SEJARAH PERJUANGAN UMAT MANUSIASEJARAH PERJUANGAN UMAT MANUSIA

PerjuanganPerjuangan::PertentanganPertentanganPermusuhanPermusuhanPeperanganPeperangan

Hak AsasiHak Asasi::IndividuIndividuKelompok (Bangsa)Kelompok (Bangsa)

Belum adaBelum ada penghargaan/pengakuanpenghargaan/pengakuan

Kesederajatan umat manusiaKesederajatan umat manusia(penjajahan, perbudakan, penguasaan)(penjajahan, perbudakan, penguasaan)

DEKLARASI UNIVERSALDEKLARASI UNIVERSALHAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA

Piagam PBBPiagam PBB10 DESEMBER 194810 DESEMBER 1948

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAHAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertian

HAMHAM: HAK DASAR YG MELEKAT & DIMILIKI SETIAP MANUSIA SBG ANUGERAH TUHAN YME

HAMHAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR YG MELEKAT PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT (MUSTHAFA KEMAL PASHA)

HAMHAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR & MELEKAT DNG POTENSINYA SBG MAKHLUK & WAKIL TUHAN (GAZALLI)

HAMHAM: HAK-HAK DASAR YG DIBAWA MANUSIA SEJAK IA HIDUP YG MELEKAT PD ESENSINYA SBG ANUGERAH ALLAH SWT

2 LANDASAN PENGAKUAN THD HAM: a. LANDASAN PERTAMA & LANGSUNG : KODRAT MANUSIA b. LANDASAN KEDUA & LBH DALAM : TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA

SAMA, KECUALI AMALNYA.

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertian

HAM:-Natural right (John Locke, 1632-1704) Hak-hak alamiah manusia (hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik)- Right of man- Human right (Eleanor Roosevelt)Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948a. Hak berpikir & mengeluarkan pendapatb. Hak memiliki sesuatuc. Hak mendapatkan pendidikan & pengajarand. Hak menganut aliran kepercayaan atau agamae. Hak utk hidupUU 39/1999 ttg HAMUU 39/1999 ttg HAMa. Hak utk hidupb. Hak berkeluargac. Hak mengembangkan dirid. Hak keadilane. Hak kemerdekaan

f. Hak berkomunikasig. Hak keamananh. Hak kesejahteraan, dani. Hak perlindungan

f. Hak utk kemerdekaan hidupg. Hak utk memperoleh nama baikh. Hak utk memperoleh pekerjaani. Hak utk mendapatkan perlindungan hukum

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIAHAKIKAT HAK ASASI MANUSIAPengertian

HAM meliputi bidang:HAM meliputi bidang:

a. Hak asasi pribadi (personal rightspersonal rights) Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak memeluk agama.b. Hak asasi politik (political rightspolitical rights) Hak utk diakui sbg warga negara Hak memilih & dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul.c. Hak asasi ekonomi (property rightsproperty rights) Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapat hidup layak.d. Hak asasi sosial & kebudayaan (Social & cultural rightsSocial & cultural rights) Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun, Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan (Rights of Legal EqualityRights of Legal Equality)f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan & perlindungan (Procedural rightsProcedural rights)

SEJARAH PERKEMBANGAN HAMSEJARAH PERKEMBANGAN HAM

a. Perkembangan HAM masa sejarahPerkembangan HAM masa sejarah - Nabi Musa (6000 SM) bebaskan umat yahudi dr perbudakan - Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) jaminan keadilan bg WN - Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM)

Ajaran utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita, kebijaksanaan.

- Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita & wanita dr penindasan bangsa Quraisy.

b. Perkembangan HAM di InggrisPerkembangan HAM di Inggris - Magna ChartaMagna Charta – Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja John:

bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan - Petition of RightsPetition of Rights (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat & jaminannya: pajak &

pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh dipaksa terima tentara di rumah, tentara tdk boleh gunakan hkm perang pd masa damai.

- Habeas Corpus ActHabeas Corpus Act (1679) UU mengatur ttg penahanan seseorang: tahanan sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti sah mnrt hukum

- Bill of RightBill of Right (1689) UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd Raja James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan dlm berbicara & mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan tentara seijin parlemen, hak WN memeluk agama & kepercayaan masing2, parlemen berhak mengubah keputusan raja.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAMSEJARAH PERKEMBANGAN HAM

c. Perkembangan HAM di Amerika SerikatPerkembangan HAM di Amerika Serikat - Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (lifelife), hak kebebasan (libertyliberty), hak

milik (propertyproperty) Declaration of Independence of The United StatesDeclaration of Independence of The United States (4 Juli 1776) Konstitusi negara. - Perjuangan sebagai emigran Inggris.d. Perkembangan HAM di PerancisPerkembangan HAM di Perancis - Naskah awal revolusi Perancis (1789) Declaration des Droits de L’ homme et Declaration des Droits de L’ homme et

Du CitoyenDu Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat thdp Raja Louis XVI HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat manusia & tdk dpt dipisahkan, bersifat suci.

- Revolusi Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty, Egality, Liberty, Egality, FraternityFraternity Konstitusi Perancis (1791)

e. Atlantic CharterAtlantic Charter (1941) - PD II F.D. Roosevelt The Four FreedomThe Four Freedom ( f of religion, f of speech & f of religion, f of speech &

thought, f of fear, f of wantthought, f of fear, f of want)f. Pengakuan HAM PBB - Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM - Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg

sama. Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu sama lain dlm persaudaraan.

- Sidang Majelis umum PBB 1966 covenants on Human rightscovenants on Human rights dlm hukum internasional diratifikasi negara-negara anggota PBB.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Covenants on Human rightsCovenants on Human rights :a. The International on Civil & Political Rights (1966)b. The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights

(1966)c. Optional Protocold. Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)e. Declaration on the Rights to Development (1986)f. African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)g. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)h. Bangkok Declaration (1993)i. Deklarasi Wina (1993)

Empat Generasi HAMEmpat Generasi HAM:1. Gen Pertama (Eropa Barat) : Hak sipil & politik2. Gen Kedua (Eropa Timur) : Hak Ek Sos Bud3. Gen Ketiga (Asia-Afrika) : Hak Perdamaian & Pembangunan4. Gen Keempat (Asia) : Hak mengkritik peranan negara

dominan dlm pembangunan

HAM DI INDONESIA

Pengakuan Bangsa Indonesia Pengakuan Bangsa Indonesia HAM HAMa. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama “…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat “Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …”

landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.c. Batang Tubuh UUD 1945 - Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan - Pasal 28 B Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak

kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr kekerasan & diskriminasi

- Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan & memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan hak scr kolektif

- Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN

- Pasal 28 E Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WN-tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28 F Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencari-memperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

HAM DI INDONESIA

Pengakuan Bangsa Indonesia Pengakuan Bangsa Indonesia HAM HAM - Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn

ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik

- Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi

- Pasal 28 I Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati

d. Ketetapan MPR - Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM Tlh dicabut dng Tap Nomor Tap

MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor XVII/MPR/1998: Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan & pemajuan.

e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM - Ps 4 Hak utk hidup, Ps 10 Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16 Hak utk

mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19 Hak utk memperoleh keadilan, Ps 20 s.d. 27 Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35 Hak atas rasa aman, Ps 36 s.d. 42 Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44 Hak turut serta dlm pemerintahan, Ps 45 s.d. 51 Hak wanita, Ps 52 s.d. 66 Hak anak

HAM DI INDONESIA

Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Penegakan Penegakan HAMHAM

a. Pembentukan Lembaga1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993 UU No 39/1999 ttg HAM] Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain. Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM. Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,

UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.

2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM] Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di

kab/kota. Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran

HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.

Peristiwa Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/20064. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang

Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):– KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)– YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)– ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)– HRW (Human Right Watch)

b. Konvensi Internasional tentang HAM wujud nyata keperdulianmasy internasional:

– The International on Civil & Political Rights (1966)– The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights

(1966)– Optional Protocol– Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)– Declaration on the Rights to Development (1986)– African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)– Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)– Bangkok Declaration (1993)– Deklarasi Wina (1993)

HAM DI INDONESIA

c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional– Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan

ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.– Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:

a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU

No.7 th 1984)d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction (Keppres No.58 th 1991)f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993)g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)

HAM DI INDONESIA

HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan,

menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia Unsur utama demokrasi:

o Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis

o Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali Konsep pokok demokrasi:

o Kebebasan/persamaan (freedom/equality)

o Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) Unsur pokok pemerintahan demokrasi:

o Pengakuan atas HAM

o Partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Sehingga:1. Keinginan negara demokrasi ratifikasi aturan HAM2. HAM – demokrasi persyaratan hubungan internasional3. Pelanggaran demokrasi – HAM bukan urusan internal negara