Notulensi Pembahasan Usulan Penelitian Tahun 2016

NOTULENSI

Rapat Pembahasan Kajian/Penelitian Program dan Kegiatan tahun 2016 yang akan diusulkan diusulkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat.

1. Pembahasan Usulan Prioritas dan Kegiatan tahun 2016 Khusus Bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang akan diusulkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat.

2. Pembahasan Acara dimulai jam 09.15 WIB.

3. JALANNYA RAPAT HARI : RabuTANGGAL : 18 Maret 2015WAKTU : Pukul 08.30 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA :

Pembahasan Usulan Prioritas Program dan kegiatan tahun 2016 Khusus Bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diusulkan dalam APBD Provinsi jawa barat

4. PENDAHULUANRapat dibuka oleh Bapak Kabid Bidang Litbang Bappeda Kab. Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rapat dibuka pada pukul 09.15 WIB.

5. PEMBAHASAN

Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIDa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.

Arah Kebijakan Prioriatas BP3 IPTEK ProvinsiJawa barat Tahun 2016;- Riset Kreatif :

Riset yang dibutuhkan Masyarakat Jawa barat dalam kerangka Perencanaan dan Pembangunan

- Waktu penelitian terbatas dan siap digunakan- Kemitraan Penelitian dan Lembaga Penelitian Terkemuka - Pemanfaatan Sumber daya Alam - Pembangunan Inovasi Daerah

Kajian/penelitian yang akan dilaksanakan oleh SKPD tahun 2016

Kesimpulan Daftar Kajian/Penelitian untuk setiap SKPD untuk diusulkan ke

provinsi Jawa barat melalui RKPD online dan memasukan proposal paling lambat kamis tanggal 19 Maret 2015

Bahwa Kajian /Penelitian yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat Jangka Waktu Penelitian Bersifat segera ( Max 2 Tahun)

Rapat Pembahasan ditutup oleh Pimpinan Rapat, Yth. Kabid Litbang pada pukul 14.30 WIB.

Bandung18 Maret 2015

Notulensi

Wawan Setiawan RNIP.19610423 198212 1001

NOTULENSIKoordinasi dan Pasilitasi Pengembangan Kelitbangan

I. Pembahasan Pelaksanaan Kajian yang akan dilaksanakan tahun 2015 serta usulan Kajian/Penelitian yang akan ajukan Ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dihadiri oleh:

1. Kabid Litbang selaku Pemimpin Rapat2. Tim Konsultan 3. Inspektorat4. Kepala badan 5. Kepala Dinas6. RSUD7. Bag Setda8. Pemerintahan Setda9. Bagian Asset Setda10. Bagian Hukum Setda11. Bagian Perekonomian Setda12. RSUD13. Kabid Perencanaan Sosial, Ekonomi, Fisik dan Statep

Pembahasan Acara dimulai jam 09.00 WIB. S/D 15.00 WIB.

HARI : SeninTANGGAL : 02 Pebruari 2015WAKTU : Pukul 08.30 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA :

1. Paparan Tupoksi Perkembangan Kajian2. Pengumpulan Data tentang pengusulan Kajian

/Penelitian yang akan diusulkan ke Provinsi Jawa Barat

Pembahasan Persiapan dan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

II. Pelaksanaan Rapat

PENDAHULUANRapat dibuka oleh Bapak Kabid Bidang Litbang Bappeda Kab. Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rapat dibuka pada pukul 09.15 WIB.

Paparan Dari Tim Kajian- Pendahuluan

o Latar belakango Tujuan Litbango Alur Fikir Kajiano Maksud dan Tujuano Tahapan Kegiatan

- Metode Kajian- Hasil Sementara

a. Bagaimana Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan SKPD yang seharusnya

b. Bagaimana bentuk sinergitas Litbang dengan Perguruan Tinggi yang dikehendaki oleh SKPD

c. Bagaimana Model penggalian kebutuhan Litbang dari setiap SKPD

d. Bagaimana pemanfaatan informasi hasil Litbang dari setiap SKPD

- Kondisi saat ini kerjasama penelitian saat ini masih kurang bisa menjembatani kerjasama antara Pemkab dan Perguruan Tinggi. Saat ini kerjasama penelitian masih banyak dilakukan oleh perusahaan konsultan lewat proses lelang.- Saat ini hasil kerjasama penelitian tidak bisa di lihat secara online hanya menjadi penghias lemari.- diperlukan MOU sebagai dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi.- Saat ini di litbang Bappeda sedang mencoba untuk membuat jurnal online untuk mengumpulkan hasil penelitian yang te;ah dilakukan.- Sudah banyak MOU tapi tidak ada tindaklanjut dari MOU itu dlm bentuk kerjasama penelitian antara Perguruan Tinggi dan Pemkab Bandung.- diperlukan adanya arahan yang jelas untuk pengembangan kelitbangan agar penelitian yang dilakukan sejalan dengan RPJM daerah.- peranan pemerintah daerah dalam porsinya ialah keuangan 10% sedangkan 90% nya adalah Policy.- diperlukan penguatan fungsi kelitbangan dalam pemerintahan daerah karena setiap policy yang dikeluarkan oleh pemkab seharusnya merupakan hasil dari kelitbangan yang tujuannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.- tujuan dari penguatan kerjasama penelitian antara PT dan Pemkab ialah untuk meningkatkan sinergisitas antara kedua belah pihak sehingga terbangun hubungan yang Mutualis. contoh: di PT banyak sekali badan-badan penelitian harusnya ini bisa di optimalkan oleh pemkab untuk pemenuhan kebutuhan penelitian.

1. bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan sudah sering kali dilakukan oleh SKPD dan mengacu pada TUPOKSI masing-masing.

2. Permasalahan yang dirasakan SKPD terkait urusan Kelitbangan ialah terkait aturan hukum yang mengatur kerjasama Kelitbangan dengan PT.

3. diperlukan relevansi antara bidang penelitian yang dilakukan dengan kesesuaian kompetensi PT agar hasil yang diharapkan tercapai.

4. Semua SKPD menganggap bahwa kebutuhan penelitian dibutuhkan di waktu yang akan datang dan perlu dicarikan solusinya terkait model kebutuhan Kelitbangan dalam jangka menengah, mekanisme kerja dan sistem informasi terkait kelitbangan.

5. sistem pemanfaatan informasi produk/hasil kegiatan kelitbangan untuk jurnal online, pelaporan tahunan dan hal lainnya agar dapat diakses.

- jawaban PT : 1. kerjasama sudah ada 2. Kerjasama yang ada harus di evaluasi progressnya 3. belum ada informasi kebutuhan kelitbangan Pemda yang disampaikan ke

PT 4. Kerjasama yang ada masih berifat parsial dan personal 5. Intrumen kelembagaan masih banyak menggunakan perusahaan 6. Tindak lanjut MOU masih terbata 7. MOU banyak berbelit-belit.

Topik 1 : Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan SKPDpremis awal: dibutuhkannya road map kelitbangan jangka waktu 5 tahun hingga lingkup SKPD. Perlukah??

-Tanggapan-1. Pak Agus - Dinkes

- dalam hal Di dinkes road map penelitian harusnya ada. di dinkes beberapa hal terkait kelitbangan memang bisa di prediksi tapi ada beberapa yang insindentil pun terkadang membutuhkan penanganan yang cepat. Dan pengajuan usulan ke Provinsi belum dipersiapkan

- untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, sering kali pihak PT nya yg kurang berkomunikasi dengan Pemda. di dinkes selain MOU ada pula prasyarat lain yakni

dalam bentuk kesepakatan kerja dengan Pemda.- Topik-topik penelitian yang mau diajukan oleh PT harus tidak berulang atau

sama dengan topik penelitian yang sudah ada.

Jawaban : Road map ini nantinya tidak akan memberikan secara spesifik topik tapi hanya memberikan tinjauan yang umum. oleh karena itu utk dinkes ke depannya hanya

2. Pak Hendri -Inspektorat- Road map harus sejalan dengan RPJMD dan tata aturan lainnya. ini harus

sejalan sebagai bentuk penjalanan Tupoksi Inspektorat. saat ini yang dilakukan pembinaan-pembinaan bagi SDM inspektorat agar bisa meningkatkan kinerja

dari Inspektorat utamanya dalam pencapaian opini laporan keuangan daerah yang lebih baik secara opini audit.

Jawaban : apa yang dialami oleh Kabupaten Bdg yang mendapat opini disclaimer dari BPK, ini bukan hanya krn ada kesalahan dari Pemkab namun krn adanya ketidaktahuan

Informasi dari proses pembuatan pelaporan keuangan daerah.

3. Bu Evi - RS. Cicalengka- RS biasanya menjadi objek penelitian dari PT, masalah yang ada sekarang

ialah tidak adanya payung hukum antara RS dengan PT terkait menjadikan RS sebagai Objek riset.

Jawaban: Hal ini akan menjadi bahan evaluasi dari proses kerjasama yang akan dilakukan ke depannya agar ke depannya menjadi jelas kerjasama yang dilakukan ini,

Baik payung hukum maupun hasil dari kerjasama yang dilakukan.

4. Pak .... - RS. .....- Info ada statement : hubungan kerjasama PT dengan Pemda yang harus lewat

MOU itu bidang penelitian , sedangkan utk PKL itu tdk perlu MOU. dibutuhkan kejelasan dari hal ini.- bagi mahasiswa dari PT yg sedang PKL, perlu dilakukan evaluasi atas kinerja

PKL yang selama ini yang dilakukan.Jawaban:- akan dikonfirmasi terkait kejelasan aturan.

- saran bagus bahwa PKL yg selama ini ada utk di evaluasi, hal ini rasanya perlu dilakukan oleh Dinkes.

- terkait PKL/KKN, lingkupnya adalah menelaah,meneliti dan observasi hal ini masuk dalam lingkup kegiatan penelitian, sehingga hal ini dibutuhkan MOU

untuk memberikan payung hukum yang jelas. oleh karena itu nantinya apabila ditindaklanjuti dgn perjanjian kerjasama maka tetap harus ada payung hukum.

(pak irvan)

5. Bu eli - Dinas Kependudukan dan catatan sipil- dua tahun terakhir ini sudah ada kerjasama dengan PT, namun payung

hukumnya bukan MOU, tapi bentuknya swakelola karena nilai penelitian dibawah 50 jt. hal ini yang pernah dilakukan di dinas.

- di hampir seluruh SKPD kecuali, tidak adanya spesifik fungsi kelitbangan sehingga adanya kebingungan dalam menentukan arah penelitian dan pengembangan

yang perlu untuk dilakukan namun bingung fungsi mana yang harus melaksanakan. tapi Road map ini dinas kami rasa penting, namun harus ada terlebih dahulu

ada rancangan usulan road map agar dapat di kritisi terlebih dahulu.jawaban : Swakelola bisa dilakukan tanpa MOU, ini sesuai dengan Keppres. memang nantinya dalam road map yang akan dibuat dalam prosesnya akan peneliti berikan

usulan-usulan scara umum topik-topik yang akan diperlukan oleh dinas kependudukan.

6. Bu AsAs - Badan Ketahanan Pangan- dari BKP3, selama 2013-2014 sudah dua dilakukan dengan IPB, tapi ada

usulan untuk dilakukan dengan PT sekitar.- urusan penelitian dan pengembangan ini nantinya masuk ke dalam bagian

anggaran mana jika ingin dilakukannya kegiatan kajian analisis.- berapakah pagu idealnya?- dibutuhkan pemetaan kebutuhan dari RPJMD yang terkait dengan BKP3 untuk

tahun 2015 agar memberikan kejelasan arah kelitbangan bagi BKP3.- untuk meneliti kualitas konsumsi pangan saat ini dinilai masih rendah, untuk

menilai hal ini masih terjadi kebingungan bagian manakah yang memiliki tanggung jawab melakukan penelitian itu?

Jawaban:- Road map dirasa penting artinya bagi BKP3- untuk pemilihan lembaga itu wewenang BKP3- untuk hal kualitas konsumsi pangan ini menurut hemat peneliti ini masuk dalam

koridor ketahanan pangan.- Pagu biasanya diatur setiap tahunnya dan spesifikasinya masuk dalam standar

belanja yang dikeluarkan dalam bentuk Perbup yang mengatur.- penelitian yang sudah dilakukan di 2013 harap diberikan kepada Litbang

Bappeda agar bisa di post di Web Kabupaten Bandung. terkait road map yang akan dibentuk nantinya memang bergantung kepada informasi yang diberikan oleh

SKPD terkait kebutuhan masing-masing dan hal ini yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim pembuat road map. penelitian biasanya muncul biasanya krn adanya

masalah yang dihadapi oleh SKPD dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh SKPD. kegiatan

penelitian masuk dalam nomenklatur yang sesuai dengan permendagri nomor 13. diperlukannya standar bangun anggaran penelitian untuk mengetahui berapakah nilai

wajar dari sebuah penelitian yang akan dilakukan sesuai standar harapan teknis yang diharapkan. (Pak Irvan)

7. Bu Ani - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata- bagaimana bentuk kelitbangan di bidang pariwisata untuk bisa menggaungkan

pariwisata di wilayah kabupaten bandung agar bisa dikenal lebih luas?Jawaban : banyak persoalan yang harus diteliti dan kerjasama yang bisa dilakukan terkait bidang kepariwisataan yang bisa dilakukan.

8. BPMPD- munculnya UU tentang desa yang baru, hal ini membutuhkan tindaklanjut untuk

penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menyiapkan kesiapan Kab.bandung ke arah itu. bagaimana kah yg harus dilakukan?- PT manakah yang bisa dilakukan kerjasama?

Jawaban:- Penelitian naskah akademik terkait kebutuhan pembuatan Perda ini penting untuk dilakukan dan untuk PT nya bebas saja selama memiliki landasan hukum.

- untuk pembentukan naskah akademik utk penyusunan Perda ini sudah diatur dalam perda nomor 6 tahun 20xx. untuk kerjasama dgn PT syaratnya ada landasan hukum

yang jelas dengan adanya naskah perjanjian MOU.

9. Pak yayan - Bagian Ekonomi, Bappeda- untuk pembentukan road map kelitbangan, dibutuhkan guidance untuk menjadi

panduan dalam arahan pembentukan road map yang akan dibuatnya. hal ini berasal dari kondisi-kondisi dan isu-isu yang mungkin akan muncul di waktu yang akan

datang baik itu dari faktor-faktor eksternal dan indikator-indikator makro.- road map ini urgent untuk ada sebagai cara untuk mengontrol kegiatan

kelitbangan yang ada di seluruh SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung, kami sangat meng-apreciate untuk adanya road map ini.

Rapat Pembahasan ditutup oleh Pimpinan Rapat, Yth. Kabid Litbang selaku Kuasa Pengguna anggaran pada pukul 14.20 WIB.

Bandung, 02 Februari 2015Notulensi


NOTULENSI

Persiapan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan

1. Persiapan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan

dihadiri oleh Perwakilan dari masing masing Bidang Ekonomi, Bidang Fisik, Bidang sosial serta Bidang Statistik dan evaluasi serta sekretariat Bappeda Kabupaten Bandung


3. JALANNYA RAPAT HARI : SelasaTANGGAL : 24 Februari 2015WAKTU : Pukul 08.30 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA : Persiapan Pelaksanaan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pembangunan Daerah Tahun 2015.


5. PEMBAHASAN

Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di

Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.dalam Kajian diharapkan sesuai dengan panduan Penguatan SIDa

Tanya JawabDari Masing masing bidang tentang : Bidang Ekonomi:

Kajian Penelitian agar lebih mengarah kepada RPJM sehingga program dan kegiatan lebih terarah dalam aplikasinya untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan Kab Bandung

Bidang FisikAgar hasil kajian tentang Road mat Sistem Inovasi daerah bisa di aplikasikan di masing masing OPD untuk bahan perencanaan

Bidang StatefDimohon untuk bahan analisis Hasil Inventarisasi kajian serta penelitian dimohon untuk diberikan ke bidang statep


Bandung, 24 Februari 2015

Notulensi


NOTULENSI

Rapat Pembahasan Koordinasi dan Konsolidasi tentang Kerjasama daerahdengan Institusi Lembaga Perguruan Tinggi/Non Perguruan Tinggi.

1. Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang Lingkup dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

2. RAPAT a. HARI : Jum`atb. TANGGAL : 17 April 2015c. WAKTU : Pukul 08.00 WIB s.d.selesaid. TEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. e. ACARA : Koordinasi dan Konsolidasi tentang Kerjasama Daerah

dengan Institusi Lembaga Perguruan Tinggi/Non Perguruan Tinggi

3. PENDAHULUANRapat dibuka oleh Bapak Kabid Bidang Litbang Bappeda Kab. Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4. PEMBAHASANa. Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang Lingkup

dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

b. Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIDa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.

Kesimpulan Proses Pembahasan MOU pada dasarnya sepakat untuk dilaksanakan

sesuai dengan prosedur TKKSD namun masih ada kendala dalam menentukan kebijakan penanganan sesuai dengan tupoksi/pelimpahan dalam (Penomoran)

Belum adanya Sistem yang mengatur tata kelola tentang (SOP) MOU lembaga perguruan tringgi/Non perguruan tInggi dengan Pemerintah kabupaten Bandung


Bandung 17 April 2015

Notulensi


NOTULENSI

Rapat Koordinasi Koordinasi dan Fasilitasi Program Kelitbangan Tahun 2015.

1. Pembahasan Memantapkan Kapasitas Kelitbangan untuk Perumusan Kebijakan, Regulasi dan Inovasi Daerah. Sebagai Penunjang Perencaanaan pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Bandung

2. RAPAT a. HARI : Selasab. TANGGAL : 21 April 2015c. WAKTU : Pukul 08.30 WIB s.d.selesaid. TEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. e. ACARA : Koordinasi dan Konsolidasi Program Kelitbangan Daerah ”

Memantapkan Perumusan kebijakan, Regulasi dan Inovasi Daerah. Sebagaio penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah


4. PEMBAHASANa. Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan

Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIDa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.

b. Kegiata Litbang Tahun 2015 ; Kegiatan Inventarisasi Hasil penelitian dan Pengembangan Guna

Mendukung Pembangunan Daerah Ruang lingkup Pekerjaan

c. 11 Program Prioritas RKPD Tahun 2015 d. Pengelompokan Prioritas Pembangunan Menurut Aspek Pembangunane. Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang Lingkup

dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Kesimpulan Kapasitas Litbang untuk perumusan Kebijakan, regulasi dan Inovasi

Daerh sebagi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan landasan hukum,Tupoksi, Kegiatan serta 11 Program prioritas tahun 2015, pengelompokan Prioritas Pembangunan menurut aspek Pembangunan

Pengutan Kelitbangan ; Pengutan Kelembagaan Kelitbangan pemeritahan, Peningkatan Kualitas SDM, Pengutan SIDa dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Maksud dan Tujuan Inovasi daerah ( Ruang Lingkup Penguatan SIDa, Kebijakan Pengutan SIDa)

Proses Pembahasan MOU pada dasarnya sepakat untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur TKKSD namun masih ada kendala dalam menentukan kebijakan penanganan sesuai dengan tupoksi/pelimpahan dalam (Penomoran)



Bandung 21 April 2015

Notulensi


NOTULENSI

Rapat Pembahasan Koordinasi dan Konsolidasi tentang Kerjasama daerahdengan Institusi Lembaga Perguruan Tinggi/Non Perguruan Tinggi.

1. Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang Lingkup dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Pembahasan Acara dimulai jam 09.15 WIB.

2. JALANNYA RAPAT a. HARI : Kamisb. TANGGAL : 07 Mei 2015c. WAKTU : Pukul 08.0 WIB s.d.selesaid. TEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. e. ACARA : Koordinasi dan Konsolidasi tentang Kerjasama Daerah

dengan Institusi Lembaga Perguruan Tinggi/Non Perguruan Tinggi


4. Paparan Pembahasana. Paparan Tentang Optimalisasi peran dan fungsi organisasi dalam

penyusunan rumusan kerjasama Daerahb. Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang

Lingkup dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

5. Tanya jawab:a. Perwakilan dari Bapapsi

- Tentang MOU apa yang harus dikerjakan melalui tugas khususnya mengenai kajian/penelitian Pemerintah Kabupaten Bandung

b. Perwakilan dari Bagian Hukum Setda- Masalah Penomoran serta penandatangan Naskah MOU

disesuaikan dan prosedur tata kerjac. Perwakilan dari Otonomi Daerah Setdad. Perwakilan dari Bagian Asset Setdae. Dari Bidang Perencanaan Ekonomif. Dari Bidang Perencanaan Sosialg. Dari Bidang Perencanaaan Fisik

6. Kesimpulan Proses Pembahasan MOU pada dasarnya sepakat untuk dilaksanakan

sesuai dengan prosedur TKKSD namun masih ada kendala dalam menentukan kebijakan penanganan sesuai dengan tupoksi/pelimpahan dalam (Penomoran)



Bandung 06 Mei 2015

Notulensi


NOTULENSI

Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Program Kelitbangan Kabupaten Bandung Tahun 2015.

1. Pembahasan Memantapkan Kapasitas Kelitbangan untuk Perumusan Kebijakan, Regulasi dan Inovasi Daerah. Sebagai Penunjang Perencaanaan pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Bandung

2. RAPAT a. HARI : Seninb. TANGGAL : 18 Mei 2015c. WAKTU : Pukul 09.00 WIB s.d.selesaid. TEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. e. ACARA :

1. Memantapkan Kapasitas Kelitbangan Kabupaten Bandung untuk Perumusan Kebijakan Regulasi dan Inovasi Daerah sebagai Penunjangn Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Persiapan kegiatan Kajian Analisis dan kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Pembangunan Daerah

3. Evaluasi Kajian Tahun 2014 dan Pelaksanaan Tahun 2015


4. PEMBAHASAN Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan

Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIDa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.

Kegiata Litbang Tahun 2015 ; Kegiatan Inventarisasi Hasil penelitian dan Pengembangan Guna Mendukung

Pembangunan Daerah Ruang lingkup Pekerjaan

11 Program Prioritas RKPD Tahun 2015 Pengelompokan Prioritas Pembangunan Menurut Aspek Pembangunan Pembahasan Memorandum of Understanding ("MoU") tentang Ruang

Lingkup dalam prosedur tetap pada koordinasi antara lembaga anatar pemangku kegiatan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

5. Kesimpulan Kapasitas Litbang untuk perumusan Kebijakan, regulasi dan Inovasi

Daerh sebagi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan landasan hukum,Tupoksi, Kegiatan serta 11 Program prioritas tahun 2015, pengelompokan Prioritas Pembangunan menurut aspek Pembangunan

Pengutan Kelitbangan ; Pengutan Kelembagaan Kelitbangan pemeritahan, Peningkatan Kualitas SDM, Pengutan SIDa dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Maksud dan Tujuan Inovasi daerah ( Ruang Lingkup Penguatan SIDa, Kebijakan Pengutan SIDa)

Proses Pembahasan MOU pada dasarnya sepakat untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur TKKSD namun masih ada kendala dalam menentukan kebijakan penanganan sesuai dengan tupoksi/pelimpahan dalam (Penomoran)



Bandung 18 Mei 2015

Notulensi


NOTULENSI

Persiapan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015

6. Pembahasan Persiapan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 dihadiri oleh Perwakilan dari masing masing Bidang Ekonomi, Bidang Fisik, Bidang sosial serta Bidang Statistik dan evaluasi serta sekretariat Bappeda Kabupaten Bandung


8. JALANNYA RAPAT HARI : RabuTANGGAL : 07 Januari 2015WAKTU : Pukul 09.00 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA : 1. Pembahasan Persiapan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah2. Persiapan Pelaksanaan Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pembangunan Daerah Tahun 2015.


10.PEMBAHASAN

7. Paparan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dikaitkan dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang tentang pentingnya peran penelitian dan pengembangan serta Maksud dan Tujuan Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitianan dan Pengembangan untuk Mendukung pembangunan Daerah yang didalammnya ada Kajian Analisis dan Kebijakan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam pengembangan Daerah 2015 yang akan dilaksanakan dengan tujuan terkoodinasi dan terintegrasikannya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen analisis yang memiliki content tentang pemataan (Road Map) kelitbangan dalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah serta pembagian peran dan Fungsi antara lembaga dalam penhgembangan kelitbangan dan SIa serta terbentuknya Tim Pokja Pengembangan SIDa untuk percepatan pembangunan dalam merekomendasikan seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain pendapatan yang sah dan dan tidak

mengikat, serta hasil evaluasi terhadap permasalahan permasalahan kajian sector pembangunan di Kabupaten Bandung serta terumuskannya model pemetaan yang terintegrasi terkait SIDa, kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan.

Tanya JawabDari Masing masing bidang tentang : Bidang Ekonomi:

Output daripada inventarisasi hasil kajian agar di berikan ke bidang perencana untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan Kab Bandung

Bidang FisikAgar hasil kajian tentang Road mat Sistem Inovasi daerah bisa di aplikasikan di masing masing OPD untuk bahan perencanaan

Bidang StatefHasil Inventarisasi kajian serta penelitian dimohon untuk diberikan ke bidang statep


Bandung, 7 Januari 2015

Notulensi


NOTULENSI

Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Tim Konsultan PT Citrawees Salawasna dalam Persiapan dan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

TAHUN ANGGARAN 2014

I. Pembahasan Persiapan dan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dihadiri oleh:

- Tim Konsultan TP Citrawees Salawasna - Bidang Penelitian dan Pengembangan - Bidang Perencanaan Fisik - Bidang Perencanaan Sosial

II. JALANNYA RAPAT

HARI : Kamis

TANGGAL : 10 September 2014

WAKTU : Pukul 09.00 WIB s.d.selesai

TEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung.

ACARA : Pembahasan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Tim Konsultan PT Citrawees Salawasna dalam Persiapandan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan


PEMBAHASAN

Paparan Tentang Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi Tahun 2014 yang didasari atas Surat Perjanjian Kontrak dan dilanjutkan ke Penandatanganan Surat Perintah Perintah Mulai Kerja (SPMK) serta pemenuhan ketentuan ketentuan dalam kontrak mulai dari pekerjaan Kajian Pemetaan Potensi, Tanggal Mulai Kerja , Syarat syarat Pekerjaan , Waktu Pelaksanaan serta Hasil Pekerjaan yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan serta Laporan Akhir, Laporan Executive Sumary dan Pelaksanaan FGD serta Sanksi terhadap keterlambatan

Tanya Jawab Tim Konsultasi Tentang Penjadwalan Ulang Mulai Kerja serta

kegiatannya Bidang Sosiali tentang Hasil dari Kegiatan Kajian diaplikasikan sesuai

dengan perencanaan Bidang Fisik tentang Pekerjaan sesaui dengan penjadwalan kegiatan


Bandung, 10 September 2014Notulensi


NOTULENSIPelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi Dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

Tahun Anggaran 2014

III. Pembahasan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dihadiri oleh:

1. Kabid Litbang selaku Pemimpin Rapat2. Tim Konsultan 3. Inspektorat4. Kepala badan 5. Kepala Dinas6. RSUD7. Bag Setda8. Pemerintahan Setda9. Bagian Asset Setda10. Bagian Hukum Setda11. Bagian Perekonomian Setda12. RSUD13. Kabid Perencanaan Sosial, Ekonomi, Fisik dan Statep


HARI : SelasaTANGGAL : 11 Nopember 2014WAKTU : Pukul 09.00 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA :

3. Paparan Perkembangan Kajian4. Pengumpulan Data dan Informasi5. Diskusi (FGD) terkait dengan Kajian Pemetaan

Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

Pembahasan Persiapan dan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

IV. Pelaksanaan Rapat




-- Metode Kajian- Hasil Sementara

o Topik FGDa. Bagaimana Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan

SKPD yang seharusnyab. Bagaimana bentuk sinergitas Litbang dengan Perguruan Tinggi

yang dikehendaki oleh SKPDc. Bagaimana Model penggalian kebutuhan Litbang dari setiap

SKPDd. Bagaimana pemanfaatan informasi hasil Litbang dari setiap

SKPD

- Kondisi saat ini kerjasama penelitian saat ini masih kurang bisa menjembatani kerjasama antara Pemkab dan Perguruan Tinggi. Saat ini kerjasama penelitian masih banyak dilakukan oleh perusahaan konsultan lewat proses lelang.- Saat ini hasil kerjasama penelitian tidak bisa di lihat secara online hanya menjadi penghias lemari.- diperlukan MOU sebagai dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi.- Saat ini di litbang Bappeda sedang mencoba untuk membuat jurnal online untuk mengumpulkan hasil penelitian yang te;ah dilakukan.- Sudah banyak MOU tapi tidak ada tindaklanjut dari MOU itu dlm bentuk kerjasama penelitian antara Perguruan Tinggi dan Pemkab Bandung.- diperlukan adanya arahan yang jelas untuk pengembangan kelitbangan agar penelitian yang dilakukan sejalan dengan RPJM daerah.- peranan pemerintah daerah dalam porsinya ialah keuangan 10% sedangkan 90% nya adalah Policy.- diperlukan penguatan fungsi kelitbangan dalam pemerintahan daerah karena setiap policy yang dikeluarkan oleh pemkab seharusnya merupakan hasil dari kelitbangan yang tujuannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.- tujuan dari penguatan kerjasama penelitian antara PT dan Pemkab ialah untuk meningkatkan sinergisitas antara kedua belah pihak sehingga terbangun hubungan yang Mutualis. contoh: di PT banyak sekali badan-badan penelitian harusnya ini bisa di optimalkan oleh pemkab untuk pemenuhan kebutuhan penelitian.- Catatan hasil FGD 1 : 1. bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan sudah sering kali dilakukan oleh SKPD dan mengacu pada TUPOKSI masing-masing.

2. permasalahan yang dirasakan SKPD terkait urusan Kelitbangan ialah terkait aturan hukum yang mengatur kerjasama Kelitbangan dengan PT.


4. Semua SKPD menganggap bahwa kebutuhan penelitian dibutuhkan di waktu yang akan datang dan perlu dicarikan solusinya terkait model kebutuhan

Kelitbangan dalam jangka menengah, mekanisme kerja dan sistem informasi terkait kelitbangan.

5. sistem pemanfaatan informasi produk/hasil kegiatan kelitbangan untuk jurnal online, pelaporan tahunan dan hal lainnya agar dapat diakses.- jawaban PT : 1. kerjasama sudah ada

2. Kerjasama yang ada harus di evaluasi progressnya 3. belum ada informasi kebutuhan kelitbangan Pemda yang disampaikan ke


FGD Session :

Topik 1 : Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan SKPD

premis awal: dibutuhkannya road map kelitbangan jangka waktu 5 tahun hingga lingkup SKPD. Perlukah??

-Tanggapan-

1. Pak Agus - Dinkes- Di dinkes road map penelitian harusnya ada. di dinkes beberapa hal terkait

kelitbangan memang bisa di prediksi tapi ada beberapa yang insindentil pun terkadang membutuhkan penanganan yang cepat.- untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, sering kali pihak PT nya yg kurang

berkomunikasi dengan Pemda. di dinkes selain MOU ada pula prasyarat lain yakni dalam bentuk kesepakatan kerja dengan Pemda.- Topik-topik penelitian yang mau diajukan oleh PT harus tidak berulang atau












4. Pak .... - RS. .....- Info ada statement : hubungan kerjasama PT dengan Pemda yang harus lewat






(pak irvan)

5. Bu eli - Dinas Kependudukan dan catatan sipil- dua tahun terakhir ini sudah ada kerjasama dengan PT, namun payung

hukumnya bukan MOU, tapi bentuknya swakelola karena nilai penelitian dibawah 50 jt. hal ini yang pernah dilakukan di dinas.- di hampir seluruh SKPD kecuali, tidak adanya spesifik fungsi kelitbangan

sehingga adanya kebingungan dalam menentukan arah penelitian dan pengembangan yang perlu untuk dilakukan namun bingung fungsi mana yang harus

melaksanakan. tapi Road map ini dinas kami rasa penting, namun harus ada terlebih dahulu

ada rancangan usulan road map agar dapat di kritisi terlebih dahulu.jawaban : Swakelola bisa dilakukan tanpa MOU, ini sesuai dengan Keppres. memang nantinya dalam road map yang akan dibuat dalam prosesnya akan peneliti berikan

usulan-usulan scara umum topik-topik yang akan diperlukan oleh dinas kependudukan.




tahun 2015 agar memberikan kejelasan arah kelitbangan bagi BKP3.- untuk meneliti kualitas konsumsi pangan saat ini dinilai masih rendah, untuk

menilai hal ini masih terjadi kebingungan bagian manakah yang memiliki tanggung jawab melakukan penelitian itu?

Jawaban:- Road map dirasa penting artinya bagi BKP3- untuk pemilihan lembaga itu wewenang BKP3- untuk hal kualitas konsumsi pangan ini menurut hemat peneliti ini masuk dalam















9. Pak yayan - Bagian Ekonomi, Bappeda- untuk pembentukan road map kelitbangan, dibutuhkan guidance untuk menjadi

panduan dalam arahan pembentukan road map yang akan dibuatnya. hal ini berasal

dari kondisi-kondisi dan isu-isu yang mungkin akan muncul di waktu yang akan datang baik itu dari faktor-faktor eksternal dan indikator-indikator makro.

- road map ini urgent untuk ada sebagai cara untuk mengontrol kegiatan kelitbangan yang ada di seluruh SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung, kami

sangat meng-apreciate untuk adanya road map ini.


Bandung, 11 Nopember 2014Notulensi


NOTULENSIPelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi Dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

Tahun Anggaran 2014

V. Pembahasan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dihadiri oleh:

1. Kabid Ekonomi selaku PPK sebagai Pemimpin Rapat2. Tim Konsultan 3. Inspektorat4. Badan 5. Dinas6. RSUD7. Bag Setda8. Pemerintahan Setda9. Bagian Asset Setda10.Bagian Hukum Setda11.Bagian Perekonomian Setda12.RSUD13.Kabid Perencanaan Sosial, Ekonomi, Fisik dan Statep


HARI : SelasaTANGGAL : 02 Desember 2014WAKTU : Pukul 09.00 WIB s.d.selesaiTEMPAT : Aula Bappeda Kab Bandung. ACARA :

1. Koordinasi dan Inventarisasi Kelitbangan Daerah2. Penyampaian Laporan Akhir Kajian Pemetaan Potensi dan

Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

Penyampaian Laporan Akhir Kajian Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan

VI. Pelaksanaan Rapat

PENDAHULUANRapat dibuka oleh Bapak Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bandung selaku PPK, Rapat dibuka pada pukul 09.15 WIB.



-- Metode Kajian- Laporan Akhir

1. Bagaimana Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan SKPD yang seharusnya

2. Bagaimana bentuk sinergitas Litbang dengan Perguruan Tinggi yang dikehendaki oleh SKPD

3. Bagaimana Model penggalian kebutuhan Litbang dari setiap SKPD

4. Bagaimana pemanfaatan informasi hasil Litbang dari setiap SKPD

- Kondisi saat ini kerjasama penelitian saat ini masih kurang bisa menjembatani kerjasama antara Pemkab dan Perguruan Tinggi. Saat ini kerjasama penelitian masih banyak dilakukan oleh perusahaan konsultan lewat proses lelang.- Saat ini hasil kerjasama penelitian tidak bisa di lihat secara online hanya menjadi penghias lemari.- diperlukan MOU sebagai dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi.- Saat ini di litbang Bappeda sedang mencoba untuk membuat jurnal online untuk mengumpulkan hasil penelitian yang te;ah dilakukan.- Sudah banyak MOU tapi tidak ada tindaklanjut dari MOU itu dlm bentuk kerjasama penelitian antara Perguruan Tinggi dan Pemkab Bandung.- diperlukan adanya arahan yang jelas untuk pengembangan kelitbangan agar penelitian yang dilakukan sejalan dengan RPJM daerah.- peranan pemerintah daerah dalam porsinya ialah keuangan 10% sedangkan 90% nya adalah Policy.- diperlukan penguatan fungsi kelitbangan dalam pemerintahan daerah karena setiap policy yang dikeluarkan oleh pemkab seharusnya merupakan hasil dari kelitbangan yang tujuannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.- tujuan dari penguatan kerjasama penelitian antara PT dan Pemkab ialah untuk meningkatkan sinergisitas antara kedua belah pihak sehingga terbangun hubungan yang Mutualis. contoh: di PT banyak sekali badan-badan penelitian harusnya ini bisa di optimalkan oleh pemkab untuk pemenuhan kebutuhan penelitian.- Catatan hasil 1 : 1. bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan sudah sering kali dilakukan oleh SKPD dan mengacu pada TUPOKSI masing-masing.

2. permasalahan yang dirasakan SKPD terkait urusan Kelitbangan ialah terkait aturan hukum yang mengatur kerjasama Kelitbangan dengan PT.


4. Semua SKPD menganggap bahwa kebutuhan penelitian dibutuhkan di waktu yang akan datang dan perlu dicarikan solusinya terkait model kebutuhan

Kelitbangan dalam jangka menengah, mekanisme kerja dan sistem informasi terkait kelitbangan.

5. sistem pemanfaatan informasi produk/hasil kegiatan kelitbangan untuk jurnal online, pelaporan tahunan dan hal lainnya agar dapat diakses.- jawaban PT : 1. kerjasama sudah ada

2. Kerjasama yang ada harus di evaluasi progressnya 3. belum ada informasi kebutuhan kelitbangan Pemda yang disampaikan ke


FGD Session :

Topik 1 : Pembentukan Road Map Litbang di lingkungan SKPD

premis awal: dibutuhkannya road map kelitbangan jangka waktu 5 tahun hingga lingkup SKPD. Perlukah??

-Tanggapan-

1. Bapak Diar dari BKP3- Di dinkes road map penelitian harusnya ada. di dinkes beberapa hal terkait

kelitbangan memang bisa di prediksi tapi ada beberapa yang insindentil pun terkadang membutuhkan penanganan yang cepat.- untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, sering kali pihak PT nya yg kurang

berkomunikasi dengan Pemda. di dinkes selain MOU ada pula prasyarat lain yakni dalam bentuk kesepakatan kerja dengan Pemda.- Topik-topik penelitian yang mau diajukan oleh PT harus tidak berulang atau












4. Mahendarawan RS Soreang- Info ada statement : hubungan kerjasama PT dengan Pemda yang harus lewat






(pak irvan)




tahun 2015 agar memberikan kejelasan arah kelitbangan bagi BKP3.

- untuk meneliti kualitas konsumsi pangan saat ini dinilai masih rendah, untuk menilai hal ini masih terjadi kebingungan bagian manakah yang memiliki

tanggung jawab melakukan penelitian itu?Jawaban:- Road map dirasa penting artinya bagi BKP3

- untuk pemilihan lembaga itu wewenang BKP3- untuk hal kualitas konsumsi pangan ini menurut hemat peneliti ini masuk dalam















8. Pak Dakom - Bagian Ekonomi, Bappeda- Hasil Penelitian Kajian yang dibuat Litbang agar ditindak lanjuti dengan menyebarkan

informasi hasil kajian ke SKPD-- untuk pembentukan road map kelitbangan, dibutuhkan guidance untuk menjadi

panduan dalam arahan pembentukan road map yang akan dibuatnya. hal ini berasal - dari kondisi-kondisi dan isu-isu yang mungkin akan muncul di waktu yang akan

datang baik itu dari faktor-faktor eksternal dan indikator-indikator makro.- road map ini urgent untuk ada sebagai cara untuk mengontrol kegiatan kelitbangan

yang ada di seluruh SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung, kami sangat meng-apreciate untuk adanya road map ini.

Rapat Pembahasan ditutup oleh Pimpinan Rapat, Yth. Bp Erwin ….selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pukul 14.20 WIB.

Bandung, 02 Desember 2014

Notulensi


Documents

Notulensi Pembahasan Usulan Penelitian Tahun 2016