Parlemen april 2014 revisi

Majalah bulanan dprd sumenep

FokusMengukur kinerja Badan Musyawarah dPrd suMeneP :

dari diskusi Menjadi aksi

Lika-liku

Edisi 4/aPRiL 2014

Pasaranom

sukses Berkat dukungan keluarga alwiyah, rektor unija sumenep

www.dprdsumenep.com

gallery(butuh foto + caption)

galeri kegiatan banggar & timgar pemkab sumenep di gedung dprd sumenep bulan lalu

1ParlemenAPRIL 2014www.dprdsumenep.com www.dprdsumenep.com

daftar isiPaRLEMEN

Review 2Mengundi Nasib di Pileg 2014

Editorial 3Menyelamatkan Nasib Pedagang Pasar

suara Rakyat 4

Laporan utama 6Lika-Liku Pasar AnomDPRD Minta Pemkab Perhatikan Pedagang

Wawancara 14Demi Keamanan dan Kenyamanan Pedagang

Respon 16

Fokus 17Mengukur Kinerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRD SumenepDari Diskusi Menjadi Aksi

Legislator 19Faisal Mukhlis

Potre 22Komitmen Tingkatkan Disiplin Pegawai Pemkab

dinamika 24

studi Banding 28Belajar Pengelolaan Pasar ke JogjakartaPasar Beringharjo Yang Tak Ada Matinya

suara desa 30

artikel 32

kolom 40Negeri “Dalam Rangka”

Penerbit:sekretariat dprd sumenep

Pelindung:kH. imam Hasyim sH, MH

(ketua dPRd sumenep)

Pembina:R. Moh. Mulki, sE

(sekretaris dPRd sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab :akh. Raisul kawim s.sos, M.si

(kabag Humas dan Publikasi)

dewan Redaksi:Fembry suandy s.ip

(kasubag Humas)

HF. Maskuri(kasubag Publikasi)

staf Redaksi:ahmad Yani

Rusman WahyudiLinda krisnawati

Chandra Purnomo

Reporter:M. asyim

khairil anwar

Fotografer dan Grafis:asyik abdullah

Moh. slamet

alamat Redaksi & sirkulasi:Bagian Humas dan Publikasi

sekretariat dPRd sumenepJalan Trunojoyo 124 sumenep

Majalah Bulanan dPRd sumenep

2 Parlemen APRIL 2014 www.dprdsumenep.com

Review

PEMILU legislatif (pileg) 2014 sudah berlalu. Pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung sukses. Setidaknya semua tahapan bisa digelar oleh penyelenggara pemilu, terlepas dari kualitas tahapan yang dihasilkan.

Mengundi Nasib di Pileg 2014

Bagi para pelaku politik, pileg 2014 merupakan keniscayaan. Ia seperti keharusan yang

dilalui dengan syarat dan ketentuan di dalamnya. Menang atau kalah hanya persoalan waktu. Tetapi, pilihan mengundi nasib merupakan mimpi.

Mereka yang menjadi pemenang tentu menganggap pileg 2014 sebagai mimpi indah. Sebaliknya, bagi mereka yang kurang beruntung akan menganggapnya sebagai mimpi buruk. Bahkan, menjadi titik perjalanan hidup yang paling akan dikenang.

Terlepas dari siapakah figur-figur yang akan mengisi kursi parlemen, sesungguhnya pilihan politik memang bagian dari takdir. Ia tak mengenal target atas parpol atau calon legislatif (caleg). Semua menuju satu titik: mengundi nasib.

Itulah yang menjadi sajian utama majalah Parlemen edisi Maret lalu. Sajian khusus pileg yang didalamnya mengulas lengkap pandangan fraksi di DPRD selaku representasi parpol. Selain pileg 2014, sajian lain seperti kegiatan baleg dan BK menjadi pelengkap sajian utama. md


Editorial

Menyelamatkan Nasib Pedagang Pasar

PERSOALAN Pasar Anom Baru Sumenep tak pernah usai. Belum

tuntas kasus kebakaran tahun 2007 silam, muncul peristiwa serupa awal 2014 ini. Terlepas dari spekulasi tentang apapun yang terjadi, pedagang kembali dibuat kalang kabut.

Kebakaran Pasar Anom Baru pada tahun 2007 saja bukan persoalan sederhana. Penyelesaiannya melibatkan stakeholder dari berbagai bidang dari lintas lembaga. Itu pun ternyata tak bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat. Butuh waktu yang cukup lama.

Lokasi bekas kebakaran tahun 2007 mulai disentuh sejak 2010. Artinya, butuh waktu tiga tahun pemerintah memikirkan cara terbaik menangani persoalan. Pada saat itulah mulai muncul penyusunan rencana pembangunan kompleks Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007.

Singkatnya, baru medio Oktober 2010 maket dan perencanaan pembangunan tuntas. Tapi sayang, konsep itu baru bisa dituangkan dalam sebuah kerja-kerja teknis konstruksi baru 2011. Pembangunan kompleks Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007 pun dimulai dengan tender skala besar.

Sekali lagi sayang, pembangunan tahap awal Pasar Anom Baru tak berjalan mulus. Selain melewati batas akhir waktu sesuai kontrak, banyak penyimpangan dalam tata konstruksinya. Puncaknya, pemkab memutus kontrak pembangunan Pasar Anom Baru!

Apakah persoalan selesai sampai di sini? Tentu saja tidak. Pemkab disibukkan dengan kewajiban meminta uang muka yang terlanjur diterima rekanan. Persoalan ini pun tak tuntas dalam waktu singkat. Pemkab baru menemukan kata sepakat dengan rekanan pada 2013 lalu.

Persoalan lain, bangunan yang terlanjur kokoh berdiri harus dibongkar. Lagi-lagi proses yang memakan waktu. Selain itu, langkah pemkab menyerahkan pembangunan selanjutnya

kepada investor ternyata tak mudah. Meski pemkab menemukan investor itu, namun persoalan lain muncul: biaya sewa kios mahal!

Belum tuntas proses awal pembangunan yang akan dilaksanakan investor, persoalan besar muncul. Kebakaran kembali terjadi. Kali ini kompleks lain di dalam Pasar Anom Baru. Inilah tantangannya. Inilah yang harus dituntaskan oleh pemangku kebijakan. Inilah saat dimana pilihan harus dilakukan.

Pemkab harus bertanggungjawab atas persoalan ini. Pemkab harus bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada. Satu kuncinya: pedagang tidak boleh dikorbankan. Dengan alasan apapun, pedagang harus selalu ditempatkan pada situasi tidak dirugikan.

Karena itulah, keluhan sebagian besar pedagang yang disampaikan dalam sebuah aksi ke DPRD Sumenep, sesungguhnya keniscayaan. Ia segumpal harap yang harus dipenuhi dengan dan atau

tanpa bantuan pemkab. Keinginan mereka tidak banyak. Hanya kepedulian pemkab yang dimanifestasikan dalam bentuk subsidi, antara lain untuk sewa/beli kios kepada pihak ketiga/investor.

Terlepas dari besar kecilnya subsidi untuk pedagang, pemkab berkewajiban mendorong investor bekerja cepat. Ini penting agar keresahan panjang pedagang tidak semakin membuncah. Maklum, sudah cukup lama para pedagang itu menempati kios ala kadarnya, bersahabat dengan lumpur dan pengap.

Semua pihak, baik pemkab maupun DPRD, memang harus mendorong percepatan pembangunan Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007. Selain harus mendukung penanganan oleh pihak ketiga, juga harus terus mengawal agar nasib ratusan pedagang yang selama ini merana bisa merasakan keadilan. Tentu saja, keadilan yang sebenar-benarnya. md


suara rakyat

BARU-baru ini kami mendengar akan ada seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep. Kami hanya meminta kepada Tim Seleksi (Timsel) KPU profesional dalam melaksanakan seleksi sesuai prosedur dan ketentuan serta aturan main yang ditetapkan. Sumenep butuh sosok Komsioner kredibel, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpina, dan profesional. Yang terpenting, Komisioner bukan partisan, kader, atau pengurus partai politik. (Moh. Hari, S.Ag, Anggota Panwas Gapura)

TERIMA kasih masukannya. Perlu diketahui, Timsel nanti akan mengambil sepuluh orang dari beberapa peserta untuk diajukan ke Timsel Provinsi Jawa Timur sebelum memilih 5 calon komisioner. Tentu prosesnya tidak mudah, sebab selain persyaratan administrasi, tes kesehatan, psikologis, dan tes tulis, Timsel akan mewawancarai peserta mengenai persoalan-persoalan Pemilu dan problem solving. Dan, dalam rentetan tes itu ada scroing-scoring, tidak asal menguji dan menilai. Intinya adalah produk Timsel ini berkwalitas dan yang terpenting tidak ditunggangi kepentingan politik, sehingga Timsel juga akan membuka ruang tanggapan bahkan turun kebawah memastikan 10 Calon yang diajukan itu tidak pernah nyaleg, bukan kader, dan pengurus Parpol. (Ketua Timsel KPU Sumenep, Ibnu Hajar).

KEGIATAN Penambangan pasir dan batu dibeberapa Kecamatan baik daratan dan kepulauan masih marak. Dimana ketegasan Pemerintah terutama Satpol PP selaku Penegak Perda. Kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem pantai, longsor, bahkan penambang ilegal, apakah tidak cukup bagi pemerintah untuk terpanggil menyelesaikan masalah tersebut. (Ahmad Zainal, Warga Desa Pasongsongan Sumenep).

SATPOL PP telah kerap kali melakukan penertiban, bahkan penindakan terhadap pelaku penambangan tanpa ijin. Namun, mereka tetap melakukan kegiatan terlarang tersebut. Kedepan, Pemkab akan melegalkan penambangan yang dikonkritkan dalam Perda. Dengan adanya Perda itu, kegiatan penambangan akan lebih tertib karena nantinya akan diatur mengenai lokasi, tekhnis penambangan, dan peruntukannya. (Kepala Satpol PP Sumenep, Abd. Majid).

dari Redaksi

Pembaca yang budiman…Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui :

Email: [email protected]: www.dprdsumenep.comSMS center: 087854536608

Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

Produk Timsel kPu Harus Berkualitas

solusi Penambangan ilegaL


agalicek


sUDAH bertahun-tahun pedagang dengan omset sangat kecil itu

merasa tak banyak untung. Bukan saja karena diakibatkan sepinya pembeli. Tapi, faktor lokasi yang kurang representatif juga begitu terasa, seolah melengkapi keluh kesahnya.

Bayangkan saja. Sejak peristiwa kebakaran 2007 silam, dirinya hanya menempati kios kecil. Tempatnya juga tak begitu strategis

lagi, setidaknya jika dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Praktis, tak banyak untung yang diperolehnya dalam beberapa tahun terakhir.

Ahmad, sebut saja begitu, pedagang yang sebenarnya memiliki cerita panjang di kehidupan pasar. Bahkan, sejak sebelum pindah ke lokasi baru, dia termasuk pedagang lama. Ketika Pasar Anom harus pindah ke lokasi baru, dia pun hanya pasrah. Sayang, setelah

dPRd Minta Pemkab Perhatikan Pedagang

Banyak kepentingan di balik pembangunan Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007. Tak hanya pedagang yang ingin mengais rezeki. Pemodal juga memiliki kepentingan meraup untung lebih. DPRD bersikap tegas: jangan mengorbankan nasib pedagang!

Lika-Liku Pasar anom

usahanya kembali normal peristiwa kebakaran itu terjadi.

“Andai peristiwa kebakaran itu tak terjadi, saya mungkin sudah bisa merubah kehidupan ekonomi keluarga,” katanya saat ditemui Parlemen disela-sela

menemui anggota DPRD Sumenep April lalu.

Karena itulah, begitu mengetahui pembangunan Pasar Anom Baru di lokasi kebakaran dilakukan medio 2011 lalu, Ahmad langsung gembira. Namun, kegembiraan itu ternyata

Laporan utama


Mau dibangun pemkab atau pihak ketiga, sebenarnya tidak masalah. yang penting

segera dibangun saja.

AHMADPedagang Pasar Anom

tidak lama menyusul kualitas pembangunan yang dinilai tak sesuai spesifikasi. Sejak itu pula dia merasa terus kesulitan berdagang.

Kemudian muncul wacana pembangunan Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007 oleh pihak ketiga. Kabar itu pun kembali

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

KONDISI salah satu sudut Pasar Anom Baru terlihat semrawut akibat pedagang meluber hingga ke badan jalan.


membuka senyumnya. Karena itulah, tiap informasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan Pasar Anom Baru itu diterima dia begitu antusias. “Mau dibangun pemkab atau pihak ketiga, sebenarnya tidak masalah. Yang penting segera dibangun saja,” tegasnya.

Ahmad sendiri mengharapkan agar pedagang betul-betul dilibatkan. Baik rencana pembangunannya maupun yang berkaitan dengan kebijakan manajerial. Sebab, kata dia, pedagang memiliki keinginan masing-masing. Untuk itu, harus diatur oleh pemkab.

“Intinya, jangan merugikan pedagang. Kalau dibangun pihak ketiga tidak boleh memberatkan uang muka atau biaya yang harus dikeluarkan pedagang. Sebisa mungkin ada subsidi dari pemerintah,” harapnya.

Ya. Pemkab Sumenep memang telah melakukan penandatanganan dengan PT Mitra Abadijaya Engineering sebagai pihak ketiga. Perusahaan asal Sidoarjo itu akan membangun Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007 dengan biaya sendiri. Artinya, tidak ada sepeser pun biaya bersumber dari APBD.

Sesuai rencana, PT Mitra Abadijaya Engineering akan membangun Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007. Karena dibangun dengan sistem investasi, maka pedagang harus menyiapkan dana untuk membeli kios sesuai ukuran. Dari sinilah

persoalan itu muncul. Salah satunya berkaitan dengan uang muka yang dinilai terlalu mahal. Sedangkan pedagang memiliki keterbatasan.

Komisi B DPRD Sumenep yang melakukan pengkajian mendalam untuk bahan rekomendasi atas pembangunan pasar dengan sistem investasi itu, memiliki pandangan luas. Komisi B memulai dari pandangan soal asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelengaraan pemerintahan di Indonesia merupakan ruh kebijakan otonomi daerah.

Bagi komisi B, desentralisasi berarti penyerahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah pun memiliki kewenangan melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah mencakup seluruh urusan pemerintah yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Selanjutnya, maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PT Mitra Abadijaya Engineering tersebut adalah untuk mewujudkan pasar yang lebih representatif. Sedangkan tujuan kerja sama tersebut adalah:

Laporan utama

1. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007;

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep;

Melaksanakan Kerja Sama saling menguntungkan bagi para pihak.

Adapun dasar dasar pelaksanaan pembahasan adalah Keputusan Rapat Banmus pada tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 172/234/435.050/2014 tentang Penyampaian jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan PT Mitra Abadijaya Engineering tentang Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007 untuk dibahas di Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan Komisi B bersama Eksekutif dan PT Mitra Abadijaya Engineering Sidoarjo serta perwakilan pedagang pasar pasca kebakaran tahun 2007, telah terjadi penyempurnaan beberapa kalimat dalam Rancangan Perjanjian Kerja Sama dimaksud yaitu pada BAB XI, Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 13 pada ayat (1). Adapun penyempurnaan kalimat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada BAB XI, Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) kalimat Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi terdapat penghapusan pada kalimat Pengawas sehingga

SEJUMLAH pedagang terlihat menempati areal Pasar Anom Baru di sekitar bekas lokasi kebakaran 2007 silam.


Laporan utamamenjadi kalimat Konsultan Manajemen Konstruksi;

2. Pada Pasal 13 ayat (1) kalimat Bank Umum ditambah kalimat Pemerintah sehingga menjadi kalimat Bank Umum Pemerintah.

Sedangkan klausul – klausul lainnya dalam perjanjian kerja sama tersebut pada dasarnya telah sempurna, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksana Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksana Kerja Sama Daerah.

Selain itu, rapat pembahasan di komisi B juga membahas sejumlah hal. Antara lain, soal bentuk Kerja Sama Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007 tersebut adalah bersifat Bangun Serah Guna, besaran biaya pelaksanaan Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007 akan dinilai kembali pada saat selesainya pembangunan yang akan dilakukan oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh pemkab.

Selanjutnya, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pedagang yang berminat menempati Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007 mengenai teknis dan persyaratan

pembelian serta pembagian lokasi toko, stan, kios dan los.

“Sebagai saran, untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka mengakomodir aspirasi perwakilan pedagang pasar anom baru, maka dalam pembagian lokasi toko, stan, kios dan los diharapkan mengutamakan pedagang korban kebakaran pasca tahun 2007,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi REF.

Selain itu, sambung dia, keberadaan paguyuban pasar hendaknya segera untuk dilegalkan karena keberadaan paguyuban harus sesuai dengan aturan – aturan yang ada sehingga mengurangi adanyan kepentingan – kepentingan pribadi yang ditonjolkan dengan mengatasnamakan kepentingan pedagang pasar secara umum. Juga, untuk meringankan beban pedagang korban kebakaran, diharapkan pemkab untuk memberikan dana subsidi yang memadai, tentunya hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Diharapkan dalam pembangunan pasar ini kita sama- sama mempunyai tujuan untuk mengelola pasar tradisional dengan menajemen modern, sehingga pasar yang akan datang ini kelihatan teratur, lebih bersih, lebih aman, lebih nyaman

dan lebih indah, tidak kumuh seperti keadaan pasar sebelumnya,” paparnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, kata politisi PDI Perjuangan ini, maka komisi B merekomendasikan kepada pemkab untuk segera dapat mengembangkan areal pasar, mengingat keadaan pasar yang sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung jumlah pedagang pasar yang makin lama makin meningkat.

Menurut Bambang, upaya pemkab menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan Pasar Anom Baru bekas kebakaran 2007 merupakan langkah strategis. Hanya saja, kata dia, pemkab memang harus mendorong agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai harapan. Sehingga tidak hanya terkesan untuk kepentingan pihak rekanan saja, tapi mencakup kepentingan orang banyak.

Pemkab, sambung politisi murah senyum itu, juga harus memikirkan soal subsidi uang muka pedagang. Menurutnya, pemberian subsidi merupakan hal wajar. Sedangkan nominalnya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Saya kira persoalan ini sudah teratasi. Subsidi harus digodok agar tepat sasaran kepada paguyuban pedagang,” paparnya. md

LOKASI bekas bangunan Pasar Anom Baru hasil proyek 2011 yang terpaksa diratakan kembali dengan tanah akibat dugaan penyimpangan pelaksanaan.


Laporan utama

Pengelolaan itu tentu saja tak lepas dari keinginan Pemkot Yogyakarta

dalam menyeimbangkan konsep tradisional dan modern. Keinginan awal pemkot yang menyadari adanya tradisionalitas di Pasar Beringharjo, langsung menjadi pijakan awal dalam mengelola dan menata ulang konsep pasar di sana.

Namun demikian, di lain sisi perkembangan zaman yang serba dinamis juga memaksa

pemkot berpikir panjang. Terutama, menyangkut semakin banyaknya pasar modern yang mengepung. Di sinilah kebijakan bersahaja itu muncul. Yakni, dengan m e n g g a b u n g k a n konsep pasar tradisional dan modern sebagai satu kesatuan utuh.

Atas dasar itulah, DPRD Sumenep menjadikan Pasar Beringharjo untuk dijadikan contoh dalam pengelolaan pasar. Dari sanalah muncul keinginan untuk mencari informasi lengkap dan

ke kota GudegPASAR Beringharjo di Kota Yogyakarta

bisa dibilang sebagai pasar terlama. Pasar yang terletak di jantung kota dan tak jauh dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu juga unik. Selain memadukan konsep pasar tradisional dan modern, juga dikelola penuh dengan kesahajaan.

BelajarPengelolaanPasar

sekaligus melihat langsung ke lokasi. Semua itu dalam rangka menambah bahan pengetahuan pengelolaan pasar. Apalagi, Pasar Anom Baru di Sumenep dalam proses pengelolaan yang nantinya ditangani pihak ketiga.

Kegiatan studi banding ke Yogyakarta oleh DPRD Sumenep ini didasarkan pada Surat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 19/Kom-B/III/2014 perihal : Rencana Konsultasi dan Koordinasi Komisi B DPRD


Laporan utama

kami mendapat banyak gambaran tentang pengelolaan pasar yang baik.

Dwita AndrianiWakil Ketua Komisi B

DPRD Sumenep

Kabupaten Sumenep; Disposisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Maret 2014

dan Surat Tugas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

Adapun pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dilakukan pada tanggal 29


SEJUMLAH pedagang Pasar Beringharjo ikut serta dalam kirab budaya.


Laporan utama

KETUA Komisi A DPRD Sumenep Abrori (dua dari kanan) berbincang dengan Camat Bluto S. Wahyudi.

Januari s/d 30 Januari 2014 bertempat di ruang rapat Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Yogyakarta. Sejumlah anggota dewan turut serta dalam kegiatan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep KH Imam Hasyim dan H. Moh. Hanif selaku wakil ketua DPRD itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriani, pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka untuk memperdalam dan menambah wawasan materi Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sumenep dengan PT Mitra Abadijaya Engineering tentang Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep Pasca Kebakaran Tahun 2007 yang menjadi bahasan di Komisi B DPRD.

Rombongan Komisi B DPRD Sumenep ini diterima langsung oleh Sukamiyasih selaku Sekretaris Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, Sunarto (Kabid Pemeliharaan) dan Sukarna (Kasi Pemeliharan) beserta beberapa staf dilingkungan Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta. Setelah melakukan Rapat koordinasi di ruang Rapat Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta, rombongan Komisi B melanjutkan kunjungan lapangan untuk mengetahui langsung keberadaan pasar Beringharjo Kota Yogyakarta.

Adapun hal-hal penting hasil dari pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Komisi B DPRD Kabupaten Sumenep setelah menyampaikan beberapa pertanyaan mendapat tanggapan yang baik dan memperoleh penjelasan. “Kami mendapat banyak gambaran tentang pengelolaan pasar yang baik,” kata Dwita.

Dijelaskan, dengan adanya perkembangan pasar modern yang begitu pesat, maka langkah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadapi hal tersebut adalah telah mengeluarkan dan mengadopsi sejumlah kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan pasar tradisional diantaranya yaitu Peraturan Walikota No. 86 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Masih berkenaan hal tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar tradisional menjadi pasar dalam menajemen pengelolaannya semi modern. Yakni, meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Pemeliharaan Sarana Prasarana

Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar; Pasar (pemberdayaan pasar dan komunitas, pengembangan dan pembuatan media promosi pasar).

Selanjutnya, terang politisi PAN ini, ada ketentuan tarif retribusi yang diberlakukan di seluruh pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun pemberlakuannya didasarkan antara lain:

a. Klasifikasi kios 1, kios 2, kios 3, los 1, los 3, lapak 1, lapak 2, dan lapak 3 berdasarkan letak stategis kios, los dan lapak;

b. Pedagang yang buka dasaran > 12 jam s/d < 18 jam dikenakan 150 % dari tarif retribusi;

c. Pedagang yang buka dasaran > 18 jam s/d < 24 jam dikenakan 200 % dari tarif retribusi;

d. Pedagang yang dikena akibat sesuatu hal harus menempati lahan penampungan, maka retribusi ditetapkan sebesar 50 % dari tarif;

e. Pedagang yang yang mengadakan sendiri bangunan kios/los dan telah mendapatkan persetujuan tertulis, dikenakan retribusi sebesar 75 % dari tarif selama 1 (satu) tahun pertama.

Selain itu, juga diberlakukan kebijakan keringanan dan pembebasan retribusi dengan beberapa persyaratan. Misalnya,


Laporan utamabagi pedagang yang tidak mampu membayar retribusi dapat diberikan keringan dengan cara sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan disertai alasan –alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Dinas Pengelolaan Pasar;

- Setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka akan dilakukan pecermatan, klarifikasi dan peninjauan lapangan ke lokasi pedagang yang besangkutan;

- Paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitka surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penoakan. Maka keringanan retribusi berlaku untuk 6 (enam) bulan.

Sedangkan untuk pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu diberikan, apabila terjadi bencana atau sebab lain sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak bersedia tempat penampungan. Juga, terjadi pemindahan pedagang ke lokasi baru.

Dijelaskan pula bahwa jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 31 pasar, sedang jumlah pedagang di lingkungan pasar sebanyak 16.000 pedagang. Dari jumlah 31 pasar tradisional tersebut digolongkan menjadi 5 (lima) kreteria kelas pasar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas ILuas lahan dasaran : > 1500 m2.

Fasilitas : (1) tempat parkir, (2) tempat bongkar muat, (3) tempat promosi, (4) tempat pelayanan kesehatan, (5) tempat ibadah, (6) kantor pengelola, (7) KM/WC, (8) sarana pengamanan, (9) sarana pengelolaan kebersihan, (10) sarana air bersih, (11) instalasi listrik, (12) penerangan umum, (13) Radio pasar.

b. Pasar Kelas IILuas lahan dasaran : > 1500 m2.

Fasilitas : (1) tempat parkir, (2) tempat promosi, (3) tempat pelayanan kesehatan, (4) tempat ibadah, (5) kantor pengelola, (6) KM/WC, (7) sarana pengamanan, (8) sarana pengelolaan kebersihan, (9) sarana air bersih, (10) instalasi listrik, (11) penerangan umum, (12) Radio pasar.

c. Pasar Kelas IIILuas lahan dasaran : > 1500 m2.

Fasilitas : (1) tempat promosi, (2) tempat ibadah, (3) kantor pengelola, (4) KM/WC, (5) sarana pengamanan,

(6) sarana pengelolaan kebersihan, (7) sarana air bersih, (8) instalasi listrik, (9) penerangan umum, (10) Radio pasar.

d. Pasar Kelas IVLuas lahan dasaran : > 1500 m2.

Fasilitas : (1) tempat promosi, (2) kantor pengelola, (3) KM/WC, (4) sarana pengamanan, (5) sarana pengelolaan kebersihan, (6) sarana air bersih, (7) instalasi listrik, (9) penerangan umum.

e. Pasar Kelas VLuas lahan dasaran : > 1500 m2.

Fasilitas : (1) sarana pengamanan, (5) sarana pengelolaan kebersihan.

Selanjutnya, masih menurut Dwita, untuk golongan kreteria pasar kelas I yaitu hanya ada pada pasar Beringharjo (yang dikunjungi rombongan Komisi B), dimana pada tanggal 23 Desember 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta dan PT Cakrawala Bupala Asri (CBA) telah melakukan serah terima fisik bangunan dan sarana penunjang serta pengelolaan pasar yang berlantai dua.

Hal itu merupakan bukti adanya jalinan kerja sama yang baik dengan hasil yang baik pula, yang telah dilakukan tahun 1991, tanpa meninggalkan tanggungan pekerjaan apapun lagi. Kerja sama yang baik ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik untuk segala pihak yang menggunakan fasilitas pasar.

“Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional, namun dalam pengelolaan manajemennya telah menjadi pasar semi modern,” papar mantan model ini.

Selain itu, timpal Wiwid Haryo Yudanto selaku anggota komisi B, Pasar Beringharjo merupakan pasar yang berkonstruksi beton bertulang dalam bentuk dan wujud yang akrab dengan arsitektur tropis. Juga merupakan pasar tertua yang keberadaanya mempunyai nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta dan dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektare.

Adapun fasilitas Pasar Beringharjo adalah sebagai berikut :

a. Komponen Utama :- Lahan- Toko petak/kios- Dasaran di dalam los- Dasaran di luar los- Dasaran di luar Pasar- Gudang

- Kandang hewanb. Komponen Penunjang:- Sarana Parkir- Sarana Bongkar Muat- Mekanikal Elektrikal- Sarana Komunikasi- Sarana Penambatan Hewan- Jalan Khusus- Sarana Pengamanan- Sarana Hygien dan Sanitasic. Komponen Pendukung:- Pusat Pelayanan Kesehatan dan

Penitipan Anak- Pusat Pelayanan Jasa Angkut- Kantor Pengelola- Kantor Koperasi Pasar- Tempat Ibadah/Mushola/Masjidd. Showroom :- Kios dan Los pakaian batik- Kios dan Los kebutuhan rumah

tangga- Kios dan Los alat elektronik- Kios dan Los buah-buahan- Kios dan Los jajanan pasarWiwid juga menerangka, setelah

Komisi B DPRD Sumenep melakukan kunjungan ke Pasar Beringharjo, juga didapati kondisi pasar sangat bersih, indah dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang pasar. Selain itu pengaturan tempat jenis dagangan tertata rapi, sehingga disetiap jalan gang lokasi kios maupun los di depannya tidak terdapat orang berjualan.

“Tentu saja apa yang ada di Yogyakarta bisa diterapkan di Sumenep, tinggal bagaimana stakeholder yang ada bisa bekerjasama mewujudkan hal itu semua,” kata Wiwid mengakhiri penjelasan kepada Parlemen. md


demi keamanan dan kenyamanan Pedagang

kELUHAN pedagang Pasar Anom Baru Sumenep mengenai tidak representatifnya

lokasi berdagang akan segera berakhir. Lokasi pasar, khususnya di lokasi kebakaran 2007, segera dibangun setelah bertahun-tahun pembangunannya tersendat. Pemkab sendiri telah menggandeng pihak investor untuk pembangunan pasar tersebut. Sehingga disamping tidak menggunakan dana APBD, prosesnya dipastikan berlangsung lebih cepat.

Sesuai rencana, pembangunan pasar yang direncanakan dua lantai

itu ditarget selesai awal November 2014. Pasar tersebut rencananya akan dibangun dua lantai dengan terbagi pada ratusan kios. Bagaimana proses pembangunan pasar tersebut dan apa saja keuntungan yang didapat pemerintah daerah termasuk pedagang dengan menginvestasikan pembangunan pasar, berikut wawancara Parlement dengan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep, Imam Sukandi.

Sampai dimana proses pembangunan Pasar Anom

Baru Pak?Saat ini, sudah hampir

memasuki pembangunan fisik yang akan dimulai dari fondasi dan pemasangan tiang pancang. Selama satu bulan, pasca penandatangan Memorandum Of Undertanding (MOU) antara Bapak Bupati A Busyro Karim dengan pihak investor telah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada. Dan alamdulillah pembongkarannya sudah selesai, sehingga tinggal pembangunannya.

Dan bupati sendiri menekankan bahwa tujuh bulan setelah penandatanganan MoU, pembangunannya sudah

harus selesai secara keseluruhan. Sehingga jika tidak ada aral diperkirakan akhir Oktober atau awal November tahun ini sudah selesai.

Bagaimana dengan kontruksi bangunannya?

Pembangunan Pasar Anom Baru itu hanya dilokasi kebakaran 2007, sehingga nanti yang diprioritaskan adalah korban kebakaran 2007 sebanyak 212 pedagang. Dan kalau ada respon bagus, tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke lokasi kebakaran 2014 lalu.

Adapun pembangunannya yaitu dua lantai terbagi menjadi 443 kios dengan berbagai ukuran yang telah ditentukan. Untuk lantai bawah diperkirakan 240 kios lebih, sedangkan selebihnya sekitar 200 lantai dibagian atas.

Selain itu, Pasar Anom baru itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas umum sepeti musala, kamar mandri, tempat reklame dan permainan anak-anak. Intinya, pedagang nanti akan dibuat nyaman dan aman. Dan setelah pembangunannya itu selesai, nanti pengelolaannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Penarikan retribusinya juga pemkab.

Berapa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan Pasar Anom Baru?

Perlu diketahui bahwa dana yang dianggarkan untuk proyek Pasar Anom Baru khususnya di lokasi kebakaran tahun 2007 ini bersumber Non APBD. Anggarannya murni dari investor, bukan dari pemkab. Untuk sementara, perkiraan dengan kontruksi bangunan yang sudah direncanakan membutuhkan kurang lebih Rp 40 miliar. Namun, nanti setelah pembangunannya

Wawancara

kepala Bidang Pendapatan dPPka sumenepimam sukandi



selesai tentunya akan dihitung oleh tim independen berapa total anggaran yang digunakan.

Apa keuntungan yang didapat oleh pemerintah daerah dengan menginvestasikan pembangunan Pasar Anom Baru ini?

Yang jelas banyak keuntungan yang didapat. Pertama, dana yang digunakan tidak mengambil dari APBD. Kita ingat, pada 2011 lalu pemkab telah menganggarkan kurang lebih Rp. 8, 1 miliar, namun tidak terserap secara maksimal karena ada ketidaksesuaian kontruksi

dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga dihentikan. Dengan kerawanan seperti itu, maka hal ini rentan bagi pejabat teknis terjerat kasus hukum.

Dengan diinvestasikan, keuntungan yang didapat yaitu dana yang ada bisa disalurkan pada program dan kegiatan yang lebih bersentuhan kepada masyarakat. Disamping itu, pembangunan akan lebih cepat dibanding menggunakan dana APBD yang terbilang terbatas. Investor tidak akan main-main dengan proyeknya sendiri karena dana yang dikeluarkan cukup besar dan apabila ada kerugian bukan

Wawancaratanggung jawab pemkab.

Ada juga kekurangannya, yaitu sewa kios terhadap pedagang tentu akan lebih mahal daripada menggunakan dana APBD. Tapi, pemkab sudah berkomitmen memberi subsidi untuk pedagang khususnya korban kebakaran 2007.

Berapa subsidi yang akan diberikan terhadap pedagang?

Sejauh ini, kami belum membahas berapa dana yang dikeluarkan untuk bantuan subsidi sewa pasar. Namun, pastinya dana subsidi yang dikeluarkan yaitu dalam bentuk persentase 30 persen. Dan perlu digaris bawahi, subsidi yang akan kami berikan bukan Rp 30 Juta per pedagang sebagaimana yang beredar selama ini, tapi 30 persen dari total sewa per kios.

Selain itu, kami juga akan mengupayakan pihak bank yang bisa menjamin agar angsurannya lebih dari 10 tahun, sehingga tidak memberatkan pedagang bagi yang akan menyewa kios dengan sistem kredit.

Harga per kiosnya sudah ditentukan berapa kisarannya?

Harganya variatif, tergantung pada ukuran kios itu sendiri. Untuk ukuran 3 x 3 dan 3 x 4 harganya tidak sama. Intinya harga per kios kurang lebih antara Rp 55

juta, Rp 130 juta, hingga Rp. 160 juta. Dan dari yang telah ditetapkan itu 30 persennya akan disubsidi oleh pemerintah daerah.

Lalu, bagaimana dengan jaminan keamanaan terhadap pedagang?

Ini sudah menjadi perhatian pemkab sejak awal. Bahwa pedagang itu akan dibuat nyaman dan aman. Kontruksi bangunannya sudah dibuat sedemikian rupa termasuk dilengkapi saluran hidran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

Untuk kualitas gedung kami pastikan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab selain, kemungkinan Investor untuk main-main itu sangat kecil, ada tim independen yang akan memantau perkembangan proyek. Tim independen juga akan melaporkan mengenai perkembangan fisik, kualitas dan waktu pelaksanaan baik ke pemerintah daerah maupun kepada pihak investor.

Dan yang terpenting, kami harapkan semua elemen masyakat ikut mendukung pelaksanaan pembangunan Pasar Anom Baru di lokasi kebakaran 2007 ini. Dan kalau ada persoalan silahkan komunikasikan dengan pemkab untuk dicarikan solusinya, sehingga pembangunan pasar selesai sesuai dengan yang direncanakan. *wr.md


PENGAMAT lingkungan di Sumenep Tajul Arifin menyambut positif terhadap proses pembangunan Pasar Anom Baru. Namun, Tajul menekankan agar semua pihak

yang terlibat dalam pengelolaan pasar belajar pada kasus kebakaran di tahun 2007 dan awal 2014.

Diungkapkannya, penyebab kebakaran pasar yang cukup besar menimpa Pasar Anom itu dipicu karena sistem penataan

pasar yang kurang tertata dengan baik. Jalan masuk di gang-gang kios begitu sempit sehingga menyulitkan pemadam kebakaran masuk ke titik api. ”Kita tahu salah satu penyebabnya kenapa api sulit dipadamkan, karena memang akses masuk untuk damkar tidak ada. Dan yang terpenting juga, perlunya damkar khusus yang memang disiagakan di pasar,” ungkapnya.

Pedagang juga dinilai perlu menjaga

kebersihan lingkungan pasar. Setelah Pembangunan Pasar Anom Baru selesai diharapkan dapat menjaga lingkungan agar tidak kumuh dan bau.

Dengan cara tersebut masyarakat akan lebih kerasan berada di pasar hingga akhirnya berdampak terhadap perekonomian padagang. ”Yang perlu jadi perhatian juga adalah amdal. Pasar seluas itu selama ini tidak amdalnya. Ini kan sangat memprihatinkan,” pungkasnya. *wr.md

RENCANA Pemkab S u m e n e p membangun Pasar Anom Baru di lokasi kebakaran dengan

sistem investasi disambut positif sejumlah pedagang. Padagang yang tergabung dalam Paguyuban Gula Merah (PGM) misalnya menunggu kelarnya pembangunan pasar, khususnya di lokasi kebakaran 2007. Maklum, bertahun-tahun pedagang pasar yang menjadi korbann kebakaran menunggu tuntasnya proyek tersebut. “Terus terang ketika pemkab memutuskan pembangunan pasar akan dimulai menjadi angin segar bagi kami walaupun pembangunannya diserahkan kepada pihak ketiga,” kata Haris, salah seorang pedagang gula merah di Pasar Anom Baru.

Dikatakan, selama ini, Pasar Anom Baru terkesan tidak teratur dan sesak. Masyarakat umum tidak nyaman dengan kondisi pasar tersebut, sehingga mereka tidak ingin lama-lama berada di pasar. Akibat kondisi itu pula sangat berpengaruh terhadap penghasilan pedagang pasar. “Mesti berpengaruh. Kalau dipersentasekan penurunnannya hingga 30 persen,” tutur Haris.

Untuk itu, Haris mengharapkan pembangunan pasar yang diinvestasikan itu segera terwujud. Para pedagang di pasar menginginkan pembangunannya tidak molor dan bermasalah lagi seperti pembangunan sebelumnya. *wr.md

PROSES Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga mendapat

perhatian sejumlah kalangan, tidak terkecuali elemen mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja Sumenep misalnya, berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan proyek tersebut hingga tuntas. ”Kami tidak ingin, proyek tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak, tanpa memerhatikan nasib pedagang pasar,” tegas Presiden BEM Unija Sumenep, Buhara.

Buhara menegaskan, pemerintah harus memperhatikan kualitas bangunan pasar walaupun pembangunannya menjadi tanggung jawab investor. Bangunan yang dihasilkan harus dapat memberi kenyamanan dan rasa aman terhadap pedagang. Untuk itu, kontruksi bangunan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

”Walaupun tidak menggunakan dana APBD, pemerintah harus memantau kualitas bangunan. Kami tidak ingin, bangunan pasar itu memakan korban terhadap pedagang dan masyarakat,” ujarnya.

Disamping itu, pemerintah diminta tidak pasrah begitu saja terhadap ketentuan sewa kios terhadap pedagang yang ditentukan Investor. Pemerintah harus memfasilitasi dalam proses negosiasi, termasuk memberi subsidi guna meringankan beban pedagang. *wr.md

Harus Tetap Perhatikan Lingkungan Pasar

Pembangunan Pasar Harus Segera Terwujud

Siap KawalPembangunan Pasar

Respon


dari diskusi Menjadi aksi

Mengukur kinerjaBadan Musyawarah dPRd sumenep

BERBEDA dengan alat kelengkapan dewan lainnya, Badan Musyawarah (Bamus) di DPRD Sumenep relatif jarang muncul.

Bukan karena kinerjanya tidak maksimal. Tapi, lebih pada fungsi bamus yang cenderung ke dalam. Ini buah konsekuensi tugas bamus: menyusun semua kegiatan internal legislatif.

HARI sudah siang. Jarum jam sudah menunjuk pukul 11.00. Saat itu, di hari ke 18 bulan Februari 2014, sejumlah pejabat penting DPRD terlihat sudah menempati kursinya di ruang bamus. Duduk paling tengah di ruang dengan meja bundar itu, Ketua DPRD Sumenep KH. Imam Hasyim terlihat mengotak-atik telepon

selulernya di belakang meja yang biasa ditempatinya saat memimpin bamus.

Sekilas terdengar sang nahkoda DPRD menghubungi koleganya sesama anggota dewan. Dari nadanya, pengasuh salah satu pondok pesantren di Desa Aeng Baja Raje, Kecamatan Bluto, itu tampak sedikit menaikkan volume suaranya: sedikit kesal. Maklum, pada jam itu, pada jam yang sudah ditentukan sejumlah anggota bamus belum sepenuhnya berkumpul. Padahal, bamus dijadwalkan menggelar rapat penting, yakni penetepan agenda serap aspirasi (reses) masa sidang I tahun 2014.

”Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Anggota Bamus DPRD Kabupaten

Sumenep serta yang saya Hormati Sekertaris DPRD dan para Kabag serta Kasubbag di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Sebelum kita mulai rapat pada hari ini terlebih dahulu marilah kita buka rapat Bamus dengan ucapan bismillahirrohmanirohim,” ujar Imam Hasyim sambil mengetukkan palu sidang.

Rapat bamus pun dimulai dengan penjelasan agenda rapat. Dalam penjelasannya, Imam mengatakan bahwa bamus perlu mempertimbangkan kembali masalah jadwal pembahasan 4 raperda yang bersamaan dengan agenda reses. Selain itu, pembahasan 4 raperda itu juga akan benturan dengan kegiatan bimbingan teknik

(bimtek) sejumlah alat kelangkapan dewan.

Untuk itulah, pembahasan 4 raperda diusulkan agar dijadwal kembali pada April mendatang. Maklum, jika dipaksakan akan tidak maksimal berhubung dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2014.

”Mengenai pembahasan 4 Raperda kita agendakan mulai tangga 14 April 2014 setelah pemilihan umum sebab apabila kita laksanakan pada bulan-bulan ini maka saya yakin pembahasan terhadap 4 Raperda ini tidak akan berjalan secara optimal, oleh kerena itu saya agendakan pembahasan terhadap 4 Raperda ini dimulai pada tanggal 14 April 2014 dengan agenda Rapat Paripurna I dengan acara penyampaian nota penjelasan, dan pada hari itu juga setelah Rapat Paripurna I dilangsungkan dengan Rapat Paripurna II dengan acara pemilihan Pansus,” kata Imam Hasyim.

Bersamaan dengan itu, sejumlah anggota dewan yang sebelumnya belum datang terlihat sudah menempati kursi bamus. Berdasarkan catatan di sekretariat, banyak anggota dewan terlambat karena saat itu bersamaan dengan hujan deras. Namun demikian, hal itu menjadi permakluman karena merupakan

kejadian yang tidak disangka sebelumnya. Dan, hari itu rapat bamus pun berjalan seperti biasanya.

Dari pengamatan Parlemen rapat-rapat bamus memang tidak pernah berjalan statis. Hampir semua rapat bamus berlangsung dinamis. Ini maklum mengingat bamus memang menjadi sentra dari semua kegiatan kedewanan. Bamus-lah yang menyusun semua agenda penting DPRD. Mulai dari urusan rapat paripurna, kegiatan kunjungan kedewanan, bimtek, hingga kegiatan-kegiatan alat kelengkapan dewan lainnya.

Karena itulah, keberadaan bamus sangat penting dan menjadi katalisator pada semua agenda kegiatan DPRD. Tak jarang, diskusi alot muncul di rapat bamus. Baik yang karena bersifat teknis atau pun yang menyangkut pertimbangan politis oleh masing-masing anggota bamus.

Seperti rapat yang hari itu digelar oleh bamus. Setelah ketua rapat yang dalam hal ini juga ketua DPRD membuka dan memberikan penjelasn perihal acara bamus, langsung mendapat respon dari anggota bamus. Salah satunya dari Bambang Prayogi REF, ketua komisi B yang juga anggota bamus.

”Saya sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan, namun

Fokus

KETUA DPRD Sumenep KH Imam Hasyim memimpin rapat Bamus bulan lalu.


kita mulai tadi belum membahas rapat paripurna mengenai perubahan Perbup dan pada tangggal 21-24 Februari 2014 kita akan melakukan Bimtek,” kata Bambang membuka diskusi.

Mendapat respon dari Bambang, Imam langsung memberikan penjelasan. Menurut dia, internal DPRD memang harus menyusun waktu dulu. Ini penting agar tidak berbenturan dengan agenda yang bersifat eksternal. ”Mengenai masalah tersebut kita harus bertemu dengan seluruh SKPD pada tanggal 3 Maret 2014,” kata Imam.

”Justru Bupati mengharapkan agar pada minggu-minggu ini seluruh proposal sudah masuk semua, sehingga pada bulan Maret kita sudah dapat melakukan kegiatan tersebut,” sahut Bambang.

Begitulah awal diskusi yang muncul di bamus saat itu. Apa yang terjadi itu hanya gambaran kecil kegiatan bamus. Pada semua rapat bamus memang pasti muncul dinamika. Ini tentu saja tak lepas dari peran bamus yang memang sangat strategis dalam penentuan kegiatan kedewanan.

”Bamus ini ibaratnya menjadi jantung kegiatan kedewanan. Sebab, di bamus-lah semua kegiatan itu dirumuskan,” ujar Ketua DPRD KH Imam Hasyim kepada Parlemen dalam sebuah wawancara Maret lalu.

Imam menerangkan, meski secara politis anggota dewan memiliki kaitan dengan agenda-agenda penting partai melalui fraksi, namun ketika dalam rapat bamus semua kepentingan harus dilebur

menjadi satu kepentingan. Yakni, kepentingan yang secara umum harus diseralaskan sebagai agenda DPRD dan atau alat kelengkapannya.

”Tugas bamus menyusun agenda agar

semua berjalan selaras dan seimbang. Bamus benar-benar menjadi kunci kegiatan DPRD,” tutur Imam Hasyim yang menjadi koordinator komisi A bidang hukum dan pemerintahan di DPRD Sumenep ini.

Bamus sendiri merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD. Pimpinan DPRD yang karena jabatannya sekaligus menjadi pimpinan bamus. Meski pimpinan DPRD berasal dari fraksi, namun di bamus pimpinan DPRD tidak mewakili fraksi dan tidak merangkap anggota. Melainkan, berasal dari unsur pimpinan DPRD sendiri.

Sesuai ketentuan, DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan bamus pada permulaan DPRD dan permulaan tahun

sidang. Anggota bamus sendiri paling banyak 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan dari anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Salah satu anggota Bamus DPRD Sumenep Syamsul Maarif mengatakan, bamus memang menjadi tempat penentuan agenda penting kedewanan. Karena itulah, kata dia, wajar dalam rapat-rapat di bamus seringkali diwarnai dengan perdebatan alot. ”Sebab, bamus harus menyusun semua agenda penting kedewanan. Dari diskusi ini lantas menjadi aksi bagi dewan dalam tugas-tugas keseharian,” kata Syamsul Maarif yang politisi Partai Hanura ini. md

Fokus

Bamus ini ibaratnya menjadi jantung kegiatan kedewanan. sebab, di bamus-lah semua kegiatan itu dirumuskan.


rAMAH dan tenang. Begitulah kesan yang pertama dapat ditangkap ketika bertemu Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis yang satu ini. Ketika Parlemen mendatangi

ruang kerjanya, Faisal Mukhlis menyambut hangat dan simpatik di tengah kesibukannya bekerja.

Selain ramah dan tenang, dia juga dikenal sosok pribadi yang religius. Tuturnya lembut penuh nilai. Pemikirannya jauh ke depan dan wawasannya terpancar sangat luas ketika diajak berbincang banyak hal, mulai soal ilmu dan kehidupan. Pria yang akrab disapa Faisal ini merupakan sosok yang tepat diajak diskusi banyak hal, tidak terkecuali soal pemerintahan.

Disisi lain, usianya memang terbilang masih muda. Di jajaran pimpinan DPRD Sumenep, legislator kelahiran Sumenep 1970 itu merupakan sosok paling muda diantara tiga Pimpinan lainnya. Selain Ketua DPRD, Imam Hasyim, rekan sesama politisi yang menjadi unsur pimpinan yaitu, Hunain Santoso dari Fraksi PDI Perjuangan dan Moh. Hanif dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara usia

mereka lebih matang, bahkan lebih berpengalaman di parlemen karena lebih awal duduk di kursi legislatif.

Sementara suami dari Pramita Puspasari ini terbilang sebagai figur baru di kursi legislatif dibanding pimpinan dan senior lainnya. Dikatakan baru karena periode 2009-2014 merupakan kali pertama Faisal duduk di kursi legislatif. Saat itu, ia langsung diberi amanah oleh partai politik yang mengusungnya pada Pemilu 2009, Partai Amanat Nasional (PAN), melalui fraksinya PAN sebagai Wakil Ketua DPRD. ”Memang cukup berat saat itu. Saya yang notabenenya masih baru langsung diperintah menjadi wakil ketua. Tapi apapun tugas partai demi masyarakat tetap saya jalankan,” tutur Faisal.

Meski sebagai figur baru di unsur pimpinan dewan, dalam urusan kepemimpinan bagi Faisal Mukhlis sebenarnya bukan perkara yang baru lagi. Sebelum duduk di kursi legislatif, segudang aktivitas telah mewarnai perjalanan hidupnya. Mantan aktivis HMI ini juga dikenal aktif di berbagai organisasi. Tidak hanya organ yang bergerak dalam sosial kemasyarakatan

dan keagamaan, tetapi juga organ yang konsen dibidang pendidikan dan kepemudaan.

Karena pengalaman dan keaktifannya di organisasi itu, Faisal tidak gugup lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan dewan walaupun dari sisi pengalaman di kursi parlemen masih baru. Tidak jarang Ia kerap kali memimpin rapat di sejumlah alat kelengkapan dewan, bahkan pada sidang paripurna ketika ketua DPRD berhalangan.

Praktis, melihat Faisal seperti melihat sosok legislator yang sudah beberapa kali periode duduk di kursi DPRD sebagaimana seniornya. ”Saya kira siapa pun perlu banyak belajar tidak

terkecuali saya bagaimana menjadi pemimpin dan menahkodai organisasi, apalagi dalam urusan politik,” katanya merendah.

Sejak duduk di kursi Parlemen, aktifitas dan pekerjaannya tentu lebih padat. Apalagi, di parpolnya, Faisal dipercaya menjadi Sekretaris DPD PAN Sumenep. Selain disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai anggota legislatif, Ia dihadapkan dengan segudang tugas berkaitan

Politisi Mudakarismatik

Legislator


Legislator

dengan posisinya sebagai pimpinan partai . Meski demikian, Ia masih bisa menyeimbangkan antara tugasnya di kursi legislatif dan parpol.

Bahkan, diluar agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Ia juga menyempatkan bertemu dengan teman, kerabat, dan masyarakat yang diwakilinya. Selain menjalin keakraban, dengan cara tersebut, diakuinya dapat mengetahui problem-problem yang terjadi di masyarakat bawah. ”Turun kebawah itu tidak perlu menunggu reses. Kalau ada kesempatan dan ada waktu, memang harus disempatkan untuk bertemu dengan masyarakat baik forum formal maupun non formal. Tujuannya agar keja kita lebih maksimal,” ujar alumnus Pondok Pesantren Attaufiqiyah Bluto ini.

dari Pendidikan Beralih ke Politik

Jauh sebelum terjun ke politik praktis, Faisal Mukhlis tidak pernah membayangkan akan duduk di kursi legislatif. Dirinya mengaku tanpa

persiapan masuk ke jalur politik. Sebab, disamping latar belakang pendidikan bukan dari ilmu politik, Ia juga tidak punya latar belakang keluarga politisi. Sebelumnya, Faisal hanya aktif di lembaga pendidikan sebagai kepala sekolah dan mengajar. Praktis, Faisal tidak mempunyai backround sebagai pPolitisi.

Namun, takdir berkata lain. Dari dunia pendidikan, Ia harus pindah haluan ke jalur politik. Perjalanannya ke dunia politik berawal dari tawaran partai politik, tepatnya PAN untuk maju sebagai calon legislatif (pileg) 2009 lalu. Saat itu, dirinya yang masih aktif di sejumlah lembaga pendidikan diminta untuk maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sumenep, meliputi Bluto, Saronggi, Lenteng, dan Gili Genting.

Kondisi tersebut sempat membuatnya bingung. Sebab, disatu sisi, Ia mempunyai banyak tanggung jawab sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan di daerahnya. Namun disisi lain, tawaran tersebut justru merupakan peluang

besar baginya untuk terus mengabdi kepada masyarakat yang lebih luas. Jika di lembaga pendidikan ruang lingkup pengabdiannya hanya kepada masyarakat di daerahnya saja, namun dengan di politik ruang pengabdiannya justru lebih luas kepada masyarakat Sumenep secara umum.

Meski demikian, bukan lantas tawaran tersebut langsung diterima begitu saja. Selain memang sudah banyak desakan untuk maju, Ia meminta nasehat dan saran para tokoh dan kiai di daerahnya sebelum memutuskan menerima tawaran tersebut. ”Setelah mendapat restu dari sejumlah tokoh masyarakat dan para kiai akhirnya masuk PAN dan mencalonkan diri dari dapil dua hingga akhirnya duduk disini (kursi DPRD, Red), ” tuturnya.

Di lembaga legislatif, posisi Sekretaris DPD PAN Sumenep ini cukup strategis. Selain sebagai Wakil Ketua DPRD, Ia juga menjadi unsur pimpinan di dua alat kelengkapan


WAKIL Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis saat menemui para pengunjuk rasa di gedung dewan.

Legislator


dewan, yaitu Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Disamping itu, Ia merupakan kordinator Komisi B yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan.

Di sejumlah alat kelengkapan dan fraksinya itulah seluruh aspirasi dan harapan masyarakat yang diwakilnya diperjuangkan di kursi parlemen. Niatnya untuk mengabdi dan berjuang untuk rakyat terkabulkan dan dijalankan penuh tanggung jawab hinggga akhir periode, termasuk pada periode selanjutnya 2014-2019.

Sebelum duduk di kursi legislatif, Ia sudah mempunyai prinsip bahwa di politik hanya ingin mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk mengejar materi apalagi kekuasaan. Dalam persepsinya, politik pada dasarnya bukan teknik untuk berkuasa, melainkan etika untuk mengabdi. Menurutnya, salah besar jika masuk di politik hanya ingin berkuasa. Sebab, politik adalah media untuk mencari orang yang siap mengabdi demi kesejahteraan masyarakat.

Karena prinsip mengabdi itulah, terang Faisal, orang-orang yang masuk ke dunia politik harus memiliki tekad sekuat baja hanya demi mengabdi ke masyarakat. Tak goyah akan uang yang hilir mudik di depannya. ”Dan tentu sudah menjadi resiko sendiri, siap mengabdi berarti harus siap berkorban. Tak ada satu alasanpun yang mengharuskan memakan uang rakyat,” ucapnya tersenyum.

Petani dan Nelayan Perlu Perhatian

Sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep mayoritas bertumbu pada pertanian dan kelautan. Hal itu tentu tidak lepas dari potensi alam Kabupaten Sumenep di dua sektor itu yang cukup melimpah. Karena kondisi itu pula, pada umumnya masyarakat Sumenep sebagai petani dan nelayan.

Di lihat dari potensi itu, semestinya petani dan nelayan Sumenep secara ekonomi tergolong masyarakat yang sejahtera. Namun, faktanya justru berbanding terbalik dengan idealnya. Masyarakat yang tergolong berada digaris kemiskinan di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini berada dari kalangan petani dan nelayan.

Selama ini, kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan kelautan kurang berpihak terhadap petani dan nelayan. Sejauh ini, memang banyak program yang diluncurkan pemerintah untuk memacu hasil pertanian dan potensi kelautan, namun kurang memberdayakan terhadap petani dan nelayan. Program dan bantuan pemerintah lebih banyak menguntungkan terhadap kalangan elit dan pihak yang dekat dengan kekuasaan. ”Hasilnya petani dan nelayan tetap menjadi golongan atau kelas menengah kebawah,” ungkap Faisal Mukhlis.

Pemerintah perlu memprogramkan bantuan modal usaha baik kepada petani maupun nelayan. Persoalan

yang kerap kali dihadapi petani dan nelayan memang dari segi permodalan. Mereka kerap kali mencari hutangan baik kepada bank, maupun personal dengan sistem bunga terutama ketika awal musim dan akhir musim untuk perbaikan sarana dan kebutuhan usahanya.

Akibatnya, hasil dari pertanian maupun tangkapan ikan itu habis untuk membayar hutang mereka. ”Modal usaha itu penting diprogramkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat untuk membantu petani yang selama ini banyak terjebak dengan rentenir hanya untuk mendapat modal usaha,” ujarnya.

Disisi lain, program bantuan atau kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah kepada petani dan nelayan perlu dibarengi dengan pendampingan yang komprehensif. Sejauh ini, program yang dicanangkan oleh pemerintah belum terasa dampaknya, terutama untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Masalahnya, karena pemerintah hanya sekedar menganggarkan dan mengucurkan saja, namun pendampingannya agar tujuan dari program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis belum dilakukan secara optimal. ”Agar bantuan itu lebih efektif dan bermanfaat, tepat waktu saat petani membutuhkan, dan tujuan sesuai juknis dapat perwujud perlu pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut,” pungkasnya. wr.md

BiodataNama : Faisal Mukhlis, S.Ag.Tetala : Sumenep, 10 Februari 1970Alamat : Desa Aeng Beje Raje, Kecamatan Bluto, SumenepPendidikan Terakhir : Strata Satu (S1)Agama : IslamIstri : Pramita PuspasariAnak : Irfan Nufail In’amy dan Nafisaturrohimah

Riwayat PendidikanMI : Attaufiqiyah Bluto SumenepMTS : Attaufiqiyah Bluto SumenepMA : Attaufiqiyah Bluto SumenepPerguruan Tinggi : IAIN Sunan Ampel Malang

Pengalaman Organisasi- Sekretaris DPD PAN Sumenep- HMI dan PMII Malang- Sekretaris Ranting NU Desa Aeng Beje Raje- Bendahara MUI Kec Bluto

Pengalaman Pekerjaan- Wakil Ketua DPRD Sumenep,- Kepala Sekolah Mambaul Hikmah Bluto

Potre


MENCARI perempuan potensial sekarang ini memang bukan perkara yang sulit. Namun, yang

memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi dan kamampuannya di lembaga pubik masih terbilang langkah. Dan, Alwiyah merupakan salah satu perempuan yang langka itu.

Posisinya sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi, Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, menjadi salah satu bukti perempuan kelahiran 28 Januari 1973 ini satu dari sebagian kecil perempuan yang dapat menunjukkan potensi dan kemampuannya.

Tentu saja, puncak karirnya di perguruan tinggi itu diraihnya tidak semudah membalikkan tangan. Butuh proses panjang hingga Ia menjadi orang nomer satu di salah satu perguruan tinggi ternama di Bumi Sumekar itu.

Karir Alwiyah di Unija berawal sejak tahun 1998. Saat itu, alumnus Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya itu menjadi dosen mata kuliah di program studi akuntansi. Setelah empat tahun menjadi dosen, Ia dipercaya sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Lalu pada tahun 2006 melalui pemilihan dekan di rapat senat fakultas ekonomi terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekonomi periode 2006-2010. Setelah itu, dia mengikuti pemilihan rektor dan akhirnya lolos untuk periode 2010-2014.

Meski demikian, puncak

karirnya yang kini diraihnya tidak membuat lulusan SMA Negeri 1 Sumenep ini merasa puas diri. Kandidat doktor Universitas Airlangga Surabaya ini terus belajar dan membaca serta sering ikut seminar baik yang berskala nasional maupun Internasional guna menambah wawasannya mengenai berbagai ilmu pengetahuan.

Disisi lain, Ibu dari empat anak ini termasuk sosok organisatoris. Sejak menjadi pelajar, Ia aktif di berbagai organisasi termasuk ketika menjadi mahasiswa. Bahkan, ditengah kesibukannya sebagai sebagai Rektor, Alwiyah banyak aktif diberbagai organisasi diantaranya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur, Forum Silaturahmi Pimpinan Perguruan Tinggi se-Madura (FORSIM), Bendahara Persatuan

sukses berkat dukungan keluarga

potre


Hotel Indonesia (PHRI) Cabang Sumenep, dan Pengelola Internasional Mental Aritmatika (IMA).

Semua yang dijalaninya itu tentu tidak lain untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya dan mematangkan kemampuannya dalam memimpin organisasi terutama sebagai Rektor. ”Saya ingin, lembaga yang saya pimpin saat ini dapat berdaya saing dan mandiri. Dan tentu semua itudi butuhkan sebuah langkah yang kreatif, inovatif serta perlu adanya sebuah sebuah komitmen bersama untuk

memantaskan diri dan menciptakan SDM berkualitas,” tandasnya.

Dalam persepsinya, sukses dalam karir itu menjadi hak semua orang, tidak terkecuali seorang perempuan. Hanya saja, kuncinya adalah harus didukung dan dimotivasi oleh keluarga, orang tua, saudara, suami dan anak-anaknya. ”Tanpa dukungan dari keluarga seorang perempuan tidak akan pernah menjadi wanita karier yang profesional dan sukses,” ujar istri dari Abdullah Bil Fagih ini.

Yang kedua, lanjut Alwiyah, untuk menjadi seorang perempuan yang sukses harus mampu menyeimbangkan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. ”Dan Kunci sukses saya adalah profesional, self confidence dan networking. Itu menjadi kunci sukses dalam setiap tugas yang diamanahkan kepada saya,” tambahnya

Diakuinya, Madura yang kental dengan budaya patriaki menyebabkan perempuan dinomor duakan dalam hal mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Namun, disisi lain, perempuan Madura memliki karakter yang mandiri

dan pekerja keras. Kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang untuk bisa menunjukkan kemampuannya dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Menurutnya, banyak perempuan-perempuan Madura yang mampu mengembangkan lembaga dan institusinya yang lebih berkualitas. ”Hanya tantangannya yaitu dibutuhkan tekad untuk lebih meningkatkan pengetahuannya (tidak hanya pendidikan formal) bisa melalui membaca, berorganisasi dalam berbagai bidang,” terangnya.

Ke depan, tantangan perempuan Madura bukan lagi soal persamaan hak. Tapi, harus menunjukkan bahwa Ia mempunyai kemampuan, potensi, dan prestasi. Untuk itu, perempuan Madura harus meningkatkan pengetahuannya agar tidak ketinggalan, termasuk dengan perempuan-perempuan diluar madura. ”Percaya diri bahwa dia mampu bekerja keras serta memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dan perlu dilengkapi dengan kemampuan membangun jejaring (networking),” pungkasnya. *wr.md

dan kunci sukses saya adalah profesional, self confidence dan networking. itu menjadi kunci sukses dalam setiap tugas yang diamanahkan kepada saya.

Rektor unija sumenepalwiyah, sE, MM

potre


Potre

PEMBAHASAN Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep dinyatakan tuntas. Tuntasnya

pembahasan LKPJ itu ditandai dengan penyampaikan Laporan hasil pembahasan dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dalam forum Rapat Paripurna.

Ketua DPRD Sumenep KH. Imam Hasyim mengatakan, bahwa pihaknya sangat mengapreasiasi LKPJ Bupati yang disampaikan tanggal 14 April lalu. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dalam mewujudkan visi, transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan tata pemerintahan yang baik, serta bersih yang didalamnya dilandasi jiwa dan semangat otonomi daerah.

Menurut Imam, Pansus yang dibentuk DPRD Sumenep telah melakukan pembahasan bahkan menyampaian hasil pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna. ”Hasilnya, Pansus memberikan catatan rekomendasi sebagai bahan evaluasi kerja dan pembinaan kepada seluruh SKPD di Pemkab Sumenep, guna mewujudkan

pemerintahan ke depan lebih baik,” terangnya.

Ketua Pansus DPRD Sumenep, Hj. Sri Endang Rahayu mengungkapkan, ada 17 catatan untuk LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2013 sebagai rekomendasi legislatif terhadap Bupati dan SKPD teknis. Catatan tersebut diantaranya beberapa temuan yang berkaitan dengan laporan kinerja Bupati terutama mengenai keberhasilannya yang dinilai banyak tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Disebutkannya, soal angka pengangguran terbuka misalnya, yang dalam LKPJ-nya dilaporkan menurun, justru dalam pandangan pansus ditengarai jauh dari kenyataan. Faktanya, geliat ekonomi masyarakat menurun dan banyak usaha yang tidak berkembang termasuk tidak meratanya sirkulasi keuangan serta maraknya pasar modern yang menyebabkan pasar tradisional gulung tikar.

Disisi lain, angka buta aksara yang dilaporkan mengalami penurunan, juga tidak sesuai dengan dilapangan terbukti

banyak masyarakat atau pemilih yang salah menggunakan hak suaranya di Pileg 9 April 2014 lalu. Selain itu, juga terkait transportasi laut yang belum memadai ditambah tidak berfungsinya Kapal DBS II, dan pada akhirnya akan menjadi besi tua. Kemudian, Pemkab

Sumenep belum bisa mewujudkan transportasi udara melalui Bandar Udara Trunojoyo,”paparnya.

Menanggapi catatan LKPJ yang disampaikan DPRD, Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si mengaku belum bisa memberikan komentar apapun. Sebab, masih akan mempelajari seluruh catatan yang diberikan anggota Pansus LKPJ DPRD tersebut.

”Kita masih akan mempelajari terlebih dahulu mengenai catatan terhadap LKPJ tahun anggaran 2013. Jadi, kita belum bisa berkomentar,”ungkapnya. *wr.md

PE N U N D A A N realisasi bantuan Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) 2014

di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep disikapi serius komisi B DPRD. Komisi yang membidangi urusan perekonomian dan

keuangan itu meminta DKP memproses pencairan bantuan Pugar senilai Rp 4, 1 Miliar di 2014. ”Kami minta DKP segera memproses pencairannya, karena satu atau dua bulan ini, petani garam mulai bekerja,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, berdasakan surat edaran yang diterima

DKP dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) bantuan Pugar 2014 diperintahkan ditunda hingga tahapan pemilu selesai. Alasannya, pemerintah khawatir bantuan tersebut dipolitisasi dengan diklaim-klaim oknum tertentu untuk memenangkan pemilu.

Bambang mengungkapkan, komisinya memaklumi keputusan pemerintah menunda sejumlah pencairan bantuan hibah di pemilu karena rentan diklaim oknum-oknum tertentu. Namun,

DPRD Sampaikan Catatan Pansus Terhadap Bupati

Komisi B Desak Realisasi Bantuan Pugar

dinamika

Sumber: BPS Sumenep, 2012


GAGALNYA pengadaan kapal tahan ombak untuk sarana transportasi ke wilayah kepulauan mendapat sorotan Komisi C DPRD Sumenep. Komisi yang membidangi urusan

infrastruktur dan pembangunan ini menyesalkan atas gagalnya pengadaan kapal itu.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Miftakhurrahman mengaku kecewa dengan gagal terlaksananya pengadaan kapal tahan ombak senilai Rp 28 miliar itu. “Kapal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan. Warga kepulauan ini kan butuh alat transportasi yang memadai, supaya tidak termarginalkan,” katanya.

Politisi yang berasal dari Pulau Raas ini mengaku tidak habis pikir bagaimana proyek pengadaan kapal tahan ombak itu bisa gagal. Sebab, menurutnya, anggaran untuk proyek tersebut sudah disiapkan, termasuk dari APBD Sumenep.

”Kami memang mendesak agar pengadaan kapal itu bisa segera direalisasikan, karena sangat dibutuhkan. Kalau soal anggaran, kami kan bisa menekan pemerintah untuk menyiapkan anggaran,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Miftah, pihaknya segera memanggil Dinas Perhubungan Sumenep untuk meminta penjelasan mengapa rencana pengadaan kapal yang representatif untuk transportasi ke kepulauan bisa gagal. “Kami akan minta klarifikasi ke Dinas Perhubungan, apa kendalanya kok tidak bisa terealisasi tahun ini? Apakah karena kendala teknis atau karena anggaran,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan dana untuk pengadaan kapal khusus wilayah Kepulauan Sumenep, terutama untuk kepulauan jauh seperti Kangean, Sapeken, dan Masalembu senilai Rp 28 miliar.

Dana pembuatan kapal tersebut diambilkan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 22 miliar, serta ditunjang dana dari APBD Sumenep sebesar Rp 6 miliar. Kapal tersebut rencananya dibuat oleh tim dari

ITS Surabaya yang dirancang berkapasitas 300 penumpang, kemudian barang 100 ton, dan 10 mobil kecil. Kapal tersebut juga mempunyai pemecah ombak, sehingga mampu berlayar meskipun kondisi ombak 3 meter.

Namun, berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Timur, pengadaan kapal motor penumpang dengan

penganggaran tahun jamak (multi years) tidak dapat dilaksanakan tahun 2014. Merujuk pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, untuk penganggaran tahun jamak, harus ada nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di awal tahun anggaran.

Untuk itu, pengadaan kapal tahan ombak itu bisa dilakukan di Perubahan APBD 2014 termasuk APBD 2015 karena konsepnya dinyatakan sudah selesai. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menjadwal ulang mega proyek tersebut pada tahun 2015 mendatang. *wr.md

Komisi C Kecewa Pengadaan Kapal Gagal

saat ini, momen pemilu dinyatakan selesai, sehingga tidak ada alasan lagi bagi eksekutif tetap menunda pencairan bantuan Pugar. ”Kalau bicara pemilu, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pilpres. Lalu kapan, bantuan itu akan direalisasikan?,” kata Bambang.

Komisi B meminta DKP mengkaji kembali perintah KKP itu, sebab dikhawatirkan bantuan tersebut molor hingga melewati masa persiapan produksi sebagaimana tahun lalu. Apalagi satu bulan kedepan, petani garam mulai turun ke lahan untuk memperbaiki sarana produksi menghadami musim kemarau.

”Kalau tidak segera direalisasikan kami khawatir bantuan Miliaran untuk petani garam ini akan sia-sia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DKP Sumenep Mohammad Jakfar mengaku belum bisa memastikan pencairan Pugar. Selain diperintahkan ditunda dengan alasan Pemilu, petunjuk teknis (juknis) bantuan yang bersumber dari APBN tersebut belum ada. ”Sampai saat ini, kami menunggu juknis bantuan Pugar tersebut,” katanya.

Tahun ini, dana Pugar mencapai Rp 4, 1 miliar. Dana Miliaran itu meliputi bantuan langsung Rp 3 miliar dan sisanya Rp 1,1 miliar untuk peningkatan fasilitas

produksi atau demplot, penguatan kelembagaan, honor pendamping dan kegiatan lainnya.

Adapun pemanfaatannya ditekankan pada sentuhan teknologi, sehingga kelompok penerima ditekankan dapat menerapkan Tekhnologi Ulil Filter (TUF) dalam rangka meningkatkan produksi garam.

”Hasil rapat kordinasi beberapa waktu lalu, kelompok penerima Pugar ditekankan dapat menerapkan TUF sebagaimana di Cirebon. Sistem TUF ini diyakini dapat meningkatkan produksi,” pungkasnya. *wr.md

dinamika


dinamika

kOMISI B DPRD Sumenep menyesalkan mangkraknya bantuan mesin genset untuk PLTD di Kecamatan Pulau Masalembu. Bantuan mesin yang dianggarkan melalui APBD 2013 sebesar

Rp 1 miliar itu terkesan mubazir karena sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Mesin tersebut sebenarnya sudah tiba di Masalembu, namun pengoperasiannya masih menunggu kepastian pihak ketiga yang akan mengelola.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriani menyatakan, komisinya sangat menyesalkan kinerja Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku leading sector pengadaan mesin

genset untuk Masalembu. ESDM terkesan lamban dalam menangani PLTD Masalembu yang hingga saat ini belum dioperasikan.

”Padahal genset berkapasitas 450 KVA itu sudah ada di kepulauan Masalembu, namun sampai saat ini, pemanfaatannya tidak jelas. Saya khawatir pengadaan mesin itu jadi program gagal,” ucapnya.

Dwita mengungkapkan, sejak awal Komisi B menekankan pada Instansi terkait di pemkab, yaitu ESDM agar segera dioperasionalkan. Jika memang hendak dipihak ketigakan, mestinya

ESDM melakukan langkah-langkah taktis agar PLTD itu bisa bermanfaat. “Kami tegaskan dulu pada rapat internal

Komisi B Sesalkan Mangkraknya Mesin PLTD Masalembu

BADAN Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep menargetkan delapan rancangan peraturan daerah (raperda) harus selesai pada 2014 ini. Dari 19 raperda yang diusulkan legislatif dan eksekutif, ada empat raperda yang paling diprioritaskan tuntas tahun ini.

Pertama, raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Kota 2013-2023. Usulan tersebut sebenarnya merupakan program legislasi daerah (prolegda) 2013, sehingga ditindak lanjuti tahun ini. Raperda tersebut sebagai terjemahan dari perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KOMISI A DPRD Sumenep turun langsung mengecek jumlah beras di Gudang Bulog yang ditengarai mengalami penyusutan. Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog di Kalianget, Selasa (25/03/2014).

Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep itu juga melibatkan unsur dari Bagian Perekonomian Setkab Sumenep. ”Sidak ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat mengenai berkurangnya timbangan raskin yang sampai ke tangan penerima manfaat, terutama di Kecamatan Nong Gunong, Pulau Sepudi,” kata Riadi.

Readi mengungkapkan, berdasakan laporan yang diterima komisi A, jatah raskin yang semestinya per karung 15 kg berkurang kurang lebih 3 kg sebab ketika tiba ke tangan penerima manfaat hanya 12 kg. Kondisi tersebut terjadi selama selama berbulan-bulan, sehingga Komisi A menengarai itu kondisi tersebut merupakan faktor kesengajaan.

”Dengan adanya laporan itu, kami langsung cek ke gudang

Bulog Sumenep untuk mengecek dimana sebenarnya kebocoran beras raskin itu,” ujar politisi asal PKS ini.

Dari beberapa sampel yang diambil secara acak di Gudang Bulog, timbangan raskin dinilai utuh 15 kg. Komisi A

menyimpulkan berkurangnya raskin terjadi setelah ada di luar Gudang Bulog yang dimugkinkan pada saat distribusinya. “Berarti kebocoran raskin sehingga timbangannya susut ini terjadi dalam perjalanan pengiriman, saat keluar dari gudang hingga ke titik distribusi,” ucapnya.

Riadi mengungkapkan, berkurangnya raskin dalam proses pengiriman tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan tim raskin dan pengawalan aparat keamanan. Semestinya, kegiatan pengawasan dan pengawalan raskin yang anggarannya cukup

besar dibarengi dengan kinerja yang maksimal oleh petugas. Selain menekan adanya penyimpangan, pengawasan dan pengawalan itu untuk memastikan beras tersebut tidak bocor.

Lebih lanjut Riadi mengungkapkan, Tim Raskin Kabupaten dan kecamatan seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap ”pembajakan” raskin. Pengawasan tidak hanya dilakukan ditingkat kabupaten hingga kecamatan, namun hingga ke desa, bahkan ke titik akhir distribusi yaitu warga penerima manfaat.

”Intinya raskin itu harus dikawal sehingga ketika sampai ke penetima manfaat, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat ukuran dan harganya,” pungkas Riadi. *wr.md

Komisi A Kroscek Penyusutan Raskin


dinamika

Komisi B agar ESDM selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keberadaan PLTD Masalembu agar segera dioperasikan. Seharusnya ESDM tidak kehabisan akal hanya gara-gara menunggu pihak pemenang belum ada untuk mengelola genset tersebut. kan bisa pengelolaan PLTD tersebut itu dari pihak pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengadaan PLTD Masalembu tersebut untuk meringangkan beban masyarakat kepulauan soal kelistrikan. Dirinya menilai alasan belum adanya pemenang pengelolaan PLTD tersebut seolah hanya apologis dari pemerintah saja. ”Saya kira alasan belum adanya pemanang hanya apologis belaka. Seharusnya, jika pun itu akan dijadikan alasan, pemerintah harus sigap menyikapi itu semua, kan bisa pengelolaan itu sementara diambil alih oleh Pemkab sendiri, bukan malah dibiarkan seperti ini. Nah, jika nanti pemenang sudah ada, maka bisa dialihkan kembali,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ESDM Sumenep Abd. Kahir membantah jika pihaknya lamban dalam soal PLTD

Masalembut. Ia mengatakan kalau pengelolaan PLTD Masalembu tersebut semantara ini masih diambil alih oleh pihak Kecamatan. ”Jadi, kami sudah koordinasikan kepada pihak kecamatan untuk diambil alih dulu untuk sementara sembari menunggu hasil pemenang dari pengelola PLTD,” katanya.

Menanggapi soal permintaan komisi B agar ESDM segera mengoperasikan PLTD agar dapat dirasakan oleh masyarakat, Kahir mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu finalisasi pemenang tender. ”Kini, pelayanan listrik tetap kontiyu kok.

Manakala nanti ada kendala, maka kami akan melaukan langka lain, yang penting pelayanan listrik tetap menyala secara kontinyu.

Karena genset itu kan masih masa transisi, sehingga harus serba dipikirkan,” pungkas mantan Kepala Bagian Humas Setkab Sumenep ini. *wr.md

Pe m k a b S u m e n e p mendapatkan k u c u r a n dana sebesar

Rp 2,5 miliar dari pemerintah pusat melalui APBD 2014 untuk merevitalisasi objek wisata museum Keraton Sumenep. Anggaran miliaran itu rencananya akan diperuntukkan pada pembenahan fisik museum supaya lebih menarik. Harapannya agar berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke situs peninggalan Raja-Raja Sumenep.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Agus Rachman menjelaskan, anggaran untuk revitalisasi museum Keraton itu akan direalisasikan tahun ini yang akan dimulai triwulan pertama Tahun 2014. ”Jika tidak ada aral, mulai Mei revitalisasi museum Keraton Sumenep sudah bisa dilaksanakan,” terang Agus Rahman.

Agus Rachman mengungkapkan, anggaran revitalisasi itu hanya untuk

diperuntukkan pada objek wisata museum keraton, sedangkan untuk wisata lainnya, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep Tahun 2014. ”Untuk tempat wisata lainnya, masih belum mendapatakn kucuran dana, dan kami bertekat akan diambilkan dari dana APBD,” katanya.

Untuk objek wisata lainnya yang sudah mendapat anggaran khusus dari APBD untuk perawatan yaitu Pantai Slopeng dan Lombang masing-masing Rp 15 Juta. Diharapan dengan adanya revitalisasi museum keraton, serta dua tempat wisata lainnya yang ada di Sumenep akan bisa menarik minat wisatawan untuk datang. ”Kami harap, dengan adanya wajah baru itu, membuat daya tarik wisatawan semakin tingi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengapresiasi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk revitalisasi Museum Keraton. Museum Keraton yang merupakan salah satu ikon wisata di Sumenep diharapkan dapat dibenahi dalam rangka menarik

wisatawan.Namun demikian, pihaknya meminta

proses revitalisasi itu tidak sampai merubah karakter atau identitas serta ciri khas Keraton Sumenep. ”Museum itu memang harus direnovasi atau diperbaiki, tapi jangan sampai menghilangkan nilai budaya, keunikan, dan ciri khas keraton. Karena itu adalah kebanggaan masyarakat Sumenep,” ujarnya.

Lebih lanjut Subaidi meminta Pemkab Sumenep lebih maksimal mengelola objek wisata. Objek wisata merupakan salah satu sumber aset Kabupaten Sumenep dalam rangka mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini, pendapatan sektor wisata khususnya Museum Keraton Sumenep mencapai Rp 52,9 juta pada tahun 2013, Pantai Slopeng Rp 20,61 juta dan Pantai Lombang Rp 56,9 juta.

”Memang kalau dilihat dari persentasenya setiap tahunnya pendapatan di sektor wisata itu terus naik, namun pendapatan tersebut justru tidak sebanding dengan pengeluaran,” pungkas politisi asal PPP ini. *wr.md

Dana Revitalisasi Museum Harus Maksimal


dinamika studi Banding

Pasar Beringharjo Tak ada Matinya

Belajar Pengelolaan Pasar ke Jogjakarta

PASAR Beringharjo adalah pasar tertua yang memiliki nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan

Kraton Yogyakarta. Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16, Yogyakarta. Ada banyak jenis barang yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa, makanan cepat saji, bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga barang antik.

Wilayah Pasar Beringharjo pada awalnya adalah hutan beringin. Tidak lama setelah berdirinya Kraton Yogyakarta pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi

oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian pada tanggal 24 Maret tahun 1925, Keraton Yogyakarta menugaskan Nederlansch Indisch Beton Maatschappij (Perusahaan Beton Hindia Belanda) untuk membangun los-los pasar. Pada akhir Agustus 1925, 11 kios telah terselesaikan dan yang lainnya menyusul secara bertahap.

Nama Beringharjo diberikan setelah bertahtanya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada tanggal 24 Maret tahun 1925. Sri Sultan Hamngku Buwono VIII memerintahkan agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta menggunakan Bahasa Jawa. Nama Beringharjo

dipilih karena memiliki arti wilayah yang semula hutan beringin (bering) yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan (harjo). Nama Beringharjo sendiri dinilai tepat karena lokasi pasar merupakan bekas hutan beringin dan pohon beringin merupakan lambang kebesaran dan pengayoman bagi banyak orang.

Pasar Beringharjo memiliki nilai historis dan filosofis dengan Kraton Yogyakarta karena telah melewati tiga fase, yakni masa kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan. Pembangunan Pasar Beringharjo merupakan salah satu bagian dari rancang bangun pola tata kota Kesultanan Yogyakarta yang disebut Catur Tunggal. Pola

tata kota ini mencakup empat hal yakni keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, masjid sebagai tempat ibadah, dan pasar sebagai pusat transaksi ekonomi.

Ciri khas bangunan Pasar Beringharjo dapat dilihat pada interior bangunan yang merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Secara umum, pasar ini terdiri dari dua bangunan yang terpisah yaitu bagian barat dan bagian timur. Bangunan utama di bagian barat terdiri dari dua lantai, adapun bangunan yang kedua di bagian timur terdiri dari tiga lantai. Pintu masuk utama pasar ini terletak di bagian barat, tepat menghadap Jalan Malioboro. Pintu gerbang utama ini merupakan bangunan dengan ciri khas kolonial bertuliskan Pasar Beringharjo dengan aksara Latin dan aksara Jawa.

Pada sisi kanan dan kiri pintu utama terdapat dua buah ruangan berukuran 2,5 x 3,5 meter yang digunakan untuk kantor pengelola pasar. Pintu utama ini berhubungan langsung dengan jalan utama pasar yang dibangun lurus dari arah barat ke timur. Lebar jalan utama di dalam pasar ini berkisar 2 meter dengan los-los terbuka di sisi kanan dan kiri. Di samping pintu utama,

terdapat pula pintu-pintu lain di bagian utara, timur, selatan dengan ukuran lebih kecil dibandingkan pintu utama.

Pasar Penuh Keramahan

Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar ‘Catur Tunggal’ (terdiri dari Kraton, Alun-Alun Utara, Kraton, dan Pasar Beringharjo) yang melambangkan fungsi ekonomi.

Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan


studi Bandingpermanen. Nama ‘Beringharjo’ sendiri diberikan oleh Hamengku Buwono IX, artinya wilayah yang semula pohon beringin (bering) diharapkan dapat memberikan kesejahteraan (harjo). Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan pasar. Di sebelah utara bagian depan, dapat dijumpai brem bulat dengan tekstur lebih lembut dari brem Madiun dan krasikan (semacam dodol dari tepung beras, gula jawa, dan hancuran wijen). Di sebelah selatan, dapat ditemui bakpia isi kacang hijau yang biasa dijual masih hangat dan kue basah seperti hung kwe dan nagasari. Sementara bagian belakang umumnya menjual panganan yang tahan lama seperti ting-ting yang terbuat dari karamel yang dicampur kacang.

Bila hendak membeli batik, Beringharjo adalah tempat terbaik karena koleksi batiknya lengkap. Mulai batik kain maupun sudah jadi pakaian, bahan katun hingga sutra, dan harga puluhan ribu sampai

hampir sejuta tersedia di pasar ini. Koleksi batik kain dijumpai di los pasar bagian barat sebelah utara. Sementara koleksi pakaian batik dijumpai hampir di seluruh pasar bagian barat. Selain pakaian batik, los pasar bagian barat juga menawarkan baju surjan, blangkon, dan sarung tenun maupun batik. Sandal dan tas yang dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat.

Berjalan ke lantai dua pasar bagian timur, jangan heran bila mencium aroma jejamuan. Tempat itu merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa dan rempah-rempah. Bahan jamu yang dijual misalnya kunyit yang biasa dipakai untuk membuat kunyit asam dan temulawak yang dipakai untuk membuat jamu terkenal sangat pahit. Rempah-rempah yang ditawarkan adalah jahe (biasa diolah menjadi minuman ronde ataupun hanya dibakar, direbus dan dicampur gula batu) dan kayu (dipakai untuk memperkaya citarasa minuman seperti wedang jahe, kopi, teh dan kadang digunakan sebagai pengganti bubuk coklat pada cappucino).

Pasar ini juga tempat yang tepat untuk berburu barang antik.

Sentra penjualan barang antik terdapat di lantai 3 pasar bagian timur. Di tempat itu, anda bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung dan sebagainya. Di lantai itu pula, anda dapat memburu barang bekas berkualitas bila mau. Berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas, bahkan pakaian dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga aslinya dengan kualitas yang masih baik. Tentu butuh kejelian dalam memilih.

Puas berkeliling di bagian dalam pasar, tiba saatnya untuk menjelajahi daerah sekitar pasar dengan tawarannya yang tak kalah menarik. Kawasan Lor Pasar yang dahulu dikenal dengan Kampung Pecinan adalah wilayah yang paling terkenal. Anda bisa mencari kaset-kaset oldies dari musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat lain. Selain itu, terdapat juga kerajinan logam berupa patung Budha dalam berbagai posisi. Bagi pengoleksi uang lama, tempat ini juga menjual uang lama dari berbagai negara, bahkan yang digunakan tahun 30-an.

Jika haus, meminum es cendol

khas Yogyakarta adalah adalah pilihan jitu. Es cendol Yogyakarta memiliki citarasa yang lebih kaya dari es cendol Banjarnegara dan Bandung. Isinya tidak hanya cendol, tetapi juga cam cau (semacam agar-agar yang terbuat dari daun cam cau) dan cendol putih yang terbuat dari tepung beras. Minuman lain yang tersedia adalah es kelapa muda dengan sirup gula jawa dan jamu seperti kunyit asam dan beras kencur.

Meski pasar resmi tutup pukul 17.00 WIB, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas. Martabak dengan berbagai isinya, terang bulan yang legit bercampur coklat dan kacang, serta klepon isi gula jawa yang lezat bisa dibeli setiap sorenya. Sekitar pukul 18.00 WIB hingga lewat tengah malam, biasanya terdapat penjual gudeg di depan pasar yang juga menawarkan kikil dan varian oseng-oseng. Sambil makan, anda bisa mendengarkan musik tradisional Jawa yang diputar atau bercakap dengan penjual yang biasanya menyapa dengan akrab. md (dari berbagai sumber)


suara desa

PEMERINTAH Desa Pandian, Kecamatan Kota berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep membenahi saluran irigasi di daerahnya. Pasalnya, selama ini, sistem saluran irigasi di desa tersebut khususnya diwilayah Pandian Utara sangat buruk, bahkan pembuangan akhir air disalurkan ke goa-

goa.Kondisi tersebut sangat menghawatirkan penduduk

setempat karena rentan ambruk, apalagi diatas goa banyak perumahan warga. ”Kalau terus-terusan dibuang ke goa, apalagi sekarang ini sudah memasuki musim penghujan bisa ambles. Dan ini mengancam jiwa masyarakat saya khususnya di Dusun Pandian Utara yang memang disana bangunan rumahnya banyai diatas goa,” tutur Kepala Desa Pandian, Moh. Budiyanto.

Sebagai kades Budiyanto mengaku telah mengajukan

permohonan ke Instansi terkait agar saluran irigasi berupa drainase untuk pembuangan air hujan di desanya dibenahi. Hanya saja, upaya tersebut sulit terwujud sebab membutuhkan biaya besar. ”Menurut penjelasan petugas Dinas Pengairan membutuhkan anggaran besar, makanya saya mohon kepada legislatif untuk diperjuangkan,” harapnya.

Disamping pembenahan saluran irigasi, tambah Budiyanto, di daerahnya juga butuh penambahan lampu penerangan jalan umum. Di beberapa titik, seperti Jl. Garuda dan Jl. Pahlawan penerangannya belum memadahi, sehingga rawan terjadinya tindak pidana kriminalitas dan kejahatan lainnya. ”Kami sudah menyampaikan masalah ini ke Dinas Perhubungan agar diakomudir karena di jalan tersebut rawan dijadikan tempat minum-minuman keras dan terjadinya kriminalitas,” tambahnya. *wr.md

PEMERINTAH Desa Kebunangung, Kecamatan Kota Sumenep menginginkan agar akses jalan kota di daerahnya, tepatnya di Jl. Raya Asta Tinggi, khususnya diakses jalan menuju objek wisata Asta Tinggi diperbaiki. Pasalnya, jalan tersebut rusak berat karena banyak berlubang, bahkan tergenang

air ketika turun hujan.Warga khususnya yang tinggal di sekitar jalan tersebut

mengeluh karena jalan yang rusak parah itu bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan. ”Kami sangat mengharapkan keluhan itu didengar oleh Pemerintah daerah, sebab selain banyak kecelakaan, jalan tersebut merupakan akses utama menuju Objek Wisata Religi Asta Tinggi,” ungkap Kepala Desa Kebunagung, Fajar Nur Alam kepada Parlemen.

Dia mengatakan, kerusakan jalan di daerahnya itu bukan baru terjadi alias sudah berlangsung bertahun-

tahun. Hanya saja, pemerintah daerah kurang merespon keluhan warganya itu walaupun sudah beberapa kali telah disampaikan ke Intansi teknis di Pemkab Sumenep.

”Kami hampir kehilangan cara agar jalan ini segera diperbaiki, sebab tidak hanya melalui proposal, aksi protespun dengan menutup jalan sudah perah kami lakukan, namun belum mendapat respon dengan alasan yang tidak jelas,” terangnya.

Selain perbaikan jalan di akses wisata itu, warga juga menginginkan saluran irigasinya juga diperbaiki. Fajar Nur Alam menduga, kerusakan jalan tersebut juga dipicu karena saluran air di sisi jalan tidak berfungsi maksimal, sehingga tidak bisa menampung air ketika turun hujan. Akibat itu pula, ketika turun hujan, airnya masuk ke rumah-rumah warga yang ada disekitar sisi jalan

*md

Minta PerbaikanSaluran Irigasi

Jalan Menuju Asta Tinggi Harus Diperbaiki


MESKI pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran oleh Pemkab Sumenep, namun ternyata belum sepenuhnya mengkaver semua wilayah. Terbukti, hingga saat ini masih banyak desa yang memerlukan perbaikan infrastruktur. Terutama, perbaikan infrastruktur jalan yang

kebanyakan masih banyak rusak. Salah satu desa yang beberapa wilayahnya masih

mengalami kerusakan infrastruktur jalan adalah Desa Aeng Baja Raje, Kecamatan Bluto. Sejumlah ruas jalan di desa setempat mengalami kerusakan. Baik yang kerusakannya relatif parah atau kerusakan ringan. Untuk itulah, masyarakat setempat meminta perhatian dari Pemkab

Sumenep. Kepala Desa Aeng Baja Raje, Kecamatan Bluto,

Ahmad Ruji mengatakan, perbaikan infrastruktur, terutama jalan menjadi agenda mendesak di wilayahnya. ”Memang umumnya jalan sudah bagus, tapi masih ada yang rusak. Saya kira pemkab harus melihat ke bawah agar mengetahui kondisi,” katanya.

Selain perbaikan infrastruktur jalan, pihaknya juga meminta dukungan pemkab dalam rangka peningkatan potensi desa. Sejauh ini, potensi di desanya tidak banyak tergarap dengan baik karena minimnya permodalan. ”Banyak potensi desa yang bisa dikembangkan, tapi terkendala biaya,” pungkasnya. *wr.md

sEJUMLAH desa di Kecamatan Pragaan masuk kategori rawan sosial. Karena itu, perlu tindakan serius dari Pemkab Sumenep agar kerawanan sosial itu dapat terkurangi. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan Imrah.

Kepada Parlemen Imrah menegaskan, kerawanan sosial biasanya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang memiliki keterbelakangan secara ekonomi. Jika dibiarkan hal itu akan berpeluang mengakibatkan kerawanan sosial dalam porsi membahayakan. ”Kerawanan sosial seperti

pengemis itu kan sebenarnya bisa diatasi, tapi semua pihak harus bergandengan tangan,” katanya.

Dikatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memberikan bantuan modal bervisi peningkatan perekonomian dan taraf hidup warga. Dengan begitu, masyarakat akan terdidik untuk memberdayakan diri dan keluarganya.

”Selain menghadapi kerawanan sosial, kami juga merasakan banyak infrastruktur kurang memadai. Kondisi seperti ini saya kira harus segera diselesaikan. Sebab, bisa memicu kerawanan sosial juga,” kata Imrah. *md

Aeng Baja Raje Perlu Infrastruktur Jalan

Pragaan Daya Butuh Sentuhan Khusus

suara desa


artikel

Disadari atau tidak, indonesia merupakan negara yang tergolong minim akan ketersediaan air bersih meskipun tingkat keparahannya belum mampu menyamai kelangkaan air di kawasan Afrika. Jumlah air memang melimpah di kawasan Indonesia. Bahkan, mayoritas wilayahnya merupakan perairan.

Namun, perlu di ingat bahwa air laut tidak bisa di konsumsi di indonesia. Air tawar yang berasal dari mata air dan mengalir ke sungai-sungai dan air tanah yang menjadi sumber air bersih dan bisa di konsumsi. Sayangnya, sungai-sungai yang tercemar

seolah menjadi hal yang ‘’biasa’’ ditemukan di sejumlah kota indonesia.

Pencemara sungai disebabkan oleh beragam faktor. Di antaranya adalah kebiasaan membuang sampah di sungai dan pembuangan limbah-limbah lainnya, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri ke sungai. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah ketersediaan air bersih di indonesia. Sungai-sungai yang seharusnya mempunyai air yang jernih kini nyaris tiada di sejumlah kota. Air yang seharusnya jernih kini kecoklatan, bahkan kehitaman, bau dan air yang buruk.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam mengelola air juga minim’’ jelas Firdaus Ali, pendiri Indonesia Water Institute. Firdaus menuturkan, saat musim hujan, air hujan tidak terserap dengan baik dalam tanah karena semakin kekurangan daerah resapan air. Hal ini membuat cadangan air pada musim kemarau makin berkurang. Daerah resapan air hujan mengalir bebas. Di tambah dengan kebiasaan buruk membuang sampah pada aliran air, bencana banjir pun terjadi di sejumlah daerah.

Permasalahan lainnya tentang ketersediaan air bersih di

indonesia adalah masalah akses. Data dari indonesia water institute menyebutkan bahwa saat ini, di indonesia masih terdapat sekitar 108 juta jiwa yang tidak memiliki akses ke sumber air bersih yang aman. Sementara itu 123 juta jiwa lainnya tidak memiliki akses ke sarana sanitasi yang memadai.

Akibatnya, penyakit yang terkait dengan sanitasi air menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius. Penyakit yang banyak muncul terkait sanitas yang buruk antara lain diare,tifus, muntaber, dan kolera.

Maraknya penyakit yang terkait dengan sanitasi ini tentunya mengurangi produktivitas masyarakat, bahkan membebani masyarakat dengan biaya kesehatan yang semakin tinggi. Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 56 triliun setiap tahun akibat kekurangan akses ke air bersih dan sanitasi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di indonesia bisa terkendala ‘’hanya’’ karena masalah sanitasi dan ketersediaan air bersih.

Masalah kelangkaan air ini bukan lagi masalah sepele. Indonesia perlu serius dalam menanggapi isu semakin langkanya air bersih. Jika generasi masa depan ingin tumbuh sehat dan mampu bertahan, ketersediaan faktor penunjang seperti air bersih perlu dijaga sejak sekarang.

Tidak perlu muluk-muluk, kita bisa memulai langkah-langkah penghematan air dan menjaga kelestarian tangkapan air. Misalnya dengan menggunakan air bilasan cucian pakaian untuk mengepel lantai atau mematikan keran saat menyikat gigi (karena air dihidupkan kembali saat berkumur dan membersihkan sikat gigi).

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, Kita bisa menanam tumbuhan dan pepohonan di halaman atau kebun. Bisa juga mengubah atap rumah menjadi lebih hijau dengan root garden. Membuat lubang biopori di sekitar halaman juga bisa kita lakukan. Masih banyak cara sederhana untuk menghemat dan melindungi air. (*)

MENJaGa kuaLiTas aiRdaN LiNGkuNGaN HiduP kiTaoleh: Nuril Rahman


artikel

Ketika pejabat publik enteng menyatakan “semua diserahkan dalam proses hukum” dan mengabaikan suara publik, saat itu hilanglah otoritas etisnya.

Pernyataan itu menegaskan sikap tidak memaksudkan, tidak pula mengatakan apa yang sebenarnya. Pernyataan sebagai bentuk komunikasi menjadi sekadar basa-basi karena tidak menyampaikan kenyataan.

Banyaknya figur publik menegasi semua tuduhan, bahkan dibawah sumpah sekalipun, membenarkan asumsi kondisi masyarakat yang tidak tulus. Apalagi pada saat yang sama, ketika praktek peradilan adalah rekayasa politik, apalagi jenis kasusnya per-se beraroma kental politik, ketidaktulusan menjadi pilihan pertama.

Realitas masalah terhenti dalam ruang sidang pengadilan, sementara diluar hidup rasa keadilanpun dengan pembuktian yang sudah jadi konsumsi publik. Tanpa skenario, masalah hukum menjadi cause celebre. Menjadi kasus besar tidak saja dari sisi nominal uang dan bobot persoalan, tetapi terlebih juga pada tercemarnya keluhuran etika publik.

Karena praktek politik masa kini identik dengan kebohongan, penyelesaian hukum menjadi nisbi. Keadilan tidak lagi dalam arti ditempatkannya rasa keadilan publik, tetapi keadilan berdasarkan proses hukum. Dengan mudah pula kebohongan tergelincir, diamini demi kepentingan politik. Keadilan hukum identik dengan rasa keadilan.

Ketulusan, kebijakan yang melandasi kebersamaan menjadi barang mewah, hanya akrab dibicarakan dalam aora institusi agama. Begitu kebohongan, begitu juga keluguan, tiga kebajikan yang seharusnya tampak mendesak ditampilkan, tetapi tertutup oleh pragmatisme berlebihan.Filsuf Firenze abad ke-16, Niccolo Machiavelli, bangga. Nasihatnya untuk penguasa Medici, penguasa perlu mengingkari kenyataan sejauh itu bermanfaat bagi kekuasaannya, justru dipraktikkan pada abad ke-21. konkretnya, atas nama kebesaran dan kelanggengan kekuasaan, kebohongan dibenarkan.

Bagi sebuah praktek pemerintahan dengan demokrasi sebatas elektoral dan prosedural seperti Indonesia, nasihat Machiavelli memperoleh lahan subur dan relevan.

Sidang pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai proses peradilan, tetapi adrenalin pembesaran dan pelanggengan kekuasaan. Ditambah praktek kekuasaan sebagai lahan mengumbar nafsu ketamakan, kebohonganpun dianggap sebagai kebenaran.

Keluguan dan kejujuran menjadi barang mewah. Kebohongan menjadi kemustahilan. Pelan tetapi pasti, kebajikan-kebajikan itu ditinggalkan. Yang dikembangkan perpolitikan dengan penuh rekayasa. Kebohongan menjadi falsiloquium (penipuan yang dibenarkan).

Kalau ini diterus-teruskan, potensi negara gagal tanpa sadar terpupuk walau dibantah. Itulah perlunya selalu ada yang “menjadi kumbang untuk menyengat kuda Athena yang maunya tidur saja,”kata Socrates dengan bijak. (*)

MaHaLNYa kETuLusaNoleh: Moh. Yusron


artikel

MENCERMATI situasi politik nasional pascapelaksanaan pemilu legislatif (pileg) makin menarik saja. Masing-masing partai politik (parpol), terutama peraup suara tinggi (PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra) terlihat begitu agresif memunculkan figur. Tentu, figur yang ditawarkan masih iis alias itu-itu saja.

pDIP sebagai pemenang pemilu sudah pasti mengajukan Jokowi sebagai capres, meski

cawapres-nya masih belum jelas. Begitu juga dengan Partai Golkar. Walaupun Aburizal Bakrie selaku capres sudah saling cocok dengan Mahfud MD, tetapi ternyata tidak mengerucut kepada “pelaminan”.

Partai Gerindra yang sejak awal sudah yakin mengusung Prabowo Subianto juga belum menemukan tambatan hati. Malah dukungan politik dari PPP sebagaimana disampaikan Suryadharma Ali terancam batal. Maklum, ternyata di internal partai PPP saat ini sedang terjadi “gempa” politik yang jika tidak segera selesai akan merugikan partai sendiri.

Mau berharap kepada poros Islam ternyata juga tak terlalu menjanjikan. Terlepas dari pernyataan Mahfud

MD yang menganggap poros Islam sebagai kelanjutan poros tengah sulit terbentuk, koalisi ini memang sepertinya sulit. Ini mengingat pencapaian suara parpol berbasis Islam tak terlalu signifikan. Hanya PKB yang menempati posisi keempat pileg. Sedangkan lainnya, PPP, PAN, PKS, juga tak dominan, bahkan PBB tidak lolos parlementary treshold.

Artinya, jelas parpol berbasis Islam ini harus bersatu semuanya. Dan, jika salah satu saja tidak bersatu (seperti PPP yang sudah bergabung ke Partai Gerindra), akan sulit bagi poros Islam mengusung capres sendiri. Kecuali, parpol Islam yang masih steril dari koalisi itu juga menjalin koalisi dengan partai lain. Terutama, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Melihat itu semua, rasanya peta politik nasional memang tidak akan jauh-jauh dari figur iis tadi. Maklum, figur pilihannya tidak akan jauh dari mereka-mereka yang selama ini sudah ramai jadi perbincangan. Mengapa kita tidak pernah memunculkan calon pemimpin lain yang baru, misalnya dari kaum perempuan?

Selama ini, pascasikap tegas Megawati Soekarno Putri yang tidak nyapres dan mengalihkan dukungan untuk Jokowi memang jarang figur perempuan muncul. Baik yang sengaja

akan dimunculkan atau setidaknya memang dipaksa muncul. Padahal, figur perempuan calon pemimpin bangsa juga banyak yang mumpuni.

Untuk sekedar menyebut contoh, misalnya figur sekelas Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Sri Mulyani Indrawati, Rieke Dyah Pitaloka, mereka relatif mumpuni di pentas politik nasional. Tentu masih ada figur perempuan lain yang karena minim perhatian media menjadi tidak populer, meski sebenarnya memiliki kemampuan.

Sebut saja misalnya figur Tri Risma Harini (Walikota Surabaya). Siapa yang meragukan kemampuannya memimpin? Risma bahkan menjadi satu dari sekian walikota/pemimpin daerah terbaik di dunia. Ini jelas tak bisa dinafikkan begitu saja jika memang kita semua ingin memberikan porsi bagi kaum perempuan.

Maka, pada momentum Hari Kartini ini, tidak ada salahnya para elit berpikir ulang. Berpikir untuk bagaimana memberikan ruang bagi perempuan-perempuan berkelas itu ikut memimpin bangsa ini. Percuma kita mengakui emansipasi wanita, tetapi pada ruang publik jarang kita-kita ini mendapat tempat untuk berbuat bagi bangsa.

Mungkin, “Kartini-Kartini” modern itu tak bisa nyapres oleh karena dipandang sebelah mata kaum laki-laki

sebagaimana hikayat Kartini yang dulu dibelenggu feodalisme. Tetapi, untuk sekedar menjadi figur alternatif cawapres jelas bukan sesuatu yang berlebihan. Bukan tidak mungkin melalui tangan-tangan kreatif perempuan-perempuan hebat itu akan mengalahkan figur cawapres dari kaum laki-laki.

Dan, sebagian diantara mereka sudah pernah menunjukkan kelasnya dalam berpolitik atau di dalam pemerintahan. Ingat, bukan tidak mungkin “Kartini” modern itu akan menjadi pemimpin sekelas Margareth Tatcher (mantan PM Inggris), Christina Fernandez de Kirchner (Presiden Argentina), Gloria M Arroyo (mantan Presiden Filipina) atau sekelas Yingluck Sinawatra (PM Thailand).

Lalu, mengapa para elit tak sejenak pun memikirkan kemampuan “Kartini” yang jelas-jelas sudah melampui etik emansipasi itu?

Marilah para kaum elit, hari ini dan seterusnya, mulai memikirkan kemampuan kaum hawa. Jika tidak sekarang, lalu kapan lagi? Jika bukan dari kami-kami yang ikut berperan menentukan bangsa, siapa yang peduli nasib perempuan? Iya, para laki-laki sejenak bisa memikirkan kaum perempuan, tapi tidak selamanya. (*Mahasiswi Universitas Negeri Malang)

Mendamba "kartini" di dunia Politikoleh: Charmelya Maretha*


artikel

sIKAP politik PPP mengusung Prabowo Subianto sebagai capres berlangsung dalam situasi tak

menguntungkan. Wajar saja jika dukungan itu diwarnai sorotan, antara lain karena bersamaan dengan pemecatan sejumlah kader potensial. Seperti Sekjen PPP Romahurmuziy yang juga dicopot oleh Suryadharma Ali dengan alasan kurang aktif (JP/19/3).

Dukungan PPP untuk Prabowo, secara politik menggambarkan apa yang biasa disebut sebagai ta’aruf politik. Lazim terjadi pada momentum ini elit parpol, kandidat capres atau cawapres, bergerak mencari kesamaan visi dalam bingkai koalisi. Ta’aruf politik yang dilakukan dalam lingkup antartokoh parpol, antarcapres, antartokoh dengan capres, sesungguhnya adalah hal wajar dan biasa.

Namun, diakui atau tidak, pencopotan Romahurmuziy menambah panjang persoalan yang tengah berlangsung di partai berlambang ka’bah itu. Lebih-lebih karena bersamaan dengan dukungan PPP untuk Prabowo sebagai capres. Selain itu, sejumlah elit parpol berbasis Islam tengah menyusun format koalisi poros Islam.

PPP sendiri merupakan parpol yang berbasis Islam, bahkan mendeklarasikan sebagai ”rumah lama” umat Islam. Bisa dibilang PPP sudah mengambil langkah berani mendukung Prabowo, terlepas dari apakah dukungan itu berkaitan dengan kemelut yang terjadi atau tidak.

Terlepas dari perdebatan yang akan muncul, sesungguhnya ini semua kembali mengingatkan soal kekuatan civil Islam. Ya, civil Islam yang oleh Robert W Hefner, antropolog berkebangsaan Amerika, dikonstruksikan sebagai kekuatan terlembagakan, antara lain melalui peran ormas.

Seperti kita maklumi, kekuatan ini menemukan kembali budaya toleransi, persamaan dan keadaban, serta demokrasi yang kompatibel dengan Islam. Tentu, civil Islam ini bisa dilihat dari peran strategis dua organisasi massa terbesar di Indonesia: NU-Muhammadiyah. Dalam wilayah politik praktis, secara tidak langsung dua kekuatan civil Islam ini ikut menentukan atau setidak-tidaknya memiliki peran. Tentu, masih ada kekuatan lain seperti Masyumi, Persis dan lainnya.

Mari kita ingat bersama peristiwa pada pilpres 2004 silam. Secara langsung, kekuatan civil Islam pernah menempatkan tokoh sentralnya dalam pertarungan kekuasaan. Lihat saja misalnya, saat Amin Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi atau Wiranto-Sholahudin Wahid berlaga di pilpres 2004.

Jelas sekali ketika itu publik berkesimpulan bahwa Amin Rais merepresentasikan kekuatan Muhammadiyah seperti halnya Hasyim Muzadi dan Sholahudin Wahid merepresentasikan kekuatan NU. Tetapi, apa yang bisa kita lihat? Capres dari kekuatan civil Islam

kalah dengan SBY-JK yang dikenal sebagai representasi kalangan nasionalis.

Sungguh di luar ekspektasi, peta kekuatan politik mutakhir memang sangat dinamis. Coba kita lihat lagi pada pertarungan pilpres 2009 silam. Nyaris sudah tidak ada peta kekuatan civil Islam yang berlaga pada saat itu. Ini pertanda dimana peta kekuatan parpol Islam mulai kalah dengan parpol nasionalis sebagaimana tergambarkan dalam hasil pileg 2009 lalu.

Lalu, masihkah ada peluang bagi kekuatan civil Islam pada pilpres 9 Juli mendatang? Pertanyaan ini yang seharusnya menjadi pembahasan manakala representasi kekuatan civil Islam itu duduk satu meja. Sehingga nanti akan menemukan common platform demi tujuan bersama mengusung figur yang betul-betul layak menjadi kekuatan penyeimbang Jokowi, Prabowo atau Aburizal Bakrie.

Semua itu bukan tidak mungkin. Semua itu justru sangat memungkinkan selama konsensus yang dibangun bukan murni untuk kekuasaan. Salah satunya, pada upaya penyemaian semangat atas internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara yang kita tahu sesungguhnya sangat kompatibel dengan demokrasi.

Di luar itu, perlu adanya pengurangan ego kelompok demi tujuan bersama. Memang, pasti sulit untuk mewujudkan common platform ketika masing-masing bicara kuasa. Wajar

saja jika Mahfud MD merasa pesimis dengan koalisi poros Islam.

Di sinilah sesungguhnya ujian bagi kekuatan civil Islam itu yang selama ini memiliki garis perjuangan sendiri-sendiri. Ujian itu harus dijawab bersama dengan strategi dan taktik yang mumpuni agar bisa menjadi kekuatan besar atau setidaknya menjadi kekuatan penyeimbang.

Tokoh-tokoh yang merepresentasikan civil Islam seperti Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar (PKB), Hatta Rajasa (PAN), Suryadharma Ali (PPP), Anis Matta (PKS), Yusril Ihza Mahendra (PBB), didukung misalnya oleh Amien Rais dan Din Syamsudin (Muhammadiyah) atau Said Agil Siradj (NU), memang harus kompak. Wujud kekompakan itu bisa diimplementasikan antara lain ketika kekuatan civil Islam ini dihadapkan pada pilihan koalisi. Misalnya, dengan parpol nasionalis papan tengah dan bawah seperti Partai Demokrat atau Partai Nadem.

Tanpa koalisi, sulit bagi kekuatan civil Islam memiliki figur pemimpin yang akan memegang kendali pemerintahan nantinya. Maklum, figur calon pemimpin dari kekuatan nasionalis juga sedang rajin menjalin ta’aruf politik. Dimana, mereka pun siap merebut kuasa, termasuk saat pilihannya berkoalisi dengan parpol dengan basis civil Islam. Dan ingat, pemenang ditentukan salah satunya dengan siapa yang agresif bergerak. Ini politik bung! . (*Penggiat Kajian Keislaman)

Menguji kekuatan "Civil islam"oleh: akhmad Rifa'ie


Berbicara mengenai “Menuju Indonesia 2014”, tentu banyak faktor-faktor penghambat yang mesti diperbaiki di Indonesia. Dari sekian banyaknya faktor penghambat tersebut, permasalahan pendidikan adalah salah satu faktor utama penghambat suatu Negara berkembang seperti Indonesia untuk menjadi Negara maju. Di Indonesia, pendidikan memang tidak ada habisnya untuk dibahas.

mMasalah pendidikan menjadi hal yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Pendidikan merupakan gerbang utama dan pertama yang harus dilewati suatu Negara untuk menuju Negara maju. Pendidikan juga menjadi tolak

ukur dari suatu Negara, apakah Negara tersebut maju atau berkembang.

Apabila kualitas pendidikan suatu Negara itu bagus, maka calon-calon pemimpin bangsa juga akan cemerlang seperti yang kita harapkan. Mereka inilah gerbang keduanya. Jadi, apabila gerbang utama rusak, maka akan rusak pula gerbang selanjutnya. Begitu juga sebaliknya. Karena, pada faktanya tugas pendidikan adalah untuk menciptakan kader-kader bagi bangsa indonesia untuk hal pembangunan.

Pada tahun 2013 ini, cukup banyak yang mesti diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan kita. Salah satunya soal kesenjangan pendidikan. Hal ini terlihat jelas dengan adanya perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di kota. Banyak sekali anak-anak desa yang tidak sekolah dengan alasan tidak ada sekolah dan biaya yang mahal. Mereka lebih senang membantu orang tua mereka bekerja daripada belajar dengan biaya mahal.

Padahal menurut UUD 1945 Pasal 31 (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi, bagaimana dengan faktanya sekarang? Tidak hanya di desa, di kota saja masih sangat banyak anak-anak yang tidak sekolah. Padahal mereka adalah bibit-bibit penggerak bangsa di masa depan nanti.

Selain itu, juga terkait mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyaknya anak putus sekolah karena tidak mampu menjangkau biaya yang tinggi. Akibat mahalnya biaya pendidikan banyak mengakibatkan anak usia sekolah menjadi putus sekolah. Untuk itulah, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan harus bisa memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Tanpa kepedulian kita semua, sulit pendidikan akan lebih maju. (*Pengajar di SMPN 1 Kalianget)

Menyoroti (Masih) Lemahnya Pendidikanoleh: abd. kholik*

artikel


BAHASA tanpa sastra bagaikan jasad tanpa ruh. Bahasa tidak punya semangat jika tidak ada muatan sastra. Sastralah yang membuat bahasa menjadi hidup. Dalam sastralah terkesan harapan dan cita-cita masyarakatnya. Pernyataan ini seringkali diungkapkan U.U. Hamidy pada banyak kesempatan. Ia memberikan pengertian bahwa kreativitas sastra sangatlah penting dalam bahasa. Ia ingin keberadaan dan peranan sastrawan beserta karyanya diperhitungkan dalam perkembangan zaman.

sastra kerap lahir dari proses kegelisahan sastrawan terhadap kondisi masyarakat. Sastra pun sering ditempatkan sebagai potret sosial, sebab sastra

mengungkapkan kondisi masyarakat pada masa tertentu, yang selalu memancarkan semangat zamannya. Sastra tidak hanya merepresentasikan kondisi sosial yang terjadi pada zaman tertentu, tetapi juga menyerupai pantulan perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakatnya.

Dengan demikian, sastra merupakan refleksi kegelisahan kultural dan sekaligus juga merupakan manifestasi pemikiran bangsa. Kita dapat menemukanrefleksidan manifestasi tersebut dalam banyak karya sastra, salah satunya dalam Roman Siti Nurbaya.

Dalam perkembangan saat ini, para sastrawan tidak hanya berhadapan dengan situasi sosial dan politik lokal. Mereka jugamenghadapi globalisasi dan modernisasi. Mitos yang muncul selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas bangsa. Kebudayaan lokal akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Haruskah mitos ini dilestarikan? Tentu saja tidak. Sastrawan melalui karyanya, dapat berperan dalam mendobrak mitos tersebut.

Bagaimanapun sastra mampu memainkan banyak peran. Sastradapat membangunnama baik Indonesia di mata dunia. Jika beragam praktikpolitik mencemariIndonesia di mata duniamisalnya, tugas sastrawanlah, salahsatunya, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang patut diperhitungkan. Seperti

yang diutarakan John F. Kennedy: ‘’Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya.’’ Sastra memiliki peran besar dalam memengaruhi kehidupan manusia, begitu pula kebudayaan.

Kebudayaan membuat manusia memiliki batas nilai dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Kebudayaan selalu berada dalam wilayah akal budi dan hati nurani, memberikan kekuatan bagi setiap manusia untuk menapis hal-hal buruk dari kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Selain itu menurut Koentjaraningrat, guru besar Antropologi Universitas Indonesia, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia; kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis melainkan diperoleh melalui proses belajar; dan kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. (*Penggiat Sastra)

Belenggu sastra Modern indonesiaoleh: dessy Wahyuni*

artikel


artikel

MEKANISME dan pengelolaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan sekarang ini sudah mulai membaik meskipun masih ada sejumlah peersoalan atau atau masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan.

pelaksanaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota apabila dikelola dengan baik maka sudah dapat dipastikan akan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melindungi sumber daya alam khususnya air bawah

tanah yang terletak pada cekungan air, dari pencemaran dan menunjang sektor strategis seperti pariwisata, pembangunan daerah kumuh dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari aspek kesehatan, upaya kebersihan menjadi sangat penting karena kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Arah dari pelaksanaan kebersihan, keindahan dan penghijauan lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan pengaturan kualitas pengelolaaan kebersihan keindahan serta penghijauan lingkungan.

Terutama pengawasan dari dampak terhadap kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang mungkin timbul oleh pengelolaan sampah.

Salah satunya dengan mengupayakan agar pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber hingga pemusnahan di tempat pembuangan akhir sampah, diharapakan agar tidak menimbulkan pencemaran atau melorotnya kualitas lingkungan.

Mekanisme pengelolaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan melibatkan beberapa Instansi seperti Bapedalda, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Instansi yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota yang memadai, memerlukan Keterpaduan Serasi antara semua pihak yang terkait dengan kondisi atau atau kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan aspek kesehatan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan merupakan upaya untuk publikasi dan pencegahan penyakit dalam mempercepat proses pemberatasan beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih dan sehat seperti demam berdarah, diare, infeksi saluran pernapasan atas, koreng dan lain-lain. (*Pemerhati Isu Lingkungan)

Mengelola kebersihan Lingkungan oleh: Joko su


artikel

Banyak orang mengatakan hal yang serupa seperti judul di atas untuk membujuk agar orang-orang rajin membaca. Namun, jaman sudah berubah. Jaman sekarang, remaja maupun dewasa ingin memperoleh sesuatu secara instan. Semua orang ingin asal jadi tanpa mau bersusah payah. Kelihatannya peribahasa “bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian” berangsur-angsur mulai terlupakan. Ya. Jaman sekarang remaja jarang sekali membaca buku untuk menyerap ilmu pengetahuan. Kebanyakan mereka lebih senang browsing di internet sekaligus main facebook. Akibatnya, konsenterasi remaja jadi teralih sepenuhnya pada facebook dibandingkan menyerap ilmu tersebut.

kurangnya minat membaca remaja ini tampaknya semakin menurun karena munculnya jejaring sosial facebook, friendster,

myspace, twitter, dsb. Remaja lebih memilih membuka jejaring tersebut dibandingkan membaca. Padahal, buku menjadi sarana yang paling penting untuk remaja. Dengan membaca, kita bisa berkreativitas, berimajinasi dan munculnya penulis andal asal Indonesia. Kebanyakan novel-novel bermutu dan bagus adalah guratan penulis luar negeri, bukan Indonesia. Sunguh kesempatan yang bagus untuk mengharumkan Indonesia.

Akhir kata, saya pikir lebih bagus jika sekolah atau siapa pun yang peduli melakukan sesuatu untuk meningkatkan semangat membaca di kalangan remaja. Karena dengan membaca, kita bisa menuntut ilmu dan ilmu itu bisa digunakan untuk kehidupan sukses di masa depan. Membacalah sebelum hari senja. Ingat! Penyesalan selalu datang terlambat.

Untuk itulah, perlu terobosan agar banyak orang menyukai buku. Ini juga berkaitan dengan minat baca masyarakat. Padahal, membaca kadang kala mengasyikan dan kadang kala juga membosankan

bagi kalangan remaja, pada jaman sekarang banyak remaja yang tidak mau membaca karena menganggap membaca tidak penting, membosankan, dll. Dengan tidak membaca, pengetahuan kita menjadi sempit (tidak tahu apa-apa) dan kita dapat malu. Dengan rajin membaca kita dapat meningkatkan pengetahuan kita, kata-kata kita, serta kretifitas kita dalam membuat suatu karangan.

Bagi remaja yang tidak menyukai membaca, mereka akan kesulitan bila sedang membuat suatu karangan karena sulit mencari kata-kata yang baik yang menarik bagi para pembaca. Dengan adanya teknologi yang canggih, minat baca para remaja menjadi sangat menurun dan waktu baca tersebut digantikan dengan membuka internet ( facebook, friendster, dll), para remaja yang tadinya meluangkan waktu untuk membaca buku namun sekarang lebih memilih membuka internet dan menganggap membuka internet sebagai hiburannya agar tidak bosan. Namun membuak internet malahan mengganggu / manyita waktu untuk membaca buku / belajar tanpa kesadaran para remaja.(*Guru MI swasta di Kec Lenteng)

MeLihat dunia dengan Bukuoleh: Moh. Hefni*

40 Parlemen JANUARI 2014 www.dprdsumenep.com

kolom

Bagi seorang pelukis negeri ini sebagai negeri khayal. Seniman tari menyebut negeri

penuh keindahan. Para pencinta sejati menyebut sebagai negeri impian. Negeri masa depan, negeri penuh miniatur surga, atau negeri apapun menyebutnya, semua sesungguhnya merujuk pada semangat.

Disinilah semangat seperti menjadi pintu gerbang sebuah episode. Untuk sekedar mendramatisasi keadaan, kita lazim mengumandangkan semangat. Pada hardiknas misalnya, semangat luhur mencerdaskan bangsa dan memberantas kemiskinan, muncul jadi spirit.

Harkitnas pun tak jauh berbeda. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai nasionalisme selalu dan selalu didengungkan. Rasanya, setiap momentum itu semua pihak sedang

membangktkan semangat dan jiwa. Seolah mencintai dan membangun negeri ini seluasnya seperti pahlawan dulu; berkorban tidak hanya harta, tapi korban nyawa!

Tapi, lagi-lagi ada ironi disana. Semangat besar itu, disana sini hanya banyak jadi slogan seperti selama ini kita baca. Bahkan, di sudut kampung sekalipun. Disinilah ironinya. Semua itu ditanamkan dan dicanangkan serta jadi slogan, hanya dalam rangka peringatan hari tertentu saja.

Seiring perjalanan waktu, hari pun berganti, dan jargon-jargon itu pun (maaf ) ibarat masuk kotak sampah di pinggir jalan. Namanya kotak sampah, ya ada tempat sampah kering, ada tempat sampah basah atau sampah beracun. Begitu pula dengan jargon itu. Hanya menunggu waktu sikap kita, mau dimasukkan tong sampah yang mana.

Sungguh betul-betul

ironi. Apalagi, ketika semua, dari Sabang sampai Merauke, negeri ini, seperti hanya dihiasi jargon. Ia tak lebih sebagai lambang prestisius semata dan hanya dimunculkan sebagai slogan dalam rangka saja.

Andai tema yang muncul ketika peringatan tertentu tertancap dan merasuk tidak hanya untuk rakyat kecil, tapi untuk elit di republik ini, betapa indah dan damainya. Sehingga, dan seharusnya tak perlu menunggu ”dalam rangka” harkitnas, Habibie, Megawati dan SBY, untuk sekedar bertemu muka.

Disinilah sesungguhnya perlunya menghadirkan kearifan. Karena, ketika kata-kata ”dalam rangka” memiliki bias yang betul, akan membangkitkan ruh kita sebagai manusia untuk mempraktikkan secara ideal dan empiris.

Disini pula, keseimbangan dalam jargon dan semangat empiris harus seimbang. Terutama, harus ada

keyakinan bahwa ini semua ridho Tuhan. Seperti hadis yang sering diajari guru mengaji dulu, ikmal lil dunyaka kakaannaka taiesyuu abadan, wamal lil aakheratika kakaannaka tamutuu ghadan (bekerjalah kamu untuk duniamu seakan akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok).

Sehingga, dalam konteks ”dalam rangka”, apapun bentuknya, tidak hanya untuk sesuatu hal yang lahir, tapi harus mewakili sesuatu hal yang batin. Ini agar ”dalam rangka” tidak sekedar jargon semata, tapi berwujud pada semua dimensi kehidupan. Dan, tentu saja bukan lagi sesuatu yang hanya menunggu momentum. Karena ”dalam rangka” seharusnya ada pada semua lintasan hati. (*wartawan senior tinggal di Sumenep)

MEMBAYANGKAN bhineka negeri ini tak cukup dengan merujuk satu istilah. Terlalu banyak sebutan pada negeri ini. Konon, saat duduk di bangku SD, pak guru lazim menyebut negeri ini sebagai negeri kaya. Tak terhitung jumlah rempah di daerah timur, aspal di Buton, cengkeh dan rempah di Ambon, dan tentu saja jagung di Madura.

oleh: akhmadi Yasid*

Negeri "dalam Rangka"

www.dprdsumenep.com

suara desa

gallery(butuh foto + caption)

galeri kegiatan dprd sumenep dalam rangkaian kegiatan paripurnapenyampaiannota penjelasanbupati atas 4 raperda dan kunjungan mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah malang

salurkan aspirasi anda untuk sumenep yang lebih maju email : [email protected] sMs center: 0819 1368 2437Website: www.dprdsumenep.com

Documents

Parlemen april 2014 revisi