PROJECT PROPOSAL
BUKU PEDOMAN
Di Kepolisian Republik Indonesia
LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2012/2013
A. Dasar PemikiranDalam rangka memberikan bekal ketrampilan dan
kemahiran Hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang, sebagaimana kebutuhan Kurikulum yang
dikembangkan, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang, diwajibkan untuk menempuh Mata Kuliah Magang
dengan bobot 2 SKS. Tujuan utama dari penyelenggaraan Mata Kuliah
Magang dimaksud adalah memberikan bekal pengetahuan praktis
terhadap praktik hukum dalam upaya membangun keutuhan perspektif
para mahasiswa. Dimana program ini dilaksanakan sesuai dengan minat
mahasiswa yang disesuaikan dengan instansi yang dipilihnya. Salah
satu yang menjadi tempat magang penting dalam Fakultas Hukum adalah
instansi Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan bidangnya,
lokasi magang ini sangat sesuai bagi calon-calon sarjana hukum yang
ingin lebih dalam memahami kinerja Kepolisian dalam praktiknya.
Adapun sejarah Polri yang diawali dari kemandirian Polri sejak
terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari
proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif
sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang
profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata
kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman,
tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah
untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja
sendiri, namun tetap dalam kerangkan ketata negaraan dan
pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk
dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang
No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25
tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri
dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam
negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa
aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan
kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri
dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:
Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian
dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan),
Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan
instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas
pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan
manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material
fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.
Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus
melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun
operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya
Reformasi.B. Ruang Lingkup
Polri adalah salah satu instansi yang sah untuk menegakkan hukum
di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis Polri harus mampu mengikuti
standart nilai kemanusiaan yang disiapkan oleh institusi Kepolisian
yang berlaku di seluruh dunia.Berikut ini adalah Visi dan Misi
Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang:VISI POLRI :Polri yang mampu
menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat
dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang
profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi
hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban
serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan
nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. MISI POLRI
:Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya
uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace)
sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif
dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta
kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju
kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap
memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam
bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam
mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri
sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai
kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri)
sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh
external yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah
konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari
masyarakat yang berbhineka tunggal ika.
Adapun beberapa satuan dalam system Kepolisian Republik
Indonesia, diantaranya yaitu :
1. Bagbinamitra
Satuan ini bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat
yang mampu menolak, menangkal, mencegah dan menanggulangi
terjadinya gangguan. Kamtibnas selalu mengusahakan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlakusebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam Binkamtibmas.
Selain itu satuan ini juga berfungsi sebagai juru penerang dan
penyuluh dalam membangun kemitraan dengan masyarakat melalui
kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan
masyarakat untuk ikut serta dalam Binkamtibmas.
2. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga
masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan
pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan,
penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang
bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan atau
perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturann
atau kebijakan dalam organisasi POLRI.
3. Sat ReskrimMerupakan unsur pelaksana utama Polres yang berada
di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan
pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak
dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk
kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan
koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan
PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
4. Sat Intelkam
Merupakan unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah
Kapolres, dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat
Intelkam). Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelejen
dibidang keamanan dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat
izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan
peledak, kegiatan social/politik masyarakat dan surat keterangan
rekaman kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat
yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas
pelaksanaannya.
Dalam melaksanakan tugasnya , Sat Intelkam menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
Pembinaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan, termasuk
persandian dan kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Intelkam dalam
lingkungan Polres
Penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (Early Detection) dan peringatan dini
(Early Warning) termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel
dalam mengemban fungsi intelijen
Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal
atau informal organisasi social/masyarakat/politik/pemerintah
Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap
perkembangan lingkungan strategic serta penyusunan produk intelijen
baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan
operasional intelijen
Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian
pimpinan.
5. Sat Narkoba adalah unsur pelaksana utama Polres tipe A1A2B1
yang merupakan pemekaran dari satreskrim dan berada di bawah
Kapolres. Bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba),
termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan
rehabilitasi korban/ penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba dipimpin
oleh Kepala Sat Narkoba (Kasat Narkoba), bertanggung jawab pada
Kapolres.
6. Sat Samapta
Kasat Samapta adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang
bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi
Samapta dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan
fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/ anatar
polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada
tingkat POLRES dan jajarannya.
7. Sat Lantas
Kasat lantas adalah unsure pelaksana pada tingkat Mapolres yang
bertugas memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi lalu
lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan
fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/ anatar
polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada
tingkat POLRES. Beberapa fungsi diantaranya yaitu :
Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas
pada tingkat Polres
Menyelenggarakan administrasi registrasi/identifikasi kendaraan
bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres
Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui
kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian
masalah dibidang lalu lintas
Penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam
rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas
Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data baik yang berkenaan dgn aspek
pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
C. Tujuan Magang Adapun beberapa tujuan yang diharapkan dari
pelaksanaan program magang di Instansi Kepolisian Republik
Indonesia berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, diantaranya yaitu :
Target:
1. Mahasiswa mengetahui Tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang meliputi : (Pasal 13)a. memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat;
Luaran :
Mahasiswa memahami cara polisi dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat;
Metode :
Mengamati tugas Kepolisian dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat
Mengikuti jalannya pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat oleh Kepolisian
Diskusi tentang tugas polisi dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakatb. Menegakkan hukum
Luaran :
Mahasiswa mengetahui cara polisi dalam menegakkan hukum
Metode :
Penelusuran informasi tentang tugas polisi dalam penegakan
hukum
Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penegakkan hukum
Mengikuti tugas polisi dalam pelaksanaan penegakkan hukum
Diskusic. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
Luaran :
mahasiswa memahami cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat
Metode :
Penelusuran informasi tentang tugas polisi dalam perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Pengamatan terhadap tugas polisi dalam perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat
Mengikuti pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat
diskusi2. Mahasiswa mengetahui tugas pokok sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:
(Pasal 14)a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan;
Luaran :
Mahasiswa memahami dan mengetahui cara pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah
sesuai kebutuhan
Metode :
Penelusuran informasi tentang tugas polisi terhhadap keamanan
masyarakat
Pengamatan terhadap pelaksanaan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat
Mengikuti pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli terhadap kegiatan masyarakat
Diskusi b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
Luaran :
Mahasiswa memahami cara polisi dalam menyelenggarakan kegiatan
dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
jalan;
Metode :
Pengamatan terhadap pelaksanaan tugas polisi dalam
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
Mengikuti pelaksanaan menyelenggarakan segala kegiatan dalam
menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
jalan
Diskusi c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui dan memahami cara polisi dalam membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;
Metode :
Penelusuran informasi tata cara pembinaan polisi terhadap
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan
Pengamatan cara polisi dalam membina masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat
serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan
Mengikuti pelaksanaan pembinaan polisi terhadap masyarakat
Diskusi d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
Luaran :
Mahasiswa memahami tata cara pembinaan hukum nasional
Metode :
Membantu kegiatan polisi dalam hal pembinaan hukum nasional
Ikut serta dalam kegiatan polisi dalam hal pembinaan hukum
nasional
Diskusi tentang muatan dalam pembinaan hukum nasional
Mengamati pelaksanaan pembinaan hukum nasional
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui dan memahami cara polisi dalam memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum
Metode :
Pengamatan tugas polisi dalam memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum
Mengikuti pelaksanaan pemelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum
Diskusi tentang tugas polisi dalam memelihara ketertiban dan
menjamin keamanan umum
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
Luaran :
Mahasiswa memahami cara melakukan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Metode :
Pengamatan terhadap pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Mengikuti jalannya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Diskusi g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
Luaran :
Mahasiswa menguasai teknik penyidikan dan penyelidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
Metode :
Penelusuran informasi tentang proses penyidikan dan
pnyelidikan
Pengamatan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap
semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya
Mengikuti pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan
Diskusi tentang taktik dan strategi dalam melakukan penyidikan
dan penyelidikan
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui dan memahami teknik identifikasi
kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
Metode :
Penelusuran informasi tentang tugas identifikasi kepolisian,
kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi
kepolisian
Pengamatan terhadap proses identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian;
Mengikuti pelaksanaan proses identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
Diskusi i. mahasiswa mengetahui metode perlindungan keselamatan
jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
Luaran :
Mahasiswa memahami cara perlindungan keselamatan jiwa raga,
harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Metode :
Penelusuran informasi tentang metode perlindungan keselamatan
jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/atau bencana
Pengamatan terhadap cara perlindungan keselamatan jiwa raga,
harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Mengikuti jalannya proses perlindungan keselamatan jiwa raga,
harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan
Diskusi
j. mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk pelayanan terhadap
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui dan memahami mekanisme pelayanan terhadap
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;
Metode :
Penelusuran informasi tentang bentuk-bentuk pelayanan terhadap
kepentingan warga masyarakat
Pengamatan terhadap proses pelayanan kepentingan warga
masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau
pihak yang berwenang
Mengikuti jalannya proses pelayanan kepentingan warga
masyarakat
Diskusi
k. mahasiswa mengetahui bentuk pemberian pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas
kepolisian
Luaran :
Mahasiswa memahami mekanisme pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
Metode :
Pengamatan terhadap proses pelayanan kepada masyarakat
Mengikuti jalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
Diskusi tentang bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat
3. Mahasiswa mengetahui tugas polisi dalam rangka
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: (Pasal
15)a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
Luaran :
Mahasiswa memahami mekanisme tugas polisi dalam menerima laporan
dan/atau pengaduanMetode:
Pengamatan terhadap tugas polisi untuk menerima laporan dan/atau
pengaduan
Mengikuti pelaksanaan tugas polisi dalam menerima laporan
dan/atau pengaduan
Diskusi
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;
Luaran :
Mahasiswa memahami cara polisi dalam menyelesaikan perselisihan
warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
Metode :
Pengamatan terhadap tugas polisi dalam menyelesaikan
perselisihan warga masyarakat
Mengikuti proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga
masyarakat
Diskusi tentang strategi penanganan perselisihan masyarakat
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui dan memahami cara polisi dalam mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Metode :
Pengamatan terhadap proses pencegahan dan penanggulangan
tumbuhnya penyakit masyarakat
Mengikuti pelaksanaan tugas polisi dalam mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
Diskusi
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami cara polisi
dalam mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
Metode :
Pengamatan terhadap pengawasan aliran yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
Mengikuti pelaksanaan tugas polisi dalam mengawasi aliran yang
dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa
Diskusi
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;
Luaran : Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami cara
mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;
Metode :
Pengamatan tentang kewenangan polisi dalam mengeluarkan
peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian
Mengikuti pelaksanaan pembuatan peraturan kepolisian dalam
lingkup kewenangan administratif kepolisian
Diskusi
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami tentang proses
pelaksanaan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;
Metode :
Pengamatan terhadap tugas polisi dalam pemeriksaan khusus
Mengikuti pelaksanaan pemeriksaan khusus
Diskusi tentang bentuk-bentuk pemerikasaan khusus sebagai bagian
dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami tentang cara
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
Metode :
Pengamatan terhadap tindakan polisi dalam melakukan tindakan
pertama di tempat kejadian
Mengikuti proses tindakan pertama polisi di tempat kejadian
Diskusi tentang hal-hal yang harus dilakukan pada tahap pertama
di tempat kejadian
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami teknis
pengambilan sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;
Metode :
pengamatan terhadap tindakan polisi mengambil sidik jari dan
identitas lainnya serta memotret seseorang
mengikuti proses pengambilan sidik jari dan identitas lainnya
serta memotret seseorang
diskusi tentang teknis pengambilan sidik jari dan identitas
lainnya serta memotret seseorang
i. mencari keterangan dan barang bukti;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan menguasai tata cara
mencari keterangan dan b arang bukti
Metode :
pengamatan terhadap tindakan polisi dalam mencari keterangan dan
barang bukti
mengikuti proses polisi dalam mencari keterangan dan barang
bukti
diskusi tentang teknis mencari keterangan dan barang bukti
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
Luaran :
Mahasiswa dapat mengetahui cara polisi dalam menyelnggarakan
Pusat Informasi Kriminal Nasional;
Mahasiswa menngetahui bengtuk-bentuk Pusat Informasi Kriminal
Nasional;
Metode :
Pengamatan terhadap penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal
Nasional
Mengikuti pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal
Nasional
diskusi
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui secara langsung dan memahami cara polisi
dalam mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
Metode :
pengamatan terhadap tata cara polisi dalam mengeluarkan surat
izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat
mengikuti proses polisi dalam mengeluarkan surat izin dan/atau
surat keterangan yang diperlukan masyarakat
diskusi
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan
masyarakat;
Luaran :
mahasiswa dapat mengetahui bentuk-bentuk memberikan bantuan
pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
Metode :
pengamatan terhadap pemberian bantuan pengamanan dalam sidang
dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
kegiatan masyarakat
mengikuti proses polisi dalam memberikan bantuan pengamanan
dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi
lain, serta kegiatan masyarakat
diskusi
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.
Luaran :
mahasiswa dapat mengetahui cara menerima dan tempat menyimpan
barang temuan untuk sementara waktu
Metode :
Ikut serta dalam proses penerimaan dan penyimpanan barang temuan
untuk sementara waktu
n. Mahasiswa mengetahui kewenangan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya
yakni:
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;
Luaran ;
mahasiswa memahami kriteria pemberian izin dan proses pengawasan
kegiatan keramaian
Mahasiswa memahami syarat pengajuan ijinMetode :
Pengamatan terhadap proses pemberian izin dan proses pengawasan
kegiatan keramaian
Mengikuti proses pemberian izin dan proses pengawasan kegiatan
keramaian dalam kegiatan masyarakatb. menyelenggarakan registrasi
dan identifikasi kendaraan bermotor;
Luaran :
Mahasiswa memahami dan mampu mempraktikkan cara menyelenggarakan
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Mahasiswa memahami
bentuk identifikasi kendaraan bermotorMetode :
Pengamatan terhadap proses registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor Ikut serta dalam proses registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotorc. memberikan surat izin mengemudi kendaraan
bermotor;
Luaran :
Mahasiswa memahami kriteria dalam pemberian surat izin mengemudi
kendaraan bermotor
Mahasiswa mengetahui syarat pengajuan ijinMetode :
Pengamatan terhadap pemberian surat izin mengemudi kendaraan
bermotor
Mengikuti proses pemberian surat izin mengemudi kendaraan
bermotord. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui cara polisi dalam menerima pemberitahuan
tentang kegiatan politik Mahasiswa memahami syarat dalam penerimaan
pemberitahuan tentang kegiatan politik
Metode :
Pengamatan terhadap proses penerimaan pemberitahuan tentang
kegiatan politik Mengikuti proses penerimaan pemberitahuan tentang
kegiatan politik
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;
Luaran :
Mahasiswa mengetahui cara polisi dalam memberikan izin dan
melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
Mahasiwa mengetahui syarat dalam memberikan ijin tersebut
Metode :
Pengamatan terhadap proses pemberian izin dan melakukan
pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam Mengikuti
proses pemberian izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam Diskusif. memberikan izin operasional
dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa
pengamanan;
Luaran : Mahasiswa mengetahui cara polisi dalam memberikan izin
operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang
jasa pengamanan
Mahasiswa mengetahui syarat pembuatan izin tersebut
Metode :
Pengamatan terhadap proses pemberian izin operasional dan
melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa
pengamanan
Mengikuti pelaksanaan proses pemberian izin operasional dan
melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa
pengamanan
Diskusig. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang
teknis kepolisian;
Luaran :
mahasiswa mengetahui cara polisi dalam memberikan petunjuk,
mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas
pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian mahasiswa
mengetahui mekanisme dalam memberikan petunjuk, mendidik, dan
melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa
dalam bidang teknis kepolisian mahasiswa mengetahui bentuk
petunjuk, didikan, pelatihan dalam bidang teknis kepolisian
Metode :
Pengamatan terhadap cara polisi dalam memberikan petunjuk,
mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas
pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian Diskusi h.
melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan internasional;
Luaran :
mahasiswa mengetahui bentuk kerjasama penyidikan dengan
kepolisian Negara lain
mahasiswa dapat membuat proposal kerja sama dalam rangka
pemberantasan kejahatan internasional
Metode :
Pengamatan terhadap proses kerjasama pemberantasan kejahatan
internasional dengan kepolisian Negara lain
Mengikuti pelaksanaan proses kerja sama dalam hal penyidikan dan
pemberantasan kejahatan internasional dengan kepolisian Negara
lain
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi
terkait;
Luaran :
Mahasiswa memahami system pengawasan fungsional kepolisian
terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan
koordinasi instansi terkait Mahasiswa mengetahui bentuk pengawasan
tersebut diatas
Metode :
Pengamatan terhadap pengawasan fungsional kepolisian terhadap
orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi
instansi terkait Mengikuti proses pengawasan
Diskusij. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam
organisasi kepolisian internasional;
Luaran : mahasiswa memahami tujuan polisi dalam mewakili
pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional mahasiswa mengetahui tentang ruang lingkup tugas
perwakilanMetode :
Pengamatan wewenang polisi dalam mewakili pemerintah Republik
Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional Diskusik.
melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.
Luaran :
Mahasiswa memahami bentuk-bentuk kewenangan lain polisi
Metode :
Penelusuran informasi tentang kewenangan lain kepolisian
Diskusi
4. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;
Luaran :
mahasiswa mengetahui cara polisi dalam melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
mahasiswa mengetahui mekanisme polisi dalam melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Metode :
Pengamatan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan
Mengikuti pelaksanaan proses penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan
Diskusi
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
Luaran :
mahasiswa memahami syarat pelarangan meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
mahasiswa mengetahui bentuk pelarangan tersebut
mahasiswa mengetahui sanksi terhadap pelanggaran dari pelarangan
tersebut
Metode :
Pengamatan proses pelarangan meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
Mengikuti pelaksanaan proses pelarangan tersebut.c. membawa dan
menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam membawa dan
menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
mahasiwa mengetahui syarat seseorang dapat dibawa ke depan
penyidik dalam rangka penyidikan
Metode :
Pengamatan proses penghadapan kepada penyidik
Mengikuti proses penghadapan kepada penyidik dalam rangka
penyidikan
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam menyuruh
berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri
mahasiswa mengetahui syarat seseorang dapat dicurigai melakukan
kejahatan
Metode :
Pengamatan terhadap proses wewenang polisi dalam menyuruh
berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri
Diskusi
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam melakukan
pemeriksaan dan penyitaan surat
mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk pemeriksaan dan penyitaan
surat
Metode :
Pengamatan terhadap proses pemeriksaan dan penyitaan surat
Mengikuti proses pemeriksaan dan penyitaan surat
Diskusi
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam memanggil orang
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
mahasisw mengetahui syarat seseorang dapat didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Metode :
Pengamatan terhadap proses pemanggilan saksi/tersangka
Mengikuti proses pemanggilan saksi/tersangka
diskusi
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam mendatangkan
orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara
mahasiswa mengetahui syarat untuk mendatangkan orang ahli
Metode :
Pengamatan proses mendatangkan orang untuk saksi ahli
Diskusi
h. mengadakan penghentian penyidikan;
Luaran : mahasiswa mengetahui syarat untuk mengadakan
penghentian penyidikan
mahasiswa mengetahui mekanisme dalam mengadakan penghentian
penyidikan
Metode :
Pengamatan terhadap proses penghentian penyidikan
Mengikuti proses penghentian penyidikan
Diskusii. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara polisi dalam menyerahkan
berkas perkara kepada penuntut umum
mahasisawa mengetahui syarat kelengkapan dalam berkas pekara
mahasiswa mengetahui bentuk berkas perkara
Metode : Pengamatan terhadap kelengkapan berkas perkara yang
akan diserahkan ke penuntut umum Diskusi
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang
disangka melakukan tindak pidana;
Luaran : mahasiswa mengetahui cara mengajukan permintaan secara
langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat
pemeriksaan imigrasi mahasiswa mengetahui syarat untuk mengajukan
permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasiMetode :
Pengamatan terhadap pengajuan permintaan untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
Diskusik. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut
umum; dan
Luaran :Mahasiswa mengetahui cara polisi dalam memberi petunjuk
dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipilMetode
:
Pengamatan terhadap proses pemberian petunjuk dan bantuan
penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil
Diskusi
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
Luaran :
mahasiswa mengetahui syarat mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab.
Mahasiswa mengetahui bentuk dan cara lain mengadakan tindakan
hukum yang bertanggung jawab Metode :
Pengamatan terhadap proses pengadaan tindakan lain menurut hukum
Diskusi tentang bentuk dan cara tindakan lain yang dilakukan oleh
pihak kepolisian.D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang
1. Kurun Waktu Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang
waktu sebagai berikut:
1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan
semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan
tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif
dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan
kemudian;
2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam
kerja dihitung selama 8 10 jam kerja perhari sehingga jumlah total
pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240 300 jam kerja
perhari.
3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan
jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting
adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang
selama 240 300 jam kerja.
Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua
wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun
Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat
Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia
atu di Luar Negeri.
2. Syarat Pendaftaran Maganga. Syarat Umum
Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
sampai heregistrasi semester Ganjil/ Genap yang sedang berjalan.
Memprogram Mata Kuliah Magang pada semester ganjil/ genap yang
sedang berjalan..
Mengisi Formulir Pendaftaran Magang yang disediakan di Lab.
Hukum FH-UMM.
Telah menyelesaikan/ lulus 100 SKS.
Untuk mahasiswa peserta yang sesuai dengan jadwal wajib angkatan
tidak dikenakan biaya. Sedangkan bagi yang di luar jadwal wajib
angkatan dikenakan biaya tersendiri yang ditentukan kemudian. Dalam
satu kelompok beranggotakan minimum 3 orang mahasiswa dan maksimum
5 orang mahasiswa (kecuali Instansi Tempat Magang menentukan
lain).
Penentuan anggota kelompok tidak terbatas pada kesamaan
konsentrasi/ bisa lintas konsentrasi.
Menetapkan instansi tempat tujuan magang (Penentuan tempat
magang tidak harus berdasarkan konsentrasi) Menyiapkan Proposal
Magang (penyusunannya dikonsultasikan dengan penanggung jawab
pelaksanaan Magang).
b. Syarat Administrasi (Kelengkapan Berkas) :
Formulir Pendaftaran Magang (disediakan di Lab-Hukum)
Foto Copy KTM yang masih berlaku
Foto Copy KSM semester yang sedang berjalan dan/ atau KSM yang
terprogram Mata Kuliah Magang. Fotocopy Kuitansi Heregistrasi
semester ganjil/ genap yang sedang berjalan dan sudah dilegalisir
bagian keuangan.
Kuitansi Asli Pembayaran Magang bagi mahasiswa di luar jadwal
wajib angkatan yang mengulang.
Foto Berwarna ukuran 3X3 sejumlah 1 lembar dan 3X4 sejumlah 1
lembar.
Transkrip Nilai Asli yang sudah ditandatangani oleh Dosen Wali
dan disahkan oleh Pembantu Dekan I atau Kepala Program Studi Ilmu
Hukum
c. Syarat khusus pelaksanaan magang selama perkuliahan aktif:
Mahasiswa peserta magang memberitahukan kepada panitia pelaksana di
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang.
Mahasiswa peserta magang melaporkan jadwal kuliah aktif yang
diprogramnya selama semester tersebut kepada panitia magang di Lab.
Hukum FH-UMM dan instansi Magang.
Mahasiswa peserta magang harus mendapatkan persetujuan dari
instansi magang berkenaan jadwal magang yang disesuaikan dengan
jadwal kuliah peserta magang (melampirkan surat persetujuan dari
lokasi magang tentang penyesuaian jadwal kepada panitia magang
disertai jadwal magangnya).
Jadwal pelaksanaan magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal
kuliah dari peserta magang juga dengan jadwal-jadwal lain dari
peserta magang. Pada dasarnya pelaksanaan magang ini harus
dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh terganggu dengan
alasan kuliah dan kegiatan lain.3. Tata Tertib Peserta Selama
Pelaksanaan Magang1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti
pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;
2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala
aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat
magang;
3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga
atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai
aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema
secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga
atau instansi tempat Magang;
4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan
oleh lembaga atau instansi tempat Magang;
5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga
atau instansi tempat Magang;
6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai
pakaian yang sopan;
Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu,
baju putih dan celana hitam;
Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu,
baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang
berpakaian ketat;
Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.
7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal
tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang
bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan
kesepakatan dengan tempat magang.8. Peserta Magang tidak boleh
merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal
kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal
magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal
magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya.
9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan
jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan
aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari
peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya
dengan persetujuan dari instansi magang.
10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang
berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.
11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini
akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di
lingkungan UMM maupun di tempat magang.4. Pembimbing
LapanganPembimbing Lapangan adalah Dosen dan atau Yang diberi
Tanggung Jawab sebagai Instruktur dan atau Alumni Fakultas Hukum
UMM yang ditugaskan untuk membimbing, mengontrol dan memberikan
penilaian pada peserta Magang, yang terdiri dari Dosen dan atau
Yang diberi Tanggung Jawab sebagai Instruktur dan atau Alumni
Fakultas Hukum UMM jika terdapat alumni pada instansi tersebut.
(untuk Magang di luar wilayah Malang).
5. Kewajiban Dan Wewenang Pembimbing Lapangan
Adapun mengenai tugas dan wewenang Pembimbing Lapangan adalah
sebagai berikut:
a. Wajib memantau jalannya magang bagi mahasiswa di bawah
bimbingannya;
b. Wajib mengadakan kontrol dan evaluasi selama pelaksanaan
Magang,
c. Wajib memberikan evaluasi atas laporan mingguan dan laporan
akhir dari Peserta;
d. Wajib memberikan penilaian magang bagi mahasiswa di bawah
bimbingannya dengan mempertimbangkan rekomendasi nilai dari
instansi/lembaga tempat Magang dalam bentuk huruf dengan rincian
sebagai berikut :ANGKAHURUFKETERANGAN
0>80,0
75,0-80,0
70,0-74,9
60,0-69,0
55,0-59,9
40,0-54,9
>40,0A
B+
B
C+
C
D
ESangat Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang Sekali
e. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 3 diserahkan pada
panitia Magang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
pelaksanaan Magang selesai;
f. Mengadakan pertemuan dengan pihak lembaga / instansi tempat
magang bila dipandang perlu, dan melakukan tindakan lain demi
kelancaran pelaksanaan magang;
g. Memberikan petimbangan kepada pengelola magang dalam hal akan
mengambil tindakan atau sanksi kepada setiap peserta magang yang
in-displiner;
h. Mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan magang
dengan panitia magang di Laboratorium Hukum FH-UMM;
i. Pengumuman Nilai Magang dari Pembimbing Lapangan akan
diumumkan oleh Panitia.6. Pembimbingan Magang
Demi terpenuhinya target dari pelaksanaan program magang ini,
maka perlu dilakukan pembimbingan magang oleh Dosen Pembimbing
Lapangan kepada peserta magang dimana proses dan tahapan dalam
melakukan pembimbingan adalah sebagai berikut:
a. Pembekalan (Bimbingan Awal)Sebelum peserta magang
diberangkatkan menuju lokasi/ intansi tempat magang, mereka perlu
diberikan pembekalan awal dalam melakukan proses magang. Dalam
kegiatan pembekalan tersebut, DPL memberikan kisi-kisi tentang apa
saja yang harus disiapkan oleh peserta magang dalam melakukan
proses magang nantinya baik berkenaan dengan keilmuan maupun
strategi dalam melakukan proses magang. Selain itu juga tentang apa
saja yang harus mereka lakukan selama melakukan proses magang
supaya target dan rencana yang sudah mereka tetapkan dalam
melakukan magang dapat dilakukan dengan lancar dan tercapai.
b. Bimbingan Mingguan
Bimbingan mingguan ini dilakukan oleh DPL kepada mahasiswa
peserta magang secara berkala/periodik dalam kurun waktu setiap
minggu. Dalam hal ini peserta magang harus berkoordinasi dengan DPL
guna melaporkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan magang
yang telah mereka lakukan selama satu minggu sebelumnya. Tujuan
bimbingan mingguan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan magang
yang telah dijalani oleh peserta magang. Evaluasi berkenaan dengan
tercapai atau tidaknya target magang yang sudah ditetapkan, kendala
dan hambatan yang dihadapi oleh peserta magang di lokasi tempat
magangnya. Dalam evaluasi ini juga akan dicoba mencari solusi yang
bisa digunakan oleh peserta magang supaya targetnya dapat tercapai
secara maksimal.
c. Pemantauan Insidental
Dalam pemantauan Insidental ini DPL akan melakukan kunjungan
sewaktu-waktu ke lokasi tempat magang. Tujuan dari pemantauan ini
adalah untuk memantau keseriusan dari peserta magang ketika
melaksanakan magangnya. Selain itu juga untuk menjalin hubungan
antara Fakultas Hukum dan UMM Umumnya dengan Instansi Tempat
Magang. Di sinilah peran DPL sebagai penghubung antara Institusi
Fakultas dan Universitas dengan beberapa Instansi-Instansi yang
dijadikan tempat magang.
d. Bimbingan Akhir Magang
Bimbingan dalam tahap ini dilakukan ketika magang telah selesai
dilaksanakan oleh peserta magang. Tujuan dari bimbingan ini adalah
untuk mengarahkan peserta magang dalam hal mengambil manfaat dari
pelaksanaan magang sehingga apa yang telah mereka lakukan selama
proses magang benar-benar mereka ambil manfaatnya secara maksimal.
Selain itu juga untuk membimbing peserta magang dalam menyusun
laporan akhir magang yang harus mereka buat dan serahkan kepada
Laboratorium Hukum selaku pelaksana. Dalam proses bimbingan ini DPL
melakukan Evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan magang oleh
peserta magang.
7. Laporan Magang
Peserta Magang wajib membuat laporan dari pelaksanaan magang
yang dilakukannya baik kepada DPL maupun kepada Laboratorium Hukum.
Laporan Magang ini terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:
a. Laporan Mingguan
Dibuat dan diserahkan secara individual oleh masing-masing
anggota kelompok magang sekali dalam seminggu kepada DPL Magang.
Laporan mingguan ini dibuat secara individual oleh masing-masing
anggota kelompok magang kepada DPL. Untuk format Laporan minggun
ini dapat dilihat di lampiran Pedoman magang ini.
b. Laporan Akhir
Laporan akhir ini dibuat dan diserahkan kepada Dosen Pembimbing
Lapang setelah magang telah selesai dilaksanakan. Untuk format
laporan akhir ini dapat dilihat di lampiran Pedoman magang ini.
Laporan akhir ini terdiri dari dua bagian yaitu:
Laporan Kelompok
Laporan Individu peserta magang
8. Sistem Penilaian
a. Oleh Instansi Tempat Magang
Etos Kerja
PersentaseKategori
020
2140
4160
6180
81100Kurang Sekali
Kurang
Cukup
Baik
Baik Sekali
Kemampuan Melaksanakan Tugas
AngkaKategori
0 20
21 40
41 60
61 80
81 100Kurang Sekali
Kurang
Cukup
Baik
Baik Sekali
Keterangan: a. Bobot Etos Kerja
(N1) = 50 %
b. Bobot Kemampuan (N2) = 50 %
Nilai Akhir dari Tempat Magang diperoleh dari:
NA = Nilai Akhir N1 = Etos KerjaN2 = Kemampuan Melaksanakan
Tugasb. Oleh Dosen pembimbing Lapangan
Laporan Akhir Magang
Sistematika Penulisan
(N1) : 20 %
Isi Laporan
(N2) : 40 %
Presentasi Laporan
(N3) : 40 %
Nilai Laporan Akhir
Nilai Akhir Magang
Ket: NA = Nilai Akhir Magang
N1= Nilai Dari Tempat Magang
Bobot 50 %
LM= Laporan Mingguan
Bobot 10 %
N2 = Laporan Akhir Magang
Bobot 40 %ANGKAHURUFKETERANGAN
0,00-80,0
75,0-80,0
70,0-74,9
60,0-69,0
55,0-59,9
40,0-54,9
0,00-40,0A
B+
B
C+
C
D
ESangat Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Kurang
Kurang Sekali
Lampiran-1: FORMAT LAPORAN MINGGUAN
A. Cover
B. Kegiatan Magang
Kegiatan harian di diskripsikan dengan lengkap dan jelas
meliputi:
Uraian atau diskripsi kegiatan yang dilakukan selama satu hari
kerja.
Nama anggota magang
Pembimbing/ pendamping di instansi terkait
Waktu kegiatan magang
Hasil yang diperoleh dari kegiatan magang selama satu hari
kerja
Kegiatan didiskripsikan perhari kerjaC. Hasil Yang Diperoleh
(Hasil yang didapatkan selama 1 minggu kerja)
D. Target Magang
1. Target Individu Magang
2. Target Yang Dicapai
3. Target Yang Tidak Dicapai
E. Hambatan
F. Saran/ Solusi
G. Pengesahan dari Instansi Magang.
Lampiran-2: FORMAT LAPORAN AKHIR INDIVIDUAL MAGANG
Cover/ Sampul
BAB I: PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
B. Tujuan Magang
C. Target Magang
D. Waktu Pelaksanaan Magang
E. Profil Institusi Tempat Magang
BAB II:KEGIATAN MAGANGA. Jadwal Pelaksanaan Magang
B. Pembimbingan Magang
1. Oleh DPL
2. Oleh Instansi Tempat Magang
C. Rincian Kegiatan Harian MagangBAB III:ANALISA KEGIATAN
MAGANG
A. Pencapaian Target 1
B. Pencapaian Target 2, dst
BAB IV:PENUTUT
A. Kesimpulan
B. Hambatan
C. Saran
Lampiran-Lampiran:
Dokumen-dokumen berkenaan dengan pelaksanaan tugas di Instansi
tempat magang
Peraturan-perundang-undangan berkenaan dengan instansi
magang
Lampiran-lampiran lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
magangLampiran-3: FORMAT LAPORAN AKHIR KELOMPOK MAGANG
Cover/ Sampul
Lembar Pengesahan
Daftar Isi
Bagian I:Laporan Akhir Individu Anggota Kelompok 1
Bagian II: Laporan Akhir Individu Anggota Kelompok 2
Bagian III:Laporan Akhir Individu Anggota Kelompok 3, dst
Lampiran-Lampiran Daftar Presensi Magang
Lampiran-4 : FORMAT COVER LAPORAN AKHIR INDIVIDU
LAPORAN INDIVIDUAL MAGANG
DI ........................................
Oleh:
Nama:..................................
NIM:..................................
LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
20....... / 20.......Lampiran-5: FORMAT COVER LAPORAN AKHIR
KELOMPOK
LAPORAN AKHIR MAGANG
DI ........................................
Oleh:
1. (Nama dan NIM Anggota Kelompok)
2. (Nama dan NIM Anggota Kelompok)
3. (Nama dan NIM Anggota Kelompok), dst.
LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
20....... / 20.......Lampiran-6:FORMAT LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
AKHIR MAGANG Lembar Pengesahan
Laporan Akhir Magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan
oleh pihak-pihak yang berwenang sebagaimana tersebut di bawah
ini:
Malang, ............................
Penyusun,
Ketua Kelompok Magang,
(.........................................)Mengetahui,
Instansi Tempat Magang,
(...........................................)
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan
(.................................................)
Mengesahkan,
Koordinator Magang,
(Tinuk Dwi Cahyani, SH.,SHI.,M.Hum .)
PAGE 45
_1272090196.unknown
_1272090213.unknown
