palu.bpk.go.id · Web viewPariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANGRETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Mengingat :

Menimbang :

a. bahwa salah satu program penguat dari sistim desentralisasi adalah adanya rasa tanggungjawab dan peran serta para pelaku usaha dalam rangka memajukan pembangunan pada sektor pariwisata guna penguatan Kabupaten dalam berotonom;

b. bahwa pembangunan disektor pariwisata dapat berakibat pada lingkungan hidup, baik lingkungan dalam arti sosial maupun lingkungan dalam arti fisik, maka Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengatur, membina, dan mengawasi terhadap usaha pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );

PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA1

/tt/file_convert/5e3dd2b9612b5a00514f6276/document.doc

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 );

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1996 Nomor



101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2 );

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

danBUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Parigi

Moutong.6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang Pariwisata.

9. Wisata adalah perjalanan atau sebagaian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dibidang kepariwisataan.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata.11. Biro Perjalanan Wisata (BPW) dalah Badan usaha nyang menyelenggarakan kegiatan

usaha paket perjalanan wisata dalam negeri atau keluar negeri.12. Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW) adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan

Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain kantor pusatnya.

13. Agen Perjalanan Wisata (APW) adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

14. Impresariat adalah pengurusan penyelenggaraan hiburan baik berupa yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

15. Hotel adalah suatu usaha pelayanan dan Fasilitas menginap istirahat, memberi pelayanan yang menyediakan restoran / rumah makan dan bar.

16. Motel / Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.

17. Penginapan atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya.

18. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian .

19. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit – unit bangunan terpisah seperti rumah tempat tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran / rumah makan yang terpisah.

20. Balai Pertemuan Umum / Gedung Komersial adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan Fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa makan dan minum.

21. Badan adalah sekumpulan Orang dan / atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .



22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .

23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan Sumber daya alam, barang, Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Bupati.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kkredit retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangksi administrasi berupa bunga atau denda.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pembayaran kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundangan – undangan Retribusi Daerah.

35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II



NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSIPasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha pariwisata.

(2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan atas kegiatan usaha pariwisata.(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha

Pariwisata.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3Retribusi Izin Usaha Pariwasata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4Tingkat penggunaan jasa izin usaha pariwisata diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi penggolongan usaha.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5Prinsip penetapan tarif retribusi izin usaha pariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan jasa yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan , pembinaan dan pengawasan.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan izin usaha yang

dikeluarkan . (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) sebagai berikut:

a. Hotel bintang 1. Penetapan Izin usaha a. Bintang I (satu) Sebesar Rp. 1.500.000,-/ 1 Tahun; b. Bintang II (dua) sebesar Rp. 2 000.000,-/ 1 Tahun; c. Bintang III (tiga) Sebesar Rp. 3.000.000,-/ 1 Tahun; d. Bintang IV(Empat) Sebesar Rp. 4.000.000,- /1 Tahun; e. Bintang V (Lima) Sebesar Rp. 5.000.000,- /1 Tahun;

b. Hotel MelatiPenetapan izin usaha sebesar Rp. 1.000.000,- / 1 Tahun;

c. Motel / losmen



Penetapan Izin usaha sebesar Rp 250.000,- / 1 Tahun; d. Penginapan atau sejenisnya

Penetapan Izin Usaha sebesar Rp.250.000,- / I Tahun; e. Pondok Wisata

Penetapan izin usaha sebesar Rp. 250.000.- / 1 Tahun;f. Villa / Cottage

Penetapan izin usaha sebesar Rp. 1000.000.- / 1 Tahun;g. Wisma

Penetapan izin usaha sebesar Rp. 500.000.- / 1 Tahun;h. Balai Pertemuan Komersial atau Gedung Komersil

Penetapan izin usaha sebesar Golongan I Rp. 750.000.- / 1 Tahun;Golongan II Rp. 1000.000.- / 1 Tahun;

i. ImpresariatPenetapan izin usaha sebesar Rp. 1000.000.- / 1 Tahun;

j. Biro Perjalanan WisataPenetapan izin usaha sebesar Rp. 1000.000.- / 1 Tahun;

k. Cabang Biro PerjalananPenetapan izin usaha sebesar Rp. 500.000.- / 1 Tahun;

l. Agen Perjalanan WisataPenetapan izin usaha sebesar Rp. 500.000.- / 1 Tahun;

m. Restauran Penetapan izin usaha sebesar Rp. 500.000.- / 1 Tahun;

n. Rumah Makan dan Sejenisnya Penetapan izin usaha sebesar Rp. 250.000.- / 1 Tahun.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8Masa retribusi izin usaha pariwisata berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dukumen lain yang dipersamakan.

BAB IXSURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10



(1) Wajib Retribusi wajib mengisih SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisihan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 11

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), SKRDKB dan SKRDKBT sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XTATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan,SKRDKB dan SKRDKBT.

BAB XISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua perseratus ) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.

BAB XIITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB,SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIIITATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15



(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelurkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIVKEBERATAN

Pasal 16(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatanya kepada Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan .

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian

kepada Bupati.



(2) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan , Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;b. Masa Retribusi;c. Besarnya kelebihan pembayaran;d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui post tercatat.

(3) Buku penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pegiriman post tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

pembayaran kelebihan retribusi.(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.



(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIIKADALUWARSA

Pasal 22(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran ;ataub. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XVIIIP E N Y I D I K A N

Pasal 23(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;



h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan;j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIXKETENTUAN PIDANA

PASAL 24(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXKETENTUAN PENUTUP

PASAL 25Hal – hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 26Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di P a r i g iPada tanggal 5 Desember 2005



Diundangkan di ParigiPada tanggal 5 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M. SiPembina Utama Muda

NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 29 SERI C NOMOR 11

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANGRETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. UMUMDalam rangka peningkatan, pembinaan dan penertiban dibidang Usaha Pariwisata,

maka usaha Pariwisata akan lebih ditingkatkan pelayanan maupun profesionalismenya.Izin usaha pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pengembangan kepariwisataan adalah merupakan salah satu upaya untuk menunjang dan meratakan pembangunan daerah dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertangung jawab, sehingga setiap usaha kepariwisataan yang dalam ruang lingkup kewenagan Daerah dapat berkembang secara terarah, teratur dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup JelasPasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Cukup JelasPasal 4

Cukup Jelas



Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 10 Cukup Jelas


Pasal 12 Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pengurusan pajak, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis pajak secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan pajak yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya.

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 13 Sangsi yang dimaksud adalah apabila pihak wajib retribusi terlambat Membayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.







Pasal 20



Cukup JelasPasal 21

Cukup JelasPasal 22

Cukup JelasPasal 23

Cukup JelasPasal 24

Cukup JelasPasal 25

Cukup JelasPasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 46



Documents

palu.bpk.go.id · Web viewPariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang