OTONOMI KHUSUS PROPINSI PAPUA PASCA PEMBATALAN UU NO. 45 TAHUN 1999

  • View
    279

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 2, Desember 2004

Transcript

  • 1Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    Mahkamah Konstitusi adalah pe-ngawal konstitusi dan penafsirkonstitusi demi tegaknya konstitusidalam rangka mewujudkan citanegara hukum dan demokrasi untukkehidupan kebangsaan dan kene-garaan yang bermartabat. Mahka-mah Konstitusi merupakan salahsatu wujud gagasan modern dalamupaya memperkuat usaha memba-ngun hubungan-hubungan yangsaling mengendalikan antarcabang-cabang kekuasaan negara.

    DITERBITKAN OLEHMAHKAMAH KONSTITUSI

    REPUBLIK INDONESIA

    Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7Jakarta Pusat

    Telp. (021) 3520173, 3520787Fax. (021) 352-2058

    Membangun konstitusionalitas IndonesiaMembangun budaya sadar berkonstitusi

    Website: www.mahkamahkonstitusi.go.ide-mail: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

    Volume 1 Nomor 2Desember 2004

  • 2 Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    Dewan Pengarah:Dewan Pengarah:Dewan Pengarah:Dewan Pengarah:Dewan Pengarah:Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

    Prof. Dr. Muhamad Laica Marzuki, S.H.Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

    Letjen TNI (Purn) H. Ahmad Roestandi, S.H.Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H. LLM

    Dr. Harjono, S.H., MCLMaruarar Siahaan, S.H.

    I Dewa Gede Palguna S.H., M.H.Soedarsono, S.H.

    Penanggung Jawab:Penanggung Jawab:Penanggung Jawab:Penanggung Jawab:Penanggung Jawab: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.Wakil Penanggung Jawab:Wakil Penanggung Jawab:Wakil Penanggung Jawab:Wakil Penanggung Jawab:Wakil Penanggung Jawab: Prof. Dr. Muhamad Laica Marzuki, S.H.

    Pemimpin Redaksi:Pemimpin Redaksi:Pemimpin Redaksi:Pemimpin Redaksi:Pemimpin Redaksi: Rofiqul-Umam AhmadRedaktur Pelaksana:Redaktur Pelaksana:Redaktur Pelaksana:Redaktur Pelaksana:Redaktur Pelaksana: Mustafa Fakhri

    Sidang Redaksi:Sidang Redaksi:Sidang Redaksi:Sidang Redaksi:Sidang Redaksi: Jimly Asshiddiqie, Muhammad Laica Marzuki,Janedjri M. Gaffar, Ahmad Fadlil Sumadi, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad

    Mustafa Fakhri, Ali Zawawi, Munafrizal, Bisariyadi, Zainal A. M. Husein

    Sekretaris Redaksi:Sekretaris Redaksi:Sekretaris Redaksi:Sekretaris Redaksi:Sekretaris Redaksi: Bisariyadi

    Distributor:Distributor:Distributor:Distributor:Distributor: Nanang SubektiAlamat Redaksi:Alamat Redaksi:Alamat Redaksi:Alamat Redaksi:Alamat Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat

    Telp. 021-3520173, Faks. 021-3522087

    Diterbitkan oleh:Diterbitkan oleh:Diterbitkan oleh:Diterbitkan oleh:Diterbitkan oleh:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

    Website:Website:Website:Website:Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

    Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidakmewakili pendapat resmi MK.

  • 3Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    JURNAL KONSTITUSIVolume 1 Nomor 2, Desember 2004

    Pengantar Redaksi ..................................................... 4Opini Hakim Konstitusi, Laica Marzuki ..................... 7

    Analisis PutusanMengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999 oleh Marwan Mas ....................................................................................... 16Masa Depan Papua Pasca Putusan MK Oleh Yudi Latif ........................................................................................... 48Langkah Panjang Menuju Realisasi UU Nomor 21 Tahun 2001Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua oleh Maria Farida Indrati S ....................................................................... 65Analisis Putusan MK Perkara No. 168/SKLN-II/2004 Oleh Ernawati Munir .................................................................................. 85

    Catatan Hukum dan KonstitusiKritik Yuridis atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Oleh Arifin P. Soeria Atmadja .................................................................... 98Fenomena Parlemen Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945:Menambah Legitimasi, Memperbesar Fungsi Oleh Fitra Arsil .......................................................................................... 108

    Historika KonstitusiSistem Pemerintahan dengan Prinsip Checks and Balances oleh RM Ananda B. Kusuma ...................................................................... 141

    Resensi BukuIkhtiar Mereduksi Wabah Korupsi oleh Totok Dwi Diantoro .......................................................................... 158Memaknai Kembali Jurnalisme di Era yang Berubah Oleh Hertasning Ichlas ........................................................................... 163

    Daftar Isi

    OTONOMI KHUSUS PROPINSI PAPUAPASCA PEMBATALAN UU NO. 45 TAHUN 1999

    Putusan MKPerkara No. 018/PUU-I/2003 ............................................................................ 171

  • 4 Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    Pengantar REDAKSI

    ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial, ketidakpastianhukum dan masalah korupsi yang telah membudaya, jugaproblem ketidakmerataan pembangunan di daerah yangmenimbulkan kecemburuan dari banyak masyarakat didaerah atas keterlambatan pembangunan di wilayah masing-masing juga telah memicu berbagai permasalahan baru yangsangat serius. Reaksi atas kondisi ini pun disikapi secaraberagam di daerah yang berbeda. Mulai dari tuntutan agarpimpinan daerah yang bersangkutan segera mengundurkandiri, hingga munculnya gerakan separatis bersenjata.Meskipun menggunakan metode yang berbeda, namuntujuan utamanya tetap sama, yakni demi tercapainyakesejahteraan yang lebih baik di bawah pemerintahan baru.

    Harus diakui adanya kenyataan sejarah yang menun-jukkan bahwa selama pemerintahan Orde Baru sejumlahdaerah yang umumnya berada di seberang pulau Jawamengalami ketertinggalan dalam hal pembangunaninfrastruktur maupun suprastruktur. Bahkan di era reformasipun kondisi ini tidak dengan serta merta berubah. Berbagaitahapan reformasi hukum di bidang pengaturan perim-bangan kekuasaan antara pusat dan daerah perlu dilakukanterlebih dahulu. Mulai dari perubahan konstitusi yangmenambah kekuasaan bagi pemerintah daerah melalui

    K risis multidimensi di Indonesia memang memilikikarekteristik yang unik. Tidak hanya problem

  • 5Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagaisalah satu kamar pada lembaga perwakilan negeri ini yangmemiliki sejumlah kewenangan khusus dalam urusanpelaksanaan pembangunan di daerah sebagai pelaksanafungsi checks and balances.

    Barangkali tidak ada satupun negara di dunia yangmemiliki wilayah yang secara geografis terdiri dari sepuluhribu pulau lebih, selain Indonesia. Bahkan dalam satu pulauyang sama sekalipun terdapat beberapa sistem hukum adatyang berbeda. Dengan demikian, latar belakang kulturalmasyarakat di tanah air ini juga sangat kompleks. Di bawahsuatu pemerintahan yang berjalan baik dan normal saja,kondisi negeri dengan karakteristik yang istimewa ini sudahakan memberikan PR (pekerjaan rumah) yang luar biasaberat bagi pemerintah. Terlebih dengan problematikatersendiri yang dimiliki oleh setiap manajemen pemerintahansejak zaman Orde Lama hingga kini, dapat dikatakan bahwamemang tidak mudah menjadi Presiden Republik Indone-sia.

    Salah satu persoalan peningkatan kesejahteraan daerahyang cukup serius, terjadi di provinsi paling timur Indonesia.Untuk itulah, sebagai salah satu bentuk dari eksaminasiputusan yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, padaJurnal Konsitusi kali ini pembaca yang budiman akanmendapatkan diskursus yang mendalam berkenaan denganPutusan MKRI Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 yangmemberi kata akhir atas upaya judicial review Undang-Undang No. 45 tahun 1999 tentang Pembentukan ProvinsiIrjabar, Irjateng dan sejumlah daerah tingkat dua di Papua.MK menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-UndangNo. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi ProvinsiPapua, maka pemberlakuan Undang-Undang No. 45/1999bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang No.45/1999 yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Irjateng,Irjabar, Kab Paniai, Kab Mimika, Kab Puncak Jaya dan Kota

  • 6 Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    Sorong dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan kata lain,pemekaran Papua harus mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2001. sebagai konsekuensi dari putusan MK iniantara lain adalah batalnya pembentukan provinsi Irian JayaTengah. Sementara Irjabar yang sudah terlanjut terbentuktetap dibiarkan meskipun pijakan hukumnya (UU No. 45/1999) sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukumyang mengikat.

    Selamat menikmati!

  • 7Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    Pemberhentian Presiden/Wakil PresidenMenurut Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Sesudah Perubahan UUD)

    oleh H.M. Laica MarzukiGuru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin

    Makassar

    PENDAHULUANPerubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwasanyaPresiden dan/atau Wakil Presiden dipilih dalam satupasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A UUD NRITahun 1945). Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskanbahwasanya Presiden dan Wakil Presiden memegangjabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapatdipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satukali masa jabatan.

    Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuh-kan dalam masa jabatannya, tentu saja during good beha-viour. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat pula mengaju-kan mosi tidak percaya (motie van wantrouwen) terhadap

    Opini Hakim Konstitusi

  • 8 Jurnal Konstitusi, VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2004

    kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sekalipundukungan DPR/DPD tetap dipandang efektif dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.

    Earl of Balfour (Z. Baharoeddin, 1957 : 354) mengemu-kakan pendapatn