Panduan RKP KP Final

PANDUAN PENYUSUNANRENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

KUMUH PERKOTAAN (RKP-KP)

EDISI TAHUN 2015

1

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya berasal akibat dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota. Hal ini mengakibatkan meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data kegiatan identifikasi permukiman kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2013-2014 oleh Direktorat Pengembangan Permukiman bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 38.431 Ha (termasuk Provinsi DKI Jakarta).

Untuk itu, perlu diupayakan suatu penanganan yang lebih mendasar pada akar ataupun pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan. Salah satunya adalah perlunya penanganan yang terkoordinasi antar sektor melalui keterpaduan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui suatu sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan. Penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan lingkungan hunian untuk perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur.

Berkaitan dengan hal di atas, Ditjen. Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan gerakan 100-0-100, yaitu pemenuhan 100% akses air minum, 0% luasan permukiman kumuh perkotaan, dan pemenuhan 100% akses sanitasi, yang juga tercantum dalam RPJMN 2015-1019. Amanah tersebut diterjemahkan ke dalam Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh, yang bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hunian di kawasan permukiman kumuh melalui pendekatan sektoral ke-Cipta Karya-an. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan perencanaan yang dirangkum dalam bentuk kegiatan penanganan permukiman kumuh. Perencanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat.

Buku panduan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, meski demikian masih mungkin terdapat sedikit kekurangan untuk disempurnakan. Untuk itu diharapkan adanya tanggapan dan masukan yang ditujukan bagi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga Buku Panduan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman-Kumuh Perkotaan (RKP-KP) ini bermanfaat sebagai acuan bagi semua pihak dalam merencanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang efektif, efisien, terintegrasi dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Jakarta, Juni 2015

Direktorat Pengembangan Kawasan PermukimanDirektorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2

DAFTAR SINGKATAN

ASKOT : Assisten Kota Program Pemberdayaan Masyarakat

BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat

CAP : Community Action Plan

DED : Detail Engineering Design

FGD : Focus Group Discussion

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPAS : Instalasi Pengolahan Akhir Sampah

IPLT : Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu

Korkot : Koordinator Kota Fasilitator P2KP

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat

P2KP : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Pokjanis : Kelompok Kerja Teknis

RAB : Rencana Anggaran Biaya

RDTR : Rencana Detil Tata Ruang

RKP : Rencana Kawasan Permukiman

RKP-KP : Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

RP2KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

RP3KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPI2JM : Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPKPP : Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

SDGs : Sustainable Development Goals

3

SKS : Survey Kampung Sendiri

SPAM : Sistem Pengelolaan Air Minum

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja

SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

TPS-3R : Tempat Pengolahan Sampah 3R

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................2

DAFTAR SINGKATAN ......................................................................................................................3

BAGIAN 1 PENDAHULUAN.......................................................................................................7

1.1 LATAR BELAKANG....................................................................................................7

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN..........................................................................9

1.2.1 Maksud...........................................................................................................9

1.2.2 Tujuan.............................................................................................................9

1.2.3 Sasaran...........................................................................................................9

1.3 MANFAAT PANDUAN...............................................................................................9

1.4 SISTEMATIKA PANDUAN..........................................................................................10

BAGIAN 2 PEMAHAMAN RKP-KP.............................................................................................11

2.1 PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DAN KEBUTUHAN PENANGANANNYA11

2.2 PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN RKP-KP................12

2.2.1 Pengertian RKP-KP..........................................................................................12

2.2.2 Pendekatan RKP-KP........................................................................................13

2.2.3 Kedudukan RKP-KP dalam Rencana Pembangunan........................................13

2.3 IDENTIFIKASI DAN INDIKATOR PERMUKIMAN KUMUH...........................................16

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Kekumuhan...........................................................16

2.3.2 Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik)......................................................18

2.3.3 Identifikasi Legalitas Lahan.............................................................................19

BAGIAN 3 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP-KP.........................................................................20

3.1 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RKP-KP..................................................................20

3.1.1 Lingkup Kegiatan Penyusunan RKP-KP............................................................20

3.1.2 Keterlibatan Pelaksana...................................................................................25

3.2 KELUARAN YANG DIHASILKAN.................................................................................30

3.3 PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP-KP............35

5

GLOSSARY…………............................................................................................................................70

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................................78

ANNEX ……………..............................................................................................................................79

LAMPIRAN ……………........................................................................................................................82

6

BAGIAN 1PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target MDG’s telah berupaya keras menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tepatnya ditahun 2019. Dalam perkembangannya Pemerintah Indonesia bersiap untuk menjalankan amanat SDG’s dimana didalamnya mengangkat isu-isu mengenai kemiskinan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi serta isu mempromosikan pembangunan permukiman manusia yang berkelanjutan. Pencanangan zero kumuh 2019 telah diikuti dengan arah kebijakan dan strategi yang fokus serta alokasi anggaran yang memadai diawali di tahun pertama implementasi RPJMN 2015-2019. Langkah awal dalam mengejar target zero kumuh 2015 sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya semenjak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga yang berkaitan serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kegiatan identifikasi permukiman kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2013-2014 oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman bersama dengan Pemerintah Daerah, didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 38.431 Ha. Luasan tersebut menjadi baseline data yang telah disepakati antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk ditangani menjadi 0% luasan permukiman kumuh hingga tahun 2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan dan keterpaduan penanganan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk peran serta masyarakat.

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Bab VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

7

Di dalam tahapan penanganan kawasan kumuh, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan memiliki tugas: (i) menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) menyusun Rencana Kawasan Permukiman (RKP) sebagai pelaksanaan tahapan perencanaan dalam penyelenggaraan permukiman, dan (iii) menetapkan kawasan perumahan/permukiman kumuh berdasarkan indikator dan kriteria sesuai karakteristik di wilayahnya masing-masing.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampirannya mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat menangani kawasan kumuh minimal seluas 15 Ha, pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan antara 10-15 Ha, dan pemerintah kabupaten/kota menanganani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha, untuk itu perlu adanya review deliniasi kawasan kumuh yang akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selama lima tahun kedepan (2015-2019).

Berdasarkan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, diperlukan suatu rencana tindak (action plan) penanganan permukiman kumuh pada kawasan dengan tipologi perkotaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memberikan fasilitas berupa pendampingan dalam penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) di Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota masing-masing dengan harapan sebagai berikut:

1. Percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Kumuh pada Kabupaten/Kota.

2. Keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an melalui kegiatan reguler sektoral.

3. Perkuatan pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Badan Keswadayaan Masysarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (BKM/KSM).

4. Keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh.

8

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Panduan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) disusun dengan maksud untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan RKP-KP.

1.2.2 Tujuan

Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP ini bertujuan untuk:

Memberikan pemahaman dasar mengenai RKP-KP; Memberikan acuan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan RKP-KP; dan Memberikan acuan teknis baku mutu dari produk RKP-KP yang dihasilkan.

1.2.3 Sasaran

Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP memiliki sasaran:

Tersedianya landasan memahami konsepsi penyusunan RKP-KP; Tersedianya acuan teknis bagi penyelenggaraan penyusunan RKP-KP; dan Tercapainya standar baku mutu dari produk RKP-KP yang dihasilkan.

1.3 MANFAAT PANDUAN

Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai acuan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan melalui fasilitasi kegiatan pendampingan penyusunan RKP-KP.

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) dan Tim Teknis Provinsi sebagai acuan dalam mengarahkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses dan pencapaian hasil dari RKP-KP yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota.

Tim Pokjanis Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam merumuskan RKP-KP, baik dalam proses penyusunan maupun keluaran dari kegiatan penyusunan RKP-KP.

Tim Ahli Pendamping sebagai acuan dalam memberikan pendampingan pada anggota Pokjanis dan mengarahkan pada proses pelaksanaan kegiatan yang seharusnya.

9

1.4 SISTEMATIKA PANDUAN

Untuk memudahkan dalam memahami substansi di dalam Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP maka panduan ini dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

BAGIAN I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai maksud, sasaran dan tujuan serta manfaat dari Panduan Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP.

BAGIAN II PEMAHAMAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Bagian ini menjelaskan permasalahan permukiman kumuh dan kebutuhan penanganannya, Kedudukan RKP-KP dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastuktur permukiman perkotaan, serta identifikasi dan indikator permukiman kumuh.

BAGIAN III KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Bagian ini menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan RKP-KP.

10

PENDAHULUANBAGIAN 2PEMAHAMAN RKP-KP

2.1 PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DAN KEBUTUHAN PENANGANANNYA

Berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun lembaga sosial lainnya tetapi pada kenyataannya masalah permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan. Data dalam RPJMN 2010-2014 mencatat adanya peningkatan luasan permukiman kumuh di Indonesia. Di samping permasalahan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menghadapi permasalahan lainnya antara lain:

a. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan, baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota atau kawasan perkotaan.

b. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan perkotaan kurang memperhatikan kebutuhan kawasan kumuh, karena pembangunan perkotaan lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daripada untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.

c. Masalah keberpihakan pemerintah akan tertuang pada skema–skema penanganan, pendanaan, permasalahan sistemik terkait regulasi tidak hanya aspek fisik dan sosial.

d. Belum mencukupinya sarana dan prasarana permukiman perkotaan di kawasan kumuh.

e. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan di beberapa kota yang menyebabkan penanganan permukiman kumuh tidak terpadu dan berkesinambungan.

f. Perlunya penguatan kerjasama regional antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitarnya.

g. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

h. Masih belum terkoordinasinya penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman secara terpadu.

11

2.2 PEMAHAMAN, PENDEKATAN, DAN KEDUDUKAN PENYUSUNAN RKP-KP

2.2.1 Pengertian RKP-KP

Apa itu RKP-KP?

RKP-KP (Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) merupakan dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, serta kebutuhan program dan investasi penanganan permukiman kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau hingga tercapainya target kota tanpa kumuh hingga tahun 2019.

RKP-KP merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kawasan pada permukiman kumuh kawasan perkotaan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum), juga perlu diperhatikan masalah proteksi terhadap bencana dan kebakaran.

Mengapa diperlukan RKP-KP?

RKP-KP diperlukan agar pemerintah daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam perencanaan penanganan menuju permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya dokumen RKP-KP dapat diciptakan keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

12

RKP-KP diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

2.2.2 Pendekatan RKP-KP

Dalam penyusunan RKP-KP memuat 4 (empat) pendekatan, yaitu:

Perencanaan komprehensif Pembangunan terintegrasi Keterpadauan program Keberlanjutan

Pendekatan perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan RKP-KP adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan.

Pendekatan pembangunan yang terintegrasi dalam penyusunan RKP-KP adalah melakukan perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota.

Pendekatan keterpaduan program dalam penyusunan RKP-KP adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Pendekatan keberlanjutan dalam penyusunan RKP-KP adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan paskapembangunan dengan memastikan fungsi dan kualitas lingkungan untuk kepentingan kualitas hidup masyarakat yang bermukim.

2.2.3 Kedudukan RKP-KP dalam Rencana Pembangunan

Dalam bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan, SPPIP/RP2KP merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan permukiman dengan tetap mengacu dan terintegrasi dengan arah pembangunan. Agar penanganan permukiman kumuh menjadi prioritas pembangunan di perkotaan, maka disusun rencana-rencana aksi dalam hal ini diantaranya adalah muatan dalam dokumen RKP-KP.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan permukiman kumuh di perkotaan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan maka dari itu dokumen RKP-KP yang disusun harus

13

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Mengacu pada amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, RTRW merupakan amanah acuan spasial terutama dalam perumusan kebijakan pokok bagi arah pemanfaatan ruang dan sinergitasnya terhadap penyusunan rencana aksi penanganan permukiman kumuh. Dalam hal ini zona permukiman akan menjadi dasar penentuan strategi permukiman dalam lahan yang legal dan ilegal. Hasil acuan spasial tersebut menjadi arah pelaksanaan lintas sektor khususnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

Dokumen RKP-KP disusun dengan mensinergikan semua kegiatan/dokumen perencanaan kawasan kumuh perkotaan yang disusun melalui fasilitasi kegiatan ke-Cipta Karya-an maupun kegiatan/dokumen perencanaan yang disusun melalui fasilitasi pemerintah daerah sendiri.

Kedudukan RKP-KP dalam rencana pembangunan dipahami sebagai berikut:

RKP-KP adalah produk Pemerintah Kabupaten/Kota;

RKP-KP bersumber dari produk hukum yang berlaku pada Kabupaten/kota;

RKP-KP bersinergi dengan hasil perencanaan perkotaan skala kota dan kawasan lainnya; dan

RKP-KP menjadi acuan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh bagi seluruh pemangku kepentingan.

14

Gambar 1 Kedudukan RKP-KP dalam Rencana Pembangunan Daerah

15

16

2.3 IDENTIFIKASI DAN INDIKATOR PERMUKIMAN KUMUH

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Kekumuhan

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Atas dasar itu, maka identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kondisi bangunan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak maupun bangunan;

b. Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan;

c. Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana (sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan).

2. Kondisi jalan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jalan lingkungan; serta

b. Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk, artinya kerataan permukaan jalan yang tidak memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, termasuk akses bagi mobil ambulans.

3. Kondisi Drainase lingkungan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak mampu mengatasi genangan minimal, yaitu genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun;

b. Cakupan pelayanan jaringan drainase yang ada tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase.

17

4. Kondisi penyediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar luas area memiliki sistem penyediaan air minum yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan maupun jaringan bukan perpipaan yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, mobil tanki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air; serta

b. Cakupan pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sebagian besar populasi belum terpenuhi akses air minum yang aman sebesar 60 liter/orang/hari.

5. Kondisi pengelolaan air limbah dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolaan air limbah setempat secara individual atau komunal, maupun sistem pengelolaan air limbah terpusat; serta

b. Cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengolahan air limbah yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sebesar 5-40 liter/orang/hari.

6. Kondisi pengelolaan persampahan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan; serta

b. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolaan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 kg/orang/hari.

7. Kondisi pengamanan kebakaran, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tanki air, kolam renang, reservoir air, mobil tanki air dan hidran); serta

b. Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun.

18

2.3.2 Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik)

Identifikasi pertimbangan lain (non fisik) merupakan tahap identifikasi untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang teridentifikasi dengan sudut pandang lain yang mempengaruhi efektifitas/keberhasilan program penanganan. Identifikasi pertimbangan lain dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan non fisik yang relevan. Identifikasi pertimbangan lain dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai strategis lokasi, dengan kriteria sebagai berikut:

Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah, konstelasi kawasan/wilayah, seperti fungsi pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa, dan fungsi lainnya.

2. Kepadatan penduduk, dengan kriteria sebagai berikut:

Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan.

3. Potensi sosial ekonomi, dengan kriteria sebagai berikut:

Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti budidaya industri, perdagangan maupun jasa, maupun potensi kegiatan sosial budaya seperti kesenian, kerajinan dan lain sebagainya.

4. Dukungan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut :

Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik.

5. Komitmen pemerintah daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap lokasi dalam hal ini dinilai dari alokasi anggaran, program regulasi, kebijakan maupun kelembagaan.

19

2.3.3 Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan persyaratan administrasi bangunan. Identifikasi legalitas lahan dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Aspek status lahan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal);

b. Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara dan milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah maupun tanah sengketa (status tanah ilegal).

2. Aspek kesesuaian rencana tata ruang (RTR), dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (sesuai);

b. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai).

3. Aspek persyaratan administrasi bangunan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

b. Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

20

BAGIAN 3KEGIATAN PENYUSUNAN RKP-KP

3.1 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RKP-KP

3.1.1 Lingkup Kegiatan Penyusunan RKP-KP

Lingkup kegiatan penyusunan RKP-KP meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Persiapan

2. Survey dan Identifikasi

3. Kajian dan Perumusan I

4. FGD dan Perumusan II

5. Kolokium

6. Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Lingkup Kegiatan RKP-KP

LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN

1. Persiapan

Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya menghadiri sosialisasi tingkat pusat, melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat provinsi.

a. Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

b. Peta dasarc. Data dan informasi yang diperlukand. Desain pengumpulan data dan informasie. Kesepahaman tahapan dan prosedur

penyusunan RKP-KP

21


2. Survey dan Identifikasi

Identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, isu-isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan

Tersusunnya data dan informasi lapangan mengenai:a. Sebaran kawasan permukiman kumuhb. Konstelasi permukiman kumuh terhadap

ruang kotac. Tipologi kawasan permukiman kumuh kotad. Isu-isu strategis permukiman kumuh kotae. Potensi dan permasalahan (karakteristik

sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan).

Melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh perkotaan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, deliniasi kawasan dan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman kumuh tersebut

a. Verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh perkotaan: Deliniasi kawasan Luasan Data cakupan pelayanan Kriteria dan indikator dalam penetapan

kumuhb. Menentukan kawasan prioritas penanganan

Melibatkan partisipasi aktif Badan Keswadayaan Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan survei/pemetaan swadaya di kawasan permukiman kumuh

a. Peta permukiman skala lingkunganb. Potensi pelibatan aktif partisipatif

masyarakat

3. Kajian dan Perumusan I

Melakukan overview terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pengaturan/ studi yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, SPPIP /RP2KP dan RPKPP, Perencanaan Teknis Sektoral dalam lingkup kegiatan ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh serta SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan

a. Overview permukiman kumuh kawasan perkotaan

b. Overview kebijakan dan strategi pembangun an pada kawasan permukiman prioritas serta sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota terkait dengan penyusunan RKP-KP

c. Overview spatial plan terkait penetapan kws perkotaan dan peruntukan permukiman.

22


Pelaksanaan perencanaan partisipatif berupa rembuk masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan pemetaan kondisi permukiman.

Permasalahan dan peta kondisi permukiman serta identifikasi peluang dan cara penanganan permasalahan.

Merumuskan konsep dan strategi penanganan merupakan rencana konseptual penataan kawasan permukiman kumuh yang memuat tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh (output dan outcome), tahapan penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta bentuk program-program penanganan kawasan yang akan dilakukan

a. Konsep dan strategi penanganan dan konsep pembangunan kawasan permukiman kumuh.

b. Menyusun formulasi dan skenario penanganan kumuh berdasarkan tingkat prioritas dan kerangka waktunya (time frame)

Menyusun Rencana Kegiatan sebagai turunan dari konsep, strategi dan program-program penanganan.

Rencana kegiatan tahunan penanganan kawasan permukiman kumuh rinci selama 5 (lima ) tahun atau hingga tercapainya kondisi permukiman tanpa kumuh di tahun 2019.

Melakukan analisis yang melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat dalam merumuskan metode penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya/indikasi implementasi program penanganan kumuh.

a. Identifikasi permasalahan dan pemetaan permukiman kumuh oleh masyarakat.

b. Pembentukan kelembagaan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan secara partisipatif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas masyarakatnya.

4. FGD dan Perumusan II

Melakukan penyusunan memorandum progam sektor CK yang merupakan perencanaan investasi lima tahun reguler ke-Cipta Karya-an yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh di 2019

a. Draft memorandum program ke-Cipta Karya-an dalam penanganan kumuh.

b. Sinkronisasi kesepakatan program penanganan kumuh dengan RPI2JM Cipta Karya.

23


FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi dan pola penanganan permukiman kumuh, penyusunan kertas kerja kelompok swadaya masyarakat, dan metode dokumentasi kegiatan.

a. Meningkatkan kapasitas dan perkuatan BKM/KSM dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

b. Kesepakatan lintas pemangku kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan penanganan kumuh di kawasan-kawasan prioritas dalam bentuk draft dokumen memorandum program.

Merumuskan draft dokumen perencanaan bersama masyarakat

Draft Dokumen Perencanaan oleh Masyarakat

5. Kolokium

Kolokium merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP-KP

a. Kesamaan hasil dari produk RKP-KP yang dihasilkan oleh tiap kabupaten/kota.

b. Tahapan konsultasi dan sinergitas kebijakan lintas sektor/lintas level pemerintahan dalam penanganan kumuh perkotaan.

Penajaman hasil kolokium a. Konsultasi publik untuk menajamkan dan memperoleh kesepakatan bersama mengenai poin-poin penting hasil proses penyusunan RKP-KP untuk disusun dalam dokumen-dokumen sistematis sebagai hasil akhir.

b. Publikasi kepada masyarakat terhadap kebijakan dan strategi pemerintah dalam penanganan kumuh.

6. Penyusunan RKP-KP danDesain Teknis

Menyusun dokumen RKP-KP a. Skenario pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam upaya mengurangi luasan kumuh kabupaten/kota.

24

LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATANb. Strategi dan memorandum program

keterpaduan sektor ke-Cipta Karya-an dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan.

c. Kesinambungan antara rencana pemerintah dan Rencana Aksi Komunitas (CAP) dalam penanganan kawasan permukiman.

d. Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan dalam pencapaian kumuh 0% hingga 2019.

e. Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun.

f. Peta Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5000 dan 1:1000 untuk jangka waktu tahun 2015-2019.

Menyusun Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP)

Rencana aksi olen masyarakat dalam penanganan masalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku.

Menyusun Detail Engeenering Desain (DED)

a. Penyusunan peta rinci kawasan/site planb. Rencana rinci pola penanganan kawasan

pemukiman kumuh perkotaan (pemugaran/ peremajaan/permukiman kembali) beserta strategi keterpaduan sektor ke-Cipta Karya-an.

c. Daftar rencana komponen pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

d. Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun.

e. Peta Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5000 dan 1:1000 untuk jangka waktu tahun 2015-2019.

f. Penyusunan detil disain teknis dalam tahapan prioritas penanganan untuk komponen infrastruktur yang dibutuhkan (skala 1:100; 1:50) dan draft dokumen RKS.

25

3.1.2 Keterlibatan Pelaksana

Keterlibatan pelaksana kegiatan RKP-KP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel 2 Peran, Tugas, dan Wewenang Pelaksana RKP-KP

UNSUR PERAN BENTUK KETERLIBATAN TUGAS DAN WEWENANG

Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pengarah Kegiatan RKP-KP

Mengarahkan dan mengkoordinasi kan pelaksanaan kegiatan RKP-KP dalam lingkup Keciptakaryaan

TUGASMemberikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan RKP-KP.

WEWENANGa. Melakukan pemantauan

dan evaluasi kegiatan RKP-KP dalam lingkup pencapaian kota bebas kumuh

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan RKP-KP dalam lingkup investasi keciptakaryaan

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Pembina Kegiatan RKP-KP

a. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RKP-KP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Melakukan fasilitasi pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan RKP-KP

TUGASa. Memberikan pembinaan

dalam pelaksanaan kegiatan RKP-KP

b. Menyediakan Panduan Penyusunan RKP-KP Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan RKP-KP

WEWENANG

a. Melakukan pengaturan kegiatan pelatihan

b. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dokumen

26


RKP-KP dan memberikan rekomendasi dalam upaya pencapaian target kota bebas kumuh.

c. Melakukan pemantauan dan penilaian keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan RKP-KP

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Pengendali kegiatan RKP-KP

a. Melakukan pengendalian teknis kepada Pokjanis RKP-KP

b. Melakukan pemeriksaan hasil kegiatan RKP-KP

TUGASa. Menjadi Narasumber

kegiatan pada Sosiaslisasi, Kolokium dan FGD pada proses penyusunan RKP-KP

b. Melakukan pemeriksaan setiap tahapan pelaksanaan pendampingan penyusunan RKP-KP

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan RKP-KP

d. Memberikan rekomendasi kepada Pembina dan pengelola kegiatan dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RKP-KP

Koordinator Pusat (Korpus) Pendampingan Penyusunan RKP-KP

Pengendali kegiatan RKP-KP

a. Melakukan pendampingan teknis kepada Pokja RKP-KP

b. Melakukan pemeriksaan hasil kegiatan RKP-KP


kegiatan pada FGD pada proses penyusunan RKP-KP

b. Melakukan pemeriksaan setiap tahapan pelaksanaan RKP-KP

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas

27


perencanaan.

WEWENANGa. Memberikan penilaian dan

rekomendasi atas kinerja penyusunan RKP-KP kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

b. Memberikan arahan teknis kepada Pokjanis RKP-KP

c. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinator Wilayah (Korwil) Pendampingan Penyusunan RKP-KP

Pengendali kegiatan RKP-KP di wilayahnya

a. Melakukan pendampingan teknis kepada Pokjanis RKP-KP di wilayahnya

b. Melakukan pemeriksaan hasil kegiatan RKP-KP di wilayahnya.

c. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pusat


kegiatan pada FGD pada proses penyusunan RKP-KP di wilayahnya.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan di wilayahnya.

WEWENANGa. Memberikan penilaian dan

rekomendasi atas kinerja penyusunan RKP-KP di lingkup kerja wilayahnya kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

b. Memberikan arahan teknis kepada Pokja RKP-KP di wilayahnya.

c. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di

28


wilayahnya.

Tenaga Ahli (TA) Pendamping

Konsultan Pendamping Teknis dalam Pelaksanaan Penyusunan RKP-KP di tingkat Kabupaten/Kota

a. Melakukan pendampingan teknis kepada Pokja RKP-KP Kabupaten/Kota

b. Memberikan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan RKP-KP

c. Memberikan advis teknis pelaksanaan kegiatan RKP-KP

TUGASa. Mendukung KMP dan Tim

Teknis dalam pelaksanaan tugas.

b. Memberikan pendampingan teknis dan advice teknis pelaksanaan kegiatan RKP-KP

c. Memfasilitasi pelaksanaan Sinkronisasi dan Konsolidasi pelaksanaan kegiatan RKP-KP.

d. Memfasilitasi pertemuan pembahasan tahapan kegiatan RKP-KP

WEWENANGa. Memberikan rekomendasi

teknis kepada KMP dan Tim Teknis

Tingkat Provinsi

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RKP-KP Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kegiatan Penyusunan RKP-KP Kab/Kota, bersama Satker Randal, PAM dan PLP

a. Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen RKP-KP

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RKP-KP

TUGASa. Menjadi narasumber dalam

FGD proses penyusunan RKP-KP

b. Memantau tindak lanjut rekomendasi Tim Teknis

c. Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan RKP-KP

WEWENANGa. Memberikan rekomendasi

hasil evaluasi dan monitoring kepada Korpus

29


Tingkat Kabupaten/Kota

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Penyusunan RKP-KP

Merumuskan dokumen RKP-KP Kabupaten/Kota

a. Merumuskan dokumen RKP-KP

b. Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen RKP-KP

c. Bertanggung jawab dalam proses penyusunan dokumen RKP-KP

d. Memastikan proses tahapan dan rangkaian kegiatan penyusunan sesuai dengan target output yang akan dicapai.

TUGAS

a. Mengikuti proses pelaksanaan kegiatan RKP-KP

b. Menyediakan basis data dan peta permukiman kumuh kota sesuai denggan SK Kumuh kabupaten/kota.

c. Melakukan sinkronisasi dan mensinegrasikan memorandum program

d. Memfasilitasi pelaksaan kegiatan FGD

e. Menindaklanjuti memorandum program berupa kesepakatan pelaksanan program

f. Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Tim Teknis dan KMP

g. Melakukan proses legalisasi dokumen RKP-KP

h. Melakukan pendampingan hasil penyusunan dokumen dalam proses legalisasi dalam bentuk perbub/ perwal.

WEWENANG

a. Mengusulkan Memorandum Program bidang ke-Cipta Karya-an kepada Pemerintah

30


Kabupaten/Kota

b. Melaporkan hasil penyusunan RKP-KP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Memfasilitasi pembiayaan penyusunan RKP-KP

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) /Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Merumuskan dokumen CAP tingkat lingkungan warga.

a. Merumuskan dokumen CAP

b. Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen CAP

c. Menjadi narasumber dalam perumusan dokumen RKP-KP

TUGASa. Mengikuti proses

pelaksanaan kegiatan RKP-KP

b. Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Pokjanis, Tim Teknis dan KMP.

WEWENANGa. Mengusulkan

Program/kegiatan penanganan permukiman kumuh tingkat masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten /Kota

b. Melaporkan hasil penyusunan CAP kepada Pemerintah Kabupaten /Kota.

3.2 KELUARAN YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan RKP-KP meliputi 5 (lima) dokumen, yaitu:

1. Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;

2. Dokumen Rencana Aksi Masyarakat;

3. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding Kegiatan);

31

4. Dokumen Rencana Detil Disain (DED);

5. Dokumen Proses:a. Laporan Pendahuluan

b. Laporan Antara

c. Laporan Draft Akhird. Laporan Akhir

dengan rincian muatan tiap dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

MUATAN a. Profil kawasan permukiman prioritas.

b. Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas.

c. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.

d. Strategi umum penterjemahan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota serta strategi operasional dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan.

e. Rencana aksi program penanganan permukiman pada kawasan prioritas selama 5 tahun (2015-2019).

f. Memorandum/ kesepakatan program penanganan kumuh.

g. Rencana pembangunan tahapan prioritas pertama.

h. Kawasan prioritas yang telah dan akan dilakukan pembangunannya pada tahun 2015 dan 2016 (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000).

i. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala :

1. Skala 1 : 100 atau skala 1 : 50 (Untuk DED kawasan prioritas)2. Skala 1 : 5.000 (untuk kawasan prioritas)3. Skala 1 : 1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama)

PENYAJIAN a. Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama; danb. Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta

32

yang representatif

2. Dokumen Rencana Aksi Masyarakat;

MUATAN a. Proses penyelenggaraan partisipatif melalui pendekatan Community Action Plan (CAP)

b. Hasil pelaksanaan SKS dan penilaian mandiri komunitasc. Rencana Aksi Masyarakat penanganan permukiman berupa

rumusan skenario pembangunan permukiman.d. Daftar prioritas penanganan pembangunan permukiman.e. Peta dan gambar pendukung

PENYAJIAN a. Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; danb. Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta

yang representatif.

3. Dokumen Penyelenggaraan (Proceeding) Kegiatan

MUATAN a. Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;

b. Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;

c. Materi yang disampaikan;d. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan.

PENYAJIAN a. Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen RKP-KP;

b. Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi partisipatif, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi;

c. Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui; dan

d. Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.

33

4. Dokumen Rencana Detil Disain (DED)

MUATAN a. Rencana Detil Disain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur permukiman untuk kawasan permukiman kumuh prioritas untuk kawasan pembangunan tahun 2016.

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).c. Site Plan kawasan permukiman kumuh prioritas termasuk kawasan

pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2015 dan 2016.

d. Gambar kerja/detail design yang implementatif (skala 1 : 100, dan 1 : 50).

e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE).

f. Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun.

PENYAJIAN a. Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; danb. Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta

yang representatif.

34

Gambar 2 Tahapan Penyusunan RKP-KP

35

3.3 PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP-KP

1. TAHAP PERSIAPAN

1.1. Sosialisasi Pendampingan Penyusunan RKP-KP

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal pelaksanaan penyusunan RKP-KP.

Tujuan a. Melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai RKP-KPb. Mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan

produk dari penyusunan RKP-KP

Metode Workshop dan diskusi

Langkah a. Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatanb. Koordinasi dengan Pokjanis untuk merumuskan rencana

penyelesaian kegiatan

Output Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari

36

penyusunan RKP-KP

Pelaksana Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

Peserta a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendampingc. Tim Teknis/Satker Provinsi di lingkungan Ditjen Cipta Karyad. Narasumbere. Konsultan Manajemen Pusatf. Koodinator Pusat dan Wilayah

Durasi Awal bulan pertama, dengan alokasi waktu ditentukan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada tahap Sosialisasi ini Tim Pokjanis Kabupaten/Kota mempersiapkan sejumlah data/dokumen sebagai berikut:

a. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh.

b. Surat Pernyataan Minat Pendampingan Penyusunan RKP-KP.

c. Profil Umum Permukiman Kumuh.

d. Peta dasar permukiman kumuh.

e. SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokjanis RKP-KP.

f. SK Bupati/Walikota tentang rencana alokasi biaya dari APBD Kabupaten/ Kota untuk mendukung kegiatan RKP-KP.

g. Rencana kerja detil penyusunan RKP-KP.

h. SK Tim Teknis Provinsi.

1.2. Konsolidasi Tingkat Provinsi

Kegiatan penyamaan pemahaman dari sisi substansi dan proses penyusunan RKP Kumuh Perkotaan yang dikemas dalam bentuk konsinyasi serta dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh Satker Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) Provinsi.

37

Peserta:Semua pemangku kepentingan Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatan penyusunan RKP-KP, meliputi:

a. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)

b. Tim Teknis Provinsi

c. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi

d. Satuan Kerja Provinsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

e. Tenaga Ahli Pendamping

Bila diperlukan dapat mengundang narasumber dari Pusat yaitu Koordinator Pusat/Wilayah dan/atau narasumber yang berasal dari akademisi, pemerhati permukiman atau tokoh penggerak permukiman di tingkat lokal.

Tujuan Menyamakan tujuan dan rencana kerja penyusunan RKP Kumuh

Metode Konsinyasi dan diskusi

Output a. Rencana kerja penyusunan RKP-KP dan rencana penyusunanb. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui

oleh Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendampingc. Kompilasi data sektoral pengembangan infrastruktur di kab/kota

sasarand. Pembagian tugas dalam pendampingan penyusunan RKP-KP

Pelaksana a. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)

b. Pokjanisc. Tenaga Ahli Pendampingd. Korkot

Durasi minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1 (satu) setelah SPMK Tim Tenaga Ahli, (setelah dilakukan kegiatan sosialisasi pendampingan)

*) waktu pelaksanaan ditentukan kemudian oleh masing-masing Satker Provinsi

38

Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi

1.3. Preparasi Kegiatan

Melakukan koordinasi antara tenaga ahli pendamping dan Pokjanis terkait penyepakatan jadwal, metodologi penyusunan serta penyediaan peta, data dan informasi.

Tujuan a. Terkoordinasinya kegiatan penyusunan RKP-KP dari awal hingga akhir

b. Tersepakatinya rencana kerja dan metodologi penyusunan RKP-KPc. Tersedianya peta dasar dan rancangan pengumpulan data dan

informasi.

Metode Diskusi koordinasi, digitasi peta

Langkah a. Melakukan mobilisasi dan koordinasi tim untuk penyamaan pemahaman lingkup tugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam kegiatan Penyusunan RKP-KP;

b. Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim;

c. Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1 : 5.000 yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk survey;

d. Menyiapkan rancangan pengumpulan data dan informasi berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah disusun; dan

e. Melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Output a. Rencana kerja;b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan;c. Peta dasar kawasan permukiman dalam skala 1 : 5.000; dand. Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman

kumuh.

Pelaksana a. Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)

b. Pokjanisc. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 1 minggu pada bulan ke-1 (satu) minggu ke 2 hingga minggu ke 3

39

1.4. Penyiapan Profil

Kegiatan penyiapan profil adalah kegiatan menyiapkan data profil kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya yang mengacu kepada SK Penetapan Kawasan Kumuh perkotaan serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang, SPPIP, RP2KP, RPKPP, RP3KP, data permukiman kumuh. Selain itu dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan kriteria dan indikator untuk langkah verifikasi permukiman kumuh yang akan ditetapkan sebagai kawasan kumuh prioritas dan nonprioritas penanganan.

Dalam kegiatan secara paralel dilakukan kegiatan Penyiapan Kelembagaan Lokal.

Tujuan Menyiapkan data-data pendukung untuk menyusun profil kawasan permukiman kumuh

Metode Desk study, kompilasi dokumen

Langkah a. Menyiapkan baseline data kumuhb. Menyiapkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi

Permukiman Kumuh.c. Menyiapkan peta-peta pendukungd. Menyiapkan data-data pendukung lainya.e. Menyusun profil awal kawasan permukiman kumuh kota.f. Menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator permukiman

kumuh yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Output a. Baseline data kumuh kotab. Profil awal permukiman kumuh kotac. Peta-peta pendukungd. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuhe. Kriteria dan indikator permukiman kumuh yang ditetapkan oleh

Bupati/Walikota.f. Peta deliniasi kawasan permukiman kumuh skala 1:5.000g. Berita acara/kesepakatan

Pelaksana a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 Bulan ke 140

1.5. Penyiapan Kelembagaan Lokal

Dalam kegiatan penyusunan RKP-KP, peran masyarakat dalam perencanaan sangat penting dan menjadi salah satu pelaku utama. Kesiapan dan peran aktif dari masyarakat diperlukan agar dalam penyusunan Tenaga Ahli Pendamping, pembagian peran masing-masing pemangku kepentingan di daerah menjadi lebih efektif.

Tujuan Menyiapkan kelembagaan lokal masyarakat sebagai motor penggerak kegiatan sekaligus menjamin keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh di tingkat masyarakat.

Metode Sosialisasi, diskusi, rekrutmen.

Langkah a. Identifikasi kelembagaan masyarakat eksisting dalam konteks pembangunan permukiman;

b. Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan kelembagaan lokal masyarakat eksisting;

c. Menyiapkan BKM/KSM eksisting agar siap melaksanakan rangkaian kegiatan tahapan penyusunan RKP-KP;

d. Membentuk BKM/KSM baru untuk lokasi yang belum memiliki atau belum siap lembaga lokal masyarakatnya.

Output Terbentuknya dan tersiapkannya kelembagaan lokal (BKM/KSM).

Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. Tenaga Ahli Pendampingc. Pemerintah Kab/Kotad. Tokoh/Unsur Masyarakat

Durasi 2 minggu, minggu ke 2 hingga minggu ke 4 pada bulan ke 1

Pada BKM/KSM eksisting yang telah siap untuk melaksanakan kegiatan penyusnan RKP-KP, maka perlu dibentuk Tim Inti Perencanaan Partisipatif. Tim ini terdiri dari perwakilan komponen yang ada di masyarakat dan orang-orang tertentu yang dianggap mau dan mampu

41

mengorganisir anggota masyarakat lainnya. Tim ini bertugas untuk menjadi pelaku utama penyelenggaraan penyusunan RKP-KP di tingkat masyarakat.

Pada Kabupaten/Kota yang lokasi sasarannya tidak sedang mendapatkan fasilitasi pendampingan P2KP, Pokjanis diharapkan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penyediaan tenaga Fasilitator Pendamping Masyarakat. Kondisi ini karena peran Fasilitator Pendamping Masyarakat sangat penting dalam pendampingan penyelenggaran penyusuan RKP-KP di tingkat masyarakat agar kualitas RKP-KP yang dihasilkan tetap baik dan sesuai kaidah yang ditentukan.

2. TAHAP SURVEY DAN IDENTIFIKASI

2.1. Survey dan Observasi

Kegiatan survey dan observasi merupakan identifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota, mengidentifikasi tipologi permukiman kumuh, isu-isu strategis, serta potensi dan permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan. Identifikasi ini diperlukan

42

sebagai bahan untuk dilakukannya verifikasi dan justifikasi kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan prioritas penanganan.

Tujuan Mengidentifikasi kondisi lapangan kawasan permukiman kumuh sebagai bahan untuk verifikasi dan justifikasi kawasan prioritas penanganan.

Metode Survey dan observasi lapangan, desk study

Langkah a. Mengidentifikasi sebaran kawasan permukiman kumuh.b. Mengidentifikasi konstelasi permukiman kumuh terhadap ruang

kota.c. Mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman kumuh kota untuk

mendapatkan pola penanganan yang tepat.d. Mengidentifikasi isu-isu strategis.e. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan (karakteristik sosial,

ekonomi, budaya, fisik, dan kelembagaan).

Output a. Data dan peta sebaran permukiman kumuh.b. Matriks isu-isu strategis permukiman kumuh.c. Karakteristik permukiman kumuh kota yang didalamnya memuat

kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kota kawasan yang disajikan dalam peta.

d. Daftar tipologi dan peta tipologi kumuh perkotaan.

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 2

2.2. Verifikasi dan Justifikasi Lokasi Kumuh

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran profil permukiman kumuh. Hasil dari verifikasi dan justifikasi adalah data update lokasi-lokasi permukiman kumuh serta daftar kawasan prioritas penanganan. Hasil akhir verifikasi dan justifikasi ditetapkan oleh Pokjanis sebagai landasan perumusan berikutnya.

43

Tujuan a. Untuk mendapatkan data dan infromasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi serta untuk memperoleh detail dan update kondisi terkini kawasan permukiman kumuh.

b. Untuk mendapatkan daftar kawasan priorias penanganan

Metode a. Survey dan observasi lapanganb. Cek silang dengan hasil identifikasi awal.c. Desk studyd. Diskusi

Langkah a. Verifikasi data terhadap profil yang telah adab. Verifikasi peta yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota,c. Menentukan daftar kawasan prioritas penanganan:

Menyusun kriteria dan indikator kawasan priroritas penanganan Menetapkan kawasan prioritas penanganan

Output a. Data dan informasi hasil identifikasi yang terverifikasi dan terjustifikasi.

b. Data-data terverifikasi lokasi permukiman kumuh antara lain: Lokasi Deliniasi Luasan

c. Layanan hunian dan infrastrukturc. Data kawasan prioritas penanganand. Peta kawasan prioritase. Peta potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada

kawasan prioritas

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendamping


44

Gambar 3 Contoh peta sebaran kumuh

45

Gambar 4 Contoh peta deliniasi kawasan kumuh

46

Gambar 5 Contoh peta tematik permasalahan permukiman

47

2.3. Survey Kampung Sendiri

Survei Kampung Sendiri (SKS) adalah tahapan atau upaya masyarakat di lokasi tersebut untuk memetakan lingkungan permukimannya secara mandiri, sehingga apa yang kurang terpenuhi di lingkungannya dapat terlihat jelas. Dalam SKS dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik infrastruktur permukiman sampai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tujuan Untuk memetakan kondisi permukiman secara mandiri oleh masyarakat.

Metode Rekrutmen, pelatihan, survey, rembuk warga.

Langkah a. Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatifb. Brifieng dan Pelatihan SKSc. Pelaksanaan SKSd. Diskusi hasil SKS

Output a. Data primer dan sekunder kondisi permukiman: Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur

permukiman) (by name by address) Data Rumah Tidak layak Huni (RLTH) yang dimiliki dan dihuni

oleh pemiliknya Data nonfisik Data identifikasi legalitas lahan Data demografi

b. Profil permukimanc. Peta permukiman kumuh skala lingkungan hasil SKS berikut

analisisnya.

Pelaksana a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

Durasi 3 minggu, bulan ke 2 minggu ke 1 hingga minggu ke 3

48

Data dan Informasi yang akan digali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) ini adalah:

a. Kondisi Wilayah

i. Survey / pengumpulan data primer:

o Data permasalahan kekumuhan (fisik infrastruktur permukiman) (by name by address):

Data kondisi bangunan dan rumah tidak layak huni (RTLH) Data kondisi jalan lingkungan Data kondisi drainase lingkungan Data kondisi penyediaan air minum Data Kondisi pengelolaan air limbah Data kondisi pengelolaan persampahan Data kondisi pengamanan kebakaran Data dan kondisi sarana dan prasarana permukiman lainnya.

o Data Nonfisik: Data kepadatan penduduk Data potensi sosial ekonomi

o Data identifikasi legalitas lahan

ii. Pembuatan peta tematik permukiman, yang berisi:

Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta kondisi rumah dan perumahan, peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana permukiman yang ada, peta sebaran banjir, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana;

b. Kondisi Demografi, dilakukan dengan: pengumpulan data dan pemutakhiran data kependudukan pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi, sejarah permukiman, dan sebagainya.

49

3. TAHAP KAJIAN DAN PERUMUSAN I

3.1. Kajian/Pemutakhiran Profil

Kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh, kajian hasil survey dan verfikasi serta kajian hasil kegiatan SKS. Dari hasil kajian tersebut dilakukan pemutakhiran terhadap profil permukiman kumuh kota dan profil kawasan kumuh.

TUJUAN a. Mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan, serta rencana tata ruang wilayah yang telah tersedia maupun yang sedang disusun terkait dengan kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan;

b. Mengidentifikasi sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota dengan penyusunan RKP-KP; dan

c. Mengidentifikasi kontribusi dan kedudukan permukiman kumuh prioritas penanganan yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten/kota.

METODE Desk study (studi literatur), content analysis (analisis isi).

LANGKAH a. Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten/kota, khususnya yang terkait pengembangan permukiman;

b. Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait pengembangan permukiman yang ada di kabupaten/kota;

50

c. Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan RKP-KP; dan

d. Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala kabupaten/kota.

e. Melakukan Pembuatan Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh Peta Profil (skala 1: 5000) yang menggambarkan kondisi

eksisting permukiman kumuh berserta sarana dan prasarananya. Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000) yang

menggambarkan menggambarkan kebutuhan penanganan perumahan, sarana dan prasarana.

Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000)

OUTPUT a. Overview Permukiman Kumuh Kotab. Overview Kebijakan dan Program Terkaitc. Permutakhiran Profil Kawasan Kumuh Kotad. Peta Mutakhir Profil Permukiman Kumuh:

Peta Profil (skala 1: 5000). Peta Kebutuhan Penanganan (skala 1: 5000). Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kota (skala 1: 25.000)

PELAKSANA a. Pokjanisb. Tenaga Ahli Pendamping

DURASI 2 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 di bulan ke 3

Pemutakhiran profil kawasan kumuh perkotaan dilakukan untuk menyusun Profil permukiman kumuh dalam bentuk:

Pemutakhiran hasil verifikasi kebutuhan Data dan Peta yang perlu dilengkapi dalam melakukan menyusun Profil Permukiman Kumuh Perkotaan yang dimaksud.

Pemutakhiran data dan peta hasil kegiatan survey kampung sendiri.

Pemutakhiran dengan menggabungkan hasil kedua overview kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh perkotaan pada skala lingkungan dan skala kawasan terkait.

Kelengkapan peta (SHP) yang dibutuhkan dalam penyusunan peta profil sebagai berikut:

51

NO NAMA KEBUTUHAN PETA SKALA1 Peta orientasi wilayah administratif kota 1 : 250002 Peta rencana tata guna lahan kota 1 : 250003 Peta arah pengembangan wilayah kota 1 : 250004 Peta infrastruktur eksisting pada wilayah perkotaan 1 : 250005 Peta deliniasi sebaran lokasi kawasan permukiman kumuh kota 1 : 250006 Peta deliniasi pada permukiman kumuh kota 1 : 50007 Peta status legalitas lahan pada wilayah perencanaan (planning

area)1 : 5000

8 Peta kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan pada wilayah perencanaan

1 : 5000

9 Peta keberadaan lahan kosong pada wilayah perencanaan (dalam delineasi kawasan permukiman dan menjelaskan status kepemilikan)

1 : 5000

10 Peta sebaran lokasi banjir/genangan pada wilayah perkotaan 1 : 500011 Peta rencana infrastruktur (jalan, drainase, air minum perpipaan,

persampahan, jaringan air limbah) pada sistem perkotaan1 : 5000

12 Peta batas area rencana (planning area) penanganan setiap tahunnya pada kawasan kumuh kota

1 : 5000

13 Peta tata guna lahan pada area rencana penanganan kawasan kumuh kota

1 : 5000

3.2. Penilaian Kampung Sendiri

Dengan memperhatikan hasil overview kebijakan penanganan kumuh untuk kawasan yang bersangkutan, masyarakat didampingi oleh Fasilitator Pendamping Masyarakat melakukan Penilaian Kampung Sendiri. Kegiatan ini berupa menyusun daftar permasalahan dan pemetaan kondisi permukiman serta menyusun akar masalah permukiman untuk mendapatkan pendekatan dan metode penanganan yang tepat.

52

TUJUAN Masyarakat dapat menemukenali permasalahan permukimannya secara komprehensif.

METODE Diskusi/rembuk warga

LANGKAH a. Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data dan permasalahan hasil SKS yang kemudian disintesakan dalam permasalahan infrastruktur dan permasalahan permukiman lainnya.

b. Penyusunan pohon masalah, dilakukan dengan pemetaan permasalahan permukiman kumuh dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui sebab dan akibat permasalahan yang ada secara komprehensif.

OUTPUT a. Daftar permasalahan kumuhb. Analisis pohon masalah kumuh

PELAKSANA a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

DURASI 1 minggu, minggu ke 2 di bulan ke 3

3.3. Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Perkotaan

Perumusan Konsep dan Strategi Penanganan merupakan rencana konseptual penataan kawasan permukiman kumuh untuk mencapai 0% kumuh di tahun 2019 serta keberlanjutan penanganan pada tahun-tahun berikutnya. Konsep dan strategi ini memuat visi, misi, dan tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh, tahapan penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta identifikasi kebutuhan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang akan dilakukan.

53

TUJUAN Merumuskan konsep dan strategi penanganan dan serta indikasi program-program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan

METODE Analisis SWOT, Diskusi

LANGKAH a. Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan dan pembangunan kawasan permukiman kumuh; Merumuskan kebutuhan penanganan di permukiman kumuh

prioritas berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan;

Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen infrastruktur permukiman perkotaan dan lokasinya;

Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.

b. Merumuskan konsepsi penanganan kawasan permukiman kumuh, yang meliputi: Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan

permukiman kumuh serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan kawasan.

Perumusan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh beserta program-program penanganan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, aspek lingkungan, aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek pendanaan yang kesemuanya diturunkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

OUTPUT a. Konsep dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh.b. Peta konsep pembangunan kawasan permukiman kumuh

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendampingc. Perwakilan masyarakatd. Narasumber (Perguruan tinggi, pemerhati permukiman, dll.)


54

3.4. Penyusunan Prioritas Kebutuhan

Dengan memperhatikan hasil kegiatan 3.3. Penyusunan Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Perkotaan, selanjutnya masyarakat menyusun prioritas masalah serta prioritas alternatif pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan penanganan permukiman kumuh di lingkungannya.

Hasil penyusunan prioritas kebutuhan masyarakat ini akan menjadi salah satu bahan masukan bagi Pokjanis dalam kegiatan 3.5. Penyusunan Program dan Kegiatan.

TUJUAN Masyarakat menyusun prioritas masalah permukiman yang ada dan gambaran alternatif-alternatif pemecahan masalah.

METODE Diskusi/rembuk warga

LANGKAH a. Penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon masalah yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya,

b. Prioritas alternatif pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas permasalahan dengan mempertimbangkan kendala, kemampuan, potensi dan peluang yang ada.

OUTPUT a. Prioritas masalah permukimanb. Alternatif-alternatif pemecahan permasalahan permukiman.


Durasi 1 minggu, minggu ke 4 bulan ke 3

3.5. Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan

Konsep, strategi dan program-program penanganan kemudian diturunkan menjadi lebih rinci dan operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu dan tahun pelaksanan yang lebih rinci selama 5 tahun (tahun 2015-2019) untuk mencapai 0% Kumuh tahun 2019.

55

TUJUAN Menyusun program dan rencana kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh

METODE Analisis konsep dan strategi, FGD

LANGKAH a. Melakukan penyusunan kriteria dan indikator permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 2016.

b. Menetapkan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 2016.c. Merumuskan program pembangunan yang aplikatif, riil dan terukur

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota maupun kawasan sebagai pelaksanaan konsep dan strategi penanganan kumuh perkotaan.

d. Merumuskan kebutuhan program-program penanganan permukiman kumuh dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

e. Merinci setiap program ke dalam skema pentahapan yang dirinci kedalam program tahunan (2015-2019);

f. Melakukan indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas tahun 2016

g. Melakukan pemetaan spasial dari strategi dan program yang telah dirumuskan.

OUTPUT a. Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas

b. Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman kumuh prioritas

c. Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan.

d. Rencana kegiatan tahunan penanganan kawasan permukiman kumuh.e. Peta strategi dan program penanganan permukiman kumuh.f. Daftar kawasan permukiman kumuh prioritas penanganan tahun 2016g. Indikasi rencana pembangunan kawasan prioritas untuk tahun 2016h. Berita acara kesepakatan tentang program dan kegiatan penanganan

permukiman kumuh perlotaan skala kabupaten/kota dan skala kawasan.

Pelaksana a. Pokjanisb. TA Pendampingc. Perwakilan masyarakatd. Narasumber (Akademisi, pemerhati permukiman, dll.)

Durasi 3 minggu, minggu ke 1 dan ke 2 bulan ke 4

56

3.6. Perencanaan Partisipatif

Kegiatan perencanaan partispatif adalah rembuk masyarakat yang melibatkan berbagai komponen dan perwakilan masyarakat. Dalam kegiatan ini dibahas hasil kegiatan Survey Kampung Sendiri (SKS), penilaian serta penyusunan prioritas kebutuhan.

Kegiatan ini merumuskan metode penanganan permukiman kumuh skala lingkungan yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya/indikasi implementasi program penanganan kumuh perkotaan.

Hasil dari perencanan partisipatif menjadi salah satu masukan untuk kegiatan 4.1 Perumusan Memorandum Program Ke-Cipta karya-an.

TUJUAN a. Merumuskan lebih mendalam prioritas permasalahan permukiman kumuh perkotaan.

b. Menyusun alternatif-alternatif pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah permukiman kumuh perkotaan.

c. Menyusun alternatif jenis infrastruktur permukiman yang akan dibangun.

d. Merumuskan rencana kegiatan masyarakat.e. Memetakan pelaku-pelaku pembangunan permukiman.f. Menyusun potensi kerjasama dengan pelaku lain di luar masyarakat

dalam pembangunan permukiman kumuh perkotaan.

METODE Diskusi/rembuk warga.

LANGKAH Rembuk warga perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

OUTPUT a. Prioritas masalah permukiman kumuh dan alternatif pemecahannya.b. Peta pelaku pembangunan.c. Rumusan rencana kerja masyarakat.d. Rumusan potensi kerjasama pembangunan permukiman.


Durasi 1 minggu, minggu ke 3 bulan ke 4

57

4. FGD DAN PERUMUSAN II

4.1. Perumusan Memorandum Program Pembangunan Ke-Ciptakarya-an

Kegiatan perumusan memorandum program pembangunan Ke-Cipta Karya-an merupakan perencanaan investasi lima tahun sektor ke-Cipta Karyaan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan untuk mencapai target 0% kumuh di 2019, yang meliputi: program jangka menengah, indikasi program investasi yang melibatkan lintas sektoral, penggalangan dana, penyiapan investasi serta pembiayaan reguler ke-Cipta Karya-an. Kegiatan ini dikoordinir oleh Satker Randal Provinsi bekerjasama dengan Satker Sektoral Ditjen Cipta Karya lainnya, Tim Teknis Provinsi dan Pokjanis.

TUJUAN a. Menyusun memorandum pembangunaan sektor ke-Ciptakarya-an dalam rangka penanganan permukiman kumuh 2015 – 2019.

b. Menyusun rencana investasi pembangunan reguler ke-Ciptakarya-an.c. Menyusun indikasi DED kawasan prioritas untuk tahun 2016.

METODE Desk study, diskusi.

LANGKAH a. Melakukan diskusi sinkronisasi program sektoral tingkat Kabuapten/Kota dan Provinsi terkait penanganan permukiman kumuh.

b. Melakukan penyusunan memorandum rencana pembangunan sektor CK terkait penanganan permukiman kumuh tahun 2016 – 2019.

c. Melakukan penyusunan indikasi penyusunan DED kawasan priroritas.

OUTPUT a. Draft memorandum program pembangunan ke-Cipta Karya-an

58

termasuk rencana investasinya.b. Indikasi penyusunan DED kawasan priroritas untuk Tahun 2016.

Pelaksana a. Satker Randal PIP Provinsib. Satker Provinsi Sektoral CKc. Pokjanisd. Tenaga Ahli Pendamping

Durasi 2 minggu, minggu ke 3 hingga minggu ke 4 bulan ke 4

4.2. Perumusan Draft Dokumen Perencanaan Aksi Masyarakat

Kegiatan ini adalah proses sistematisasi dan dokumentasi hasil-hasil dari kegiatan SKS, penilaian kampung sendiri, prioritasi masalah dan perencanaan partisipatif dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Masyarakat (CAP).

Materi yang terdapat dalam draft Dokumen Perencanan Masyarakat meliputi:

- Profil permukiman yang berisi kondisi wilayah, kondisi demografi, dan sejarah permukiman.

- Profil potensi dan permasalahan permukiman.

- Profil pemangku kepentingan masyarakat.

- Rumusan kebutuhan penanganan.

- Rumusan komponen yang akan dibangun (permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor terkait lainnya).

Rencana aksi masyarakat disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku).

TUJUAN Menyusun draft dokumen Rencana Aksi Masyarakat (CAP)

METODE Deskstudy, diskusi.

LANGKAH a. Mengkompilasi dan menganalisis seluruh dokumen hasil-hasil kegiatan di masyarakat mulai dari tahap identidikasi hingga perumusan.

b. Membuat draft dokumen CAP.

59

OUTPUT Draft dokumen CAP


Durasi 2 minggu, minggu ke 1 hingga minggu ke 2 bulan ke 5

4.3. FGD/Forum Konsolidasi

Kegiatan ini merupakan media diskusi hasil penyusunan pembahasan konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk mendapat masukan kritis dan tanggapan atas konsep-konsep penanganan permukiman kumuh, data dan informasi yang sudah disusun.

Tahap FGD dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan perkuatan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan meliputi :

- Pelaksanaan FGD dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan kegiatan ini.

- FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan, penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap lingkungan kumuh, dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi dan pola penanganan permukiman kumuh, penyusunan dokumen CAP, dan metode dokumentasi kegiatan.

- Dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan lintas pemangku kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan penanganan kumuh di kawasan-kawasan prioritas.

TUJUAN a. Untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholdermengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan sektor CK, serta rencana aksi masyarakat.

b. Menyepakati indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 1.c. Menyepakati indikasi penyusunan DED.d. Menyepakati hal-hal yang perlu disampaikan pada kegiatan Kolokium.

60

METODE FGD

LANGKAH a. Konsolidasi pemangku kepentingan untuk menyusun bahan, metode dan materi FGD.

b. Pelaksanaan FGD selama satu hari yang dikoordinir oleh Ketua Pokjanis.

OUTPUT a. Kesepakatan mengenai konsep, strategi, program, kegiatan, memorandum pembangunan sektor CK, serta rencana aksi masyarakat.

b. Kesepakatan indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 2016.c. Kesepakatan indikasi penyusunan DED kawasan prioritas tahun 2016.

Pelaksana Pokjanis

Peserta Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :a. Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi

infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaanb. Akademisic. Pemerhati permukiman

d. Perwakilan masyarakat permukiman kumuh

Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur:a. Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur

permukiman, permukiman, dan perencanaan

b. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB)

c. TA Pendamping

Durasi 1 hari (mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Pokjanis)

4.4. Penyusunan DED Kawasan Prioritas

Penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk komponen program pembangunan yang meliputi infrastruktur permukiman perkotaan di kawasan prioritas.

61

TUJUAN a. Menyusun Rencana Teknis Rinci (DED) infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas tahun 2016; dan

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga.

METODE Survey lapangan (ground survey), desk study, studio.

LANGKAH a. Menyiapkan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini hanya memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, namun jumlah dan besarannya belum terinci;

b. Melakukan ground check dan pengukuran yang mulai di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Pembuatan site plan dan gambar kerja sebagai pendetailan komponen prioritas yang ditentukan. Gambar ini dibuat rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan;

d. Penghitungan volume pekerjaan dan RAB;

OUTPUT a. Site Plan kawasan pembangunan tahap pertama.b. Gambar kerja/detail design yang implementatif (skala 1 : 100).c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut

diatas (OE).d. Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun.

PELAKSANA a. Pokjanisb. TA Pendamping

DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 2 hingga ke 4

62

5. TAHAP KOLOKIUM

5.1. Kolokium

Kolokium merupakan upaya pendampingan dari pusat untuk memastikan kualitas proses dan substansi yang telah dan dalam proses penyusunan sesuai dengan metodologi pelaksanaan. Tim Tenaga Ahli bersama dengan Tim Teknis Pemeritah Kabupaten/Kota akan memberikan pelaporan kemajuan pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan pekerjaan ini. Kolokium akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan selanjutnya.

Pada bulan kelima penyelenggaraan kegiatan, akan diselenggarakan Kolokium yang wajib diikuti oleh Tenaga Ahli Pendamping dan Pokjanis. Dalam rangkaian kegiatan penyusunan RKP-KP, kegiatan ini menjadi bagian proses monitoring dan evaluasi oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP-KP.

DEFINISI Kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP-PB) provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RKP-KP

TUJUAN Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RKP-KP yang dilakukan di setiap Kabupaten/Kota

63

METODE Workshop dan Diskusi

LANGKAH – LANGKAH a. Menyiapkan materi paparan dan pembahasan capaian RKP-KP meliputi bahan tayangan dan materi visualisasi yang telah disusun, serta dikoordinasikan bersama Tim Teknis Provinsi.

b. Mengikuti kegiatan kolokium dengan memaparkan hasil-hasil penyusunan RKP-KP kepada para pemangku kepentingan terkait

c. Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap pencapaian kegiatan RKP-KP dari pelaksanaan kolokium

OUTPUT a. Kesamaan hasil dari produk RKP-KP yang dihasilkan oleh masing-masing Pokjanis Kabupaten/Kota

b. Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan

PENYELENGGARA Direktorat Jenderal Cipta Karya

PESERTA Semua perwakilan kabupaten/kota yang melakukan kegiatan penyusunan RKP-KP. Perwakilan tersebut meliputi:- Pokjanis- Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan

Penataan Bangunan- TA Pendamping

BENTUK Workshop

DURASI Minimal 1 (satu) hari pada akhir bulan ke-5 setelah SPMK .

5.2. Penajaman Paskakolokium (Konsultasi Publik)

Kegiatan ini adalah penajaman hasil dan rekomendasi Kolokium. Pada langkah ini dirumuskan revisi, perbaikan, tanggapan atas masukan-masukan dan rekomendasi selama pelaksanaan Kolokium. Bentuk kegiatan adalah Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyusunan RKP-KP.

Kegiatan konsultasi publik ini adalah kegiatan penjaringan masukan terhadap muatan RKP Kumuh Perkotaan hasil pembahasan Kolokium yang dilakukan dalam bentuk konsultasi

64

kepada pemangku kepentingan kabupaten/kota termasuk masyarakat calon penerima manfaat.

TUJUAN Untuk menjaring masukan dalam rangka mematangkan konsep, strategis, rencana aksi program penanganan permukiman kumuh perkotaan hasil rekomendasi pembahasan Kolokium.

METODE Pemaparan hasil dan diskusi terbuka

LANGKAH-LANGKAH a. Memaparkan seluruh capaian kegiatan RKP-KPb. Memaparkan hasil rekomendasi Kolokiumc. Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan-masukan

terhadap muatan RKP-KPd. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian

kegiatan RKP-KP berdasarkan masukan dari konsultasi.

OUTPUT a. Masukan terhadap pencapaian kegiatan RKP-KPb. Masukan terhadap substansi RKP-KP

PENYELENGGARA Pokjanis

PESERTA Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan peserta dan pendukung.

Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :

a. Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan

b. Akademisic. Pemerhati permukimand. Perwakilan masyarakat kawasan kumuh

Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur:

a. Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan

b. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB)

c. Tenaga Ahli Pendamping

DURASI Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun

65

6. TAHAP FINALISASI PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN

6.1 Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Kegiatan Penyusunan RKP-KP ini diperlukan dengan menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku (stakeholders), dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dihasilkan oleh Pemda, seperti Dokumen SPPIP, RP2KP/RP3KP serta RPKPP.

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

a. Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaaan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati atau Walikota, yang direncanakan selesai dalam 5 (lima) tahun (sampai dengan tahun 2019) dengan luasan deliniasi minimal 15 Ha sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu kesepakatan penentuan luasan minimal tersebut.

b. Terwujudnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimana pencegahan mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

c. Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an.

66

d. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan dan/atau penghapusan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

e. Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh perkotaan guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

f. Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuh perkotaan (kelompok masyarakat KSM/BKM) untuk lebih berperan dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh perkotaan di lingkungannya, melalui penyusunan rencana aksi yang partisipatif (community action plan/CAP).

g. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh kelompok swadaya masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat baik dalam skala lingkungan/kawasan dan skala kota.

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Dokumen RKP-KP merupakan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota secara mandiri, melembaga dan berkelanjutan.

Tujuan pekerjaan penyusunan RKP-KP ini adalah :

a. Memantapkan pemahaman pemerintah kota/kabupaten tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target zero kumuh (100-0-100) pada tahun 2019.

b. Agar pemerintah kota/kabupaten dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RKP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan.

c. Agar pemerintah kota/kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten didalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya.

67

Sasaran penyusunan RKP-KP ini adalah:

a. Tersedianya Dokumen RKP-KP sebagai acuan/skenario penanganan/pengurangan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2015-2019).

c. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas/CAP (community action plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya. Dokumen CAP masing-masing permukiman kumuh disusun dan dicetak terpisah namun satu kesatuan sebagian bagian RKP-KP Kabupaten/Kota.

d. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan), Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun 2015 dan 2016 sebagai bagian dari RKP-KP secara keseluruhan.

68

TUJUAN Menyusun Dokumen RKP-KP sebagai produk daerah yang merupakan dokumen utama dari seluruh kegiatan penyusunan RKP-KP yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.

METODE Desk Study, Diskusi

LANGKAH a. Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan.

b. Diskusi pembahasan Dokumen RKP-KP sebelum di cetak final.

OUTPUT a. Profil umum kawasan permukiman kumuh perkotaan.b. Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman kumuh prioritas.

c. Konsep dan strategi penanganan dan pengurangan permukiman kumuh perkotaan.

d. Profil kawasan permukiman kumuh prioritas.e. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman

kumuh prioritas.f. Rencana aksi program penanganan permukiman pada kawasan

prioritas selama 5 tahun.g. Memorandum Program Sektor CK.h. Rencana penanganan tahun 2015 dan 2016 serta DED tahun 2016 .i. Kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada

tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000);

j. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala :

i. Skala 1 : 5.000 (untuk kawasan prioritas)ii. Skala 1 : 1.000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama)

DURASI 3 minggu, bulan ke 6 minggu ke 1 hingga ke 3

69

l

6.2 Rencana Aksi Masyarakat/CAP

Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif bersama masyarakat/Community Actin Plan (CAP). Rencana aksi program yang dihasilkan meliputi permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan maupun komponen sektor terkait lainnya, dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku).

TUJUAN Menyusun rencana aksi masyarakat penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku

METODE Analisis hasil SKS, analisis dan pemetaan stakeholder, analisis pembiayaan, pendekatan partisipatif, dan FGD

LANGKAH a. Sistematisasi seluruh hasil-hasil dari rangkain proses kegiatan di tingkat masyarakat yang disusun dalam dokumen perencanaan yang komprehensif seuai dengan substansi yang diwajibkan.

b. Diskusi pembahasan Dokumen CAP sebelum di cetak final.

OUTPUT a. Profil umum lingkungan kumuh.b. Potensi dan permasalahan permukiman di lingkungannya.c. Konsep dan strategi penanganan kumuh di lingkungannya.d. Rencana aksi program penanganan kumuh selama 5 tahun.e. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan,

rencana aksi program di lingkungannya dalam skala 1 : 1000.

PELAKSANA a. Koordinator Kota/Askot/Fasilitator Pendamping Masyarakatb. BKM/KSMc. Tim Inti Perencanaan Partisipatif

DURASI 2 minggu, minggu ke 1 hingga ke 2 bulan ke 6

70

GLOSSARY

Analisis SWOT

Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu perencanaan pembangunan/proyek.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota/Kabupaten.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Bidang Cipta Karya

Bidang pembangunan yang terkait dengan permukiman, yang meliputi penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan prasarana lingkungan permukiman.

Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi terfokus dan mendalam dari sekelompok pihak yang berkepentingan mengenai suatu topik tertentu.

Infrastruktur Perkotaan

Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berupa penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, tata bangunan dan lingkungan, ruang terbuka hijau, penyediaan dan pemanfaatan prasarana sarana jaringan jalan, jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana.

Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Jaringan prasarana dan sarana berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem drainase, jaringan jalan lingkungan serta

71

penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan permukiman di perkotaan.

Indikator

Penetapan kriteria untuk mengukur dan menjamin terpenuhinya pencapaian program atau kegiatan.

Kawasan Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan Perkotaan

Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Permukiman Prioritas

Kawasan permukiman yang disepakati oleh pemangku kepentingan di kabupaten/kota sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi masalah yang mendesak.

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)

Perwakilan instansi pemerintah yang membidangi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan

Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Kegiatan

Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

72

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang ataupun jasa.

Kriteria

Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dalam pemilihan kawasan, dimana ukuran tersebut didasarkan pada tinjauan akademis dan menjadi kesepakatan semua pihak yang terkait.

Kolokium

Pertemuan keahlian di antara para penyusun RKP-KP untuk dapat saling belajar satu sama lain sehingga dapat semakin memperkaya hasil yang dicapai.

Konsultasi Publik

Suatu mekanisme pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas agar semua pemangku kepentingan di suatu kota/kabupaten dapat diberdayakan dan dikembangkan kemampuannya untuk memberikan peran aktif dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan RKP-KP yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada kehidupan mereka.

Konsep Penanganan

Kerangka imajiner yang menggambarkan upaya penanganan kawasan berdasarkan potensi dan persoalan eksisting.

Millenium Development Goal’s (MDG’s)

Sasaran pembangunan internasional hasil kesepakatan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan 23 organisasi internasional yang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran pembangunan tersebut adalah (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) ketercapaian pendidikan dasar untuk semua golongan (2) mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

73

Perumahan

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan.

Permukiman

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (terkait dengan adanya jalinan ekonomi,sosial, politik, dan budaya).

Penataan Ruang

Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Pembangunan

Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemangku Kepentingan

Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

74

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan Partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama – sama (partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan/permasalahan dan potensi sampai dengan penentuan program/kegiatan. Dalam hal ini obyek utama perencanaan adalah penanganan permukiman kumuh.

Program

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota/kabupaten yangdilengkapi dengan peraturan zonasi kota/kabupaten. RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kota/kabupaten yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kota atau kawasan strategis kabupaten.

Rencana Induk Sistem

Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya dalam Bidang Cipta Karya.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana permukiman kota/kabupaten yang disusun dengan keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik untuk mendukung perwujudan wilayah perkotaan yang bersifat multisektor, multi tahun, dan multi sumber pembiayaan.

75

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Rencana Tata Ruang (RTR)

Hasil perencanaan tata ruang, yang dapat diklasifikasikan menjadi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.

1. Rencana Umum Tata Ruang disusun menurut wilayah adminsitrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembanguan administrasi pemerintahan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten.

2. Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan/atau disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan ruang/pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota)

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Cipta Karya

Dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode lima tahun, dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh

76

masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang berkelanjutan.

Satuan Kerja Bidang Cipta Karya

Bagian dari unit kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di tingkat provinsi yang melaksanaan kegiatan dari program Bidang Cipta Karya.

SDG (Sustainable Development Goal)

Pembahasan mengenai isu sustainable development goals (SDGs) mengemuka sebagai tindak lanjut proposal yang diusulkan oleh Columbia, Guatemala, dan Peru dalam proses pertemuan menjelang KTT Rio+20 bulan Juni 2012. Usulan isu SDGs muncul sebagai salah satu outcome KTT Rio+20 karena adanya berbagai indikasi yang menunjukkan sulitnya mencapai konsensus global atas kompleksitas dua tema besar KTT Rio+20, yaitu green economy dan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai institutional framework for sustainable development (IFSD).

SDG merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs yang akan berakhir di tahun 2015. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan dari MDGs yang belum tercapai.

Isu-isu yang akan diangkat sebagai indikator dalam SDGs adalah: (1) memerangi kemiskinan, (2) perubahan pola konsumsi, (3) mempromosikan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan, 4) keanekaragaman hayati dan hutan, 5) lautan, 6) sumber daya air, 7) memajukan sekuritas makanan, 8) energi termasuk dari sumber terbarukan.

Strategi

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi. Strategi setidaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut: Mampu merespon semua target yang ada; Mengadopsi harapan dan kepentingan dari semua kelompok pemangku kepentingan yang

relevan; Tidak menimbulkan konflik; Keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan strategi saling memperkuat satu sama

lain; Memiliki keterkaitan dengan lingkungannya; Dapat direalisasikan; Berjalan sesuai dengan hasil maupun dampak lainnya sebagaimana yang diinginkan.

77

Sosialisasi

Kegiatan atau upaya untuk menyebarluaskan wawasan RKP-KP sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berbasis kawasan yang lebih terpadu.

Survey Kampung Sendiri

Identifikasi kebutuhan masyarakat dengan melihat masalah dan potensi terkait permukiman kumuh, dilakukan dengan cara FGD dengan masyarakat, observasi lapangan, dan cara lain dengan prinsip-prinsip partisipatif.

Tim Teknis Provinsi

Tim pendamping penyusunan RKP-KP yang terdiri dari instansi pemerintah yang membidangi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di tingkat provinsi.

78

DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo.

9. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Petunjuk Teknis Penyusunan Slum Improvement Action Plan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (SIAP NUSP-2).

12.

79

ANNEX

Outline Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Tujuan dan Sasaran

3. Ruang Lingkup

4. Kedudukan RKP-KP dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

5. Rangkuman proses penyusunan RKP-KP

6. Sistematika penyusunan dokumen

BAGIAN II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pada bagian ini penyusunan Dokumen RKP-KP mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kabupaten/kota yang telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan sebagai berikut:

1. Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan

2. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

3. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

80

BAGIAN III

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH

Penajaman dari kondisi lebih mutakhir dari profil permukiman kumuh yang akan dilakukan penanganan. Penajaman Profil Permumiman Kumuh ini mencakup:

1. Sebaran dan Gambaran Umum Kawasan-kawasan Kumuh Kota

2. Profil Kawasan Kumuh Perkotaan

3. Profil Kawasan Kumuh Priroritas Penanganan

BAGIAN IV

KONSEP DAN STRATEGI PENANGAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Bagian ini menjelaskan alur dan arah penyusunan Dokumen RKP-KP sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa kota bebas kumuh. Bagian ini mencakup:

1. Konsep Strategis Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan

2. Stategi Penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencapaian Kota Bebas Kumuh.

3. Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

4. Konsep dan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1

BAGIAN IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN

Bagian ini menjelaskan turunan dari konsep dan strategi penanganan kumuh perkotaan serta hasil penyusunan dokumen-dokumen Memorandum Program sebagai berikut:

1. Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

2. Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Komprehensif dalam Pembangunan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencegahan Tumbuhnya Kumuh Baru.

3. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Kapasitas (capacity building).

4. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Lingkungan Permukiman. 81

5. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Sosial dan

6. Program Penanganan dan Kegiatan Pembangunan Ekonomi.

BAGIAN VI

RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN 2015-2019;

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Penanganan Kumuh Perkotaan 2015-2019 (Memorandum Program) berupa Rencana Program dan Rencana Investasi pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Bagian ini mencakup:

1. Rencana Aksi Penanganan kumuh Perkotaan 2015-2019.2. Memorandum Program Sektor CK.3. Rencana Aksi Komunitas.

BAGIAN V

RENCANA DETAIL DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS

1. Rencana Pembangunanan Penanganan Permukiman Tahap 2016.

2. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) Kawasan Penanganan Prioritas

Lampiran Dokumen RKP-KP

- SK dan Profil Kumuh Perkotaan.

- Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian.

- Dokumentasi potensi dan permasalahan kumuh (kondisi eksisting) dalam bentuk foto, video dan tangkapan drone/ film/foto udara.

- Konsep desain dan skenario penanganan dalam bentuk desain 3D.

- DED, HPS, dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan).

.

82

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

INDIKATOR DAN KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH

A. Pemahaman Umum Permukiman Kumuh Perkotaan

Definisi permukiman kumuh mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu: “Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.” Dengan penjabaran sebagai berikut:

Pengertian Ketidakteraturan Bangunan :

1. Tata letak bangunan rumah dan prasarana dalam kawasan tidak teratur

a. Tidak adanya Garis Sempadan Bangunan (GSB) atau GSB yang tidak teratur.

b. Orientasi bangunan tidak tertib atau tidak ada pola tata letak bangunan.

2. Struktur pembentuk lingkungan yang tidak teratur (tidak berpola) dan pola pemanfaatan ruang dengan efektifitas rendah. Dicirikan oleh struktur dan pola jalan serta infrastruktur.

3. Ketidakteraturan itu bisa disebabkan oleh aspek fisik alami dan fisik binaan di kawasan tersebut.

Pengertian Kepadatan Bangunan yang tinggi:

1. Menunjukkan banyaknya bangunan (jumlah) bangunan dalam suatu luas lahan tertentu = bangunan/ha.

2. Kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah (berbeda untuk kelas kota yang ditinjau).

3. Berpengaruh terhadap nilai kepadatan penduduk per satuan luas.

83

Pengertian Penurunan Kualitas Bangunan dan Sarana Prasarana :

1. Penurunan Kualitas Bangunan ditandai dengan kondisi teknis yang tidak aman, tidak nyaman, tidak sehat, tidak ada kemudahan serta tidak adanya keindahan.

2. Penurunan Kualitas Bangunan Terkait dengan Kriteria Rumah Tidak Layak Huni:

Secara umum Rumah Tidak Sehat diartikan sebagai kondisi kemampuan bangunan rumah yang berada di bawah standar kelayakan untuk dihuni. Kondisi ini dicirikan oleh kualitas bangunan dengan material yang sub standar dan kapasitas huni dari bangunan (luas dibutuhkan per jiwa) berada di bawah standar rumah sehat yang ditetapkan.

a. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya.

b. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses.

c. Jenis lantai tanah.

d. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang memadai baik pribadi maupun komunal.

e. Sarana sosial, budaya, ekonomi dan pelayanan umum seperti air bersih, air kotor, dan persampahan tidak memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Indikator yang digunakan untuk mencirikan kekumuhan dan mengidentifikasi suatu lingkungan permukiman untuk dapat dikatakan kumuh adalah hanya pada indikator fisik. Maka, karakteristik permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekurangan pelayanan dasar seperti akses layak terhadap air bersih, jalan lingkungan yang diaspal, sanitasi, dan infrastruktur penting lainnya.

2. Bangunan rumah dalam permukiman terbuat dari struktur yang berkualitas buruk dan umumnya melanggar aturan bangunan.

3. Permukiman dengan intensitas lahan dan bangunan yang tinggi, ditandai dengan rumah dan populasi berkepadatan tinggi.

4. Berada pada kondisi yang lingkungannya tidak sehat dan mungkin bertempat di lahan yang rawan bencana atau lahan “tidak dapat dibangun”.

5. Penghuninya tidak memiliki jaminan kepemilikan lahan dan rentan digusur.

84

6. Penghuninya mengalami kemiskinan tingkat tinggi dan pengucilan sosial.

B. Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan

Dalam Pasal 97, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pada tahap pelaksanaannya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan.

Dalam hal penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;3. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi

persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;5. Kualitas bangunan; dan6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Persyaratan dalam penetapan lokasi di atas memberikan landasan yang wajib dipatuhi, bahwa lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebaiknya:

1. Memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Propinsi serta RTRW Kabupaten/Kota, yang berarti sesuai dengan arahan lokasi permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW terkait;

2. Sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang wilayah, maupun menurut Peraturan Menteri PU No. 06/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

3. Memiliki prasarana dan sarana dasar serta utilitas umum yang baik kondisi dan kualitasnya, atau minimal memenuhi Permen PU No. 14/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Memenuhi kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah, atau berpedoman pada SNI 03 – 1733 – 2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

85

5. Memenuhi kualitas bangunan yang baik sesuai dengan SNI yang terkait;

6. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berkesinambungan.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan meliputi proses :

a. Identifikasi lokasi; dan

b. Penilaian lokasi

Gambar Skema Penetapan Lokasi

86

LEGALISASIDAFTAR LOKASI

PENILAIAN LOKASI

Dilakukan Pemda dengan melibatkan masyarakat

PROSEDUR PENDATAAN

Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi dan

Peta Sebaran

SK Bupati/Walikota(Gubernur untuk DKI)

PertimbanganLain

Legalitas Lahan

Kondisi Kekumuhan

Identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk menentukan skala priortias

penanganan perumahan dan permukiman kumuh

Identifikasi Pertimbangan Lain

Menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai

dasar yang menentukan bentuk penanganan

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan banguan gedung, saran dan prasaran

pendukungmya

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Menentukan batasan atau lingkup entitias perumahan dan permukiman dari setiap lokasi

Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman

IDENTIFIKASI LOKASI

C. Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh :

a. Di atas air;

b. Di tepi air;

c. Di dataran;

d. Di perbukitan; dan

e. Di daerah rawan bencana

Secara umum pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan

No Tipologi Batasan1 Perumahan kumuh dan

permukiman kumuhdi atas air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut

2 Perumahan kumuh dan permukiman kumuhdi tepi air

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada diluar Garis Sempadan Badan Air

3 Perumahan kumuh dan permukiman kumuhdi dataran rendah

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%

4 Perumahan kumuh dan permukiman kumuhdi perbukitan

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10% dan < 40%

5 Perumahan kumuh dan permukiman kumuhdi daerah rawan bencana

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak didaerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir

87

Sumber : Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan

D. Penilaian Lokasi

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek berikut:

1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi :

a. Kumuh kategori ringan;b. Kumuh kategori sedang; danc. Kumuh kategori berat.

2. Legalitas Lahan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi :

a. Status lahan legal; danb. Status lahan tidak legal.

3. Pertimbangan Lain

Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas :

a. Pertimbangan lain kategori rendah;b. Pertimbangan lain kategori sedang; danc. Pertimbangan lain kategori tinggi.

E. Identifikasi Lokasi

1. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman

Identifikasi satuan perumahan dan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk perumahan dan permukiman dilakukan dengan pendekatan administratif.

2. Identifikasi Kondisi Kekumuhan

88

Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Identifikasi kondisi kekumuhan dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek :

a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan

Kejelasan status penguasaan lahan berupa :

- Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

- Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.

b. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

4. Identifikasi Pertimbangan Lain

Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek :

a. Nilai Strategis Lokasi

Nilai strategis lokasi merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:

- Fungsi strategis kabupaten/kota; atau

89

- Bukan fungsi strategis kabupaten/kota.

b. Kependudukan

Kependudukan merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi :

- Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;- Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha;- Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha;- Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

- Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;

- Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;

- Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Penentuan kawasan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel Formula Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator dan Parameter Kekumuhan

No

Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai

1 2 3 4 5 6A. Idenfikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)1. Kondisi

Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan

Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

5


3


1

90

No


1 2 3 4 5 6kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b. Tingkat Kepadatan Bangunan

KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL

KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu :o Untuk kota

metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha

o Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha

76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan

5


3


1

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : Pengendalian dampak

lingkungan Pembangunan

bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum

Keselamatan bangunan gedung (BG)

Kenyamanan BG Kemudahan BG

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

5


3


1

2. Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan

76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

5

91

No


1 2 3 4 5 6lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis


3


1

b. Kualitas Permukaan JalanLingkungan

Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman

76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

5


3


1

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa

76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

5


3


1

b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari

76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

5


3


1

4. Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air

76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2

5

92

No


1 2 3 4 5 6sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun

x setahun 51% - 75% area

terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

3

25% - 50%area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

1

b. Ketidaktersediaan Drainase

Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal

76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan

5


3


1

c. Ketidak terhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan

76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

5


3


1

f. Tidak Terpeliharanya Drainase

Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik : Pemeliharaan rutin ;

dan/atau Pemeliharaan

berkala

76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

5


3


1

i. Kualitas Konstruksi

Kualitas konstruksi drainase buruk, karena

76% - 100% area memiliki kualitas

5

93

No


1 2 3 4 5 6Drainase berupa galian tanah tanpa

material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan

konstruksi drainase lingkungan buruk

51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

3

25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

1

5. Kondisi PengelolaanAir Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis

5


3


1

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana :

Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;

Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat

76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

5


3


1

6. Kondisi PengelolaanPersampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu :

Tempat sampah dengan

76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

5

51% - 75% area memiliki sarpras

3

94

No


1 2 3 4 5 6pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;

Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;

Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

1

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pewadahan dan pemilahan domestik;

Pengumpulan lingkungan;

Pengangkutan lingkungan;

Pengolahan lingkungan

76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar

5



3

1

c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau

76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

5

51% - 75% area 3

95

No


1 2 3 4 5 6Persampahan permukiman, baik :

Pemeliharaan rutin; dan/atau

Pemeliharaan berkala

memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

1

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :

Pasokan air; Jalan

lingkungan; Sarana

komunikasi; Data sistem

proteksi kebakaran lingkungan; dan

Bangunan pos kebakaran

76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

5


3


1

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :

Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

Mobil pompa; Mobil tangga

sesuai kebutuhan; dan

Peralatan pendukung lainnya

76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

5


3


1

B. Idenfikasi Pertimbangan Lain8. Pertimbangan

Lain1. Nilai Strategis

LokasiPertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:

Fungsi strategis kabupaten/kota; atau

Bukan fungsi strategis kabupaten/kota

Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota

5

Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota

1

3. Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi

Untuk Metropolitan dan Kota Besar : 5

96

No


1 2 3 4 5 6perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : Rendah yaitu

kepadatan penduduk di bawah 150

jiwa/ha; Sedang yaitu

kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha

Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha

Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha

Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/Ha

Untuk Kota Sedang dan Kota Kecil : Kepadatan penduduk

pada lokasi sebesar >200 jiwa/Ha

Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 -200 jiwa/Ha

3

Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/Ha

1

6. Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya

Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : Potensi sosial yaitu

tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;

Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;

Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat

Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara

5

Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara

1

C. Idenfikasi Legalitas Lahan9. Legalitas

Lahan1. Kejelasan status

penguasaan Lahan

Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :

Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan

(+)

97

No


1 2 3 4 5 6 Kepemilikan sendiri,

dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau

Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain

lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain

Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain

(-)

2. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)

Keseluruhan lokasi berada pada Zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR

(+)

Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR

(-)

Sumber : Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut diatas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Formula Penilaian Dalam Penentuan Skala Prioritas Penanganan Kawasan 98

Permukiman Kumuh Perkotaan

Nilai KeteranganBerbagai Kemungkinan Klasifikasi

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A)

71 – 95 Kumuh Berat x x x x x x

45- 70 Kumuh Sedang x x x x x x

19 – 44 Kumuh Ringan x x x x x X

Pertimbangan Lain (Total Nilai B)

7 – 9 Pertimbangan Lain Tinggi x x x x x x

4 – 6Pertimbangan Lain Sedang

x x x x x x

1- 3Pertimbangan Lain Rendah

x x x x x X

Legalitas Lahan (Total Nilai C)

(+) Status Lahan Legal x x x x x x x x x

(-) Status Lahan Tidak Legal x x x x x x x x x

Skala Prioritas Penanganan 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9

Sumber : Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas TerhadapPermukiman Kumuh Perkotaan, 2014

Berdasarkan penilaian tersebut, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu :

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal;

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal;

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal;

5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal;

7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal;

99

8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal;

9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal;

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal;

11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal;

12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal;

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal;

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan legal;

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status lahan tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2.

Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 danB.

Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2.


Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4.



Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6.


100

F. Pola–pola Penanganan Permukiman Kumuh

Pola–pola Penanganan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97, pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan melalui:

a. Pemugaran;

b. Peremajaan; atau

c. Pemukiman kembali.

Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

I. Pemugaran

Pengertian

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada didalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

Penerapan

Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan.Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat. Pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain.

Kegiatan pemugaran yang dilakukan pemerintah daerah diselenggarakan oleh dinas/instansi yang berwenang seperti Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya.

101

Pelaksanaan kegiatan pemugaran dengan swadaya masyarakat, wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Karakteristik Penanganan

Pada bentuk penanganan ini umumnya yang tidak terlihat terlalu banyak perubahan mendasar, selain dari peningkatan bentuk pelayanan dan kondisi fisik prasarana, sarana dan bangunan tempat tinggal.

Jenis-jenis Penanganan Pemugaran

Revitalitasi Kawasan Permukiman

Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari prasarana dan sarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti.

Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan prasarana dan sarana baru diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisiting secara maksimal.

Rehabilitasi (Perbaikan) Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase, dan lain-lain.

Renovasi Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas dari komponen tersebut sesuai dengan persyaratan baru.

Yang termasuk renovasi adalah:

102

Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan sistem prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan

Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan

Orientasi ruang.

Rekonstruksi Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman ke dalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannnya. Dalam hal ini tidak ada kekawatiran terhadap konsekuensi yang timbul karena perubahan ukuran dan bentuk komponen.

Preservasi (Pemeliharaan dan Pengendalian)

Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan.

Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KDB, KLB, GSB, GSJ, IMB, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih ke arah pencegahan timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Peran Perilaku

Didasari pada sifat penanganannya yang tidak terlalu banyak membutuhkan perubahan infrastruktur secara mendasar, maka peran pelaku di luar masyarakat dalam hal ini pemerintah daerah dalam program relatif lebih besar dibandingkan dengan peran pelaku masyarakat.

II. Peremajaan

Pengertian

Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara

103

pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

Penerapan

Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh yang secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik.

Kondisi buruk secara struktur dapat mendorong terciptanya pemanfaatan ruang yang tidak efisien dan optimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Permukiman kumuh yang mendapatkan penanganan ini umumnya ditandai dengan :

Tidak adanya kejelasan baik pola/struktur prasarana lingkungan

Tidak ada kejelasan kesesuaian pola pemanfaatan ruang

Struktur ekonomi memiliki kondisi yang sangat buruk karena tidak ditunjang dengan kemampuan pengembangan ekonomi kawasan permukiman

Tidak dapat beradaptasi dengan kawasan sekitar.

Secara keseluruhan kondisi kawasan tidak mencerminkan pemanfaatan fungsi yang maksimal sesuai dengan potensi lahannya.


Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan perubahan yang mendasar. Untuk itu penanganan ini mempunyai konsekuensi merubah pola pemanfaatan ruang, baik secara komposisi, komponen, besaran maupun fungsinya.

Hal ini mengarahkan pada pola-pola pengadaan baru yang lebih menonjol dari pada peningkatan dan perbaikan kualitas.

104

Jenis-jenis Penanganan

Renewal (Peremajaan) Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru.

Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini, adalah: Konsolidasi tanah Land re-adjusment Land sharing, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman

dengan komersial

Karakteristik permukiman kumuh yang ditangani, adalah:

Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru

Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapt diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk

Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik.

Redevelopment Merupakan upaya penataan kembali suatu perrmukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya.

Perubahan secara struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) biasanya terjadi.

Restorasi Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang

105

telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru.

Peran Pelaku

Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam mengambil keputusan, terutama dalam penentuan jenis komponen program; sedangkan peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku lain (swasta) akan lebih banyak dalam dalam mendukung program.

III. Pemukiman Kembali

Pengertian

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Penerapan

Penanganan ini diterapkan pada permukiman:

Secara lokasi berada pada lahan ilegal Tidak memiliki potensi pemanfaatan yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan Secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap

dipertahankan

Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antara lain :

Lokasi yang berada diatas tanah negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan, dan lain-lain)

Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi)

106

Yakni perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di:

bantaran sungai; sepanjang rel kereta api; dibawah SUTET (tiang tegangan tinggi); dan tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Kegiatan pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Pelaksanaan pemukiman kembali adalah memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni, tidak mungkin dibangun kembali dan/atau rawan bencana, ke lokasi perumahan lain yang layak huni;

Pelaksanaan pemukiman kembali wajib diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.


Bentuk penanganan ini umumnya dilakukan dengan cara:

Perubahan total dikaitkan dengan pengembalian fungsinya kepada fungsi awal Dilakukan dengan pemindahan permukiman pada areal yang baru (lokasi lain) Tidak diarahkan pada pendukungan untuk pengadaan atau peningkatan fasilitas dan

prasarana pendukungnya.

Peran Pelaku

Didasari pada sifat penanganannya, maka peran masyarakat sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses penentuan kebijakan seperti pengalokasian baru, ganti rugi, dan lain-lain, walaupun pada posisi ilegal.

Peran pelaku pemerintah adalah:

Menentukan alternatif penyelesaian masalah pemukiman kembali Pengadaan terhadap konsekuensi

107

Kompensasi penanganan (lokasi tujuan pemindahan)

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilakukan sesuai dengan hasil penilaian berbagai aspek kekumuhan (tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan). Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk berbagai aspek kekumuhan akan berbeda-beda pendekatan penanganannya, dimana secara hirarki peningkatan kualitas kawasan permukimankumuh paling rendah adalah pemugaran dan paling tinggi adalah permukiman kembali.

Ketentuan penanganan fisik diatur sesuai dengan faktor permasalahan kekumuhan setiap lokasi yang teridentifikasi. Beberapa faktor permasalahan kekumuhan suatu lokasi yaitu :

1. Aspek bangunan dan lingkungan;

2. Aspek jalan lingkungan;

3. Aspek drainase lingkungan;

4. Sistem penyediaan air minum;

5. Sistem pengelolaan air limbah;

6. Sistem pengelolaan persampahan.

Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan direncanakan dengan mempertimbangkan :

1. Klasifikasi Kekumuhan dan Status Legalitas Lahan

Pertimbangan pola penanganan berdasarkan klasifikasi kekumuhan dan status legalitas lahan diatur dengan ketentuan :

a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali ;

c. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

d. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

108

e. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;

f. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan

Pertimbangan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan tipologi diatur dengan ketentuan :

a. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;

b. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;

c. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

d. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

e. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

Pola Penanganan Terhadap Aspek Bangunan Gedung dan Infrastruktur

Pola penanganan terhadap aspek bangunan gedung dan infrastruktur pendukungnya berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

109

Tabel Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

No

Tipologi Permukiman

Kumuh

Bangunan dan Lingkungan Jalan Lingkungan Drainase Penyediaan Air Minum Pengelolaan Air

LimbahPengelolaan

Persampahan Kebakaran

1. Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh diatas air

Penanganan fisik bangunan dan lingkungan secara panggung, memanfaatkan ruang secara efektif dengan sistem komunal

Jalan lingkungan I dan II di atas air

Konstruksi tanpa perkerasan (kayu, bambu/perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal

Pondasi cerucuk

Sistem drainase lokal dilengkapi dengan pintu air

Bahan material saluran adalah perkuatan kayu

SPAM Bukan Perpipaan Individual

Saringan Rumah Tangga (SARUT)

Destilator Surya Atap Kaca (DSAK)

Reverse Osmosis (RO)

Komunal Reverse Osmosis

(RO) Penampungan

Air Hujan(PAH) Pelayanan

Terminal Air IPAS

SPAM Perpipaan Unit Air Baku :

Menggunakan sumber air baku permukaan setempat

Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan

Unit Produksi :o Air Baku

Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional,

Sarana pembuangan awal MCK Umum Kloset Rumah

Tangga

Unit pengelolaan setempat(SPAL-S) Unit

pengolahan : Biofilter

Ketentuan penempatan unit pengolahan diatas air

Unit pengangkutan : Lumpur tinja dari biofilter diangkut dengan sarana pengangkutan (truk/motor tinjan) ke IPLT

IPLT skala kota

Unit pengelolaan terpusat (SPAL-T) Sistem

perpipaan yang terhubung dengan IPAL

Pemilahan :Skala individu dan skala komunal

PengumpulanMenggunakan sarana sejenis untuk perairan

Pengangkutan :sarana sejenis untuk perairan

Pengolahan :TPS 3 R (skala kawasan) diatas air

Prasarana proteksi kebakaran lingkungan

Sarana proteksi kebakaran lingkungan

110

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


IPA saringan pasir lambat

Unit Distribusi :Sistem jaringan pipa menempel pada jalan-jalan beton diatas air

Unit Pelayanan :Sambungan rumah dan hidran umum

dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IPAL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT

Ketentuan pengembangan jaringan perpipaan diatas air

2. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air

Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan konsep waterfront city, menjadikan bagian kawasan perairan sebagai halaman depan

Jalan lingkungan I dan II di tepi air dengan turap di sisi yang bersebelahan dengan air

Konstruksi tanpa perkerasan (kayu, bambu)/ perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik

Sistem drainase lokal dilengkapi dengan Jika

permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air

Jika permukaan daratan






(RO) Pelayanan

Terminal Air IPAS


Tangga



Ketentuan penempatan unit


PengumpulanMenggunakan gerobak/motor/sarana sejenis untuk perairan

Pengangkutan :Armroll Truck/Compactor Truck/Trailer Truck

PengolahanTPS 3 R (skala kawasan)



111

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


lokal Pondasi

cerucuk

lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air

Bahan material saluran adalah perkuatan kayu


Menggunakan sumber air baku permukaan setempat

Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan


Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat

Unit Distribusi :Sistem jaringan pipa dalam tanah


pengolahan didalam tanah

Unit pengangkutan : Lumpur tinja dari biofilter diangkut dengan sarana pengangkutan (truk/motor tinjan) ke IPLT

IPLT skala kota


perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IPAL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT

Ketentuan pengembanga

112

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


n jaringan perpipaan didalam tanah/diatas air

3. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah

Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan tetap menggunakan langgam arsitektur lokal

Jalan lingkungan I dan II

Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal

Pondasi di atas tanah

Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa

Bahan material saluran adalah Pada

tekstur tanah keras adalah saluran tanah

Pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu


Penampungan Air Hujan (PAH)



Sumur Dangkal Komunal

Sumur Dangkal Sumur Dalam Penampungan

Air Hujan (PAH) Pelayanan

Terminal Air IPAS


Menggunakan sumber air baku permukaan terdekat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam

Intake Bebas, intek dengan bendung, saluran resapan, sumur dangkal,


Tangga



Ketentuan penempatan unit pengolahan didalam tanah

Unit pengangkutan : Lumpur tinja dari cubluk/tangki septik/biofilter diangkut dengan sarana pengangkutan (truk/motor tinjan) ke IPLT

IPLT skala kota

Unit pengelolaan terpusat (SPAL-T)


PengumpulanMenggunakan gerobak/motor





113

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


sumur dalam Unit Produksi :

o Air Baku Permukaan : Instalasi Pengolahan Air (IPA) Konvensional, IPA saringan pasir lambat

o Air baku air hujan : IPA Konvensional, IPA saringan pasir lambat

o Air baku air tanah : sumur dangkal dan sumur dalam



Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IPAL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT

Ketentuan pengembangan jaringan perpipaan didalam tanah/diatas air

4. Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan

Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan mengikuti pola kontur yang ada

Jalan lingkungan I dan II mengikuti kontur bukit

Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan

Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan

Bahan material






Tangga

Unit pengelolaan setempat(SPAL-



Pengangkutan :Armroll Truck/Compactor


Sarana proteksi kebakaran lingkunga

114

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal

Pondasi di atas tanah

saluran adalah Pada



Pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton

Sumur Dangkal Komunal


Perlindungan mata air

Pelayanan Terminal Air

IPAS


Menggunakan sumber air baku permukaan pada daerah hulu (air pegunungan) mata air

intek dengan bendung, saluran resapan



o Air baku mata air : IPA Konvensional



S) Cubluk Tangki

septik Biofilter

Ketentuan penempatan unit pengolahan didalam tanah

Unit pengangkutan : Lumpur tinja dari cubluk/tangki septik/biofilter diangkut dengan sarana pengangkutan (truk/motor tinjan) ke IPLT

IPLT skala kota


perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IPAL komunal,

Truck/Trailer Truck Pengolahan

TPS 3 R (skala kawasan)

n

115

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT

Ketentuan pengembangan jaringan perpipaan didalam tanah

5. Perumahan dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana

Penanganan fisik bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan perlu adanya rekayasa teknologi bangunan

Jalan lingkungan I dan II terhubung langsung dengan jalan lokal Sekunder ataupun Kolektor sekunder (sebagai akses evakuasi)

Perkerasan lentur (aspal) dan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal

Dilengkapi dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai

Sistem drainase lokal dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai kerawanan bencana Banjir ;

berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong dan pintu air

Tsunami ; berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong







(RO) Penampungan

Air Hujan (PAH) Pelayanan

Terminal Air IPAS


Menggunakan sumber air baku permukaan


Tangga

Unit pengelolaan setempat(SPAL-S) Cubluk Tangki

septik Biofilter

Ketentuan penempatan unit pengolahan :

Rawan banjir dan tsunami: didalam tanah

Rawan longsor : di







116

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


dengan kerawanan bencanao Banjir;

dilengkapi dengan bronjong

o Tsunami; dilengkapi dengan bronjong dan bangunan pemecah ombak

o Longsor; dilengkapi dengan bangunan penahan longsor

Longsor ; berupa bangunan terjunan

Bahan material saluran adalah Pada



Pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton

permukaan terdekat, air hujan

intek bebas, intake dengan bendung, saluran resapan



o Air baku mata air : IPA Konvensional

Unit Distribusi :o Banjir dan

tsunami: sistem jaringan pipa dalam tanah

o Longsor: sistem jaringan pipa di atas tanah dan menempel pada tiang-tiang penyangga


atas tanah Unit

pengangkutan : Lumpur tinja dari cubluk/tangki septik/biofilter diangkut dengan sarana pengangkutan (truk/motor tinjan) ke IPLT

IPLT skala kota


perpipaan yang terhubung dengan IPAL dan IPLT perkotaan atau Sistem perpipaan yang terhubung dengan IPAL perkotaan/IPAL komunal, sementara untuk lumpur tinja dari bangunan pelengkap diangkut dengan truk tinja ke IPLT

Ketentuan

117

No

Tipologi Permukiman

Kumuh


LimbahPengelolaan


pengembangan jaringan perpipaan didalam tanah

Sumber : Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan

118

LAMPIRAN II

FORM A ISIAN BASIS DATA KUMUH PERKOTAAN

Provinsi : ……………………………………………………… |____|____|

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………… |____|____|

Kecamatan : ……………………………………………………… |____|____|

Kelurahan : ……………………………………………………… |____|____|

No. Parameter Data umum Kelurahan1 Data Program/Kegiatan

Penanganan Kumuh Sebelumnya

No.Lokasi Penanganan

Kumuh (RW/RT/Lingkungan)

Luas Penanganan Kumuh (Ha) Sumber Dana Tahun Komponen

Infrastruktur

2 Data umum wilayah Administratif Kelurahan

No. RW Jumlah RT Luas Wilayah RW (Ha)

Jumlah Penduduk Jumlah Bangunan

rumah (unit)

Luas Permukiman Kumuh

KK Jiwa Kawasan Luas (Ha)

3 Data Umum kawasan kumuh tingkat kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Rumah

RT/KK Jiwa RTM Jiwa Total Kumuh

119

No. Parameter Data umum Kelurahan4 Data Kependudukan

No. 0 – 5 Tahun 6 – 12 Tahun

13 – 17 Tahun

18 – 25 Tahun

26 – 40 Tahun

40 – 55 Tahun

> 55 Tahun 0 – 5 Tahun

5 Data Mata Pencaharian Penduduk

No. Kawasan KumuhJumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (orang)

PNS/TNI/Polri Swasta Pengrajin Nelayan Petani Buruh Tidak Bekeraja

6 Data Penghasilan Rata-rata Penduduk No. Kawasan Kumuh

Jumlah Penghasilan Rata-rata Rumah Tangga (KK)< Rp. 1 Juta Rp. 1 – 2 Juta Rp. 2 – 3 Juta Rp. 3 – 6 Juta >Rp. 6 Juta

7 Tingakt Kesehatan Penduduk

No. Kawasan KumuhJumlah Penderita Penyakit Kronis (Jiwa)

Diare ISPA Muntaber Demam Berdarah Malari TBS Lainnya

8 Peta Dasar Kelurahan yang dilengkapi dengan Delineasi Lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan

120

Form B DATA PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAANI. Data umum Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

1 Nama Kawasan Permukiman Kumuh2 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Pusat Kota 1Kawasan Pinggiran Kota 2

3 Apakah Lokasi Sesuai dengan RTRW KotaYa 1Tidak 2

4 Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha) ……….. Ha5 Status Kepemilikan Lahan Pada Kawasan Kumuh

Milik Pribadi 1 ……… HaMilik Pemda/BUMN 2 ……… HaMilik Pemerintah Pusat/BUMN 3 ……… HaMilik Swasta 4 ……… HaKepemilikan Lainnya 5 ……… Ha

6 Karakteristik Kawasan Sekitar Permukiman KumuhPerumahan 1Perkantoran 2Perdagangan 3Perindustrian 4Pelabuhan 5Perkebunan/pertanian 6

7 Kondisi Fisik Kawasan Permukiman KumuhTepi sempadan sungai 1Tepi saluran drainase induk/utama kota 2Tepi jalur rel kereta api 3Tepi sempadan jalan primer 4Tepi pantai 5Dibawah SUTET 6Tepi kawasan lindung 7

8 Apakah lokasi permukiman kumuh tercantum dalam SK KumuhYa 1Tidak 2

121

II. Data Kependudukan pada Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan1 Jumlah penduduk pada kawasan permukiman kumuh __________ Jiwa2 Jumlah rumah tangga/kepala keluarga total __________ KK3 Jumlah penduduk miskin __________ Jiwa4 Jumlah rumah tangga/keluarga miskin __________ RTM5 Jumlah keluarga yang menempati rumah sendiri __________ KK6 Jumlah keluarga yang tidak menempati rumah sendiri __________ KK

III. Data Bangunan Rumah Kawasan Kumuh Perkotaan1 Jumlah bangunan rumah tinggal menurut jenis konstruksi (unit)

Rumah permanen __________ UnitRumah semi permanen __________ UnitRumah nonpermanen __________ Unit

2 Kondisi kekumuhan bangunan rumah tinggal (unit)jumlah rumah tidak kumuh 1__________ Unitjumlah rumah kumuh 2__________ Unit

3 Status pemanfaatan bangunan rumah tinggal (unit)Ditempati sendiri 1__________ UnitDikontrakkan/disewakan 2__________ UnitTidak dihuni/ditempati (kosong) 3__________ Unit

4 Legalitas status lahan bangunan rumah tinggal (unit)Bersertifikat (hak milik/HGB) 1__________ UnitPerjanjian sewa lahan 2__________ UnitTidak memiliki status legal/formal 3__________ UnitStatus lainnya 4__________ Unit

5 Jumlah penghuni rumahKurang atau sama dengan 5 jiwa 1__________ RumahAntara 6 sampai 8 jiwa 2__________ RumahLebih besar dari 8 jiwa 3__________ Rumah

IV. Aksesibilitas Infrastrtuktur Permukiman1 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke penyediaan air minum

Sambungan rumah (perpipaan PDAM) 1__________ RTFasilitas umum 2__________ RTSumur pompa/sumur gali 3__________ RTSumber air bersih lainnya yang aman 4__________ RT

2 Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sarana air limbah (sanitasi)Toilet pribadi dilengkapi septik tank 1__________ RTToilet pribadi dengan PAL komunal 2__________ RTMKCumum 3__________ RTSarana sanitasi tidak layak (cubluk, toilet apung, dll) 4__________ RTTanpa sarana sanitasi (BABS) 5__________ RT

3 Luas genanagan yang terjadi selama lebih dari 2 jam __________ Ha122

4 Frekuensi terjadinya genangan dalam 1 tahun __________ Kali5 Penyebab utama terjadinya genangan

Hujan 1Luapan sungai 2Luapan air laut (rob) 3Lainnya 4

6 Rata-rata lamanya terjadi genangan (jam/hari/minggu/bulan)jam hari minggu bulan

7 Frekeuensi pembersihan saluran drainase lingkungansetiap hari 1setiap 2 hari sekali 2setiap 2 minggu sekali 3tidak pernah 4

8 Cara membuang/mereduksi sampah rumah tanggaDiangkut petugas sampah 1Dibuang di pekarangan 2Dibuangke sungai 3Di bakar 4Di olah (3R) 5

9 Frekuensi pengangkutan sampah rumah tanggasetiap hari 1setiap 2 hari sekali 2setiap 2 minggu sekali 3tidak ada layanan pengangkatan sampah 4

10 Pengelola layanan pengangkutan dan pembuangan sampahDinas kebersihan atau aparat Pemerintah Daerah 1Jasa pihak ketiga (kontraktor) 2Lembaga sosial kemasyarakatan (RT/RW) 3Kelompok swadaya masyarakat 4Tidak ada lembaga pengelola sampah 5

11 Prasarana jalan eksisting (m)Jalan lingkungan diperkeras (aspal/cor beton/paving blok) 1Jalan setapak diperkeras (rabat beton/paving blok) 2Jalan lingkungan nonperkerasan (tanah) 3Jalan setapak nonperkerasan 4

12 Kelengkapan infrastruktur jalanDrainase tepi jalan dengan penutup (m) 1Jalan dengan lampu penerangan (m) 2Jalan tanpa lampu penerangan 3

123

Lampiran III

Form Overview Kebijakan dan Program/Kegiatan Sektoral Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Kabupaten/ Kota : ……………………

A. Overview Kebijakan

No Produk Hukum Kebijakan Tujuan

Strategi dan

RencanaKegiatan Komponen

Program

Sumber dana dan

Waktu12345Dst.

B. Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

No

Program/KegiatanSektoral

*)

LokasiKumuh

(Kelurahan)

Lokasi dan Luas

Penanganan(Cakupan

Pelayanan)

SkalaPenanganan(Kawasan/

Lingkungan)**)

Sumber dana Tahun Komponen

Infrastruktur

12345Dst.

Catatan*) - Overview yang dilakukan mencakup program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan keterlibatan swasta - Overview Program/Kegiatan Sektor Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan meliputi

Program/Kegiatan yang telah/sedang berjalan dan yang masih dalam tahap rencana**) Skala Penanganan yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan fungsi dan pengelolaan

infrastruktur tersebut.124

Documents

Panduan RKP KP Final