Paparan karo tapem

  • View
    402

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paparan karo tapem

CONTOH PENILAIAN RISIKO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN X

PAPARAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN

UMUMBiro Tata Pemerintahan merupakan salah satu sub unit kerja dilingkungan Sekretariat Aceh yang dipimpin seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Tugas Pokok Biro Tata PemerintahanSesuai Qanun Aceh nomor 4 tahun 2007 tentang SOTK jo Pergub nomor 15 tahun 2008Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan:Mempersiapkan bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum;Pengembangan perangkat daerah;Pembinaan otonomi daerah;Pembinaan perangkat pemerintah mukim dan gampong.

Fungsi Biro Tata Pemerintahan:Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi: Kegiatan dan adm bagi perangkat pemerintahan daerah;Penyelenggaraan pemerintahan umum, penyusunan rencana program dan juknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan pertanahan;Tatakelola keuangan mukim dan gampong;Administrasi kependudukan dan capil;Pelaksanaan Otda & Otsus, TP dan menyusun juknis evaluasi penyelenggaraan PUM, Otda, Otsus dan penyelenggaraan Pemko;

Fungsi Biro Tata Pemerintahan:

Pengembangan perangkat pemerintahan mukim dan gampong;Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan ketenagakerjaan dengan juknisnya; sertaPelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

ISSU KRUSIALBelum tuntasnya penyelesaian batas daerah antara Aceh-Sumut, dan batas kab/kota di Aceh;Belum selesai peraturan perundang-undangan turunan UUPA terutama RPP Kewenangan dan Perpres Peralihan Kanwil BPN Aceh;Belum selesainya penataan kewenangan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kab/kota sesuai dengan amanah UUPA.Belum tuntasnya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan lembaga pemerintah;

Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum optimal;Belum optimalnya pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat;Banyaknya jumlah gampong di Aceh (6.464) sehingga kurang efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

VISI DAN MISIVISI PEMERINTAH ACEHACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDAS-KAN UNDANG-UNDANG PEME-RINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKIVISI BIRO TATA PEMERINTAHANTERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, ASPIRATIF, AKUN-TABEL, TRANSPARAN, BAIK DAN BENAR DISEMUA STRATA PEMERINTAHAN

MISI PEMERINTAH ACEHMemperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi;Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

MISI BIRO TATA PEMERINTAHANMeningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong;Meningkatkan tata kelola pemerintahan (good govenrnance and geverment);Menigkatkan pelelayanan pemerintahan kepada masyarakat;Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh dan kabupaten/kota;Meningkatkan penyelenggaraan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan adm dukcapil, meningkatkan SIAK;Mendukung dan memfasilitasi Pemilu dan Pemilukada;Memfasilitasi terbentuknya PP, Perpres dan Qanun bidang pemerintahan sebagai implementasi MoU Helsinki dan UUPA;Meningkatkan percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi pemerintahan Aceh-Sumut dan antar Kab/Kota;Meningkatkan upaya penyelesaian proses ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan dan meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan;Meningkatkan koordinasi untuk terciptanya situasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHANJUMLAH PEGAWAI : 42 ORANG

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013PROGRAM DAN KEGIATANREALISASI PELAKSANAANPeningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahRapat Kerja Bupati/WalikotaAkan dilaksanakan pada bulan November dengan target terciptanya KISS Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai wadah mengumpulkan permasalahan yg dihadapi daerah dan mencari solusi permasalahannya.Rapat Kerja APPSITelah dilaksanakan dalam bentuk penyetoran Iuran dan mengikuti Rapat APPSIPenataan Peraturan Perundang-UndanganKonsultasi Pembahasan RPP Kewengan Pemerintah yang Bersifat Nasional di AcehTelah terbentuk Tim Percepatan RPP dan Perpres Turunan UU No.11 Tahun 2016 sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/43526 terdiri dari: T. Setia Budi, Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH, Nurzahri, ST, Edrian, SH, M.Hum, M.Adli Abdullah, SH, MCL dan Fakhrulsyah Mega.Telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/414/2013 tentang Tim Penyusun dan Pembahas Draf Qanun Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota, dan sedang disusun draf Qanun tersebut.Penataan Daerah Otonomi BaruFasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah PemekaranTelah terfasilitasi pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu:Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa dengan kesepakatan.Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan penyerahan aset dengan kompensasi.Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar DaerahTelah diajukan 5 segmen batas daerah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dengan Permendagri.Telah diberikan dukungan pemasangan batas daerah bersumber anggaran APBN pada sektor batas Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh Tamiang-Aceh Timur, Aceh Timur-Gayo Lues, Aceh Tengah-Bener Meriah dan batas daerah dengan anggaran APBA sedang pelaksaan pemasangan pada sektor Nagan Raya-Abdya dan Aceh Tengah-Gayo Lues. Rakor Batas akan dilaksanakan pada Bulan November ini.

PROGRAM DAN KEGIATANREALISASI PELAKSANAANPenataan Otonomi BaruKoordinasi dan Pemantapan Pemerintahan Daerah dan KecamatanTelah dilaksanakan fasilitasi pengumpulan Profil Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota se Aceh dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam NegeriTelah terfasilitasi penerbitan Surat Perintah Tugas 35 Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil mengikuti Diklat Orientasi Kepemimpinan Telah terfasilitasi penerbitan 8 rekomendasi izin keluar negeri Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/KotaTelah diverifikasi sebanyak 5 Pejabat Negara yang pensiunMenghipun data kepala daerah yang telah mengikuti diklatFasilitasi PAW dan Koordinasi Pemantapan tugas dan fungsi DPRKFasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah.Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ KotaKegiatan ini dalam bentuk EKPOD dan merupakan kegiatan baru, sampai saat ini sedang dilakukan penghimpunan data EKPOD dan tanggal 19 November 2013 direncanakan melakukan Rapat Sosialisasi kepada Aparatur Kabupaten Kota.Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/KotaTelah dilakukan monitoring dan evaluasi LPPD 23 Kabupaten/Kota dan telah tersusun Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota yang akan ditandatangani Gubernur Aceh dan baru dapat dipublikasikan sebagaimana kebiasaan pada peringatan Hari Otda tahun mendatangPembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah kecamatanTelah dilaksanakan Pelatihan PATEN 190 orang bagi aparatur 23 Kabupaten/KotaTelah dilaksanakan Rapat Koordinasi PATEN di Banda Aceh

Penataan Penguasaan, Pemilkan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahPenyelesaian Konflik dan Sengketa TanahTelah dilakukan inventarisasi Konflik Pertanahan sebanyak 33 Kasus:Konflik di Kabupaten/Kota 15 KasusProses Penyelesaian oleh intansi terkait 13 KasusYang telah selesai 5 Kasus

PROGRAM DAN KEGIATANREALISASI PELAKSANAANPeningkatan Kualitas KelembagaanPenyusunan LPPD GubernurTelah Tersusunnya LPPD Gubernur dan dengan ketepatan waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan Penyusunan LKPJ GubernurTelah disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dengan ketepatan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan baru dibacakan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada bulan Juli 2013Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong/KelurahanTelah tersusunnya Draf Pergub tentang Tata Cara Pengeloaan Tanah Kas Gampong.Telah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong bagi aparatur Pemerintahan 23 Kabupaten/KotaTelah terinventarisir aset-aset gampong pada 23 Kabupaten/KotaBimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah GampongTelah dilakukan penyempurnaan Nama dan Kode Wilayah Administrasi dan Kode Gampong sebanyak 23 Kab/Kota, 289 Kec, 761 Mukim dan 6.464 Gampong.Telah dilaksanakan Fasilitasi Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong sebanyak 69 orang dari Kabupaten/KotaSosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh dan Kekhususan Aceh (Bendera, Lambang dan Himne)Kegiatan ini berupa persiapan bentuk bendera, lambang, dan himne, dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, belum dapat direalisasikan karena masih dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Pusat.Rapat Kerja Camat se AcehTelah dilaksanakan Rakor Camat 2 kali dengan jumlah peserta 293 camat se Aceh di Banda Aceh dengan hasil rekomendasi diantranya tentang dukungan camat terhadap program dan kegiatan pemerintah aceh dan camat siap menjadi agen perobahan (agent of chang) dalam pelayanan publikPemilihan Kepala Daerah dan PemiluPersiapan Pelaksanaan PemiluTelah terfasilitasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan monitoring pelaksanaan pada tanggal 29 Oktober 2013 pada Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif Thn 2014.

PROGRAM DAN KEGIATANREALISASI PELAKSANAANKoordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan SipilRapat Koordinasi Bidang Kependudukan23 Kabupaten/Kota tela