A.Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan undang-undang dasar 1945 bersama sama dengan pasal pasal undang-undang dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945, dan diundangkan dalam berita republik indonesia Tahun 11 No. 7. Pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal undang-undang dasar 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yg berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

Pembukaan undang-undang dasar 1945 terdiri atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jika kalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, adapun bagian keempat (alinea IV) memuat dasar-dasar fundamental negara yaitu: tujuan negara, ketentuan UUD negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh karena itu alinea IV ini memiliki hubungan ‘kausal organis’ dengan pasal-pasal UUD 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal UUD 1945 tersebut.

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi

Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu :pertama,memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara republik indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum indonesia. Maka kedudukan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia. Berdasarkan penjelasan tentang isi pembukaan UUD 1945, yang termuat dalam berita republik indonesia tahun 11 no. 7, dijelaskan bahwa ‘’... pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD negara indonesia, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang tidak tertulis ( convensi). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan (dikongkritisasikan) dalam pasal-pasal Uud 1945. Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif indonesia.

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya, seperti ketetapan MPR,

Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung asas kerokhanian negara atau dasar filsafat negara RI.

2. Pembukaan UUD 1945

Memenuhi syarat adanya tertib hukum indonesia

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia (rechts orde), atau (legal order), yaitu suatu kerbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu:

1. Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara republik indonesia (pembukaan UUD 1945 al.IV).

2. Adanya kesatuan asas kerokhanian, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

3. Adanya kesatuan daerah, dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

4. Adanya kesatuan waktu, dimana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea IV pembukaan UUD 1945, ‘’....... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia’’. Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai dengan suatu tertib hukum, sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara RI.

Dengan demikian maka seluruh peraturan hukum yang ada didalam wilayah negara Republik Indonesia sejak saat ditetapkannya pembukaan UUD 1945 secara formal pada tanggal 18 agustus 1945, telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara. Adapun syarat-syarat tersebut pada hakikatnya sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Didalam suatu tertib hukum terdapat urut-urutan susunan yang bersifat hirarkis, dimana UUD (pasal-pasalnya) bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Diatasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar

termasuk UUD maupun convensi, yang ada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi yang dalam ilmu hukum tata negara disebut sebagai staatsfundamentalnorm.

Maka kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama : menjadi dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. Hal ini dalam pembukaan UUD 1945 telah terpenuhi dengan adanya empat syarat adanya suatu tertib hukum.

Kedua : pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis (UUD), maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi), serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah (Notonagoro,1974 : 45).

Berdasarkan hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 tersebut dalam tertib hukum indonesia, maka pembukaan UUD 1945 menentukan adanya tertib hukum indonesia. Konsekuensinya pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, juga ditegaskan dalam ketetapan No. V/MPR/1973, ketetapan No IX/MPR/1978, serta ketetapan No III/MPR/1983.

3. Pembukaan UUD 1945

Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa pembukaan UUD 1945, dalam hubungannya dengan tertib hukum indonesia, memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (convensi). Maka konsekuensinya, UUD sebagai hukum dasar tertulis mempunyai dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD, dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm).

Pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm), menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

a. Dari segi terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

b. Dari segi isinya:

Ditinjau dari segi isinya maka pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:

1) Dasar tujuan negara, ( baik tujuan umum maupun tujuan khusus).

Tujuan umum:

Tercakup dalam kalimat ‘’....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial’’. tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa (pergaulan masyarakat internasional). Tujuan umum inilah yang merupakan dasar politik luar negeri indonesia yang bebas dan aktif.

Tujuan khusus :

Makna ini tercakup dalam kalimat. ‘’...... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...’’ tujuan khusus ini meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama bangsa indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual.

2) Ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara:

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat’’..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia’’. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

3) Bentuk negara:

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat ‘’..... yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat’’.

4) Dasar filsafat negara ( asas kerokhanian negara) :

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat ‘’..... dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’’.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, maka menuntut ilmu hukum tatanegara bahwa pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm).

Pengertian menurut sejarah terjadinya, pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dan pada hakikatnya terpisah dengan batang tubuh UUD 1945.

Tentang pengertian pembentuk negara dapat dipahami dari hal-hal sebagai berikut : panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang secara representatif merupakan wakil-wakil bangsa indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan dan mendirikan negara republik indonesia. Hal ini berarti bahwa pada saat PPKI ini menetapkan pembukaan UUD 1945 mempunyai kualitas dan kedudukan sebagai pembentuk negara, oleh karena lembaga tersebut melakukan tugas itu atas kuasa dan bersama sama dengan rakyat untuk membentuk dan menetapkan berdirinya negara Republik Indonesia. Setelah menetapkan secara yuridis berdirinya negara indonesia beserta pembukaan UUD 1945, maka berakhirlah adanya kualitas pembentuk negara dan rakyat indonesia secara keseluruhan merupakan unsur dari negara.

Dalam hubungannya dengan pasal pasal UUD 1945 (batang tubuh UUD 1945), maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:

I. Dalam hubungannya dengan tertib hukum indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental,pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

II. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

III. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber hukum dasar negara.

IV. Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

Hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, diantara para ahli hukum sementara memang terdapat suatu tinjauan yang berbeda, walaupun pada akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sejalan.disatu pihak berpendapat bahwa pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya itu adalah merupakan satu kesatuan, sedangkan dipihak lain menyatakan bahwa diantara keduanya pada hakikatnya terpisah. Namun demikian karena hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 tersebut secara fundamental dan ilmiah yang memiliki kedudukan yang kuat dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, maka kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sama sebagai berikut:

1. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.

2. Dalam jenjang hirarki tertib hukum, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental adalah berkedudukan yang tertinggi sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.

Pengertian ‘’terpisah’’ sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekai dengan batang tubuh (pasal-pasal) UUD 1945, akan tetapi justru antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 terdapat hubungan ‘kausal organis’, dimana UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian pengertian ‘’terpisah’’ sebenarnya dalam pengertian mempunyai hakikat dan kedudukan tersendiri dimana pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum indonesia.

Dalam ilmu hukum terdapat suatu prinsip-prinsip bahwa suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau ditiadakan oleh penguasa yang lebih tinggi atau yang sama kedudukannya, maka pembukaan tidak dapat diubah dan atau ditiadakan oleh siapapun juga secara hukum, oleh penguasa/alat-alat perlengkapan negara termasuk MPR hasil pemilu. Hal ini sebagaimana diregaskan dalam ketetapan no. XX/MPRS/1966, yang menerima baik isi memorandum DPRGR tertanggal 9 juni 1966 (mengenai sumber dari segala hukum sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia). Dalam ketetapan tersebut uraian mengenai UUD proklamasi sub.C., menegaskan bahwa hakikat dan kedudukan pembukaan yang kuat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan objektif bahwa pembukaan UUD 1945, berkedudukan terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 agustus 1945, oleh karena itu mengubah pembukaan UUD 1945 , pada hakikatnya sama halnya dengan pembubaran negara.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa eksistensi, pembukaan UUD 1945, tidak dapat dipisahkan dengan pembentuk negara, oleh karena itu isi unsur aparat perlengkapan dan penyelenggara negara, adalah memiliki kualitas di bawah pembentuk negara termasuk MPR, karena eksistensi MPR pada hakikatnya ditentukan oleh pembentuk negara. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Yang berkaitan kewenangan MPR untukmengubah UUD 1945. Hal itu hanya berkaitan dengan pasal-pasal UUD 1945 saja dan bukannya berkaitan dengan pembukaan UUD 1945.

Dalam pengertian inilah maka eksistensi pembukaan UUD 1945 berdasarkan tinjauan hukum tatanegara memiliki kedudukan hukum yang kuat terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 agustus 1945.

4)Pembukaan UUD 1945 tetap terlekat pada Kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia 17 agustus 1945

Berdasarkan hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai naskah proklamasi yang terinci, sebagai penjelmaan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm), maka pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya dari pada penguasa yang menetapkannya. Dalam masalah ini pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu suatu lembaga yang menentukan dasar dasar mutlak negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara bahkan yang menentukan dasar filsafat negara pancasila. Setelah negara terbentuk semua penguasa negara adalah merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah dari pada pembentuk negara. Oleh karena itu semua ketentuan hukum yang merupakan produk dari alat perlengkapan negara pada hakikatnya dibawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan pembukaan UUD 1945 sebagaistaatsfundamentalnorm

b. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi dinegara Republik Indonesia. Dalam ilmu hukum tata negara, suatu ketentuan hukum dibawah pembukaan UUD 1945, secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan UUD 1945. Selain itu karena dalam pembukaan UUD 1945 terkandung faktor-faktor mutlak (syarat-syarat mutlak) bagi adanya suatu tertib hukum indonesia. Konsekuensinya pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan terlekat pada negara dan secara hukum tidak dapat diubah.

c. Selain dari segi yuridis formal bahwa pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah, juga secara material yaitu hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari segi isinya pembukaan UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia yang hanya satu kali terjadi. Proklamasi kemerdekaan tersebut adalah merupakan awal bangsa indonesia dalam hidup bernegara, yang merupakan suatu rachmat allah yang maha kuasa. Oleh karena itu proklamasi 17 agustus 1945, pembukaan UUD 1945 dan negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat dan menyertai kelahiran negara Republik Indonesia yang hanya satu kali terjadi, sehingga pada hakikatnya pembukaan UUD 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. (notonagoro, tanpa tahun : 15)

1. Pengertian isi pembukaan UUD 1945

Ø Alinea Pertama

‘’ bahwa sesunguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan’’.

Dalam alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai ‘hak kodrat’, yaitu yang tersimpul dalam kalimat ‘’ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa...’’. hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari tuhan yang maha esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala ‘bangsa’, bukan hak individu saja sebagaimana deklarasi negara liberal. Bangsa adalah sebagai suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Oleh karena sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi dan hak tersebut merupakan hak moral juga. Oleh karena sifatnya yang mutlak dan asasi maka ‘wajib kodrat’ dan ‘wajib moral’ bagi penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa lain untuk memberikan hak kemerdekaan tersebut. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tersebut adalah tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggar tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan.

Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alinea pertama tersebut, adalah merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal. Oleh karena itu pernyataan ini merupakan prinsip bagi bangsa indonesia dalam pergaulan internasional dalam merealisasikan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yaitu manusia dalam kesatuannya sebagai bangsa.

Ø Alinea Kedua

‘’ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur’’.

Berdasarkan prinsip yang bersifat universal ada alinea pertama tentang hak kodrat akan kemerdekaan, maka bangsa indonesia merealisasikan perjuangannya dalam suatu cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu,berdaulat,adil, dan makmur. Alinea kedua ini sebagai suatu konsekuensinya logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinea pertama.

Perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia disamping sebagai suatu bukti objektif atas penjajahan pada bangsa indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain.

Hasil dari perjuangan bangsa indonesia itu terjelma dalam suatu negara indonesia. Menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menuju pada suatu cita-cita bersama yaitu suatu masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kedaulatan.

Pengertian negara yang merdeka adalah negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain, dapat menentukan nasibnya sendiri bukan negara protektorat jadi suatu bangsa dan negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan dan campur tangan bangsa lain.

‘’Bersatu’’ mengandung pengertian pertama-tama sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, dimana pengertian ‘’bangsa’’ ini dimaksudnkan sebagai kebulatan kesatuan karena unsur utama negara adalah bangsa. Penegasan tentang asas persatuan ini ditemukan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, ‘’...negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia...’’. demikian juga terkandung dalam pokok pikiran pertama yang termuat dalam penjelasan resmi diundangkan dalam berita republik indonesia tahun 11 No. 7, yang menegaskan bahwa ‘’ aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, negara yang mengatasi segala paham golongan maupun paham perseorangan’’. Selanjutnya seluruh bangsa indonesia tercakup dalam lingkungan satu wilayah negara tanpa suatu bagi-anpun dari wilayah yang berada diluarnya.

‘’Berdaulat’’ diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara yang merdeka, yang berdiri diatas kemampuan sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dan dalam kedudukannya diantara sesama bangsa dan negara adalah memiliki derajat yang sama. Dalam tata pergaulan antar bangsa dan antar negara terjalin atas dasar saling menghormati berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

Pengertian negara indonesia yang ‘’adil’’ yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Hal ini menyangkut terwujudnya keadilan antara negara terhadap warga negara, antara warga negara terhadap negaranya serta keadilan antar sesama warga negara dalam menggunakan dan pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam bidang hukum maupun moral.

Cita-cita bangsa dan negara tentang ‘’ kemakmuran’’ diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rokhaniah. Secara lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya tingkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi seluruh unsur kodrat manusia.

Ø Alinea Ketiga

‘’atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya’’.

Dinyatakannya kembali proklamasi pada alinea III pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa antara pembukaan dengan proklamasi 17 agustus 1945 adalag merupakan satu kesatuan. Namun perlu diketahui bahwa proklamasi 17 agustus 1945 perlu diikuti dengan suatu tindak lanjut, yaitu membentuk negara dan hal ini dirinci dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian inilah maka pembukaan UUD 1945, disebut juga sebagai naskah proklamasi yang terinci.

Pernyataan kembali proklamasi yang tercantum dalam alinea III tidak dapat dilepaskan dengan pernyataan pada aline I dan II, sehingga alinea III merupakan suatu titik kulminasi, yang pada akhirnya dilanjutkan pada alinea IV yaitu tentang pendirian negara indonesia.

Pengakuan ‘nilai religius’, yaitu dalam pernyataan , atas berkat rakhmat allah yang maha kuasa’. Hal ini mengandung makna bahwa negara indonesia mengakui nilai nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara (sila pertama), sehingga konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara.

Secara filosofis bangsa indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk tuhan yang maha kuasa, sehingga kemerdekaan dan negara indonesia disamping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa indonesia, juga yang terpenting adalah merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pengakuan ‘nilai moral’,yang terkandung dalam pernyataan ‘didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas’. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Demikian juga nilai-nilai moral dan nilai kodrat tersebut merupakan asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa indonesia.

‘pernyataan kembali proklamasi’, yang tersimpul dalam kalimat ‘’..maka rakyat indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya’’. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah proklamasi 17 agustus 1945.

Ø Alinea Keempat

‘’ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’’.

Setelah dalam alinea pertama, kedua dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar, serta hubungan langsung dengan kemerdekaan, maka dalam alinea keempat sebagai kelanjutan berdirinya negara republik indonesia tanggal 17 agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara indonesia, dimana hal ini dapat disimpulkan dari kalimat ‘’....kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia......’’.

Pemerintahan dalam susunan kalimat ‘’pemerintahan negara indonesia..’’, hal ini dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya (goverment) yang berbeda dengan pemerintahan negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan penyelenggaraan negara yaitu aspek pelaksana (executive) (sulandra, 1979 : 230).

Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu:

a. Tentang Tujuan Negara

1. Tujuan khusus

Terkandung dalam anak kalimat ‘’.....untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah negara indonesia dan untukMemajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa....’’.

Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungannya dengan politik dalam negeri indonesia yaitu:

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. Hal ini dalam hubungannya dengan tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum formal.

b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam hubungannya dengan pengertian tujuan negara hukum adalah mengandung pengertian negara hukum material.

2. Tujuan Umum

Tujuan negara yang bersifat umum ini dalam arti lingkup kehidupan sesama bangsa didunia. Hal ini terkandung dalam kalimat:

‘’.... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial....’’

Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungannya dengan politik luar negeri indonesia, yaitu diantara bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Hal inilah yang merupakan dasar politik luar negeri indonesia yang bebas dan aktif.

b. Tentang ketentuan diadakannya UUD negara

Ketentuan ini terkandung dalam anak kalimat, ‘’..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia......’’.

Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang bersifat konstitusional, di mana mengharuskan bagi negara indonesia untuk diadakannya UUD negara dan ketentuan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya undang-undang dasar 1945. Ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat inilah yang merupakan dasra yuridis bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan sumber bagi adanya UUD 1945, sehingga dengan demikian pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD 1945.

c. Tentang bentuk negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut:

‘’......yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat...........’’

Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk negara indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar negara bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat.

d. Tentang dasar filsafat negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut:

‘’.....dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia....’’.

Tujuan pembukaan UUD 1945

Berdasarkan susunan pembukaan UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan sebagaimana terkandung dalam empat alinea dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

(a) (alinea I) untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa indonesia untuk merdeka.

(b) (alinea II) untuk menetapkan cita-cita bangsa indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu: terpeliharanya secara sungguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dann daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.

(c) (alinea III) untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang indonesia, yang luhur dan suci dalam lindungan tuhan yang maha esa.

(d) (alinea IV ) untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara indonesia yang berdasarkan pancasila (notonagoro, 1974 : 40).

Hubungan Logis Antar Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Makna yang terkandung dalam tiap tiap alinea pembukaan UUD 1945, secara keseluruhan sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang logis. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945, sejak dari alinea I sampai dengan alinea IV merupakan suatu kesatuan yang logis sejak dari alinea I sampai dengan alinea IV, sejak dari pernyataan yang bersifat umum sampai dengan pembentukan negara indonesia. Keseluruhannya itu dapat dirinci pada uraian berikut ini:

Alinea I

Dalam alinea I ini terdapat suatu pernyataan yang bersifat umum yaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa didunia. Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah kemerdekaan individualis (liberalis) namun merupakan suatu kemerdekaan bangsa. Jadi kemerdekaan individu diletakkan dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan tersebut merupakan suatu hak kodrat, yaitu hak yang melekat pada kodrat manusia dan bukanlah merupakan hak hukum, sehingga disebut juga sebagai hak kodrat dan hak moral. Pelanggaran terhadap hak kodrat dan hak moral ini pada hakikatnya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan (hakikat manusia) dan peri keadilan (hakikat adil). Konsekuensinya merupakan wajib kodrat dan wajib moral bagi setiap penjajah untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa jajahannya. Berdasarkan ilmu logika maka pernyataan pada alinea I ini merupakan suatu premis mayor ( pernyataan yang bersifat umum).

Alinea II

Berdasarkan alasan akan hak kodrat dan hak moral bagi setiap bangsa, dan kenyataannya pihak penjajah tidak memenuhi wajib kodrat dan wajib moral untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa indonesia maka sudah semestinya bagi bangsa indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dalam kenyatannya bangsa indonesia hampir mencapai tujuan kemerdekaan tersebut. Pernyataan dlam alinea II ini menurut ilmu logika merupakan suatu premis minor (yang bersifat khusus). Kemudian kemerdekaan tersebut dijelmakan dalam suatu negara yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea III

Sebagai suatu konsekuensinya maka bangsa indonesia menyatakan kemerdekaannya itu atas kekuatannya sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat. Demikian pula merupakan suatu tindakan yang luhur dan suci, karena melaksanakan dan merealisasikan hak kodrat dan hak moral akan terwujudnya kemerdekaan. Keseluruhannya itu hanya mungkin terwujud karena atas karunia dan rakhmat tuhan yang maha esa. Menurut ilmu logika pernyataan dalam alinea ketiga ini merupakan suatu konklusio atau merupakan suatu kesimpulan.

Alinea IV

Semua asas yang terdapat dalam alinea I, II dan III tersebut pada hakikatnya merupakan suatu asas pokok bagi alinea IV, atau merupakan konsekuensi logis yaitu isi alinea IV merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya. Isi yang terkandung dalam alinea IV yang merupakan konsekuensi logis atas kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara yang meliputi empat prinsip negara yaitu:

(1) Tentang tujuan negara, yang tercantum dalam kalimat ‘’..... melindungi segenap bangsan dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...’’ (yang merupakan suatu tujuan khusus) dan ‘’.....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamainan abadi dan keadilan sosial.......’’ (merupakan tujuan umum dan internasional).

(2) Tentang hal ketentuan diadakannya UUD negara, yang berbunyi ‘’..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia....’’.

(3) Tentang hal bentuk negara, yang termuat dalam suatu pernyataan ‘’.... yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat...’’

(4) Tentang dasar filsafat ( dasar kerokhanian) negara, dalam kalimat ‘’.... dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’’.

Seluruh isi yang terdapat dalam alinea IV tersebut pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara republik indonesia yang berdasar pancasila (notonagoro, 1957 : 6-12).

6.Nilai – Nilai Hukum Tuhan,Hukum Kodrat dan Hukum Etis Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I,II,III terkandung nilai-nilai Hukum Kodrat (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II,dan Hukum Tuhan dan Hukum Etis (alinea III),yang kemudian dijelmakan pada alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksananaan dan penjabaran hukum positif indonesia.Hal itu dpat dirinci sebagai berikut :

Alinea 1: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan,karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Kalimat”..Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”..adalah merupakan hak moral,dan oleh karena sifatnya yang mutlak dan melekata pada kodrat manusia maka juga merupakan suatu Hak kodrat.Maka konsekuensinya dalam Pembukaan Aline 1 ini terkandung pengakuan adanya Hukum Kodrat yang juga merupakan Hukum Moral.

Alinea 2:”..Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur”.

Alinea 3:”Atas berkat rahmat Allah yang maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kalimat”....Atas berkat Allah yang maha Kuasa..”.adalh merupakan suatu pengakuan adanya hukum Tuhan.Adapaun kalimat”..dengan didorong olehkeinginan Luhur...”adalah merupakan suatu pengakuan adanya suatu Hukum Moral atau Hukum Etis.

Alinea 4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab.Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalimat”..dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.atau berdasar Pancasila.Menurut alinea 4 ini Pancasila sebagai asas-asas dasar umumdari hukum atau dalam istilah filsafat hukum disebut sebagai Hukum Filosofis (Notonagoro,1957:5-11).

Berdasarkan penjelasan tersebut,maka pembukaan UUD 1945 terkandung pengakuan hukum Tuhan,hukum kodrat,hukum etis serta Hukum Filosofis.

7.Pokok-pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut penjelasan resmi dari pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7,dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-Pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia.Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum(Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (convensi).

Dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945.Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pokok Pikiran Pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asa persatuan,dengan mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “pembukaan” diterima aliran pengertian negara persatuan.Negara yang melindungi dan meliputi segenap segenap bangsa dan wilayah seluruhnya.Dengan pengertian yang lazim,negara penyelenggara negara dan stiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan.Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

b. Pokok pikiran yang kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila kelima Pancasila.

c. Pokok pikiran yang ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan atas kerakyatan dan permusyaratan/perwakilan.

Pokok pikiran dalam “pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyaratan/perwakilan.Pokok pikiran inilah yang merupakan Dasar politik Negara.Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

d. Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa,menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa,yang mengandung pengertian taqwa terhadap TYME,dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.Pokok pikiran keempat ini merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945,menurut penjelasan UUD ini,merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan UUD 1945.Atau dengan kata lain bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari Dasar Filsafat Negara,Pancasila.

C.Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Dalam sistem tertib hukum Indonesia,penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum,yang menguasai hukum dasar tertulis(UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi),selanjutnya Pokok Pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.Maka dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 bersumber pada dasar filsafat negara pancasila.Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945,mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945,karena isi dalam pembukaan dijabarkan kedalam pasal-pasal UUD 1945.Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara,dan UUD merupakan suatu kesatuan,walaupun dapat dipisahkan,bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Rangkaian isi,arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945,melukiskan adanya rangakaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui Pernyataan Kemerdekaan kebangsaan Indonesia.Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

I. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara,yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea 1,2,dan 3 pembukaan).

II. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara indonesia terwujud (alinea 4 pembukaan).

Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat,”kemudian daripada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945,sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945,adalah sebagai berikut :

1) Bagian pertama,kedua,ketiga pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan batang tubuh UUD 1945.

2) Bagian keempat,Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945,yang mencakup beberapa segi sebagi berikut :

a) UUD ditentukan ada

b) Yang diatur dalam UUD,adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.

c) Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

d) Ditetapkannya dasar kerohanian negara ( dasar filsafat negara pancasila).

Atas dasar sifat-sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945,menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting.Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari pembukaan dalam arti yang sebenarnya.

D.Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Hubungan Secara Formal

Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Bahwa rumusan pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

2) Bahwa pembukaan UUD 1945,berdasrkan pengertian ilmiah,merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:

a) Sebagai dasarnya,karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

b) Memasukkan dirinya didalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi,selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri,yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya.Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945,bahkan sebagai sumbernya.

4) Bahwa pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat,sifat,kedudukan,dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental,yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 agustus 1945.

Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945,dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat,tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Hubungan Secara Material

Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,maka secara kronologis,materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian pembukaan UUD 1945.Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9,sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urutan-urutantertib hukum indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila,atau dengan kata lain Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai,sumber materi sumber bentuk dan sifat.

E.Hubungan Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Kebersatuan antara Proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Disebutkannya kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaaan merupakan suatu rangakaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

2) Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD,Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.

3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan,dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Berdasarkan sifat kesatuan antara Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,maka sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah sebagai berikut :

I. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945,yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan( Bagian pertama dan kedua Pembukaan).

II. Memberika penegasanterhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945,yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral itu adalah sebagai gugatan dihadapan bangsa-bangsa didunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia,yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh TYME dan kemudian bangsa indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (Bagian ketiga pembukaan).

III. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945,yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur,disusun dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia,dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bagian keempat Pembukaan UUD 1945).

Proklamasi pada hakikatnya bukanlah merupakan tujuan,melainkan prasyarat untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara,maka proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut:

1) Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri,maupun kepada dunia luar,bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.

2) Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Seluruh makna Proklamasi tersebut dirinci dan mendapat pertanggung jawaban dalam pembukaan UUD 1945,sebagai berikut :

1) Bagian pertama Proklamasi,mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai dengan ketiga Pembukaan UUD 1945.

2) Bagian kedua Proklamasi,yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 aline IV. Adapun prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pembukaan tersebut meliputi empat hal ,pertama :tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara,kedua :ketentuan diadakannya UUD negara,sebagai landasan konstusional pembentukan pemerintahan negara, ketiga : bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat,dan keempat : asas kerohanian atau dasar filsafat negara Pancasila.

Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus dengan Pembukaan UUD 1945yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi,mka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif,melainkan juga bersifat kausal organis.

E. Stuktur Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Demokrasi sebagai system pemerintah rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.

Demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman mengingat Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”, berdasarkan pada moral persatuan, ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab.

Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyatlah sebagai asal mula kekuasan Negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan Negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk social, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi kebebasan individu harus diletakan dalam kerangka tujuan bersama, bukan bersifat liberal yang hanya mendsarkan pada kebebasan individu saja . Kebebasan individu yang diletakkan dalam tujuan kesejahteran bersama inilah yang menurut istilah pendirian Negara disebut sebagai asas kebersamaan, asas kekeluargaan akan tetapi ‘ Bukan Nepotisme ’.

Secara umum dalam system pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik.

Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara.

Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga Negara.

Suatu system perwakilan.

Suatu system pemilihan kekuasaan mayoritas.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka demokrasi mengandung cirri yang merupakan patokan yaitu setiap system demokrasi adalah ide bahwa warga Negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik,baik secaralangsung maupun tidak langsung dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh dilupakan adalah adanya keterlibatan ataupun prtisipasi warga Negara baik langsung didalam proses pemerintahan Negara ( Lyman Tower Sargen, 1986:44).

Oleh karena itu di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut system demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya supra struktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan

menggunakan konsep Montesquieu maka supra struktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Untuk Negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga Negara yang lain, misalnya Negara Indonesia dibawah system UUD 1945, lembaga-lembaga Negara atau alat-alat perlengkapan Negara adalah :

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden

Mahkamah Agung

Badan Pemeriksa Keungaan.

Adapun infra struktur politik atau Negara terdiri atas lima komponen sebagai berikut :

Partai Polotik

Golongan ( yang tidak berdasarkan pemilu )

Golongan Penekan

Alat Komonikasi Poltik

Tokoh-tokoh Politik

Baik supra struktur politik maupun infra struktur politik yang terdapat dalam system ketatanegaraan masing-masing saling mempengaruhui serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Dalam system demokrasi, mekanisme interaksi antara supra struktur politik dan infra struktur politik dapat dilihat di dalam proses penentukan kebijakasanaan umum atau menetapkan keputusan politik, makakebijaksanaan atau keputusan politik itu merupakan masukan (input) dari infra stuktur, kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh supra stuktur politik.

dengan demikian dalam system demokrasi proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif rakyat atau warga Negara.

Pejabaran Demokrasi Menurut UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 2002.

Berdasarkan system demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 “staatsfundamentalnorm” yaitu : “… suatu susunan negara republic Indonesia berkedaulatan rakyat… “ da kemudian dilanjutkan dll pasal 1 yang berbunyi “Negara Indonesia… yang berbentuk republic (ayat1)”. Kedaulatan adalah ditangan rakyat…” (ayat2), selanjutnya dalam penjelasan UUd 1945 tentang system pemerintahan Negara III dijelaskan : “kedaulatan rakyat…”.

Rumusan kedaulatan ditangan rakyat emnunjukan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara dan sebagai tujuan kekuasaan Negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan Negara. Adapun rincian structural ketentuan-ketentuan yang berkaitan demokrasi menurut UUD 1945 sebagai berikut :

a) Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan Negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut :

1) Kekuasaan di Tangan Rakyat

a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

“…. maka disusunlah kemerdekaan kebngsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat….”

b. Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

“Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” (pokok pikiran III).

c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 (1)

“Negara Indonesia adalah negara kesatun yang berbentuk republic”. Kemudian penjelasan terhadap pasal ini UUD 1945 menyebutkan “menetapkan bentuk kesatuan dan republic mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat”.

d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2)

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Negara republic Indonesia pemegang kekuasaan teringgi atau kedulatan tertinggi di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalm undang-undang dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat.

2) Pembagian Kekuasaan

Sebagaimana dijlaskan bahwa ekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilkukan menurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a. Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).

b. Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada presiden dan DPR dan DPD (pasal 5) ayat (1), pasal 19 dan pasal 22c UUD 1945).

c. Kekuasaan Yudikataif, didelegasikan kepada mahkamah agung (pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

d. Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Dadan Pemeriksa Keuangaan ( BPK ) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20A Ayat (1) “… DPR juga memiliki fungsi pengawasan”. artinya DPR melakukan pengawasan terhadap presiden selaku penguasa eksekutif.

e. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif, yang dalam UUD lama idelegasikan dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA). (Pasal 16 UUD 1945). Dengan lain perkataan UUD 1945 hasil amandemen telah menghapuskan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung, karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas.

3). Pembatasan kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut UUD 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “ Kedaulatan ditangan rkyat… “ Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.

b. “ Majelis Pemusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik presiden dan wakil presiden ,serta melakukanimpeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi.

c. Pasal 20A ayat (1) memuat “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dalam jangka waktu 5 tahun”.

d. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR ( rangkaian kegiatan 5 tahunan sebagai realisasi periodesasi kekuasaan ).

Dalam pembatasan kekuasaan terhadap konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945 mencakup antara lain : periode kekuasaan, pengawasaan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan.

b). Konsep Pengambilan keputusan

pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut :

1) Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran ke III , yaitu : “… Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”.

2) Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalya pasal 7B ayat (7).

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dinaut dalam hukum tatanegara Indonesia adalah berdasarkan :

1) Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asanya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Namun demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

c). Konsep Pengawasan

konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang dasar “. Dalam penjelasan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, rakyat memiliki kekuasaaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasaan menjadi terbatas, yaitu meliputi tiga hal, yaitu mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai masa jabatannya jikalau melanggar UUD.

2) Pasal 2 ayat(1), :Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan anggota perwakilan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui pemilu.

3) penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan dewan perwakilan rakyat, disebut :”… kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu DPR senantiasa mangawasi tindakan-tindakan presiden.

berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1) Dilakukan oleh seluruh warga Negara, karena kekuasaan didalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat.

2) Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada DPR.

d). Konsep Partisipasi

konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”.

2) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

3) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Berdasarkan ketentuan sebagai termuat dalam UUD 1945 tersebut diatas, maka konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan partisipasiitu terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia (Thaib, 1994:100-112). Demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 berserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsure sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai yang universal, yakni rasionalisasi hukum dan perundang-undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntunan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu realisasi demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh otentisitas tafsir pasal-pasal UUD 1945. Asas musyawarah untuk mufakat yang oleh pendiri Negara diistilahkan dengan asas kebersamaan kekeluargaan, bukan disalah tafsirkan sebagai “ praktek nepotisme “ sebagaimana dilakukan oleh pemerintah sebelum era reformasi. Kata kunci asas kekeluargaan adalah kedaulatan rakyat. Jadi sumber norma, sumber nilai demokrasi Indonesia adalah kerakyatan sebagai filosofisnya.

Sistem dmokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang hanya bermuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat, karena rakyat adalah sebagai pendukung kekuasaan Negara. Misalnya pada zaman orde lama kita menganut multi partai yang benar-benar memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul harus dengan Undang-undang.

2. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dujelaskan secara rinci dan sistematis dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Sistem pemeritahan Negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawatahan kedaulatan rakyat, Oleh karena itu system pemerintahan Negara dikenal dengan “ Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara”, yang dirici sebagai berikut. Walaupun tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis, namun tujuh kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu sebagai suatu study kmparatif, sitem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 setelah amandemen, dijelaskan sebagai berikut.

Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat)

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) disni dihadapkan paa kekuasaan (macht). Prinsip dari sistem ini disamping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, juga akan sejalan dn merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 ang diwujudkan dengan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan dengan semangat dan ketagasan pembukaan UUD 1945, jelas bahwa Negara hukum yang dimaksud yang berarti Negara bukan hanya sebagai polisi atau lalu lintas atau penjaga malam saja, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak pada pelanggar hukum. pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpa darah, juga dalam pengertian Negara hukum material yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.

Dengan landasan dan semangat Negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan Negara haruslahmempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan,ialah kegunaannya (doelmotogheid) dan landasan hukumnya (rechtmatigheid). Dalam segala hal harus senantiasa diusahakan agar setiap tindakan Negara(pemerintah) itu memenuhi dua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan tidak terpenuhi, sehingga harus dilakukan secara bijaksana yang dengan sendirinya harus senantiasa berlanas atas peraturan hukum yang berlaku.

Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolute (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang sengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, Undng-Undang dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara hukum seperti dikemukakan diatas.

Dengan landasan kedu sistem Negara dan sistem konstutional diciptakan sistem mekanismehubungan dan hukum antar lembaga Negara, yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.

Kekuasaan Negara Yang Tertinggi Di Tangan Rakyat.

Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan Udang-undang Dasar 1945 sebagai berikut.

“Kedaulatan rakyat dipegang oleh suati badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertreungorgantan des willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat kepala Negara (Presiden) dan wakil kepala Negara (wakil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetepkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis (Mandataris) dari majelis. Presiden wajib menjalankan putusan-putusan majelis, dan “tidak neben”, akan tetapi “untergeordnet” kepada majelis.

Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan rakyat , dan dilaksanakan menurut UUD ( Pasal 1 ayat 2 ). Hal ini berarti terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam Negara secara kelembagaan tinggi Negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden/wakil presiden sesuai masa jabatan, atau jikalau melanggar suatu konstitusi. Oleh karena itu sekarang presiden bersifa ‘neben’ untergeordnet, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, UUD 1945 hasil amandemen 2002, pasal 6A ayat (1).

Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara Yang Tertinggi di Samping MPR dan DPR.

Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

“ Dibawah majelis Pemusyawaratan Raktyat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden (concentration responsibility upon the president)”.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi dsmping MPR dan DPR, karena presiden dipilih langsug oleh rakyat UUD 1945 pasal 6a ayat (1). Jadi menurut UUD 1945 ini presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR

Sistem ini menurut UUD 1945 sebelum amandemen dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 hasil amandemen 2002 juga memiliki isi yang sama, sebagai berikut:

“Disamping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus mendapat pesetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung) pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23. Oleh karena itu presiden harus bekerja sma dengan dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung pada dewan”.

Menteri Negara Ialah Pembantu Presiden, menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Sisten ini dijelaskan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :

“Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen), presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen 2002). Menteri-menteri Negara itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak- Terbatas

Sistem ini dinyatakan dalam secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945 dijelaskan sebagai berikut.

Menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, Presiden dan Wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ( UUD 1945 hasil amandemen 2002 pasal 6A ayat (1) ). Dengan demikian dalam sistem kekuasaan kelembagaan Negara presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka MPR dapat melakukan impeachment.

“Meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “Diktator”, artinya kekuasaan tidak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bukan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR ataupun MPR Kecuali ia harus memperhatiakn sungguh-sungguh suara Dewan perwakilan Rakyat.

3. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri suatu Negara hukum adalah :

Pengakuan dan perpindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik,hukum,social,ekonomi dan kebudayaan.

Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa dinegara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan. menjadi suatu kewajiban bagi setiap penyelenggaraan Negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan. Disamping itu sifat hukum yang berdasarkan pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.

Namun demikian untuk menegakkan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya. Pemimpin eksekutif (Presiden) wajib bekarjasama dengan dengan badan-badan kehakiman untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yag sehat.

Dalam era reformasi dewasa ini bangsa Indonesia benar-benar akan mengembalikan peranan hukum, aparat penegak hukum beserta seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pad dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002, yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalaui penyusunan menteri hukum yang bersumberkan pada pancasila sebagai sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.

G. Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

1.hubungan antara MPR dan presiden

Majelis permusyawaratan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 (pasal 1 ayat 2), di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat, pasal 2 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1). Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen 2002, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan presiden atau wakil presiden.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguh sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau wakil Presiden, pasal 7A.

2.hubungan antara MPR dan DPR

Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota anggota dewan perwakilan rakyat, dan anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 diplih melalui Pemilu.

Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi (pasal 2 ayat 1) dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD, maka antara DPR dengan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal ini DPR menggunakan hak hak tertentu yang dimilikinya seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif, pasal 20A.

MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan Undang Undang serta peraturan peraturan lainnya agar Undang Undang serta peraturan peraturan itu

sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga lembaga lainnya.

Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai bagian diutamakan Majelis, terutama pasca amandemen UUD 1945 2002 ini diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara, benar benar dapat tercipta iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis.

3. hubungan antara DPR dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka ti DPR dan Presiden bersama sama mempunyai tugas antara lain:

Membuat undang undang (pasal 5 ayat 1, 20 dan 21), dan

Menetapkan undang undang tentang anggaran {pendapatan dan belanja negara (pasal 23 ayat 1)

Membuat undang undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (pemerintah).

Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Didalam pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya.

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB negara maka didalam pelaksanaanya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership.

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden harus tergantung kepada dewan. Sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat, dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

Contoh kasus menegenai Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan RI

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum” (rechstaat). Karena itu, dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan bernegara yang di cita-citakan, maka perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada UUD 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Konstitusi-konstitusi tersebut antara lain: 1. UUD 1945 2. UUD RIS 1949 3. UUDS 1950 4. UUD 1945 5. UUD 1945 hasil amandemen Karena pelaksanaan sistem ketatanegaraan kita bersumber dari UUD 1945, maka dari beberapa kali penyempurnaan yang dilakukan pada UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen menunjukkan masih adanya kekurangan yang masih harus terus disempurnakan. Kembali lagi pada kasus masalah pelanggaran dan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah dibuat, membuat pelaksanaannya belum berjalan maksimal sehingga masih banyak kekacauan yang terjadi terhadap bangsa ini. Untuk itu sangat

dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi pada diri masing-masing warga Negara untuk menjaga dan menegakkan hukum yang sudah ada agar tercipta kenyamanan dan keamanan di Negara Indonesia. Jika pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya dan sanksi yang tegas diberikan kepada para aparat atau siapapun yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, sistem ketatanegaraan kita sudah cukup bagus. Dalam tahun-tahun terakhir ini, Indonesia mengalami perubahan mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Karena itu perlu dibuat suatu konvensi mengenai kategorisasi nomenklatur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan RI. Dapat kita lihat bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.

b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli Menurut kami, walaupun sudah banyak lembaga yang terdapat didalamnya namun kenyataannya aplikasi belum bisa dijalankan. System ketatanegaraan bangsa Indonesia sudah memadai namun aplikasinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan.