V. KEPAMONGPRAJAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Sejarah Pertumbuhan Pemerintah Daerah

1. Zaman Penjajahan Belanda Pada tahun 1602-1799, Indonesia mulai di kuasai oleh Pemerintah Belanda (VOC), namun penjajahan di Indonesia ini di lakukan secara demokratis, otokratis, dan sentralistis, tapi kurang memperhatikan struktur pemerintah asli yang ada.

Ciri-ciri pokok desentralisasi Hindia Belanda berdasarkan Undang-undang desentralsasi 1903, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kemungkinan pembentukan suatu daerah dengan keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

2. Bagi daerah-daerah yang di anggap telah memenuhi syarat, maka tiap kali dengan pembentukan di pisahkan sejumlah uang tiap tahun.

3. Untuk jabatan ketuanya di pegang oleh pejabat pusat, sedangkan daerah-daerah lainnya di tunjuk dalam pembentukannya.

4. Para anggota locare raad untuk sebagian di angkat, sebagian lainnya di duduki karena jabatannya dalam pemerintahan dan sebagian lagi di pilih.

5. Licare-raad berwewenag menetapkan locare verordeningen mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan daerahnya sepanjang belum di atur.

6. Pengawasan terhadap daerah baik berupa kewajiban daerah untuk meminta pengesahan terlebih dahulu bagi keputusannya maupun hak pemuda.

2. Zaman Pendudukan Jepang

Jawa, di bawah kekuasaan komandan tentara Jepang ke-16 di Jakarta

Sumatera, di bawah kekuasaan komandan tentara Jepang ke-25 di Bukittinggi.

Lain-lain kepulauan, di bawah kekuasaan komandan Marine Jepang di Makasar.

Selama zaman pendudukan Jepang, indonesia di bagi kedalam 3 wilah besar, yaitu:

Pada mulanya, pemerintah pendudukan Jepang melanjutkan sebagian besar struktur pemerintahan daerah seperti pada zaman Belanda di dalam bidang dekonsentrasi, hanya diganti nama-namanya menjadi dalam bahasa Jepang. Jabatan gubernur dan jabatan asisten residen di Jawa dihapuskan. Kotapraja-kotapraja di lepaskan dari lingkungan administrasi para Bupati, sedangkan para walikota menjadi petugas-petugas pengreh praja yang tunduk kepada residen.

3. Zaman Revolusi

Wilayah Negara Indonesia di bagi dalam propinsi-propinsi, masing-masing di kepalai oleh seorang Gubernur (yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Berneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil)

Wilayah Propinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan, di kepelai oleh Residen

Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah, sedangkan kedudukan kotapraja diteruskan.

Sejak di proklamasikannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bersarkan undang-undang dasar 1945 pasal 18 berkut pasal I dan II aturan-aturan peralihan Jo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1945, maka di tetapkan antara lain adalah:

4. Zaman Pendudukan Belanda Dan Sekutunya

Meletakkan dasar-dasar dari nieuwe rechtsorde sesuai dengan janji yang diucapkan oleh ratu belanda dalam pidato radio tanggal 7 desember 1942, yaitu menuju ke arah pembentukkan negara yang disusun secara federatif antara lain dengan mengadakan konferensi-konferensi di Malino, Denpasar dan Pangkalpinang tang kemudian menghasilkan terbentuknya 15 negara bagian secara berangsur-angsur.

Memulihkan kembali secara berangsur-angsur badan-badan otonomi kabupaten dan haminte di daerah-daerah yang dianggap sudah aman, misalbnya di daerah kabupaten yang sudah aman.

Sebagai usaha ke arah konsolidasi pemerintahan daerah-daerah yang diduduki dan untuk memikat hati bangsa indonesia, maka pihak belanda menempuh 2 jalan yakni :

5. Zaman Republik Indonesia Serikat Sampai Negara Kesatuan Republik

Komperensi Meja Bundar telah melahirkan Republik Indonsia Serikat yang berdarakan sistem federalisme, di dalam mana republik indonesia proklamasi dengan daerahnya menurut status quo sejak penandatanganan perjanjian konperensi meja bundar pada tanggal 27 desember 1949 menjadi negara bagian, walaupun sifat negara RI tersebut telah dianggap sebagai modal dan pelopor perjuangan kebangsaan untuk menuju kemerdekaan.Untuk memungkinkan peleburan ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU Darurat No.1 tahun 1950 tentang cara-cara merubah sususnan kenegaraan dari wilayah RIS.

Berdasarkan UU darurat tersebut, maka berangsur-angsur, satu demi satu, negara-negara dan daerah bagian menggabungkan diri dengan Negara Bagian RI, Republik Indonesia Serikat bentukkan belanda hanya tinggal 3 negara bagian saja yaitu :

1. Negara-negara bagian Republik Indonesia yang meliputi wilayah-wilayah kepulauan Jawa, Madura, Sumatera dan kalimantan, minus negara sumatera timur dan kalimantan bagian timur dan selatan;

2. Negara Sumatera Timur;

3. Negara Indonesia Timur.

6. Zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia Hingga Sekarang

1. Undang-undang No. 22/1948, yang berasal dari Negara RI proklamasi 17 agustus 1945 dan berlaku di Jawa dan Madura, Sumatera dan Kalimantan.

2. Undang-undang No. 44/1950, yang berasal dari NIT dan berlaku di Sulawesi, Maluku dan Nusatenggara.

Pada saat berdirinya NKRI di wilayah Indonesia itu belaku dua macam undang-undang pokok pemerintahan daerah, yaitu;

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945, pada tanggal 1 september 1965 telah di keluarkan UU tentang pokok-pokok pemerintahan daerah baru yaitu UU No. 18 tahun 1965 yang sekaligus mencabut;1. UU No. 1/1957

2. Penetapan Presiden No. 6/1959

3. Penetapan Presiden No. 2/1960, dan Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan)

Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat Indonesia seluruhnya

2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab,

3. Azas desentralisasi di laksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan

4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian

5. Tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

B. Sejarah Fungsi Pamong Praja Dalam System Ketatanegaraan di Indonesia

Pada zaman kerajaan-kerajaan, sebelum bangsa Asing berkuasa di Indonesia, kepulauan Indonesia pada umumnya, pulau jawa pada khususnya mempunyai struktur masyarakat yang sangat feodal. Pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum bangsa asing berkuasa di Indonesia, para Bupati dengan ponggawanya, yaitu patih, para demang, para petinggi, para cutak, para camat. Diatas camat ada pegawai pengurus pajak lagi yang dinamakan kepala cutak, memegang kekuasaan sehari-hari, yang hamper tidaka terbatas.

1. Zaman Pra Bangsa Asing Berkuasa

2. Zaman Kumpeni ( Verenigde Oost-Indische Compagnie)

Ketika bangsa Belanda pada tahun 1596 untuk pertama kali mendarat dikepulauan Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu dijawa telah berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam, diantaranya yang paling kuat adalah Mataram dibawah Sultan agung, yang bercita-cita mempersatukan pulau Jawa dan Madura, yang ketika itu terpecah-pecah.

Perserikatan dagang tersebut mendapat bantuan politik dan militer dari pemerintah negeri belanda, dan menerima beberapa hak istimewa, antara lain:

1. Hak monopoli untuk berdagang di kepulauan Indonesia.

2. Hak untuk memelihara angkatan perang, mendirikan benteng-benteng, membuat perjanjian dengan raja-raja.

3. Hak untuk mengangkat officieren van justitie untuk menjaga ketertiban umum, kepolisian serta keadilan.

4. Hak mencetak dan mengedarkan uang.

Pada zaman VOC ada 2 macam jalan untuk memperoleh hasil bumi dari bangsa Indonesia, yaitu:

1. Contingenten, ialah pemungutan hasil bumi dan daerah, dengan tidak memberikan ganti rugi sedikitpun, karena pemungutan itu diangap sebagai pajak dalam bentuk natura.

2. Verplichte leveranthies, ialah kewajiban dari rakyat berdasarkan perjanjian dengan VOC untuk menanam sebagian dari tanahnya dengan macam tanaman,yang hasilnya diperlukan oleh VOC untuk perdagangan.

3. Zaman Abad ke-19Politik utama dari prancis dan kerajaan belanda pada waktu itu adalah to build in asia counterweight against british influence yang telah menunjukan keunggulannya dan telah mengambil posisi disebagian besar kepulauan luar jawa dan Madura.

4. Pada Zaman Permulaan Abad ke-20 Sampai Tahun 1942

Pada akhir abad ke-19 setelah Hindia Belanda dikembalikan oleh Inggris ke Belanda, terutama sesudah dihapuskannya komisi jenderal, maka kedudukan pangreh praja di Indonesia (yang telah ada) diperkuat dan gesubordineerd pada pemerintah pusat Hindia Belanda.

Para Bupati diberi kedudukan istimewa, seperti:

Mereka mempunyai hak forum privilegiatum, yaitu tidak boleh dijadikan saksi, apalagi ditangkap oleh siapapun juga, kecuali dengan ijin gubernur Jenderal.

Jika berhenti dari jabatannya atau meninggal dunia, GUbernur Jenderal harus berusaha supaya yang mengantikannya ialah ahli warisnya yang terdekat.

Tidak dipindah-pindahkan (dimutasikan). Bupati adalah pemimpin polisi pangreh praja

dan polisi kota, kecuali dikota-kota besar yang berada dibawah pimpinan asisten residen.

5. Pada Zaman Pendudukan JepangSetelah pemerintah Hindia Belanda

menyerah kepada balatentara jepang pada tanggal 9 maret 1942, maka pemerintah pendudukan jepang melanjutkan sebagian besar struktur pemerintahan daerah seperti pada Jaman Belanda di bidang dekonsentrasi, hanya namanya saja diganti dengan bahasa jepang. Jabatan gubernur dan jabatan asisten-asisten residen dijawa dihapuskan, kotapraja-kotapraja dilepaskan dari lingkungan administratip para bupati, sedangkan walikota menjadi petugas-petugas pangreh praja yang tunduk kepada residen.

6. Zaman KemerdekaanSejak dahulu sampai sekarang, korps pamong praja selalu memegang peranan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Banyak pendapat mengenai keberadaan korps ini, sebagian menghendaki agar dalam jaman modern (kemerdakaan) korps pamong praja dihapuskan saja, karena korps ini merupakan alat kolonial dan mengandung unsure feodal. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat perlu tetap mempertahankan korps pamong praja, hanya perlu dibina, disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan jaman serta keadaan Indonesia yang sudah merdeka, sehingga unsure-unsur feodalnya harus dibuang.