of 18 /18
BIDANG SARANA PRASARANA KEPALA BIDANG ISRAWAN SULFA, ST, Dipl. WRD

Paparan Bidang Sarana Prasarana

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEMBANTU DINAS DALAM MELAKSANAKAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG MELALUI IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ) BERDASAR PERATURAN PERUNDANGAN BERLAKU

Citation preview

BIDANG SARANA PRASARANA

BIDANG SARANA PRASARANAKEPALA BIDANGISRAWAN SULFA, ST, Dipl. WRDTUPOKSI BIDANG :IMB ( IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)Wilayah

2003 s/d2008Thn2009Thn2010Thn2011Thn2012Juni2013JMLDalam Ibukota(5 Kecamatan)15137248312097512Abuki ke Atas(4 Kecamatan)0000303WonggedukuKebawah(10 Kecamatan)251113234110123Uepai Keatas (4 Kecamatan)1314625958KepulauanWawonii(7 Kecamatan)1001417T O T A L1904941113193117703NAMAKECAMATANJMLGEDUNGBERIMBBELUMBER IMBMELANGGARSEMPADANKET.U N A A H A108835873024WAWOTOBI102493931284TONGAUNA636276099ANGGABERI5962157516KONAWE429134160 T O T A L3.7735123.261333SETORAN TAHUN 2012 Rp. 380.307.595,00 Rata-rata Per Unit Bangunan : Rp. 380.307.595,00 : 193 = Rp 1.970.505,67 / Unit

SETORAN HINGGA JUNI 2013 Rp. 173.867.250,00 DAN Untuk 117 unit IzinRETRIBUSI TERHUTANG Rp. 71.225.200,00 Rp. 245.092.450,00

Rata rata Per Unit Bangunan :Rp. 245.092.450,00 : 117 =Rp. 2.094.807,26

IDENTIFIKASI kendala DAN PELUANG Pengoptimalan manfaatPengendalian Bangunan dan Retribusi adalah 2 (dua) sisi mata uang yang mempunyai ciri Masing masing dan dapat saling menunjang pencapaian tujuan masing - masing jika penyelenggaraan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( I M B ) dapat optimal menopang keduanya, melalui pengaturan regulasi dan sosialisasi yang tepat, kehandalan SDM aparatur penyelenggara yang memahami prosedur pelayanan yang benar, sehingga tercipta kesadaran masyarakat hingga akhirnya Peningkatan Retribusi tercapai dan tertib penyelenggaran bangunan dapat terwujud.IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )1.HAMBATAN REGULASI DASAR DAN OPERASIONAL YANG BOLEH DIKATAKAN BELUM MEMBERIKAN RASA YAKIN DALAM OPERASIONAL /KEPASTIAN HUKUM YAITU :A. PERATURAN-PERATURAN DAERAH (PERDA) DASARB. PERATURAN OPERASIONAL BERUPA PERBUP DAN STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN ( SOP)2. HAMBATAN/KENDALA SUMBER DAYA MANUSIA A.KUANTITAS : Dari Jumlah Personil Sebelumnya Sangat Tidak Berimbang Dengan Luas Wilayah Sehingga Terlihat Untuk Daerah Daerah Diluar Ibukota Kabupaten Hampir Tidak Dapat TerjangkauB.KUALITAS : dIperlukan pelengkapan staf yang memiliki spesifikasi keahlian/ keterampilan atau pelatihan untuk peningkatan kemampuan /pemberdayaan personil .3.KELENGKAPAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL LAPANGAN.

PERATURAN PERUNDANGAN ACUAN UNTUK PENYUSUNAN POLA PENYELENGGARAAN BANGUNAN gedung DAN IMB IDEAL :UU. No. 28 Th.2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUU. No. 26 Th.2007Tentang Penataan RuangPP. No. 26 Th.2008TentangRTRW NasianalPERDA PROVINSITentangRTRW PROVINSIPERDA KABUPATENTentangRTRW KABUPATENPERATURAN DetailTentangRencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL), dan Rencana Detail Kawasan - kawasanPERATURAN DAERAHTentangRETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNANPERATURAN DAERAH

TentangBANGUNAN GEDUNGUU. No. 28 Th.2002Tentang Bangunan GedungPP. No. 36 Th.2005Tentang Pelaksanaan UU 28 Thn 2002Permen Pek.UmumNo. 24/PRT/M/2007TentangPedoman Teknis Izin Mendirikan BangunanUU. No. 32 Th.2004/ UU. No. 12 Th.2008Tentang Pemerintahan DaerahPP. No. 38 Th.2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintah,PemProv dan PemKab.Permen DagriNo. 32 Tahun 2010TentangPedoman Pemberian Izin Mendirikan BangunanPERDA TTG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNANUU. No. 1 Th.2011Tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanSurat Menpera No.287/M/Pl.02.02/08/2012 Ttg Kemudahan Pungutan Retribusi IMB untuk MBRPOLA PENYELENGAARAAN IDEALDIKAJI MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN BERLAKU MENGENAI BANGUNAN DAN RETRIBUSI IMB :

Regulasi / peraturan daerah yang diperlukan untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan di daerah ( kajian perundangan berlaku )DRAFT PERDA BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNANPERDA Tentang RTRW, DAN PENJABARANNYA BERUPA RDTRW, RTRK(RENCANA TEKNIS RUANG KAWASAN DAN RTTBL (RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN) BILA BELUM DAPAT DISELESAIKAN MIN. DRAFT FUNGSI FUNGSI PERUNTUKAN KAWASAN DETAIL DAPAT DITETAPKANDRAFT PERBUP TENTANG RINCIAN SEMPADAN PER RUAS JALAN, RUAS SALURAN DAN RUAS SUNGAI/KALI (Min. Kawasan Ibukota Kabupaten dan Daerah Penyanggahnya)DRAFT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN Yang Memuat Keterangan Rinci Per Detail Kawasan menyangkut :Fungsi pemanfaatan Ruang, Tetapan Koef.Luas Bangunan (KLB Maks), Koef. Dasar Bangunan (KDB Maks), Ketinggian Maks.Bangunan, Koef.Daerah Hijau (KDH Min), Detail Sempadan, Persyaratan Lingkungan Kawasan, Persyaratan Keselamatan Kawasan, Dst.S O P (Standar Operasional Prosedur ) Penyelenggaraan Izin Mendirikan BangunanS O P (Standar Operasional Prosedur ) Penelitian/Pemeriksaan/Asistensi Syarat syarat Bangunan GedungPERBUP Tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNGPERBUP Tentang SERIFIKAT LAIK FUNGSI GEDUNG(utamanya Bang.Fasilitas Umum)PERBUP tentang BANGUNAN CAGAR BUDAYA ( Jika ada )CONTOH POTONGAN RUAS JALAN DAN RINCIAN KETERANGAN YANG HARUS DITUANGKAN DALAM REGULASI SEMPADAN

Analisis Kebutuhan ideal personil pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan bangunan kab.konawe Tenaga dengan spsifikasi Ahli (untuk Pembinaan /asistensi ) meliputi :Tenaga dengan spesifikasi Ahli Struktur Gedung (Min S1) = 1 Org.Tenaga dgn spesifikasi Ahli Arsitektural (Min. S1)= 2 Org.Tenaga dgn spesifikasi Ahli Listrik (Min. S1)= 1 Org.Tenaga dgn spesifikasi Ahli Mekanikal (Min. S1)= 1 Org.Tenaga dgn spesifikasi Ahli Teknik Lingkungan (Min S1)= 1 Org.Tenaga dgn spesifikasi Pemetaan atau landskap dan menguasai salah satu Aplikasi Pengelolaan Data Berbasis GIS (Min. S1)= 1 Org Tenaga dgn spesifikasi Komunikasi/Penyuluhan (Min S1)= 1 Org.Tenaga dengan spesifikasi Trampil meliputi :Tenaga Trampil Drafter dengan prasyarat menguasai salah satu Aplikasipenggambaran (Auto Cad, Archicad, SketchuP dll) D3 Arsitektur atau Minimal SMK / STM = 5 OrgTenaga Administrasi Kantor= 2 OrgTenaga Administrasi Keuangan= 1 OrgTenaga Pengawasan Min. SMK untuk Wil. Ibukota (5 Kecamatan)= 8 OrgTenaga Pengawasan Min. SMK untuk Wil. Barat (Abuki Cs) = 1 OrgTenaga Pengawasan Min. SMK untuk Wil. Selatan (Uepai Cs) = 1 OrgTenaga Pengawasan Min. SMK untk. Wil. Tengah (Pondidaha Cs )= 2 OrgTenaga Pengawasan Min. SMK untuk Wil. Timur (Soropia Cs )= 1 OrgTOTAL KEBUTUHAN PERSONIL= 29 OrgProgram kerja berkelanjutanATAS PERHATIANNYA

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIHDEMIKIAN APA YANG DAPAT KAMI LAPORKAN DAN SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANWASSALAM