Iklim4. Kunjungan lapangan. Akan dilakukan setelah makan siang. Kegiatan akan dipandu oleh

fasilitator dan secara teknis oleh coordinator masing-masing desa

Informasi tambahan, peserta diharapkan check out dari kamar masing-masing pada saat makan siang nanti dan memindahkan barang-barang masing-masing ke kamar panitia (164, 145, 155) dan untuk kenyamanan selama mengikuti kegiatan, jika ada yang kurang enak badan maka dapat menghubungi panitia karena telah disediakan obat-obatan standar.

Keynote Speaker : Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc (Sekretaris Jenderal DPD-RI)

Tema : ‘Membangun Ketahanan Daerah Kepulauan dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Prinsip, Masalah dan Konsep’

Beberapa hal yang disampaikan :

Salam kepada seluruh peserta, dan rasa syukur bisa bertemu dengan teman lama, dan teman-teman dari pemerintah daerah di beberapa propinsi, senang bertemu dengan Sositi group, ketahanan daerah ada beberapa dimensi yang perlu diangakat: dampak perubahan iklim menurut masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah, dan ibu masih pegawai negeri dan perna menjadi staf mendagri.

Key word-nya adalah Daerah Kepulauan, Ketahanan dan Perubahan iklim dengan konsep membangun ketahanan daerah.Daerah kepulauan, di pandang menjadi beberapa bagian, ada lahan ada daratan dan sebaginya karena ada dari kelautan. Dan Sasaran yang mau di capai adalah bagaimana daerah menyikapi perubahan dalam kehidupan ke depan dan sehari-hari.

Dampak perubahan iklim sangat banyak, terutama sangat berpengaruh pada nelayan, petani dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, seperti terjadi pergeseran pola tanam. Pola

Page 5: Notulensi Paska Edit

tanam sendiri ada SK, pola tanam: SK bupati dll. Seharusnya SK tersebut harus mengikuti pola dan perubahan yang terjadi, tidak seperti sekarang yang selanjutnya masyarakat menjadi bingung. Untuk PEMDA banyak pengaruh yang ada baik pada pengaruh infra struktur, ataupun supra strukturnya yang disebabkan oleh perubahan tersebut seperti karena hujan asam, dll, hal ini berpengaruh juga pada kesehatan.

Dampak perubahan iklim ;1. Pada wilyah pesisir2. Wilayah sumber air3. Dampak pada kehidupan nelayan4. Pada pertanian5. Pada Infrastruktur6. Dampak lain

Ada 7 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SDLH, meliputi :1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan2. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian energi,3. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pertambangan, 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 5. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, 6. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan 7. Peningkatan Kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim.

Intinya jangka panjang adalah dengan pembangunan ekonomi. Negara lain sudah duluan, lingukungan itu termasuk isu politik atau tehnik, sehingga menjadi atensi dari banyak pihak.Pemerataan pembangunan, perubahan iklim dan curahhujan, diatas perubahan cukup banyak, apalagi di daerah kering, jadi pemerintah daerah harus mengikuti dalam membuat kebijakan. Arah pembangunan jangka panjang dan jangka menengah sangat kelir di bedakan, yaitu ;

Arah Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 2005 – 2025 ;1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan SDALH akan menekankan

peranan pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan sebagai basis pengembangan aktivitas ekonomi dan mendukung sektor industri

2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, pembangunan SDALH fokus pada menjaga ketahanan pangan melalui kemampuan produksi dalam negeri, harga yang terjangkau, keanekaragaman sumberdaya pangan lokal, antisipasi dinamika harga pasar global dan antisipasi krisis pangan, serta antisipasi dampak perubahan iklim yang menurunkan kemampuan produksi pangan, perubahan pola tanam dan kekeringan.

3. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, pembangunan SDALH mengutamakan memulihkan daya dukung SDA LH untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan nilai tambah, mengamankan ketersediaan energi , mengembangkan energi alternatif, memanfaatkan jasa lingkungan dalam mencegah degradasi lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan

4. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dengan cara membangkitkan wawasan dan budaya bahari dan mengamankan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI, menguatkan peranan SDA bidang kelautan dan mengembangkan industri kelautan serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Page 6: Notulensi Paska Edit

Ditingkat Konsep, penting untuk sebanyak-sebanyaknya keterlibatan masyarakat. Ini pembeda utama atara kebijakan yang lalu dengan kebijakan yang ada sekarang. Ini adalah usaha dari perbaikan yang dilakukan di tingkat nasional.

Kalau proses diangkat proses, ketika isu politik maka diangkat politik, kemudian kalau isu lingkungan mengangkat masalah air maka kita juga akan kehilangan masalah lainnya di lingkungan. Khusus mitigasi perubahan iklim ada 7 strategi peningkatan kapasitas penanganan, yaitu :1. Peningkatan SDM dan penguatan kelembagaan2. Peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah

jaringan observasi telekomunikasi dan sistem kalibrasi3. Pendirian pusat basis data dan informasi yang terintegrasi4. Peningkatan kerjasama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan

resiko bencana alam5. Penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim6. Pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh Indonesia7. Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan

kebencanaan.

Kemudian konteks lingkungan hidup ada sector kewilayahan dan regional base. Visi membangun Indonesia yang mandiri, maju dan makmur. Arahannya ada 9 point yang intinya menyangkut pemerataan system dan daya dukung. Kurang lebih kebijakan nasional sudah bisa dilihat dan kontek sector dan nasional. Masuk ke ketahanan wilayah/daerah. Ketahanan dari bahasa berarti resiliansi. Jadi pemulihan dari diri. Ketahanan nasion al adalah kondisi dinamis bangsa dalam seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi perbaduan antara keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Alat ukur. Bobot ini tinggal tergantung didaerahnya dan mana yang tertinggi merupakan persoalan didaerah itu. Ketika merencanakan harus pas dengan kunci permasalahan daerah. Seperti misalnya masalah pengangguran, maka hasil resources kita lihat pertanian. Syarat manajemen harus melihat syarat management, syarat konservasi.Permasalahan yang ada dan mengenai pemahaman landscape dan bentang daerah. Resolusinya setiap 9 hari sekali ganti. Pertanyaannya apakah daerah sudah menggunakan ini, atau sudah memahami ini. Walaupun ketika ketika sekda kemaren bicara sudah mencoba bahwa informasi yang ada sudah menggunakan pendekatan IT.Penting untuk memahami cirri ekosistem dan prinsip yang harus kita gunakan jika berhadapan dengan ekosistem. Misalnya :• Adanya keterkaitan antara berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumberdaya • Adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem/kawasan • Pemanfaatan sumberdaya pesisir yang beragam (dapat menimbulkan berbagai konflik) • Wilayah pesisir dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang

berbeda• Adanya sifat common property dan open access dari sumberdaya pesisir dan laut

Kesulitan bapeda kedua adalah Pemahaman dimaksud juga termasuk pemahaman dalam norma, konsep dan rencana pada skala nasional serta konsekwensi-konsekwensi dan antisipasinya bagi daerah.

Page 7: Notulensi Paska Edit

Beberapa masalah yang dihadapi antara lain 1. Termasuk pula Masih terdapat kesulitan dalam merumuskan secara tepat pokok masalah

daerah dan belum memilah antara masalah sumberdaya alam dan masalah lainnya (key problems).

2. Masih belum kuatnya sistem data base sumberdaya alam di provinsi/kabupaten sehingga perencanaan tidak dapat mengakomodasikan secara lengkap.

3. Perencanaan dan kebijakan makro yang masih belum kondusif bagi pengembangan sumberdaya pesisir dan laut (dalam Perpres 5 tahun 2010, 20 Januari 2010 baru dimulai).

4. Pemanfaatan sumberdaya belum optimal dan efisien (masih besifat tradisional). 5. Masih adanya penangkapan dengan cara yang tidak ramah lingkungan.6. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan; 7. Lokasi pasar dari produk dan jasa pesisir dan laut jauh dari sentra pemasaran serta masih

rendahnya SDM dan IPTEK.8. Masih belum kondusifnya dimensi kelembagaan daerah seperti misalnya dalam hal

kepastian lahan, perijinan, peraturan daerah, keamanan lokal dll. 9. Market-failure tidak masukkan biaya & manfaat jasa lingkungan sosial dan alam dalam

struktur biaya ekonomi;10. Masalah ekonomi berjangka pendek, sosial dan lingkungan berjangka panjang;11. Kepentingan ekonomi berbeda dengan kepentingan sosial dan lingkungan;12. Kepentingan negara maju berbeda dgn kepentingan negara berkembang; 13. Kurangnya (lengkap dan utuh) acuan kerja/pedoman kepada daerah meyangkut posisi

negara/pemerintah terhadap kesepakatan internasional, batasan dan potensi pengembangannya untuk daerah.

14. Kurang aturan/regulasi yang integratif antar berbagai kepentingan tersebut secara detil yang dapat dijadikan acuan daerah untuk penentuan prioritas.

KONSEPSI MEMBANGUN KETAHANAN DAERAH KEPULAUANA. PERENCANAAN

• Perencanaan Ruang Wilayah Dengan Prinsip-Prinsi1. Reource/ ekosistem base2. Menegaskan Persyaratan Konservasi untuk keseimbangan ekonomi dan konservasi3. Kejelasan key problem wilayah4. Kejelasan Sumber daya/ekosistem yang dimiliki5. Kejelasan Tujuan Pembangunan Daerah6. Prinsi pengembangan ekonomi masyarakat dengan pola produksi pertanian. Wisata

dan bahari dan jasa perkotaan sesuai tipe penggunaan yang direncakan7. Pembangunan wilayah pepulauan berbasis masyarakat8. Menyertakan semua stakeholders9. Kejelasan konsekwensi

Ketajaman Konsekwensi Persyaratan Berlangsungnya Land Use Plan atau spatial Plan sebagai bentuk intervensi kebijakan (seperti investasi, infrastruktur, kelembagaa, penggunan kearifan local, dll

Menggunakan rencana dengan baik, konsekwensi dan konsisten

B. PENATAAN/PENGEMBANGAN WILAYAH • Pemetaan potensi dan permasalahan • Penataan ruang berbasis kesesuaian dan daya dukung sesuai rencana • Penetapan satuan-satuan pengembangan wilayah menurut cluster pengemabngan • Merencanakan program sesuai dokumen perencanaan berbasis sumberdaya

Page 8: Notulensi Paska Edit

C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR• Membangun infrastruktur atas dasar manfaat sosial ekonomi• Mendorong pengadaan sarana transportasi dan komunikasi• Menfasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di pusat-pusat

pertumbuhan

D. MEMBANGUN KELEMBAGAAN• Pemberdayaan kelembagaan Pemda dan aparatur sampai kecamatan dan desa/

kelurahan terutama pada sentra-sentra pertumbuhan melalui pemahaman, pendidikan dan latihan (Catatan khusus pemahaman juga oleh DPRD sebagai endorse policy).

• Mengadopsi semua hasil-hasil penelitian dan model pengembangan berkiatan dengan kearifan lokal dan memelihara informasi tersebut.

• Mendorong format kerjasama antar pemda• Mendorong format pengelolaan terpadu berbasis kemitraan• Mendorong replikasi berbagai uji coba dari hasil penelitian yang telah mendapatkan

konfirmasi keberhasilan lapangan dalam penerapannya ke berbagai daerah lain melalui kerjasama daerah dan atau melalui adopsi untuk kebijakan.

• Membangun prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan sumberdaya terpadu (fisik, sosial maupun ekonomi) dan pusat informasi sumberdaya serta pusat pendidikan dan latihan bagi aparatur dan masyarakat

• Monitoring dan review untuk koreksi kebijakan dan pengelolaan wilayah.

MESSAGESA. Hasil Konferensi diteruskan pada stakeholders pusat dan daerah (utamanya elemen

pemerintah : eksekutif dan legislatif) : DKP, Kem LH, DPR, DPD, Pemda, DPRD.B. Pedoman teknis dikeluarkan oleh DKP dan Kem LH sbg focal point (?) C. Pemda Kab collect hasil-hasil kerja lapangan dan formulasi menjadi policy paper,

dorong menjadi aturan/regulasi (Perda ?); dapat menjadi exit strategy dair kerumitan soal perda tata ruang.

D. Intinsitas gathering civil society dengan unit kerja Pemda dan komisi DPRD yang relevan.

Cahayani Agustiningrum (Ketua Paniatia)Terima kasih pada Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc yang telah memberikan banyak informasi pada kita sekalian. Mudahan hal ini akan menjadi hal-hal yang menarik bagi kita semua, setidaknya untuk bahan diskusi selanjutnya, termasuk juga untuk diskusi di lapangan besok pagi hingga sore.Baik, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki stadium general I dengan tema Kerangka Konseptual dan arah Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kepulauan’. Saat sekarang kita akan bersama empat narasumber yaitu :

1. Dr. Toni Ruchimat ; Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau kecil, Dirjend Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Tema Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pulau-pulau Kecil

2. Ir. Heru Wardoyo M.Kom. Deputi Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dengan Tema Kebijakan Penataan Lingkungan Hidup Terhadap Pulau-pulau Kecil Dalam Mengatisipasi Dampak Perubahan Iklim

3. Dr. Armi Susanti. MT, Institut Teknologi Bandung / Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan tema, Pengembangan Ketahanan Sosial, ekonomi dan Lingkungan Pulau Kecil dalam Menghadapi Perubahan Iklim

4. Ir. Wardoyo Siswanto. MSc. Departemen Kehutanan

Page 9: Notulensi Paska Edit

Pada stadium general pertama ini akan dipandau oleh Dr. Muhammad Zaini dari Universitas Mataram. Untuk menyingkat waktu, sepenuhnya saya serahkan pada Pak Zaini, silahkan….

DR. Muhammad Zaini ( Moderator)Bapak ibu sekalian, Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh…. Untuk saya mengundang para narasumber untuk bisa maju menempati tempat yang telah disediakan….Meningat waktu kita agak terbatas, maka presentasinya untuk masing-masing narasumber cukup 15 menit saja, selebihnya akan kita gunakan untuk diskusi bersama. Untuk yang pertama kali, saya beriwaktu dulu pada Dr. Toni Ruchimat, beliau adalah direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Pak Toni Ruchimat akan bicara tentang Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pulau-pulau Kecil, Silahkan….

1. Bapak Dr. Ruchimat dari dari KKPBaik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Biar waktunya efektif, kami akan

mencoba memaparkan bebeapa hal penting saja.a. Batasan Pulau-pulau Kecil

Pulau Kecil adalah masa daratan yang masih terekspos diatas permukaan air pada saat pasang tinggi (UNCLOS, 1982)

Luas pulau kecil adalah < 2000 km2 (UU 27/2007) Gugusan Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan pulau yang

saling berinteraksi dari segi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya

b. Peluang Pengembangan Pulau-pulau kecil Pengembangan Pulau-pulau Kecil merupakan suatu arah kebijakan baru Jumlah pulau kecil 17.480

c. Sumber Daya Alam Ikan, molusca rumput laut padang lamun, mangrove, Besi, bahan tamng meneral minyak bumi, pasir timah

d. Ladnasan kebijakan pemamfaaatan pulau-pulau kecil Undang-undang No.31 tahun 2005 tentang Perikanan. UU 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang. UU 27 Th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Perpres 78 Th 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Peraturan MenKP Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau pulau

Kecil dan Perairan di sekitarnya. Peraturan dan perundang2an yang terkait

e. Pemamfaatan pulau-pulau kecil (uu 27/2007 dan permen 20/2008) Konservasi Budidaya Laut Pariwisata Usaha Penangkapan & Industri secara Lestari Pertanian Organik dan Peternakan Pendidikan dan Penelitian Industri Manufaktur dan Pengolahan ramah Lingkungan

f. Isyu pulau-pulau kecil

Page 10: Notulensi Paska Edit

GLOBALo Pemanasan Global (global warming) menyebabkan tenggelamnya pulau-

pulau kecil dataran rendaho Era Perdagangan Bebas o (free trade) akan memacu percepatan pembangunan pulau-pulau kecil

ISU REGIONALo Masalah geo-politik yang berkaitan dengan perjanjian perbatasan wilayah

teritorial dengan negara tetangga;o Penetapan batas wilayah teritorial dengan o negara tetangga dan pemeliharaan Titik Dasar (Base Point);o Pasar bebas ASEAN dan Asia Pasifik serta meningkatnya kerjasama ekonomi

sub-regional Ind-Malaysia-Thailand Grouth Triangle (IMT-GT),Ind-Malaysia-Singapore Grouth Triangle (IMS-GT), maka akan memacu pengembangan pulau-pulau kecil terutama dalam kegiatan

ISU NASIONALo Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau keci; l o Sebagian besar pulau-pulau tersebut merupakan kawasan tertinggal dan tidak

berpenduduk o Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan laut antar pulau;o Beberapa pulau telah menjadi sengketa antar propinsi sebagai akibat

pemekaran daerah;o Belum jelasnya wewenang pengelolaan pulau-pulau di kawasan perbatasan; o Sebagian pulau-pulau di wilayah perbatasan hampir tenggelam;o Terjadinya degradasi/pencemaran lingkungan.

o ISU DAERAHo Tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah o Belum tersedianya data dan informasi untuk pengambilan kebijakan dalam

pengelolaan dan pengembangan wilayah pulau-pulau kecil o Kerjasama antar daerah dalam pengembangan pulau-pulau kecil di bidang

keamanan, pemanfaatan sumberdaya, dan peningkatan kualitas lingkungan o Terjadinya sengketa status kepemilikan dan pengelolaan terhadap pulau-

pulau antar daerah

STRATEGI PENGEMBANGAN PPKa. Strategi Makro / regional

o Mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NKRI berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.

o Menetapkan kelompok pulau-pulau kecil yang berpotensi ekonomi tinggi sebagai kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah.

o Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara peningkatan peran sarana dan prasarana perhubungan

o Pengembangan sentra – sentra usaha kelautan yang berpotensi unggulan dan berorientasi pasar

Page 11: Notulensi Paska Edit

b. Strategi mikro / localo Mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah NKRI berdasarkan

lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.o Menetapkan kelompok pulau-pulau kecil yang berpotensi ekonomi tinggi sebagai

kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana wilayah.o Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau kecil dengan cara

peningkatan peran sarana dan prasarana perhubungano Pengembangan sentra – sentra usaha kelautan yang berpotensi unggulan dan

berorientasi pasar o Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah sebagai pendorong dan pembangkit

kegiatan perekonomian wilayaho Meningkatkan arus investasi dalam dan luar negeri dengan menciptakan iklim usaha

yang kondusif dan jaminan keamanan berinvestasi.o Pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan, baik antar sektor

ataupun antar daerah. Kerjasama menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan kegiatan dan pengelolaan di kawasan pulau-pulau kecil.

o Pulau-pulau perbatasan dikembangkan dengan mengacu kepada mainland, penduduk lokal dan masalah-masalah strategis hankam.

PROGRAM PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL1) Identifikasi dan Penamaan Pulau-Pulau Kecil2) Penyiapan Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil3) Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pulau-Pulau Kecil4) Akselerasi dan Akses Investasi Pulau-pulau Kecil

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR (PPKT)

Page 12: Notulensi Paska Edit

PENDEKATAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR1. Pendekatan kedaulatan (Souvereignity Approach) dan pendekatan ekonomi (Prosperity

Approach)2. Concern dengan:

keberadaan secara terus menerus (continuous presence) di pulau tersebut, penguasaan secara efektif (effective occupation) termasuk aspek administrasi, serta perlindungan dan pelestarian ekologis (maintenance and ecology preservation)

STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUARFormat kerja terpadu dan komprehensif dengan fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negaraPelibatan berbagai sektor dan stakeholder dengan mengembangkan prinsip kemitraanMengembangkan berbagai sarana dan fasilitas yang menunjang Melakukan upaya-upaya diplomatis dan politis secara bilateral dengan negara tetangga terkait

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PPKTI• Menyusun Blue Print Pengembangan PPKT.• rencana aksi meliputi : penyusunan peta potensi, kondisi ekosistem, kondisi sosial

ekonomi dan budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan • Mengarahkan pada konsep pengelolaan yang berkelanjutan

Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Kecil Terluar

Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun,

Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil,

Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti,

Nongsa

Enggano

Batu Kecil

Sibarubaru,

Sinyaunyau, Mega

Simuk, Wunga

Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil,

Rusa, Raya, Simeulucut

Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando,

Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi,

Kawalusu, Kawio, Marore, Batu

Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata,

Kakarutan

Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani,

Budd, Jiew

DeliManuk,

Nusakambangan Panehan,

Sekel, Barung

Sophialouisa Dana (ada 2),

Batek, Alor, Mangudu,

Liran Wetar, Kisar, Leti,

Meatimiarang

Masela, Selaru, Batarkusu,

Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang,

Kultubai Selatan, Kultubai Utara,

Panambulai, Karaweira,

Ararkula, Laag, Kolepon

Berhala

Page 13: Notulensi Paska Edit

Saya kira itu presentasi saya…terima kasih

DR. Zaini (Moderator)Baik itu dari narasumber, untuk yang berikutnya tolong dipaparkan lebih ringkas lagi. Karena waktu kita sangat terbatas, silahkan

2. Bapak Heru Waluyo mewakili Menteri LH. Materi akan focus pada KEBIJAKAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PULAU-PULAU KECIL DALAM MENGANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Komitmen Indonesia adalah menurunkan tingkat emisi GRK sebesar 26% hingga 2020. Dan hal inni perlu peran serta semua pihak: pemerintah, pemda, lembaga-lembaga non pemerintah, penghasil emisi, pihak konsumen / pengguna langsung. Sumber emisi terbesar adalah LULUCF sebesar 48%, energy 21% (data terlampir)

Permintaan alih fungsi kawasan hutan oleh daerah. Untuk peruntukan sangat besar sampai 15 juta ha. Ini sangat signifikan dan justru berada pada wilayah yang memiliki kawasan hutan luas seperti Riau dan Kalteng. Sehingga pada saat sekarang ini, sudah banyak bangunan digunakan didalam areal kawasan hutan. Kita cukup menghargai di Riau selain alih fungsi mereka juga mengajukan areal hutan pengganti.

o 60 % total penduduk Indonesia (160 jt) tinggal pada radius 50 km dari garis pantai, dan 48 juta dari jumlah tersebut (23 %) hidup di bawah garis kemiskinan.

o Ada 8.000 desa pesisir dengan 16 juta penduduk.o Terdapat kurang lebih 400 ribu ha lahan budidaya tambak dan infrastruktur

perikanano Terdapat 92 pulau kecil terluar.o Terumbu karang seluas 61.000 km2o Mangrove 93.000 km2o Padang lamun 30.000 km2o Laut terbuka 5.800.000 km2

Identifikasi dampak yang sudah terjadio 60 % total penduduk Indonesia (160 jt) tinggal pada radius 50 km dari garis

pantai, dan 48 juta dari jumlah tersebut (23 %) hidup di bawah garis kemiskinan.o Ada 8.000 desa pesisir dengan 16 juta penduduk.o Terdapat kurang lebih 400 ribu ha lahan budidaya tambak dan infrastruktur

perikanano Terdapat 92 pulau kecil terluar.o Terumbu karang seluas 61.000 km2o Mangrove 93.000 km2o Padang lamun 30.000 km2o Laut terbuka 5.800.000 km2

Peningkatan gas rumah kaca akan menimbulkan bencana, seperti kenaikan muka air laut, dll.

Page 14: Notulensi Paska Edit

Pulau-pulau Kecil yang hilangNo Propinsi Jumlah Pulau-pulau kecil

yang hilang1 Aceh 32 Sumut 33 Papua 34 Kepri 55 Sumbar 26 Sulsel 17 Kep Seribu 7

Jumlah 24

Pengaruh yang akan dialami oleh masyarakat pesisir dan pulau kecilo Menurunnya kualitas fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau2 kecil, karena

erosi, terjadinya intrusi air laut, kerusakan dan pencemaran di wilayah pesisir.o Produktivitas perikanan dan budidaya lain di darat menjadi menurun.o Biaya yang lebih besar yang harus dikeluarkan oleh nelayan karena migrasi daerah

tangkapan, rusaknya lahan budidaya karena naiknya muka air laut.o Kerusakan rumah dan daerah tempat tinggal karena karena kejadian ekstrim spt.

badai dan gelambang pasang. Upaya adaptasi penduduk di pesisir dan pulau kecil

o Bangunan yang tahan terhadap badaio Pemukiman yang design nya telah mengantisipai kenaikan muka air laut. o Upaya mengembangkan spesies laut yang tahan dan adaptif terhadap perubahan

iklim, disamping itu di darat perlu dikembangkan pula tanaman pangan yang bisa beradaptasi denganperubahan iklim.

o Upaya meningkatkan ketersediaan air dengan membangun reservoir2 untuk persediaan air

o Sistem peringatan dini juga perlu dibangun untuk antisipasi dampak perubahan iklim.

Penataan lingkungano Inventarisasi kondisi lingkungan (karakteristik bentang alam, Ekosistem, iklim, flora

fauna, dan kondisi sosial ekonomi).o Melaksanakan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut.

menjaga sumber daya pesisir yang ada seperti mangrove dan terumbu karang, menjaga / menghindari abrasi pantai, menjaga tutupan lahan yang ada yang ada di pulau, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang dapat menyebabkan

degradasi lingkungan. menjajga sempadan pantai sebagai kawasan lindung.

Baik, itu dulu dari saya, terima kasih….

DR. ZainiMungkin para peserta mulai bertanya-tanya kapan Lombok juga akan hilang, mudahan tidak dalam waktu dekat, sehingga kita tidak terlalu takut… baik untuk selanjut dari departemen kehutanan, mudahan bisa lebih ringkas lagi.

3. Bapak Wardoyo Siswanto

Page 15: Notulensi Paska Edit

Memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin dan juga permohonan maaf, karena tidak bisa menyiapkan presentasi, karena pada saat konferensi ini sebenarnya oleh pimpinan ditugaskan untuk kegiatan lain. Memaparkan paparan dari menteri Kehutanan :

yaitu menghadapi metidaasi Ada beberapa masalah berbicara Indonesia

sebagai Negara kepulauan. Ada petani, peternak, jadi bergantung pada

kehutanan. Ada sekitar 3 juta jiwa yang bergantung pada hutan untuk pemenuhan kebutuhannya. Tadi dikatakan akan

menurunkan emisi 26% persen, artinya menetapkan bisnis esual seperti apa. Apakah mengambil terumbu karang, hasil hutan (kayu hutan). Sehingga harus perlu penataan ruang yang tetap, jika tidak maka akan berubah setiap saat. Perubahan ini yang tidak dapat diprediksi. Hutan menjadi hal penting karena 48% gas rumah kaca akibat terjadinya deferotasi dan degrasi hutan yang diakibatkan kerusakan hutan 15 juta proposal hasil riset.

Salah satu upaya adalah menurunkan emisi dari deferotasi. Jika belum ada hasilnya maka akan menjadi pertanyaan apa peran forest management, unhasbend carbon stock.

Persoalan forum konteks das dan pulau dan sekitarnya karena disebutkan kalau kita kehilangan terumbu karang maka kita tidak akan memanen ikan seperti sekarang. Dalam kaitan pengembangan pembangunan 2012 menetapkan kebijakan pemantapan kawasan sehingga menjadi kawasan tetap sebagai penyangga, kemudian pengamanan hutan dalam daerah aliran sungai. Emisi juga keluar dari sector listrik.

Ada mitigasi dan adaptasi. Penguatan kelembagaan didaerah menjadi program kehutanan. Sector kehutanan

bebannya 52% dari rencana penurunan maka sangat berat sehingga dilakukan mitigasi. Berkaitan dengan pulau kecil maka didorong pada adaptasi.

Yang menjadi prioritas adalah penurunan emisi rumah kaca akibat ulah manusia dan sangat mahal, dan yang paling murah adalah dari kehutanan, sehingga itu yang dilakukan. Pengaturan penebangan, menggunakan bahan bakan dari energy yang lebih bersih, menggunakan tenaga matahari.

Melalui protocol Kyoto sudah dilakukan secara global. Dan bisa menjadi peluang. Dipantai barat sumatera sudah terjadi penurunan muka laut sampai 1,5 meter. Ini akibat perubahan lempengan dan pergeseran lempengan serta perubahan iklim.

Upaya semua ini agar kenaikan suhu ini tidak melebihi 2 derajat selcius. Bumi ini hangat yang tidak menimbulkan selera tapi mengerikan. Sesuai penelitian di Australia banyak perubahan terjadi yaitu hilangnya plankton, dll. Ada beberapa scenario kehutanan yaitu meningkatkan laju penanaman menjadi 5000 ha pertahun. Dan menggunakan pendekatan khusus, isu yang dikembangkan bukan global, padahal kita harus mengeksteranliasi isu local dan sektoral karena itu yang terpenting. Dan menetapkan local teks maka menetapkan laju penanaman menjadi 2juta-2,6juta ha pertahun.

Pulau kecil dalam pulau tidak konteks hanya menjadi hal yang saling berkaitan. Climate change menjadi peluang karena itu menjadi hal yang penting. Pendekatan antar sector sangat penting karena kita melihat konteks keberdayaan. Pulau kecil akan hilang kalau ada peningkatkan muka air laut. Ini tidak bisa diciptakan

oleh sector tapi oleh daerah

Page 16: Notulensi Paska Edit

DR. Zaini (Miderator)Baik, itu paparan ketiga. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari pandangan kawan kita pak Armi Susandi, beliau dari ITB, silahkan, waktunya tolong diingat lagi, karena kita sudah memasukan lebih 30 menit dari yang agendakan. Silahkan…

4. Bapak Dr. Armi Susandi dari ITB-Dewan Akan berbicara tentang Pengembangan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Pulau Dalam menghadapi Perubahan Iklim. Di tema ini akan copa melihat bagaimana dampaik perubahan Iklim pada Pulau-pulau kecil, Dampak Kenaikan Muka Air Laut terhadap Sektor Pembangunan dan Konsep Kebijakan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi di Pulau-pulau Kecil

Berbagai badai ada di utara, kalau badai selatan maka kita akan basah. Kenapa demikian, rupanya Indonesia berbeda kondisinya yaitu dinamika atmosfer itu ada. Perkiraan cuacanya juga tepat. Di negara lain susah memprediksi cuacanya.

Ada kekeringan, di Indonesia jumlah pertanian akan menurun sementara kebutuhan makan terus bertambah

Proyeksi kenaikan muka laut Indonesia, kira-kira 1 meter Masalah-masalah yang muncul kemudian adalah

terganggunya batas wilayah Indonesia, gagguan terhdap jaringan jalan lintas dan kereta api, menggenangnya air laut, rusaknya

Terendamnya pulau-pulau sedang pada 2100 yaitu 115 pulau. Akumulasi berkaitan arus menjadi hal yang luar biasa. Di bali (Nusa Dua) makin lama

makin hilang pada tahun 2050. Konsep dasar kebijakan perubahan iklim.

Page 17: Notulensi Paska Edit

Tujuan sasaran APF Tujuan Utama adalah melindungi dan jika mungkin, meningkatkan kehidupan manusia ke arah lebih baik dalam menghadapi variabilitas dan perubahan iklim.Sasaran Pembangunan adalah memfasilitasi kerjasama aksi adaptasi ke dalam strategi pembangunan nasional dengan cara mempromosikan proses kebijakan berkelanjutan dan mengurangi kerentanan iklim Sasaran Operasional adalah memberikan petunjuk teknis bagi organisasi perubahan iklim nasional untuk mengembangkan dan mengkaji kebijakan adaptasi perubahan iklim

Bagaimana yang dilakukan ? Rehabilitasi terumbu karang, penanaman bakau (mangrove), adaptasi untuk pengelolaan SD Air, aforestasi dan reforestasi, pemahaman prubahan iklim untuk masyarakat.

Oktober 2010 sudah terlihat dimana tanam sekarang, kalau berlebih bisa dipindahkan ketempat lain (ditempat banyak air).

Potensi pengembangan energy terbarukan Kopsep kebijakan pulau-pulau kecil adalah….

o Pemanfaatan potensi untuk pengembangan kepariwisataan o Pemanfaatan potensi untuk pengembangan perikanan o Pemanfaatan potensi untuk Pengembangan industri pelayaran & pengangkutan o Penanggulangan terhadap bencana perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air

laut

Konsep Dasar Kebijakan

Perubahan Iklim

(IPCC, 2001)

PERUBAHAN IKLIM

termasuk variabilitas

Interferensi Manusia

MITIGASIPerubahan

iklim melalui sumber dan rosot GRK

EksposurDampak

Awal

Perubahan Iklim

Adaptasi Tersendiri

Sisa Dampak

ADAPTASI

terencana

Pada Dampak

dan Kerentan

an

Respon Kebijakan

DA

MP

AK

KE

RE

NT

AN

AN

Page 18: Notulensi Paska Edit

o Pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan (termasuk: pengembangan energi terbarukan).

Kritisi / telaah terhadap kebijakan pengelolaan pulau kecil. Perlu ditambahkan soal spasial dan temporal. Baik sekali ada inisiasi dari Santiri ini. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan identifikasi pelaku. Agar bisa mengembangkan aktifitas pelaku pembangunan.

Persoalan mitigasi kita ungkapkan dan tantangan. Moderator kemudian mempersilahkan hadirin untuk melakukan klarifikasi dan sharing agar persoalan kohering dapat kita satukan. Persoalan daerah menjadi masalah sejak era reformasi penggantian kepala sangat cepat, belum lagi bicara fiscal capacity. APBD prov dan kota dibagi maka 1juta pertahun. Alokasi DAU itu sangat kecil, terpakai untuk gaji guru. Ini persoalan..

Hasil diskusi sharing : Litbang perkerjaan umum : sebenarnya litbang mempunyai komitmen yang tinggi untuk

melakukan upaya mitigasi perubahan iklim, prinsipnya bahwa seperti disebutkan bahwa kita melakukan integrasi dan melakukan sinergitas yang konteksnya ke Indonesia-an. Kalau kita langsung adop dari luar maka sangat berbeda kondisinya. Pengembangan CO2, audit energy, sanitarian, dalam skala satu sudah ada model yang diterapkan. Kenaikan muka air laut bekerja sama dengan Lilin Jepang. Memanfaatkan kayu-kayuan seperti bamboo, membuat bangunan rumah yang naik turun. Ini diterapkan di d aerah yang sulit air. Kita bersama LH menciptakan daerah mengukur mikro klimit disitu. Sekarang ini kami sedang menyusun anggaran untuk 2011. Terima kasih.

Halit Tarmizi (Lotim): ada beberapa hal yang ingin informasi terutama dari DKP, LH dan Kehutanan. Tadi melihat tataran nasional dan menukik ke pulau kecil seperti Lombok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Mengenai keterbatasan SDA kita sudah melebihi batas ambang. Untulk Lotim language sudah melebih batas 1. Apa implementasi dari kebijakan nasional diturunkan kedaerah? Untuk membangun ketahanan pulau kecil dari kerentanan. Kemudian khusus untuk ibu, mengenai pemekaran wilayah isu politik sangat besar pengaruhnya. Sehingga mohon melalui ibu DPD diperketat mengenai pemekaran wilayah. Luas kepulauan dan kelautan kita menurut UU 34 mendapat 4 mil. Untuk kehutanan ada CDM, sampai sekarang menunggu dari Dephut. Dan untuk Bapak Suwandi, paparan bapak membuat ketar ketir tinggal di

Lombok, apakah ada daerah satu kepulauan yang sudah menerapkan konsep mitigasi? Mungkin bisa kita tiru dan replikasi.

Yani Sagaroa (Sumbawa) : saya memandang yang dipresentasikan adalah merupakan jalan yang sangat aman sekali, persoalan lingkungan di Indonesia, yang disampaikan belum menyentuh substansi persoalan ekologi di pulau kecil. Di forestasi tidak kurang 2,2 juta pertahun, data terakhir 2,8juta. Data Indonesia ada di urutan kelima dibawah RRC. Keadaan kita sangat darurat dalam hal ekologis, tentu dalam hal ekologis perlu ada tindakan penting, investasi tambang di Indonesia sangat luar biasa. Daratan

Page 19: Notulensi Paska Edit

tambang Indonesia sudah habis mendekati 60% di data kehutanan. Sehingga perlu ada upaya menyentuh akar persoalan, selama ini kita hanya tambal sulam. Siapa yang melakukan perlu dihentikan (pengembang asing). Sehingga menurut kami penting menyatakan Indonesia darurat ekologis. Seperti australi sebagai Negara benua ijin tambangnya hanya 2000-an, sedangkan Indonesia ijin KP sampai saat ini 9000an. Sehingga apa yang penting kita lakukan untuk darurat ini. Target ini sangat kontraproduktif dengan berbagai regulasi yang ada di Indonesia. Regulasi yang ada hanya untuk melayani modal tidak ada tegas untuk keberlanjutan. Target mengurangi emisi, namun dalam banyak sector kebijakan bagaimana sawit dikembangkan. Berkaitan financial hutang kita berada pada 1600 trilyun us$ dan jatuh tempo. Dan ini menjadi hal yang diseriusi kedepan. Sehingga apa consent pemerintah menyematkan Indonesia di bidang ekologi.

Zuaini (Gema Alam): skoop persoalan di level nasional dan local. Pertama terkait kontradiksi dan mitigasi perubahan iklim, yang mana ini bertentangan dengan implimentasi kebijakan yang mengarah pada pengelolaan kehutanan. Bicara perubahan iklim berkaitan dengan kehutanan, hutan mestinya dibaguskan karena menyerap karbon. Ironisnya hutan dirubah menjadi pertambangan dan mono kultur. Seperti papua menjadi pusat makanannya orang luar. Kemudia sumatera, mereka datang di sumatera tangan kosong dan mengajukan serta mendapat perijinan dari kementerian untuk mengelola hutan. Kedepan dalam menyusun tata ruang, kenapa filosofi tidak berangkat dari ruang hidup dari hutan. Areal pertambangan menjadi

sumber hidup dibawahnya, sumber hidup ini menjadi rusak, orang yang bermukim di hilir akan hidup dari mana? Seperti NNT, perolehan pajak lebih tinggi seharusnya tapi ternyata lebih rendah dari Dompu. Masyarakat lingkar tambang juga tidak meningkat ekonominya kecuali yang hidup didalam kawasan tambang. Pertanyaannya kok hidup investor di Indonesia ini berbondong-bondong. Lombok akan kekurangan air 1 milyar pertahun dan sudah kurang dimonopoli oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Adakah upayanya?

Tanggapan narasumber: Ibu siti nurbaya: terima kasih, kelemahan kita dikebijakan public

seringmenyederhanakan proses dan nilai-nilau yang menjadi prosedur. Syarat kepala daerah adalah dalam hal politik, masyarakat harus didorong juga melalui civil society. Harus dikritisi ke KPU, dan KPU menjelaskan ke calon itu. Seharusnya itu yang terjadi. Proses itu menjadi sederhana. Pemekaran wilayah UUD memberi ruang, sebetulnya dalam nilai-nilai proses politik dan hak otonomi daerah, manajemen unit daerah, mekanismenya aspiratif yang datang melalui jalur politik, datang dari masyarakat langsung. Sehingga yang harus dikembangkan proses politiknya. Dan ada mekanisme teknis, sebetulnya syaratnya banyak ada study dan segala macam melalui dewan dalam negeri. Tetapi yang terjadi adalah pemekaran hanya sebuah prosedur yang dilakukan dan nilai politis tidak terjadi. Jalur teknis dipotong, DPR dan komisi 2 menyatakan tidak bisa 1 pintu karena UU membiarkan dalam mekanisme aspiratif. Sehingga menurut saya tidak ada pilihan lain, lakukan study tetap dengan daya dukung, jenis lahannya apa dan kekuatannya apa, dan bisa dihitung incomenya kalau dikuatkan pemerintahannya. Mengambil jangan dari dekat tapi ambil dari kabupaten tertentu sampai desa yang paling ujung. Rumus pemekaran untuk mendevelop resources. Kedua memang ada persepsi DAU di pecah, pemerintah pusat mengalirkan uang menggunakan rumus ke unit pemerintahan, dan pemekaran dirangsang oleh unit itu. Koreksi bisa dilakukan melalui anggota DPD, mengenai formulanya apakah sudah tepat? Lagi-lagi selama

Page 20: Notulensi Paska Edit

posisinya seperti ini terletak pada civil society. Yang sangat mempengaruhi organ formal.

DKP : harus kuat antar instansi yang dibuat, yang mengerjakan mitigasi bencana, sudah dibangun rumah-rumah rawan bencana. Betul-betul berbasis kedaerahan. Dan perlu kita tindak lanjuti dan program DKP central, ini menjadi komitmen mentri. Mengenai implementasi daerah untuk pemanfaatan pulau kecil, kegiatan ditahun 2008 dialihkan ditahun 2009, DAK dialokasikan kedaerah yang memiliki pulau-pulau kecil maka 5% harus dialokasikan ke pulau-pulau kecil itu. Untuk membangun pulau kecil dihadapkan pada pembangunan jalan, tidak melihat keinginan masyarakat. sehingga sekarang dicob melalui system bottom up. Dan harus jelas produksi pulau itu apa, dllnya

Kabupaten ada 489 lebih di Indonesia, dengan anggaran minim dibagi dengan menu kelautan, menu SDM, dll. Dengan nilai besar dibagi dengan jumlah besar maka sangat kecil hasilnya. Ada kegiatan TP anggaran pusat di kedaerahkan untuk pembangunan pulau-pulau kecil, mengelola pulau kecil untuk ekosistem, dllnya.

Seeprti di Rote, sudah melakukan kegiatan lanjutan bersama Australia. Kemudian kerusakan ekologis sudah luar biasa karena faktor lingkungan dan alam. Apa yangharus dilakukan? Sudah banyak yang dilakukan yaitu program Cormet, dll yang bertujuan memperbaiki. Namun laju kerusakan lebih tinggi karena menyangkut perut. Kenapa demikian karena orang itu tidak tahu dan lebih mengutamakan perut. Kemudian laju koral ini akibat pencairan es yang dampaknya terus kemana-mana. Indonesia bersama 5 negara lain karena Negara kita memiliki golden koral (jantungnya di wakatobi, dll). Ini menjadi consent pengelolaan terumbu karang agar perikanan dunia tidak terancam. Dan untuk mengatasi ini Negara-negara sudah bersedia menyediakan dana untuk hal itu. Harus ada manajemen plan yang didalamnya ada pemerintah pusat serta stakeholder harus bersatu untuk mengatasi itu.

Dephut : kontradiktif tidak hanya di Kehutanan pusat, namun ada proses di daerah yang perlu ada rekomendasi dan menuju [engembangan daerah itu. Kebijakan pusat dan daerah ternyata ketemu kerusakan, sampai tahun ini belum ada ijin baru. Kita melihat ini situasinya. Persoalan sekarang sudah berjalan terus dan masih sama datanya. DAK kehutanan ada, ada rehabilitasi kehutanan. Mengenai konservasi kawasan laut (cagar alam laut, dll) termasuk didalamnya rehabilitasi terumbu karang, ada deferotasi, ada CBM kehutanan yang sedang dikembangkan untuk aforestasi dan reforestasi yang kriterianya sangat ketat. Investasi di kehutanan ada di hutan produksi, penebangan diatur kemudian diminta program yudiristis bersama masyarakat yaitu bagaimana membangun HTR dan HKm. Kita akan melihat dalam konteks tata ruang, tata ruang harus menyelesaikan masalah mana yang harus dibiarkan sebagai hutan lindung dan mana sebagai hutan produksi. Kemudian mengenai alih fungsi, ada 2 kepentingan yang berbeda (hutan tetap, dan dialihkan menjadi pertambangan dll). Pertambangan boleh, tetapi pertambangan yang seperti apa? Persoalan juga barang yang akan ditambang, kita cermati agar sampai 2020 kita memiliki data yang berbeda dengan history.

Untuk implementasi di daerah ditingkat nasional, seperti di Bappenas menyusun rencana aksi nasional. Ada target yang harus dicapai sehingga akan terlihat sampai 2020 seberapa besar yang akan turun. Dari masing-masing propinsi diminta aksinya seperti apa dan bisa masuk disana. Walaupun dari sector berperan dari darat dan daerah. Dari lingkungan hidup banyak bergerak dari penglolahan dan lahan gambut. Untuk kegiatan lain LH juga berperan. Sector pendukung masukknya pada ranah kebijakan, adalah melalui penghitungan daya dukung, pengkajian lingkungan hidup

Page 21: Notulensi Paska Edit

strategis. Ini untuk melihat permasalahan dan tingkat kerusakan lingkungan. Selama ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui Amdal tetapi yang dilakukan hanya satu entitas saja, tidak bisa melihat keseluruhan. Sehingga walaupun sudah ada amdal, tetap masalah kekeringan masih ada. Dan melalui kajian lingkungan hidup strategis, diharapkan diketahui permasalahan lebih luas dan dimasukkan dalam kebijakan dan dijadikan acuan oleh daerah tersebut. Untuk melakukan kajian ini, maka perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi daerah rawan bencana, dll dengan tetap melihat adaptasi dengan melihat cost yang disediakan. Sudah ditetapkan tataruang berbasis ekosistem untuk inventarisasi. Ada kebijakan yang kontradiktif, sejauh mana LH mempunyai peran? Sebenarnya daerah mempunyai daerah kajian daya dukung dan daya tamping, seberapa besar yang bisa dilakukan untuk pertambangan, seberapa besar beban pencemaran yang dilakukan, da n seberapa besara daya dukung yang bisa ditampung. Kalau ada industry yang masuk dan jika memberikan pencemaran lebih besar maka bisa di stop industry itu. Sehingga penting daerah untuk lebih tegas jika memang tidak ingin masuknya industry ke daerah itu.

Armi: propinsi memiliki rencana adaptasi, gubernur sangat consent. 2009 sudah masuk anggaran. Ada juga propinsi yang mengikuti. Saya melihat bahwa NTB menggunakan system bottom up, dan itu menjadi pembicaraan kita dimana-mana tentang NTB. Ada kaltim dan riau, ada produk local untuk bisa menyusun anggarannya. Menariknya kajian NTb ini sangat lengkap sekali, ini potensi besar. akan dicobakan secara bersama-sama untuk melihat bersama-sama aksinya di tahun 2011. Ke Bapak zaini, jauh lebih besar konflik kepentingan, saya melihat LSM banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. ini menjadi penyambung tangan pemerintah yang sampai ke dalam. Luar biasa laporan ke daerah yang dikeluarkan oleh LSM nasional.

Catatan moderator : Isu climate change merupakan isu bersama dan menjadi tanggung jawab semua

masyarakat, pemerintah dan LSM Dari diskusi berkembang bahwa peserta melihat tingkat nasional belum terjadi sinergi

antar kementrian dan lembaga dalam mengatasi persoalan sehingga muncul statement kontradiksi. Sehingga ada usulan dari litbang PU mungkin ada satu model yang sinergi di departemen, daerah. Dan bisa direplikasi oleh daerah lain.

Untuk tingkat nasional, berbagai program berkaitan dengan Climate change harus diturunkan ke daerah. Sehingga anggaran berkaitan DAK/DAU maka disharekan ke daerah dengan menjadi dekon untuk memudahkan daerah memperluas kegiatan.

Di daerah untuk mampu melakukan kegiatan ada persoalan yang dilakukan daerah yaitu berkaitan kapasitas didaerah, adanya pemekaran dan pilkada, proses understanding sangat sulit diharapkan karena rotasi kepala daerah.

Dari fiscal capacity sangat rendah dari NTB, NTT dsb. Dau tidak hanya dengan rumus tapi harus ada alternative action untuk melihat daerah kemerahan di pulau, agar mudah menyalurkan DAU di daerah yang paling merah.

Dalam RKA juga masuk di APBD. Semoga konferensi ini menjadi pioneer dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk kita semua.

CahyaningrumIbu, bapak, hadirin yang saya hormati. Terima kasih, kita sudah menyelesaikan stadium general tahap I. sebelum kita memasuki stadium general tahap dua, kita break dulu 10 menit, sambil kita menunggu persiapan Gubernur NTB yang sedang dalam perjalanan. Untuk waktu 10 ini

Page 22: Notulensi Paska Edit

pula kami akan melakukan konferensi pers. Untuk beberapa orang yang sebelumnya dihubungi, mohon unutk bisa masuk ke ruang konferensi pers. Baik. Sekali lagi beri aplos untuk para narasumber dan moderator kita pada pagi ini. Terima kasih.

Konfrensi persPrediksi tahun 2100 115 pualu akn hilang, baeradasrknn emir salim 2000 pulau , banyak sekali pulau yang belum ada nama, banyak sekali aktifitas, dan model belum dibuat, dengan adanya model kita bisa melakukan, dan sifatnya sangat permanen, kita bisa mengklao ekonomi kita opsi adaptasi kita, dan letak pulua ad di selat, dan di ntb ada 2 pulau,

Penyebab besar tenggelamnya pulau, cirri-cirinya seperti apa Karena kita mash bingung, karena sudah ada kebun yang sudah tenggelam. Bagaimana tata ruang yang bagus

Pemansan global, potensi local, sirkulasi arus, ketiga ini membuat kenaikan lebh dari prediksi, 2 hingga 3 kali jauh lebh cepat dan segera, ciri2, dinamika arus yang besar, dan pertumaran udara yang besar dan curah hujan yang besar, kita harus ada yang khusus untuk di sana , dan kondisi bebrbeda unntuk setiap wialyah

Jika modeling nasional tidak mencagkup semua, maka daerah harus membuat prediksi yang lebih jelas, Karen akan berbeda antar wilayah, harus di klastring dimana wialyah ini akan kena

Strategi pembangunan, bagaiman menyusun strategi yang sesuai dengan wilayah, dan cara perubahan lahan yang terjadi, perubahan lahan tersebut akan kita… ekosistem akan mencari keseimbangan, dan terjadi tekanan sehingga terjadi pengumpulan dan terjadi banjir, dan bentukan tenggul dan danau,

Kondisi globalsangat berpengaruh, yang local jauhh lebh berpengaruh, jadi harusPulau kecil, pulau kecil trmasuk Lombok,

Tata ruang, kalau sangat konsen terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan inventarisasi terhadap wilayah mana yang akan terendam, seperti Jakarta sudah memiliki preridiksi, sehingga menjadi maasukan, agar pemerintah tidak membangun pemukiman di derah rawan, agar daerah punya data base sebelum melkukan tataruang sehingga upay adaptasi yang bisa dilkukuan apabila ada mangrove, jangan di alih pungsikan, seperti abrasi di gili pennyebabnya pa, kallw akibat penebangan mangroff. Maka jjanngan di tebang, kita semua beraasal dari perahu yang sama, jadi jika ada perahu yang bocor

Page 23: Notulensi Paska Edit

Pertanyaan, aktifitas global, di NTB ada newmon membuang 120 ribu ton stailing ssetiap hari, apa ada hubungan nya, dan di sumabawa 50%sudah habis izinya dengan tambang.Di dalam perubahn iklim, dia mempercepat dampak, dan aktifitas industry memperparah industry, jika ada kasus seperti itu maka ada kajian, alam akan terus menyesuaikan diri baik dengan ekstrimitas jadi manisia yang harus berubahAkanmemperburuk keadaan, telling yang nada di bawah akan memperburuk keadaaan, Newmont ada di departemen pertanbangan, ada di uni lain Melihat dalam konteks pulau, jiaka kita kupas pulau maka isinnya nikel, maka kita lihat konyteks, bukan hanya kebijakn lembaga, tetpi lebih dari itu, neewmon, banyak critanya, kegiatan pertambangan haru kita ekstensifnny, dan kita harus benar2 selektif, stailing akn mengendap dan membuat penngendapan, pulaunya naik , perubahn tersebut akkn merubah arus, terumbu karang,dll, ada pengaruhnya,

KlautanSeandainya benar, akibatnya karang mati dan ikan akn mati, apabila ada perubahmn arus maka akan berbahaya, paaatokan 2000 km, jika memnadang lebih dari 10000km, kegiatn, minus pertambangan, denngan ambal yang begitu ketat, air yang begitu ketat, makanya wilayah tersebut dijadikan hutan, jadi teergantung pilihan ekonomi atao ekosistem. Ada 8 kebijakan,

PenannyaPulau kecil akan tenggelam, apa kah sudah mengantisipasi persoaln tersebut, pemukiman, dall

KelautanPertemuan di unesco, Kiribati penduduknya, sudah pindah, apakah kita harus beradaptasi dengan pembuatan tanggul dll, sudah dibuat bantuan, atao pindah ke daerah lain, Negara lain, jika sudah , menjadi tugas kita bersama, PBB sangat memperhatiakn, di indonesia sudah ternentuk.

Tidak boleh, ada beberapa Negara yang menyediakan tempat, tapi bagi kita, kita harus konsen dan teman ausi sangat ingin membantu, tentu akan mempunyai dampak yang lebh besar, apakah Negara maju mau mengurangi emisi buangan, masalh dalam Negara, kita juga begitu, membuthkan buiay yabg sangt besar, ada suatu vs antar ekonomi dan lingkungan, dampaklingkungan akn memepngaruhi ekinomi,

Adaptasi perubahan iklim, dan teknologi kami sudah ada, namun pemanfaatan kurang , gagasan akan ada aktifitas berusgah melakuakn metigasi terhadap perubahn iklim dengan kaata kunci keindonesiaan, sebagian besar negra kita panas dan basa, jadi sanitasi koita tidak bisa bisa lansung inpor dari luar negri, jadi kita pilih wilayah mana yang kita pilih, jadi ada log time proposal dan shortm proposa; jadi dengan memperbaiki masyarakt, dengan perbaiki sanitasi, kami benar- benar bekomitmen untuk membuaat contoh.

Page 24: Notulensi Paska Edit

Studium General 2Strategi Implementasi Pembangunan Daerah Kepulauan

dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Tanggal /hari : Selasa, 25 Mei 2010Nasumber : Gubernur NTB dan Staf Akhli Gubernur Maluku

Moderator : siang ini kita akan membahas tentang strategi yang telah dilakukan Negara kepulauan dalam membangun pulaunya masing-masing, dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu.Sesi pertama untuk gubernur NTB untuk menyampaikan pikiran tentang tema kita hari ini. kemudian dilanjutkan staf ahli dari Maluku, dan akan diakhiri dengan dikusi.

Gubernur NTB : TGH Abdul Majdi MA.Menyampaikan salam ke semua hadirin, ke staf ahli, dan terima kasih ke panitia.Saya bersyukur bisa hadir utk membicarakan tentang satu hal yang sangat penting yaitu kondisi yang berkaitan dengan kondisi di pulau-pulau kecil dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung di pulau kecil tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Inti sambutan yang harus disampaikan, bahwa NTB adalah salah satu pulau kepulauan. Hasil pendataan terkait jumlah pulau di NTB, Ada 208 pulau di yang terdiri dari pulau besar dan kecil, 32 diantaranya dihuni dan sisanya tidak berpenghuni. Ada dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa.

Sampai saat ini kalau bicara pendekatan pembangunan, pendekatan pembangunan yang telah kita lakukan adalah pembangunan berbasis kawasan dengan pendekatan spasial. Tujuannya untuk merespon hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan pembangunan ketika proses pembangunan menggunakan pendakatan sektoral. Kekurangan sektoral untuk mencapai hasil yang merata, digunakan pendekatan spasial. Denan spasial, ada kemudahan bagi kita semua untuk mengidentifikasi potensi yang ada di masing-masing kawasan di NTB. Selanjutnya diupayakan pendekatan secara konprehensip.

Kalau kita berbicara tentang provinsi. Secara utuh dalam kerangka kebijakan nasional, saya sebagai gubernur merasakan pemerintah pusat belum ada keberpihakan yang nyata terhaap provinsi kepulauan. Keberpihakan pemerintah nasional hanya berupa dukungan moral, tapi dalam budgeting policy hampir tidak ada. Tidak ada kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan perspektiv kepualuan. Mungkin ada, tapi itu mash parsial. Dari sisi pembuatan kebijakan, belum ada kebihkan utuh yang kemudian diterapkan dalam regulasi berupa undang-undang.

Page 25: Notulensi Paska Edit

Karena tidak ada regulasi yang kuat mengenai policy, maka budgeting policynya tidak ada sama sekali. Bedanya kerjasama dimasukkan dalam dana alokasi umum dan khusus oleh pemerintah Pusat. Ini penting, karena untuk wilayah Indonesia Timur, bahwa kontribusi untuk masing-masing kota, sangat tinggi dan hamper melewasi 90 persen. Ketika ada peningkatan alokasi DAU akan berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait masalah Investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat tidak adanya bedanya di seluruh wilayah Indonesia timur. Jika pemerintah meningkatkan belanja, maka sisi lain akan meningkat juga, yaitu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara NTB secara khusus, saya harus mengakui belum ada straregi yang khusus dalam hal pembedayaan pulau-pulau kecil. Pulau kecil selalu diikutkan kepad pulau besar. Tentu di dalam konteks perencanaan, sesuatu yang lazim, tentu ada hal-hal umum yang dipedomani. Hal itu menyebabkan kita lupa terhadap pualu kecil.

Hal itu penting, setidaknya kegiatan ini bisa menjadi rekomendasi untuk merumuskan pembanguan di pulau-pulau kecil. Ini penting Karena memang, secara obyektif, kita tidak bisa mengadopsi apa yang dilakukan di pulau besar ke pulau kecil. Pulau kecil memiliki kerentanan, tidak sama dengan pulau besar di segi SDA, daya dukung ekosistem di Pulau Kecil. Ada kerentanan Karena posisi georafis, keterbatasan sumberdaya alam, dan keterbatasan ekosistem yang membutuhkan pedekatan yang khusus.

Sampai saat ini pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan Di pulau-pulau kecil , yaitu pulau-pulau kecil yang telah dihuni, pemprov berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari para penduduk yang hidup di Pulau kecil. Jadi memang pendekatannya berdasarkan human basic need, belum ke pendekatan lingkungan secara holistic. Memang ada di beberapa Pulau kecil cukup beruntung, karena menjadi tujuan wisata, shingga membutuhkan perhatian. Untuk wilayah itu, kami lebih focus bukan basic need, tapi conservation need. Misalkan di tiga gili. Karena itu, beberapa pihak yang bekepntinan melakukan itu.

Tapi sampai saat ini, usaha yang kami lakukan itu belum sepenuhnya. Kegiatan konferensi ini jarang dilakukan, karena tidak terlalu popular. Padahal penting bagi masa depan daerah dan generasi kita. Sebgai pemangku kebujakan di NTB, kami melaksanakan NTB hijau yang ramah lingkungan. Ada sentibilitas dalam pembedaraan sda yang ada. Hal ini kami lakukan, karena kami sadar dan meyakini bahwa sumber daya alam yang ada kinii bukan sebagai warisan untuk generasi tetapi sebagi titipan generasi kita berikutnya.Ada data-2 penting yang saya bawa, tapi mungkin anda lebih tahu tentan data-data ini.Wassalam

(Note: Karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, bapak Gubernur meningglakan tempat acara).

Staf Ahli Gubernur Maluku :Saya hanya akan membahas teknis saja, mengenaiPengalaman maluku tentang global warming

Maluku memiliki pulau berpenduduk, dan juga tidak berpenduduk. Pulau2 kecil dimaluku sangat rajin, jadi kami sangat hati-hati dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan tersebut, kami sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan.

Page 26: Notulensi Paska Edit

Terkait masalah Global warming: kami mengambil data-data yang ada untuk melakukan upaya penyelamatan. Global warming sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1900 smapai 2005. ditahun 2001 kami mencatat peristiwa yang sangat pasifik, beberapa pulau di pasifik sudah menghilang. Oleh karena ituPengalaman tersebut tidak boleh terjadi di Maluku. Kami memprediksi air laut dalam 50 tahun ke depan akan naik sampai 5 meter. Pulau2 kecil di Maluku akan tenggelam yang berdampak pada hilangnya ikan.

Langkah2 positif:Melaksanakan sail banda 2010. ini penting, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan kita. Pentingnya pulau kecil, trutama di Maluku, kami tahu bahwa ikan misalnya, karena tinggal di karang, maka kita menjaga karang agar ikan itu tidak mati. Kita melakukan gerakan penanaman mangruf secara besar2an, bukan karena mangrufnya, tapi karena semua ekosistem laut yang saling berhubungan. Jika mangruf baik, maka ekosistem yang lain juga baik, misalnya padang lamun.

Di banda, beberapa perenang mengatakan keindahan di banda mengalahkan Bunaken. Dan ini adalah kekayaan yang harus di jaga. Karena itu, foto atau pengambilan gambar bawah laut sering dilakukan untuk mengetahui bagian laut yang rusak agar bisa melakukan rehabilitasii. Itu sering dilakukan, sebgai bentuk antisipasi terhadap global warming.

Sebenarnya, masalah pejuangan provinsi untuk wilayah kepulauan, tidak hanya masalah laut. Tapi terkait pengakuan pemerintah pusat terhadap eksistensi prov. Kepulauan. Tentunya Agar perhatian yang diberikan besar, sehingga kita tidak miskin. Masalah sarana dan prasaran adalah masalah yang sangat mengancam.

Beberapa kebijkana yang telah kami buat: mitigasi dan adaptasi. Dengan mitigasi, berbgai program akan diadakan untuk mengtahui. Adaptasi diutjukan untuk mengatasai dampak2 yang ditimbulkan.

Pemerintah maluku telah melakukan berbagai strategi,, di antaranya:- Meningkatkan model pengelolaan pulau2 kecil.- System informasi.- Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir. . penyusunan tata ruang laut dan pulau2 kecil yang sudah dilaksanan oleh 8 kabupaten Kota dari 11 kabupaten Kota yang ada. Sisanya, belum melakukan itu karena mereka merupakan kab. Kota pemekaran.

Kebijakan khusus yang kami buat terkait perubahan iklim:- Mitigasi: baik terhadap perencaan, dan juga bencana.- Melaksanakan Jamboree mangruf. - Pengembangan dan pengelolaan terpadu pulau2 kecil.

Selain itu, dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi lahan dan lingkungan.Saya kira itu saja, Wassalam…

Moderator : Mengarahkan untuk melakukan diskusi dengan pemateri yang masih hadir. Dengan harapan hasil diskusi nanti bisa diimplementasikan.

Peserta Transpform NTB

Page 27: Notulensi Paska Edit

Banyak hal yang menarik dari pemateri sejak pagi tadi, baik dari Gubernur NTB dan Maluku terkait kebijakan dalam beberapa hal. Menurut kami, apa yang disampaikan tadi masih dalam tahapan normative. Belum ada ide yang bisa dipakai untuk menjadi bahan. Setidaknya ada konsep yang terinci dari Maluku yang bias dipaparkan, sehingga bisa diterapkan oleh pulau lain. Yang saya tangkap mengenai transbesi, banyak sekali keuntungannya. Ada salah satu regulasi yang diterapkan oleh Dep. Kehutarwnan, dimana ketika dicoba memberikan ekonomi yang kuat bagi masyarakat. Terima kasih. (Andi, Transform).

Penanya kedua: HumaidiInisiatif untuk pulau kecil dan adaptasi local sangat banyak yang bisa diangkat. Sayangnya, ada banyak inistiatif di Sembalun, masy. Disana Mencoab mengadaptasi kerentanan bencana, bagaimana sebenarnya pemerintah melakukan upaya rekognisi atas cerita sukses masyarakat itu, sehingga ketika mengeluarkan kebijakan, bisa menjadi bagian penting dalam upaya adaptasi…?. Sulit sekali membedanung rencana pembangunan berdasarkan bottom up planning. Satu hal yang kami coba identifikasi , beberapa masya. Mencoba mengadaptasi sumber2 dan upaya adaptasi terhadap kebencanaan. Soalnya, kami ingin menanyakan ke gubernur, ada pembelajaran penting di Bunaken, dimana semua stake holder bisa bekerja sama. Sehingga itu bisa menjadi keputusan bersama.

Penanya Tiga: Juani, Gema Alam, NTB.Saya ingin ingatkan bahwa kalau bicara soal memulihkan lingkungan, omong kosong kalau masih membahas tentang kemiskinan. Kita tidak bsia memaksakan pola yang ekopasisi, dimana kepentingan masyarakat dipakai untuk mengupayakan penyelamatan terhadap lingkungna. Kritik untuk NTB hijau, sangat bagus. Tapi kalau dalam konten, masih bicara angka yang besar, misalnya dalam HTI, apakah itu akan terwujud? Seharusnya kepentingan masyarakat masuk kesana. Jika sudah kritis, dan masih kita serahkan untuk di ekploitasi, akan sangat bermasalah.Soal Maluku, saya sulit membayangkan. Maluku jangan2 ikutan semua. Artinya memiliki kerentanan yang lebih. Saya menangkap bahwa, tanggul dilaksanakan untuk mitigasi, sebera kuat kita membaut tanggul, padahal serangan dari bumi ini sangat kuat. Adakah upaya yang bisa di sharing yang dilakukan di Maluku, yang bisa dilakukan di NTB.

Thomas uran, FlotimUpaya menanam sangat baik. Tapi jangan hanya program, tapi dilaksanakan. Jika kita konsisten. Yang kedua, tanaman selalu didatangkan tanpa melihat kesiapan masyarakat. Apa sikap kita ke depan agar hal ini djaga?

Ke empat: Kementerian Umum:Saya hanya ingin mengingatkan, khususnya untuk pulau kecil, berdasarkan penelitian tentang pemukiman di pulau kecil. Ada beberapa hal /// masing2,daerah mempunayai identifikasi yang sangat spesifik. Misalkan contoh bangunan di beberapa pulau. Saya ingin sedikit menghimbau, hal2 yang seperti itu sangat perlu diperhatikan.Terkati masalah pembangauan, ada pemab. Yang menghilanakan, misalkan di raja empat mempunyai potensi untuk diving dan sbag, tapi malah dilakukan pembukaan kawasan baru, yang pada akhirnya menyebakan kerusakan hutan, dan rentan terhadapa penambahan kerusakan itu.

Tanggapan:

Page 28: Notulensi Paska Edit

Bagi masohi, itu tidak masalah, karena terletak di pulau besar. Tanah banyak di sana. Tapi kalau pulau kecil, kami khawatir. Ibu mungkin belum sampai di masohi, pulau paling besar di Maluku. Mengenai regulasi daerah, kami jaga. Tapi tidak di Jakarta. Di Jakarta, regulasi continental. Sehinhha ketika keluar, kita ruga. Misalnya, Unesco mengatakan bahwa ada derah teristirial, teristirial, akuatik, dan akuatik teristirial. Kita tersital akuastik, dan harus diperhatikan oleh Jakarta.

Perjuanga di prov. Kepulauan, kami minta seratus mil. Kalau misalnya disetujui untuk 100 mil ZTE, kita bisa mengelola laut. Kalau tidak, masyarakat kita tetap miskin. Sehingga di Maluku, kita melarang transmingrasi untuk mengerjakan perkebunana. Trans untuk laut boleh.

Laut dalam jangka panjang meruapakan sumber daya yang menarik. Kami mengupayakan laut.Untuk sail banda, kita melaksanakan akan melaksanak konferensi untuk membuat MOU untuk hal2 yang terkait tentang kerjasama internasional dengan Indonesia. Saya tidak tahu NTB mempunyai pulua terluar berapa, sedangkan kita 18.

Masalah Regulasi menjadi masalah bagi kami. Untuk daerah kepulauan, diatur oleh undang2 tersendiri. Akan direncanakan, dan finalisasi di NTB untuk berbicara mengenai bebeapa hal untuk ke depan. Kalau hal ini tidak dilaksanakan, kami tetap miskin.Mengenai Kayu, tranbesi memiliki manfaat yang besar. Kayu ini tidak tahan air, kalau di tanam di lereng, longsor.

Moderator:- Pengalaman2 praktis di maluku bisa diterapkan di Provinsi kepualau lain.- Pembuatan regulasi bersama pemerinah harus kitadukung bersman.

Mudah2an pelajaran ini bisa menjadi bekal diskusi kita di dua hari ke depan, sehingga bisa dijadikan rekomendasi kita untuk kita.

Page 29: Notulensi Paska Edit

Pengalaman lapangan terkait dengan kerentanan dan keterbatasan,tata kelola dan kebijakan yang bias

Tanggal /hari : Selasa, 26 Mei 2010 (catatan : diskusi informal dilakukan pada tanggal 25 pukul 14 hingga

Praktek lapangan di Desa Aik Bukak

Pada pukul 14.45 wita, peserta praktek lapangan ke Desa Aik Bukak berangkat dari hotel menuju lokasi menggunakan Damri yang sudah disediakan oleh panitia. Waktu tempuh diperkirakan sekitar 1 jam. Dalam perjalanan ketua BPD menjelaskan tentang desa Aik Bukak. Dijelaskan bahwa : Desa dengan objek wisata yang sangat menawan. Sumber mata air sangat melimpah di

desa ini. Obyek wisata yang ada itu berdiri tahun tahun 1970-an atau sebelum berdirinya TVRi di desa ini.

Ada wisata yang dikembangkan yaitu wisata pemancingan, boom sedang di perbaiki. Mata air Aik Bukaq dimanfaatkan untuk pertanian masyarakat, kolam pemandian dan

pemancingan serta pihak swasta dalam mengembangkan bisnisnya.

Lokasi Pertemuan. Tempat ini adalah salah satu pusat wisata rakyat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

Page 30: Notulensi Paska Edit

Sampai di lokasi wisata desa Aik Bukak, tim disambut oleh pihak Desa dan Panitia (tim Santiri Foundation) yang bertugas di Desa Aik Bukaq, kemudian mempersilahkan tim yang datang untuk mengambil tempat duduk di tempat pertemuan yang telah disiapkan dan disuguhkan makanan (jagung, ubi, keladi, melinjo, dan pisang rebus) dan minuman (tuak manis). Panitia di Desa Aik Bukaq (Yusman Hakim Alkaili-WALHI NTB) memberikan sambutan, sbb: Mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan salam dari bapak Kades Aik

Bukak karena sedang kurang sehat sehingga tidak bisa menemani kita dalam pertemuan 2 hari ini

Menjelaskan bahwa dari kedatangan ini diharapkan semua baik tim yang datang dan pihak di desa Aik bukak akan saling bertukar pikiran dan sharing pengalaman untuk membangun keberdayaan sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kedepan.

Setelah itu dilakukan perkenalan dengan masing-masing menyebutkan nama, lembaga dan aktivitas yang dilakukan. Adapun hasilnya, sbb:

No Nama Lembaga Keterangan 1. Husnaniah Santiri Foundation Sebagai admin lembaga dan

sekarang sebagai admin2. Paryadi Fakultas Hukum

UnramMahasiswa dan sekarang sebagai Panitia

3. H. Mustajab Hakim (Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Loteng)

4. Gamal Pasya Samdana Dulu pernah datang kesini bersama ICRAF. Asal Lampung. Kegiatan yang dilakukan untuk HKm dan konflik resolusi perubahan SDA

5. Tomas Uran Yayasan Ayu Tani Sebagai Pemimpin dan kegiatan yang sedang dilakukan yaitu penguatan organisasi petani focus komoditi kakau

6. L. Sanwir Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Asal Wanasaba

7. Tini Notulen8. Endah Wahyuningsih Program Kehutanan

UnramTinggal di Panji Anom

9. Merry Manu Forum DAS NTT10. Sudiah Kades Sesaot11. M. Tahid YBC Dompu Bekerja di Kawasan Tambora12. Deni YKSSI Wilayah kerja Batukliang utara

yang terintegrasi dengan pengorganisasian

13. M. Zuaini (Wen) Aktif di 2 lembaga yaitu Gema Alam sebagai Ketua dan

Saat ini sedang memfasilitasi IUPHKm dan satu lagi di Sapit sedang di dorong membangun kebun raya masyarakat diharapkan juga ikut terlibat. Dan kerja yang kedua untuk demo

14. L. Amriski15. Maman (Herman)

Page 31: Notulensi Paska Edit

16. Yusman Hakim Alkaili Walhi NTB dan beberapa lembaga lain yang membutuhkan tenaga saya

Menggagas satu upaya untuk penanganan banjir

17. Beni Agus Swandi Guru honorer di SMA Loteng dan dewan pimpinan Bumdes Aik Bukaq

18. Arun Divisi advokasi dan Bumdes Abdi Lestari sebagai direktur

Tujuan keberadaan Bumdes sebagai wadah masyarakat dan pemuda untuk pendongkrak ekonomi masyarakat dan PAD Daerah.

19. Sigit Aryanto Masyarakat Desa Aik Bukaq

Program nasional PNPM sebagai UPK dan unit pariwisata sebagai manager

20. Munawir Haris Langkah Rinjani dan Serikat Teruna sebagai ketua

Langkah Rinjani lahir dari kawan-kawan pasca sarjana untuk meningkatkan mutu masyarakat melalui bidang kemanusiaan dan lingkungan

21. Saprudin Ketua BPD Aik Bukaq dan salah satu dewan Pembina Bumdes, serta sebagai Guru

Selesai perkenalan, Yusman Hakim Alkaili-WALHI NTB melanjutkan dengan menjelaskan bahwa selama 2 hari ini akan kita manfaatkan untuk saling tukar pengalaman untuk membangun keberdayaan ditengah-tengah masyarakat. Dilanjutkan dengan obrolan aktivitas teman-teman susah payahnya membangun komunitas dan mengembangkan satu system dalam menjamin legalitas. Sebagai pembuka, pelaku sejarah untuk bercerita singkat saja. Bagaimana taman nasional ini dikuasai oleh swasta sementara tanah ini merupakan tanah milik pemerintah? Mengenai Model pengelolaan Bumdes ini apakah mengesampingkan ideology masyarakat atau lainnya? Sehingga penting kita ketahui sejarah bumdes ini untuk dapat sekiranya bisa direplikasi di daearh masing-masing melihat keberhasilan Bumdes ini.

Page 32: Notulensi Paska Edit

Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, maka Bapak Arun (Direktur Bumdes Abdi Lestari) memberikan penjelasan, sbb:

Seperti dijelaskan bahwa tujuan keberadaan Bumdes sebagai wadah masyarakat dan pemuda untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dan PAD daerah.

Sampai sekarang posisi Bumdes dalam Pemda Loteng masih status sewa menyewa, dengan nilai sewa sekarang Rp. 30juta/tahun, dibandingkan dengan tempat lain hanya sekitar Rp. 11juta/tahun

Ada 2 hutan lindung yang harus diselamatkan dari pemanasan global, dsb. Bumdes berdiri karena keinginan kita dan bisa menjadi upaya mewujudkan hal diatas.

Awalnya kontrak pengelolaan oleh CV, dengan nilai Rp. 4juta/tahun. Dulu, kalau berkunjung kesini sebelum adanya pemanasan global, mandi jam 9 atau 11

sangat dingin sekali dan ada 2 pohon beringin besar disini. Pohon lain juga memiliki diameter yang sangat besar. Ditebang kemudian dibangun café. Karena hutan dibabat habis, masyarakat akhirnya berontak dan diambil alih oleh teman-teman desa. Ini melihat kondisi yang diakibatkan oleh pengelolaan terdahulu.

Awalnya dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun karena tidak bisa akhirnya kita paksa dan menduduki pengelolaan itu. Masyarakat kita dipanggil oleh pihak berwajib, dan dengan berbekal maks ud dan tujuan seperti yang telah dijabarkan akhirnya kami diijinkan mengambil alih.

Selanjutnya dibentuk bumdes (badan usaha milik desa), karena terbentur aturan menjadi Bumdes. Bumdes ini dihajatkan untuk hidup masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat.

Kemudian awalnya dikenakan sewa sebesar Rp. 11 juta, kemudian naik menjadi Rp. 12juta dan sekarang menjadi Rp. 30 juta.

Bumdes ini sudah mencoba mengembangkan unit pengembangan usaha karena banyak SDA yang bisa dijadikan usaha menarik ke depan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dari perjalanan itu sebenarnya tidak mudah hingga sampai sekarang. Sehingga lahir pandangan di masyarakat karena situasi yang terjadi di wisata air ini yaitu debit air makin lama makin berkurang. Masyarakat yang tidak paham tentang pemanasan global yang mereka ketahui bagaimana jika tidak ada pohon, maka air tidak aka nada. Dulu

Yusma Ali (Ale) : Selamat datang Di Aik Bukaq Lombok Tengah …..

Husniyah… Pendamping Aikk Bukaq - Loteng

Page 33: Notulensi Paska Edit

mau hujan atau tidak airnya tetap jernih. Kualitas air, musim hujan keruh. Dari Bidang usaha wisata melihat kualitas air seperti itu tentu sangat mengganggu sekali.

Situasi seperti ini menjadi permasalahan yang kami hadapi dan dengan kegiatan seperti ini diharapkan bisa sharing dan pengelolaan bumdes ke depan.

Bapak Yusman Hakim Alkaili-WALHI NTB, kemudian memberikan penegasan bahwa: Ada hal menarik yang disampaikan bahwa Bumdes disini beda dengan bumdes yang

lainnya. Bumdes lainnya seperti BUMD yang kekuasaan ditangan eksekutif. Namun Bumdes Abdi Lestari ada struktur dan pengelolaan.

Selain itu sejauh ini Bumdes Abdi Lestari tidak hanya focus pengelolaan Taman Aik Bukaq tapi juga mengembangkan usaha pertanian (unit pertanian mencoba mengembangkan ekonomi perikanan) pada kelompok petani sawah melalui system bagi hasil.

Ada embung untuk aktivitas kelompok tani keramba. Ada usaha simpan pinjam yang ditujukan utama untuk masyarakat usaha kecil. Sebelumnya ada berkembang ekonomi riba, karena selama ini masytarakat banyak terjerat pinjaman dengan riba tinggi. Akhirnya berkembanglah ekonomi dengan bunga kecil dipinjamkan ke beberapa kelompok dengan bunga rendah untuk terbangunnya usaha masyarakat dan saling mendukung.

Namun dibalik itu, Bumdes juga ada konflik internal, sehingga apa yang perlu dilakukan. Mungkin bisa sharing lagi.

Pertanyaan dari Bapak Sudiah (Kades Sesaot), sbb: Perjalanan Bumdes Abdi Lestari, jauh beda dengan Bumdes di tempat saya. Potensi alam mendekati sama dengan Sesaot. Antusias pemuda sangat besar dan itu diacungi jempol. Menarik lagi yang menjadi pertanyaan saya, apakah bumdes ini ada saham atau dibagi modal dari desa? Karena ditempat saya disembek (diberikan ide nama) juga oleh Pak Catur dinamakan Bumdes…dan ada bantuan setiap tahun dari desa melalui ADD. Semoga disini juga, Bumdes disini independen dan tidak diatur oleh desa. Kemudian yang sangat baik sekali yang perlu dan menjadi pertanyaan bentuk Bumdes Abdi Lestari ini apakah PT, CV atau lainnya. Karena bumdes yang diakui oleh pemerintah itu koperasi, perseorangan bentuknya. Ini perlu disharing.

Bapak Saprudin selaku dewan Pembina Bumdes memberikan penjelasan, sbb : Terima kasih, pertama soal bantuan bentuk bantuan dana dari desa. Jadi karena situasi

perjalanan tadi sangat dilematis oleh desa untuk membantu pergerakan kita apalagi dalam bentuk materi, support saja hanya berani dari jauh waktu itu. Dari situasi it uterus sampai sekarang, dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa tetapi mengenai kerjasama selalu dengan desa dan 30% kegiatan kita untuk desa (pendidikan, social dan kesejahteraan masyarakat). lebih banyak kita yang memberikan ke pemdes. Keberadaan bumdes ini telah banyak menopang kesejahteraan masyarakat. kalau seperti sesaot tentu senang bisa mendapat support dana.

Kemudian mengenai legalitas lembaga, bentuknya tidak terlalu untuk kita. Hal itu akan terjadi kalau mentok untuk taman nasional. Tidak ada yang formalitas sekali. Kalau bicara koperasi tidak ada simpok dan simwajib untuk anggota. Kalau bentuk CV, usaha kita ini kecil. Namun sekarang ini kita mencoba membentuk koperasi agar masyarakat bisa mendapatkan askeskin, dan masyarakat semua menjadi anggota bumdes ini.

Karena tidak ada lagi peserta yang memberikan pertanyaan, dan melihat kondisi peserta yang cukup kelelahan, Bapak Yusman Hakim Alkaili (WALHI NTB dan panitia) kemudian mempersilahkan peserta untuk beristirahat di 2 kamar yang masing-masing disediakan khusus untuk laki-laki saja dan perempuan saja.

Page 34: Notulensi Paska Edit

Pukul 20.00 wita setelah makan malam, seluruh tim kembali berkumpul dan melakukan diskusi kaitan diskusi yang akan dilakukan di hari kedua. Adapun beberapa hasil diskusi sebagai berikut: Fasilitator (Bapak One) menjelaskan bahwa tim yang datang berjumlah 12 orang tidak

termasuk panitia. Dan tema yang akan lebih diangkat pada diskusi hari kedua adalah mengenai masalah kerentanan. Dijelaskan bahwa akan ada presentasi dari Kementerian dan Pemerintah NTB. Dari tema tersebut, pertanyaan akan yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah:1. Kerentanan apa saja yang sedang dihadapi? 2. Apa model pengelolaan yang harus dilakukan dikaitkan dengan Climate Change? 3. Kebijakan apa yang digunakan, sementara NTB tidak punya strategi (sesuai yang

dikatakan Gubernur tadi siang) ?

Fasilitator juga menjelaskan bahwa di locus lain juga berbicara hal yang sama, sehingga semua peserta diharapkan menjadi narasumber dengan bakat masing-masing. Penggabungan bakat dilahan kering dan lahan basah. Proses akan dilakukan secara santai saja agar hasil dapat cukup baik dan konfrehensif.

Bapak H. Mustajab M (Kadishutbun Kab. Loteng) memberikan masukan dan penjelasan bahwa diharapkan hasil disini menjadi satu kertas kerja karena di 4 locus untuk kegiatan kita hampir sama. Masing-masing menjadi kawasan hutan dan focus kerentanan yang akan berdampak ke nasional juga jika hutan lestari. Kita angkat hal terkait hutan untuk mengurangi climate change yang dampaknya sangat besar untuk SDA. Sehingga perlu ada konsep ketika ke Jayakarta untuk siap tempur.

Fasilitator (Bapak Gamal Pasya) menjelaskan bahwa diskusi hari kedua akan dimulai pada pukul 08.30-12.00 wita, setelah itu makan siang, dan pukul 14.00-15.00 perumusan hasil diskusi lapangan sebagai entry data pendalaman tanggal 26 Mei 2010. Yang akan dipresentasikan adalah hasil pokok saja, dan diharapkan agar focus dan pendalaman ketika diskusi. Bis akan menjemput pukul 15.00 wita.

Mbak Endah-Unram menjelaskan bahwa isu lahan basah yang diangkat merupakan isu yang melekat tentang siklus hidrologi dan bagaimana stock air tetap ada dan terpasok terus. Bagaimana dengan lahan pertanian, dan lain-lainnya?

Fasilitator (Bapak One) menjelaskan bahwa sesuai dengan diskusi bersama Bapak Gubernur NTB kemarin, pada bulan Agustus aka nada pertemuan birokrasi yang akan

Page 35: Notulensi Paska Edit

mendesak pusat untuk UU kepulauan. Sehingga harapannya apa yang dihasilkan disini bisa dimasukkan disitu.

Bapak Mustajab menambahkan dalam kaitan ADD, sentranya di Aik Bukak, dan 5000 dipilih sebagai Hkm. Intinya pusat sudah nyambung dengan lahan basah di Lombok. Saya setuju dengan konsep Santiri yang memfasilitasi Perdes..untuk diperdakan, ada juga perdes pengelolaan SDA.

Peserta dari Dompu, memberikan penjelasan dan pertanyaan yaitu kita tidak focus di lahan basah saja karena tambora kering. Hanya saja bagaimana pembangunan dan muara akhinya menjadi proses pembangunan di Tambora. Bicara pemanasan global, mungkin semua unsure harus ada. Keterkaitan satu dengan lainnya :

1. SDA, bagaimana ada tata kelola yang arif dari apa yang dibangun dan menjadi urusan komunitas bukan dinas saja.

2. Kami mengutamakan keberdayaan bidang ekonomi. Ini perlu menjadi perhatian ketika sector ini mengalami masalah. Artinya ada hal yang bisa dilakukan untuk masyarakat bisa tetap bertahan

3. Soal budaya, bagaimana pemerintah daerah mengetahui tentang climate change karena dampak mereka sudah tahu. Hanya perlu refleksi budaya, pengetahuan tentang climate change dan apa pemahaman mereka ?

Fasilitator menjelaskan bahwa komunal jika bicara kemiskinan dan lingkungan. Dua-duanya harus beriringan. Hutan hancur, menghijaukan tidak bisa tanpa mengatasi kemiskinan (ekonomi masyarakat). jangan bicara ansih satu persatu, harus dua-duanya karena pendekatan ekosistem (air, tanah, udaha, hewan dan manusia) karena ini merupakan rantai.

Saprudin dari Bumdes mengatakan bahwa salah satu cara mengentaskan kemiskinan asalkan ada UU “ikhlas beramal” artinya masing-masing masyarakat beramal 1ribu/kk akan mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk dijadikan simpan pinjam dengan bunga rendah.

Bapak Mustajab menambahkan bisa kita bicarakan tentang budaya. Di Dishut kita dengar selentingan “kenapa tokoh agama ikut ngurus hutan” padahal penting untuk membantu menyadarkan masyarakat.

Fasilitator menjelaskan bahwa pendekatan Terombo centeris adalah manusia, ada konsep konfrehensif (keseluruhan)

Bapak Mustajab menjelaskan “Konsep mana yang dominan perlu diperhatikan? Peserta Wen memberikan penjelasn “Besok akan dipertajam agar memudahkan birokrasi

untuk mendorong gerakan kita. Kalau banyak dukungan dari komunitas maka akan lebih besar capaiannya dapat terwujud. Kawal pemda bersama-sama, banyak kebijakan nasional melibas daerah kepulauan (seperti dikatakan Gubernur). Dulu hutan di Lombok, apapun setelah masuk maka berhubungan dengan kayu bakar (maka masyarakat mengembangkan turi dan lamtoro). Ini kebijakan yang harus ditolak karena mengorbankan pulau lain di Indonesia. Kalau di konversi ke batu bara maka emisinya sangat besar. jadi otomatis bukan andalan lagi produk dari Lombok.

Page 36: Notulensi Paska Edit

Peserta dari Flores “peran kita membantu masyarakat untuk marah. Masyarakat banyak belum tahu, sehingga perlu penguatan kapasitas. Apa yang bisa didorong untuk bisa menemukan sesuatu? Perlu ada inisiasi local untuk masyarakat bisa digunakan dan didorong.”

Fasilitator kemudian menambahkan “Ada pasta jarak untuk minyak dengan harga yang lebih murah dan nyala apinya lebih bagus”

Diskusi mala mini kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih. Dan peserta dipersilahkan beristirahat, tetapi sebagian peserta masih berkumpul dan berbincang-bincang saling balas cerita.

Hari 2 Hari/tanggal : Selasa, 25 Mei 2010Kegiatan hari kedua ini, dimulai pukul 08.30 wita. Fasilitator (Bapak One) memberikan salam kepada seluruh hadirin dan menjelaskan bahwa Bapak L.M. Amien (pemda Loteng) masih dalam perjalanan. Kemudian dijelaskan bahwa kegiatan hari ini akan dilalui dengan diskusi dan sharing pengalaman bersama, namun karena Bapak Suhartono (dari Jakarta) baru tiba akhirnya diminta memperkenalkan diri.

Bapak Suhartono menyebutkan nama dan lahir 40 tahun menjelaskan bahwa beliau bekerja di LH dan sebelumnya selalu mengurus kepegawaian. Kemudian pindah ke kementerian dan Negara. Pindah lagi ke kantor golkar. Pindah lagi ke badan pengendalian dampak lingkungan. Dari Bappeda digabunglah kementerian lingkungan hidup. Dan pekerjaan saya disitu adalah mengurusi Adipura. Adipura itu bagus karena itu diproyeksikan untuk pengelolaan sampah, namun setelah selesai program itu kota kotor lagi. Jadi masalah lagi, padahal diharapkan dapat berkesinambungan setelah memperoleh Adipura. Kemudian saya pindah lagi mengurusi tata ruang (RTRW) yang disana ada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. Di pusat, di daerah badan tata ruang daerah yang mengurusi badan lingkungan hidup dan dinas terkait. Kemudian saya diundang menghadiri konferensi pulau-pulau kecil, dalam pemikiran saya berkaitan dengan tata ruang, namun ternyata pemberdayaan masyarakat. tapi ada keterkaitan dengan tata ruang dan keberlanjutan masyarakat. saya senang dengan berdiskusi. Yang saya sampaikan harus mendapat informasi dari bapak ibu semua kalau saya bisa menjawab sebatas yang saya tahu sesuai pengalaman saya. Tapi kalau tidak dapat saya menjawab maka saya akan bawa ke tingkat yang lebih tinggi dan saya akan balas melalui surat elektronik di Santiri.

Kaitan dengan perubahan iklim, saya siapkan materi. Saya lebih senang bapak ibu menyampaikan pertanyaan, sehingga diskusi saja.

Fasilitator kemudian menjelaskan bahwa teman-teman disini kebetulan sekali mendapat bagian locus berdiskusi hal-hal berkaitan perubahan iklim yang ada di lahan basah, arahnya teman-teman akan mencermati hal-hal yang berkaitan dengan kerentanan dan tata kelola SDA, serta mendiskusikan mungkin ada kebijakan nasional yang perlu dicermati berkaitan dengan hal itu. Kalau bapak Suhartono nyaman dengan hal tersebut, maka silahkan teman-teman.

Bapak Wen mengatakan bahwa sebaiknya menjelaskan tentang hal yang harus didiskusikan tentang kelompok ini, agar tidak sama dengan 3 kelompok lain, agar diskusi kita lebih focus. Mengenai kebijakan nasional akan dijelaskan oleh bapak SuhartonoBapak Mustajab, mengatakan bahwa yang akan kita bicarakan mengenai pemanasan global, dsb. Saya rasa tidak akan terlepas dari topic dan kami mengharapkan narasumber akan poleh dari masukan yang ada.

Page 37: Notulensi Paska Edit

Fasilitator menjelaskan bahwa KPPK ini dibagi menjadi 4 locus dengan tema masing-masing. Ditempat ini akan memusatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim di lahan/tanah basah, ditempat lain ada dilahan kering, dipesisir dan ada memusatkan pada budaya di Lembah Madani. Yang dibahas adalah masalah kerentanan, tata kelola SDA dan hal-hal berkaitan kebijakan di tingkat nasional dan local. Diharapkan ada kebijakan berskala nasional dan asisten berbicara mengenai kelokalan. Semoga dapat disampaikan materi sesuai waktu yang sedikit agar diskusi dapat panjang.

Bapak Suhartono menyampaikan: Ada perubahan iklim yang terjadi yaitu aktivitas manusia yaitu mengeluarkan CO2, tambang

dan sampah. Ini menyebabkan pemanasan global yaitu suhu naik dan berakibat pada peningkatan suhu panas yang dampaknya ada bencana, banjir, longsong dan ini terjadi dimana-mana. Sebenarnya kalau masyarakat mengantisipasi itu dan disamping banjir ada juga kekeringan. Pada musim hujan air datang tidak terkendali dan musim kemarau air tidak ada sama sekali. Dulu musim hujan Oktober – April, kemudian musim kering Mei-Agustus, dan ada batas jelas kapan petani menaman padi ditandai dengan batas jelas. Namun sekarang tidak ada hal seperti itu menyebabkan petani kapan mulai menanam, sama dengan nelayan idak tahu kapan mulai melaut karena air pasang. Ini menyebabkan pangan kurang. Akhirnya mengakibatkan impor beras. Karena ada muka air, ancamannya adalah para masyarakat yang ada dibantaran sungai dan di pesisir laut. Padahal masyarakat banyak di kota pantai (pesisir) dan banyak orang miskin di pesisir itu. Kaitannya dengan perubahan iklim di pulau-pulau kecil adalah adanya rentan bencana dengan adanya muka air laut, infrastruktur terbatas, dari sudut pandang pertahanan keamanan Negara, kalau perbatasan sangat riskan, garis pantai tidak jelas sehingga menyebabkan konflik dengan Negara lain. Seperti Ambalat (Ambal batas Laut) menurut pandangan kita jelas namun Malaysia tidak. Ini konflik. Belum pulau-pulau kecil berbatasan dengan Australia, ada berpenduduk dan tidak. Kalau berpenduduk harus dibatasi. Harus ada kebijakan nasional yang membatasi pertumbuhan penduduk sesuai luas pulau. Inilah peran penting PT ikut dengan melakukan kajia n. Sekarang yang terjadi adanya tumpahan minyak diperbatasan Australia dan Malaysia. Untuk selanjutnyat berkaitan dengan masalah itu sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa sesuai UU 45 ayat 4. Ada peran daerah dan pusat. Tugas pemerintah pusat, menyusun kebijakan nasional yang terdiri dari departemen (kebijakan kementerian kelauatn, pekerjaan umum,dll) semua mebuat aturan sesuai UU 32 membuat NSPM atau criteria. Jadi kalau emmbuat pembangunan daerah ada aturannya. Kemudian perencanaan nasional mengenai Negara ini dibawa kemana, dulu ada GBHN, RPJMP, RPJMD, RKP. Itu tugasnya pemerintah. Sama dengan pemda membuat RPJMD 5 tahun setelah terpilih ditindaklanjuti setiap tahun melihat anggaran yang ada. Di Jakarta larinya APBN, makanya ada dana dekon dan alokasi khusus masing-masing sector ada. Ada BKPRN adalah forum kesepakatan mengenai RTRW begini dan kegiatan daerah apa sesuai otonomi daerah. Kaitan lingkungan hidup adalah pengarus utamaan LH termasuk didalamnya. Peran Pemda membuat anggaran daerah, koordinasi dan perlindungan kepada petani dan nelayan pada umumnya. Ada pilar disamping Pemerintah pusat dan daearh yaitu perguruan tinggi untuk meneliti, menyediakan informasi untuk bahan, penelitian dampak kemiskinan, kajian resiko dampak bencana. Ada modeling baik-baik saja tapi didalamnya ada kementerian dalam negeri, PU, LSM dan masyarakat.

Page 38: Notulensi Paska Edit

tugas LSM adalah membantu penyadaran dan peningkatan kesadaran masyarakat serta turut serta memantau perkembangan kebijakan artinya ada peran pengawasan untuk jalannya pemerintahan.

Dari peran yang kami lakukan, pernah melakukan kegiatan di Aceh. Disana habis semua. Dan terjadi Tsunami hanya 10 menit. Yang selamat hanya rumah tingkat tapi bawahnya jebol. Itu kalau Allah menghendaki, sehingga itu perlunya antisipasi bencana pada perubahan iklim. Akhirnya dibuat modeling penanganan yaitu penanaman mangrove berbasis keterpaduan. Bangunan dibelakang mangrove selamat, yang tidak ada mangrove habis semua.

Terkait muka air laut, suka tidak suka akan terjadi. Antisipasinya minimal ada dua yaitu adaptasi dan mitigasi. Mitigasi mengantisipasi terjadinya bencana. Kenapa mangrove? Karena itu tumbuhan yang banyak planton menjadi makanan ikan, menahan tsunami, penahan kerusakan bangunan dari serangan air laut. Artinya kalau dimungkinkan ada programnya adalah lebih condong pada penanaman mangrove modelnya terpadu dan berkelanjutan sesuai lingkungan aceh waktu itu. Social tidak terlepas dari budaya dan disitu kita merangkul tokoh untuk penanaman mangrove itu.

Bantuan banyak datang ke aceh dan untuk penanaman mangrove. Tahapannya ada sampai dengan rehabilitasi mangrove, pemeliharaan keamanan, monitor dan evaluasi muncul dilaporan. Kenapa seperti itu karena ada bantuan luar negeri. Tahapan persiapan meliputi identifikasi lokasi penanaman. Sosialisasi ke masyarakat penerima manfaat. Tahapan pelaksanaan, bentuk perhatian masyarakat setempat karena mereka akan menjaga dan mengawasi serta mengelola. Rehabilitasi yaitu sepadan pantai.

Penting untuk menyadarkan masyarakat pentingnya mitigasi. Kedua penyadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Ada kegiatan yang kami lakukan masyarakat ada multikultur (macam-macam agama juga). Kami masuk, masyarakat baru dan pentingnya pengelolaan sampah.

Kaitan memenuhi UU 26 yaitu tentang RTH. Mewajibkan kota minimal mempunyai 30 ruang terbuka. Di Surabaya dilintasi 3 sungai (Suroboyo, mas, …) zona terbagi atas zona barat, timur, selatan. Untuk 30 RTH setiap kota wajib mengalokasikan itu. Disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Beberapa hari kami melaksanakan kegiatan di Cirebon kaitannya dengan penanaman hutan. Tetapi lebih dari itu KLH memfasilitasi pertemuan. Semua untuk dalam rangka perubahan iklim, ada juga di Condet. Hal seperti itu melalui KLH memfasilitasi pertemuan. Di Cirebon mengajak masyarakat membuat bibit.

Kemarin kaitan kalpataru, perlu diajukan ke KLH dan aka nada hal-hal yang dipantau kalau memungkinkan masuk nominasi. Dananya mungkin bisa disampaikan ke Menteri. Untuk

hadiahnya ada model. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Sebelum kita tutup, saya akan sampaikan bahwa menjadi tugas kita untuk melestarikan lingkungan, tidak semua diurus oleh pemda karena yang akan mengambil hikmah juga masyarakat semua.

Fasilitator kemudian mempersilahkan peserta untuk memberikan klarifikasi, masukan dsb. Bisa disampaikan untuk menjadi pembelajaran bersama. Diskusi, sbb:

Page 39: Notulensi Paska Edit

Tomas : mengenai perubahan iklim, dikalangan kita ada ketakutan, berkaitan dengan sampah. Ada kebijakan regulasi . pemerintah agar melakukan penyadaran yang lebih serius sehingga sampai pada masyarakat bawah. Bagaimana pemerintah menyebarkan informasi terkait dengan hal itu.

Mewakili masyarakat sesaot, tadi banyak dicertakan tentang Aceh. Dimasyarakat kami, di desa itu lebih duluan masyarakat masuk hutan. Namun masyarakat kami juga banyak menanam pohon. Tapi ketika ada kebijakan baru dari pemerintah yaitu Tahura. Masyarakat tidak menghendaki karena yang lebih dikehendaki adalah HKm. Di sesaot itu termasuk lahan basah, apa strategi bapak ketika menghadapi kondisi masyarakat seperti itu. Masyarakat bersikeras dengan kelompoknya dan disisi lain pemerintah juga memaksakan kehendaknya.

Wen: soal sampah terkait limbah yang terbuang, terlepas berguna atau tidak. Ketika berbicara global worming dsb. Sampah menjadi persoalan yang besar mengakibatkan global worming. Di pusat, banyak kebijakan. Ada kampanye laut yang dananya besar bahwa masyarakat dilarang buang sampah dilaut. Yang kecil dilarang, yang besar justru tidak seperti 180.000 ton/hari oleh NNT. Ini dirasakan langsung oleh msyarakat Sumbawa. Ada plankton yang sangat sensitive terhadap perubahan air laut. Ketika tidak ada yang dimakan ikan ini akan hilang seperti cumi-cumi. Sulit menemukan ikan mukim dan ikan nomoden. Sekarang sejak tahun 1990-an penghasilan nelayan menurun sangat drastic, dan yang terjadi bukan peningkatan terus menerus. Tadi dijelaskan ndampak climate change yaitu krisis pangan dan itu sudah terjadi ditambah lagi dengan pembuangan sampah / limbah timing disitu. Sehingga diharapkan ada kebijakan pusat agar jangan memperparah lagi limbah itu. Penting untuk jangan memberikan perijinan hutan lindung, ketika masyarakat diberikan ijin ke masyarakat tidak gampang dengan meminta ke. Pertanyaannya kita sedang melakukan apa karena menyediakan skema luar biasa untuk perusahaan asing/swasta merusak hutan kita. Dulu kita akan sewa hutan, dijawab oleh MS.Kaban bahwa hutan tidak memberikan nilai ekonomis, ironis yang deiberikan ke PT-PT membabat hutan ini. Sehingga ada apa ini, apa benar kita membicarakan mitigasi dan adaptasi. Terang-terangan kita katakana kita merusak laut dan hutan.

Merry : perubahan iklim terjadi akibat perubahan prilaku manusia. Ternyata banyak persoalan terkait tata ruang di wilayah itu tidak jelas seperti contoh kasus di Mutis tidak jelas antara lindung dan budidaya. Ironis bahwa masyarakat yang menjaga hutan itu miskin. Sehingga perlu ada masukan sehingga dampak ekonomi bisa dirasakan. Kemudian dari PU dan pertambangan membawa pegangan kebijakan masing-masing sehingga masyarakat menjadi bingung.

Tanggapan Bapak Suhartono: Kaitan dengan sampah, kaitan dengan adaptasi, mitigasi dan peran pemerintah dan

masarakat sekitar hutan bagaimana. Dari beberapa pertanyaan ini betul kebijakan pusat, tetapi domain tidak banyak di LH dan lebih banyak di kehutanan.

Yang namanya penglolaan lingkungan multi skoop dan bayak kepentingan. Pengelolaan sampah ada UU 28, biasanya pemda membuat kebijakan tentang retribusi pengelolaan sampah. Jadi masyarakat di pungut iurannya dan pemkot berkewajiban mengangkut sampai TPA. Namun seluruh Indonesia 80% sampah domestic dan 20% sampah industry. Artinya masyarakat banyak yang menghasilkan sampah dan dibuang ke sungai. Daerah punya kewajiban mengelola sampah. Ada pengelolaan 3R, di Kabupaten Sragen sampah disaring dari rumah, sampah organic jadi pupuk dsb.

Page 40: Notulensi Paska Edit

Sehingga sampah yang dibuang ke TPA betul-betul sampah yang tidak bisa di olah. Dan kewenangan daerah untuk menjadi sampah yang bisa digunakan. Kalau sampah organic bisa diolah menjadi pupuk dan permasalahannya adalah pemasaran. Plastic diolah lagi. Kalau dari segi kebijakan ada UU dan pemda ada kewenangan daerah. Di Jakarta ada kebijakan tidak boleh menggunakan plastic. Dan itu mengurangi sampah plastic. Aqua atau gallon yang tidak ramah lingkungan maka dibuang (gallon yang warna kehijau-hijauan). Dan untuk membuat ramah lingkungan itu perlu biaya tersendiri dapat berurai dalam waktu hari, tapi kalau yang putih begini tidak bisa terurai. Dan ini peran pemerintah.

Kaitan hutan ada UU 26 tentang penataan ruang ada kebijakan penataan lingkungan. Di Banten ada pabrik Krakatau still, mereka langsung bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan. Diminta untuk menjaga hutan. Caranya hutan tidak ditebangi. Akhirnya ada ksesepakatan dengan amsyarakat untuk menjaga hutan. Model itu bisa di contoh tapi beltum tentu pas disini tapi umumnya bisa diambil kontinyuitasnya.

Membangun tata ruang ada kajian daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah akan membuat pabrik tekstil mislnya. Begitu di kaji airnya tidak cukup maka itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi semua perlu kajian. RTRW itu adalah kompromi sector yang didalamnya banyak kepentingan, tambang, rumah, dsb. RTRW peruntukan jelas kaitannya dengan zonasi dan zonasi kaitannya dengan ijin. Amdal tidak akan keluar kalau tidak ada tata ruang. Tata ruang menjadi dasar bangunannya seperti apa, sebagai dasar pemberian ijin oleh daerah. Kalau itu dilanggar maka penjara menunggu. UU 26 tata ruang sudah ada sangsi hukumnya, UU lingkungan ada sangsi bagi pencemaran lingkungan. Jadi pemerintah sangat hati-hati dengan pemberian ijin kalau tidak sesuai dengan tata ruang.

Masyarakat hutan dengan Tahura ada kontra. Sebenarnya ini tugasnya kehutanan. UU 41 milik kehutanan, diluar hutan baru milik masyarakat. di daerah ada inventarisasi daerah. Ada hutan milih kehutanan/Negara. Pada saat pemerintah berusaha menghutankan kembali dengan Tahura, idealnya bottom up, masyarakat diajak diskusi partisipatif. Itulah perlunya dialog dan partisipasi. Sebenarnya itu programnya kehutanan tapi yang terjadi seperti itu. Sehingga perlu dilihat perlu tidaknya program itu. Kalau orang LH, begitu melihat air bersih senang orang LH tapi begitu ada pencemaran lingkungan maka masalah.

Untuk NNt, seharusnya ada kajian berapa tahun bisa di tolelir untuk dibuang dengan kapasitas sekian. Kalau sudah meleweati ambang batas maka ditinjau kembali. Sehingga perlu mengajak universitas melakukan kajian. Ijin betul barangkali ada ijin Pemeerintah pusat, berapat tahun. Ijin pembuangan tailing sama seperti ijin kementerian PSDM. Kami belum besar kesana, untuk mengetahui pipa, palung dan sebagainya.

Untuk ini kami difasilitasi untuk melakukan kunjungan. Kalau kami diijinkan melakukan penelitian selama 2 minggu dengan NNT memfasiltiasi. Tapi NNT tidak mengijinkan. Ini pertanyaan? Sehingga kami mengharapkan KLH dapat membantu melakukan negosiasi dengan NNT untuk kami melakukan kajian.

Yang pertama kali dilakukan adalah unit mana yang pernah melakukan penilitian dengan tailing itu. Kalau area beda dengan LH maka LH tidak bisa membantu. Kami ada tofoksi masing-masing. Kalau betul unit itu sudah pernah dilakukan, apa hasilnya dan sampai dimana? Pada waktu putus siapa yang paling berhak melakukan itu. Namanya

Page 41: Notulensi Paska Edit

tambang emas freport masalahnya memang luar biasa, tapi sudah disepakati dengan mereka. Perusahaan itu melalui amdal, dan kami janji melakukan pengelolaan lingkungan. Kalau janji itu tidak dipenuhi bukan salah KLH, karena yang memberikan ijin adalah Departemen PSDM. Berdasarkan UU 32/2009 akan diramu menjadi ijin lingkungan, sekarang PP-nya sedang disusun. PP ditindak lanjuti dengan permen-nya.

Kalau NNT membentuk tim penelitian pasti baik,

Fasilitator kemudian mengatakan bahwa diskusi hangat dan jawaban narasumber sepertinya sudah memuaskan.

Tadi focus kita adalah lahan basah, dan penggunaan pestisida yang besar sehingga ini perlu menjadi pemikiran.

Pertanyaan itu dipending dan dipersilahkan L.M. Amien (Setda Loteng) untuk memaparkan materinya. Beberapa hal yang disampaikan: Ada informa gagal panen, ehingga pandangan k ami, apa penyebab

semua ini? Baik aturan pemerintah provinsi maupun aturan local. Integrasi system, banyak aturan yang dibuat. Di loteng kaitan pangan

energy, air dsb. Coba kita kemas dalam sebuah alur, ada system yang kita anut. Ada kehutanan dengan UU 41. Turun juga terkait HKm da itu terbengkalai. Sekarang sudah clear, belum clean.

Ada green per, jadi semua dikemas dalam sebuah system. Versi msyarakat disebut kaula, dan pemerintah disebut Agropolitan. Jadi dari keinginan kita ini tempat agropolitan adalah tempat gula, yang terlibat itu luar biasa. Banyak yang coba mengintegrasikan program masing-masing. Ada aturan ditingkat kita sasaran targetnya apa, status yang ada siapa, pemetaan social (pentagonal asset), kadang yang saya rasakan yang menjadi led adalah saling dorong mendorong. Kalau bicara tata kelola maka perlu identifikasi yang lebih menjanjikan.

Dulu dari PAR Rinjani, sebungkus sebuah dokumen apakah sudah digunakan dan di Loteng diisi sebagai activity yang bisa dilakukan. Tanpa sinergi tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ada 3 konsep yang bisa dilakukan terkait focus bicara, yaitu kawasan ini dijadikan pusat studi lingkungan (kalau sepakat kita buat aturan degan memasukkan komponen yang akan dibuat) sehingga Unram bidang perdalam dari sisi akademisnya. Dengan ada perda, karena pusat study apakah boleh didalamnya dengan isu nasional (pangan). Di utara bagaimana lingkungan bisa menyumbang pada listrik. Kemudian isu berikutnya apa yang disinergikan dan diintimidasikan terkait lingkungan mulai keanekaragaman hayati. Namun yang tertulis itu perlu ditemukan kembali. Agar bersinergi dan Samdana (Pak Gamal) bisa bersatu dan menjadi satu paket dan pose.

Sehingga dilihat dari integrasi dan sinergi, ini penting agar ketika dibawa keluar maka menjadi tempat penelitian yang dimiliki oleh Lombok.

Kemudian penting dengan sabuk hijau. Lahir kebun raya di Lotim, namun sudah 3 tahun itu apakah sudah sama dengan bali, Jakarta, atau lainnya. Hanya tawaran, kalau LH sudah bisa bersinergi dengan Lipi kita buat kebun raya, yang mau dilestarikan juga banyak di Loteng kebetulan loteng focus agroforestry dan pariwisata.

Kita ingin Loteng bebas tambang, kalaupun ada tambang harus terukur.

Fasilitator mempersilahkan ke peserta memberikan pertanyaan: Bapak Mustajab : bukan bertanya ahanya mempertegas, kaitan dengan kebun untuk hal

kerentanan, kita punya kebun bibit 20 ha di wilayah desa Aik Berik. Kedua di Loteng juga ada memiliki areal hutan untuk balai penelitian hutan total 125 ha. Apakah pemda melalui bupati bersurat, jadi sumber daya alami kami masuk dikawasan hutan lindung.

Page 42: Notulensi Paska Edit

Ini hutan sudah dimanfaatkan namun belum maksimal. Sehingga adanya kebun raya, dan hutan lainnya untuk hidrologi dan kesejahteraan lingkungan.

Bapak Suhartono: satu hal yang bisa saya sampaikan, kalau keinginan seperti itu adalah misi dan impian. Dari sudut pandang tata ruang jelas mana dikonservasi dan dilindungi dan mana yang dibudidaya. Harusnya ada kajian, tidak mungkin menyusun RTRW 20 tahun tanpa kajian. Memanfaatkan lahan harus ada kajian agar tidak terjadi bencana. Rincian kajian wajib kajian lingkungan strategis yaitu selain mewajibkan RPJM dan RTRW termasuk didalamnya resiko lingkungan (dampak lingkungan), kalau memanfaatkan pariwisata maka harus ada kajian dan baru masuk amdal. Ini pulau kecil dan pembatasan penduduk, dan kebutuhan air besar. sehingga ada perubahan iklim yang mau tidak mau harus dihadapi. Berkaitan dengan jasa lingkungan banyak kajian di LP3ES, termasuk tambang. Tata ruang kita diperdakan, dibawa ke Jakarta dibatalkan. Artinya bahwa mengusahakan tidak mengakomodir adanya tambang. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim, jadi RTRW harus ada kajian nasional. Sekarang tata ruang sudah batal, maka revisi dengan metode KHLS yang pro lingkungan dan ekonomi. Yang terjadi selama ini kan tidak seperi itu. Diwajibkan ada KLHS dalam RTRW. Bisa bersamaan waktu menyusun. Kalau tidak maka disebut cacat hokum.

Endah: sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat disini, karena masyarakat punya kepentingan local yang perlu diperhatikan. Adakah awiq-awiq terkait air, kemudian adakah sangsi. Kedua adakah sosialisasi tentang pendidikan lingkungan, mulai rumah tangga, anak-anak sekolah Loteng khususnya. Kaitan dengan bidang saya di kehutanan, condong orang berpikir yang diambil hasil hutan yaitu kayu, padahal ada yang lain. Di Loteng potensi HHTK itu apa agar masyarakat tidak focus untuk mengambil kayu.

Bicara masalah tata kelola, kawasan Loteng disebut kaya air tapi miskin juga dengan air. Kenapa? Karena di praya support airnya dari sini, dan air dieksploitasi berlebihan oleh pemerintah dan akhirnya memberikan dampak kepada masyarakat. dari hal itu kebanyakan petani merasa dirugikan. Sehingga dari hal itu, masyarakat belum merasakan kontribusi lebih dari kebijakan pemerintah itu sendiri, ada tapi masih minim baik infrastruktur jalan, kesehata, dsb. Sehingga jangan sampai masyarakat kaya dengan air tapi miskin (dirugikan). Harus lebih serius melakukan penanganan hutan (penanaman pohon hutan).

Mohon berikan kesempatan kepada Kabid Lotim, dan kedua mengenai tata kelola yaitu kami mendukung tentang pusat study lingkungan. Mohon Bapak Suhartono, mungkin ini bisa di respon dengan catatan ada kajian yang melatar belakangi. Kami siap memberikan dukungan moral untuk menolak tambang, karena di tata ruang NTB tidak boleh tambang. Namun Jakarta menetapkan ada WP yang akan dieksploitasi besar-besaran pada 2015, bukan daerah. Sehingga pemprov kita rekomendasikan agar tidak memble, kalau kita mau tidak ada WP mari kita sama-sama tolak. Kami akan dukung sepenuh hati tolak tambang di NTB. Kontradiksinya adalah antara ekonomi dengan keselamatan manusia bukan hanya lingkungan.

Berkaitan dengan NTB dan sunda kecil ini, apakah namanya program atau kerangka mitigasi perubahan iklim. Khusus dirangkum kearah mana, adaptasi atau mitigasi. Kepulauan lebih kepada mitigasi, tapi apakah dengan demikian bisa kita tidak melihat mitigasi yang dibangun di daerah. Memang cukup rasional ketika beliau mengatakan recovery untuk pulau yang tidak begitu besar maka adaptasi adalah hal yang baik, tenggelam dan permukaan air naik. Kedua ketika kita mengharapkan ada gerakan social masyarakat untuk berpartisipasi, maka penting adalah kesiapan masyarakat itu sendiri. Selama ini cenderung pada persiapan bukan menyangkut kesiapan masyarakat dalam menerima ini untuk dilakuka. Apakah ini sudah ada di keranjang LH baik sekali untuk

Page 43: Notulensi Paska Edit

bisa bertukar informasi. Samdana lebih memberikan perhatian pada perhatian masyarakat. apabila ada program ekonomi insentif untuk pengurangan degradasi maka frame samdana adalah kesiapan masyarakat apakah menolak atau menerima ketika diturunkan menjadi program. Ini untuk menghindari agar program seperti ini tidak hanya menjadi program programatik yang duitnya ada. Ada 3 item kegiatan yang dihasilkan Kyoto yaitu joint investment (swasta dengan swasta masuk area biding).

Tanggapan :L.M. Amin :

Sinergi, ini yang coba disusun, kesiapan apa yang kaitannya dengan masyarakat dan ini dimulai dengan adanya pelatihan perdes. Ditingkat institusi, persiapan ini tidak sekedar persiapan.

Terkait apa yang paling penting tinggal apa bentuk konkrit dari secretariat bersama. Saya pikir Santiri bisa sebagai makcomblang untuk mengekspos agar ktia tahu siapa lawan dan siapa kawan.

Terima kasih dengan kawan-kawan Lotim, pertama kami sudah bicara dengan bupati Lotim, jangan ada fraksi kabupaten tapi mari fraksi pulau Lombok, yang baru ada nasional region. Saya tawarkan isu ekonomi, lingkungan (tata kelola kawasan tambang, sekarok menjadi satu bagian) mungkin ada forum kepala kehutanan dan di setda disusun terkait musuh bersama seperti tambang, mari kita bersama-sama dan isu yang akan diangkat ditingkat birokrasi tinggal omong-omong dan di bawah sudah bertemu.

Untuk ibu kehutanan unram, berapa banyak masyarakat yang sudah melalui FGD, ini terus menerus. Dari pemerintah juga ada, selain LSM. Yang kurang sekarang adalah tingkat capaian. Coba petakan apa yang sudah partisipasi public dari A-Z. saya senang kerjasama unram ditingkatkan untuk penelitian di set up untuk kebijakan bersama.

Untuk Kaula, kita temannya di rakyat, namun kalau salah akunnya maka masuk penjara. Melihat PAD loteng 2 milyar. System pengelolaan masuk di penerimaan dan baru kita keluarkan dan sebarkan, percepatan air untuk kepentingan rakyat. Saya pikir amal ibadah Negara untuk supply air. Potretnya 80% SDA air di supply dari utara. Akan ada perda jasa lingkungan dikembalikan ke masyarakat. dana dari pusat biasanya sudah terpatok peruntukkannya. Ada 3 point yang menjadi icon 5 tahun terakhir yaitu pemenuhan hak dasar. Kemudian demokrasi keadilan. Dikolom ini hampir 90% masyarakat yang mendorong itu. Penganggaran dan sebagainya. Tertarik dengan pak Gamal, bisa tidak dilakukan tanpa duit, tertarik tapi mungkinkah? Seperti Desa Masmas bisa menjadi desa wisata. Jasa lingkungan menjadi focus. Ini sudah terformat dalam tata ruang kita. Penelitian sudah dilakukan baik lembaga tinggi dan UGM. Loteng ada 3 dokumen besar yang membutuhkan komunikasi dengan level bawah. Semoga tidak ada pihak lain yang intervensi. RPJM kita tentu siapa komandan kita yang terpilih yang jelas siapa yang terkuat memperjuangkan lingkungan dan jangan menambang. Siapa yang pro lingkungan dan siapa yang tidak. Asal jangan salah pilih.

Selesai memberikan tanggapan, mengingat waktu akhirnya sesi diskusi ditutup. Dilanjutkan persiapan untuk presentasi di Mataram.

Peserta dibagi menjadi 3, kemudian masing-masing peserta didalam kelompok diminta menuliskan kaitannya dengan Climate Change “Apa tanda-tanda alam penyebab peristiwa itu terjadi secara berkesinambungan?” Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 SDA berkurang Tanah longsor Panas

Eksploitasi hutan Musim tidak tentu Pembuangan limbah

Kekeringan Peningkatan muka

air laut

Page 44: Notulensi Paska Edit

Panen berkurang Kekeringan Banjir Hutan rusak Tidak terkelolanya sampah

dengan baik Debit air menurun Rawan pangan

Perubahan cuaca ekstrim Hutan gundul/kurangnya

pohon Gagal panen Kekeringan

Musim tidak teratur Peningkatan suhu

udara

Ketika dikaitkan dengan lahan basah, mana yang cocok dipertahankan, yang tidak dikeluarkan, yang belum ditambahkan. Beberapa tambahan dan yang dikurangi dari masing-masing kelompok:

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3Yang ditambahkan

Kualitas air buruk Kualitas tanah menurun Satwa terancam punah

Kesuburan tanah menurun Peralihan proses lahan

Debit air berkurang Mata air hilang Menurunnya kualitas air Tingkat kesuburan tanah

berkurang Berkurangnya

keanekaragaman hayatiYang dikurangi

Kemiskinan SDA berkurang Panas

Pembuangan limbah banjir

Kurangnya pohon/hutan gundul

Suhu meningkat

Peningkatan muka air laut

Masing-masing kelompok diminta berkumpul di kertas yang sudah disiapkan, kemudian peserta melihat dan menjawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut, kemudian rolling ke kelompok lainnya.Hasilnya :

Apa yang perlu dilakukan terahdap tanda-tanda

(siklus hidrologi, kerentanan dan lainnya)

Apa yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri (berkaitan dengan tanda-tanda alam yang terjadi)?

Apa yang diharapkan dapat didukung oleh pihak lain

(NGO, pemerintah dan swasta) berkaitan dengan

hal tersebut?1. Pendataan dan pemetaan

potensi dan masalah2. Reboisasi lahan kritis3. memberdayakan masyarakat

dalam pengelolaan hutan (community based forest management)

4. Revitalisasi jaringan irigasi5. Menerapkan Peraturan dan

sanksi yang tegas sesuai kesepatan (awig-awig)

6. Kebijakan tata kelola SDA yang berpihak masyarakat

7. Dukungan/kerjasama multipihak (LSm, Donor,

1. Menjaga kelestarian hutan sekitar komunitas (sesuai komunitas)

2. Penanaman pohon di lahan milik dan hutan sekitar komunitas

3. Pemanfaatan air secara kolektif

4. Memperkuat aturan local/awiq-awiq

5. Penguatan kelembagaan masyarakat terkait dengan lingkungan

6. Menjaga lingkungan secara mandiri (dimulai dari diri

Kebijakan pengelolaan SDA yang berpihak pada masyarakat

Pendampingan di masyarakat / pemberdayaan oleh para pihak

Dukungan dana untuk program pengelolaan SDA dari donor, pemerintah dah swasta

Kerjasama yang terintegritas dan sinergi antar multipihak

Advokasi kebijakan lingkungan dari NGO

Memperkuat inisiatif local

Page 45: Notulensi Paska Edit

Swasta, Pemerintah, Perguruan Tinggi)

8. Rehabilitasi SDA (hutan dan lahan)

9. Peningkatan kualitas SDM para pihak (pemerintah, LSM, perguruan tinggi, masyarakat, donor, swasta)

10. Menjaga asset lingkungan - multipihak

11. Siaga bencana/ mitigasi dan adaptasi perubahan iklim strategi

12. Pengaturan pemanfaatan / distribusi yang berpihak pada masyarakat

13. Birokrasi – penempatan individu pada posisi yang sesuai dengan keahliannya.

sendiri)7. Menanam komoditi yang

bernilai ekonomis tinggi (MPTS-multi purpose threes spetris)

8. Perawatan irigasi9. Optimalisasi pemanfaatan

lahan10. Gerakan menanam pohon

bagi keluarga baru (pengantin)

11. Mengelola sampah berbasis lingkungan menjadi catatan sementara

yang terkait dengan lingkungan (multipihak)

Sosialisasi pendidikan lingkungan bagi semua pihak (masyarakat local) multipihak

Pelatihan terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Penguatan kapasitas SDM Fasilitasi legalitas hak kelola Perda yang mengutamakan

keadilan, kepastian dan pemanfaatan

Kelompok diminta berdiskusi lagi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan fasilitator. Hasilnya :

Kelompok 1: Wen, Merry, Arul, Fahruddin, Ir. Mustajab, Pink

Kelompok 3: L. Saenal Arimi, Deni, Herman, Haris, Husna, Beny

Kelompok 2: Endah W, Sudiah, Tahir, H. Mahkota, Mardiah, Thomas.

Kebijakan apa saat ini yang tidak mendukung tata kelola SDA (nasional, local)

Kebijakan apa yang saat ini mendukung tata kelola SDA (nasional, local)

Kebijakan ideal yang diharapkan ada untuk mengatasi dan menjawab kerentanan tata kelola

Ijin penambangan pada kawasan hutan lindung (UU No. 4/2009 tentang Minerba

Ijin penggalian batu apung, marmer, balance, mangan (batu hitam), yang berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah

Eksploitasi SDA di kawasan hulu

Keberpihakan pemerintah kepada investasi asing dibanding masyarakat sendiri (PMA)

PP No. 2/2008 tentang tariff sewa hutan dan lahan Rp. 300,-/km2

Kebijangan pengembangan HTI di pulau-pulau kecil

UU tata ruang yang menetapkan pulau-pulau kecil sebagai wilayah

Nasional : Ada kebijakan nasional (UU

32/2009) tentang pengelolaan LH & PP 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota

UU 41/1999 tentang kehutanan

Permenhut No. 26 tentang pengelolaan kawasan hutan

PP 12 tentang kebijakan tola tanaman

Perda No. 5 tahun 2008 tentang daerah aliran sungai di NTT

UU tata ruang no? tentang penghijauan

Kabupaten : Perda 4/2009 tentang

penyelenggaraan HKm (Kab.

Kebijakan yang mengacu terhadap kearifan local terkait denga lingkungan

Kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan keberasaan asset lingkungan (daya dukung)

Kebijakan yang terwujud secara partisipatif dalam bidang yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social

Kebijakan yang mempertahankan tata guna lahan untuk menjamin ketersediaan pangan

Kebijakan yang mengutamakan sinergitas lintas sektoral (multipihak) untuk kelestarian lingkungan

Kebijakan yang mendorong pemanfaatan benih local dan

Page 46: Notulensi Paska Edit

pertambangan yang akan mengancam ketersediaan air bawah tanah dan Perda NTB No. 11/2008 RTRW

Ijin pemda untuk eksploitasi air mineral (privatisasi air)

Perda tentang retribusi sampah

Loteng) Draft Perda tentang

perlindungan Hutan (Kab Loteng, Lotim, Lobar, NTT)

RTRW, kabupaten mendukung tapi nasional tidak mendukung

Desa/masyarakat: Adanya aturan (awig-awig) di

tingkat desa Draft perdes tentang

perlindungan hutan dan pengelolaan air masih proses

unggulan Revisi kebijakan yang tidak

pro lingkungan dan pro petani (HTI, benih impor)

Kebijakan yang mengarusutamakan gender

Kebijakan yang memperhatikan keadilan dari hulu sampa hilir pesisir

Kebijakan yang berorientasi terhadap penyelamatan puau-pulau kecil (tidak ada tambang, tidak ada eksploitasi hutan berlebihan yang diberikan pada pihak swasta)

Kebijakan khusus yang diberikan pada prvinsi kepulauan untuk mengelola ZEE (100 mil) - Sumbawa

Kebijakan yang mengutamakan jasa lingkungan

Mendorong revitalisasi kearifan local

Makan siang…Lanjutan diskusi.

Merumuskan hasil diskusiFasilitator mempersilahkan peserta untuk mencermati seluruh hasil diskusi dan kalau ada yang ingin menambahkan atau mungkin dikurangi. Perbaikan dan tambahan sudah langsung pada tabel-tabel diatas.

Komentar penutup:Wen (Gema) : kita dari berbagai perwakilan, apapun hasilnya akan kita presentasikan. Siapapun dari kita jangan ada yang melemahkan hasil kita ini. Perspektif kita macam-macam dan clear disini. Comment saya adalah saya harap hasil ini tidak sampai disini saja karena proses kita ini luar biasa, dan kita bertemu disini. Artinya kesempatan ini sangat mahal. Sehingga kalau hanya sampai disini saja maka sia-sia semuanya.

Merry ; ternyata kita kalau kita dipaksa ternyata bisa jadi. Ternyata kita lebih senang dipaksa dan keluar ide-ide brilianSahrudin: berbahagia kegiatan ini ternyata sampai di Aik bukak, sehingga mohon tinggalkan yang jelek dan bawalah yang baiknya. Semoga apa yang kita selesaikan bisa bermanfaat untuk seluruh pulau kecil yang berada di sunda kecil. Kami atas nama kades Aik Bukaq, mengucapkan terima kasih.Panitia Aik Bukak: terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan sangat baik, kemudian atas suguhan yang kami berikan mohon maaf jika ada kekurangan.

Page 47: Notulensi Paska Edit

Bapak Gamal : saat ini kita sedang deman RRDD, pengalaman Samdana ada mitra mengatakan tidak respek dengan RRDD namun kami katakana bahwa yang kami memperjuangkan ekowisata berbasis masyarakat (dilampung) kemudian ketika ada siklus karbon, mereka menangkap sebagai sebuah arah. Semoga ini menjadi gambaran, bahwa apapun kegiatan kearifan local, sebenarnya memberikan manfaat untuk kita sendiri. Dari samdana mendapat dukungan ini dari Norac dan Pakat. Tahun pertama dan kedua Pakat mendukung, tahun kedua dan ketiga Norac mendukung untuk kegiatan masyarakat atau institusi yang mau berkegiatan untuk masyarakat. kita angkat proses partisipatif yang ada di NTB dan akan dilihat apa yang bisa diangkat. Kemudian lesson learn apa yang bisa dibangun dengan Samdana. Saya tidak bisa ikut kegiatan sampai tanggal 27 karena saya besok saya harus balik dan sudah janji dengan anak saya di Bogor untuk membawanya ke rumah neneknya di bandung. Mohon maaf, terakhir saya minta maaf atas semua hal jika ada hal yang kurang dari saya.

Bapak One: saya melihat nyata ketika Tsunami aceh terjadi, saya menemani tim besar. kalau kita salah memperlakukan pulau-pulau ini maka tidak sampai 50 tahun maka itu yang akan terjadi. Rata tanah. Dasar bangunan terangkat jauh. Saya mendorong teman-teman untuk mari kita lakukan hal-hal yang sudah disepakati untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita coba diskusikan besok secara lebih baik lagi. Nanti Wen dan teman lainnya untuk melihat hasil ini dihotel untuk dipresentasikan besok pagi. Terima kasih.

Kunjugan Lapangan Jambi anom Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara

Page 48: Notulensi Paska Edit

Jam 8.59 dimulai dengan pengenalan oleh mbk santi, dimulai dengan pembacaan cerita, dengan di mulai pak dwi (moderator): sebenarnya ada 4 sektor(mnta teks), pembagian kelompok dengan 3 topik pembahasan, pesisir dan kelautan : keterbatasan dan kerentanan, keterbatasan daya dukung SDA kerentanan terhadap bencana alam termasuk terhadap perubahan iklim yang meliputi 4 aspek.

masalah nya apa yang dikaitkan perubahan iklim, potensi peluang seperti apa, inisiatif yang sudah di lakukan, program ke depan, tata kelola:pembangunan daerah kepulaun,dan tata ruang. kebijakan pembangunan daerah kepulauan yang berhubung dengan peraturan dan program, anggaran, mekanismme pengawasan dan control.

Setelah konfrensi apa saja yang kita lakukan, kita tidak harus dari awal, tetapi bisa kita mulai dari inisiatif yang sidah di lakukan, mengidentifikasi program, apakah ada yang perlu ditanya, sebelum presentasi, tidak ada taya jawab, teman dari nara sumber akan juga menjadi peserta dan di pertajam dengan diskusi, kita dibagi biar lebih focus terhadap masalah, supaya dapat lebih menyoroti masalah yang didapat, sebelum masuk, supaya dapt info, pembagian kelompok denngan cara berhitung, terbagi menjadi 3 kelompok, acara ini tidak ada diskusi tetapi menceritakan pengalaman.

LSM lembaga mitra lingkungan Maluku utaraDaerah kami, masuk dalam kepulauan dengan pulau 397 pulau, dan hanya 64 yang berpenghuni dan 333 tidak berpenghuni, dan baru dimekarkan dan wilayah kami baru berusia 11 tahun, dengan kerentanan terhadap konflik, kami melakuan perogaram dengan MGo dll, tiga hal yang menjadi, sejak di mekarkan maka berbagi hambatan dan keterbatasan muncul, hampir sama dengan daerah yang lain, infra struktur yang masih lemah, untuk menngatasi hal tersebut dengan program pemberdayaan melalui pembentukan kelompok dengan metode bagi hasil lebih mengarah pada rekinsiliasain kelompok yang bertikai, dengan menggunakan sistem persentasi, sebagian untuk mereka, dan sebagian untuk kesehatan dan sebagian lain untuk pemeliharaan motor apabila terjadi kerusakan, pendampingan perlu kita lakukan, bnyak aktifitas penagkapan dan pemberian fasilitas namun, karena pembinaan belum dilakukan, fasilitas yang ada mubazir dan hilang.

Di Halmahera tengah hasil yang di tangkap ada yang di jual dalm keadaan segar, ada yang menjadi julung. keterbatasan masyarakt dalam SDM yang sangat lemah dan butuh pembimbingan, masalah adalah aspek pemasaran, kerentanan: sedikitnya rasa

Page 49: Notulensi Paska Edit

saling percaya antar keolompk. Ketrbatasan SDA, di lakaka, yang dulunya 1 ton pertahun ikan teri, setelah pertambangan hasil ikan menurun dan sanpai menghilang, disaat hasil laut hilang, bagaimana masyarakat melakuakan penghidupan dan pengawasan karena benyak illegal fisisng.

Tata kelola: tataruang ,infra struktur (aktifitas pembangunan belum mendukung) disaat ada hasil ada kendala transportasi laut dan darat, dengan biaya banyak, tatruang(sudah di bagi, dengan potensi yang ada baik pertanian dan perikanan) untuk mempermudah infestasi dll, pola knsumsi: lebih banyak pada makanan, keesejah traan kurang, kita harus melihat SDA DI WILAYAH PESISIR, untuk memanfaatkannya, untuk jambi anom misalnya, tiang pinang sangat menjanjikan jika dikirim ke wilayah sulawesi, namun disini nilai pohon pinang tidak ada apa2, bagaimana kemudian ada kontrak kerja sama masing-masing wilayah untuk meningkatkan keadaan masyarakat.

Kebijakan berdasarkan diskusi, pemerintah belum mendukung wilayah pesisir, yang sedikit wialyah, bagaimana kemudian melihat SDM yang rendah dengan sumber pencarian yang lain, ada beberapa desa di wilayah kami, hasil tangkapan 1 ton pertahun, tetapi ada kelompok sehingga 1,2,3 ton per KK, namun ada masalah, ada pertambangan dan menurunkan hasil penagkapan sementara lahan lain tidak ada, kerentanan lebih terbuka lagi dengan penduduk pendatang dan penduduk asli, penduduk pendatang dengan membawa banyak infestsinya, ketika pencaraian laut susah maka maka penduduk pendatang bisa mendaptkan pegahsilan dari hal lain sesdangkan pribum keadaannyai lebih susah,maka penguatan kapsasitas denagn semua lembaga untuk menigkatkan SDM untuk mengelola wilayah pesisir dan memajukan masyarakat….

Aluh, Minta maaf karena bukan bidangnya, tetapi masa kecil merupakan pelaku pesisir, dari aspek NTT memiliki wilayah yang luas, laut sawu luas, terdapat banyak pulau kecil yang menjadi tempat nelayan menjalankan aktifitas, dengan potensi penangkapan sangat besaar, hampir 90%belum terjamah lutnya, selama ini penagkapan dengan infestasi besar didominasi oleh pengusaha dari luar dengan teknologi yang lebih canggih, di NTT budidaya mutiara banyak, Manggarai barat, Flores timur dengan infestor dari Jepang dan Korea, rumput laut juga ada, persoalan terletak pada pemasaran, penagkapan ada yang besar dan ada tradosional, hasil tangkapan sangat terbatas karena populasi ikan cendrung menurun, kebanyakan nelayan tradisional sulit dalam pemasaran dan hanya diolah dengan pengeringn, di wilayah kami tidak ada konflik, jadi bebas mau nyari ikan dimana pun, pemersalahan kehidupan yang masih miskin dan kumuh, terjadi kerusakan karang akibat bom dan mangruf, teluk kupang terjadi penurunan ikan , berbeda dengan tahun 80 an, minimnya pengetahuan untuk peningkatan produksi, dengan tidak ada upaya untuk menigkatkan produksi,sedangkan jaringan rumput laut terbatas untuk pemasaran, akhirnnya di jual dengan harga murah, juga terjadi abrasi pantai akibat pembagunan sampai ke laut, wilayah yang ada pepohonan dirubah menjadi wilalyah pertanian, ada klaim wilayah oleh negara tetangga, terutama dengan Australia seperti pullau pasir, tetapi dengan tertangkap oleh pihak australia, jika pulang mereka bawa uang, masalah besar pencemaran laut timur oleh tambang minyak Australia.

Page 50: Notulensi Paska Edit

Program: gemala, pemerintah mengeluarkan kebijakan kaut sawu untuk konserfasi, namun diaman masarakat, ada juga rehabilitasi karang oleh wwf dari pulau alor….Ikan air tawar dan rumput laut sekaligus ada perbaikan perbaikan transportasi, pemberian bantuan tanpa pembibingan mubazir, pembentukan kelompok tapi tidak berlanjut, karena pengeboman maka banyak patrol.

Tomi, kementrian kelautan dan perikanan(ismail, kepala ), trrima kasih….berdiskusi dengan 99 ahir,berdiri,,, didalam departenmen ekspolasi laut ada direktorat jendral yang ngurus pulau kesil, ada direktorat tata ruang, konserfasi laut, pemberdayaan warga pesisir, …dan ada pulau kecil , terkai konfrensi tahun 2000 terahir, pulau kecil ranah baaru pembicaaraa, konserfasi pada saat itu di diurus hutan, sedang dalm peralihan, trmasuk dalam kawasan konserfasi, Orientasi pembanguan lebih darat, sehinnga pangan lebih focus, sector perikanan menyumbang hal yang besar, sipadan ligitan hialang, karena tidak di urus, sejarah penjajahan yang menjadi wilayah kita, di pulau asmor itu australi, kalw….

Hilang karena malaisia sudah mengurus ke pbb, malaisia sudah buat duluan, maka harus mengantisipasi, semua pualu ada namanya dengan ferifikasi dari sejarh, dan sudah berdafar di PBB, tiap 5 tahun, kita mendaftarkan pulau kita, dengan adanya kasusu malaisia, jangan anggap enteng pulau, dengann hilangnya pulau, maka kita hilang wilayah indo, mak ini samgat penting, ijin kapalnya, melalui, kita punya motorisasi, laut adalh open akses, kemanapun silahkan, izin kapal yang diurus, terkait kelautan perikanan terorientasi di darat, ada revo;usi biru, dengan kepulauan menjadi laut, dicanagkan visi, indo menjadi pemhhasil profu terbesar 20012, misi mensejahtarkan masyarakat nelyan.

Seperti Mahatir Muhammead, kita jauh ketinggalan, cina sudah duluan, misalkan rumut lauit kita jadi yang terbesar, strategi: memperkuat SDM dan lembaga, bagaiman meningkatjan produktifitas, bagaimana membuka pasar, program mina po;llitan membangun sentra produksi, mulai hulu smpai hilir, pembuatan, kelola, pemasaran, maka ada paket2nya.

Aspek kelautan pulau kecil sector keelautan wisaata bahri, garam, kita pengimpor garam terbesar, kita Negara yang luas lautnya, tapi kita inmpor garam, bagaiman rkapilitasi garam, BMKT, benda muatan kapal tenggelam, ada di banyuwangi, deepsi water(untuk pengobatan dan kosmetik), karena kaya mineral, kita langkah awal memberdayakn

Page 51: Notulensi Paska Edit

masyarakat, tantangan yang di hadapi, illegal fissing, ssetiap tahun devisa banyak yang hhilang, tugas dan tanggung jawab bersama, kita punya lkapal patrol, iuu fising mengakap tanpa praturan dll, 8ntuk mengatasi ada peraturan, ada sertifikat upaya dunia, Negara kita menjadi banjak Negara asing, bagaiman menghadapi, trutama Maluku, karena merupakan migrasi ikan, menagkap ikan dengan bom, masyarakat 60%hidup di pesisir(lautan masih terpengaruh lautan)dll, di jakrta juga, berdasrkan administrasi desa, 298 wilayah pwsisir, tingkat kehidupan harus kita angkat, setraata yang harus diperbaiki, nelayan dan petani, di jepang mereka tinggi, pemerintah tidak menetukan harg, tetepi koperasi yang melakuakn penebaran di laut, Karen aturan jelas, aneh karena ada dendanya yang sangat besar, tiap tahun memp[eroduksi udang di beli koperasi, kemudian dilepas, sehinnga ikan menjadi makanan pokok, 130an/ pertahun, sedang Indonesia sangaat rendah, terutam di jawa, sehingga ketika dibagi jadi rendah.

Konflik kewenangan: berbagai sector ada, ssemua ingin berwenang, amerika tahun 50 an, dan Indonesia tahun 2000. Denagn kewenagan yang jelas.

Iklim dan rawan bencana: 24 pulau yang tenggelam, jangan tenag2, yang menyumbang adalh Negara maju, PBB yang sudah konsen, kiri bati yang sudah hilang, Indonesia harus bersiap. Setiap tahun 8 ml, yang kita bisa kita lakukan hanya mengurangi, dan hutan sangaat pennting, yang berbahay perubahan suhu bumi, karena kenaikan air yang sangat signifikan, Jakarta semarang, terjadi penirunan,maka kita harus menngantisipasi, 2100, 115 yang hilang, bagaimana kita punya indeks penghitungan, pangkep sudah tinggelam 2115, jika laju peningkatan menigkat, maka akan parah

Degradasi lingkungan: tidak tahu mangrove dan terumbu karang berfungsi, dia tahu tapi tifak aada pilihan lain, tahu tapi serakah, padahal kaarang sangat membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, jika karang dan mangroof hilang ikan juga akan hilanag, jika karang tidak da 50 tahun kita tidak akan ikan, Indonesia adalh segi tiga emas, jantnung trumbu karang ada di wakatobi, dan lut sawu, dampaknya mendunia, karena ikan migrasi, semua koonserfasi ada zona inti, pengeloalaan , dan zona pemamfaatan, namun ssekkrang berbeda kita justru mendurong agar daerah berinisiataif masyarakt dengan syarat langka , ada punag, dengan zona yng lebih fleksibel, kerusakan parah

Standarisasi produk kita: ikan hias, sertifikasi jauh lebh menjamin, dating dari jakrta lansung di sortir, erpa, arab denngan standar yang ketat, tetapi haarus di beli semua, maka mek memlakuakn sertifikasi, dengan bagaiman penagkapan dll, tugas kita adalh melakukan standarasoisais

Pulau yang tidak produktif: 17480 dengan potensi yang luar biasa, pulau adalah masa daratan yang saat pasang klihatan dengan terbentuk alami, dan perlu pemberian nama, target baagaiman menjadikan nilai yang tinggi, jadi jangan… jadi kalw penanaman dan pengelolaan boleh, raja ampat, saundarek, pemda dapat 250ribu untuk pemda, wisata bahari akan menperbaiki lingkunagn, malabewea, 95% invests dari apbn, raja amapt, merikrut local, tapi kita sering usil, di pulau moyo sangnat mahal.

Program: mina politan,PNPM, pemberdayaan pulau kecil, SPN, program kormet, ifan, yang jatuh di kabupaaten melaui dan alokasi khusus, dengan penyampain daari daerah, tahun ini yang paling besar Lombok timur.

Page 52: Notulensi Paska Edit

Selesai, tolong hasil konfrensi ini kita smapaikan di sana, morowali(pulau percontohan) propinsi kepulauan, 2000km, DKPGOid, data pulau kecil ada di sana, sering banyak infestor yang bertanya, potensi yang detail bisa dihubungi no kontak 0811145206.

ModeratorSemoga membrikan informasi, diskusi kelompok, dan sepakati ketu dan sekertaris, nanti kkenapa masalh miskin,kenapa rusak, koperasi kita masih lemah, dengan factor produsi dan masalh pemasaaran denagn setandar mutu yang bagaimana, setelah makan siang, kita

10.46, mulai berdiskusi sampai 12.30

Sector pesisir san kelautanTopic: tata lingkunganNo Masalah Potensi

&peluangInisiatif yang sudah di lakukan

Program ke depan

1 Rawan konflik pemanfaatan

Negara kepulauan

Penggalian kearifan local

Penelitian dan riset

2 Tidak sesuai tataruang daerah dengan pemamnfaatan

SDM penduduk Pelestarian sumberdaya pesisir dan laut

Peningkatan saran penagkapan, pengolaham hasil dan pemasaran peroduksi

3 Pelanggaran tataruang yang ada

Sumber daya yang dapat di perbaharui

Pemanfaatan SD secara optimal

Penigkatan SDM masyarakt pesisir

4 Lemahnya.. Sumber daya yang tidak bisa di perbaharui

Penyusunan peraturan yang melibatkan semua pihak

5 Sarana dan prasarana kurang memadai

Jasa lingkingan Pembaruan infra struktur yang lain, baik menggunakan dana pusat atau daerah

6 Alat tangkap7 Belum ada

pengeloalaan8 Belum ada

sosialisasi perda NTB teentang tata kelola pesisir

9 PERDA yang ada belum mencakup secara detail tentang PWP3K sesui

Page 53: Notulensi Paska Edit

dengan UU 27 tahun 2007

10 Belum terbangunnya persamaan persepsi antar pemangku kepentingan

11 SDM masyarakat pesisi masih rendah

Presentasi Kelompok 2Sesuai alur yang diminta, yang pertama adalah pesisir rawan konflik, karena seolah-olah milik bersama, karena penggunaan secara bersama, konflik antar sector, dan dalam satu sector: nelayan yang berasal dari daerah lain tertangkap.

Tidak sesuai dengan pemnafaatan tata ruang, padahal sudah ada perda namun karena belum ada sosialisasi banyak yang tidak sesuai. Sarana belum memmadai: sekolah di pesisir biasanya TK,SD dan puskesmas yang lokasinya sangat jauh dari tempat, dan MCK.

Tata kelola sangat tradisioonal: sebagian besar nelayan Indonesia adalh teradisiona;l, dengan alat yang sederhana, denngan hasil yang sedikit, berbeda dengan yang lebih tcanggih mampu ke tengah laut dan dapat ikan banyak, begi juga dengan pengolahan yang masih teradisional, pemasaran masih regional

Apa saja yang dilakukan( kearifan local, sasi,awiq2, yang mempunyai daya laku pada masyarakatPeberdayaan SDA selain [otensi lingkungan

Pergram.Lebih banyak lagi riset dan penelitian, seperti karang yang sudah ada kelihatn mati, penelitian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan karena banyal kebijakan yang tidak berdas pada since.

Menyusun peraturan baik daerah ,desa , bupati yang intinya melibatkan semua pihak, karena banyak pihak yang terkait sepertinya tidak ada konflik.

Pembangunan infra setruktur dengan sumber dana PMPn mandiri, dll, ruang kami mengundang saran dari rekan2 supaya berarti.

Pertanyaan saudara muhyin: apakah potensi peluang internal atau peluang, padahal ada UU yang sangat luaar biasa mengatur, inisiatif yang sudah dilkuakn banyak yangsudah melakuakn bukan hanya teranplantasi karang, ada juga budiday rumput laut, tentang program ke depan, mengenai penyakit rumut laut, apa yang di maksud penyusunan peraturan daerah, karena kami sudah membuat pengakuan awiq-awig, tapi sampai ssekarang belum disahkan, seyang belum ada peraturan daerah maka itu menjadi masalah.

Pak kelompok 3: tentang sasi, kaalw berbicara pengakuan atas hak masyarakt adat jika peerda maka haknya lemah, missalnya di Maluku, tidak ada perda, tapi tidak melakuakn

Page 54: Notulensi Paska Edit

pelanggaran, saya tidak sepakat, karena dapat membatasi hak adat, cnth hak kepemjlikan lahan, tidak ada punya surat

Muyhin: Idelnya,mpada fakta laapangan bagaiman masyarakat adat berhadapan dengan pengusaha dan pemimpin ,terlalu banyak perodak ttapi tidak tegas, selam daerah tidak mengnakui, maka ada masalh, ada konflik ke d depan, maka daeerah harus mengakui hukkum daerah.

Kelopok 2Penelitian tidak hanya karang, ini hanya cnth kecil saja, perda bukan awiq yang dimaksud, awiq yang diakkui perda tetapi berlaku local, justeru awiq yang diakui dan bisa di terapkan, dan bagaiman kekuatn hukumnya, bagaimana dengan keadaany berlawanan denngan pengusaha, maka harus melibaatakan banyak pihak, nanti teman yang lain yang membahas.

Bpk klpk 3, MASALH TATA KELOLA, NTB belum ada tata runag yang dilakuakn kabupaten, yang mau konsentrasi belum, walepun ada namun masih ada masalh, masing masing desa, kelmahan SDM ada bahan tapi tidak di kelola denngan baik, bagaimana agar pengelolaan lebih baik.

Moderator: pemerintah ada bantuan kapal motor yang banyak terlantar, jika ada lat tangkap yang lebih maju tapi terlantar.Muhin: dengan alat tangkap besar, SDM apakah ada yang bisa memakai, dan biaya operasional, mosal 50 GT, itu sudah besar, dengan alat bantu tetapi terlantar.

Pak KLU : keterbatasan pada keterampilan, maka perlu dilakuan pelatihan ABK dengan BKPI yang melatih teknis, supaya pemerintah tidak sia2, dengan dana yang keluar,

Muhin:Punya boot, tapi banyak bensin, Soal pokok(walhi) mau mengoprasikan butuh kos besar, sekarang bagaimana solusi

Kelompok 3kebijakan

No Masalah Potensi dan peluang Inisiatif yang sudah dilakuan

Program ke depan

1 Pembangunan fasilitas parawisata di sepadan pantai dan pulau kecil kecil

Wisata bahaari, budidaya rumput laut, terumbu karang dll

Keputusan bupati sepadan pantai 40 Mdari pasang tertinggipenngiriman air bersih dari daratn ke pulau kecil(gili)

Tata ruang perda-pembatasan jumlah pendiriaan bangunan hotel dll

2 Kekurangan fasilitas pelayanan dasar(air bersih, kesehatn, pendidikan)

Potensi mata air(180 mata air)air tawar yang ada di laut 125 l/detik

Pembuatan pemecah gelombang(swadaya dan yaysan gili ekotransit)

Penyediaan air bersih(bawah laut)

3 Tingginya abrasi pantai di wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil

60-70% masyarakat pesisir

Pemberdayaan keelomok nelayan

Penanaman mangrove dan pemecah gelombang

4 Tingginya angka kemiskinan di wilayah

3000 ha terumbu karang di KRPN

Transplantasi trumbu karang

Pemberdayaan masyarakat

Page 55: Notulensi Paska Edit

pesisir dan pullau kecil Tim terpadu pengendalian SDKP pulau2 kecil

pesisir PPK, PNPM, MINA politan

5 Kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut

Pengawasan &rehabilitasi

6 Mitigasi bencana &pencemaran

Menyagkut kebijakan, pertama kita harus tau pa yang sudah ada, dan apa yang dibutuhkan,Ada 5 poin: pembanguan fasilitas parawisata di serdan…( dalam membuat kebijakan tidak mendasari pada kebijakan yang lebih tinggi, kita harus memakai kajian aakdemis

prokerbagaiman menata kawasan untuk ke depan(tata ruang yang diatur di daerah) pembatasan jumlkah pembangunan hotel cz dapat menggangu, penyediaan air bersi pipa bwah laut, penanaman mangrove dan pemecah gelombang dan perlu dikembangka untuk wilayh yang belu ada, pemebrdayaan masyarakat untuk mengatasi jumlah orang moiskin, pengawasan dan rehabilitasi mitigasi bencana,dan pencemaran

muhin: inisiatif yang dilakukan, tim trpadu merupakan SK bupati, tataruang menyagkut semua, yamg kita butuh kan adalh tataaruang pesisr , maka pengelolaan amburadur, ketika sudah keluar, bagaiman yang sudah di bangun, hamper semua, bangunanb yang sudah sampai pesisir dan masyarakat tidak boleh masuk, bagaimana dengan wilayah yang tidak cocok mangroof dan pemecah gelombang yang bagaimana yang bagaimana.

udin: menyangkut 3 unsur pokok, pembuatan, lemahnya penegakan hokum, substansi peraturan yang sudah ada, budaya hokum yang bagaimanadinar: mangroof banyak jenisnya, yang sesuai dengan wilayah, sedang mitigasi pasti ada public awereness, butuh respon dari public

tanggapan 3: dalam aspek penegakan hokum sangat lemah, kapal asing yang di tangkap hukumannya sangat lemah, aspek tatarunag angat perlu, untuk Lombok bagaiman pesisr jika induk belum ada, sekarang benyak yang dilakukan, kapan berllakunya, berlakunya pasti sesudah yang ditetapkan, setelah ditetapkan ada masa sosialisasi, padahal semua masyarak t tidak tahu peraturan tersebut, kita tidak bisa menentukan wilayah mana yang sangat terbatas, maka alternative lain harus segera di buatta ruang, yamng namanya mangroof banyak jenisnyna tingal apa kita lihat yang cocok.

klpk 3kementrian PU, penataan ruang sudah ada, setelah ambalat tambbah dri , sekarang sudah ada daarat laut dan udara, di mataram sudah ada sebenarnya, dan berlaku 25 tahun, ada rtW, RTBL,pdtb, SUDAH JELAS DI BAGI zona, zona yang sangat jelas, lindung, pendidikan, perumahan, setiap perencanaan ada perwakilan masyarakt, apa keingina dari masyarakat yang melibatkan masyarakat, tergantung potensi wilayah, udin: belum ada daari pesisir, muhin: tata ruang bantek di tolak, dengan kondisi tidak sesuai, denag teman2 kita buat bantek tandingan, apalagi dari pesisir

Page 56: Notulensi Paska Edit

walhi: tata ruang perlu, parawisata ssering tumpan tindih, tata ruang yang ssekarang perlu direfisi supaya bisa mencangkup semua,

pak KLU, harapn keluaar rekomendasi supaya jadi acuan, memang dalam tata ruang tidak ada menyagkut tata ruaang, Lombok utara kekurangan pangan tapi mau bangun terminal, sebelum ada maka kita buaatkan tandingan

klpk 3: tata ruang tidak sesuai dengan alam dan tidak melibatkan masyarkat, maka ada sosialisasi, jika di tolak maka tidak normative sebenarnya, maka mutlak di buthkan, sekian

kelompok 1masalahKeterbatasan :1. SDM2. infrastruktur3. penurunan tingkat produksi 4. over fishing5. illegal fishing oleh kapal-kapal luar6. penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 7. daya dukung dan SDA8. jaringan pemasaran9. teknologi pengolahan 10.keterbatasan dalam upaya pengawasan

Kerentanan :1. Cuaca dan iklim2. bencana alam (gempa, tsunami,badai, dll) 3. perubahan iklim4. rawan konflik antar wilayah tangkap nelayan5. pencemaran lingkungan (melalui petambangan minyak, transportasi, pertambangan of shore, industri lepas pantai, sampah) 6. abrasi pantai, 7. keamanan untuk pulau-pulau perbatasan

Potensi atau peluang1. potensi SDA laut2. SDM (secara kuantitatif masyarakat tinggal di pesisir dan menjadi nelayan) 3. wisata bahari4. budaya local dan local wisdom 5. garam6. sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga arus laut7. pangsa pasar regional maupun internasional

Inisiatif yang sudah dilakukan1. Adanya kebijakan tentang konservasi laut dan pesisir (gemala, NTT) 2. sudah melakukan pembagian Zonasi wilayah laut dan pesisir (kepulauan gili dan gemala) 3. rehabilitasi mangrove dan terumbu karang (NTT, NTB)4. bantuan fisik dan teknis pada kelompok-kelompok nelayan (semua wilayah pesisir) 5. pendampingan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga (terkait dengan budidaya lumput laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, NTT dan NTB)

Page 57: Notulensi Paska Edit

6. sudah banyak dibangun sea wall (bendungan atau memberdayakan tanaman mangrove, semua wilayah pesisir)7. adanya pengawasan partisipatif (semua wilayah pesisir) 8. sudah mulai dibentuk kelompok2 budidaya dan konservasi pada nelayan (semua wilayah, adanya local wisdom/kebijakan local (semua wilayah)9. penambahan infrastrukutur kepada masyarakat pesisir yang dominan menjadi nelayan

Program ke depan yang akan di lakukan 1. Pelengkapan infrastrukutur (penyediaan rantai dingin, mesin kapal, alat tangkap ikan,untuk

budidaya, dermaga kapal, mck, penyediaan sanitasi air bersih)2. peningkatkan program pemberdayaan masyrakat pesisir3. peningkatan kapasitas kelompok (baik pembentukan koperasi, peningkatan pengetahuan

dan sumber daya)4. pendampingan lebih lanjut pada kelompok2 masyarakat nelayan 5. penanganan permasalahan pengolahan pasca panen (peningkatan pengetahuan,

keterampilan dan teknologi pasca panen)6. peningkatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem (secara komperhensif, holistic)7. peningkatan pengawasan (baik metode maupun fasilitas, pengawasan baik daerah

konservasi maupun bukan daerah konservasi) 8. pemberdayaan energy terbarukan (pembangkit listrik tenaga arus laut, penerapan

biogas/bio solar untuk mesin perahu)9. kajian menyeluruh pesisir dan laut (penataan tata ruang, baik masyarakat pesisir ataupun

SD laut), 10. pengembangan ekowisata pesisir dan laut10. pemberdayaan dan sosisalisasi kearifan local dan nilai-nilai adat terkait dengan kelautan

dan kehidupan pesisir yang berkelanjutan11. pembentukan jaringan forum komunikasi antar kelompok masyarakat nelayan (lebih spesifik

di daerah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil) pemberdayaan metode komunikasi yang komperrhensif

12. public awereness terkait dengan perubahan iklim 13. mitigasi bencana 14. metode pengawasan di lengkapi (fasilitasnya dlengkapi dan diperbahurui selengkap dan

kompleks mungkin )

Potensi1. SDA 2. SDM3. Wisata bahari4. Budaya local5. Garam6. Pembangkit listerik tenaga aarus bawah7. Pangsa pasar regional dan internasmional8. Adanya konserfasi laut9. Rehabilitasi mangrove10. Bantuan fisik dan teknis11. Pendampingan oleh kelomopk dan lembaga12. Pengawasan konserfatif13. Ada kelompok budidaya dan konsserfasi14. Kebikan local15. Penambahabn infra setruktur

Program ke depan

Page 58: Notulensi Paska Edit

1. Kelengkapan infra setruktur( rantai dingin, mesin kapal, alat tangka ikan\2. Pmeberdayaan pesisir3. Pembuatan koperasi4. Pendampingan lebih klanjut5. Penagan pasca panen6. Penigkaqtan rehabilitasi dan ekosistem7. Penigkatan pengawasan baik metode atau pu reknisnya8. Pendayaan energy, aarus bawah laut, penggunaan bio solar9. Kajian menyeelruh daerah pesisir10. Pengembangan ekowisata dan laut11. Pemberdayaan dan sosialisais kearaifan local(12. Pembentukan jaringnan komunikasi( bisa berkumpul dengan yang lain13. Mitigasi, publikn owens

Pak klu; MASYAARAKAT PERLU diberdayakan untuk ppengawasan local, dengan awik2 yang berbeda, jadi ada forum komunikasi, jadi yang belum ada alat komunikasi HT bocor, itulah lemahnya

Kegiatan LapanganDesa Lembah Madani, Kecamatan Narmada-Lombok Barat

Hari : Senin 25 Mei 2010….Pukul : 15.00

Page 59: Notulensi Paska Edit

Sekitar pukul 15.00, rombongan peserta Konferensi dan Lokakarya Pulau-Pulau Kecil Indonesia, berangkat dengan bis menuju lokasi kegiatan lapangan, di desa Lembah Madani. Dari 15 orang peserta yang terdaftar, yang seharusnya ikut ambil bagian dalam kegiatan lapangan ini, hanya 6 orang yang ikut. Jumlah rombongan ditambah dengan korlap, dan asisten korlap menjadi sepuluh orang, plus notulen tentunya. Jadi totalnya genap 11 orang.

Kegiatan lapangan ini akan focus pada dua hal yaitu kebudayaan dan pendidikan. Kegiatan lapangan rencananya nanti akan dihadiri juga oleh pembicara local, yaitu TGH. Hasan dari NTB, dan Iwan Suprijanto dari BPTPT PU.

Sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan, peserta yang ikut berusaha mencairkan suasana dengan saling mengobrol, sekaligus juga sebagai cara untuk mengakrabkan diri. Mengingat, mungkin akan ada sekian kegiatan di lapangan nanti, yang tentunya membutuhkan kerjasama, sehingga sejak awal tentunya perlu membangun kekompakan. Dilakukan juga pengambilan gambar, yang dibutuhkan untuk dokumentasi dan napak tilas dari kegiatan lapangan ini.

Jam 16.00 rombongan dilokasi. Kedatangan kami di sambut oleh TGH. Hasanain, Pak Catur, Pak Heru, dan beberapa masyarakat yang kebetulan ikut membantu dalam kegiatan ini.Setelah mengobrol, mengakrabkan diri, baru kemudian perkenalan dan diskusi awal dimulai.

Pak Catur: Assalamu’alaikum.kita akan berbicara besok tentang bagaiaman menyelesaikan problem sitemik dan material. Kita mungkin punya gagasan terkait dengan perubahan iklim dan pulau kecil. Besok juga kita , ketika melakukan kegiatan, pasti akan ada tantangan atau hal yang membuat kita suntuk karena pekerjaan tidak selesai. Sekarang, kita ingin mendengar seperti apa perjuangan teman-teman. Mungkin teman2 hebat, tapi disini kita tidak mencari perbandingan.Para hadirin memperkenalkan diri:

1. Hairi habibullah : Saya adek dari ustaz, dan teman2 dari santiri, sibuk di pondok pesanteren ngurus anak-anak.

2. Budi : Saya Sibuk di Pesantren, 3. Hariadi : Saya bekerja di Bagian pembibitan di Gerung, saya mengikuti salah satu

perusahaan di mataram, CV. Giri Menang.

Page 60: Notulensi Paska Edit

4. Satria : Saya dari dusun Lembah Suren desa Sedau, saya ketua TPK PMBN dan juga bagian dari masyarakat peduli lingkungan. Saya juga anggota atau bagian dari pengelolaan masyarakat peduli lingkungan yang saat ini dibina oleh SCBFWM.

5. Nining: Saya Dari yayasan santiri6. Teguh : perwakilan dari Bappeda provinsi, saya mewakili..7. Natan: saya dari dinas kehutanan Sumbawa Timur.8. Manu: Saya dari Denpasar, mewakili onebus Indonesia (organisasi yang banyak

berkecimpung di pertanian).9. Wati: saya dari burung Indonesia, saya lebih banyak mengamati burung.10. Paskalis: saya dari kupang, dari Studio Driya Media.11. Zulkarnain :Saya mewakili budayawan, saya sehari-hari berkutat dengan maslah

kebudayaan di wilayah Sumbawa. Dan sekarang jadi guru ekologi manusia. Itulah menjadi alas an saya ikut kegiatan ini.

12. Heru Waluyo: saya dari kementerian lingkungan hidup, untuk mengetahui apa yang terjadi disini dan proses seperti apa di sini. Saya sudah 5 tahun di KLH dan mengelola berbagai unit mulai dari sampah, laut, dan perkotaan. Saya berharap apa yang saya llihat disini bisa menjadi bahan untuk saya.

13. Suhartono : saya dari kementerian lingkungan hidup. Latar belakang pengalaman saya di LH pernah memegang adipura, proker, laboratorium, saya bersyukur bisa sampai disini, karena saya melihat respon yang bagus dari pondok pesantren ini. Saya berharap bisa belajar dari pondok ini, sebagai bahan melaksanakan amanat yang biasa sibuk.

14. Master : saya dari ampenan, saya hadir untuk membantu panitia dalam urusan transportasi.

15. Muhajir : Saya membatu ustaz di pondok pesantren.16. Hendri : saya membantu di pondok pesantren di Nurul Haromain (NH) Putri.17. Sri: Saya bendahara pondok di NH Putri.18. Indrayani: saya membantu di pesantren19. Anto : Saya kameramen.20. Pak Catur: memperkenalkan sosok TGH. Hasan21. TGH Hasanaen :

Ini entah yang keberapa kali saya secara mendadak-mendadak. Saya pribadi adalah orang yang tertutup, yang jarang mengundang. Tapi setelah bertemu pak catur, saya akhirnya mau terbuka. Latar belakang dari ini semua, saya awalnya di anti korupsi, kemudian pluralisme, dan diakhir2 pertemuan itu saya gak tahan karena omongan yang mengatakan bahwa pesantren ini tidak mengambil peran dalam menangani masalah lingkungan. Saya memimpin 427 pesantren untuk anti korupsi.

Saya mengambil bagian yang tidak diambil oleh pesantren-pesantren lainnya, yaitu lingkungan. Di tahun awal, 427 pesantren ikut gerakan saya. Anti korupsi akhirnya mulai ditinggalkan. Saya menggerakkan pesantren ini, dan berhasil. Ada 12 Miliar setahun yang disiapkan Pemda Provinsi NTB untuk penghijauan yang pengelolaannya bekerja sama dengan pondok pesantren.Mulai dari jati emas, kita sudah menyebar sekitar 20 jutaan. Kenapa kemudian Madani ini menjadi focus kita, yaitu saya selau kembali ke pilosfi orang sasak, kalau tidak dilihat tidak dipercaya.

Mas catur mengsulkan agar ada tempat untuk memlulai. Yaitu:Lembah Madani : 600 hektarSenggigi/batulayar : 5 hektarGerung/batu muliq : 125 hektar

Page 61: Notulensi Paska Edit

Sekotong : 8,5 HaPujut : 125 Ha

Itulah awal kerja yang membutuhkan kegilaan itu. Lembah Madani awalnya padang ilalang, dan pemiliknya tidak tahu mesti melakukan apa. Disinilah kita bekerja keras. Perbatang pohon ini mungkin tidak menghabiskan 25 rupiah. Ketika nanam, orang2 nonton. Karena memang banyak yang ragu. Semua tanah milik tidak ada yang menganga.

Sehingga pusat ini, sudah bisa meyakinkan mereka bahwa menanam ini bukan untuk lingkungan, tapi utk diri sendiri. Sudah banyak yang mengantri untuk membeli, termasuk dari Sumbawa.

Kalau masalah penanaman, masalah yang akan besar ke depan, saya sempat ke Filipina, di sana saya sempat melihat, saya tanya yang menamam, tebang dan sebagainya. Gambarannya, di Oro ada sekitar 100 ribu hutan milik rakyat sendiri. Mereka semua punya kartu, dan ada petugas yang menetukan mana yang boleh ditebang. Jadi ada sekitar 150 ribu pohon yang ditebang setiap hari.

Kedepan ancamananya adalah bagaimana memanfaatkan apa yang telah mereka usahakan.TGH Hasan memperkanlkan Sketasa Rancangan Lembah Madani.Inti gerakan dari desa ini adalah pondok pesantren,.

Jika ini sudah terjadi, kita tidak perlu mencari orang, orang akan datang untuk mencocokan diri dengan kondisi disini. Yang bisa direfleksikan diluar adalah cara mengapa orang mau menanam. Kita menemukan formula, kalau dulu besar perhatian terhadap hutan, tapi tidak ada perhatian manusia di sekitarnya. Itulah pikiran yang muncul Karena terlalu mengitismewakan pohon. Masalah perekonomian yang akut, menengah dan panjang. Awalnya ada petugas yang menjaga, tapi karena lama-lama dirasa sangat memberatkan, akhirnya kita mencari solusi lain, yaitu dengan membeli ayam, dan petugas itu cukup dibayar dengan ayam.

Karena sekarang ini tanah kita sudah ganas, tidak bisa dengan cara tradisional. Kirim, tanam. Tapi sekarang, harus tunjuk orang, gaji dan rawat. Kita bayar dengan sapi. Dengan cara seperti itu, total perhitungan saya setiap batang menghabiskan 100 ribu dari tanam sampai panen.. dan dia akan memberikan sekitar 1 juta. Keyakinan kami pohon ini tdak akan memberikan keruagian bagi manusia, asalkan manusia mau memperhatikannya.

Kalau pemerintah melihat konsep ini ada baiknya, pasti bisa dilaksanakan.Lahan tak terawatt yang ada di NTB setidaknya bisa dikelola dengan konsep ini, sehingga tidak akan sia-sia.Kami berharap, berkah dari kedatangan saudara2 disni bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk mencapai tujuan itu.

Pak Catur Istilah Madani muncul, karena konsep pluralisme. Kenapa pesantren, karena beliau penah melihat pernah melihat keributan antar anak sekolahan.. agama, pemikirannya akan ada pihak menang dan kalah, dan ketakutannya kedepan mereka akan mennjadi pecundang.

Peserta Menurut saya ini adalah konsep yang sangat luar biasa. Saya melihat ada tujuan yang lebih besar, yaitu selain tentang lingkungan, juga menjadikan manusia warga sekitar sebagai subyek,

Page 62: Notulensi Paska Edit

yaitu pendekatan kepada manusia. Hal itu membantu membuka wawasan kita bahwa hubungan antara manusia dengan alam sangat penting.

Ketika kita bicara tentang kesejahteraan, kta tidak hanya melihat tentang hari ini atau satu dua tiga tahun ke depan, tapi selanjutnya. Satu yang terlupakan, informasinya sangat cepat berkembang. Apakah ada strategi yang diterapkan, selain berasma santiri. Setidaknya itu sangat penting, dan bisa dicontoh oleh pemerintah.

Peserta Saya mengapersasi dan hampir kehilangan kata. Karena, apa yang, saya melihat disini hanya

papan visi. Dan saya yakin ini akan terwujud, buktinya bisa dilihat banyaknya hutan. Apa yang dikembangkan oleh bapak sangat lluar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak dipikrkkan oleh daerah lain. Kecil memang, tapi dampaknya luar biasa sekali.Saya sangat ingin mempedalam apa yang disampaikan oleh TGH dan pak catur, terkait pednekata manusia yaitu pluralisme. Apa sebenarnya yang dilakuan pondok pesantren terkati dengan hal itu.

TGH Hasanain Saya punya jimat, saya dapat di Gontor. Kiai mengatakan I do what I do. Petunjuk dan strategi akan didapatkan jika kita sudah masuk di

kegiatan atau pekerjaan itu. Kita menemukan semua itu, setelah kita masuk ke dunia itu. Kalau orang punya lahan I hektar, 1000 ekor ayam, dan 5 sapi, hidupnya psati terjamin. Intinya masuk(nyemplung).

Bagaimana cara mengiklankan, tidak ada. Mungkin karena kegilaan itu yang membuat orang datang. Seperti dari TVRI, mengambil gambar, kemudian kami Maarrif Award dan sebagainya. Tidak ada iklan, hanya kegilaan yang kemudian merembet ke yang lain-yang lain. Saya sedih mellihat Bali, banyak iklannya. Coba lihat bali lewat pesawat, hancur lebur meskipun iklannya bagus. Mungkin hanya engineeringnya yang bagus.

Pernah beberapa hektar dibakar dan ditebas, tapi kami menerima, mencoba ikhlas. Intinya lakukan saja. Mungkin yang sudah terwujud sudah mencapai 20 M. ayng saya pakai sekitar 5 M, tapi yang dihasilkan lebih banyak dari itu. Untuk kepemilikan, khusus untuk yang 31 itu… orang sasak berpikir, kalau anda tidak mau menamam pohon di suatu tanah, pasti mereka juga berpikir bahwa itu tidak memberikan apa-apa.

PesertaHampir tidak ada yang mau dibilang, karena kami kagum melihat apa yang ada lakukan. Memang kalau pilosofi, jika tidak ada yang memulai, maka tidak ada yang akan mau memulai.Saya akan bercerita tentang tanah yang kering. Saya kerja di dinas kehutanan beberapa tahun. saya mulai karena saya orang lapangan, saya kerjakan sendiri. Karena orang tidak mau menanam, karena terbakar bahkan sampai 100 hektar. Setelah inni memulai, baru orang lain mau mulai menanam. Apa yang bapak katakana, akan sangat berharga sehingga bisa saya bawa pulang. Bagaimana pembagian tanggung jawab ? Karena saya yakin ada banyak sekali berperan dalam hal besar ini ?

PesertaSebenarnya awal gerakan kita ini adalah karena adanya masalah bersama terkati degradasi lingkkungan. Seetlah masyarakat tahhu tentang ini, akhirnya mereka mau melakukan kerja bersama. Selain masyarakat mau menanam di lahan miliknya, saya juga melihat adanya peran

Page 63: Notulensi Paska Edit

pondok pesantrean di dalamnya. Selain itu, kita juga terus mencoba mencari konsep yang lebih baik, agar lingkungan ini lesatarid an masyarakat ini sejahtera. Kita melakukan tanan damping, yaiut selain ada pohon tegakan, kita juga menanam poho2 disekitarnya. Ini baru gerakan masyarakat, nanti kita butuh penjealsn lebih banyak dari LH. Ini baru gerakan bersama dari masyarakat, kita belum melihat geliat dari pemerintah untuk menggerakkan optimasi lahan secara lebih intesif lagi. Ada masalah yang ingin saya keluhkan, yaitu pada lahan sekecil Lombok ini, kok masih ada pemberian izin pembukaan somil, pembelian sensaw. LH meminta kita untuk menjaga lingkungan, tapi deperindag memberikan izin untuk pembelian dan sebagainya itu.

TGH HasanainDalam keyakinan saya, pecuma memberikan tugas jika orang yang kita beri tugas yang tidak percaya kalau pekerjaan itu baik, menguntungkan dan bisa diselsaikan. Jika sdauh menemukan oran itu, bapak akan lebih mudah. Kami sudah mencoba membagi penugasan, tapi ternyata tidak bisa berjalan. Kamit idak membagai secara khusus, hanya keuangan. Konsepnya Cuma satu, saling percaya.Kalau nanam seribu, pasti rugi, jadi harus menanam sekitae 20 juta. Ini mahoni kalau 20 juta, pasti rugi, tapi kalau direncakan 100 juta, itu lain lagi.

Pak HeruJadi begini, pada dasarnya walaupun kita melakukan reboisasi, itu tidak berarti kita tidak melarang hal2 yang terkait dengan ekonomi. Karena kalau kita bicara tenang ekkonomi berkelanjutan, perlu keseimbangan. Kalau kita mengandalkan lingkungan, menamam habis2an, ini mungkin akan bermasalah dengan ekonomi.

Kalau dengan ijin somil meningkatkan illegal loging, itu yang perlu kami waspadai. Kalau kayu yang diolah berasal dari bahan yang legal, kami memberikan izin.Saya ada wacana ke depan, ini menyangkut pesantren dengan murid yang banyak. Adakah usaha yang terkait dengan biogas, dari limbah2 murid yang ada ini. Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, misalnya ada sapi, limbahnya bisa dimanfaatkan.

TGH Hasanain:Kita sdauh membeli mesin penetas. Sehari bisa menetaskan 800 ekor perhari. Kalau penanam itu diberi seratus ekor setiap menetas,. Problem besarnya adalah dari mana mendapatkan telur untuk ditetaskan. Perhitungan kami, disini bisa mengelola 10 ribu telur. Sekarang yang kami butuhkan adalah pengaadaan induk ayam untuk telur. Kita bagi hasil. Yang kembali ke kita, untuk produksi yang baru, yang mereka untuk kesejahteraan mereka. Untuk biogas, kurang realistic dari hasil yang dihasilkan dengan biaya. Kalau untuk pupuk bisa, tapi tidak bisa. Kecuali kita punya alat besar yang bisa memasukan dan mengeluarkan. Yang sekarang dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan anak ayam. Untuk pluralisme, akan ada bungalow dari berbagai Negara. Intinya berikan kami nafas untuk mewujudkannya, pasti sebentar lagi akan terwujud, dan bapak bisa menginap disni.

Pembagian peran tidak dilankasanakan secara sempurna seperti biasa, seperti LSM dan pemerintah. Sya sudah capek dengan Manjemen itu. Manajemen yang dilakukan adlah manajemen by wangsit. Awalnya dikumpulkan cara-cara yang benar, untuk diskusi dengan mengumpulkan orang. Tapi karena tidak ada uang, satu persatu mundur.Sudah dibagi, membuat sketsa, dan struktur. Hanya kami yang tersisa, yang nekat.

Skema (Penjelasan Pak Catur)

Page 64: Notulensi Paska Edit

Dimulai dari berbagai problem2 yang ada. Baik terkait tatanan Negara, tatanan dunia, tatanan masyarakat dimana hanya mau bekerja kalau ada uang, SDA, manusia. Kalau kita bicara manusia individu, maka kita berbicara tentang pendidikan, dan pada akhirnya memilih pesantren.

Untuk pola tindak: dimulai dengan emergency yaitu tanam gagal, tanam lagi, gagal, tanam lagi, dst. Kemudian dilanjutkan pemulihan, perkembangan, dst.

Untuk visi: Begotong roryong mewujudakan masyarakat madani, ada teman2 dari ITB yang mengusulkan, kita ingin tempat ini menjadi lahan produktif, yang lestari. Mungkin itu dulu, mungkin teman2 butuh istirahat. Terima kasih banyak Pak heru sudah mau berkunjung kesini. Peserta mendapatkan waktu untuk isoma. Setelah itu, beberapa orang saling berkumpul untuk sekedar berdiskusi, atau berbagi pengalaman. Sekitar pukul 23.00, Peserta tidur.

Real skema Lembah Madani (Bani) Sebagai Pusat Keberdayaan WargaProblem :Tatanan Negara –Tatanan dunia – tatanan masyarakat – SDA – Model Pendidikan –Manusia (Pesantren)Pola Tindak :Emergency – Pemulihan – Development – TransformationVisiBergotongroyong mewujudkan masyarakat Madani berkemampuan mengolah hidup dan kehidupan yang selaras dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bijak melalui Pendidikan Berkelanjutan yang terpadu dengan pengembangan kawasan yang Produktif, Mandiri dan lestari.

Catatan:Masyarakat Madani adalah warga Negara yang menegakkan demokrasi, cinta damai, menghargai perbedaaan dan keragaman mengedepankan Hak Azasi dan Keadilan social laras dengan alam dan tata azas keilahian.Berkemampuan memiliki pengetahuan keterampilan dan prilaku yang baik, benar, indah, dan bermanfaat.

Misi :- mengembangkan kawasan terpadu yang edukatif produktif dan lestari- Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan berbasis masyarakat dan SDA- Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat- Melakukan berbagai upaya penggalangan dana

Program Strategis :- Pengembangan kawasan SAFety (Socio Agro Forestry)- Pengembangan Greentech Pondok Pesantren- Pengembangkan Emphatic Tourism yang terintegrasi dengan pengembangan industri

kreatif berbasis SDA- Pengembangan Pusat Keberdayaan warga dan kawasan

Capaian:

Page 65: Notulensi Paska Edit

- Penyempurnaan konsep dan program dilakukan secara simultan dan berkelanjutan- Hutan untuk pendidikan penanaman jutaan pohon dan ribuan Ha- Masyarakat warga setempat yang tadi enggan bergairah menanam- Pembangunan Becinggah (sedang dalam pengerjaan) bangunan dan sarana lainnya

belum- Energi terbarukan kajian arus sungai ( T File)

Tantangan :- Percepatan kerusakan SDA berbanding terbalik dengan upaya rehabilitasi- Cita-cita besar berhadapan dengan keterbatasan sumberdaya- Belum banyak pemangku kepentingan yang paham ddan apalagi terlibat.

Hari kedua : 25 Mei 2010Setelah mandi, dan bersiap2, sekitar pukul 8.30, peserta kegiatan lapangan sarapan bersama.Beberapa undangan dari masyarakat setempat sudah berdatangan, dan sambil menunggu waktu diskusi, peserta ngobrol. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan diskusi kali ini akan lebih banyak disertai dengan sharing pengalaman, serta diskusi terkait kedudayaan dan pendidikan.

Pak Catur :Sambil menunggu, ada juga kawan yang belum datang dari BTPT Bali, dalam perjalanan, mudah-mudahanan tidak kesasar. Karena kalau Bali serba jelas penunjuk jalannya, kalau disini tidak ada.

Kita sebetulnya hari ini diharapkan menghasilkan seseuatu yang akan disampaikan besok di pleno, jadi harus ditunjuk siapa yang akan jadi pembicara di pleno. Kita akan focus pada pembahasan yang berkaitan dengan kebudayaan. Ketika kita bicara kebudayaan, tentu lebih luas cackupannya, bukan hanya kesenian, karena ketika kita bicara budaya, bayangan kita kesenian. Yang kita bicarakan mengenai pendidkak, adapt dan sebagainya. Tapi tidak bebes, harus dikaitkan dengan daerah kepulauan.

Daerah kepulauan ini harus dikaitkan dengan :1. ketahanan, keterbatasan, kerentanan, sekaligus kesigapan. Kita mesti melihat aspek

tersebut, tapi dari sisi budaya. Adakah yang dulu dikembangkan oleh masy. Kita dulu. Misalnya lumbung, bagaimana masyarakat menyikapi kerentanan pangan.

2. Kita akan mendiskusikan tentang tata kelola pembangunan.3. mecoba mencermati soal kebijakan.

Kita berharap ada cerita pancaingan, misalnya mulai dari Bali karena disanan kuat nilai kebudayaannya. Kita juga pengen cerita dari bapak Hasanaen dari sisi pendidkan, misalnya hutan atau SDA untuk pendidikan. Mewakili ke NTBan, meskipun terjadi bias, tapi akan kita diskusikan bersama. Untuk NTT, dari pak Yonata. Keempat, masukan tentang pulau kecil dan kebudayaan dari PU.

Kita akan mendiskusikan selama satu jam.Supaya kita dalam diskusinya, dari hasil hari ini, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Pembagian materi berdsarkan tiga hal di atas. Tapi ini bukan berarti hal itu tidak boleh diperdalam, berdsarkan tiga hal tersebut kita akan bagi kelompok.

Alur kegiatan:

Page 66: Notulensi Paska Edit

Diskusi Kelompok -Presentasi – perdalam materi- rumusan/menentukan juru bicara – Pleno. Sebelum kita diskusi, lebih baik kita sekaligus membagi kelompok dulu. Agar masing-masing kelompok mencermati materi kelompoknya.

Pak ManuApakah saya harus presentasi apa yang terjadi di Bali dari aspek kebudayaan. Apa saya tidak membawa nama lembaga saya ?Pak Catur Hanya terkait kebudayaan, termasuk terkaitan pulau.

TGH HasanainDigabung saja, sekaligus.

Pak Catur Karena keterbatasan waktu, kita bagi kelompok. Pembagian kelompok dengan system berhitung

Kelompok I: Membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan, kerentanan, dan kesigapan. Misalnya terkait Perubahan iklim, kerentangan pangan, keterbatasan sumber daya alam.

Kelompok II: Misalkan nanti mendengar hasanain bercerita, bawah lahan disini rentan karena hutan di tebang habis, tapi masih memiliki nilai2 lokal yang bsia dikembangkan. Msialnya Besiru. Mungkin dari teman2 tidak hanya itu, tapi ada yang lain. Berbicara tata kelola pembangunan, apakah dinas-dinas terkait punya program terkait masalah lembah madani dan sebagainya. Program pemerintah desa dsb.

Kelompok III: Membahas regulasi dan sebagainya, misalnya Undang-undang, Perda.

Penyampaian presentasi tentang BaliOleh Pak Manu (Bali):Jadi begini, meskipun saya sebagai orang bali, saya tidak banyak paham tentang budaya bali. Saya cerita tentang pengelolaan pualu bali ini sebagai satu kesatuan pulau/masyarakat dalam mnehadapo perubahan iklim. Pulau barli itu adaalh pulau agrarsi. Sehingga banyak lahan persyawah pada awalnnya, tapi kemudian pada decade tahun 60, 70, 80 beralih dari agraris menjadi wisata. Ini yang menyebabkan banyak pembangunan pariwisata di pulau Bali.Daerah agraris itu awalnya hampir ada di luar daerah pegunugnan. Kemudian,s etelah ada pembangunan pariwisata, dimulai pembanguan wisata di daerah Kute, Sanur.. daerah pertanian itu berubah atau beralih fungsi.

Apa yang terkait dengan perubaha iklim:Ini rentan sekali di dareah pembanguanan, pesisir misalnya. Rentan karena, perubahan iklim menyebakan naiknya air laut, dan jika itu terjadi, ancaman pertamanya di daerah tersebut. Sayangnya di Bali, kebijakan regional, belum ada kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim.Budaya local, msialnya nyepi. Sudah dipromosikan di tingkat internasional. Dimana di dalam nyepi ada empat larangan: tidak menyalakn api, bepergian, makan2. ini meyumbang ada penurunan emisi gas rumah kaca. Saya lupa nominalnya, ada catatan. Ada berjuta ton yang disampaikan dalam sehari. Itu budaya local yang hanya ada di bali yang sudah mulai mendunia.

Page 67: Notulensi Paska Edit

Kebijakan local belum ada, tapi kegaitan masyarakat di tingkat desa sudah ada, yang diinisiasi oleh LSM dan sebagainya.

Misalnya Nusa Celingan, diinisaisi oleh yayasan wisnu. Mereka melakukan upaya2 menghadapi perubaan iklim, misalnya naiknya air laut. Jika naik, mereka harus berpindah. Agar bias pindah, merka harus kuat, dari sisi ekonomi.Tata ruang asta kosala kosali adalah tata ruang di tingkat keluarga. Pengaturannya menyangkut dimana harus membangun rumah, kayu yang boleh dan tidak boleh dipakai, dimana harus ditempatkan.Ada tiga strata dalam setiap rumah di Bali: ruang untuk Tuhan, ruang untuk sesama manusia, dan ruang untuk berhubungan dengan alam. Sehingga rumah2 di Bali itu pasti terdiri dari tiga strata:

1. Pura : dipakai untuk ruang pemujaan dengan tuhan, leluhur.2. Sosialisasi : tempat tidur, ruang tamu, dapur.3. Lingkungan : untuk berkebun, beternak dsb.

Untuk sekarang, prinsip di daerah pegunungan dan pedesaan masih berlaku, sedangakn di perkotaan tidak bsia karena membutuhkan area yang luas. Dalam jumlah yang lebih kecil, diperkotaan masih ada, tapi sudah banyak yang meninggalkan. Ruang untuk Tuhan dan sosialisasii masih ada, tapi lingkungan tidak ada. Untuk pemeritahan, belum strick mengenai hal ini.

Pendalaman Peserta : Saya mau menyanayak, di Bali banyak kerajinan, dan kedua masalah galian C. itu masuk di lokasi mana ?

Manu : Pusat kerajinan ada di Ubud, supaya tahu, bahan baku tidak ada di Bali, mereka datangkan dari daerah lain, termasuk dari Lombok, karena di Bali bahan bakunay sudah tidak ada. Untuk galian C, kecil jumlahnya. Berada di sekitar daerah Klungkung.

Lalu Nurmah : Kenapa galian C dikatakan kecil?

Manu: Ukuran kecil sebenarnya bukan kecil, tapi galian c tersebar di beberapa wilayah, sebagian ada di wilayah ini dan ini (menunjuk ke Peta pulau Bali), darimana sumber pasir, saya tidak tahu, pasti ada.

Peserta :Mengapa saya menanyakan itu, karena setidaknya kami ingin berefleksi dari upaya menangani masalah galian C.

Pak Catur :Adakah benturan antara kebudayaan modern dengan kearifan local.

Manu Saya amati, belum ada benturan. Tapi dari pemerintah, belum ada pikiran bahwa masalah lingkungan…

Dwi

Page 68: Notulensi Paska Edit

Saya mau mengkaitkan sedikit dengan keanekaragaman hayati di Bali, saya sedikit terusik dengan Jalak Bali. Seperti apa pemahaman masyarakat Bali tentang itu.

Manu Jalak bali hanya ada di Taman nasional Bali Barat, yang murni hanya 6 ekor. Masalah pembangunan masih ditolak, karena dikhawatirkan menggangu. Lokasi Jalak bali berada di Tabanan, tapi menyempit. Terakhir 2006, sisanya hanya 6. mestinya tiap tahun bertambah, tapi yang terjadi berkurang tiap tahun, konsep masyarakat terhadap endemic bali, tidak ada, karena mereka lebih focus ke pariwisata. Saat ini, di Nusa Penida, sedang dilepaskan, tapi bisa.

NaenBahwa pasir, untuk pembanguan banyak diambil dari Kelungkung. Dampkanya selain dari kerusakan lingkungan, juga masuknya WTS. Cuma, tidak jelas, apakah ada regulasi dari pemerintah terkait masalah itu. Hasil penelitian, kerentanan budaya bali dan masyarakat disitu, terganggu. Bagaimana mengatasi itu ?

Manu Saya jarang di Bali, lebih banyak di luar.

PaskalisBali terkenal sebagai pulau agraris sampai tahun 70an. Kemudian selanjutnya menjadi pariwisata, bayangan kami dulu Bali terkenal dengan seniman2nya. Saya ingin mengetahui pengaruh perubahan lahan, dari Pertania ke Pariwisata. Karena perubahan itu akan menyebabkan perubahan pola komunikasi antar masyarakat. Bagaimana kondisi masayarkat yang lahannya dialih funsikan ?

Manu Mereka berubah menjadi pegawai hotel. Karena terjadi perubahan paradigma disana, dimana petani dianggap rendah. Kebanyakn dari mereka lebih suka pergi keluar rumah, padahal di hotel hanya jadi pemotong rumput. Tapi tidak netis kerja di sawah. Sehingga kemudian, banyak lahan-lahan dijual dan mereka menjadi pekerja di bangunan pariwisata. Ada juga karena terjepit. Ketika terjadi kasus Bom 2002 dan 2004, ada berapa orang yang bunuh diri karena stress. Karena pariwisata banyak yang anjlok. Itu salah satu kerentanan.

Agus Muliadi:Tentang kerentanan. Yang membuat pendapatan rakyat meningkat. Tentang budaya, apa tidak ada penelitian budaya yang dikaitkan dengan agama. Bali maju karena budaya. Budaya sama dengan Agama.

Maksud saya, apakah tidak ada kerentanan-2, benturan2 antara sektor pariwisata dan budaya dengan agama.

ManuAda kerentanan, pastinya. Untuk sekarang, secara kebijakan regional, tidak ada. Tapi komunitas, ada pelarangan. Ada pengaruh. bagi masyaraka bali, banyak pengaruh, mulai dari cara berpakaian, berkomunikasi, dan sebagainya. Penelitian secara spesifik ada, mestinya ada.

Naen :Di Bali kan pulanya sudah kecil, jumlah kendaraan motor semakin banyak karena kemudahan-kemudahan itu. Hal itu, menyebabkan perimbangan dengan alam mungkin suatu saat akan berpengaruh. Adakah kebijakan terkait masalah itu?

Page 69: Notulensi Paska Edit

ManuAda perda tentang umur mobil, batasnya maksimal 15 tahun.

Nining Apakah itu terjadi karena mengikuti tren, atau mengikuti kebijakan dari pemerintah.

Manuperubahan dari agraris ke pariwisata, karena tren, apalgai mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah. Tren maksudnya, bekerja di Agraris, pendapatannya kecil, tapi di sector pariwisata tinggi, dan itu yang menarik masyarakat. Ditambah lagi factor budaya. Terkait titik jenuh pariwisata, strategi yang dikembangkan dengan mencari destinasi sumber pariwisata baru. Sehingga dilakuakn berbagai eksploitasi untuk pembangunan destinasi tersebut.

Pak Caturkita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan kawan dari Bali. Bali adalah kawasan agraris, dan disana ada kebudayaan terkait hasta kosala kosali. Dulu mungkin ada yang tidak didesain untuk perubahan iklim, tapi kemudian nyocok dengan kondisi sekarang. Misalnya Ada persubakan, terkait masalah air.

Sebelum ada Negara, karena budaya dan agama menyatu, sehingga disebut pulau Dewata. Sejak adanya Negara, baru kemudian menjadi Bali. Sejak saat itu mulai dirasakan adanya benturan antara budaya dan agama, kemudian pola pergerakan, pola komunikasi, dan pola kerja yang berubah. Terkait kerja, adanya tren-tren.

Selain itu, Akibat dari pariwisata, yang digelorakan, seni kriya kemudian menjadi komoditi, dijual, diekspor, sehingga SDA terkait dengan itu habis. Terkait tambang galian C, itu juga terjadi disini. Kebijakan terkait perubahan iklim belum dirasakan. ini akan menimbulkan potensi komplik.

Selanjutnya ke Materi kedua terkait Pendidikan Oleh Ustaz Hasanain: NTBAssalam, selamat siang,Kita pocus masalah pendidikan yang merupakan satu dari dua ujung tombak perubahan masyarakat. Yaitu pendidikan dan politik Sekalipun politik awalnya dari pendidikan. Dalam pendidikan, ada beberapa fase yang sudah dilalui Lombok:Fase Terbaik: pada fase awal, ketika Lombok belum dimasuki yang lain2, kaitannya dengan pendidikan. Sejarah pendidikan Lombok, trennya itu dari yang sangat baik kemudian ke tidak baik, mau baik (yang jadi pertanyaa).

Sangat baik adanya berugaq, dari kata rangga, yang artinya bersiap. Itu adalah wahana pendidikan yang sudah ada sejak lama, ada juga santren, yang diambil dari santiniketan, dari jawa, kemudian menjadi pesantern. Belakangan masuk madrasah. Saat ini adalah saat dimana pendidikan di Lombok menjadi Objek. Memperdalam kemapaun diri untuk mengantisisp kehidupan mereka sehari-hari.

Tapi sekitar abad ke 13 masuk majapahit, kemudian digantikan belanda, yang bersama dengan Hindu Bali. Baru masuk jaman merdeka. Itu adalh masa perubahan dari kemandirian pendidikan. Dimana tempat2 itu berubah/ beralih fungsi. Adakah usaha untuk mengembalikan dari Objek menjadi Subyek.

Kondisi kecilnya ini bisa positif dan negative.

Page 70: Notulensi Paska Edit

1. Sebagi objek, karena politik ini. Sekarang kita semua dalam hal dipolitisasi. Termasuk pendidikan.

2. Banyak orang pesimis karena kecilnya itu. 3. Kita pesimis karena para pemangku kebijakan berasal dari lembaga pendidikan yang

tidak baik.4. Belum ada kestuan, akar pancar, yang ada malah perbedaan.

Satu-satunya yang membuat optimis adalah adanya nilai agama.Hal itu terwujud, apabila kita bisa menyatukan dwi hal sejak abad 17 itu yaitu pendidikan dan politik.Jika kekhawatiran bsai dihilangkan, kita bisa menyelesaikan semuanya.

PesertaOrientasi mereka sekolah jauh dari harapan, kehadiran mereka terbatas. Tergetnya lulus UN. Letak masalahnya dimana? Sehingga terjadi perubahan tujuan pendidikan. Saya melihat karena gelombang informasi menjadi salah satu faktornya?

TGH Hasanain: Itu menjadi penjelasan lebih mendalam. Pesantren dulu dibagi tiga; usul (agama). Furuq (dunia), hikmah. Tapi sekarang, di sekolah mereka diajarkan bagaimana cara memerintah, menguasai, dan mengatur. Jadi orientasi mereka berubah. Orientasi berubah karena materinya berubah. Mustahil kita amengharapkan anak-anak kita menjadi ideal, jika kondisi pendidikan kita seperti sekarang ini yang cenderung mendidik siswa menjadi seperti onderdil.

PesertaDikaitkan dengan budaya, akan terjadi terus menerus. Di sasak misalnya, kita mengakui sasak, tapi ternyata berbeda. Bahasa sasak, tapi banyak sekali. Dikatikan dengan itu, tentang adanya perbedaan, pendapat saya, masih ada masukan-masukan yang berasal dari jaman Belanda. Peresean bukan budaya sasak, Kompeni yang memulai untuk mengadu domba kita. Tapi masyarakat sasak menganggap itu sebagai upaya meminta hujan. Lombok berarti lurus. Dikatikan dengan budaya, kita dii Lombok ada budaya di bali. Apa relevansinya budaya di Lombok dengan di Bali. Adakah kaitannya nanti, kerentanan, dsb.

TGH HasanainPertama yang Harus dilakukan adalah dengan memisahkan antara tradisi dan budaya.Asli dan tidak asli, jika dibandingkan lombok dengan pulau lain terkait kesamaan budaya. Jika dengan yang lain, yang dikatakan ikut adalah Lombok. Beberapa kesamaan terjadi. Lombok dikatakan meniru karena keberadaanya belakangan. Ketika sunan prapen berkata : saya sudah selesai, dst., disitu terjadi dua friksi, yaitu:

1. Ikut agama2. Tetap Tradisi

Terkait tradisi, karena jumlah mereka kecil, mereka menyingkir. Karena tahu mereka minoritas, sehingga harus menyingkir. Dari agama, muncul kebudayaan. Dasarnya adalah budaya bersendi syarak. Yang pertama, apabila berbenturan antara agama dan budaya, menurut masyarakat harus diselaraskan dengan agama. Sedangkan yang kedua yaitu bagian yang memilih tetap mengikuti tradisi tidak, budaya budaya, agama agama. Dasar pemikiran mereka adalah boleh agama itu dikalahkan oleh kehendak budaya.

Untuk menjadi baik atau tidak, pertanyaannya adalah mampukah kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dua hal tersebut.

Page 71: Notulensi Paska Edit

ManuTerkait pendidikan dengan pengelolaan pulau2 kecil, saya melihat bahwa penglolaan santren dsb harus lebih banyak dikembangkan. Saya setuju dengan pendapat pak ustaz terkait kondisi siswa kita sekarang. Terkait perubahn iklim, misalnya untuk masyarakat pesisisr. Sudahkah ada pendidikan berbasis berugak di pesisisr terkait peruabah iklim.

TGH HasanainKita harus mengurai sejarah. Dulu muncul kearipan. Tidak boleh menebaang pohon sembarangan. Jadi nilai-nilai berugak dan lain sebagainya yang dulu ada berpengaruh terhadap itu. Pendidikan lama ini menumbuhkan kearifan. Ketika lembaga pendidkan sebagai subjek. Mampukan kita mengajak politikus kita untuk menjadi lebih baik.

Paskialis Dari segi pendidikan saya setuju. Ada yng hilang, dari unsur pendidikan. Pengetahuan OK. Pendidikan yang disinggung pak Haji hampir dilupa. Kalau di NTT, dari pemerintah seperti SR sangat berkesan. Yang perlu kita perbaiki ke depan adalah, bagaimana kita mengajak pemerintah untuk mau memperhatikan itu.

Kami di NTT agak aneh, menyangkut lingkungan. Ada istilah normalisasi kali-kali. Pelurusan kali-kali. Tapi itu sangat merugikan.

TGH HasanainSaya apresiasi, saya jadi ingat. Cara menganalogikan:Dulu tidak ada koloni yang tidak ada berugak. Tidak ada koloni yang tidak ada pesantren. sekarang, kita sudah merdeka. Pemerintah membutuhkan guru-guru untuk bekerja kantor. Kesalahan strating point. Membangun sekolah atau lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Dulu lembaga pemerintah sangat minirotas. Tapi karena semangat mereka menguasai, akhirnya usaha itu membuat pesantren itu tertutup. Sayangnya sekolah tidak mengcover apa yang disampaikan di pesantren itu.

Sekarang muncul istilah dewan pendidikan. Ide dari Ki Suprayoko dimana pemerintah menyerahkan pendidikan ke pedesaan, pemerintah hanya memfasilitasi. Itu seharusnya yang dilakukan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus segera menyadari itu, dengan mengembalikan pendidikan ke konsep pesantren.

TeguhSaya focus ke Lembah Madani. Jelaskan tentang Green tack dan empathic tourism? Komentar mengenai Islamic center. Saya mendengar banyak komentar dari bawah. Karena IC dibangun, melihat studi banding di luar, daerah2 itu merupakan daerah lokalisasi. Diarahkan supaya orang yang berada dilokasilisai itu bekerja di IC. Ada tiga solusi alternative. Mungkin kalau dari alumni dari SPMA, Karena mreka merasa itu sekolah lama, dan tidak mesti dihapuskan.

TGHIni sebagai lanjutan dari konsekuensi membawa masyarakt kea rah yang lebih baik. Karena itu kita membangun lembah madani. tujuannya mendididik agar manusia bisa Berdamai dengan alam, saling memanfaatkan. Pengelolaannya melalui pendidikan.Terkait IC, gubernur ingin membawa masyarakat kea rah yang lebih baik melalui Politik.

Page 72: Notulensi Paska Edit

Peserta Pernah dengar program baru dari Bupati, Brugak Cerdas. Ini masih dikembangkan, bagaimana kita bisa duduk di brugak Cerdas. Bagaiman kita agar berugak cerdas ini sesuai dengan kemauan pemerintah yang sekarang?

TGH:Rencana berugak cerdas itu hasil diskusi. Diusulkan ke Bupati Lobar, dan diterima.itu ide dari teman2 LSM, dan pemerintah menyambut dengan baik. Bupati mendukung ide masyarakatnya. Itu hasil akses dari teman2 yang melakukan dialog.

Pak CaturAda yang perlu dipertanyakan untuk diskusi:- zaman sebelum ada Negara, system pendidikan dulu adalah berugaq, santren, madrasah.

Dulu kita memiliki system yang bagus. Ketika masa transisi sebelum merdeka, ada penurunan fungsi. Pendidikan yang tujuannya untuk pencerdasan, dan pencerdasan berarti perlawanan. Sehingga berugaq ditundukkan.

- Transisi seharusnya berlajan mulus. Tapi ternyata penundukkan itu masih ada. Ketika Negara ini ada, terjadi keterusan untuk melakukan penundukkan, dan sbagai. Negara dilihat sebgai hal yang sengat berkuasa. Kenpa setelah ada Negara terjadi penurunan? Itu terjadi karena politisasi yang tidak benar oleh orang2 yang berpolitik kotor.

- Spirit pendidikan sudah berubah, isinya berubah, orientasi berubah, metedologi berubah. Hal itu membuat pendidik dan didikan dikuasi oleh Negara.

- Ada PR bersma karena masih ada kutub yabg berbenturan antara budaya dan agama. Budaya diartikan sempit. Abad 13 puncak agama islam.

- Ada juga pertentangn antra tradisi dan budaya, padahal keduanya seharusnya tetap berdampingan.

- Kita mesti mempertanyakan model pendidikan yang ada? - Ilmu di Lombok tinggi, Paer.- Terkait subak dan air, di lombok ada uwat bumi. Disana dilarang membangun disana.

Istirahat.Pukul 13.20 setelah istirahat, makan siang, diskusi dilanjutkan

Pak CaturKita sudah mendengarkan presentasi dari Bali dan Pendidikan. Kita lanjutkan presentasi tentang NTT.Pembicara ketiga dari NTT:Selamat siang. Saya Natan, dari Sumba Timur. Mewakili atas nama senior saya. NTT adalah Prov. Kepulauan, Timor, Flores. Akan lebih baik jika saya menjelaskan tentang Sumba Timur, yang lebih saya pahami. Ada banyak masalah yang terjadi. Kab. Sumba Timur luas 7000 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 220 ribu jiwa. 60 persen sebagai petani. Kondisi yang terjadi disana dengan iklim 3-4 bulan basah pertahun. Tipe iklim D sampai E, kondisinya sangat kering. Dikenal sebagai pulau savana, padang pengembalaan yang luas.

Masyarakat sangat dibatasi dengan curah hujan yang terbatas. Perlu pengetahuan untuk menyesuaikan agar tidak terjadi kekurangan pangan yang patal. Terjadi gagal tanam dan gagal panen di Sumba Timur. Itu sebagai akibat langsung dari pemanasan global.

Latar belakang masyarakat Sumba Timur

Page 73: Notulensi Paska Edit

- Marapu : dengan tatanan nilai, dengan kehidupan keseharian mereka, mereka sudah bias mengatur tatanan kehidupan mereka sendiri, bentuk kepercayaan kepada Tuhan YME. Mereka punya aturan untuk mengelola pohon, tebang dan diambil. Temasuk juga untuk sawah.

- Ketika terjadi kemajuan, perubahan pada abad 17. terjadi pergeseran nilai yang berakibat pada hutan. Istilah untuk daerah yang dilarang untuk penambangan yaitu Pahomba yang dulu sangat dihormati, sekarang menurun penghormatannya.

- Mereka menunjuk suatu daerah untuk di jadikan arena peternakan. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena hilangnya kepercayaan warga terhadap adat.

- Ketika ada nilai agama tertentu yang berbenturan dengan budaya, mereka lebih memilih budaya yang ada daripada agama.

- Disana ada sembilan jenis burung endemic, tapi karena lingkungan terancam. Jadi kalau mati, maka tidak ada.

- Jika dulu ada kebijakan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi, tidak sesuai dalam pelaksaannnya.

- Yang terjadi di sumba, terjadi pergeseran nilai.- Sumba pulau kuda dan cendana.- Ada peraturan gubernur bahwa ada pembagian hasil yang tidak seimbang antara Negara

dengan masyarakat. Negara 85, pemiliknya 15 persen. Cendana disebut sebagai kayu setan.

- Cendana adalah tanaman bermasalah. Ada kontroversi kebijakan di masyarakat. Dan kebijakan itu tidak mendapat respon dari masyarakat.

- Sekarang ada program untuk mengembangkan cendana dari pemerintah- Dengan pergeseran nilai2 ini, terjadi kerentanan, berbagai masalah muncul. Ada 156 desa,

setengah dari jumlah itu adalah desa-desa yang rawan pangan. Sehingga pada tahun 2010, pemerintah mengalokasikan agar masyarakat dapat raskin satu putaran.

- Terkait dengan tata kelola, dengan nilai yang ada di tingkat masy. Dan pemerintah, dalam hal pengelolaan sering bertolak belakang. Hulu dan hilir sering bekerja sendiri.

- Ketika kelompok yang sama, belum ada kelembagaan di tingkat desa yang bisa dikelola dengan baik.

- Di sisi lain, menyangkut kebijakan. Diharapkan pemerintah mengakomodir nilai2 di masy. Mereka menyadari ini perlu, tapii belum ada upaya konkrit untuk mengakomodir nilai2 itu.

- Kalau tidak ada kebijakan untuk mengakomodir masalah cendana, bisa jadi anak cucu tidak akan kenal cendana.

- Gubernur merencanakan 125 hektar perkabupaten untuk pengembangan, pembuatan bibit.- Karena disana adalah savanna, rentah kebakaran:

Ternak, distribusi, dan banyak rumput dimakan. Ketika ada praktik perladangan di desa, tidak bisa mengendalikan api ketika pembukaan lahan baru. Belum satupun pelaku kebakaran yang ditangkap, diproses secara hokum. Dan ini adalah masalah yang besar.

Paskialis :Ada beberapa pihak yang sedang berusaha memotret kawasan yang disebut Mustikamau. Dari kawasan ini ada dua daerah sungai yg sangat besar. Das benenai dan das noelmina. Tingkat degradasi yang sangat hebat terjadi disini.

Melihat tempat itu sebagai jantung pulau Timur, Forum DAV itu penting. Dikeluarkan perda pengelolaan das terpadu. Nantinya perda itu menjadi acuan. Sulit untuk membicarrakan masalah itu, apalagi di jaman otonomi. Pola perencanaan kita buka kawasan, tapi desa ke

Page 74: Notulensi Paska Edit

kabupaten. Beberapa bulan terakhir, kita membentuk forum KAD. Forum ini dalam tiga kali pertemuan, melibatkan anggota dewan. Mereka dihadirkan untuk memberikan ide.

Sumba Timur, masalah utamanya adalah kebakaran hutan.

(Note :Hujan turun di lokasi kegiatan, dan acara sempat terganggu sebentar).

Dewi Batas NTT dengan timur leste.

PaskialisAda daerah yang juga masuk ke wilayah Timor Leste.

Manu Pegunungan Mutis sangat penting. Tapi belum ada kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian terhadp lokasi ini. Ada forum yang sudah bergerak. Ada perda tentang DAS, yaitut perda No.5 tahun 2007. implementasinya belum ada. Kita banyak bicara tentang hutan, terus adakah pemahaman tentang program bagi masyarakat oleh pemerintah terkait masalah pesisir.

PaskalisKita sedang berjuang agar peraturan gubernur keluar untuk operasional perda. Pengelolaan DAS juga sudah mengikutkan masalah pesisir.

Pak CaturIntinya, sudah ada problem hilangnya nilai2, rawan pangan, dan kematian. Dari sisi inisiasai, sudah ada forum DAS, cendanasiasi, dan KAD. Sudah ada lembaga, tapi belum bisa diimpelementasikan dengan baik.

PesertaPakTambahan lagi, di NTT masalahnya adalah transportasi.

Pembicara Ke empat dari PUKami akan membahas tentang bambu laminasi. Sudah lama dikembangkan.Kita melakukan pengembangan dengan system kempa dingin, dan tidak melakukan yang kempa panas karena terkait masalah global warming.

(Catatan : Setelah itu dilakukan Pemutaran Video tentang proses pembuatan Bambu Laminasi selama 20 menit).

Penjelasan dan diskusi kecil dilakukan selama pemutaran video, antara peserta dengan pemateri.

ManuBagaimana dengan kekuatan dan daya tahan, dan bagaimana dengan harga, apakah itu sudah dikomersilkan?

Dinas PU: dari segi kekuatan, dari segi lentur, lebih bagus dari kelas kayu nomor satu. Dari segi keawetan, dan sudah diuji, ini tahan rayap karena sudah diawetkan. Dari segi harga, yang berlaku sekarang 8,2 juga perkubik. Mengenai harga, tergantung harga bamboo. Kami ingin

Page 75: Notulensi Paska Edit

memperkenalkan kepada masyarakat, apa dengan melihat ini, apakah mereka mau mencoba. Kami hanya menyediakan informasi.

(Setelah itu dilakukan Pemutaran Video tentang Konstruksi Anti Gempa)

Diskusi dilanjutkan untuk menentukan materi Pleno

Pak Catur :kita coba memilih beberapa isu yang strategis yang sama dengan catatan kita.Kita memiliki isu:

- pariwisata- pendidikan- pangan + kesehatan- transportasi- teknologi

kita harus memilih beberapa dari isu itu untuk kita bahas. Kita ambil pangan, pendidikan dan teknologi. Saya ingin, dari ketiga isu itu kita melihat :Diskusi ini untuk menentukan beberapa point yang akan dijadikan sebagai bahan presentasi di Pleno. Rangkumannya dalam tabel berikut ini :

Problem Inisiasi tantangan Rencana ke depan

Keterbatasan, kerentanan, kesigapan

Nilai2 lokal luntur vs nilai budayaSistem pendidkan yang belum ideal/tepatTeknologi adaptif yang terbatas

Pengembangan Model InovasiRevitalisasi nilai2 lokal

Mandiri pangan: membangun kesamaan paham dan persepsi/tindak

Pengembangan system pendidikan yang lebih manusiawi dan adaptif perubahan iklim.

Pengembangan system ketahanan pangan berbasis local.

Tata kelola Koordinasi dan integrasiOrientasi pembangunan (Fisik, ekonomi)ParsialKreatifitas kurang (tidak inovatif)Belum semua wilayah memiliki Tata Ruang yang berpihak pada masyarakat dan SDA

Pengembangan kelembagaan

Peningkatan kapabilitasKelembagaan formal lintas provinsi

Model Pendekatan masih belum memberdayakanPendekatan sektoral, kewilayahan dan targetingPola pikir, pola tindak aparat.Politik-teknokratik

Pengembangan kelembagaan lintas wilayah

Kebijakan Tidak tepatInkonsistensiInformasi

Advokasi kebijakan yang berpihak berspektif masy./SDA baik di

Implementasi kebijakan yang belum taat azasi

Advokasi bersama wilayah kepulauan agar:Pendekatan dan perencanaan yang

Page 76: Notulensi Paska Edit

tingkat local-lintas wilayah/negara

holisticStrategi mempertemukan top-bottom

Pak catur:Nilai2 lokal yang masih dilakukan di berbagai daerah :- Resources pool: Jimpitan, Ulu hasil- Mutual Support : (be) siru, gotong royong, ekahoe, batulung- Resources Management : Kemalik, Subak, Pahoba, Maman, Malar.- Surfllus management (revitalisasi nilai dalam Ketahanan pangan) : Konsep “Lumbung”, KUB, Koperasi dll

Note:Setelah diskusi untuk menentukan point2 yang akan disampaikan, baru kemudian ditentukan point-point dalam rencana ke depan yang bisa dilakukan, di antaranya:

- Pengembangan system pendidikan yang lebih manusiawi dan adaptif perubahan iklim, dan kepulauan

- Pengembangan system ketahanan pangan berbasis “local”- Pengembangan kelembagaan lintas actor dan lintas wilayah- Advokasi bersama wilayah kepulauan.-

Selain itu dilakukan pemilihan salah seorang peserta yang nantinya akan menjadi penyampai materi di Pleno, yaitu Lalu Teguh dari Bappeda.

Kegiatan diskusi Selesai sekitar pukul 16.30. Peserta selanjutnya berkemas-kemas untuk persiapan kembali ke Mataram. Setelah semua beres, peserta foto bersama di sekitar lokasi, di dekat hutan mahoni. Sekitar pukul 17.00, rombongan dengan mobil jemputan berangkat untuk ke Bis yang sudah menunggu di bawah lembah. Sebelum bertolak ke Mataram, rombongan mampir di Pondok Pesantren milik TGH. Hasanain, yaitu Ponpes Nurul Haramain Putri untuk sekedar melihat-lihat proses belajar mengajar di sana. Sekitar lima belas menit disana, kita kembali berangkat pulang ke mataram. Sekitar pukul 18.30, rombongan peserta kegiatan lingkungan Konferensi Pulau-pulau Kecil Indonesia, untuk wilayah Lembah Madani, sampai di Hotel Jayakarta.

Page 77: Notulensi Paska Edit

KONFRENSI &LOKAKARYA PULAU-PULAU KECIL INDONESIAMemperkuat Keberdayaan Warga & Daerah Kepulauan, Memperluas Akses Sumber Daya

Alam, Dan Membangun Ketahanan Social, Pangan Dan Energy23-27 Mei 2010

Di selenggarakan oleh:Multipihak sunda kecil

Samanta – koslata – Balifokus – Lembaga Olah Hidup – Transform - Gema Alam – Pusaka Kaula – Yayasan Serbio Ngada – Yayasan Tananua – P2M – SDM Kupang – SDM

Mutis Timau – Yayasan Ayu Tani Flores – Forum DAS NTT

Mulai : 20.00-selesaiAgenda : Bahas Alur DiskusiKorlap: Nanang memulai membuka untuk membahas alur diskusi, yaitu ada beberapa hal yang di sampaikan:

- Undangan akan hadir di forum kita yaitu dari warga desa sendiri pada pukul 09.00 paling telat dan sebanyak 15 orang.

- Kita akan di fasilitasi oleh Mas Sulis- Narasumber adalah Pak Micheal dan Pak Yani Sagaroa- Kemudian akan ada forum diskusi di mana nantinya hasil diskusi akan kita plenokan

kemudian kita akan rumuskan beberapa hal yaitu masalah atau tantangan dan peluangnya seperti apa bagi kepulauan kecil ini.

Ada beberapa alur untuk diskusi besok, yaitu:1. Perkenalan dengan warga atau undangan2. Diskusi I tentang ‘Presentasi dari pembicara dengan tema pembangunan wilayah

kepaulauan kecil yang berperspektif mitigasi & adaptasi perubahan iklim”

3. Diskusi IIa. Kerentaan dan keterbatasan daya dukung lingkungan wilayah kepulauan terkait

sumber daya sumber daya alam (hutan, air, pangan dan energy). SDM (iptek, produktivitas, kearifan local budaya dan bencana)

b. Tata kelolah pembangunan wilayah kepulauan yang bias daratan (tata ruang, infrastruktur dll)

c. Kebijakan pembangunan wilayah kepulauan yang bias daratan (pengelolaan SDA, transportasi, politik)

4. Rehat atau istirahat5. Lanjutan diskusi sampai selesai.

Ada beberapa pertanyaan peserta terkait alur diskusi, yaitu:1. Pak Micheal, Kupang: bagaimana kita menghubungkan antara isu-isu yang sudah di

tentukan dalam diskusi dengan isu yang ada di wilayah kita ini (Desa Bentek) yaitu misalnya tentang lahan kering dll. Jika sama dengan wilayah desa lain kenapa harus kita diskusikan dan di bahas?

2. Umbu Raga, Sumba: a. Perlu dibahas dan perluas pemahaman kita tentang wilayah Desa Bentek inib. Ada beberapa hal yang akan kita diskusi seperti tentang lahan kering, saya rasa kita

harus melihat perkembangannya apakah sudah ada regulasi atau konservasi dll terhadap wilayah ini. Maka penting bagi kita untuk membahas dan dalami agar dapat menghasilkan RTL yang jelas bagi kelompok kita, karena yang harus kita lihat seperti pengelolaan hutan adat terhadap pengelolaan air seperti apa, apakah ada intervensi dari masyaraka terhadap pengelolaan air.

Page 78: Notulensi Paska Edit

3. Micheal, Kupang: ada tidak waktu khusus bagi masyarakat untuk menceritakan tentang kondisi wilayah ini, baik hutan adat, pengelolaan air, lahan kering dll agar menjadi bahan pembelajaran dan informasi buat kita semuanya dan akan menjadi panduan kita dalam diskusi selanjutnya.

4. Nanang: ya sepertinya akan ada sessi khusus untuk membahas dan berdiskusi dengan masyarakat

5. Umbu Raga, Sumba: seperti apa alurnya? Tentang hutan adat, lahan kering, hutan desa dan HTR?

6. Kamardi, KLU: tentang tema ini saya rasa penting bagi kita untuk mengetahui secara mendalam tentang wilayah Bentek ini, karena di sini di wilayah utara ada pengelolaan hutan adat yaitu di Dusun Buani Desa Bentek dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Untuk wilayah Dusun Dasan Bangket ini mungkin saya lebih kepada penanganan banjir.

7. Micheal, Kupang: saya rasa penting untuk kita jadikan bahan diskusi sehingga jangan sampai saya akan menyampaikan materi nantinya di luar alur tema.

8. Yani Sagaroa, Sumbawa: menurut saya jika di sentuh untuk tema maka akan lebih baik kita membahas dan menghubungkan terhadap perubahan iklim.

9. Micheal, ada Catatan penting yaitu: Perlu di sampaikan ke peserta tentang ada tidak waktu khusus untuk profil kelompok

diskusi dengan masyarakat Apakah akan berbicara poin perpoin tentang isu atau isu-isu tersebut akan dijadikan

satu kelompok isu diskusi, kemudian yang menjadi narasumber adalah Pak Yani dan Pak Mikchel.

Apakah undangan mengetahui jika akan ada diskusi untuk transpomasi nilaiInformasi bagi peserta

Sessi perkenalan:1. Nanang Irawati, Santiri Faundation, Ampenan-Mataram2. Sammuel Kebang, Bejawa Flores Dinas Kehutanan Kab. Ngadu Flores NTT3. Dominggus Manapa, Alor NTT Dinas Kehutanan dan Perkebunan NTT4. Umbu Raga, Yayasan Tanan Nu’a Sumba NTT5. Unggul, Sumbawa Dinas Perhutanan dan Perkebunan Sumbawa Besar6. Marwi, Gumpar Aik Berik Lombok Tengah7. Irep, warga Dusun Dasan Bangket Desa Bentek Kec. Gangga KLU8. M. Edi, Dinas Kehutanan Prov. NTB9. Sriasti, kelompo HKM Sapit Kec. Swela Lombok Timur10. Helmi Johan, Santiri Faundation11. Umbe Raja, Burung Indonesia Flores Labuan Bajo NTT12. Yulian Nurnaning, Mataram13. Ramadhan, HKM Sambelia Lombok Timur14. Yani Sagaroa, LOH Sumbawa, Tim Kehutanan Sumbawa dan Walhi Sumbawa15. Hidayat, warga Desa Bentek16. Kamardi, persekutuan masyarakat adat KLU (Ketua Adat KLU), menjadi anggota AMAN

dan asli warga Bentek. Pernah jadi kepala desa Bentek kemudian menghapus RT/RW menjadi banjar tetapi saat ini kembali lagi ke awal menjadi RT/RW

17. Nasruddin, Kadus Dasan Bangket Desa Bentek Kec.Gangga KLU18. Micheal Riyu Kaho, Dosen Fak. Pertanian Undana, Ketua Forum DAS (Daerah Aliran

Sungai) NTT19. Felixs. Lembata’ (lembata’ artinya: senjata yang ada di dalam), Badan Penyuluhan

Pertanian dan peternakan Kab. Lembata’ Flores Timur NTT20. Ade, Jurusan Bahasa Inggris FKIP Unram, tinggal di Gunung Sari Lombok Barat.

Sekian dan terima kasih.

Page 79: Notulensi Paska Edit

KONFRENSI &LOKAKARYA PULAU-PULAU KECIL INDONESIAMemperkuat Keberdayaan Warga & Daerah Kepulauan, Memperluas Akses Sumber Daya

Alam, Dan Membangun Ketahanan Social, Pangan Dan EnergyKunjungan Lapangan Desa Bentek

Kecamatan Gangga – Lombok Utara NTB

Hari/Tanggal: Selasa, 25 Mei 2010Mulai: 09.00-selesai

Pembukaan : Nanang Irawati Selamat pagi, dimana diskusi ini adalah bagian dari acara konfrensi pulau-pulau kecil. Mulai jam 09.00 ini kita akan diskusi sampai 10.45 kemudian break. Untuk undangan maka kami harapkan untuk menyampaikan bagaimana profil Desa Bentek dan akan di fasilitasi oleh Pak Sulis. Silakan.

Pak SulisSaya Sulistiono, saya aktif di Koslata dan dalam acara ini saya akan membantu dalam proses agar acara ini lancar. Kemarin sudah ada acara dari beberapa daerah yaitu NTT, Maluku, Bali, dan NTB dan juga ada perwakilan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inti dari pembicaraan kemarin adalah kenapa bumi kita ini semakin panas, akibat dari adanya perubahan iklim mulai dari mencairnya es, cuaca yang tidak menentu, kebakaran hutan, kekeringan dll. Pada konfrensi ini, Kita di bagi dalam 4 wilayah yaitu ada di Desa Aik Bukak Lombok Tengah, Lembah Madani Lombok Barat, Jambi Anom di KLU dan di Bentek di KLU jaga, kemudian untuk wilayah kita khusus berkonsentrasi dampak perubahan lingkungan khusus daerah wilayah lahan kering yang di bedakan dengan lahan basah (aik bukak), budaya (sesaot), dan pesisir laut (jambi anom). Kita akan mencoba membahas tentang beberapa hal terkait lahan kering, yaitu:

Masalahnya apa Upaya yang sudah dilakukan, kita akan melihat kondisi di sini bahwa sebelumya wilayah

di Bentek ini pernah ada banjir maka inisiatif apa yang sudah dilakukan oleh warga ini untuk mengantisipasi lagi hal tersebut.

Hambatan-hambatan yang di hadapi.

Hal-hal diatas dapat mencakup dalam hal: Kerentaan alam yang terjadi? Keterbatasan wilayah seperti apa? Misalnya keterbatasan SDM, keterbatasan air

dengan bertambahnya masyarakat Mengenai tata kelola, yaitu tata ruang kita dimana bagaimana kita mengatur

penempatan sebuah wilayah, baik dalam produksi atau konsumsi kitau Mengenai kebijakan baik secara nasional, local atau bahkan sampai tingkat desa.

Maka saat ini kita semua akan mangungkapkan masalah-masalah yang di hadapi, inisiatif yang di kembangkan untuk mengatasi hal tersebut.Silakan, bisa di pahami. Saya harap warga dari Bentek akan memulai.

Peserta Diskusi menyampaikan pendapatnya:- Warne Wijaya, Desa Bentek (petani)

Mengenai masalah yang di hadapai oleh linkungan maka saya melihat dua sisi yaitu mengenai musim yang tidak tetap dimana dampaknya sangat erat hubungannya dengan

Page 80: Notulensi Paska Edit

komoditi yang dihadapai oleh petani sering berubah iklim sehingga banyak penyakit yang timbul seperti ada siput, tikus, ulat-ulat dll muncul dalam pertanian kami. Kemudian mengenai irigasi jika musim hujan maka air akan sangat banyak sekali tetapi itu hanya sementara saja.

- Wardi, Petani Dusun Dasan Bangketinisiatif yang pernah kami kembangkan dalam rangka mengantisipasi perubahan ini adalah sekitar 2 thun yang lalu kami pernah mengusulkan ke pemerintah untuk mengolah sumber air yang ada di kami sehingga kami mendapat sumber bibit kayu sampai ke pemeliharaan tetapi itu gagal akibat banjir tahun 2009 kemarin, sehingga sumber air yang kami pelihara menjadi sangat kritis, kemudian pemeliharaan pipa yang juga belum secara total kami lakukan. Terkait mengenai kayu yang kami kelolah kemudian rusak akibat banjir maka bagi kami perlu ada tindak lanjut lagi dari pemerintah. Terima kasih

- Pak Sulis ya ada lagi, saya rasa banyak pengalaman teman-teman mengenai konservasi yang sudah dilakukan.

- Wane Wijaya saya rasa memang sudah ada seperti menghutankan kebun atau mengembangkan hutan rakyat lagi.

- Hidayat, warga Bentek Menyatukan kembali diri kita dengan alam dan lingkungan dengan menjaga lingkungan kembali. Maka menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan, kemudian dalam konteks menghijaukan kembali hutan, maka butuh masukan dalam hal pengetahuan menjaga hutan dan lingkungan. Hutan pernah rusak waktu ada HPH dan juga masyakat terlibat tetapi ini adalah kebutuhan dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, masyarakat juga kecewa dengan ada kondisi kongkrite mengenai banyaknya wakil rakyat yang mengkorupsi hasil kerja masyarakat, maka penting juga menanamkan kembali semangat di masyarakat untuk menjaga kawasan dan bagi petani sendiri akan mampu merasakan dampak dari kawasan hutan tersebut.

- Pak SulisUntuk HKM di samping dapat menjaga hutan juga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat yaitu mislanya akan mampu menghindari banjir, longsor dll. Soalnya adalah apakah masyarakat yang masuk ke hutan tadi sudah mulai membangun hubungan kalaborasi dengan kelolah hutan baik dengan HKM atau seperti apa dalam mengolah kawasan tersebut, sehingga Bentek akan lebih di ketahui oleh semuanya.

- Mardi Wijaya, Pedagang Desa Bentekwilayah Bentek ini adalah sebagian besar pertanian dan lebih banyak menanam kakao atau coklat, setelah kakao ini berhasil kemudian soal yang muncul adalah mengenai hasil produksi kakao akan di distribusikan kemana karena di monopoli oleh segelintir orang saja. Kemudian mengenai peternakaan kami sudah mendapat bantuan sapi tetapi hanya beberapa orang saja yang mendapatkan namun dalam hal pemeliharaan ternak tersebut tidak ada keberlanjutan peternakaan kami, dalam hal irigasi kami memiliki dua sumber air yang bisa kami handalkan namun kami belum bisa memanfaatkannya baik secara produksi ataupun secara ekonomi. Maka kami harapkan agar semua yang masuk ke desa kami akan mampu di lirik secara ekonomi (ada investor yang akan mengolah wilayah kami). Untuk

Page 81: Notulensi Paska Edit

sarana infrastruktur juga sangat berpengruh karena akan mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah kami ini, soal transportasi juga sangat berpengaruh terhadap infrasruktur tadi yang belum maksimal.

- Pak Sulissaya rasa ini adalah proses kami belajar bersama dengan masyarakat disini, tentang keadaan iklim berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi. Silakan siapa lagi yang menambahkan tentang wialyah desa Bentek.

- Zakariah, warga Desa Bentek terkait dengan pengolalaan hutan terkait Desa Bentek saya rasa sudah banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta tetapi program ini tidak di lanjutkan lagi, sehingga kesan yang ada adalah hanya sebatas eksplotasi saja (habis program selesai melakukan pendidikan bagi masyarakat sekitar kawasan). Mengenai hutan lestari maka akan ada penanaman kembali hutan dll sehingga di masyarakat sendiri beda persepsi dalam hal bagaimana menjaga hutan tetapi tetap akan mensejahtrakan masyarakat secara ekonomi.

- Sumarta, Dusun Buani Desa BentekTentang pengelolaan hutan yang ada, jika kita mengingat waktu banjir 2009 yaitu ada sebab dan akibat terjadinya bencana banjir bandang. Dimana ini adalah akibat dari pengolalaan hutan yang salah sehingga ada sekita 31 pohon hilang akibat banjir tersebut, maka dari awal ada pembinaan bagi masyarakat tetapi pembinaan ini tidak dilanjutakan lagi sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana penglolaan kawasan hutan yang baik.

- Pak Sulisair semakin berkurang, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan hutan belum ke hal mensejahtrakan masyarakat. Silakan ada lagi yang menambahkan ?

- Pak Micheal, KupangSaya ketahui bahwa di desa Bentek ini memiliki keragaman di mana dalam pengelolaan hutan secara tradisional, maka kami disini ingin belajar tentang bagaimana pengelolaan hutan untuk menjaga lingkungan secara mitigasi dan adaptasi. Kemudian yang penting di pelajari adalah ada hutan ynag di kelolah secara tradisional dan terhambat dengan adanya aturan kemudian yang kedua ada hutan yang di kelolah oleh HKM tetapi ini tidak mampu mensejatrakan masyarakat tetapi sejalan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini seperti perkembangannya?

- Warne Wijayajika masyarakat melanggar aturan adat maka akan di kenakan sanksi seperti menyembeli kerbau dll dan masih banyak kasus lagi, namun tidak semua hutan di berlakukan aturan adat itu.

- Pak SulisMemang ada beberapa hutan yang dikelolah oleh masyarakat dan dikelolah secara adat, sehingga aturan-aturan adat akan di berlakukan sesuai aturan hokum adat terhadap pelestraian hutan adat. Maka yang penting kita pahami adalah bagaimana dengan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, maka perlu ada upaya inisiatif yang di lakukan, atau ada pengalaman yang menarik dari wilayah lain, silakan

Page 82: Notulensi Paska Edit

- Sammuel, FloresPenting bagi kami mendapatkan informasi apakah hutan yang ada termasuk hutan produksi, hutan lindung atau apa? Kalau Hutan produksi, akan ada aturan yaitu UU 41 yang apabila mengolah hutan maka harus ada ijin. Kemudian info yang kami dapat jika masyarakat membangun rumah maka akan mengambil pohon di hutan apakah sudah ada ijin sehingga tidak terjadi banjir lagi. Karena di wilayah kami ada illegal loging sehingga terjadi penggundulan hutan terjadi banjir dan longsor.

- Pak Sulis Ada hutan lindung, hutan produksi dan ada yang di kelolah oleh HKM dan soal hutan adat masih belum formal arti belum ada standar kehutanan tetapi sempat ada perda yang akan di buat khususnya di Lobar, tetapi proses pengakuan hak adat terhambat karena ada pemekaran wilayah padahal sudah jelas batas-batas wilayah hutan adat.

- Pak Edi, Dinas Kehutanan NTBjika hutan berada dalam batas Negara maka harus ada ijin seperti PPh dan HKm, maka yang boleh di lakukan adalah menebang pohon hanya di wilayah kebun saja. Kenapa penting melaporkan penebangan pohon ini di harapkan agar mengetahui apakah kayu yang di tebang tadi memilki kualitas untuk melindungi hutan dan mata air, karena pada radius 100 pemerintah wajib melindungi hutan, soal ijin kami sudah mulai dari tingkat desa yaitu ada blangko SKSB dan sertifikat untuk mengangkut kayu.

- Pak Sulis Maka perda yang berkaitan dengan surat pengurusan kayu maka penting kita memiliki surat.

- Yani, Sumbawa: hayat ada IPTKM adalah untuk memperjelas tentang pola distribusi kayu saja, pengalaman kami bahwa kami sering tidak melihat aturan secara nasional dan secara admnistraif padahal ini adalah pengelolaan yang di lakukan oleh masyarakat dan kami tetap mendorong masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungan baik milik Negara atupun tidak. Inisiatif lain juga adalah pemanfaatan kawasan termasuk dalam kawasan pesisir maka dalam pola pendekatan yang di lakukan sering secara sektoral.

- Ramadhan, Tamboraprogram yang tidak berlanjut, kemudian ada pengelolaan HKM, ada crossing juga memperhitungkan soal pengelolaan dan penjagaan hutan artinya tidak sebatas melihat volumenya saja. Maka keyakinan kami bahwa jika kondisi sudah baik maka akan di ikuti kejahtraan yang baik juga. Untuk soal penghasil seperti madu maka hasilnya sangat memuaskan, maka kita melihat harus secara menyeluruh baik produksi, kesehatan dll.

- Pak Sulisada pemanfaatan seperti pemanfaatan madu hutan

- Yani, menambahkan mendorong masyarakat untuk menanam di lahan seperti “bank bibit” yang sudah di lakukan di Sumbawa adalah dalam hal menyelamatkan bibit local, sehingg Pengembangan bibit ini di lakukan secara swadaya dan berkembang sampai 9 kecamatan dimulai di tahun 2002. Jika di lihat dalam hal volume reboisasi maka sumbangan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah untuk menanam di sekitar hutan secara swadaya dan tradisional dan ini juga

Page 83: Notulensi Paska Edit

menjadi panduan bagi dinas kehutanan dan perkebunan Sumbawa untuk melakukan hal tersebut.

- Marwi, LotengAda 3 komponen yaitu kawasan hutan ada program hutan kemasyarakatan sebanyak 189,5 Ha sambil berjalan menembuh upaya kebijakan maka masyarakat juga sambil menjaga hutan, ada 70% hutan kayu dan ini adalah hutan lindung, kemudian di luar hutan lindung ada perkebunan masyarakat dan ada mata air di kawasan tersebut maka kami membicarakan dengan pemda untuk membebaskan lahan tersebut maka sekarang sekitar 2 Ha sudah di bebaskan beberapa wilayah untuk kebutuhan masyarakat. Untuk soal HKM hamper sudah rampung sehingga dengan semua multi pihak kami sudah coba mengodok secara bersama-sama

- Pak Sulis Kerentanan: kurang air Tata kelolah: belum mengarak kelestarian Kebijakan: ada dukungan bibit dari pemerintah Pelaksanaan dan penegakan hokum

Maka menambah vegetasi: HKM HKR Bank bibit

- Umbu Raga, Sumbaada hutan lindung, hutan produksi dan HKM dan soalnya adalah tidak ada batas yang jelas terhadap wilayah hutan tersebut. Pernah juga ada proyek yang masuk namun juga belum di lanjutkan, pemerintah melakukan perlindungan dan penjagaan hutan dan di masyarakat ada hutan yang di sebut dengan “hutan keluarga” dan ini terjadi di masing warga hanya untuk membedakan antara hutan melalui program pemerintah dengan hutan yang di kelolah oleh mayarakat. Untuk pengembangan oleh masyarakat sudah mantap denga 20 kelompok dalam badan usaha pengelolaan hutan, maka kami berharap semua pihak terlibat dalam hal pengelolaan hutan tersebut. Titik kelemahannya adalah adanya proyek yang muncul di masyarakat, bagi yang memahami arak kebijakan HKM dll maka akan ada perubahan sikap dari masyarakat untuk menanam kembali pohon yang ada di hutan di sekitar wilayah rumah.

- Umbu Ranja, Flores kami caba membangun kesepakatan untuk menjaga pengelolaan hutan baik baik batas wilayah kawasan dll, kita melihat soal yang sering terjadi di masyarakat. Hal lain adalah khususya di Beliling adalah bagaimana masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, rotan, sirih, madu dll. Kemudian mengajak masyarakat local di untuk mengembangkan wilayak kawasan untuk pariwisata dll.

- Dominggus, Alor NTTsaya memiliki pengalaman sedikit di mana kami membebaskan hutan sebanyak 5 Ha dan kami jadikan sebagai “hutan nostalgia” dimana setiap ada yang dating maka mereka akan menanam satu pohon, ini dijadikan sebagai hutan wisata dan hutan penyidikan di mana ada jenis-jenis tanaman seperti mahoni, kenari, mangga alon, jati putih, kayu putih dan juga sebagai hutan pendidikan dan hutan persahaban dunia di berikan oleh warga Italia dan Unissef (ada perwakilan Belanda, Jerman).

Page 84: Notulensi Paska Edit

- Felixs, Lembata NTTKomoditi yang besar adalah mente tetapi karena hutan terus maka kami mengalami gagal dan terbakar jika terlalu cuaca terlalu panas. Maka upaya yang kami lakukan adalah ada inisiatif dari penduduk untuk menanam, ada konservasi hutan lagi, ada pare-pare hutan, penggunaan pupuk organic juga sudah mulai di lakukan dan ada satu hal yang kami lakukan adalah bagaimana mengkonsumsi pang an local dan ada juga pendidikan bagi anak didik sekolah untuk membangun lagi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, membentuk kelompok peduli lingkungan, peduli api dan peduli laut. Ada beberapa konsep yaitu penyusunan kurikulum untuk pengetahuan lingkungan mulai usia dini dan kerja sama dengan WWF, ada intruksi gubernur dengan keanekaragaman pangan dengan setiap Kamis dan hari minggu tidak menggunakan makanan non terigu dan dan beras dengan menggunakan bahan local, ada perdes untuk tidak menebang dan menggunakan alat peledak untuk menangkap ikan, ada aturan lagi waktu yang tidak melaut memanfaatkan lingkungan dan mengolah lingkungan sehingga wilayah ini penghasil mete terbesar di NTT.

- Pak Macheal, Kupang: NTT tidak jauh beda dengan NTB, dimana NTT terletak antara dua batas Negara dan memiliki banyak pulau terluar ada masalah kepulauan dan masalah perbatasan, kemudian yang kedua adalah kami memiliki pulau dalam pendataan terbaru 2008 sebanyak 1.148 buah pulau ada pulau besar sebanyak 3 pulau yaitu sumba, flores dan pulau timur dan sisanya adalah pulau-pulau kecil. Dalam masalah mitigasi dan adaptasi adalah masih berpedoman terhadapa hutan di mana di Sumba ada sebanyak 6-7% jumlah kawasan hutan, Pulau Timor 11% dan Flores 15-20% kawasan hutan. Maka pulau-pulau kecil bergantung terhadap pulau besar, di mana NTT banyak muncul situasi endemic seperti komodo, cendana, rusa timur, Sumba ada 10 jenis burung maka ada situasi yang khas di yang hanya ada di NTT. Lahan kritis 4,3 juta Ha di mana lahan tersebut di gunakan oleh masyarakat untuk bertani karena 90% warga NTT adalah bertani, kemudian ada 286 endemik bahasa yang berbeda sehingga beda bahasa selalu menjadi bahan untuk konflik maka akibat konflik tersebut orang asli NTT tidak pernah bermukim di pantai tetapi lebih banyak bermukin di gunung. Hujan menyiapkan 18 M mkubik/tahun dan terpakai hanya 8 M meterkubik/tahun, dan NTT kekurangan air sebanyak 2,83 meterkubik/tahun. Kemudian ada 8 program unggulan dari pemda seperti pemberdayaan masyarakat, penggelolaan lingkungan kemudian soalnya adalah program tersebut tidak saling berintraksi dan sineris dengan masyarakat ataupun sesama dinas yang ada. NTT ada 3 ruang hidup yaitu runga keluarga dan akan menanam lingkungan, daerah terlarang dan daerah kultirasi dimana masyarakat melakukan penebangan secara liar. Ada pencanangan provinsi cendana, kelautan, dll, maka kita harus seperti apa? Di Timor cendana masih banyak untuk hasil cendana di milik masyarakat sebanyak 85% dan 15% milik Negara, maka soalnya adalah ada tata pengolahan yang salah terhadap tata ruang yang salah sehingga yang terjadi hanya pada sector sektoral saja. Kami melakukan usaha terpadu yaitu DAS, perda pengelolaan kawasan pesisir. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan hutan secara baik? Ini yang sedang kita lakukan memberikan pemahaman di masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan dan lingkungan. Untuk Cendana 80% hasil tebangan di tawarkan Rp 180 juta, dan 85% miliki Negara dan sekarang di balik bahwa 85% milik masyarakat dan sisanya 15% milik pemerintah dan sekarang ada perda baru bahwa seluruhnya milik masyarakat tetapi jika menebang harus ada ijin dari pemerintah. Maka penting bagi kita untuk memulai membangun tata kelolah pemerintahan lingkungan dan hutan dengan melibatkan seluruh element dan stakeholder yang ada untuk mensejahtrakan masyarakat. PP 29 2010 tentang kewenangan gubernur dalam menindak bupati.

Page 85: Notulensi Paska Edit

- Yani Sagaroa, Sumbawa Dua kabupaten yang sebelumnya menjadi satu karena ada pertamabangan maka terjadi pemekaran di mana untuk Sumbawa 6ratusan H dan sisanya KSB, di mana kab. Sumbawa jumlah penduduknya sudah diatas 4ratusan ribu untuk luas hutan sekitar 5ratusanribu dan ada gerakan masyarakat menolak tambang dan ada 24 KP sebanyak 2ratusan Ha dan ada 5 KP (kuasa pertambangan) di KSB. Maka di atas 7ratusribu H diuntuk pertambangan dimana ini melewati batas daratan atau bahkan akan mengmbil luas lautan saja, dan ini yang diakukan oleh daerah saat ini. Untuk KP secara nasional sudah mencapai 9000 KP dan untuk ijin pertambangan sudah mencapai 3000, maka jika sudah di atas 60% wilayah kita sudah di alokasikan untuk investasi dengan alasan peningkatan ekonomi masyarakat, maka pemerintah kita menjadi alat modal asing dalam menguasai segala sumber daya alam indonesia. Maka apa yang di sampaikan oleh pemerintah pusat saya rasa tidak ada jawaban yang jelas terhadap daerah dalam meyelesaikan soal yang ada, maka tawaran kami bahwa situasi kita dalam darurat ekologi maka penting memang harus ada strategi-strategi yang jelas dan tegas tidak lagi memakai strategi yang konfensional saja dan juga harus ada payung hukum yang jelas juga dalam upaya-upaya pengeleloaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan.

- Kamardi, KLU ada hutan lindung, hutan produksi, HKM dll. Di mana HKM lebih kepada adanya ijin, dimana hutan adat ada 4 hutan adat di utara, hutan adat selatan, hutan adat mejek, dan hutan adat bebeke. Di mana hutan adat yang ada di desa Bentek khusus untuk konservasi, dimana awik-awik yang diberlakukan adalah adanya majelis keramat desa yang melingkupi aturan kemasyarakatan dan bahkan sampai kepada tingkat eksekusinya. Maka dalam perjalanannya adalah tradisi tersebut sudah hilang dan tidak di lakukan lagi awik-awik tersebut, seperti tidak boleh membakar, memperluas wilayah kebunnya ini tidak lagi melakukan dan mendorong lagi awik-awik yang ada. Di desa Bentek memang ada lahan kering dan produk pertamanya adalah jambu mente, perladangan, dan ada lahan bahan. Maka ada hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan pemerintah dan hubungan manusia dengan alam, maka di satu dusun dengan dusun lain berbeda-beda, ada sekitar 8019 orang warga desa Bentek. Masalah yang dihadapi adalah belum munculnya kemauan dari pemerintah untuk mengakui nilai-nilai adat yang ada, kemudian ada 5 perda wajib yaitu retribusi yang menyangkut soal PAD, dan yang terakhir adalah 70% untuk kebijakan non fisik dan 30% fisik dan dalam perjalanannya ternyata yang lebih tinggi adalah pembangunan fisik. Maka yang sering muncul di desa Bentek ini adalah lebih kepada ritual saja, di mana kami pernah melakukan dan meleburkan diri di dalam satu pola kepemimpinan dengan mengabungkan antara tokoh agama, adat, dan pemerintahan maka ketika ada kasus 98 setiap tahun maka hanya 2 kasus yang di selesaikan secara Negara lewat pemerintah dan 96 kasus di selesaikan secara adat.

- Pak Sulis saya rasa sudah ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari diskusi tadi pagi sampai siang ini yaitu:

Konteks Wilayah Lahan

Kering

Kerentanan Keterbatasan Daya

DukungTata Kelola

Kebijakan Pembangunan

Issue Masalah Kurangnya air Penyakit tanaman &

hama meningkat Pergeseran musim Kurangnya Iptek

adaptasi perubahan

Kelolah hutan di Bentek belummengarak kelestarian

Koordinasi

Dukungan BibitUntuk Konservasi

Page 86: Notulensi Paska Edit

iklim Masih ada pola

tanam “tebasbakar”

Kekeringan, longsor Bencana banjir di

Bentek akibathutan kritis

SKPD lemah Di Terjang Banjir

IPKTM “Rekayasa” di Tambora (kayu dari hutan)

Pelaksana program sektoral

Pemberian konsesi tambang tak sesuai daya dukung

Pemerintah tidakmengakomodasi inisiatif masyarakat

Belum adapengakuan (UU,PP) masyarakatadat

Inisiatif Yang di kembangkan

Menambah vegetasi

Pengembangan hutan rakyat

Sudah banyakprogram di Bentek

Pengembangan Bank Bibit diSumbawa

Hutan wisataNostalgia di Alor(pendidkan)

Hutan keluarga du Sumba

Perlindungan mata

Kelola kawasanhulu pesisir

DAS terpadu Zonasi taman

nasional Wanggameti

Membangun kesepakatan alam desa

Kurikulum pendidikan localcinta lingkungan

Intruksi gubernurNTT himbauan non beras & non

Page 87: Notulensi Paska Edit

air “Permata” diNTB

Berlakunya awik2di kawasan hutanadat

Pemanfaatan madu hutan

Parit resapanjebakan air

Pangan local Pupuk organic

(jalan api) Pengealolaan resiko

bencanaberbasis masyarakat

terigu Pemanfa

atan jasalingkungan

Pengembangan HKM & HTR

Perdes perlarangan penebangan mangroue

Revitalisasi aturanlokal

Hambatan Yang di Hadapi

Pembinaan terhadap petanihutan tidakberkelanjutan

Masih pendekatan proyek

Bagi kelompok diskusi, setiap peserta berhitung dari 1-3, maka kelompok di bagi sesuai hitungan 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan tiga dengan 3. Ada 3 hal dalam konteks lahan kering, yaitu:

a. Kerentaan keterbatasan daya dukungb. Tata kelolac. Kebijakan pembangunan

Dengan merumuskan beberapa hal, yaitu: Issu masalah Inisiatif yang di kembangkan Hambatan yang di hadapi Peluang yang ada Gagasan atau agenda kedepan

Kelompok 1: Kerentaan Keterbatasan Daya Dukung1. Semuel Kebang2. Bediona Feliks3. Tunggul Wiyakno4. Haspin RK5. M. Edi6. Adi Susanto7. D.Novianti8. Hidayat

Page 88: Notulensi Paska Edit

9. Sulistiono

Kelompok 2: Tata Kelola1. Kamardi2. D. Djusmaidi3. Umarti4. Mardi Wijaya5. Ramdan6. Ummbu Radandima7. Dominggus Manapa8. L.Micheal Riyu Kaho 9. Bidarto

Kelompok 3: Kebijakan Pembangunan1. Marwi2. Umbu Ranja Pasi3. Siarti4. Seriarti5. Hanan Istiqla6. Rasedin7. Yani Sagaroa 8. M. Zakariah9. Warna Wijaya

Coffee break: 12.00-14.00

Persentasi Hasil Diskusi Kelompok1. Kelompok 1: Kerentaan keterbatasan daya dukung (Bencana Alam: banjir, longsor, kekeringan, ketersediaan air, energy, pangan, sumber daya manusia dan social)Issu Masalah

Inisiatif yangDikembangkan

Hambatan yangdihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda kedepan

Pergeseran musim (gagal panen padi,kacang ijo di Sumbawa) Penyakit tanaman &hama meningkatKurang airKurangnya Iptek adaptasiperubahan iklim Masih ada pola tanam tebas bakar Kekeringan,

Menambah vegatasiHutan keluarga di SumbaPengembangan hutan rakyatHutan wisatanostalgia (Alor) ada tanaman danpendidikanPengembangan “bank bibit” diSumbawaPemanfaatan madu hutan diTambora Sumbawa Pangan local

Masih pendekatan proyekPembinaan terhadap petani hutan tdkberkelanjutanPenganggaran blm pro SKPDtanam-menanamKurangnya penyuluhanLemahnya penyebaran info ramalanBMKGRamalan BMKG sering tidakTepat

Kebijakan HKM, HKR, Hutan desaAda anggaran alokasi khusus climate changeCarbon trade (ada peluang & tantangan)

Revitalisasi hokum adat u/pelestarian lingAnalisa daya dukung pulau, gugusan pulau, sunda kecil-MalukuKonservasi lahan & air (resapan, embung jebakan air)-pupuk organicKurikilum pend. ling.sejak usia diniMeningkatkan vegetasi di lahan kritis (kebun bibit rakyat, bank bibit, hutan keluarga, hutan wisata)

Page 89: Notulensi Paska Edit

longsor, kebakaranBencana banjir Bentek akibathutan kritis

Parit resapanjebakan airembungPupuk organicmembuat jalan api Pengembangan predator hamaTanamanBerlakunya awiq2dikawasan hutan adatPengelolaan resiko bencana berbasisMasyarakat

Energy alternative. Bio (sampah, jarak), angin, surya danmikro hidro.Intensifikasi lahankering Sumbawa diversifikasikan

2. Kelompok 2: Tata Kelola (Tata Ruang, Tata Produksi & Konsumsi, Infrastruktur)

Issu Masalah

Inisiatif yangdikembangkan

Hambatan yg di hadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda ke depan

Koordinsi SKPD lemah

musrembang dusun/desa ygpartisipatif

Yang di undang hanya pejabat artinya tidak ada keterwakilan masy.Perangkat desa blm lengkapHasil murembang dusun/desa pd tingkat di desa

Tata perundang-undangan menjamin hasil musrembang dusun/desa di terima di tingkat atas

perlu pengawalan oleh pemerintah desa, masy, NGO & DPRD

Kelolah kawasan hulu hilir pesisir/DAS terpadu

sudah ada kerjasama stakeholder untuk pengelolaan terpadu

ego sektoral tinggipemahaman ttg DAS yg blm konfrehensif

di NTT sudah ada perda ttg pengelolaan DAS terpadu

pengawalan perda di elaborasi menjadi peraturan gubernur supaya dpt dilaksanakanmenyusun dokumen perencanaan & pengendalian pengelolaan DAS terpadu

Zonasi taman nasional & membangun ksepakatan alam desa

ada peraturan desa yg di sepakti bersama dg masy. Disekitar taman nasionalada wanatani oleh masy

zonasi taman nasional wanggameti blm dilakukanada inisiatif kawasan pertambangandi Lombok ada perbedaan nuansa

taman nasional wanggameti merupakan sumber kehidupan masy pulau sumba

mengawal proses zonasi sampai pusatpenguatan institusi local (komunitas masy.adat)

Page 90: Notulensi Paska Edit

sekitar taman nasionalpemetaan partisipatif oleh masy & NGOsudah ada 500 H pencadangan areal Hkm di hutan lindungada KMDH disekitar taman nasional LM & TMNTdi sumba timur kearifan local telah menjadi perdes & jadi acuan perencanaan dusun

etnik yurisprodnsi di taman nasional MT sumba timur sampai sumba tengahada kemungkinan perluasan Hkm di sumba timur sampai sumba baratada deklarasi PBB (Undrip)ada NHG yg peduli masy.adatada RUU ada 13 dept mengurus masy.adat

Kelolah hutan di Bentek blm mengarah kelestarian

Tanam-tanaman local kayu maupun non kayu untuk konservasi kayu di hutan lindungAda kelompok pengelolah dengan inisiatif sendiri

Masy dalam dan luar desa lain kawasanKlp pengelolah belum sesuai Permenhut P.37/2007Kurang perhatian dari pemerintah desa & dinas kehutanan KLU

klp secara internal mmpnyai awiq2mndpt fasilitasi dari pemerintah & NGO untuk konsolidasi klp sesuai peraturan menteri kehutanan dan proses selanjutnya

minta pemerintah desa, NGO & dishut untuk memfasilitasi proses menuju HKm sesuai permenhut (6 bln kedepan)revitalisasi kelompok & kearifan lokal

Kelompok 3: Kebijakan Pembangunan (Regulasi Program Budgeting Pengawasan)Issu masalah Inisiatif yang di

KembangkanHambatan yangDihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda ke depan

Pemberian konsesi tambang

Revitalisasi aturan local

Mutasi atau penempatan

Ada MoU LH dg masy adat

Pend. LHkurikulum

Page 91: Notulensi Paska Edit

tak sesuai daya dukungDukungan bibit untuk konsevasi di terjang banjirIPTKM “rekayasa” di Tambora (kayu dari hutan)Regulasi nasional multi tafsirKurangnya sosialisasi regulasiBelum ada pengakuan (UU, PP, Perda) masy. AdatPelaksanaan program sektoralPemerintah tdk mengakomdasi inisiatifmasyarakat

Perlindungan mata air “permata” NTBPerdes pelarangan penebangan hutan MangrouePemanfaatan jasa lingkunganPengembangan HKM, HTRKurikulum pendidikan local cinta lingkunganIntruksi gubernur NTT non beras & non terigu

SDMtdk pasLemahnya pelayanan birokrasiDukungan DPRD masih belum jelasDukungan anggaran terbatasKebijakan berubah-ubah

Hutan adat bisa jadi lokasi REDD sesuai Permenhut 30/2009RUU: penghormatan,perlindungan,penghargaan & pemenuhan hak masy. AdatFPIC (Free Prior intermet Congren)PP 6 dan turunannyaTarget emisi 26%REDDCDMUU 32/2009 PPLHUU 27/2007 permen 17/2008Target nasional HKmUUD 45 pasal 18B2 dan pasal 28i.

nasionalPerdes ttgPSDAMmperkuat kalaborasi parapihakMendorong UU PSDA(payung hokum)Mendorong di tingkatSKPD ttgmuatan local adatPeningkatan kembali aturan (review) IPKTM dan cendanaSosialisai berbagai aturan sampai tingkat masy.Mendorong Perda ttgadat

Hasil Kelompok Desa Bentek Kec. Gangga KLUKelompok 1: Kerentaan keterbatasan daya dukung (Bencana Alam: banjir, longsor,kekeringan, ketersediaan air, energy, pangan, sumber daya manusia dan social)Issu Masalah Inisiatif yang

DikembangkanHambatan yangdihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda kedepan

Pergeseran musim (gagalpanen padi,kacang ijo diSumbawa)Penyakit tanaman &hama meningkatKurang airKurangnya Iptek adaptasi

Menambah vegatasiHutan keluarga di SumbaPengembangan hutan rakyatHutan wisatanostalgia (Alor) ada tanaman danpendidikanPengembangan “bank bibit” di

Masih pendekatan proyekPembinaan terhadap petani hutan tdkberkelanjutanPenganggaran blm pro SKPDtanam-menanamKurangnya penyuluhan

Kebijakan HKM, HKR, Hutan desaAda anggaran alokasi khusus climate changeCarbon trade (ada peluang & tantangan)

Revitalisasi hokum adat u/pelestarian lingAnalisa daya dukung pulau, gugusan pulau, sunda kecil-MalukuKonservasi lahan & air (resapan, embung jebakan air)-pupuk

Page 92: Notulensi Paska Edit

perubahan iklimMasih ada pola tanam tebasbakarKekeringan, longsor, kebakaranBencana banjir Bentek akibathutan kritis

SumbawaPemanfaatan madu hutan diTambora SumbawaPangan localParit resapanjebakan airembungPupuk organicmembuat jalan apiPengembangan predator hamaTanamanBerlakunya awiq2dikawasan hutanadatPengelolaan resiko bencana berbasisMasyarakat

Lemahnya penyebaran info ramalanBMKGRamalan BMKG sering tidakTepat

organicKurikilum pend. ling.sejak usia diniMeningkatkan vegetasi di lahan kritis (kebun bibit rakyat, bank bibit, hutan keluarga, hutan wisata)Energy alternative. Bio (sampah, jarak), angin, surya danmikro hidro.Intensifikasi lahankering Sumbawa diversifikasikan

Kelompok 2: Tata Kelola (Tata Ruang, Tata Produksi & Konsumsi, Infrastruktur)

Issu Masalah Inisiatif yangdikembangkan

Hambatan yg di hadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda ke depan

Koordinsi SKPD lemah

musrembang dusun/desa ygpartisipatif

Yang di undang hanya pejabat artinya tidak ada keterwakilan masy.Perangkat desa blm lengkapHasil murembang dusun/desa pd tingkat di desa

Tata perundang-undangan menjamin hasil musrembang dusun/desa di terima di tingkat atas

perlu pengawalan oleh pemerintah desa, masy, NGO & DPRD

Kelolah kawasan hulu hilir pesisir/DAS terpadu

sudah ada kerjasama stakeholder untuk pengelolaan terpadu

ego sektoral tinggipemahaman ttg DAS yg blm konfrehensif

di NTT sudah ada perda ttg pengelolaan DAS terpadu

pengawalan perda di elaborasi menjadi peraturan gubernur supaya dpt dilaksanakanmenyusun dokumen perencanaan & pengendalian pengelolaan DAS terpadu

Zonasi taman nasional & membangun

ada peraturan desa yg di sepakti bersama dg masy.

zonasi taman nasional wanggameti blm

taman nasional wanggameti merupakan

mengawal proses zonasi sampai pusat

Page 93: Notulensi Paska Edit

ksepakatan alam desa

Disekitar taman nasionalada wanatani oleh masy sekitar taman nasionalpemetaan partisipatif oleh masy & NGOsudah ada 500 H pencadangan areal Hkm di hutan lindungada KMDH disekitar taman nasional LM & TMNTdi sumba timur kearifan local telah menjadi perdes & jadi acuan perencanaan dusun

dilakukanada inisiatif kawasan pertambangandi Lombok ada perbedaan nuansa etnik

sumber kehidupan masy pulau sumbayurisprodnsi di taman nasional MT sumba timur sampai sumba tengahada kemungkinan perluasan Hkm di sumba timur sampai sumba baratada deklarasi PBB (Undrip)ada NHG yg peduli masy.adatada RUU ada 13 dept mengurus masy.adat

penguatan institusi local (komunitas masy.adat)

Kelolah hutan di Bentek blm mengarah kelestarian

Tanam-tanaman local kayu maupun non kayu untuk konservasi kayu di hutan lindungAda kelompok pengelolah dengan inisiatif sendiri

Masy dalam dan luar desa lain kawasanKlp pengelolah belum sesuai Permenhut P.37/2007Kurang perhatian dari pemerintah desa & dinas kehutanan KLU

klp secara internal mmpnyai awiq2mndpt fasilitasi dari pemerintah & NGO untuk konsolidasi klp sesuai peraturan menteri kehutanan dan proses selanjutnya

minta pemerintah desa, NGO & dishut untuk memfasilitasi proses menuju HKm sesuai permenhut (6 bln kedepan)revitalisasi kelompok & kearifan lokal

Kelompok 3: Kebijakan Pembangunan (Regulasi Program Budgeting Pengawasan)Issu masalah Inisiatif yang di

KembangkanHambatan yangDihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda ke depan

Pemberian konsesi tambang tak sesuai daya dukung

Revitalisasi aturan localPerlindungan mata air “permata” NTB

Mutasi atau penempatan SDMtdk pas

Ada MoU LH dg masy adatHutan adat bisa jadi

Pend. LHkurikulum nasionalPerdes ttg

Page 94: Notulensi Paska Edit

Dukungan bibit untuk konsevasi di terjang banjirIPTKM “rekayasa” di Tambora (kayu dari hutan)Regulasi nasional multi tafsirKurangnya sosialisasi regulasiBelum ada pengakuan (UU, PP, Perda) masy. AdatPelaksanaan program sektoralPemerintah tdk mengakomdasi inisiatifmasyarakat

Perdes pelarangan penebangan hutan MangrouePemanfaatan jasa lingkunganPengembangan HKM, HTRKurikulum pendidikan local cinta lingkunganIntruksi gubernur NTT non beras & non terigu

Lemahnya pelayanan birokrasiDukungan DPRD masih belum jelasDukungan anggaran terbatasKebijakan berubah-ubah

lokasi REDD sesuai Permenhut 30/2009RUU: penghormatan,perlindungan,penghargaan & pemenuhan hak masy. AdatFPIC (Free Prior intermet Congren)PP 6 dan turunannyaTarget emisi 26%REDDCDMUU 32/2009 PPLHUU 27/2007 permen 17/2008Target nasional HKmUUD 45 pasal 18B2 dan pasal 28i.

PSDAMmperkuat kalaborasi parapihakMendorong UU PSDA(payung hokum)Mendorong di tingkatSKPD ttgmuatan local adatPeningkatan kembali aturan (review) IPKTM dan cendanaSosialisai berbagai aturan sampai tingkat masy.Mendorong Perda ttgadat

Page 95: Notulensi Paska Edit

PROSES DAN HASIL

Diskusi Pleno 1 : Hasil Diskusi Kelompok

Hari/tanggal : Senin, 26 Mei 2010

Waktu : 08.30-selesai

Dibuka oleh Mbak Arum, dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta. Kemudian memberikan informasi mengenai Pembagian acara sampai dengan penutupan dan konferensi akan diikuti dengan jumlah orang sekitar 60-70 orang sedangkan lokakarya akan diikuti dengan jumlah peserta sekitar 30 orang. Untuk peserta konferensi besok pagi bisa check out setelah sarapan dan yang mengikuti Lokakarya bisa check in lagi.

Untuk selanjutnya Presentasi hasil praktek lapangan akan difasilitasi oleh Ibu Yuyun. Untuk embak Yuyun kami persilahkan…

Fasilitator : Yuyun Ismawati

Beberapa hal yang disampaikan oleh fasilitator :

Selamat pagi, nama saya Yuyun dari Bali Fokus. Fasilitator selanjut meminta masing-masing kelompok mengenai hasil praktek lapangan sesuai isu masing-masing (4 locus) yang semuanya berbeda isu. Waktu diskusi ini akan berakhir sampai jam 12.00 wita untuk presentasi masing-masing kelompok. Baik kalau begitu siapa yang sudah siap untuk presentasi pertama kali.

Presentasi kelompok Lembah Madani.

Focus diskusi menyangkut kebudayaan, proses bercerita dengan tuan guru disana selanjutnya masing-masing daerah menceritakan apa yang bisa diceritakan. Dan hasil diskusi kami seperti berikut.

Pengalaman dari Bali

• Awalnya Bali adalah kawasan agraris, namun kemudian dekade 60-70 an beralih fokus ke pariwisata nilai budaya mulai luntur,; benturan antara budaya, agama dan kepentingan ekonomi; terjadi perubahan pola pergerakan, pola komunikasi, dan pola kerja; tumbuhnya komersialisasi seni kriya kemudian menjadi komoditi, dijual, namun SDA terbatas dan habis

• Ada budaya-budaya lokal yang awalnya mungkin tidak didesain untuk perubahan iklim, tapi kemudian cocok dengan kondisi sekarang dan masih ada sampai sekarang. Misalnya Hari Raya Nyepi (menghentikan segala aktifitas sehari penuh sekali setahun); kosala-kosali (tataruang pekarangan dan wilayah komunitas); subak (tata kelola air pertanian); tri hita karana (menciptakan keseimbangan hubungan dengan tuhan, manusia dan alam).

Pengalaman Dari Lombok

Page 96: Notulensi Paska Edit

Awalnya system pendidikan adalah berugaq, santren dan madrasah, namun kemudian setelah jaman penjajahan sistem ini ditundukkan karena “pencerdasan adalah awal perlawanan”

Problem Inisiasi Tantangan Rencana Ke Depan

Keterbatasan, kerentanan, kesigapan

1.Nilai2 lokal luntur vs nilai budaya

2.Sistem pendidkan yang belum ideal/tepat

3.Teknologi adaptif yang terbatas

1. Pengembangan Model Inovasi

2. Revitalisasi nilai2 lokal

Mandiri pangan: membangun kesamaan paham dan persepsi/tindak

1. Pengembangan system pendidikan yang lebih manusiawi dan adaptif perubahan iklim.

2. Pengembangan system ketahanan pangan berbasis local.

Tata kelola 1.Koordinasi dan integrasi

2.Orientasi pembangunan (Fisik, ekonomi)

3.Pendekatan Parsial

4.Kreatifitas kurang (tidak inovatif)

5.Belum semua wilayah memiliki Tata Ruang yang berpihak pada masyarakat dan SDA

3. Pengembangan kelembagaan

4. Peningkatan kapabilitas

5. Kelembagaan formal lintas provinsi

1. Model Pendekatan masih belum memberdayakan

2. Pendekatan sektoral, kewilayahan dan targeting

3. Pola pikir, pola tindak aparat.

4. Politik-teknokratik

Pengembangan kelembagaan lintas wilayah

kebijakan 1.Tidak tepat 2.Inkonsistensi 3.Informasi

kurang

Advokasi kebijakan yang berpihak berspektif masy./SDA baik di tingkat local-lintas wilayah/negara

Implementasi kebijakan yang belum taat azasi

1.Advokasi bersama wilayah kepulauan:

2.Pendekatan dan perencanaan yang holistic

3.Strategi mempertemukan top-bottom

Penundukkan itu masih ada sampai saat ini karena politisasi yang tidak benar oleh orang-orang yang berpolitik kotor. Spirit pendidikan berubah, isinya berubah, orientasi berubah, metodelogi berubah. Hal itu membuat pendidik dan didikan dikuasi negara.

Page 97: Notulensi Paska Edit

Ada PR bersama karena masih ada kutub yabg berbenturan antara budaya dan agama. Budaya diartikan sempit. Ada juga pertentangan antara tradisi dan budaya, padahal keduanya seharusnya tetap berdampingan.

Terkait subak dan air, di lombok ada uwat bumi.

Pengalaman Dari NTT (Sumbaw dan Timur Barat) Ada problem luntur dan hilangnya nilai-nilai/kearifan lokal Rawan pangan menjadi isu utama di NTT, namun sudah ada kebijakan pengembangan

pangan lokal dan menumbuhkan kembali sistem lumbung pangan Dari sisi inisiasai, sudah ada forum DAS, forum petani lintas kawasan, cendanasiasi,

dan KAD. Sudah ada Perda DAS namun belum diimplementasikan

Nilai-nilai lokal yang masih dilakukan di berbagai daerah terkait kerawanan pangan: Resources pool: Jimpitan, Ulu hasil/lumbung pangan Mutual Support : (be) siru, gotong royong, ekahoe, batulung Resources Management : Kemalik, Subak, Pahoba, Maman, Malar. Surplus management (revitalisasi nilai dalam Ketahanan pangan) : Konsep “Lumbung”,

KUB, Koperasi dll.

PRIORITAS RENCANA KE DEPAN: Pengembangan sIstem pendidikan yang lebih manusiawi; adaptif perubahan iklim dan

kepulauan Pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis “lokal” Pengembangan kelembagaan lintas aktor dan lintas wilayah Advokasi bersama wilayah kepulauan.

Tambahan dari kelompok: “Potensial konflik; dalam diskusi lepas ada potensi tantangan. Kalau menyangkut potensi konflik bisa dilihat dari beberapa aspek ketika berbenturan dari agama dan budaya, aspek lain misalnya konflik sumber daya alam dan banyak terjadi karena status kawasan serta di perparah dengan TGHHK ini banyak ditemukan dilapangan serta pemanfaatan teknologi dan input. Kadang konflik sering ada konflik batin atau fisik. Kadang kita kurang menyadari bahwa itu konflik. Serta konflik kebijakan dan penerapan di masyarakat.”

Fasilitator mengatakan bahwa “itu belum masuk dan bisa sharing untuk konflik seperti itu?” Memang keterbatasan waktu, tambahan potensi konflik salah satunya berkaitan dengan

pesatnya pembangunan dengan daya dukung sumber daya alamnya. Banyaknya pembangunan hotel maka pasir didatangkan dari mana?ini potensi konflik, kemudian hal lain juga didatangkan dari luar bali. Ada juga resolusi konflik, betul di masing-masing daerah seperti Bali sangat kuat dengan adat, sehingga resolusi konflik masih bersifat kecil sesuai budaya masing-masing desa adat. Didaerah lain seperti NTB mungkin ada.

Tadi sempat disebutkan forum das itu menyangkut wilayah, ketika forum das sebagai inisiasi dan resolusi konflik dan tadi ada disebutkan kesepakatan antar daerah serta menemukan titik temu konflik antar daerah.

Fasilitator menyatakan bahwa “Ada konflik dengan aparat pemerintah, pihak luar/swasta. Kenapa saya angkat ini agar nilai local/budaya tetap dipertahankan. Kadang kita terpaku pada nilai tradisional sementara ada nilai baru yang diperkenalkan. Kita harus berkaca dengan pengalaman tahun kemarin tetapi juga kita harus berpikir kedepan ketika anak cucu diwariskan

Page 98: Notulensi Paska Edit

dengan peraturan-peraturan itu. Sebaiknya kita lakukan apa itu kita akan pikirkan dan PR untuk nanti siang.”

Presentasi Kelompok Jambi Anom

Lokasi Desa Medana Kecamatan Tanjung) membahas Isu keterbatasan dan kerentanan, tata kelola dan kebijakan.

Sektor Pesisir dan Kelautan

Keterbatasan dan Kerentanan, Tata Kelola, dan Kebijakan

MASALAH POTENSI &PELUANG

INISIATIF YANG SUDAH DI LAKUKAN

PROGRAM KE DEPAN

1. Minimnya kualitas SDM masyartakat nelayan

2. Minimnya infrastruktur dan sarana produksi

3. Menurunnya tingkat produksi hasil laut

4. Tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir.

5. Over fishing dan illegal fishing

6. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (bom, potasium, pukat harimau (trawl), dll)

7. Terbatasnya jaringan pemasaran produk perikanan dan kelautan

8. Terbatasnya teknologi

1. Keragaman jenis SDA laut (megabiodiversity)

2. Ketersediaan SDM masyarakat pesisir secara kuantitatif

3. Banyak lokasi (pesisir dan pulau-pulau kecil) yang dapat dijadikan objek wisata bahari

4. Keanekaragaman budaya

5. Local wisdom (kearifan lokal)

6. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi produksi garam

7. Sumber energi pembangkit listrik tenaga arus laut

1. Adanya kebijakan gerakan masuk laut (revolusi biru)

2. Adanya kebijakan tentang konservasi laut dan pesisir dengan pembagian zonasi wilayah laut dan pesisir

3. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang

4. Bantuan fisik dan teknis pada kelompok-kelompok masyarakat pesisir

5. Pendampingan pada kelompok-kelompok dan

1. Pengembangan mina politan, yaitu konsep pengembangan agribisnis perikanan yang didukung insfrastruktur dengan pendekatan kawasan, yang terpadu mulai dari subsistem agribisnis hulu (upstream), usaha budidaya (on farm) dan hilir (down stream), serta sub sistem penunjangnya.

2. Pembangunan dermaga/tambatan kapal, MCK, penyediaan sanitasi air bersih.

3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pengetahuan dan keterampilan) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

4. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok nelayan (koperasi)

5. Peningkatan nilai produk pasca panen melalui penyediaan sarana dan teknologi yang memadai

6. Pengembangan jaringan

Page 99: Notulensi Paska Edit

pengolahan pasca panen

9. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM dalam melakukan pengawasan

10. Kondisi cuaca dan iklim yang cenderung tidak menentu

11. Bencana alam seperti gempa, tsunami,badai, dll

12. Perubahan iklim13. Rawan konflik antar

wilayah tangkap nelayan

14. Pencemaran lingkungan perairan oleh aktifitas pertambangan (minyak, emas, dll), transportasi, industri lepas pantai, sampah)

15. Abrasi dan erosi pantai serta intrusi air laut.

16. Keterbatasan penyediaan air bersih

17. Keamanan/pengklaimanpihak luar terhadap pulau-pulau perbatasan

8. Pangsa pasar regional maupun internasional

lembaga nelayan (misalnya: budidaya rumput laut, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir)

6. Pembangunan tanggul penahan abrasi (sea wall) dan penanaman tanaman mangrove.

7. Pengawasan partisipatif dengan melakukan patroli bersama dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat pengawas laut (Pokmaswas)

8. Pembentukan kelompok-kelompok budidaya dan konservasi

9. Penerapan local wisdom/kearifan local/ aturan adat dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir

10. Bantuan infrastruktur (sarana produksi dan sanitasi lingkungan/MC

pemasaran. 7. Pendampingan kelompok-

kelompok masyarakat nelayan secara berkelanjutan

8. Diversifikasi usaha pada kelompok-kelompok masyarakat nelayan

9. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem (secara komprehensif, holistic dan berkelanjutan)

10. Pembangunan tanggul penahan abrasi (sea wall), pemecah ombak dan penanaman mangrove.

11. Meningkatkan upaya pengawasan yang partisipatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai (baik metode maupun fasilitas, pengawasan baik daerah konservasi maupun bukan daerah konservasi)

12. Pengembangan energy terbarukan (pembangkit listrik tenaga arus laut, penerapan biogas/bio solar untuk mesin perahu)

13. Kajian menyeluruh pesisir dan laut (baik masyarakat pesisir ataupun sumberdaya laut), dalam rangka penyusunan tata ruang pesisir dan kelautan

14. Pengembangan ekowisata pesisir dan laut

15. Pemberdayaan dan penerapan kearifan local dan nilai-nilai adat terkait dengan kelautan dan kehidupan pesisir yang berkelanjutan

16. Pembentukan forum komunikasi dan jaringan kerjasama antar kelompok masyarakat nelayan (khususnya di daerah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil) .

Page 100: Notulensi Paska Edit

K) kepada masyarakat pesisir

17. Public awereness terkait dengan perubahan iklim, mitigasi bencana dan pencemaran

18. Konflik kepentingan antar pihak secara sektoral, horisontal maupun vertikal

19. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang

20. Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan (Stakeholders)

21. Belum tersosialisasikannya peraturan atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan stakeholders lainnya

9. Indonesia merupakan negara kepulauan (17.480 buha pulau).

10. Memiliki panjang garis pantai 81.000 km (terpanjang ke-2 di dunia.

11. Pengembangan jasa lingkungan (pariwisata, perhubungan, perikanan, konservasi, dll)

11. Pemanfaatan pesisir dan kelautan secara optimal

18. Pengembangan kerjasama terpadu pengelolaan hulu (hutan dan mata air)-hilir (pesisir dan laut).

19. Pembangunan yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan.

22. Konflik kebijakan antar sektor

23. Konflik nilai-nilai lokal dengan kebijakan pemerintah

24. PERDA yang ada belum mengatur secara detail tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesui dengan UU 27 tahun 2007

12. Adanya undang-undang 27 tahun 2007

13. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisisr

12. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sepadan pantai

13. Adanya keputusan bupati tentang sepadan pantai 40M dari pasang tertinggi

20. Penyusunan/revisi tata ruang provinsi dan kabupaten

21. Penyusunan peraturan /kebijakan yang melibatkan semua pihak terkait

22. Penyusunan perda pengakuan kearifan lokal

Page 101: Notulensi Paska Edit

Tawaran fasilitator untuk anggota kelompok, apakah ada tambahan informasi lain yang belum masuk?

Ada tersirat dalam pemberdayaan masyarakat dan spesifikasi usaha (ini dikhususkan sebenarnya untuk kaum ibu) ketika bapak-bapak tidak bisa melaut, maka para ibu yang mencoba membantu dengan usahanya.

Sudah tercantum semua disana memang, tetapi ketika di Jambi anom adalah bagaimana laki-laki dan perempuan warga disana mengolah limbah plastic menjadi tas dsb, kaitannya dengan mitigasi.

Fasilitator sharing pengalaman “Ada buku Garda Nusantara (garis depan nusantara) yang menyebutkan berbagai inovasi nusantara yang supportnya dari Bappenas, dll. Bentuk inovasi itu macam-macam seperti presiden dibuat dalam patung merah…dan itu indah kemudian dipasang di pulau kecil menandakan bahwa pulau itu merupakan batas Indonesia. Pulau-pulau kita ini rentan damping limbah, terutama pulau-pulau tak bertuan. Seperti limbah eletronik ini masuk di Wakatobi, wakatobi ternyata merupakan pintu masuk limbah. Terkait pencemaran sangat erat dengan ikan, dampak pencemaran akan membunuh satwa laut baik ikan burung dll. Kemudian pelayanan kesehatan belum terdengar.”

Di 3 pulau itu ada 3 pustu, rumah sakit induk di Pemenang dan setiap minggu ada dokter. Ketiga pulau ini merupakan kawasan wisata. Penghuni dan bangunan sudah melebihi kapasitas…

Pencemaran limbah tailing, ancaman sudah sangat luar biasa. Sehingga saya berharap ada statement khusus untuk ini. Agar Indonesia mengambil formasi pembuangan limbah tailing dihentikan di Indonesia

Pembangunan dari pada pulau-pulau kecil, jadi sangat membutuhkan dana dan biaya. Apalagi pemerintah pusat untuk dana keberpihakannya belum ada. Yang digunakan disini adalah informasi untuk pulau-pulau itu. Dan ini membutuhkan promosi. Sehingga ada kerjasama antar pers. Karena potensi dan sebagainya menyangkut pulau bisa disebarkan. Kembali lagi menyangkut dana.

Yeni Sagaroa: Melihat presentasi 2 kelompok ini, ada masalah kemudian perlu di straising yang terkait lengsung dengan perubahan iklim dan kedua bisa menghilight Maluku sebagai pulau kecil dan program spesifik. Agar pembahasan selanjutnya lebih focus pada paparannya.

Fasilitator mengatakan bahwa “benar sesi hari ini merupakan muntahan dari kemarin itu.”

Merry (Manu): Tentang pulau-pulau kecil di NTB masing mendingan dari NTT, ada pulau Muse di NTT dekat Australia yang disana tidak ada sarana kesehatan. 5 tahun sudah tidak pernah lagi orang kesehatan kesana. Kemudian ada limbah, sudah saya titipkan di

Page 102: Notulensi Paska Edit

bapak KLH. Bicara kterasingan NTT dan Maluku itu sangat terisolir, orang Maluku tenggara belanja seng semen dan banyak lain belanja ke NTT.

Michael (Sabu) : catatan bakornas sudah 129 pulau dan yang punya nama Cuma 28 pulau. Lalu masalah NTT berbatasan dengan Australia dengan Timor Leste. Sehingga perlu diclearkan mengenai berbatasan itu. Sperti Gubernur NTB sangat singkat presentasi yang sama NTT juga singkat. Dalam hokum internasional tidak ada provinsi kepulauan, yang ada Negara kepulauan. Sehingga perlu rativikasi untuk itu. Sehingga penting konferensi ini bisa mencatat ini sebagai catatan penting.

Fasilitator mengigatkan agar pulau-pulau kecil diberikan subsidi untuk kesehatan dll. Ini perlu perhatian.

Peserta memberikan masukan “Bicara kesehatan, keragaman hayati. Obat-obatan dunia banyak datang dari keragaman hayati. Sehingga kedepan perlu dikembangkan obat alternative untuk konferensi ini. Seperti Sumbawa pengobatan Sandro’.

Fasilitator menegaskan “Ya perlu diberikan arahan dan harus ada kerangkanya”. Peserta memberikan masukan dan tanggapan lagi:

Mungkin ada beberapa hal yang dipresentasikan, yaitu memang benar perosalan pesisir dan pulau kecil yaitu akses pelayanan (Pendidikan, kesehatan, dll). Seperti tingkat kelulusan banyak dari pulau kecil wilayah timur. Sehingga bagaimana pemerintah mengalokasikan dananya untuk mengatasi itu. Kemudian begitu tingginya illegal fishing yang terjadi. Di Maluku utara banyak penangkapan kapal asing, karena di sentra kota ternate kemudian hilang sendiri. Apakah dilepaskan atau entahlah. Sehingga ini perlu menjadi catatan.

Fasilitator menyatakan “Propinsi kepulauan dan berbasis kepulauan. Kita harus berani minta bahwa kondisi Negara kita memang seperti itu dan bisa mengakomodasi kondisi local saja. Jangan hanya menyepakati hal global saja. Kemudian untuk Bali juga sudah diupayakan untuk otonomi bidang propinsi. Yang kita mau adalah antar daerah nyambung dan saling subsidi. Karena kalau lepas kabupatenn sangat tidak kuat memfasilitasinya.”

Coffee break….

Lanjutan presentasi

Fasilitator menjelaskan bahwa dimasing-masing meja sudah ada kertas kuning kecil, dan masing-masing orang dari perwakilan lembaganya untuk menuliskan kegiatan lembaganya. Kemudian menempelkan pada peta pulaunya. Selanjutnya presentasi lanjutan hasil praktek lapangan.

Presentasi Kelompok Aik Bukaq

Tambahan dari kelompok (Endah Program Kehutanan Unram): Kemarin sudah dibahas welt land, untuk pesisir mungkin mangrovenya diberdayakan kembali agar masyarakat mengerti sehingga perlu disosialisasikan. Kalau mangrove tidak bisa ditanam didaerah lain maka

Page 103: Notulensi Paska Edit

gunakan teknik Guludan. Teknik ini ditemukan tahun 2009, jadi itu salah satu cara menangani kerusakan mangrove.

Fasilitator menegaskan “Mengenai kayu bakar (Bakau) apakah ada penggantinya? Lagi-lagi ini teknolgi tepat guna. Kalau teknologi aplikatif tolong turunkan standard an bayangan kita tentang teknologi. Jangan pikir canggih padahal ada teknologi aplikasi yang perlu dipromosikan. Jadi penting ada teknologi aplikatif.“

Sudiah: tadi ada kebijakan draft perdes, memang sudah partisipatif tentang lingkungan namun sulit disahkan.

Diskusi seperti ini pernah terjadi di bali Barat, mereka mengakomodir desa untuk sumber daya alam, ada yang buat perdes tentang sungai, air dan hutan kerakyatan. Sehingga kita mengambil payung perda detail tentang perdes agar bisa diakomodasi masuk ke lembar daerah. Dan kita ibatkan kawan-kawan pemda. Kalau itu sudah menjadi umum ada di desanya makanya itu bisa masuk kelembar daerah. Inisiatif kawan-kawan kepulauan bisa kita ekcersite.

Tambor: idealnya kebijakan seperti itu, namun kenyataannya tidak seperti itu. Ketika itu sudah terjadi tidak terlihat bagaimana itu kalau terjadi. Kita di forum, ada amdal dan peluang kita bisa masuk yang hakekatnya 5% akses masyarakat bisa masuk. Ada simpadan daerah lindung dalam koridor HTI. Kalau ini terjadi apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita coba pertahankan diri

Fasilitator menegaskan “Sebelum ideal perlu tahapan sebelum menuju ideal itu.

Merry : menurut legal fishing itu, sulit kita menangkap itu, seperti kasus Sabu dan Rote banyak orang luar meangkap ikan, namun kita sulit menangkap karena tidak ada kewenangan.

Fasilitator menawarkan “apakah bisa dibentuk polisi adat dari masyarakat?” dan sharing peserta, sbb:

Kamardi : Di Lombok Utara ada, berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan. Ada teman-teman yang khusus menangani laut, ada 3 titik yang dikelola secara adat. Pertama di hutan, dibeberapa titik ada pemangku pengelolaan hutan namanya ‘Mangku Hutan’ ada 36 titik pawing hutan yang tdak bisa diganggu gugat. Kedua ada subak untuk pertanian sama dengan bali. Ketiga adalah di laut, ada mangku segara ada kegiatan menyawen. Seiring perkembangan jaman di utara ada organ bentang kelautan. Ada fron mengamankan laut. Sampai sekarang masih berlaku awig-awig mereka. Ada dulu kapal yangmelepas ikan hias. ada pasar leboh, pasar ini pernah menghebohkan “kalau ketahuan ada yang mengambil/mengebom maka akan dipukul sampai tidak mati’ ini memang karena warga ketat menjaga ketiga pulau itu, berkaitan dengan lingkungan menggunakan cidomo agar mengurangi emisi. Bentang kelautan sudah ada, hanya bagaimana forum bisa meretivikasi nilai-nilai itu.

Yani-Sumbawa: Terkait dengan lahan basah, bagaimana kita memandang air, kalau dikaitkan dengan kebijakan mendukung dan tidak mendukung. Bagaimana kawan-kawan memandang UU tentang SDA (air). Sumberdaya air ini agar sempurna yang

Page 104: Notulensi Paska Edit

namanya liberalisasi. UU 45 seperti apa kelompok ini melihatnya. Selanjutnya UU 27 bagaimana cara pandang kita terkait HP3. Karena ditingkat kita juga kontroversi.

Tanggapan tim Aik Bukaq:

Pola pikir itu sudah implisif tentang itu, mengenai UU bisa ditambahkan tentang UU sumberdaya air. Ada UU eksploitasi air yang tidak mendukung sama dengan HP 3 juga tidak mendukung.

Masukan dari peserta : Informasi singkat, tanggal 27 April saya mengikuti siding konstitusi mengenai gugatan Walhi yang banyak menyebutkan tentang HP3. Ada 3 pasal krusial. Dalam 3 kali siding beberapa pasal di cabut. Perdebatan memang banyak terkait HP3. Dibandingkan dengan UU 41, UU ini lebih maju karena masyarakat. mengenai HP3, sebetulnya tidak diperuntukkan bagi masyarakat ada karena ada pasal lain yang menyebutkan bahwa di laut pesisir ada system yang turun menurun. Kalau HP3 dimasukkan maka itu menghancurkan masyarakat. kedua ada pertanyaan bahwa kalau berbalik seperti itu bisa diagunkan menjadi hutang tidak bisa dihubungkan dengan masyarakat. mengenai pengelolaan masyarakat ada, kami tidak mau secara administrative. Artinya aturan nialai luhur harus bernotaris, ya tidak bisa, kan dari dulu tidak ada. Intinya peruntukan hak adat merupakan hak turun menurun bukan peruntukkan. Kalau HP 3 maka berkaitan dengan tambang, kelestarian alam, jadi bisa masyarakat melakukan eksploitasi.

Andi (transform): tambahan bahwa ternyata tidak hanya cukup menyiapkan kapasitas kelembagaan, yang perlu dipersiapkan adalah optimalisasi pengelolaan HKM. Endingnya adalah output yang harus ditekankan. Kedua perlu ada nilai ekonomis mengenai HKm, karena sampai sekarang belum ada konsep perhitungan. Pandangan teman-teman tentang HTI itu seperti apa?

Tanggapan tim aik bukaq:

Kami menyadari ada skema HTI dan ada ruang untuk rakyat setempat bisa melakukan hal-hal diareal hutang. Dari kepanjangan saja ada industry, jelas siapa yang lebih banyak. Kalau HTI hutan dikelola hanya oleh perusahaan sehingga keberpihakan pada korporasi bukan rakyat setempat. Akan besar peluangnya kjalau HKm atau HTR yang disertai penguatan kapasitas masyarakat oleh Negara. Jadi jangan alasan masyarakat tidak siap jadi serahkan saja ke perusahaan. Ini yang harus dihilangkan.

Kemarin di Jakarta sempat mengikuti On-T, kita sebagai masyarakat sipil harus beredukasi dan hutan dikelola oleh masyarakat. ada komposisi komporasi yang social. Jadi penting mengetrek kayu dari petani siapa. Sehingga sekarang bagaimana menyambungkan itu dengan yang ada disini. Jadi ada forum yang memfasilitasi skill share (berbagi pengalaman dari berbagai actor terutama masyarakat sipil). Jadi itu kita mendorongkannya.

Ada berbicara mengenai kerentanan pulau-pulau kecil. Kita lupa bahwa pulau kecil yang rentan ini, bahwa seperti di sumba dan flores tidak layak ditempat seperti itu tidak ada hutan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan lain mungkin perlu dipikirkan hal teknis.

Page 105: Notulensi Paska Edit

BPPT Makasar, kita melihat perencanaan tata ruang yang dibagi dari beberapa tahap dan kategori yaitu wilayah dan internal perkotaan. Kedua ada pemetaan lindung dan budidaya. System perencanaan tata ruang Indonesia sama, nomernya sama UU 26/tahun 2007. Ada revisi penataan ruang udara darat dan laut. Ada beberapa tahap penataan termasuk wilayah lindung ada nasional dan propinsi tidak diberikan kabupaten kota. Sedangkan wilayah budidaya diberikan ke kabupaten kota. Sedangkan nilai-nilai yangditerapkan lindung provinsi..sedangkan nasional ada hamkan nasional dan budaya. Ada pengelolaan nasional dan provinsi dan mengikuti beberapa kabupaten seperti penglolaan sumberdaya air. Ada penambahan pengelolaan dan petak air yang besar jadi butuh pengelolaan namun manajemennya ada pemerintah. Ada iptek iuran pengelolaan irigasi.

Presentasi kelompok Bentek: topic tentang kerentanan keterbatasan daya dukung.

HASIL DISKUSI KELOMPOK DESA BENTEK KECAMATAN GANGGA, KABUPATEN LOMBOK UTARA

3. Kelompok 1: Kerentaan keterbatasan daya dukung (Bencana Alam: banjir, longsor,kekeringan, ketersediaan air, energy, pangan, sumber daya manusia dan social)

Issu Masalah Inisiatif yangDikembangkan

Hambatan yangdihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda kedepan

Pergeseran musim (gagal panen padi, kacang ijo di Sumbawa)

Penyakit tanaman & hama meningkat

Kurang air Kurangnya

Iptek adaptasi perubahan iklim

Masih ada pola tanam tebas bakar

Kekeringan, longsor, kebakaran

Bencana banjir Bentek akibat hutan kritis

Menambah vegatasi

Hutan keluarga di Sumba

Pengembangan hutan rakyat

Hutan wisata nostalgia (Alor) ada tanaman dan pendidikan

Pengembangan “bank bibit” di Sumbawa

Pemanfaatan madu hutan di Tambora Sumbawa

Pangan local Parit resapan

jebakan air embung

Pupuk organic membuat jalan api

Pengembangan predator hama

Masih pendekatan proyek

Pembinaan terhadap petani hutan tdk berkelanjutan

Penganggaran blm pro SKPD tanam-menanam

Kurangnya penyuluhan

Lemahnya penyebaran info ramalan BMKG

Ramalan BMKG sering tidak Tepat

Kebijakan HKM, HKR, Hutan desa

Ada anggaran alokasi khusus climate change

Carbon trade (ada peluang & tantangan)

Revitalisasi hokum adat u/ pelestarian lingkungan

Analisa daya dukung pulau, gugusan pulau, sunda kecil-Maluku

Konservasi lahan & air (resapan, embung jebakan air)-pupuk organic

Kurikilum pend. ling.sejak usia dini

Meningkatkan vegetasi di lahan kritis (kebun bibit rakyat, bank bibit, hutan keluarga, hutan wisata)

Energy alternative. Bio (sampah, jarak), angin, surya dan mikro hidro.

Intensifikasi lahan kering Sumbawa diversifikasikan

Page 106: Notulensi Paska Edit

Tanaman Berlakunya

awiq2 dikawasan hutan adat

Pengelolaan resiko bencana berbasis Masyarakat

4. Kelompok 2: Tata Kelola (Tata Ruang, Tata Produksi & Konsumsi, Infrastruktur) Issu Masalah Inisiatif yang

dikembangkanHambatan yg di

hadapiPeluang yang

adaGagasan/agenda ke depan

Koordinsi SKPD lemah

musrembang dusun/desa ygpartisipatif

Yang di undang hanya pejabat artinya tidak ada keterwakilan masy.

Perangkat desa blm lengkap

Hasil musrembang dusun/desa tidak berlanjut ke tingkat di atasnya.

Tata perundang-undangan menjamin hasil musrembang dusun/desa di terima di tingkat atas

perlu pengawalan oleh pemerintah desa, masy, NGO & DPRD

Kelolah kawasan hulu hilir pesisir/DAS terpadu

sudah ada kerjasama stakeholder untuk pengelolaan terpadu

ego sektoral tinggi

pemahaman ttg DAS yg blm komprehensif

DAS adalah isu kewilayahan

Implementasi tataruang masih sektoral

di NTT sudah ada perda ttg pengelolaan DAS terpadu

Pengawalan terhadap turunan PERDA berupa PERGUB guna operasionalisasi PDAST

Menyusun dokumen perencanaan & pengendalian pengelolaan DAS terpadu

Zonasi taman nasional & membangun ksepakatan alam desa

ada peraturan desa yg di sepakti bersama dg masy. Disekitar taman

zonasi taman nasional wanggameti blm dilakukan

ada inisiatif kawasan pertambanga

taman nasional Laiwanggi-Wanggameti merupakan liver upporting system (sumber air, kayu dan lahan) bagi

mengawal proses zonasi sampai pusat

penguatan institusi local (komunitas masy.adat)

Page 107: Notulensi Paska Edit

nasional ada wanatani

oleh masy sekitar taman nasional

pemetaan partisipatif oleh masy & NGO

sudah ada 500 H pencadangan areal Hkm di hutan lindung

ada KMDH disekitar taman nasional LM & TMNT

di sumba timur kearifan local telah menjadi perdes & jadi acuan perencanaan dusun

n di Lombok

ada perbedaan nuansa etnik

masyarakat pulau sumba

Ada Yurisprudensi dari Taman Nasional Manupeu Tanadaru sumba Timur-Sumba Tengah

Ada peluang perluasan HKm di Sumba Timur sampai Sumba Barat

ada deklarasi PBB (Undrip)

ada NHG yg peduli masy.adat

ada RUU ada 13 dept

mengurus masyarakat .adat

Tatakelola hutan di Bentek belum mengarah pada prinsip kelestarian

Tanam-tanaman local kayu maupun non kayu untuk konservasi kayu di hutan lindung

Ada kelompok pengelolah dengan inisiatif sendiri

Masyarakat dari dalam dan luar desa merambah kawasan hutan (HL dan HP)

Kelompok masyarakat pengelola (perambah) belum sesuai ketentuan dalam Permenhut P.37/2007

Kurang perhatian dari pemerintah desa & dinas kehutanan KLU

Kelompok masyarakat secara internal mempunyai awiq-awiq

Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi dari pemerintah & NGO guna konsolidasi kelompok sesuai peraturan menteri kehutanan dan proses selanjutnya

minta pemerintah desa, NGO & dishut untuk ememfasilitasi proses menuju HKm sesuai permenhut (6 bln kedepan)

revitalisasi kelompok & kearifan local

Revitalisasi Di Sumba Terdapat Ada NGO yang siap Penguatan masyarakat

Page 108: Notulensi Paska Edit

kearifan lokal dalam tatakelola lingkungan pedesaan

NTT, Kearifan lokal yang disepakati oleh seluruh tokoh adat sedaratan Sumba, telah dituangkan dalam bentuk Perdes di semua desa . Perdes dijadkan referensi penyusunan perencanaan desa

DI Lombiok, penerapan kearifan lokal berjalan secara sporadis

tarik menarik kepenitngan ketika kearifan lokal ingn diimplementasikan;

DI Lombok, terdapat perbedaan nuansa etnik

mengawal reitalisasi kearifan lokal;

Terdapat 13 Kementerian yang menjadikan masyarakat adat sebagai program

Terdapat deklarasi PBB tentangmasyarakat adat (UNRIP)

adat dengan meleglkan kearifan lokal dengan memberi ruang bagi kearifan lokal dlam proses pengambilan keputusan.

Keberlajutan program

Banyak stakeholder memiliki program

Banyak program tidak terlanjutkan

Banyak SH yang memiliki kompetensi pada upaya

Pengembangan upaya pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan seperti program diklat informal

5. Kelompok 3: Kebijakan Pembangunan (Regulasi Program Budgeting Pengawasan)Issu masalah Inisiatif yang di

KembangkanHambatan yang

DihadapiPeluang yang

adaGagasan/agenda ke depan

Pemberian konsesi tambang tak sesuai daya dukung

Dukungan bibit untuk konsevasi di terjang banjir

IPTKM “rekayasa” di Tambora (kayu dari hutan)

Regulasi nasional multi tafsir

Kurangnya

Revitalisasi aturan local

Perlindungan mata air “permata” NTB

Perdes pelarangan penebangan hutan Mangroue

Pemanfaatan jasa lingkungan

Pengembangan HKM, HTR

Kurikulum pendidikan local cinta lingkungan

Intruksi gubernur NTT

Mutasi atau penempatan SDM tdk pas

Lemahnya pelayanan birokrasi

Dukungan DPRD masih belum jelas

Dukungan anggaran terbatas

Kebijakan berubah-ubah

Ada MoU LH dg masy adat

Hutan adat bisa jadi lokasi REDD sesuai Permenhut 30/2009

RUU: penghormatan,perlindungan,penghargaan & pemenuhan hak masy. Adat

FPIC (Free Prior intermet Congren)

PP 6 dan turunannya Target emisi 26% REDD CDM UU 32/2009 PPLH UU 27/2007 permen

17/2008 Target nasional HKm

Pend. LH kurikulum nasional

Perdes ttg PSDA Mmperkuat kalaborasi

para pihak Mendorong UU PSDA

(payung hokum) Mendorong di tingkat

SKPD ttg muatan local adat

Peningkatan kembali aturan (review) IPKTM dan cendana

Sosialisai berbagai aturan sampai tingkat masy.

Mendorong Perda ttg adat

Page 109: Notulensi Paska Edit

sosialisasi regulasi

Belum ada pengakuan (UU, PP, Perda) masy. Adat

Pelaksanaan program sektoral

Pemerintah tdk mengakomdasi inisiatif masyarakat

non beras & non terigu

UUD 45 pasal 18B2 dan pasal 28i.

Sam (Flores) :

Ketika kami sampai di lokasi, lagi musim kampanye sehingga kami disangka tim sukses, akibatnya usulan masyarakat minta ada jembatan, jalan, dikasih tenaga penyuluh. Kami sebenarnya ingin menitipkan ini ke 2 paket (Subur dan Zona). Kemudian lokasi yang kami lihat ada yang terkena banjir bandang, kami telusuri ternyata tidak ada unsure masyarakat, padahal awig-awig berjalan bagus. Sehingga perlu kajian lagi. Ketiga, ada pulau terluar, mohon diperhatikan, kita istilahkan menjadi pulau-pulau terdepan.

Fasilitator menyatakan bahwa benar hal tersebut, makanya ada di sebut Garda Nusantara maksudnya garis depan nusantara dari pulau-pulau kecil itu.

Michael :

Di bentek ada sharing dan diskusi dari tim dan masyarakat, ada 6 isu besar yang kami peroleh.intinya rekomendasi terakhir dari kita semua

1. NTB-NTT merupakan daerah yang banyak hujan, sayangnya NTB dan NTB merupakan daerah yang dekat dengan tiupan angin kering. Di NTB dan NTT tidak semua kering, dan tidak semua basah. Punya tipikal-tipikal khusus. Ada yang seharusnya tidak ada bisa ada. Sebenarnya di NTB dan NTT terjadi draise pelt, sehingga strateginya tingkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan air.

2. NTB dan NTT berpotensi menjadi daerah gurun. NTT 90% masyarakat hidup sebagai petani. Dan merupakan termasuk daerah yang tinggi kecemburuan sosialnya. Seperti komodo sangat defensive dengan hal-hal dari luar. Sehingga jalan keluarnya secara cepat membagi informasi NTT dan NTB.

3. Ada kearifan local tinggi tapi, nuansa faktor itu yang sulit. Harus ada satu pola pengadopsian kearifan local yang bisa diterima semua pihak. UU 27 diklaim milik PU dan UU 41 diklaim milik kehutanan. Padahal itu milik Negara. Sehingga bagaimana tata kelola yang baik.

Page 110: Notulensi Paska Edit

4. Keterkaitan dengan keterpaduan, ada mengenai politik penganggaran. Secara teknis ada ahli kehutanan mengenai OMOT itu sebenarnya naïf. Ada KAd bahwa otonomi. Kelemahan pulau kecil ketika diperluas maka akan sulit diterima kalau orang luar masuk karena alasan bukan pemudanya. Sehingga situasi besar yang kami hadapi di Bentek, mari mulai dengan isu membumi dan tarik menjadi lebih besar.

5. NTB dan NTT berada di 4 tumpungan lempeng.

Dwi Sudarsono

Programnya sebenarnya muatannya belum banyak mengakomodasi imagenya, ada konsistensi (local) seperti HKm ada cadangan 296ribu. Baru dikelola hanya 6% yang digarap. Maksud saya teman-teman sudah punya, sehingga setelah ini apa lagi. Riset banyak, tapi kita kurang pada inisiatif yang dilakukan.

L.M. Amien

Tertarik dengan politik anggaran, ilustrasinya pertama dari UU sudah perang tanding. Terpisah dengan siapa yagn merencanakan dan siapa yang menganggarkan. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk menjembatani, yaitu pertama khusus untuk kawasan hutan tingkat desa harus menterjemahkan Permendagri untuk desa (perlu ujicoba dengan daerah yang terkait isu air dan ketahanan pangan), kedua dibeberapa desa yang mampu keluar dari krisis ketahanan itu adalah karena mereka punya arsip lengkap RPJM nyambung dengan pusat sehingga clear mana eksekusi tingkat desa, untuk mencapai ini memang diperlukan peningkatan kapasitas fasilitator, kemudian kelengkapan dokumen selain rpjmdesa juga ada semacam rencana strategis terkait ini mau apa, kalau sudah sama maka ada forum gabungan SKPD yang mengelinkkan itu.

Fasilitator mengatakan bahwa kembali lagi pada local culture dan spesifiknya.

Tim bentek menambahkan bahwa:

Ada hal spesifik yang perlu ditambahkan terkait wilayah yang tergabung dalam diskusi, yaitu kepentingan legalitas utama tanpa legalitas jelas, area yang ingin dikelola masyarakat maka memunculkan konflik kedepan. Kemudian yang menjadi sasaran utama wilayah kelola, ada inisiatif antar wilayah. Bicara air ada banyak program yang berbicara kebijakan. Jadi pemahaman kebijakan yang memberikan ruang kepada pejabat setempat belum memahami terhadap pejabat setempat.”

Ketika kita masuk kawasan konservasi dan bertabrakan dengan livehood.

Pak Sulistyono

Ada perubahan problem, namun jangan sampai menyikapi perubahan iklim sebagai konservasi. Artinya memang harus hati-hati dalam mengagendakan ke depan. Yang ditelurkan oleh teman-teman ini adalah adanya gagasan antar pulau, sunda kecil Maluku. Sehingga tepat menerapkan mitigasi dan adaptasi kedepan. Jangan sampai komunitas miskin menjadi semakin berat.

Page 111: Notulensi Paska Edit

Fasilitator mengiyakan bahwa penting menjadi tokoh perubahan ke hal yang lebih baik.

Tidak ada isu muncul isu hak kekayaan hayati, kekayaan inteletual lain. Apakah bisa masuk atau tidak. Bisa dispotkan pulau khusus untuk gudang biocity.

Ketika bicara konservasi, lalu kita bilang masyarakat tidak bisa lakukan apa-apa tentang konservasi. Ini bias pikirnya padahal bisa jadi yang dilakukan masyarakat lebh konservatif dari pemerintah. Sama seperti gerhan. Sepertinya kalau yang lahir dari masyarakat kok susah masuk dalam kebijakan. Kenapa Dephut tidak berani masukan RRTS ini karena cara berpikir. Sehingga dalam tataran kebijakan harus ada yang membongkar cara berpikir itu. Kadang kita ini malas berpikir dan merenung atas kesalahan sendiri untuk menemukan kebenaran. Seperti pertempuran antara buaya melawan hiu. Kasus didaerah ada, kebijakan menyatakan stratus. Ini soal pola berpikir, tentang adaptasi saya khwatir kita harus nuru ditingkat global. Saya khawatir kelalaian disengaja atau tidak. Ada dibeberapa lokasi kami di Koslata, masyarakat belum memahami persoalan dan kitapun tidak, tiba-tiba ada uang. Saya setuju soal deminasi dan konsep berjalan, tolong diberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada tidak mekanisme skema yang bisa direkomendasikan agar pemerintah mau merevisi kebijakan itu. Soal lain kita bicara soal HKm, HTR dan hutan adat. Pola berpikir pemerintah untuk rehabilitasi dan mengamankan hutan. Namun masyarakat berpikir sebagai peluang, kalau HKm itu jasa lingkungan. Kalau mau adaptasi apakah bapeda mau adaptasi? Ada beberapa ribu KK. Menyikapi adaptasi terhadap perubahan iklim, saya khawatir konsep perubahan iklim itu nyambung dengan mas Sulis tadi itu. Memang ada inisiatif WWF membangun new threes itu. Namun apakah kita akan mengadopsi itu. Jadi bagaimana merekognisi. Apakah bisa kita diskusikan itu ? Konsep adaptasi perubahan iklim kita seperti ini tapi fakta dilapangan seperti apa ?

Fasilitator menawarkan mungkin kita bisa mengidentifikasi GAP, kemudian siapa yang mengintervensi dan tuannya siapa.

Kegiatan untuk sementara ditutup dulu, karena fasilitator sudah lewat. Oleh sebab itu para peserta diminta break dulu selama 15 menit.

(Presentasi Paska Break)

Presentasi Kelompok AIK BUKAQKERENTANAN1. Tanah longsor2. Kekeringan3. Banjir4. Rawan pangan /lkelaparan

Tanda yang terlihata. Hutan rusakb. Eksploitasi hutanc. Dan pastinya es juga mencair,

Apa yang seharusnya dilakukan :1. PMI tidak termasuk lembaga donor darah, hanya uang

Page 112: Notulensi Paska Edit

2. Perlu disusun strategi mitigasi dan adaptasi3. Sangat diharapkan penempatan jabatan pada ahlinya

MichaleAda point yang saya tarik secara garis besar :

a. NTB, NTT merupakan bayangan hujan, inter tropikal seharusnya banyak hujan sayangnya kita bertetangga dengan Australia yang membuat uap air di tiup keatas, perubahan iklim membuat daerah kita lebih basah, kita tidak jelas basah dan kering kita harus petakan bahwa daerah kering dan basah akibatnya memiliki hutan yang khas, salju di puncak jaya wijaya,

b. Tingkatkan ketahanan pangan tingkatkan air, 70 persen bergunug-gunung, NTT. berpotensi jadi gurun, lahan kritris.

c. Warga NTT dan NTB sebgaian besar bermatapencaharian petani, mereka yang pertama merasakan kekurangan air, ketika laut di kembangakan dari bajo, bugis, bimalah yang merasakan keuntunggannya karena masyarakar di pedalaman yang petani tidak mau berubah dan adakecemburuan sosialnya yang sangat tinggi.Ada 386 etnilinguistik ada masalah lahan kritis yang, bagaimana kita sacara cepat membagi informasi dengan mereka.

d. elonino basah yang terjadi tidak biasa karena biasanya kering, muncul kolam panas di Sumatra

e. Kearifan lokal tinggi tapi nuansa etnislinguistik beda, kearifan yang di pakai tidak di pegang kuat oleh kepala adatnya juga, apalagi bila ada pemilukada

f. Belum ada pola yang dapat diterima semua orang, kita berharap ada unsur perekat, mulai dari pusat,

g. Begitu banyak uu contohnya uu no. 7 ttg pu, 41/09ttg kehutanan dimana dalam pola pemikiran pemerintah pusat bersifat sektoral, ketika masuk kepulauan makin sektoral, pilihan kadis tidak ahli yang pandai tidak terpilih,

h. Gerhan gatot, one man one try, naif sekali daerah tidak bisa apa2i. Di sabu ada endemisme menolak putra daerah pulau , j. PP 29 2010, gubernur bisa mengambil pemecatan kepada bupati, apakah pola itu bisa

di lakuakn di NTB, tapi pasti ada perkelahian besark. NTB dan NTT merupakan linkover tumpukan 4 lempeng pulau2 tiba2 bisa muncul dan

hilang

Dwi Sudarsonoprogram belum banyak mengakomodasi , hcbfm, ada cadangan nasional 9 % di NTT hanya 6 persen yang jalan. Harusnya apa yang perlu dikembangan lagi setelah ini , kurang mencerminkan insiatif yang lakukan,?

AminBanyak anggapan Politik anggran tidak berpihak kepada yang di bawah, memang dari UU 32,25,17 siapa yang merencanakan dan siapa yag menganggarkan, Peluang dari PP 58, perment 59 harus partisipatif, ditingkat desa perlu menterjemakhan permendagri dari kabupaten ke desa, dikhususkan didaerah terkait isu air dan ketahahanan pangan.

Di beberapa desa terjadi krisis anggaran, Prosesnya partisipatifkan dengan RTJM desa dan kabupaten sehingga musrembang desa perlu di clearkan.Ada perlu beberapa dokumen di tingkat desa dan rencana strategis apa yang perlu diambil forum,

Yuyun

Page 113: Notulensi Paska Edit

Budaya egalitarian dimana program daerah yang bisa dilakukan tapi tidak bisa diterapkan didesa lain, kembali lagi budaya dan individu harus terlibat

Randadimanlegalitas menjadi utama dan gagasan dan area yang ingin dikelola muncul potensi konflik ke depan. Ada banyak program soal wc tapi airnya tidak ada, kita bicara soal gurun dari bberapa fakultas sedikit lagi jadi padang gurun, hkm belum dipahami oleh dinas2 yang mengatur jadi tidak bisa prorakyat

Banyak kawasan yang menjadi kwasan konservasi, di laut sabu, padahal itu sekaligus peta untk ikan tangkapan, Sama dengan menonton ikan paus tapi dia lapar,

YuyunMitigasi Yang tadinya masyarakat bukan jadi korban bisa menjadi agen perubahan

YaniDari diskusi beberapa daerah Tidak muncul HAKI , spesies, hayati dll, Bisa ditetapkan salah satu pulau2 paling kecil bisa jadi gudang bioddiversity.

YuyunPelayanan jasa lingkungan apa ?

Rahmat (konsepsi)Masyarakat kurang tw Konservasi? Pemikiran seprti ini harus di luruskan Pola SDA lebih konservatif dari pemerintah, Pengelolaan SDA oleh masyarakat koq susah, Jangan di bawah RRPS konteknya rehabilitasi cara berpikir itu pada tatacara kebijakan harus di bongkar Soal Adaptasi, apakah kita harus nurut proses yang sengaja dilalaikan. Kita belum memahaami REEDD saya stuju soal desiminasi soal aturan yang dilemparkan ke masyarakat yang menyampaikan gagasannya. HKM merupakan strategis untuk rehabilitasi bagi pemrintah, tapi hkm dilihat sebagai akses oleh masyarakat

Apa yang hilang harusnya ditengah itu pa ?misalnya sesaot memberikan air berliter2 pertahun, untuk banyak desa dan sampai sekarang kepala desa dan pdam masih ribut, tapi bappeda tidak melakukan apa2Di Jurang malang 15 sampai 20 meter harus mengambil air, Konsep jasa lingkung dipaksa menjadi strategi besar seharusnya Jangan di Simplifikasi

YuyunPerlu Identifikasi ada gap, antara isu lokal, dan di pusat apa dan ditengahnya apa?Siapa, yang mau menfasilitasi apakah, pemerintah, donor atau parapihak ?Kedepan strategi apa yang diperlukan?

Moderator endah: tentang wetland, kemarin sudah ada program , jadi mohon kritisi, potensi pesisir untuk mangroofe, agar masyarakat lebih diberdayakan supaya tidak menggunakan mangroofe sebagai kayu bakar dan penyamak, agar lebih sosialisasi menggenai pentingnya mangroofe, dan daerah yang tergengan air, menggunakan teknologi guldang( dengan dikasi tanah dan dipagari dan di tanam benihnya)

Moderator: jika masyarakat tidak diperbolehkan menggunakn bakau sebagai kayu bakar, maka apa yang bisa digunakan sebagai gantinya, maka dibutuhkan teknologi tepat guna, seperti

Page 114: Notulensi Paska Edit

kompor matahari, dan bio gas, jadi jangan menganggap teknologi itu harus canggih dan modern, tetapi hal-hal yang seperti itu juga dissebut teknologi

Dari kelompok 3 sudiah:, kebijakan di desa sudah aktif, tetapi di untuk masuk ke pemda sangat susah bentuknya, sebenarnya sudah ada di bali barat, dengan bantuan’’, yang membahas tentang bagainmana menyamakn perdes yang disingkronkan dengan perda atau perda yang mengayomi pemdes, dan dengan syarat jika sudah berlaku umum di masyarakat maka bisa masuk ke daerah.

Astin, forum tambora: ketika kebijakan yang ideal tidak jadi, maka bagaimana antisipasinya, kami juga mengawal HTI, denagn ada masyarakat 5%, seharusnya jika tidak ideal maka apa yang sebaiknya yang kita lakukan( menyangkut peruses kearah sana).

Meri, NTT Illegal fissing, kami kesulitan untuk bergerak. Karena kami tidak punya kewenagan

Moderator( harus mempunyai polisi adat, lombok utara: kamardi: ada yang khusus menangani laut, hutan dan daran; yang hutan, ada pemangku alas dan punya aturan yang menyagkup 36 titik <,, irigasi(subak). terus Laut(mangku segara, dengan ritual menyawen tiap 5 tahun) … disamping itu ada juga kelompok nelayan elemenelu, fron pengaman laut dan berlaku awiq2, dan pernah menahan kapal Madura karena menangkap ikan hias dan kami melepas kembali ikan hias tersebut, pasaleboh pernah masuk provinsi( barang siapa tertangkap maka di pukul sampai tidak mati), karena ketatnya penjagaan dan mengelola dengan aturan memang keras karena jiwa local penduduknya memang keras, maka bagainana forum merekomandasi peraturan tsb.

Anonym: bagaimana memandang kebijakan tentang sumber daya air, undang-undang ini harus dibikin agar sempurna liberalisasi, apakah masuk mendukung apa tidak, tntng uu 27 tentang HP3 ada kontropersi, bagaiman cara panadang klmpok 3, yani Sumbawa (jawban) secara tegas kami belum karena kami terbats wawasan tentang uu, hp3 trmasuk tidak mendukunng, apa ada mantuan?

Siaing mahkamah kinstitusi dengan gugatan banyak mempersoalkan HP3 dengan beberapa pasal krusial , intiny pada HP3 banyak saratnya, dengan adanya multi tafsir dari lembaga yang ada, HP3: rakyaat jadi saksi, HP3 bukan utuk masyarakat ada, jika ada area yang ada tatakelola yang sudah ada maka tidak boleh ada yang lain lagi, ada 3 yang di mandat, perorangan , badan hokum, masyarakat adat, aturan nilai luhur jangan di administasikan(notaries), intinya maka penegasan HP3 untuk bukan masarakat adat, dan ada peluang masyaarakat untuk memperoleh hidup di laut,dan pesisir, dan darat, dan masyarakat adat tidak berpengaruh terhadap HP3,

Ani transform,; tidak hanya mmenyiapkan kelembagaan , maka distribusi, dan out put, evaluasi nilai ekonomis dan ekologis, bagaimana pandangan tentang HTI apa sih?

Anonym( rakyat sangat kecil peluang) dan yang paling dapat adalah siapa.., hutan dikelola oleh perusahan,walawpun ada peluangyang kecil, UKM yang lebih bagus, agar Negara jangan bertanya siap atau tidak masyarakat, dengan alasan rakyat tidak siap maka pindah keswasta

Moderator(onte) konglongmerat sosial, bukan hanya tanggung jawab Negara, tetapi juga tanggung jawab kita, telapak: maka dengan managerial jelas, dengan koperasi jelas dengan serifikat jelas, bagaimana supaya daeah lain ikut, kita harus punya forum berbagai pengalaman supaya bisa sharing(onte).

Page 115: Notulensi Paska Edit

Raja, burung Indonesia; kerentanan dengan menolak tambang, dan HTI, sumba dan flores tidak layak ada hutan peroduksi, harus hutan lindung, dan bagaimana cara kita mendorong semua nto

Moderator apa sih lahan basah, dan bagaimana definisi yang jelas!

Drul amin, BPTP, bagaimana perencanan tata ruang dengan beberapa tahap, dengan bebrapa sisitim, wilayah dan intrnal perkotaan ada wilayah lindung dan ada wilayah yang di budidaya, ada no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, udara laut, darat, ruang terbuka hijau 30% RTH, ada tahapan wilayah lindung hanya 2 kewenagan nasional dan perofinsi, internal perkotaan dan budidaya, boleh kabuaten dan kota, penataan ruang kota berdasarkan iptek dan sumber daya hidup, cnth sulawesi selatan , sungai janabera, nasional dan peropinsi Karena melewati jalan nasional, dan SD air ada syaratnya banyak syarat, dan butuh pengeloaan diberikan kepada pemasrakat dan administrasi Negara,

,

Page 116: Notulensi Paska Edit

HASIL DISKUSI KELOMPOK DESA BENTEK KECAMATAN GANGGA, KABUPATEN LOMBOK UTARA

6. Kelompok 1: Kerentaan keterbatasan daya dukung (Bencana Alam: banjir,

longsor)Longsor kekeringan, ketersediaan air, energy, pangan, sumber daya manusia dan social)

Issu Masalah Inisiatif yangDikembangkan

Hambatan yangdihadapi

Peluang yangada

Gagasan/agenda kedepan

Pergeseran musim (gagal panen padi, kacang ijo di Sumbawa)

Penyakit tanaman & hama meningkat

Kurang air Kurangnya

Iptek adaptasi perubahan iklim

Masih ada pola tanam tebas bakar

Kekeringan, longsor, kebakaran

Bencana banjir Bentek akibat hutan kritis

Menambah vegatasi

Hutan keluarga di Sumba

Pengembangan hutan rakyat

Hutan wisata nostalgia (Alor) ada tanaman dan pendidikan

Pengembangan “bank bibit” di Sumbawa

Pemanfaatan madu hutan di Tambora Sumbawa, Sulawesi & Timor

Pangan local Parit resapan

jebakan air embung

Pupuk organic membuat jalan api

Pengembangan predator hama Tanaman

Berlakunya awiq2 dikawasan hutan adat

Pengelolaan resiko bencana berbasis Masyarakat

Masih pendekatan proyek

Pembinaan terhadap petani hutan tdk berkelanjutan

Penganggaran blm pro SKPD tanam-menanam

Kurangnya penyuluhan

Lemahnya penyebaran info ramalan BMKG

Ramalan BMKG sering tidak Tepat

Kebijakan HKM, HTR, Hutan desa

Ada anggaran alokasi khusus climate change

Carbon trade (ada peluang & tantangan)

Revitalisasi hokum adat u/ pelestarian lingkungan

Analisa daya dukung pulau, gugusan pulau, sunda kecil-Maluku

Konservasi lahan & air (resapan, embung jebakan air)-pupuk organic

Kurikilum pend. ling.sejak usia dini

Meningkatkan vegetasi di lahan kritis (kebun bibit rakyat, bank bibit, hutan keluarga, hutan wisata)

Energy alternative. Bio (sampah, jarak), angin, surya dan mikro hidro.

Intensifikasi lahan kering Sumbawa diversifikasikan

Page 117: Notulensi Paska Edit

7. Kelompok 2: Tata Kelola (Tata Ruang, Tata Produksi & Konsumsi, Infrastruktur) Issu

MasalahInisiatif yang

dikembangkanHambatan yg di

hadapiPeluang yang

adaGagasan/agenda ke

depanKoordinsi SKPD lemah

musrembang dusun/desa ygpartisipatif

Yang di undang hanya pejabat artinya tidak ada keterwakilan masy.

Perangkat desa blm lengkap

Hasil musrembang dusun/desa tidak berlanjut ke tingkat di atasnya.

Tata perundang-undangan menjamin hasil musrembang dusun/desa di terima di tingkat atas

perlu pengawalan oleh pemerintah desa, masy, NGO & DPRD

Kelolah kawasan hulu hilir pesisir/DAS terpadu

sudah ada kerjasama stakeholder untuk pengelolaan terpadu

ego sektoral tinggi

pemahaman ttg DAS yg blm komprehensif

DAS adalah isu kewilayahan

Implementasi tataruang masih sektoral

di NTT sudah ada perda ttg pengelolaan DAS terpadu

Pengawalan terhadap turunan PERDA berupa PERGUB guna operasionalisasi PDAST

Menyusun dokumen perencanaan & pengendalian pengelolaan DAS terpadu

Zonasi taman nasional & membangun ksepakatan alam desa

ada peraturan desa yg di sepakti bersama dg masy. Disekitar taman nasional

ada wanatani oleh masy sekitar taman nasional

pemetaan partisipatif oleh masy & NGO

sudah ada 500 H pencadangan areal Hkm di hutan lindung

ada KMPH disekitar taman nasional LM & TMNT

zonasi taman nasional wanggameti blm dilakukan

ada inisiatif kawasan pertambangan

di Lombok ada perbedaan nuansa etnik

taman nasional Laiwanggi-Wanggameti merupakan liver upporting system (sumber air, kayu dan lahan) bagi masyarakat pulau sumba

Ada Yurisprudensi dari Taman Nasional Manupeu Tanadaru sumba Timur-Sumba Tengah

Ada peluang perluasan HKm di Sumba Timur sampai Sumba Barat

ada deklarasi PBB (Undrip)

ada NHG yg

mengawal proses zonasi sampai pusat

penguatan institusi local (komunitas masy.adat)

Page 118: Notulensi Paska Edit

di sumba timur kearifan local telah menjadi perdes & jadi acuan perencanaan dusun

peduli masy.adat

ada RUU ada 13 dept

mengurus masyarakat .adat

Tatakelola hutan di Bentek belum mengarah pada prinsip kelestarian

Tanam-tanaman local kayu maupun non kayu untuk konservasi kayu di hutan lindung

Ada kelompok pengelolah dengan inisiatif sendiri

Masyarakat dari dalam dan luar desa merambah kawasan hutan (HL dan HP)

Kelompok masyarakat pengelola (perambah) belum sesuai ketentuan dalam Permenhut P.37/2007

Kurang perhatian dari pemerintah desa & dinas kehutanan KLU

Kelompok masyarakat secara internal mempunyai awiq-awiq

Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi dari pemerintah & NGO guna konsolidasi kelompok sesuai peraturan menteri kehutanan dan proses selanjutnya

minta pemerintah desa, NGO & dishut untuk memfasilitasi proses menuju HKm sesuai permenhut (6 bln kedepan)

revitalisasi kelompok & kearifan lokal

Revitalisasi kearifan lokal dalam tatakelola lingkungan pedesaan

Di Sumba NTT, Kearifan lokal yang disepakati oleh seluruh tokoh adat sedaratan Sumba, telah dituangkan dalam bentuk Perdes di semua desa . Perdes dijadkan referensi penyusunan perencanaan desa

DI Lombok, penerapan kearifan lokal berjalan secara sporadis

Terdapat tarik menarik kepentingan ketika kearifan lokal ingn diimplementasikan;

DI Lombok, terdapat perbedaan nuansa etnik

Ada NGO yang siap mengawal revitalisasi kearifan lokal;

Terdapat 13 Kementerian yang menjadikan masyarakat adat sebagai program

Terdapat deklarasi PBB tentangmasyarakat adat (UNRIP)

Penguatan masyarakat adat dengan melegalkan kearifan lokal dengan memberi ruang bagi kearifan lokal dlam proses pengambilan keputusan.

Keberlajutan program

Page 119: Notulensi Paska Edit

8. Kelompok 3: Kebijakan Pembangunan (Regulasi Program Budgeting Issu masalah Inisiatif yang di

KembangkanHambatan yang

DihadapiPeluang yang

adaGagasan/agenda

ke depan

Banyak stakeholder memiliki program

Banyak program tidak terlanjutkan

Banyak SH yang memiliki kompetensi pada upaya

Pengembangan upaya pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan seperti program diklat informal

Pemberian konsesi tambang tak sesuai daya dukung

Dukungan bibit untuk konsevasi di terjang banjir

IPTKM “rekayasa” di Tambora (kayu dari hutan)

Regulasi nasional multi tafsir

Kurangnya sosialisasi regulasi

Belum ada pengakuan (UU, PP, Perda) masy. Adat

Pelaksanaan program sektoral

Pemerintah tdk mengakomdasi inisiatif masyarakat

Revitalisasi aturan local

Perlindungan mata air “permata” NTB

Perdes pelarangan penebangan hutan Mangroue

Pemanfaatan jasa lingkungan

Pengembangan HKM, HTR

Kurikulum pendidikan local cinta lingkungan

Intruksi gubernur NTT non beras & non terigu pada kamis & minggu (Kab. Lembata’)

Mutasi atau penempatan SDM tdk pas

Lemahnya pelayanan birokrasi

Dukungan DPRD masih belum jelas

Dukungan anggaran terbatas

Kebijakan berubah-ubah

Ada MoU LH dg masy adat

Hutan adat bisa jadi lokasi REDD sesuai Permenhut 30/2009

RUU: penghormatan,perlindungan,penghargaan & pemenuhan hak masy. Adat

FPIC (Free Prior intermet Congren)

PP 6 dan turunannya Target emisi 26% REDD CDM UU 32/2009 PPLH UU 27/2007 ttg

pesisir & pulau2 kecil, permen 17/2008

Target nasional HKm 4000 H

UUD 45 pasal 18B2 dan pasal 28i.

Pend. LH kurikulum nasional

Perdes ttg PSDA

Mmperkuat kalaborasi para pihak

Mendorong UU PSDA (payung hokum)

Mendorong di tingkat SKPD ttg muatan local adat

Peningkatan kembali aturan (review) IPKTM dan cendana

Sosialisai berbagai aturan sampai tingkat masy.

Mendorong Perda ttg adat

Mike: pilihan kawan2 bentek, dan ada sharing, dan coba tarik 6 isu besar: Ntb NTTdaerah bayangan hujan, tetapi sangat dekat dengan daeerah yang meniupkan

angin panas keras, d idaerah ini tidak jelas kapan hujan dan basah, dan hutan itu adalah keajaiban, ketika yang palig kuat adalah dri spell yang masih pajang, tingkatkan ketahan pangan, dan air, dan morfologi , NTB juara 1 dan 2 berpotensi jadi gurun, rating di bawah satu, warga NTB banyk yang jadi petani, dan masalah yang lain adalah wilayah NTT sangat tinggi kecemburuan sosial, jadi disana beda kampung beda bahasa, masalah kerentanan wilayah yang luar biasa, kita harus secara cepat mendapatkan dan membaagi informasi dan dibagi dengan cepat, ada kearifan local tinggi tetapi karena kearifan local sangat tinggi perbedaannya, cara mengadopsi kearifan local dengan benar, jadi ekosektoral merupakan penyakit dari pusat, ketika masuk kepulau dan kabupatenseamakin kacau,

Keterpaduan ada kelmahan besar, dari penggunaan anggaran,padahal ada perogram sudah gagal tapi dipaksa untuk diperthankan, KAD, otomi ini boleh ke pusat, ketika

Page 120: Notulensi Paska Edit

pemekaran, maka kesulitan penerimaan penduduk wilayah baru, maka perlu dilakukan tindakan gubenur bisa mengusulkan pemecatan terhadap bupati, mari kita mulai da\ari yang sederhana dan kemudian menjadi besar

NTBsangat rentan bencana, karena pertemuan 4 lempeng

DwiInisiatif local perlu dikembangkan, kita baru mengeloala HTR baru sedikit. Setelah ini apa yang harus kita lakukan, sangat sedikit inisiatif dan program maka perlu ada yang lain lagi

Amin lotengPolitik anggarn tidak berpihak pada yag bawah, di uu ada tanding … lalu terpisah antara siapa yang menganggarkan dan, ada cara husus hutan di tingkat desa perlu manerjemahkan peraturan mendagri kepada desa, beberapa desa yang mampu keluar mereka punya administrasi yang bagus jadi ketika ada pembagian kekuasaan maka sudah klear, diperlukan beberapa dokumen dan narasumber, jika sudah sama esaknya di peraturan yang sudah ada, ketika ada uang saya jadi pahlawan, tetapi jika ada masalh kitu urusan yang lain

Moderator: local sefisifik dan culture.

Bentek, raden,,NTT, kepentingan legalitas, sangaat penting supya tidak ada konflik, Ada program WC TAPI AIR TIDAK DA Gurun di NTT akkan menjadi gurun Kebijakan baaru, pejbat belum memahami dengan baik

Mike Banyak kawasan yang akan jadi daerah konserfasi, beertabrakan dengan kepentingan

warga, yang tidak boleh di garapAnonym

Yang paling menderita adalh masyaarakt miskin, jadi jangan sampai daerah konserfasi membuat wrga tambah menderita

Ada gagsan analisa pulau, antar pulau, dan kewilayahan yang tidak membertkan masyaraktModerator

Bagaiman membuat korban menjadi agen of change

Anonym Kenapa tidak muncul kekayaan intelektual, bisa tidak ditetapkn pulau yang sangat kecil

jangan di jaamah, Konserfasi, bukan berarti masyarakat tidak bisa, bahkan bisa saja masyarakt lebih bagus, pengelolaan dari masyarakt lebih susah masuk perda, pada tataran kebijakan harus membongkar pola piker yang maajemuk, seperti kata prof,,Yang satu bilang a, yang lain bilnang b tapi satu tujuan , dlam peruses beerfikir, kita harus nurut peruses belobal, ada tawaran yang belum jelas, soal aturan tolong beri masyaraky memberi pendapat, ada rekomendasi, yang mempermudah smua itu, Pola piker departemen ada rehabilitasi, sedangkan masyarakt peluang,BAPEDA harus beradaptasi, dengan tidak ada pertemuan pola piker, apakh ada merekoknisi dan tidak meerifikkilasi, supaya ada ruang kosong yang perlu untuk memprtemuakn masyarakt demgan pemerintsh, konsep ..

Break siang…..Paska Break……

Page 121: Notulensi Paska Edit

Sebelum kegiatan dilanjutkan, setelah makan siang, sekitar jam 14.00 WITA, peserta konferensi mendapat suguhan hiburan dari Ary Juliant yang membawakan beberapa lagu ciptaannya sendiri. Setelah itu, Mas Ary julian ditunjuk sebagai Duta Kepulauan Kecil oleh semua peserta.

Dwi Sudarsono:

Kemarin dalam kegiatan lapangan, masing-masing kelompok membahas tiga topic yaitu:

- kerentanan dan keterbatasan daya dukung lingkungan yang meliputi keterbatasan lingkunga, SDA (hutan, air, pangan, dan energi), perubahan iklim, dan bencana.

- tata kelola pembangunan meliputi tata ruang, infrastuktur, dll.- kebijakan pembangunan yang meliputi peraturan, program, anggaran, politik, dll.

Ketiga topic tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam empat isu strategis, yaitu:

- kebudayaan dan pendidikan- lahan kering- pesisir- lahan basah

Masing-masing kelompok diskusi, harus merumuskan program kedepan berdasarkan ke empat isu yang ada.

Dalam diskusi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masing2 kelompok:

1. Perubahan iklim dan bencana alam (adaptasi dan mitigasi dan bencana)2. Ketahanan pangan3. Akses masyarakat local dalam pengelolaan SDA Satu hal yang penting sebagai crosscutting issue. Misalnya dalam hal ini terkait masalah gender.Masing-masing kelompok merumuskan hal itu.

Diskusi akan dilakukan sampai jam 16.00 WITA, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pleno. Waktu diskusi kelompok setengah jam, dan satu jam untuk pleno.

Pembagian kelompok berdasarkan aspek-aspek yang didapat masing-masing peserta berada di kegiatan lapangan. Misalnya peserta yang membahas masalah tata kelola, maka berkumpul dengan peserta yang juga membahas aspek yang sama. Diskusi kelompok ini nanti akan dilanjutkan

Penyusunan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim danKetanggapan Bencana Daerah Kepulauan

Page 122: Notulensi Paska Edit

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Mei 2010Pukul : 20.00-22.00 wita

Pentas Seni Budaya- Music - Pantomim- Musicalisasi puisi- Puisi

Persembahan dari : Komunitas Capung, Baja, Komunitas Depot Asa, Mas WinsaSessi: Pleno 2

1. Kerentanan dan keterbatasan daya dukung lingkungan (Keterbatasan SDA/hutan, air, pangan, dan energy, Perubahan iklim, Bencana. Isu strategis

Kerentanan, yang meliputi menurunnya kualitas dan kuantitas SDA dan terbatasnya kualitas SDM; perspektif, minimnya pemahaman ttg mitigasi & adaptasi perubahan iklim. Akses thd SDA

Terbatasnya kepemilikan lahan pertanian & pengelolaan SDA Keterbatasan

Minimnya infrastruktur & prasarana produksiRawan konflik multi sektoral

Program Stetegis

• Melakukan kajian utk memetakan potensi & masalah di wilayah kepulauan.• Peningkatan infrastruktur pendidikan, transportasi, ekonomi, kesehatan.• Penguatan kelembagaan masyarakat kepulauan.• Konservasi yg simultan dg pengentasan kemiskinan.• Peningkatan kapasitas masyarakat kepulauan ttg upaya mitigasi & adaptasi

perubahan iklim beserta dampaknya• Revitalisasi regulasi dg mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal.• Reformasi birokrasi -> the right man on the right place.• Pengembangan kurikulum berperspektif lingkungan.• Pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis lokal

Hasil Diskusi Kelompok 2 : Tata Kelola

Page 123: Notulensi Paska Edit

No PERUBAHANIKLIM

KETAHAN PANGAN AKSES MAYARAKAT

1 Analisa daya dukung gugusan Sunda Kecil dan Maluku

Analisa daya dukung gugusan Sunda Kecil dan Maluku

Kebijakan tata kelola SDA yang berpihak pada masyarakat

2 Pengembangan kerjasama terpadu hulu sampai hilir

Pengembangan kerjasama terpadu bagi pengelolaan, hulu sampai hilir

Pengembangan kerjasama terpadu bagi pengelolaan hulu sampai hilir.

3 HKm dan Pengembangan Konservasi

HKm dan Pengembangan Konservasi

HKm dan Konservasi

4 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan (CBFM)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan (CBFM)

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan (CBFM)

5 Revitalisasi hokum adat tentang pelestarian hutan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan utan

Revitalisasi hokum adat tentang pelestarian hutan

6 Reboisasi lahan kritis Reboisasi lahan kritis Reboisasi lahan kritis7 Pembangunan infrastruktur

disesuaikan dengan daya dukung lingkungan

Pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan daya dukung lingkungan

Pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan daya dukung lingkungan

8 Zonasi taman nasional Revitalisasi jaringan irigasi Dukungan kerjasama multi pihak (donor, LSM, Swasta, Pemerintah, PT)

9 Menjaga asset lingkungan Menjaga asset lingkungan Menjaga asset lingkungan

10 Memperkuat aturan local/ awig2

Memperkuat aturan local/ awig2

Memperkuat aturan local/ awig2

11 Menjaga kelestarian hutan sekitar komonitas

Pemetaan potensi dan masalah

Menjaga kelestarian hutan sekitar komonitas

12 Meingkatakan vegetasi di lahan kritis

Meingkatakan vegetasi di lahan kritis

Pemanfaatan air secara kolektif

13 Menjaga lingkungan secara mandiri

Menjaga lingkungan secara mandiri

Menjaga lingkungan secara mandiri

14 Strategi siaga bencana/ mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Konservasi lahan dan air resapan`, embung jebakan air, pupuk organik

Strategi siaga bencana/ mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

15 Advokasi kebijakan lingkungan bersama multi pihak

Intensifikasi lahan kering Advokasi kebijakan lingkungan bersama multi pihak

16 Memperkuat inisiatif local terkait lingkungan

Pemnafaatan benih local dan unggul

Memperkuat inisiatif local terkait lingkungan

17 Perda yang mengutamakan keadilan, kepastian dan pemanfaatan

Mempertahankan tata guna lahan untuk mejgaa ketersediaan pangan

Perda yang mengutamakan keadilan, kepastian dan pemanfaatan

18 Pemberdayaan dan penerapan kearifan local dan nilai-nilai adat terkait dengan kelautan pesisir yang berkelanjutan

Pemberdayaan dan penerapan kearifan local dan nilai-nilai adat terkait dengan kelautan pesisir yang berkelanjutan

Pemberdayaan dan penerapan kearifan local dan nilai-nilai adat terkait dengan kelautan pesisir yang

Page 124: Notulensi Paska Edit

2. Kebijakan pembangunan (peraturan, program, anggaran, politik, dll):

Masukan peserta lain: Terganggu dengan monev independen, maka akan di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri akan melaukan control termasuk bugting dan anggaran

Agenda: Bahas Peryataan Sikap & RekomendasiMas Catur:Ini ada draf dan jika di setujui maka akan menjadi rekomendasi bagi forum kita ini.

KONFERENSI & LOKAKARYA PULAU-PULAU KECIL INDONESIA

”Memperkuat Keberdayaan Warga dan Daerah Kepulauan, Memperluas akses Sumber Daya Alam serta Membangun Ketahanan Sosial, Pangan dan Energi”

PERS RELEASE

Sejak awal revolusi industri, konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida, metan, asam nitrat dan lainnya di atmosfer bertambah. Para ilmuwan umumnya percaya bahwa pembakaran bahan bakar fosil (penggunaan batubara, minyak bumi), penggunaan gas, penggundulan serta pembakaran hutan; asam nitrat yang dihasilkan oleh kendaraan dan emisi industry; emisi metan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pertanian merupakan penyebab utama dari bertambahnya konsentrasi GRK.

Komposisi kimiawi dari atmosfer sedang mengalami perubahan sejalan dengan penambahan GRK. Setiap tahun, dengan bertambahnya jumlah akumulatif GRK di udara berarti mempercepat pemanasan global.

Pemanasan global yang terjadi saat ini mempengaruhi iklim, baik secara mikro maupun makro di berbagai belahan dunia. Perubahan Iklim merupakan tantangan yang paling serius yang dihadapi dunia di abad 21. Akibat pemanasan global dan perubahan iklim ini, telah terjadi antara lain; Bencana-bencana alam yang lebih sering dan dahsyat seperti gempa bumi, banjir, angin topan, siklon dan kekeringan; permukaan es di kutub utara makin tipis dan mengakibatkan permukaan air laut naik sehingga banyak pulau-pulau kecil tenggelam dan banyak hal lagi. Kondisi-kondisi ini juga terjadi dan dialami pulau-pulau di Indonesia termasuk Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Guna menjawab tantangan tersebut dan melanjutkan inisiasi dan kerja kerja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak sebelumnya maka digagaslah untuk menyelenggarakan pertemuan para pemangku kepentingan Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku.

Page 125: Notulensi Paska Edit

Gagasan bermula dengan pertemuan multipihak (Santiri, Samanta, Transform, Kemitraan, NorAID, Dinas Kehutanan Propinsi NTB/ Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat) pada 8 Juni 2009. Kegitan ini berlanjutkan pada 9 -12 Juni 2009 dengan perwakilan sejawat dari NTT dan NTB di Mataram. Hasil tersebut dimatangkan dalam FGD pada 24-26 januari 2010 yang di dukung oleh Samdhana Institute yang kemudian dikonsultasikan ke Gubernur NTB dan beberapa pihak lainnnya, termasuk dengan Ford Foundation dan Kemitraan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah; pertama - Menghimpun Berbagai pengetahuan dan pengalaman para pihak yang dapat dijadikan acuan dan bahan pembelajaran bersama terkait dengan pemberdayaan warga dan daerah kepulauan, kedua - Membangun Strategi dan Program adaptasi perubahan iklim dan ketanggap bencanaan yang berbasis pada hak, kebutuhan dan karakteristik warga dan daerah kepulauan dan ketiga - Membangun strategi dan Program bersama untuk memperkuat keberdayaan warga dan (Pemerintah) daerah kepulauan, terkait dengan perluasan akses SDA dan pengembangan ketahanan sosial, khususnya pangan dan energy.

Diharapkan kedepan dalam menjalankan perannya, para pemangku kepentingan memiliki pijakan bersama dalam upaya pengelolaan SDA dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat keberdayaan warga dan daerah sesuai dengan karakteristik ekosisem, problematikan dan tantangan daerah kepulauan

Kegiatan Konferensi dilaksanakan selama 3 hari efektif (24 -26 Mei 2010) sedangkan Lokakarya diselenggarakan pada 27 Mei 2010. Keseluruhan kegiatan dipusatkan di hotel Jayakarta-Lombok dengan kegiatan diskusi hari ke 2 pada 25 Mei 2010 dilaksanakan di 4 lokus, yaitu di Lembah Madani – Dusun Lebah Sepage Kecamatan Narmada Lobar; Kampung Jambianom-kecamatan Tanjung KLU; Desa Aiq Bukak kecamatan Batukliang Utara Loteng; Desa Bentek kecamatan Gangga KLU.

Peserta kegiatan sekitar 50 orang (konferensi), sedangkan untuk Lokakarya, diikuti oleh sekitar 25 peserta terpilih yang mewakili wilayah masing-masing dari Bali, NTB, NTT dan Maluku. Keseluruhan peserta merupakan unsur-unsur yang mewakili; masyarakat sipil (NGO/CSO/CBO), pers, perguruan tinggi, dan pemerintah - secara proporsional dari masing-masing kepulauan yang ada.

Meski Lokakarya menghadirkan para pembicara nasional sebagai nara sumber, tetapi pada hakekatnya semua peserta adalah narasumber aktif. Kegiatan selama tiga hari yang difasilitasi oleh fasilitator antara Dwi Sudarsono-Samanta, Michael-Forum DAS/Akademisi, Yuyun-Bali Fokus, Gamal Pasya-Samdhana, Tjatur Kukuh-Samdhana/Santiri, one aminullah-Santiri, Sulistiyono-Koslata, dan M.Wahyudin-JKSMP telah menghasilkan pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut;

Pernyataan

Page 126: Notulensi Paska Edit

1. Pemerintah pusat belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap provinsi kepulauan.

2. Dalam rangka mempercepat proses dan pencapaian hasil pembangunan di wilayah kepulauan diperlukan UU khusus tentang Tata Pemerintahan Propinsi Kepulauan.

3. Perlunya memperluas akses warga terhadap sumber daya alam4. Pembangunan ketahanan sosial warga kepulauan melalui penguatan kelembagaan

lokal yang berbasis sumber daya kepulauan yang tanggap terhadap perubahan iklim5. Perlu meningkatkan ketahanan pangan warga dan daerah kepulauan melalui

penganekaragaman pangan, pengayaan dan pengembangan bibit unggul lokal 6. Mendorong upaya-upaya untuk menemukembangkan dan menggunakan sumber-

sumber energi terbarukan7. Perlu melibatkan perempuan, anak-anak, masyarakat adat, masyarakat terpencil,

masyarakat terasing serta masyarakat berkebutuhan khusus, dalam proses-proses pembangunan di wilayah kepulauan.

Rekomendasi1. Mendorong pengembangan Peraturan-peraturan Desa dalam hal pengelolaan

sumber daya alam lintas desa yang diakomodasi dalam lembar daerah dan Peraturan Daerah.

2. Mendorong pengembangan badan usaha milik masyarakat di bidang-bidang pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

3. Memperkuat pengakuan dan akses masyarakat lokal serta budaya-budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

4. Mengusulkan pengelolaan Zona Ekonomi 100 mil laut menjadi wewenang 7 propinsi kepulauan.

5. Alokasi DAU dan DAK bagi propinsi-propinsi kepulauan harus memperhitungkan pula luas wilayah lautan daerah.

6. Mengembangkan model pengelolaan wilayah kepulauan dalam merespon perubahan iklim yang dilakukan secara kolaboratif dengan memperhatikan karakteristik wilayah tersebut.

7. Mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan terdepan dan terpencil melalui program-program yang strategis antara lain Program TMND Masuk Desa, pemberian insentif dan disinsentif bagi guru-guru dan paramedis dan petugas teknis lainnya.

8. Menyelenggarakan pertemuan multi-pihak wilayah kepulauan secara berkala dan berkelanjutan (pemerintah sebagai salah satu stakeholder untuk penyelenggaraan)

9. Mendorong seniman dan budayawan untuk terlibat secara aktif dan memberikan ruang partisipasi yang sama dalam upaya memperkuat keberdayaan warga daerah kepulaun.

10.Perlu dikembangkan kelembagaan yang berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di daerah kepulauan.

Page 127: Notulensi Paska Edit

11.Perlu mendorong agar corporate bertanggung jawab atas nasib daerah kepulauan.12.Perlu dilakukan disiminasi terhadap para pemangku kepentingan lainnya yang

berada di daerah kepulauan lainnya

Usulan dari peserta tentang rekomendasi dan peryataan sikap:- Usulan Rekomendasi tambahan dari Pak Udin: soal pengelolaan zona eksklusif akan

di kelolah secara nasional- Mas Catur: yang kita minta hanya 100 mill saja dan ini tidak di kelolah oleh pusat tetapi

akan di kelolah oleh daerah- Udin, Walhi: dari 12 mill akan kita ubah menjadi 100 mill saja- Mas Catur: tambahan bahasa penambahan zona ekonomi, maka zona eksklusif di

hapus pada item rekomendasi tadi.- peserta: wilayah pengolalaan laut lewat dari 12 mill harus mampu jika di tunjang dengan

infrastruktur- Udin, Walhi: yang di maksud adalah zona pengelolaan- Mas Catur, menjelaskan: ini adalah datang dari dearah kepulauan dan akan kita

perkuatkan lagi dari masyarakat sipil, supaya daerah lebih berdaya dalam mengolah SDAnya karena kita termasuk dalam kepulauan kecil saja.

- Juani, usulan: masuk soal terkait dengan program-program sektoral- Pak Amin: mungkin bisa di maknai pada rekomendasi item ke-6, di mana wilayah kecil

ada desa, kabupaten dll dan saya rasa sudah masuk ke item tersebut- Juani: misalnya jika soal petani akan beda kebutuhannya dengan nelayan, itu seperti

apa?- Mas Catur, menjelaskan: bukan itu sudah termasuk dalam seluruh masyarakat dan

warga daerah kepulauan- Felix, menambahkan: iten 7 pada rekomendasi harus di tambah “insentif & disinsetif”- Umbu Ranja: pada item 7 pernyataan di tambah “tentara menunggal masuk desa” dan

untuk item 8 perlu di tambah mendorong pemerintah sebagai salah satu penyelenggara dan akan melibatkan semua stakeholder yang ada

- Mas Catur, menjelaskan: semangatnya adalah kita melibatkan semua dalam satu forum (pemerintah, swasta, NGO dan seluruh element)Untuk masalah pendidikan dan kesehatan di pulau kecil sering terjadi masalah, maka itu harus kita perjuangkan bersama-sama.

- Kamardi: pada item 7 pada pernyataan sikat tentang “masyarakat terasing” seperti agak rancu.

- Mas Catur: sebenarnya masyarakat terasing adalah ada tetapi dalam kepulauan kecil dan jauh dari segala aktifitas, termarjinalkan dari pulau lain. Itu tawaran redaksinya seperti apa?

- Kamardi, menjelaskan: ini saya rasa tidak karena ini adalah masyarakat asli yang sudah dalam ada dan tinggal do wilayah tersebut.

- Mas Catur: masyarakat adat dan masyarakat terpencil- Peserta lain menambahkan: ada masyarakat adat dan ada masyarakat terasing,

dimana saya sepakat dengan masyarakat terasing- Pak Micheal: pernah ada pengalaman di NTT bahwa ternyata ada beberapa pulau yang

sudah di sewakan kepihak lain oleh pendatang juga yang belum jelas tentang kepemilikannya pulau tersebut

- Sammuel, usul: menurut kami perlu bentuk satu forum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil untuk kalaborasi dengan forum yang ada di pemerintah.

Page 128: Notulensi Paska Edit

- Mas Catur: mungkin di tambah pada item rekomendasi untuk menambahkan perlu di bentuk kelembagaan yang berfungsi memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil di daerah kepulauan.

- Pak Micheal: ada kerja-kerja kalaboratif dengan pers juga agar kerja lebih terarah secara baik.

- Juani: apakah pewakilan ini termasuk juga di provinsi lain tidak ikut terlibat dalam konfrensi terutama daerah kepulauan?

- Mas Catur, menambahkan: perlu ada destiminasi terhadap daerah kepulauan yang lain yang tidak hadir di acara konfrensi ini (tambah pada item rekomendasi). Saya kira akan kita rangkum menjadi beberapa item saja. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Dwi lagi

Mas DwiMudah-mudahan dalam rekomendasi dan pernyaan sikap ini akan mampu kita lakukan secara sama dan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira itu, lebih kurang saya mohon maaf dan saya mewakili teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasi. Salam sejahtera dan terima kasih

Rangkaian Penutupan:Sambutan: Thatur KukuhYang saya hormati bapak Asisten I sebagai wakil gubernur, dan kawan-kawan semuanya. Saya rasa kawan-kawan saat ini sangat lelah tetapi saya rasa energy positif kawan memberikan ide dan gagasan agar daerah kita menjadi berdaya, maka jika itu tidak kita miliki maka kita akan tertinggal jauh dari pulau-pulau besar. Saya rasa juga pertemuan kita ini tidak cukup untuk membahas cita-cita kita tetapi ini akan menjadi tugas kita bersama dan akan kita lakukan bersama-sama. Ketika kita menghendaki undang-undang yang akan memberi kesempatan bagi pulau kita untuk maju tentu kita tidak akan berjuang sampai pada UU saja, ini akan terus kita lakukan dan perjuangkan dalam hal anggaran juga bagi pulau-pulau kecil/daerah kepulauan. Tentang ketahanan pangan, kekeringan dll akan kita lakukan secara konstruktif dan terus menerus dalam waktu akan dating agar menjadi lebih baik lagi.Saya tidak ragu dengan NTB karena ada respon kongkrite dari gubernur, saya rasa untuk wilayah lain juga tetap melakukan hal tersebut untuk memperoleh hak kita semua. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah menuangkan pikiran, tenaga dan segala upaya untuk memberikan semua kemampuan dalam memajukan kepulauan kita. Terima kasih kepada asisten juga dan saya harap berkenan untuk menutup acara kita ini.Terima kasih.

PenutupanAsisten I Pemprov NTBBismillahirrahmanirhim. Ass..Salam hormat bapak gubernur karena pada hari ini bapak gubernur masih berada di luar daerah, dan beliau menyerahkan mandat ini ke saya untuk menutup acara konfrensi ini. Puji syukur kehadirat TYME dan kepada pimpinan & jajaran Santiri Foundation dan undangan sekalian yang telah menyelenggarakan ikut terlibat dalam konfrensi ini. Alhamdulillah acara konfrensi pulau-pulau kecil yang telah di laksanakan dari 23-27 Mei 2010 telah selesai dilakukan, maka diharapkan hasilnya ini akan membawa manfaat bagi daerah kepulauan. Berbicara soal kepulauan, adalah masalah ini akan di akomodir dan untuk di ketahui oleh kita semua ada 7 provinsi yang termasuk dalam provinsi kepulauan

Page 129: Notulensi Paska Edit

adalah NTB, NTT , Bangka Belitung, Kepulauan Riau , Maluku, Maluku utara, dan sulaiwesi utara. Seluruh provinsi tadi tergabung dalam “Badan kerjasama provinsi kepulauan”, dan ini diketuai oleh Gubernur Maluku, dalam konfrensi ini yang terkait dengan pulau-pulau kecil agar berkoordinasi dengan DPRD agar terjadi sambung menyambung sesama issu yang kita perjuangkan lewat badan tersebut. Tahun 2007 rapat di Sulawesi utara bahwa sudah menambah DAU sebanyak 20% di masing-masing wilayah, maka ini akan menjadi dorongan yang kuat bagi kita semua sehingga kita akan mampu memberikan kontribusi bagi daerah kepulauan ini. Untuk NTB sendiri bahwa lebih banyak luas lautan daripada daratan, maka NTB di sebut sebagai provinsi kepulauan, maka atas nama pemerintah daerah bahwa autput dari acara ini akan mampu kita salurkan, kemuadian kita kerjakan secara kongkrite agar memberikan perubahan bagi daerah ini, di mana agar rekomendasi dan kesepaktan yang dihasil untuk segara di tindak lnajuti untuk mengatasi perubahan iklim di kepulauan kita.Akhirnya saya tutup acara ini dengan sama-sama membaca “Alhamdulillahirrabillalamin”.