96
Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016 REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA BIDANG TANAMAN PANGAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA BIDANG TANAMAN PANGAN PANDUAN PANDUAN

PANDUAN - aplikasi2.pertanian.go.idaplikasi2.pertanian.go.id/download/PANDUAN REKOMENDASI TEKNIS 2016.pdf · pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi ... perubahan

Embed Size (px)

Citation preview

Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Tanaman Pangan

2016

Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Tanaman Pangan

2016

REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA

BIDANG TANAMAN PANGAN

REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA

BIDANG TANAMAN PANGAN

PANDUANPANDUAN

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan

ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Pemerintah telah

berupaya untuk mendorong perkembangan investasi baik untuk

pengusaha dalam maupun luar negeri dengan berbagai

kebijakan dan regulasi. Namun informasi mengenai peluang

usaha/investasi di wilayah/daerah yang memberikan prospek

yang baik masih terbatas.

Penerbitan buku “Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha

Tanaman Pangan”, oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Kementerian Pertanian, bertujuan untuk memberikan informasi

serta panduan bagi masyarakat terutama calon

investor/penanam modal dalam negeri maupun asing untuk

menanamkan modalnya pada sektor pertanian khususnya di

bidang tanaman pangan.

Diharapkan dengan terbitnya buku Panduan ini dapat

memberikan kepastian bagi para investor untuk berinvestasi

khususnya di bidang tanaman pangan. Kepada semua pihak

yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini,

baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

ii

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………… i

Daftar Isi ……………………………………………………………… iii

BAB I Pendahuluan ………………………………………….... 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………. I

1.2. Dasar Hukum ………………………………………. 2

1.3. Tujuan ……………………………………………….. 4

1.4. Pengertian Umum ………………………………... 4

1.5. Ruang Lingkup ……………………………………. 8

BAB II Izin Usaha Berdasarkan Jenis Penanaman Modal 9

2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri …………… 9

2.2. Ketenagakerjaan ………………………………… 11

2.3. Kemitraan ………………………………………….. 11

BAB III Jenis Usaha Tanaman Pangan …………………….. 15

3.1. Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan .…….. 15

3.2. Usaha Budidaya Tanaman Berdasarkan

Perlu/Tidaknya Izin Usaha ………………………

16

3.3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan .. 19

3.4. Ketentuan Khusus …..…………………………… 19

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

iv

BAB IV Persyaratan Izin Usaha ……………………………….. 21

4.1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi

(IUTP-P) ………………………………………………

21

4.2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan

Pascapanen (IUTP-PP) ……………………………

23

4.3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) 25

4.4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman ……………… 25

BAB V Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis ……… 31

5.1. Rekomendasi Teknis ……………………………… 31

5.2. Pemberian Rekomendasi IUTP, IUTP-P, IUTP-PP 31

5.3. Pemberian Rekomendasi Benih Tanaman ..… 40

5.4. Tim Rekomendasi …………………………………. 42

5.5. Ketentuan Lain …………………………………… 44

BAB VI Pembinaan dan Pengawasan …………………….. 45

6.1. Pembinaan ……………………………………….. 45

6.2. Pengawasan ……………………………………… 46

Lampiran …………………………………………………………….. 49

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

1

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor

12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

dan tindak lanjut tindak lanjut Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya

Tanaman, Kementerian Pertanian telah menerbitkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/

OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Budidaya Tanaman Pangan. Secara filosofis,

sosiologis dan yuridis bertujuan untuk melindungi

sumber daya lahan secara lestari, selaras, serasi dan

seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

dan mewujudkan ketahanan pangan.

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman

Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

tersebut diharapkan bisa menjadi pegangan swasta

yang hendak berinvestasi di bidang budidaya

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

2

tanaman pangan, baik pada proses produksi

maupun penanganan pascapanen. Peluang

investasi pada proses produksi meliputi usaha

penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman,

pembenihan, penanaman, pemeliharaan atau

perlindungan tanaman, dan pemanenan. Adapun

peluang usaha terkait penanganan pascapanen

meliputi pembersihan komoditas, pengupasan atau

perontokan, pengeringan, sortasi, grading,

pengolahan, pengawetan, pengemasan,

penyimpanan, standardisasi

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan memandang perlu

untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian

tersebut dengan menyusun Pedoman Rekomendasi

Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan.

UAN

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

3

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antar

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010

tentang Usaha Budidaya Tanaman;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;

8. Peraturan Menteri pertanian Nomor

26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat,

Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur

Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di

Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman

Modal.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi,

Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman

Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

4

1.3. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Panduan Rekomendasi

Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan ini

adalah untuk :

1. memberikan informasi serta panduan bagi

masyarakat terutama calon penanam modal

dalam negeri maupun asing untuk menanamkan

modalnya pada sektor pertanian khususnya di

bidang tanaman pangan

2. Sebagai acuan bagi Tim pemberi ijin

rekomendasi khususnya di Lingkup Tanaman

Pangan

1.4. Pengertian Umum

1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah

serangkaian kegiatan pengembangan dan

pemanfaatan tanaman pangan yang meliputi

usaha proses produksi dan/ atau usaha

penanganan pasca panen.

2. Pelaku usaha adalah petani skala luas, petani

kecil, petani kecil berlahan sempit atau

perusahaan tanaman pangan yang mengelola

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

5

usaha dalam proses produksi dan/atau

penanganan pascapanen.

3. Penanaman modal adalah kegiatan menanam

modal melalui penanaman modal dalam negeri

atau penanaman modal asing untuk melakukan

usaha budidaya tanaman pangan di Wilayah

Negara Republik Indonesia.

4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

dalam negeri dengan menggunakan modal

dalam negeri.

5. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan

menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah Negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya

maupun yang berpatungan dengan penanam

modal dalam negeri.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau

badan usaha yang melakukan penanaman

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

6

modal yang dapat berupa penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing.

7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah

perseorangan warga Negara Indonesia, badan

usaha milik Negara Republik Indonesia atau

daerah yang melakukan penanaman modal di

wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan

warga Negara asing, badan usaha asing,

dan/atau pemerintah asing yang melakukan

penanaman modal di wilayah Negara Republik

Indonesia.

9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki

oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan

warga Negara Indonesia, atau badan usaha

yang berbentuk badan hokum atau tidak

berbadan hukum.

10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh

Negara asing, perseorangan warga Negara

asing, badan usaha asing, badan hukum asing,

dan/atau badan hokum Indonesia yang

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh

pihak asing.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

7

11. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis

yang diberikan oleh Direktur Jenderal Tanaman

Pangan untuk digunakan dalam pemberian izin

usaha/ izin usaha tetap dalam rangka

penanaman modal.

12. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi

(IUTP-P) adalah izin tertulis yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh

pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha

tertentu.

13. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca

Panen (IUTP-PP) adalah izin tertulis yang diberikan

oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh

pelaku usaha penanganan pasca Panen di atas

skala usaha tertentu.

14. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)

adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat

berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha

proses produksi dan penanganan pasca panen

dengan skala usaha tertentu.

15. Liaison Officer (LO) adalah Petugas Penghubung

dari Kementerian Pertanian yang bertugas

dalam pelayanan pemberian rekomendasi teknis

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

8

izin usaha di bidang pertanian dalam rangka

penanaman modal pada loket pelatanan

terpadu satu pintu di Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi :

a. Izin usaha berdasarkan jenis penanaman modal.

b. Jenis usaha tanaman pangan.

c. Persyaratan izin usaha.

d. Izin usaha perbenihan tanaman pangan.

e. Tata cara pemberian rekomendasi teknis

f. Pembinaan dan pengawasan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

9

IIZZIINN UUSSAAHHAA BBEERRDDAASSAARRKKAANN JJEENNIISS PPEENNAANNAAMMAANN MMOODDAALL

2.1. Penanaman Modal

A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Bentuk usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

meliputi :

a. Badan Usaha yang berbadan badan hukum

b. Usaha perseorangan tidak berbadan hukum

B. Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Berbentuk perseroan terbatas (PT)

berdasarkan hukum Indonesia dan

berkedudukan di dalam wilayah negara

Republik Indonesia.

2. Badan hukum asing yang melakukan usaha

budidaya tanaman pangan wajib

bekerjasama dengan pelaku usaha budidaya

tanaman pangan Indonesia dengan

membentuk badan hukum Indonesia dan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

10

berkedudukan di wilayah Negara Republik

Indonesia.

3. Kepemilikan modal asing untuk usaha

budidaya tanaman pangan utama

maksimum 49%.

4. Surat persetujuan penanaman modal bagi

peserta asing meliputi akta pendirian

perusahaan (bahasa Inggris /bahasa

Indonesia atau fotocopy paspor bagi

perorangan.

5. Perusahaan PMA yang sedang berjalan harus

melengkapi akta pendirian perusahaan dan

perubahan apa saja yang berupa

pengesahan dari Menkumham, NPWP,

fotocopy Pengesahan Penanaman Modal

(SP/IUT BKPM).

6. Penanam modal dalam negeri dan asing

yang melakukan penanaman modal dalam

bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan

mengambil bagian saham pada saat

pendirian perseroan terbatas, membeli

saham, dan cara lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

11

2.2. Ketenagakerjaan

1. Perusahaan penanaman modal dalam

memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus

mengutamakan tenaga kerja Warga Negara

Indonesia.

2. Perusahaan penanaman modal berhak

menggunakan tenaga ahli warga Negara asing

untuk jabatan dan keahlian tertentu.

3. Perusahaan penanaman modal wajib

meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga

Negara Indonesia melalui pelatihan kerja.

4. Perusahaan penanaman modal yang

mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan

menyelenggarakan pelatihan dan melakukan

alih teknologi kepada tenaga kerja Warga

Negara Indonesia.

2.3. Kemitraan

Pada prinsipnya pembangunan sektor pertanian

bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, setiap pengembangan usaha

pertanian harus mengikut sertakan masyarakat

petani dalam suatu ikatan kemitraan antara

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

12

pengusaha dengan petani, kelompok tani,

gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian.

Kemitraan dalam usaha tanaman pangan:

1. Kemitraan berasaskan manfaat, saling

menguntungkan, saling menghargai, saling

bertanggungjawab, saling memperkuat, dan

berkelanjutan.

2. Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan

peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas,

petani kecil dan petani kecil berlahan sempit

dan/atau masyarakat sekitar serta untuk

menjamin berkelanjutan usaha budidaya

tanaman pangan.

3. Kemitraan dapat berupa penyediaan bahan

baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan

pemasaran, transportasi, operasional,

penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung

lainnya.

4. Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk

perjanjian paling kurang berisikan hak dan

kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha,

pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian

perselisihan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

13

5. Jangka waktu perjanjian kemitraan paling

singkat satu musim tanam.

6. Kemitraan harus ditandatangani kedua belah

pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota,

gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

14

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

15

JJEENNIISS UUSSAAHHAA

TTAANNAAMMAANN PPAANNGGAANN

3.1. Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan

1. Izin Usaha Proses Produksi

Usaha proses produksi meliputi penyiapan

lahan dan media tumbuh tanaman,

pembenihan tanaman, penanaman,

pemeliharaan/perlindungan tanaman

dan/atau penanaman.

2. Izin Usaha Penanganan Pascapanen

Usaha penanganan pascapanen

meliputi pembersihan, pengupasan/

perontokan, pengeringan, sortasi,

grading, pengolahan, pengawetan,

pengemasan, penyimpanan, standarisasi

mutu, distribusi, dan/atau pemasaran

hasil produksi tanaman pangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

16

3. Izin Usaha Keterpaduan

Usaha keterpaduan yaitu keterpaduan

antara proses produksi dan penanganan

pasca panen

4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman

Usaha Perbenihan Tanaman meliputi

benih tanaman pangan.

3.2. Usaha Budidaya Tanaman Berdasarkan

Perlu/Tidaknya Izin Usaha

1. Usaha yang tidak perlu Izin Usaha

Budidaya Tanaman Pangan

a. Usaha proses produksi dengan skala

usaha kurang dari 25 ha dan/atau

menggunakan tenaga kerja tetap

kurang dari 10 orang.

b. Usaha penanganan pascapanen

dengan kapasitas terpasang kurang

dari kapasitas tertentu, hasil penjualan

(omzet) selama 1 (satu) tahun kurang

dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

17

menggunakan tenaga kerja tetap

kurang dari 10 orang.

c. Usaha budidaya tanaman pangan

keterpaduan keduanya dengan skala

usaha kurang dari 25 ha, kapasitas

terpasang kurang dari kapasitas

tertentu, hasil penjualan (omzet)

selama 1 (satu) tahun kurang dari

Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima

Ratus Juta Rupiah) dan/atau

menggunakan tenaga kerja tetap

kurang dari 10 orang.

Usaha budidaya yang tidak wajib

memiliki izin tersebut harus didaftar oleh

Bupati/Walikota dengan diberikan Tanda

Daftar Usaha (TDU).

2. Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha

Budidaya Tanaman Pangan

a. Usaha proses produksi dengan skala

usaha 25 ha atau lebih dan/atau

menggunakan tenaga kerja tetap 10

orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

18

b. Usaha penanganan pascapanen

dengan kapasitas terpasang sama

dengan atau lebih dari kapasitas

tertentu, hasil penjualan (omzet)

selama 1 (satu) tahun sama dengan

atau lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),

dan/atau menggunakan tenaga kerja

dengan atau lebih dari 10 orang,

wajib memiliki IUTP-P.

c. Usaha budidaya tanaman pangan

dengan skala usaha 25 ha atau lebih,

kapasitas terpasang sama dengan

atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil

penjualan (omzet) selama 1 (satu)

tahun sama dengan atau lebih dari

Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima

Ratus Juta Rupiah) dan/atau

menggunakan tenaga kerja tetap

sama dengan atau lebih dari 10

orang, wajib memiliki IUTP.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

19

3.3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Usaha budidaya tanaman pangan dapat

dilakukan oleh:

a. Perorangan warga Negara Indonesia.

b. Badan hukum yang didirikan menurut

hukum Indonesia yang meliputi Koperasi,

Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan Badan Milik Swasta.

c. Penanaman modal asing: Perorangan

warga Negara asing, atau badan hukum

asing.

Dalam melakukan budidaya tanaman

pangan pemodal asing wajib bekerjasama

dengan pelaku usaha Indonesia dengan

membentuk hukum Indonesia dan

berkedudukan di wilayah Negara Republik

Indonesia.

3.4. Ketentuan Khusus

a. Luas maksimum penguasaan lahan untuk

satu perusahaan adalah 10.000 Ha

(Sepuluh Ribu Hektar).

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

20

b. Batasan luas maksimum tersebut tidak

berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara

dan Badan Usaha Milik Daerah.

c. Batasan luas maksimum untuk wilayah

Papua (Provinsi Papua Barat dan Provinsi

Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali

batasan maksimum provinsi lain).

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

21

PPEERRSSYYAARRAATTAANN

IIZZIINN UUSSAAHHAA

4.1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi

(IUTP-P)

1. Akta pendirian perusahaan dan

perubahannya

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Surat Keterangan Domisili

4. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW,

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang

Kab/Kota dari bupati/walikota untuk

IUTP-P yg diterbitkan gubernur

5. Rekomendasi kesesuaian dengan

Rencana Makro pembangunan TP

provinsi dari gubernur untuk IUTP-P yg

diterbitkan Bupati/Walikota

6. Izin Lokasi dari bupati/walikota yg

dilengkapi dg peta calon lokasi

7. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha

Budidaya Tanaman Pangan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

22

8. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

9. Pernyataan kesanggupan kesanggupan

menerapkan sistem jaminan mutu

pangan hasi pertanian

10. Pernyataan kesangupan melakukan

kegiatan usaha paling lambat 6 (enam)

bulan sejak diterbitkan izin usaha

11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan

kemitraan

12. Dalam usaha proses produksi yang

meliputi penyiapan lahan dan media

tumbuh tanaman, pembenihan

tanaman, penanaman, pemeliharaan/

perlindungan tanaman dan pemanenan

dengan skala usaha kurang dari 25 ha,

menggunakan tenaga kerja tetap kurang

dari 10 (sepuluh) orang harus didaftar,

diberikan TDU-P oleh Bupati/Walikota dan

wajib memiliki IUTP-P

13. Kegiatan usaha budidaya tanaman

pangan dengan yang mempunyai hasil

penjualan (omzet) kurang dari

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

23

Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah) per tahun, menggunakan 10

(sepuluh) orang harus didaftar, diberikan

TDU oleh Bupati/Walikota dan wajib

memiliki IUTP.

14. Luasan untuk kegiatan usaha proses

produksi penanaman tidak boleh

melebihi 10.000 ha (Sepuluh Ribu Hektar).

Kecuali untuk Papua maksimal dua kali

luasan lahan dari ketentuan.

4.2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan

Pasca Panen (IUTP-PP)

1. Akta pendirian perusahaan dan

perubahannya

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Surat Keterangan Domisili

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

5. Izin Usaha Perindustrian (IUP)

6. Izin Lokasi dari bupati/walikota yg

dilengkapi dengan peta calon lokasi.

7. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha

Budidaya Tanaman Pangan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

24

8. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

9. Rekomendasi lokasi dari pemerintah

daerah lokasi unit pengolahan.

10. Jaminan pasokan bahan baku yang

diketahui oleh bupati/walikota

11. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha

Budidaya Tanaman Pangan

12. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

13. Pernyataan kesanggupan menerapkan

sistem jaminan mutu pangan hasi

pertanian

14. Pernyataan kesangupan melakukan

kegiatan usaha paling lambat 6 (enam)

bulan sejak diterbitkan izin usaha

15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan

kemitraan.

16. Usaha penanganan pasca panen yang

mempunyai hasil penjualan (omzet)

kurang dari Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun,

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

25

menggunakan 10 (sepuluh) orang harus

didaftar, diberikan TDU-PP oleh

Bupati/Walikota dan wajib memiliki

IUTP-PP.

4.3. Izin Usaha Keterpaduan

Izin Usaha Keterpaduan antara Proses

Produksi dan Penanganan Pasca Panen

Harus Memenuhi Persyaratan sebagaimana

dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Usaha

Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)

dan/atau Izin Usaha Tanaman Pangan

Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).

4.4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman

1. Produksi benih

a. Produsen benih yang akan

memproduksi benih harus menguasai

lahan, sarana pengolahan benih dan

sarana penunjang yang memadai

sesuai dengan jenis benihnya, serta

tenaga yang mempunyai

pengetahuan di bidang perbenihan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

26

b. Produsen benih wajib memiliki izin

produksi Benih Bina apabila, :

mempekerjakan paling sedikit 30

(tiga puluh) orang tenaga tetap.

memiliki aset diluar tanah dan

bangunan paling sedikit

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah).

Atau hasil penjualan Benih Bina

selama 1 (satu) tahun paling sedikit

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas

milyar rupiah).

c. Produsen benih yang tidak memenuhi

persyaratan didaftar dan dinilai untuk

mendapatkan Rekomendasi sebagai

produsen benih.

d. Antar Produsen Benih Bina dapat

bekerjasama dalam bentuk kerjasama

produksi Benih Bina dan/atau

kerjasama pemasaran Benih Bina.

e. Izin atau tanda daftar diterbitkan oleh

bupati/walikota.

f. Izin atau tanda daftar ditembuskan

kepada Menteri Pertanian melalui

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

27

Direktur Jenderal dan Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan

di bidang Pengawasan dan Sertifikasi

Benih.

g. Izin atau tanda daftar paling kurang

berisi keterangan pemilik, data lahan,

identitas dan domisili pemilik, lokasi

lahan, status kepemilikan lahan, luas

areal, jenis Tanaman dan rencana

produksi.

2. Persyaratan

a. Untuk memperoleh izin produksi Benih

Bina produsen benih harus

mengajukan permohonan secara

tertulis kepada bupati/walikota

dengan persyaratan:

memiliki akte pendirian usaha dan

perubahannya (kecuali untuk

perseorangan).

surat kuasa dari Direktur Utama

(kecuali perseorangan).

KTP pemilik atau penanggung

jawab perusahaan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

28

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

fotokopi surat keterangan telah

melaksanakan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) atau

Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL).

fotokopi Hak Guna Usaha (HGU)

bagi yang menggunakan tanah

Negara.

rekomendasi sebagai produsen

benih yang diterbitkan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintah-

an di bidang Pengawasan dan

Sertifikasi Benih.

b. Untuk memperoleh tanda daftar,

calon Produsen Benih mengajukan

permohonan benih kepada

bupati/walikota dengan persyaratan:

Identitas dan alamat domisili yang

benar.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

29

jenis dan jumlah benih yang akan

diproduksi.

fasilitas dan kapasitas prosesing

dan penyimpanan yang dimiliki

untuk produksi Benih Tanaman

pangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

30

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

31

TTAATTAA CCAARRAA PPEEMMBBEERRIIAANN RREEKKOOMMEENNDDAASSII TTEEKKNNIISS

5.1. Rekomendasi Teknis

1. Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan

(IUTP,IUTP-P, IUTP-PP dan perbenihan)

dalam rangka penanaman modal dalam

negeri maupun penanaman modal asing

terlebih dahulu harus memperoleh

rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal

atas nama Menteri Pertanian.

2. Rekomendasi Teknis untuk tanaman

pangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Tanaman Pangan

5.2. Pemberian Rekomendasi IUTP,IUTP-P, IUTP-PP

1. Mekanisme Pengajuan Permohonan

Langkah–langkah untuk pengajuan ijin

rekomendasi teknis izin usaha budi daya

tanaman pangan sebagai berikut :

a. Calon investor menyerahkan

permohonan kepada LO untuk

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

32

diperiksa kelengkapan dokumen

sebagai persyaratan.

b. LO menyerahkan dokumen kepada TU

PTSP memproses secara administrasi

dan menerbitkan surat pengantar ke

Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

c. LO menyerahkan surat pengantar ke

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

melalui Sub. Bagian Layanan

Rekomendasi.

d. Sub. Bagian Layanan Rekomendasi

memeriksa kelengkapan Berkas untuk

kemudian didistribusikan ke anggota

Tim Rekomendasi Teknis Direktorat

Tanaman Pangan serta

mengagendakan Rapat Tim.

e. Tim Rekomendasi Teknis melakukan

telaah dan saran pertimbangan teknis

kepada Direktur Jenderal Tanaman

Pangan melalui subbagian Layanan

Rekomendasi.

f. Direktur Jenderal Tanaman Pangan

menyetujui/ menolak Rekomendasi

Teknis Izin Usaha dan disampaikan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

33

kepada subbagian Layanan

Rekomendasi untuk diterbitkan.

g. Sub. Bagian Layanan Rekomendasi

menyampaikan penerbitan/penolak-

an Rekomendasi Teknis ke TU PTSP di

BKPM

h. TU PTSP menyampaikan Rekomtek ke

BKPM.

i. IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP berlaku selama

pelaku usaha masih melakukan

kegiatannya dan tidak dapat dipindah

tangankan.

2. Penundaan Permohonan

a. Permohonan ditunda, apabila setelah

dilakukan pemeriksaan dokumen

masih ada kekurangan persyaratan

yang harus dipenuhi.

b. Penundaan diberitahukan secara

tertulis kepada pemohon dengan

disertai alasan penundaan.

c. Apabila dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak menerima pemberitahuan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

34

penundaan dan pemohon belum

melengkapi kekurangan persyaratan,

permohonan dianggap ditarik

kembali.

d. Apabila pemohon telah melengkapi

persyaratan sebelum 30 (tiga puluh)

hari kerja, Bupati/Walikota atau

Gubernur dalam jangka waktu paling

lama 15 (lima belas) hari kerja sudah

menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

3. Penolakan Permohonan

a. Permohonan ditolak apabila setelah

dilakukan pemeriksaan dokumen

ternyata persyaratan tidak benar,

usaha yang akan dilakukan

bertentangan dengan ketertiban

umum dan/atau perencanaan makro

pembangunan tanaman pangan

provinsi atau rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota.

b. Penolakan diberitahukan secara

tertulis kepada pemohon dengan

disertai alasan penolakannya.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

35

4. Masa Berlaku IUTP, IUTP-P dan IUTP-PP

a. IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP berlaku

selama pelaku usaha masih

melakukan kegiatan usaha.

b. IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP dilarang untuk

dipindahtangankan.

5. Perubahan Usaha

Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas

unit usaha pascapanen terpasang dari

skala usaha daftar menjadi skala usaha

izin harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Pelaku usaha budidaya tanaman

pangan yang memiliki Izin (IUTP-P atau

IUTP) dan akan melakukan perubahan

luas lahan 25 Ha (dua puluh lima

hektar) atau lebih harus mendapat

persetujuan dari pemberi izin.

b. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP

atau IUTP apabila melakukan

perubahan 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih dari kapasitas unit

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

36

pengolahan terpasang harus

mendapat persetujuan dari pemberi

izin.

c. Untuk mendapat persetujuan

perubahan luas lahan dan/atau

kapasitas unit pengolahan terpasang,

pelaku usaha mengajukan

permohonan secara tertulis kepada

pemberi izin dengan melampirkan

persyaratan (IUTP-P dan IUTP-PP).

d. Bupati/walikota atau gubernur dalam

memberikan persetujuan perubahan

luas lahan dan/atau kapasitas unit

pengolahan terpasang berpedoman

pada Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR).

e. Perubahan luas lahan dan/atau

kapasitas unit pengolahan yang

dilakukan di atas tanah milik

masyarakat adat, selain harus

memenuhi persyaratan perubahan

lahan dan/atau kapasitas unit

terpasang juga harus menyelesaikan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

37

status pemanfaatan lahannya oleh

pelaku usaha dengan masyarakat

adat setempat yang dibuktikan secara

tertulis.

6. Kewajiban Pemegang IUTP, IUTP-P, IUTP-PP

Perusahaan tanaman pangan yang telah

memiliki IUTP, IUTP-P, IUTP-PP wajib:

a. Merealisasikan usaha paling lambat

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

sejak diterbitkan IUTP, IUTP-P, IUTP-PP.

b. Menerapkan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), atau

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UPL) sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Menumbuhkan dan memberdayakan

masyarakat/koperasi setempat.

d. Melaporkan perkembangan usaha

proses produksi, pascapanen dan

keterpaduan keduanya kepada

bupati/walikota atau gubernur.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

38

e. Melaporkan realisasi luas lahan

budidaya yang ditanam,

keadaan/serangan organisme

pengganggu tumbuhan, per-

kembangan produksi, dan

pengolahan atau pemasaran hasil

sesuai jenis usaha kepada

bupati/walikota dalam hal ini Kepala

Dinas Kabupaten/Kota, selanjutnya

Kepala Dinas kabupaten/kota

melaporkan kepada gubernur dalam

hal ini Kepala Dinas provinsi. Kepala

Dinas provinsi melaporkan kepada

Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

f. Menjamin kelangsungan usaha,

menjaga kelestarian fungsi lingkungan

dan sumber daya genetik, mencegah

terjangkitnya organisme penggaggu

tumbuhan (OPT), dan mencegah

timbulnya kerugian pihak lain

dan/atau kepentingan umum.

g. Membayar penerimaan Negara Bukan

Pajak apabila pelaku usaha

melakukan usaha dengan

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

39

memanfaatkan jasa dan/atau sarana

yang disediakan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Sanksi Administrasi

a. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P,

IUTP-PP, atau IUTP dan mendapat

persetujuan perubahan luas lahan

dan/atau kapasitas unit pengolahan

terpasang yang tidak melaksanakan

kewajiban, tidak menjamin

kelangsungan usaha, tidak menjaga

kelestarian fungsi lingkungan, sumber

daya genetik, tidak mencegah

berjangkitnya organisme pengganggu

tumbuhan (OPT) dan/atau tidak

mencegah timbulnya kerugian pihak

lain dan/atau kepentingan umum

diberikan peringatan tertulis sebanyak

2 (dua) kali masing-masing dengan

tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

40

b. Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan

tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau

IUTP dicabut.

c. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau

IUTP dan mendapat persetujuan

perubahan luas lahan dan/atau

kapasitas unit pengolahan terpasang

tidak melaksanakan kewajibannya

selain izin usahanya dicabut, diusulkan

pencabutan Hak Guna Usaha kepada

instansi yang berwenang.

5.3. Pemberian Rekomendasi Benih Tanaman

1. Mekanisme Pengajuan

a. Bupati/walikota setelah menerima

permohonan izin atau tanda daftar

dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja, harus memberikan

jawaban menerima atau menolak.

b. Permohonan yang diterima diterbitkan

izin atau tanda daftar usaha produksi

Benih Bina.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

41

c. Permohonan yang ditolak

diberitahukan kepada pemohon

disertai dengan alasan secara tertulis.

d. Apabila dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban

diterima atau ditolak, permohonan

dianggap diterima dan harus

diterbitkan izin atau tanda daftar

usaha produksi Benih Bina oleh

bupati/walikota.

e. Apabila izin atau tanda daftar usaha

produksi Benih Bina belum diterbitkan,

pelayanan sertifikasi dapat

dilaksanakan berdasarkan

Rekomendasi.

2. Kewajiban Produsen Benih

a. Menerapkan sistem manajemen mutu

untuk produsen yang mendapatkan

sertifikat sertifikasi sistem manajemen

mutu.

b. Mentaati peraturan perundang-

undangan bidang perbenihan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

42

c. Mendokumentasikan data benih yang

diproduksi dan diedarkan.

d. Bertanggungjawab atas mutu Benih

Bina yang diproduksi.

e. Memberikan keterangan kepada

Pengawas Benih Tanaman atau

Pengawas Mutu Pakan apabila

diperlukan.

3. Pencabutan Izin

a. Menteri melalui Direktur Jenderal

melakukan penilaian secara berkala

terhadap persyaratan.

b. Apabila berdasarkan penilaian

ternyata bahwa persyaratan tidak

terpenuhi lagi, maka Menteri dapat

mencabut izin.

5.4. Tim Rekomendasi Teknis

Dalam memberikan pertimbangan teknis

kepada Direktur Jenderal, telah dibentuk Tim

teknis lingkup Direktorat Jenderal sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor

82/HK.310/C/10/2016 Tentang Tim

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

43

Rekomendasi Teknis Lingkup Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 03

Oktober 2016. Pemeberian Rekomendasi

Teknis dilakukan berdasarkan Pertimbangan

Teknis yang diberikan oleh anggota Tim

kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Tim Rekomendasi Teknis terdiri dari Ketua Tim

dan Pelaksana. Ketua Tim pelaksana adalah

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan yang bertanggung jawab

menyampaikan laporan pelaksanaan

tugasnya kepada Direktur Jenderal berupa

(1) saran dan pertimbangan teknis dalam

rangka pemberian rekomendasi teknis usaha

tanaman pangan; (2) laporan pelaksanaan

kegiatan pemberian rekomendasi teknis

usaha tanaman pangan.

Kebijakan yang ditetapkan dalam

pelaksanaan pemberian Rekomendasi Teknis

Izin Usaha di bidang Tanaman Pangan

berdasarkan kajian dan pertimbangan Tim

Teknis. Tim Rekomendasi Teknis Lingkup

Direktorat Tanaman Pangan bertugas

sebagai berikut :

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

44

1. Melakukan telaahan dan verifikasi

permohonan rekomendasi teknis izin

usaha tanaman pangan;

2. Memberikan saran dan pertimbangan

kepada Direktur Jenderal Tanaman

Pangan untuk Pemberian Rekomendasi

Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi

dalam rangka rekomendasi teknis usaha

bidang tanaman pangan;

4. Melakukan tugas-tugas lain yang

diberikan Direktur Jenderal Tanaman

Pangan.

5.5. Ketentuan Lain

Apabila di dalam negeri terjadi bencana

alam atau ledakan serangan organisme

pengganggu tumbuhan sehingga produksi

usaha budidaya tanaman tidak mencukupi

kebutuhan dalam negeri, produk yang

dihasilkan dari usaha budidaya tanaman

wajib diprioritaskan untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

45

PPEEMMBBIINNAAAANN DDAANN

PPEENNGGAAWWAASSAANN

6.1. Pembinaan

IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan

bupati/Walikota ditembuskan kepada

Gubernur Provinsi bersangkutan dan Menteri

dalam hal ini Direktur Jenderal. Sedangkan

IUTP-P, IUTPPP, atau IUTP yang diterbitkan

oleh Gubernur ditembuskan kepada Menteri

dalam hal ini Direktur Jenderal dan Bupati/

Walikota bersangkutan. Pelaku Usaha yang

memiliki IUTP wajib untuk

a. Merealisasikan usaha paling lambat

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

sejak diterbitkan IUTP-PP;

b. Menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

46

c. Menumbuhkan dan memberdayakan

masyarakat/ koperasi setempat

d. Melaporkan perkembangan usaha

proses produksi kepada bupati/walikota

atau gubernur sesuai kewenangan.

Pelaku usaha melakukan pelaporan yang

meliputi realisasi luas lahan budidaya yang

ditanam, keadaan/ serangan organisme

pengganggu tumbuhan, perkembangan

produksi, dan pengolahan atau pemasaran

hasil sesuai jenis usaha serta disampaikan

kepada bupati/walikota dalam hal ini

Kepala Dinas kabupaten/ kota, selanjutnya

Kepala Dinas kabupaten/kota melaporkan

kepada gubernur dalam hal ini Kepala Dinas

provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan

kepada Menteri dalam hal ini Direktur

Jenderal.

6.2. Pengawasan

Pelaku usaha budidaya tanaman pangan

wajib menjamin kelangsungan usaha,

menjaga kelestarian fungsi lingkungan,

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

47

sumber daya genetik, mencegah timbulnya

kerugian pihak lain atau kepentingan umum.

Pengawasan usaha budidaya tanaman

pangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota sesuai lingkup

kewenangannya, dilakukan evaluasi secara

berkala berdasarkan laporan

perkembangan usaha budidaya tanaman

pangan.

Pelaku usaha dalam melakukan usaha

dengan memanfaatkan jasa dan sarana

yang disediakan oleh pemerintah,

dikenakan kewajiban membayar

Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan

dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

PNBP. Untuk petani kecil berlahan sempit

dan petani kecil dalam memanfaatkan jasa

dan sarana yang disediakan oleh

pemerintah tidak dikenakan tarif PNBP.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

48

Apabila ada pejabat dalam memberikan

tanda daftar usaha terbukti memungut

biaya pendaftaran, dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

49

DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

50

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

51

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKUKAN KEMITRAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan kemitraan dengan petani serta tunduk pada aturan hokum yang berlaku di Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta menjadi salah satu untuk kelengkapan memenuhi persyaratan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian.

………………, ……………….. 2016 Yang membuat pernyataan (distempel basah)

Ttd

Nama lengkap Direktur

Lampiran : 1. Surat Pernyataan bersedia melakukan kemitraan

Meterai Rp. 6000

KOP SURAT PERUSAHAAN

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

52

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU

PANGAN HASIL PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta menjadi salah satu untuk kelengkapan memenuhi persyaratan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian.

………………, ……………….. 2016

Yang membuat pernyataan

(distempel basah)

Ttd

Nama lengkap Direktur

Meterai Rp. 6000

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lampiran : 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

53

Tanggal/bulan/tahun Nomor : Lampiran : Hal : Kepada Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ……………., tanggal………………..terkait dengan Permohonan Rekomendasi Teknis atas nama PT…………………………….dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Budidaya Tanaman Pangan;

dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Budidaya Tanaman Pangan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Usaha Budidaya Tanaman Pangan : ……………………………………………………………..

2. Lokasi : …………………………………………………………….. 3. Komoditi : …………………………………………………………….. 4. Luas Areal : …………………………………………………………….. 5. Kapasitas Unit Pengolahan : …………………………………………………………….. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha tanaman pangan sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 39 /Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha budidaya tanaman pangan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.

a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, ttd

(……………………….) NIP. ……………………

Tembusan Yth.: Menteri Pertanian (sebagai laporan)

Lampiran : 3. Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan

KOP GARUDA

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

54

Tanggal/bulan/tahun Nomor : Lampiran : Hal : Kepada Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ……………., tanggal………………..terkait dengan Permohonan Rekomendasi Teknis atas nama PT…………………………….dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan

Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan

Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal. Setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Budidaya Tanaman Pangan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Usaha Budidaya Tanaman Pangan : …………………………………………………………….. 2. Lokasi : …………………………………………………………….. 3. Komoditi : …………………………………………………………….. 4. Luas Areal : …………………………………………………………….. 5. Kapasitas Unit Pengolahan : …………………………………………………………….. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha tanaman pangan sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha budidaya tanaman pangan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, ttd

(……………………….) NIP. ……………………

Tembusan Yth.: Menteri Pertanian (sebagai laporan)

Lampiran : 4. Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Perbenihan Tanaman Pangan

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

55

Lampiran : 5. Alur Pengajuan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan

LO K

emen

tan

Calo

nIn

vest

orTU

Pel

ayan

anTe

rpad

uSa

tuPi

ntu

Laya

nan

Reko

men

dasi

Verif

ikas

iDok

umen

Dit.

Akab

iDi

t. Se

real

iaDi

t. Pe

rben

ihan

Dit.

PPHT

P

Sura

tPen

gant

arPT

SPke

Ditje

nTa

nam

anPa

ngan

Tim

Rek

omte

kDi

tjen

TPM

emer

iksa

& P

enel

aaha

nTe

knis

Pers

etuj

uan

Pene

rbita

nRe

kom

enda

si

Tida

k M

emen

uhi

Pers

yara

tan

Tekn

isM

emen

uhi

Pers

yara

tan

Tekn

is

Sura

tDirj

en(P

enol

akan

/Pen

erim

aan)

Reko

men

dasi

Tekn

is

DITJEN. TANAMAN PANGANBKPM

Depu

tiBK

PM3

rang

kap

tand

ate

rima

dise

rahk

anin

vest

or k

eTU

PT

SP

Peno

laka

n

Peno

laka

nRe

kom

enda

si

Doku

men

tidak

Leng

kap

Doku

men

Leng

kap

Mek

anis

me

Pem

beria

n Re

kom

enda

si Te

knis

Izin

Usa

ha

1 Hari 15 Hari

Ket

: …

……

….

Tid

akM

emen

uhiP

ersy

arat

anM

emen

uhiP

ersy

arat

an

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

56

Lampiran : 6. Peraturan menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

57

Lampiran : 6. Peraturan menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

58

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/Permentan/HK.140/4/2015

TENTANG

SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan dan non-perizinan melalui satu pintu telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

59

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/Permentan/HK.140/4/2015

TENTANG

SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan dan non-perizinan melalui satu pintu telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

60

- 2 -

Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

61

- 3 -

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT,

TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

62

- 4 -

BAB I PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal, meliputi:

a. Izin Usaha Tanaman Pangan; b. Izin Usaha Hortikultura; c. Izin Usaha Perkebunan; d. Izin Usaha Peternakan; dan e. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.

Pasal 2

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Izin Usaha Tanaman Pangan

Pasal 3

Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

a. Izin Usaha Proses Produksi; b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen; c. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen; dan d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman.

Pasal 4

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan: a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata

Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

63

- 5 -

e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

g. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

i. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; j. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak

diterbitkan izin usaha; dan k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 5

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Keterangan domisili; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); e. Izin Usaha Perindustrian (IUP); f. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota dari bupati/walikota

untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh gubernur; g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan

provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

h. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;

i. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota; k. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; l. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang lingkungan hidup; m. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; n. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak

diterbitkan izin usaha; dan o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 6

1. Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

64

- 6 -

Pasal 7

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; b. Surat kuasa dari Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Bagian Ketiga Izin Usaha Hortikultura

Pasal 8

Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura; dan b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

Pasal 9

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat keterangan domisili; d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; e. Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan; dan g. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh

negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

Pasal 10

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbenihan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

65

- 7 -

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Surat kuasa Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Sertifikat kompetensi.

Bagian Keempat Izin Usaha Perkebunan

Pasal 11

Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B); b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P); c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil

perkebunan (IUP); dan d. Usaha Produksi Perbenihan Tanaman.

Pasal 12

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan

kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari

gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan

skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;

i. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; j. Pernyataan kesanggupan:

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

66

- 8 -

1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4). melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan

kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari

gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan

skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;

g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;

h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan yang diketahui oleh kepala dinas

yang menyelenggarakan fungsi perkebunan.

Pasal 14

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

67

- 9 -

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan

kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari

gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;

j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; k. Pernyataan kesanggupan:

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.

l. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; b. Surat kuasa dari Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

68

- 10 -

Bagian Kelima Izin Usaha Peternakan

Pasal 16

Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; e. Izin Tenaga Kerja Asing; f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan; g. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Izin Usaha Produksi Obat Hewan

Pasal 17 Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagai Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; d. Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berada dalam kawasan industri; e. Izin Gangguan (HO); f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/domisili yang berada di luar kawasan industri; g. Hak Guna Bangunan (HGB); h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); j. Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; k. Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan; l. Izin Tenaga Kerja Asing; m. Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker; n. Izin lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); o. Rekomendasi Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota; dan p. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pusat.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

69

- 11 -

BAB II TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 18

(1) Tata cara penerbitan rekomendasi teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2:

1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau menolak;

3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;

4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;

5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah menerima permohonan, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;

6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan telaahan, verifikasi teknis dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;

7. Direktur Jenderal pembina komoditas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan pertimbangan dari Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerbitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Kepala BKPM melalui TU-PTSP dan didokumentasikan.

Pasal 19

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diundangkannya peraturan ini, ketentuan tentang penerbitan rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal, sepanjang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian rekomendasi teknis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

70

- 12 -

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 680

Lampiran : 7. Peraturan menteri Pertanian RI No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

71

Lampiran : 7. Peraturan menteri Pertanian RI No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

72

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

73

1

PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR: 39/Permentan/OT.140/6/2010

TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha budidaya tanaman telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentangUsaha Budidaya Tanaman;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petaniskala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dalammendukung ketahanan pangan, serta menindaklanjuti amanat Pasal18, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, perlu menetapkanPedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LembaranNegara Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

742

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang PerlindunganTanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Nomor 3586);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin UsahaIndustri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 3596);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah ( LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor3643);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Nomor 3718);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang KetahananPangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor 4254);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang ProdukRekayasa Genetika (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang UsahaBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);

17.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu II;

18.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

19.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto PeraturanMenteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;

21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentangKelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian,juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor12/Permentan/OT.140/2/2007;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

753

22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat JenderalHortikultura;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal,teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan gunamemenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;

2. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal TanamanPangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor511/Kpts/PD.310/9/2006;

3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalahpetani skala luas, petani kecil, petani kecil berlahan sempit atau perusahaanTanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/ataupenanganan pasca panen.

4. Petani Skala Luas adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 2 ha (Dua hektar)sampai dengan kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau melakukan usahapenanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.

5. Petani Kecil adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaproses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (Nol koma tiga hektar)sampai dengan kurang dari 2 ha (Dua hektar), dan/atau melakukan usahapenanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.

6. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan kurang dari0,3 ha (Nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panentidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu, hanya untuk memenuhikebutuhan hidup sehari-hari.

7. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Panganwarga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangandengan skala usaha tertentu.

8. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izintertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelakuusaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.

9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki olehpelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.

10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulisyang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha prosesproduksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

76

4

11. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangantertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yangmelakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu.

12. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelakuusaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen kurang dari skalausaha tertentu.

13. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelakuusaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dibawah skala usaha tertentu.

14. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapanteknik rekayasa genetik.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidangproduksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.

16. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pascapanen tanaman pangan.

Pasal 2(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam

pemberian pelayanan perizinan, dan pelaku usaha yang akan melakukan usahabudidaya tanaman pangan skala usaha tertentu, dengan tujuan untuk memberikanperlindungan, pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahansempit, kepastian usaha tanaman pangan dalam mendukung ketahanan pangan.

(2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:a. jenis dan perizinan usaha budidaya tanaman pangan;b. persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha budidaya tanaman pangan;c. kemitraan;d. pengembangan usaha;e. pembinaan dan pengawasan;f. peran serta masyarakat; dang. sanksi administratif.

BAB IIJENIS DAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Pasal 3(1) Jenis usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas:

a. usaha proses produksi;b. usaha penanganan pasca panen; danc. usaha keterpaduan butir a dan butir b.

(2) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputipenyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman,pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.

(3) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading,pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi,dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

(4) Usaha keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usahaproses produksi dan penanganan pasca panen.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

77

5

Pasal 4Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukandi seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha.

Pasal 5(1) Badan hukum asing yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan wajib

bekerjasama dengan pelaku usaha budidaya tanaman pangan Indonesia denganmembentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara RepublikIndonesia.

(2) Untuk usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asingkepemilikan modal paling banyak 49% (Empat puluh sembilan persen).

(3) Kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuaiperaturan perundang-undangan.

Pasal 6(1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/ataumenggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dandiberikan TDU-P oleh bupati/walikota.

(2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum padalampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan(omzet) selama 1 (Satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratusjuta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh)orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh bupati/walikota.

(3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar), kapasitasterpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu)tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/ataumenggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dandiberikan TDU oleh bupati/walikota.

(4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

(5) Pemberian TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) tidak dikenakan biaya.

Pasal 7(1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih dan/atau menggunakantenaga kerja tetap 10 (Sepuluh) orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.

(2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas sepertitercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini,mempunyai hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebihdari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), dan/atau menggunakantenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memilikiIUTP-PP.

(3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih, kapasitas

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

78

6

terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet)selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyarlima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan ataulebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP.

Pasal 8(1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh:

a. bupati/walikota, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satukabupaten/kota.

b. gubernur, untuk usaha yang lokasi usahanya melintas di lebih dari satukabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi.

(2) Bupati/walikota dan gubernur dalam memberikan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis dariKepala Dinas kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 9(1) Luas maksimum lahan usaha proses produksi untuk penanaman, satu unit

perusahaan 10.000 Ha (Sepuluh ribu hektar).(2) Skala luasan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.(3) Batas skala luasan lahan usaha proses produksi untuk penanaman, di wilayah Papua

paling luas 2 (Dua) kali dari batasan skala luasan sebagaimana dimaksud padaayat (1).

Pasal 10(1) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama

pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.(2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk

dipindahtangankan.

BAB IIIPERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA

BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

Bagian KesatuPersyaratan

Pasal 11Persyaratan memperoleh IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1):a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;c. Nomor Pokok Wajib Pajak;d. Surat keterangan domisili;e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk IUTP-P yangditerbitkan oleh gubernur;

f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman panganprovinsi dari gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

g. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

79

7

1:100.000 atau 1:50.000;h. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;k. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan

sejak diterbitkan izin usaha; danl. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 12Persyaratan memperoleh IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;c. Nomor Pokok Wajib Pajak;d. Surat keterangan domisili;e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);f. Izin Usaha Perindustrian (IUP);g. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota dari bupati/walikota

untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh gubernur;h. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan

provinsi dari gubernur untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;i. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala

1:100.000 atau 1:50.000;j. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;k. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;l. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;m. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang lingkungan hidup;n. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;o. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan

sejak diterbitkan izin usaha; danp. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 13Untuk memperoleh IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pelaku usahaharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 danPasal 12.

Pasal 14Realisasi usaha proses produksi, penanganan pasca panen, atau usaha budidayatanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13 untukyang menggunakan Hak Guna Usaha (HGU) paling lambat 3 (Tiga) tahun sejakditerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Bagian KeduaTata Cara Permohonan

Pasal 15

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

80

8

(1) Untuk memperoleh IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP pemohon harus mengajukanpermohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

(2) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) harikerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonandianggap telah lengkap dan disetujui.

(4) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

Pasal 16(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah

dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harusdipenuhi.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertuliskepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarikkembali.

(4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (Tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangkawaktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP,atau IUTP.

Pasal 17(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah

dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akandilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makropembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRW kabupaten/kota.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 18Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat,selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atauPasal 12, harus telah diselesaikan status pemanfaatannya oleh pelaku usaha denganmasyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 19Untuk permohonan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang menggunakan tanaman hasilrekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11dan/atau Pasal 12 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasagenetik dari Komisi Keamanan Hayati.

BAB IVKEMITRAAN

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

819

Pasal 20(1) Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan melalui kemitraan.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat, saling

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat,dan berkelanjutan.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan danpeningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahansempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usahabudidaya tanaman pangan.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan bahanbaku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi,operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.

Pasal 21(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara tertulis dalam

bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan,pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

(2) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsingkat satu musim tanam.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani kedua belahpihak dengan diketahui oleh bupati/walikota, gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VPENGEMBANGAN USAHA

Pasal 22Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas perubahan luas lahandan/atau perubahan kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 23Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skalausaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.

Pasal 24(1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP apabila melakukan perubahan luas

lahan 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan daripemberi izin.

(2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25 %(Dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit usaha pasca panen terpasangharus mendapat persetujuan dari pemberi izin.

(3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unitpengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelakuusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 huruf e, f, g, h, dan i, dan/atau Pasal 12 huruf g, h, i, j, k, l, dan m.

(4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahandan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) berpedoman pada RTRW dan RDTR.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

82

10

(5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan di atas tanah milik masyarakatadat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus telah diselesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha denganmasyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.

Pasal 25(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari

kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 diterima harus memberi jawaban menerima, menunda atau menolak.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1), bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonanpersetujuan dianggap telah lengkap dan disetujui.

(3) Permohonan persetujuan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusditerbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pascapanen terpasang.

Pasal 26(1) Permohonan persetujuan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratanyang harus dipenuhi.

(2) Penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima pemberitahuan penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggapditarik kembali.

(4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (Tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangkawaktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sudah menerbitkan persetujuanperubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.

Pasal 27(1) Permohonan persetujuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar,usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atauperencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRWkabupaten/kota.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28(1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ditembuskan kepada gubernur provinsi bersangkutan dan Menteridalam hal ini Direktur Jenderal.

(2) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ditembuskan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal danbupati/walikota bersangkutan.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

83

11

Pasal 29Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib:a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejakditerbitkan IUTP-P;

b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertad. melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada bupati/walikota ataugubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiappanen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.

Pasal 30Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),wajib:a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejakditerbitkan IUTP-PP;

b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertad. melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)secara berkala paling kurang 12 (Dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.

Pasal 31Pelaku usaha yang memiliki IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajibmerealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 32(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d dan Pasal 30 huruf d,

meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organismepengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaranhasil sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) denganformat seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha disampaikankepada bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota, selanjutnyaKepala Dinas kabupaten/kota melaporkan kepada gubernur dalam hal ini KepalaDinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam hal iniDirektur Jenderal.

Pasal 33Pelaku usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal30, dan Pasal 31 dalam menjalankan usaha wajib menjamin kelangsungan usaha,menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnyaOrganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak laindan/atau kepentingan umum.

Pasal 34

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

8412

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usahabudidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, danPasal 31.

Pasal 35(1) Pelaku usaha dalam melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/atau sarana

yang disediakan oleh Pemerintah, dikenakan kewajiban membayar PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Jenis dan besaran tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.

Pasal 36Untuk petani kecil berlahan sempit dan petani kecil dalam memanfaatkan jasa dan/atausarana yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidakdikenakan tarif PNBP.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan pengembangan usaha budidaya

tanaman pangan.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara perorangan dan/atau berkelompok baik berbentuk organisasi formal maupunnon formal.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola partisipatifdalam tahap perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan/atau pemberdayaanpetani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota ataugubernur.

Pasal 38Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukanmelalui:a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas

penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan;b. pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31;

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

85

13

BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39Apabila pejabat dalam memberikan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 terbukti memungut biaya pendaftaran, dikenakan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 40(1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitasunit usaha pasca panen terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/ataud dan/atau Pasal 30 huruf b, c, dan/atau d dan/atau tidak menjamin kelangsunganusaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegahberjangkitnya OPT dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/ataukepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan peringatantertulis sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (Tiga) bulan.

(2) Apabila dalam 2 (Dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.

Pasal 41IUTP-P atau IUTP yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diusulkanpencabutan HGU kepada instansi yang berwenang.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42(1) IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU yang telah diterbitkan sebelum

Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku.(2) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau

TDU sebelum Peraturan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),paling lama dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan inidalam melakukan kegiatan usaha harus sudah menyesuaikan dan tunduk denganPeraturan ini.

(3) Permohonan Izin usaha yang sedang proses dan belum diterbitkan izin, sejakdiundangkannya Peraturan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 43Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk usaha perbenihan tanaman pangan dan usahapenggilingan padi, huller, dan penyosohan beras.

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

86

14

Pasal 44Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan di Provinsi NanggroeAceh Darussalam dan Wilayah Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsidan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asingatau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknisdari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 46Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Juni 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONODiundangkan di Jakartapada tanggal 14 Juni 2010MENTERI HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBARBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 288

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

87

15

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010TANGGAL : 7 Juni 2010

USAHA PENANGANAN PASCA PANEN

Jenis Usaha Budidaya Tanaman Daftar Izin

Pemanenan Kap < 1 hektar/ jam Kap � 1 hektar / jam

Penanganan Pasca PanenPadi

Pengeringan dan Penggudangan

Jagung1. Pengeringan dan

Penggudangan (silo)2. Pengolahan jagung

Kedele1. Pengeringan dan

Penggudangan2. Pengolahan kedele

Ubi kayu1. Penanganan pasca panen ubikayu.

2. Usaha Chip/gaplek3. Usaha Tapioka4. Usaha tepung kasava5. Usaha tepung fermentasi

Ubi Jalar1. Penanganan pasca panen danpengolahan ubi jalar.

2. Usaha tepung ubi jalar

Kacang HijauPengolahan kacang hijau

SorgumPengolahan tepung sorgum

Distribusi dan pemasaran hasil

Kap < 50 ton/ hari

Kap < 50 ton/ hari

Kap < 2 ton/ jam

Kap < 30 ton/ hari

Kap < 3 ton / hari

Kap < 6 ton / hari

Kap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hari

Kap < 6 ton / hari

Kap < 2 ton / hari

Kap < 3 ton/ jam

Kap < 3 ton/ jam

Kap < 50 ton/ hari

Kap � 50 ton/ hari

Kap � 50 ton/ hari

Kap � 2 ton/ jam

Kap � 30 ton/ hari

Kap � 3 ton/ hari

Kap � 6 ton/ hari

Kap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hari

Kap � 6 ton/ hari

Kap � 2 ton / hari

Kap � 3 ton/ jam

Kap � 3 ton/ jam

Kap � 50 ton/ hari

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

88

16

LAMPIRAN2

PERATURANMENTERIPERTANIAN

NOMOR

:39/P

erme

ntan/O

T.14

0/6/20

10TANGGAL:7

Juni

2010

A.LAPORANPELAKSANAANBUDIDAYA

TANAMANPANGANTAHUN…………

NamaPerusahaan/PelakuUsaha

:

Alamat

:LuasLahan

:

No

Jenis

Komoditas

Varietas

Luas

Luas

ProduktivitasProduksi

DosisPemupukan

Jenis

Pestisida

KETERANGAN

**Tanam

Panen

Urea

SP-36

KCL

NPK

POH*

(Ha)

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ton)

(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)

1 2 3 4 5 6 dst

*PembenahTanah,OrganikdanHayati

**Informasi

waktutanamdanpanen

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

89

17

B.LAPORANPERINGATANDINIOPT

NamaPerusahaan/PelakuUsaha

:Alamat

:WilayahPengamatan

:Kabupaten/Kotamadya

:JenisTanaman

:TanggalPengamatan

:………...……………

No

Lokasi

(Desa,Kec,Kab)

Varietas

Stadia/umur

tanaman(hst)

JenisOPT

Luasterserang

(ha)

Intensitas(%)

Kepadatan

populasi

1)

Keterangan:

.......................,....................

*Lain-lain(kemungkinanperluasanserangan,pengendalian

yangdilakukan,peningkatanpopulasi,dll)

PimpinanPerusahaan

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

*hst:harisetelahtanam

1)SatuandiisisesuaidenganjenisOPT

.............................................

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

90

18

C.KEADAANSERANGANOPT

DIW

ILAYAHPENGAMATAN

NamaPerusahaan/PelakuUsaha

:Alamat

:WilayahPengamatan

:Kabupaten/Kotamadya

:JenisTanaman

:PeriodePengamatan

:..............................1)

No

Lokasi

(Desa,Kec,

Kab)

Luas

areal

tanam

2)JenisOPT

Tambahserangan

3)Keadaanserangan

3)

Ket.

Terkena(tdkpuso)

Puso

4) (ha)

Jumlah

(ha)

Terkena(tdk

puso)

Puso

4) (ha)

Jumlah(ha)

Luas

(ha)

Intensitas

(%)

Luas

(ha)

Intensitas

(%)

Keterangan:

............................,

.......................

1)Diisitanggal:1--15/16--31

2)Padidanserealia/kacang-kacangan/umbi-umbian(sebutkankomoditas)dengansatuanhektar

PimpinanPerusahaan

3)Dirinciuntukmasing-masingarealyangmempunyaiintensitas

seranganyangsama(tidakdirata-ratapadaarealsatudesa)

4)Pusotidakdirata-ratakandenganintensitas(tuliskanluasnya)

...........................................…

Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan

91

19

D.PEM

ASARANHASIL

NamaPerusahaan/PelakuUsaha

:Alamat

:Kab./Kota

:Propinsi

:Bln./Thn

:

N OJENISTANAM

AN

VARIETAS

LUASPANEN

PRODUKSI

BENTUK

HARGA

LOKASI

KETE

RANG

AN

(HA)

(Ton)

HASIL

(Rp/Kg)

PEMASARAN

……….…………………,…....

PimpinanPerusahaan

…………………………………