OTSUS PAPUA.pdf

  • View
    65

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of OTSUS PAPUA.pdf

  • Narasumber:

    Maruarar Siahaan, S.H.

    Tim Peneliti:

    Winarno Yudho, S.H., M.A.Dr. Andi M. Asrun, S.H.,M.H.

    Ahsin Tohari, S.H., M.H.Bisariyadi, S.H.

    Nanang Subekti, S.E.

    Diterbitkan oleh:

    Sekretariat Jenderal dan KepaniteraanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia

    Jl. Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta - IndonesiaWebsite: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

    Bekerjasama

    Konrad -Adenauer- StiftungPlaza Aminta, 4th Floor

    Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 10Jakarta 12310 - Indonesia

    info@kasindo.orgwww.kas.de/indonesien

    Cetakan I Tahun 2006Desain sampul & Layout: O~Beck

    Hak cipta 2005 milikMahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan

    Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

    Tidak diperkenankan memproduksi dalam bentuk apapun, bagian manapun buku initanpa izin tertulis, kecuali mengutip untuk artikel atau tulisan tertentu.

    SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAANMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

    ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN POLITIKIMPLEMENTASI

    OTONOMI KHUSUS PAPUAPASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

  • iPemekaran wilayah ternyata menjadi sebuah permasalahanyang cukup pelik. Tercatat di Mahkamah Konstitusi telahbeberapa kali menguji UU yang berkaitan dengan pemekaranwilayah baik ditingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu pemekaran wilayah yang bermasalah adalahpemekaran provinsi Irian Jaya dengan diundangkannya UU nomor45 tahun 1999.

    Permasalahan pemekaran wilayah Irian Jaya (Papua) initerasa berbeda dengan masalah pemekaran wilayah lainnya yangpernah ditangani di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ini adalahdisebabkan permasalahan Irian Jaya merupakan permasalahanlaten yang telah lama mendekam dan ada upaya untukmemendam permasalahan Irian Jaya ini dan bukan untukmencari jalan keluar penyelesaian masalah secara tuntas. IrianJaya adalah wilayah terakhir yang dikukuhkan sebagai provinsidan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Masuknya wilayah Irian Jaya ke pangkuan Indonesiapun sarat dengan kontroversi yang tetap menjadi perdebatanhingga saat ini. Salah satunya adalah masalah PenentuanPendapat Rakyat (pepera) yang dilangsungkan pada tahun 1969.Hasil akhir pepera saat itu menjadi penentu bahwa mayoritasrakyat Irian Jaya yang ingin bergabung dengan Indonesia. Hasilakhir pepera itu pun diakui oleh dunia internasional, dimanadalam Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969, hasil akhirtersebut dinyatakan sah sehingga Irian Jaya menjadi provinsi baruIndonesia. Namun terdapat hasil studi baru yang diterbitkan olehPieter Drooglever dari Institute of Netherlands History pada tahun2005 yang meneliti pepera tersebut. Dalam laporan penelitian

    Pengantar

  • ii

    yang disusun dalam buku yang berjudul Een Daad von Vrije Keuzeitu menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pepera banyak terjadikecurangan-kecurangan sehingga hasil akhirnya menguntungkanpemerintah Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Droogleveradalah kajian akademis, meski berimplikasi politis yang cukupbesar. Gunjang-ganjing masalah Irian Jaya yang menjadi sorotaninternasional juga terjadi belakangan ini, ketika kongres Amerikamemasukkan permasalahan Papua dalam Rancangan Undang-Undang-nya. Komentar berbagai kalangan di dalam negerikemudian menyeruak, mengingatkan masalah kedaulatan negaraserta intervensi kebijakan luar negeri. Namun kemudian, padaperkembangannya saat ini permasalahan Papua dicabut dalamRUU tersebut.

    Kontroversi masuknya Irian Jaya sebagai bagian dariwilayah Indonesia menjadi pemicu munculnya pemikiran-pemikiran serta gerakan-gerakan separatisme, disamping juga adasebab-sebab kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antara IrianJaya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Telah menjadisebuah rahasia yang kemudian terkuak pada era reformasi dimanapenyelesaian permasalahan papua dimasa lalu senantiasamenggunakan pendekatan represif atau militeristik, sepertimenetapkan Irian Jaya sebagai Daerah Operasi Militer untukmeredam gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Di erareformasi pendekatan represif tersebut dihentikan dan dimulailahupaya-upaya dialog. Aspirasi rakyat Irian Jaya mulai didengar dandiakomodir oleh pemerintah. Permasalahannya kemudian adalah,di Irian Jaya dan juga di pusat telah banyak kelompok-kelompokyang memiliki kepentingan di Irian Jaya sehingga komplikasipermasalahan Irian Jaya makin kompleks karena ditambah dengankeruwetan politik.

    Beragam cara diimplementasikan sebagai jejak jalan keluardari permasalahan papua. Dari mulai pemekaran wilayah hinggapemberian otonomi khusus. Sayangnya, solusi-solusi yang

  • iii

    ditawarkan tersebut diterapkan dilapangan tanpa ada proseskesinambungan atau konsistensi sehingga proses penyelesaianmasalah Irian Jaya menjadi tambal sulam dan bahkanmenimbulkan permasalahan baru.

    Salah satunya adalah upaya solusi yang ditawarkan denganmelakukan pemekaran wilayah Irian Jaya menjadi tiga provinsi,yaitu Irian Jaya (Timur), Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Baratdengan diberlakukannya UU nomor 45 tahun 1999. Belumlahselesai proses pemekaran wilayah Irian Jaya tersebut hinggaterbentuknya provinsi-provinsi baru yang memiliki administrasipemerintahan yang layak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan UUnomor 21 tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus kepadaprovinsi Irian Jaya serta mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.Kemudian merebak permasalahan bagaimana dengan kebijakansebelumnya yaitu pemekaran wilayah. Sebab, UU nomor 21 tahun2001 tidak menyebut secara eksplisit bagaimana kedudukan UUnomor 45 tahun 1999 pasca diberlakukannya UU nomor 21 tahun2001. Meskipun secara sekilas sepertinya tidak ada permasalahan,sebab UU yang sebelumnya memekarkan wilayah provinsi danUU sesudahnya memberikan otonomi khusus. Namun justrumuncul kebingungan ketika mendefinisikan daerah Irian Jaya yangdiubah namanya menjadi Papua. Apakah Irian Jaya itu hanyamerupakan Irian Jaya (timur) ataukah wilayah Irian Jaya secarakeseluruhan sebelum dimekarkan? Karena tidak disebutkansecara eksplisit dalam UU nomor 21 tahun 2001 maka dilapanganpenerapan otonomi khusus tersebut diimplementasikan untukkeseluruhan wilayah Irian Jaya (sebelum dimekarkan) mengingatjuga bahwa pelaksanaan pemerintahan di wilayah provinsi hasilpemekaran belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Namunkemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan UU nomor 45tahun 1999, yang berarti bahwa pemekaran wilayah provinsiadalah sebuah keharusan. Yang juga berarti timbul kebingungan

  • iv

    ditingkat bawah mengenai daerah mana yang disebut sebagaiPapua yang memiliki otonomi khusus berdasarkan UU nomor21 tahun 2001. Inkonsistensi kebijakan penyelesaian masalahIrian Jaya ini menjadi persoalan baru. Persoalan yang berkaitandengan pelaksanaan sebuah UU.

    Seiring dengan adanya Perubahan UUD 1945 yangmengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi, MK diberiwewenang salah satunya adalah untuk menguji UU terhadapUUD. Persoalan pelaksanaan UU nomor 45 tahun 1999 yangsedianya menjadi solusi atas permasalahan Irian Jaya itu kemudiandihadapkan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permohonantersebut, MK kemudian menguji konstitusionalitas UU nomor45 tahun 1999.

    Putusan MK atas pengujian UU nomor 45 tahun 1999tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan (tanggal11 november 2004). Secara singkat, isi putusan MK adalahmengabulkan permohonan pemohon yang berarti bahwa MKmenyatakan UU nomor 45 tahun 1999 bertentangan dengan UUDdan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namundemikian MK juga mengakui keberadaan provinsi Irian Jaya Baratkarena Irian Jaya Barat telah menjalankan administrasipemerintah yang dinilai layak untuk berdiri sebagai sebuahprovinsi.

    Penelitian ini adalah untuk melihat persepsi dan penafsirandari tokoh-tokoh masyarakat Papua atas putusan MK sertasejauhmana putusan MK ini diimplementasikan oleh pemerintahbaik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Permasalahan Papua sarat dengan dinamika politik yang dapatberubah dan berkembang setiap saat. Putusan MK adalahputusan hukum yang bersifat final dan mengikat yang harusditaati. Kekuatan hukum putusan MK terletak pada adagiumtersebut, namun dalam sisi eksekutorial atau pelaksanaanputusannya maka MK tidak memiliki tangan yang berfungsi

  • vuntuk menerapkan putusan. Tangan itu berada di pemerintahdan DPR, sehingga pasca putusan, bola kebijakan digulirkan padapemerintah dan DPR untuk menjalankan sesuai dengan putusanyang telah dijatuhkan MK. Putusan MK dalam perkara pengujianUU adalah setara dengan UU sehingga adalah kembali kepadapihak eksekutif serta legislatif untuk menerjemahkan putusanMK tersebut dilapangan.

    Penelitian ini juga bermaksud untuk menangkap aspirasidan pendapat masyarakat pasca putusan MK. Namun mengingatdinamika politik penyelesaian Papua maka penelitian mencobamembuat kurun waktu pemikiran ini diungkapkan oleh paranarasumber. Batas kurun waktu tersebut adalah hinggaterbentuknya MRP (Majelis Rakyat Papua). Karena pascapembentukan MRP model penyelesaian permasalahan Papua bisadikatakan berbeda dengan arah dari putusan MK. Hal ini terkaitpula dengan pelaksanaan kebijakan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) secara langsung. Pilkada ini tentu juga menyangkutteritorial provinsi yang diakui keberadaannya di Indonesia.Semakin pelik saja permasalahan Papua ini. Yang pentingmenjadi catatan bagi MK adalah bahwa sebagai sebuah lembagabaru di Indonesia MK harus senantiasa belajar dari pengalaman-pengalamannya menguji UU serta bagaimana implementasiputusan MK pasca pengujian. Perkara pengujian UU yang terkaitdengan permasalahan Papua ini menjadi satu awalan sertapengalaman yang baik untuk mengkaji pelaksanaan putusan-putusan MK dimasa yang akan datang.

    Jakarta, Desember 2005

    MARUARAR SIAHAAN, S.H.Hakim KonstitusiMahkamah Konstitusi Republik Indonesia

  • vi

  • vii

    Pe