39
SKENARIO 1 BLOK MEDIKOLEGAL DARI MEJA OPERASI KE MEJA HIJAU DISUSUN OLEH KELOMPOK A-8 Ketua : Briantara Bagus Haryanto 1102009057 Sekretaris : Fitria Apriliani 1102009117 Anggota : Imamsyah Ilyas 1102008120 Agung Bhakti Wiratama 1102009014 Atena Suci Fauzia 1102009046 Ayu Agustin 1102009048 Dessy Amarantha 1102009074 Dhita Kemala Ratu 1102009075 Fadli Fadil Ramadhan 1102009102 0

PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Embed Size (px)

DESCRIPTION

medikolegal

Citation preview

Page 1: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

SKENARIO 1

BLOK MEDIKOLEGAL

DARI MEJA OPERASI KE MEJA HIJAU

DISUSUN OLEH

KELOMPOK A-8

Ketua : Briantara Bagus Haryanto 1102009057

Sekretaris : Fitria Apriliani 1102009117

Anggota : Imamsyah Ilyas 1102008120

Agung Bhakti Wiratama 1102009014

Atena Suci Fauzia 1102009046

Ayu Agustin 1102009048

Dessy Amarantha 1102009074

Dhita Kemala Ratu 1102009075

Fadli Fadil Ramadhan 1102009102

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS YARSI

2012-2013

0

Page 2: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Skenario 1“DARI MEJA OPERASI KE MEJA HIJAU”

Pasien perempuan 37 tahun datang dengan keluhan nyeri pada pinggang dan gangguan menstruasi, pasien datang ke RSUD Marabahan Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Maret 2007. Pasien diperiksa pertama kali di poliklinik kebidanan oleh dr. R, SPOG, sekaligus dokter yang menyarankan untuk dilakukan operasi. Diagnosis awal dari rekam medis diketahui bahwa pasien tersebut menderita suspek cysta ovarii yang ditunjang dengan hasil pemeriksaan USG dengan diagnosis hydronefrosis ginjal dan asites, dr. R mengatakan “Ibu nggak usah pulang, langsung masuk untuk opname saja”. Merasa penyakitnya sudah berat pasien dan keluarganya menyetujui untuk rawat inap, dan dengan diantar oleh Ibu Nisma sebagai kepala perawat, pasien masuk ke Pav Kenanga II. Pasien disarankan membawa kain 3 buah dan blus. Keesokan harinya pukul 07.00 WIB baru dipasang infus. Karena dr. R adalah dokter senior dengan banyak kesibukan dan akan mengikuti kongres di luar negeri maka operasi akan dilakukan oleh dr. S, SPOG selaku yunior dan bekas murid dr. R. Hal ini pun sedah diberitahukan kepada pasien dan pasien setuju. Pada tanggal 11 Maret 2007 pukul 09.30 WIB pasien dibawa ke kamar operasi. Disana sudah ada dr. S bersama dokter residen (calon dokter spesialis yang masih dalam pendidikan) maupun perawat kamar operasi. Di ruangan itu pasien mendengar pembicaraan residen yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka bisa melakukan tetapi tidak boleh oleh dr. R. Setelah operasi selesai, asisten dokter menanyakan keadaan pasien, kemudian asisten dokter tersebut mengatakan kalau keadaan pasien sehat dan diperbolehkan untuk makan dan minum. Akhirnya pasien dibawa keluar kamar operasi, disana sudah ada suami dan 2 anak laki-laki pasien serta 2 teman dari suami pasien. Suami kemudian menanyakan hasil operasi tersebut, karena curiga melihat perut pasien masih besar setelah dioperasi. Asisten dokter mengatakan kalau hasil operasi dibawa oleh dr. S, SPOG. Kemudian suami mencari dokter tersebut tetapi tidak berhasil bertemu, ketika didatangi di polkiklinik pun diperoleh keterangan bahwa dr. S sedang ada rapat untuk persiapan haji. Sampai hari ke lima akhirnya suami pasien bertemu dengan dr. S saat melakukan visite. Suami pasien menanyakan hasil operasi yang telah dilakukan. Dr. S mengatakan bahwa hasil operasi tersebut tidak ada dan penyakit pasien masih ada di dalam. Seketika itu pasien menangis dan dr. S mengatakan “seharusnya ibu bersyukur dengan adanya operasi tersebut jadi tahu penyakitnya nantikalau sudah pulang”, kalau kontrol nanti saya beri surat pengantar untuk diperiksa dan dioperasi di RSUD Ulin Kalimantan Selatan. 5 hari setelah pulang dari RSUD Marabahan, suami pasien dengan ditemani pengacara muda melaporkan kasus ini ke Polres, dan dengan membuat surat pengaduan kepada Ibu Menteri Kesehatan RI, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DIY, Bapak Kepala Dinas, MKEK, dan MKDKI pusat untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik itu pemecatan maupun pencabutan ijin praktik terhadap dokter-dokter yang bersangkutan, baik itu tim dokter yang mengoperasi, ketua komite medik, direktur RSUD Marabahan, karena fakta telah terjadi malpraktek, dokter yang tidak profesional, bekerja tidak

1

Page 3: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

sesuai dengan standar disiplin, tidak memeriksa teliti rekam medis dan pemberian informed consent yang tidak jelas.

Pengacara pasien juga menuliskan dasar gugatannya berdasarkan:1. Pasal 27 ayat (1) UUD 19452. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata4. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan5. UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran6. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit7. Kode Etik Kedokteran8. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2

Page 4: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Sasarang Belajar

1. Memahami dan Menjelsakan MKEK dan MKDKI

1.1. MKEK

1.2. MKDKI

2. Memahami dan Menjelaskan Malpraktek

2.1. Definisi

2.2. Jenis

2.3. Pencegahan

2.4. Aspek Hukum dan Sanski

3. Memahami dan menjelaskan Rekam Medis

3.1. Definisi

3.2. Tujuan

3.3. Manfaat

3.4. Jenis

3.5. Aspek Hukum dan Sanksi

4. Memahami dan Menjelaskan Informed Consent

4.1. Definisi

4.2. Tujuan

4.3. Manfaat

4.4. Persetujuan

4.5. Isi

4.6. Aspek hukum dan Sanksi

3

Page 5: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

1. Memahami dan Menjelaskan MKEK dan MKDKI1.1. MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK)

MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) adalah badan otonom IDI yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran.

Dalam hal pengembangan dan pelaksaaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKEK wajib mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Pimpinan Pusat.

MKEK dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan cabang. MKEK di tingkat cabang dibentuk apabila dianggap perlu atas pertimbangan dan persetujuan dari MKEK wilayah. MKEK bertanggung jawab kepada muktamar musyawarah wilayah dan musyawarah cabang sesuai dengan tingkat kepengurusan. Masa jabatan MKEK sama dengan PB IDI Kepengurusan MKEK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. MKEK wilayah dan cabang mengadakan koordinasi dengan pengurus wilayah dan pengurus cabang, sesuai dengan tingkat kepengurusan.

Tugas dan wewenang Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan

yang ditetapkan muktamar. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik

kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.

Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar,

pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.

Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.

Manfaat Pedoman MKEK

Pedoman MKEK ini merupakan jabaran dan pedoman pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI tentang MKEK dalam rangka pengaturan substansi etika kedokteran bagi setiap pengabdian profesi dokter di Indonesia, penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi), dan interaksi kelembagaan MKEK dengan sesama perangkat dan jajaran internal IDI atau lembaga etika lainnya di luar IDI.

4

Page 6: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Status MKEK:o Sebagai badan otonom IDIo Segala keputusannya di bidang etika tidakdipengaruhi pengurus IDIo Keputusan MKEK mengikat pengurus IDI

Kewajiban MKEK

1) MKEK wajib ikut mempertahankan hubungan dokter – pasien sebagai hubungan kepercayaan.

2) MKEK Pusat mempertanggungjawabkan kinerja dari program kerjanya kepada Muktamar, MKEK Wilayah kepada Musyawarah Wilayah IDI dan MKEK Cabang ke Rapat Anggota Cabang IDI setempat

3) MKEK wajib menyimpan kerahasiaan medik kasus yang disidangkannya apabila secara eksplisit diminta oleh pasien pengadu.

4) MKEK Pusat dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan anggota MKEK Wilayah dan Cabang yang memerlukannya.

FungsiPerkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK

IDI Wilayah DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin profesi, yang disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.            Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.

Tatacara Pengelolaana. Ketua MKEK dipilih dan ditetapkan dalam muktamar, musyawarah wilayah dan

musyawarah cabang.b. Pengurus MKEK adalah anggota biasa.c. Ketua MKEK tingkat pusat dipilih dalam sidang khusus MKEK di muktamar dan

dikukuhkan dalam sidang pleno muktamar.d. MKEK segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya muktamar, musyawarah

wilayah, dan musyawarah cabang.

5

Page 7: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

e. MKEK dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan.

f. MKEK mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh MKEK.

1.2. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk :

1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

2. Menetapkan sanksi disiplin.

Sesuai dengan UU PRADOK NO.29 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) yang berisi ‘Menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktil kedokteran.

Tujuan penegakan disiplin adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 2. Menjaga mutu dokter/dokter gigi. 3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran/kedokteran gigi.

Kedudukan dan Keanggotaan MKDKI

MKDKI sebagai lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. Majelis ini dibentuk ditingkat pusat dan provinsi. Anggota MKDKI terdiri dari 3 orang dokter dari organisasi profesi, 1 orang dokter dari asosiasi rumah sakit (dalam hal ini PERSI), dan 3 orang sarjana hukum. Anggota-anggota dalam majelis ditetapkan oleh menteri atas usulan organisasi profesi. Masa bakti MKDKI adalah 5 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi.

Tugas MKDKI :

a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan

b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Dalam melaksanakan tugas MKDKI mempunyai wewenang: a) menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigib) menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan

keduanyac) memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

6

Page 8: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

d) memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigie) menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigif) melaksanakan keputusan MKDKIg) menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigih) menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKI-Pi) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-Pj) membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada

Konsil Kedokteran Indonesiak) mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi tentang MKDKI dan dan

MKDKI-P mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI.

Disiplin Kedokteran

Disiplin kedokteran berarti kepatuhan menerapkan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Lebih khusus lagi yaitu kepatuhan menerapkan kaidah-kaidah penatalaksanaan klinis yang mencakup penegakan diagnosis, tindakan pengobatan, menetapkan prognosis, dengan standar atau indikator dari Standar Kompetensi, Standar Perilaku Etis, Standar Asuhan Medis dan Standar Klinis

Tujuan Penegakan Disiplin Kedokteran

Tujuan utama adalah untuk proteksi pasien. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga mutu dokter atau dokter gigi dan juga untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pelanggaran Disiplin

Sesuai putusan KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006

1. Kegagalan penatalaksanaan pasien oleh karena:- Ketidakcakapan (Incompetence)- Kelalaian (Gross Negligence)

2. Perilaku tercela (menurut ukuran profesi)3. Ketidaklayakan fisik dan mental (Unfit to practice)

Atau dengan kata lain

Tidak memenuhi:

1. Standard of care, Clinical Standard2. Standard of competence3. Standard of professional atitude

7

Page 9: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Bentuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran

1. Tidak kompeten2. Tidak merujuk3. Dokter atau dokter gigi pengganti tidak diberitahu ke pasien, Tidak memiliki SIP4. Tidak layak praktik (kesehatan fisik dan mental)5. Kelalaian dalam penatalaksanaan pasien6. Pemeriksaan dan pengobatan berlebihan7. Tidak memberikan informasi yang jujur8. Tidak ada informed consent9. Tidak membuat atau menimpan rekam medis10. Penghentian kehamilan tanpa indikasi medis11. Euthanasia12. Penerapan pelayanan yang belum diterima ilmu kedokteran13. Penelitian klinisi tanpa persetujuan etis.14. Tidak memberi pertolongan darurat.15. Menolak atau menghentikan pengobatan tanpa alasan yang sah16. Membuka rahasia medis tanpa izin17. Membuat keterangan medis tidak benar18. Ikut serta tindakan penyiksaan19. Peresepan obat psikotropik/narkotik tanpa indikasi20. Pelecehan seksual, initimidasi, dan kekerasan21. Penggunaan gelar akademik atau profesi palsu22. Menerima komisi terhadap rujukan atau resepan23. Pengiklanan diri yang menyesatkan24. STR, SIP, Sertifikan kompetensi tidak sah25. Imbalan jasa tidak sesuai tindakan.

Proses Pengaduan PelanggaranPelanggaran disiplin kedokteran adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau

ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi. Dokter/dokter gigi dianggap melanggar disiplin kedokteran bila :

1. Melakukan praktik dengan tidak kompeten2. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal

ini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran)3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya

Yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi antara lain ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktik dengan ketidakmampuan fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan" kepada pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medis tanpa persetujuan pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada saat membutuhkan penanganan segera, mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan medis, dsb

Suatu pengaduan diputuskan menjadi kewenangan MKDKI apabila :1. Dokter/dokter gigi yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.

8

Page 10: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

2. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang diadukan terjadi setelah tanggal 6 Oktober 2004 (setelah diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)

3. Terdapat hubungan profesional dokter-pasien dalam kejadian tersebut4. Terdapat dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD)

Dalam formulir pengaduan, terdapat beberapa informasi yang harus diberikan, antara lain :1. Identitas pengadu/pelapor;2. Identitas pasien (jika pengadu bukan pasien);3. Nama dan tempat praktik dokter/dokter gigi yang diadukan;4. Waktu tindakan dilakukan;5. Alasan pengaduan dan kronologis;6. Pernyataan tentang kebenaran pengaduan, dsb

Setelah semua kelengkapan data pengaduan diterima, Anda akan mendapatkan tanda terima pengaduan (berisi nomor register pengaduan). Setelah dilakukan verifikasi, pengaduan akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal ataupun Majelis Pemeriksa Disiplin.Sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP);

dan/atau3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran

atau kedokteran gigi

MKDKI dapat menangani permintaan ganti rugi/kompensasi yang diajukan terhadap dokter teradu:

1. MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter/dokter gigi

2. MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin kedokteran/kedokteran gigi

3. MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan pasien/keluarganya4. MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang diajukan pasien/keluarganya

Keputusan MKDKI bersifat final dan mengikat dokter/dokter gigi yang diadukan, KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait. Dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya

2.Memahami dan Menjelaskan Malpraktek

2.1. DefinisiMalpraktik atau malpractice berasal dari kata ”mal” yang berarti buruk dan

”practice”yang berarti suatu tindakan atau praktik, dengan demikian malpraktek adalah suatu tindakanmedis buruk yang dilakukan dokter/tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan

9

Page 11: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

pasien.Malparaktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter/tenagakesehatan pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai,tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukanoleh dokter pada umumnya didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorsman,1950).

Menurut Hoekema, 1981 malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama,dan masih banyak lagi definisi tentang malparaktik yang telah dipublikasikan.Kelalaian medik. 

2.2. Jenis

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu malfeasance, misfeasance dan nonfeasance:• Malfeasance berarti melakukan tindakan yang melanggar hokum atau

tidak tepat/layak (unlawful atau improper), misalnya melakukan tindakan medis tanpaindikasi yang memadai.

• Misfeasance berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakandengan tidak tepat (improper performance), yaitu misalnya melakukan tindakan medisdengan menyalahi prosedur

• Nonfeasance adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan 

bentuk-bentuk error (mistakes, slips and lapses), namun pada kelalaian harus memenuhi keempat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan error tidak selalu mengakibatkan kerugian. 

Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk .Suatu perbuatan atau sikap dokter atau dokter gigi dianggap lalai apabila memenuhiempat unsur di bawah ini, yaitu:

1. Duty atau kewajiban dokter dan dokter gigi untuk melakukan sesuatu tindakan atauuntuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasidan kondisi yang tertentu.

2. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut.3. Damage atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagaikerugian 

akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberilayanan.4. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus

terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugianyang setidaknya merupakan “proximate cause”.

Investigasi

Seorang dokter atau dokter gigi yang menyimpang dari standar profesi dan melakukankesalahan profesi belum tentu melakukan malpraktik medis yang dapat dipidana, malpraktik medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kalalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius (Ameln, Fred, 1991). Hal ini sesuai dengan

10

Page 12: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

ketentuan pasal 359 KUHP, pasal 360, pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata daridokter atau dokter gigi. Dengan demikian untuk pembuktian malpraktik secara hukum pidana meliputi unsur :

1) Telah menyimpang dari standar profesi kedokteran;2) Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat; dan3) Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar pasal 359, pasal 360,

KUHP.Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan pasal 360 sebagai berikut :1) Adanya unsur kelalaian (culpa).2) Adanya wujud perbuatan tertentu .3) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang

lain itu.

Tiga tingkatan culpa:a. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono

(grossfault or neglect) b. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)c. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979 hal. 241).

Dalam pembuktian perkara perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus mengajukan bukti-buktinya. 

Dalam hal ini dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya ( res ipsa loquitur, thething speaks for itself ) sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dapat dibebankan pada dokternya.

11

Page 13: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

JENIS-JENIS MALPRAKTEK

Berpijak pada hakekat malpraktek adalan praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetepkan, maka ada bermacam-macam malpraktek yang dapat dipiah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan malpraktek secara langsung bisa mencakup dua atau lebih jenis malpraktek. Secara garis besar malprakltek dibagi dalam dua golongan besar yaitu mal praktik medik (medical malpractice) yang biasanya juga meliputi malpraktik etik (etichal malpractice) dan malpraktek yuridik (yuridical malpractice). Sedangkan malpraktik yurudik dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata (civil malpractice), malpraktik pidana (criminal malpractice) dan malpraktek administrasi Negara (administrative malpractice).

1. Malpraktik Medik (medical malpractice)

John.D.Blum merumuskan: Medical malpractice is a form of professional negligence in whice miserable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by defendant practitioner. (malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian

12

Page 14: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

professional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien / penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter/terguguat).

Sedangkan rumusan yang berlaku di dunia kedokteran adalah Professional misconduct or lack of ordinary skill in the performance of professional act, a practitioner is liable for demage or injuries caused by malpractice. (Malpraktek adalah perbuatan yang tidak benar dari suatu profesi atau kurangnya kemampuan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik), sedangkan junus hanafiah merumuskan malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut lingkungan yang sama.

2. Malpraktik Etik (ethical malpractice)

Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter.

3. Malpraktik Yuridis (juridical malpractice)

Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Malpraktik Yuridik meliputi:

a. malpraktik perdata ( civil malpractice0

Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat dikatagorikan sebagai melpraktik perdata antara lain :a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukanb. Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurnac. Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambatd. Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan

b. Malpraktik Pidana ( criminal malpractice )

Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negative (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (actus reus), dilakukan dengan sikap batin yang slah (mens rea) berupa kesengajaan atau kelalauian. Contoh malpraktik pidana dengan sengaja adalah :

a. Melakukan aborsi tanpa tindakan medikb. Mengungkapkan rahasia kedi\okteran dengan sengajac. Tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan daruratd. Membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benare. Membuat visum et repertum tidak benar

13

Page 15: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

f. Memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan dalan kapasitasnya sebagai ahli

Contoh malpraktik pidana karena kelalaian:a. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan gunting tertinggal diperutb. Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka berat atau meninggalc. Malpraktik Administrasi Negara (administrative malpractice)

Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara. Misalnya:

a. Menjalankan praktik kedokteran tanpa ijinb. Menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannyac. Melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah kadalwarsa.d. Tidak membuat rekam medik.

2.3. Pencegahan

1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).

Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala

kebutuhannya. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

2.Upaya menghadapi tuntutan hukum

Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah yang aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan.

Apabila tuduhan kepada kesehatan merupakan criminal malpractice, maka tenaga kesehatan dapat melakukan :

a. Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.

b. Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk

14

Page 16: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa.

Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya perawat menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya.

Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat.

Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga perawatan.

2.4. Aspek Hukum dan Sanksi

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan2. Pasal 359 – 360 KUHP Pidana

Pasal 359 KUHPBarang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun

Pasal 360 KUHP(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka

bert, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

(2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjadikan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertemtu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3.Memahami dan Menjelaskan Rekam Medis3.1. Definisi

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

15

Page 17: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik

3.2. Tujuan

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan . Tanpa didukung suatu siste pengelolaan rekam medis yang baik dan benar , maka tertib administrasi tidak akan berhasil.

3.3. Manfaat

1. Aspek AdministrasiSuatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi , karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga mdis dan perawat dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan

2. Aspek MedisCatatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasienContoh :- Identitas pasien _ name, age, sex, address, marriage status, etc.- Anamnesis _ “fever” _ how long, every time, continuously, periodic???- Physical diagnosis _ head, neck, chest, etc.- Laboratory examination, another supporting examination. Etc

3. Aspek HukumMenyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan , dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan

4. Aspek KeuanganIsi Rekam Medis dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan . Tanpa adanya bukti catatan tindakan /pelayanan , maka pembayaran tidak dapat dipertanggungjawabkan

5. Aspek PenelitianBerkas Rekam medis mempunyai nilai penelitian , karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat digunakan sebagai aspek penelitian .

6. Aspek PendidikanBerkas Rekam Medis mempunyai nilai pendidikan , karena isinya menyangkut data/informasi tentang kronologis dari pelayanan medik yang diberikan pada pasien.

7. Aspek DokumentasiIsi Rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan

16

Page 18: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Berdasarkan aspek-aspek tersebut , maka rekam medis mempunyai kegunaan yang sangatluas yaitu :

Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan kesehatan

Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien

Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan , perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di Rumah sakit Sebagai bahan yang berguna untuk analisa , penelitian dan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitas pelayanan Contoh : Bagi seorang manajer :- Berapa banyak pasien yang dating ke sarana kesehatan kita ? baru dan lama ?- Distribusi penyakit pasien yang dating ke sarana kesehatan kita- Cakupan program yang nantinya di bandingkan dengan target program

Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang terlibat

Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengembangan program , pendidikan dan penelitian

Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan kesehatan Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan

pertanggungjawaban dan laporan

Manfaat Rekam Medis:

A. Pengobatan PasienRekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.

B. Peningkatan Kualitas PelayananMembuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.

C. Pendidikan dan PenelitianRekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

D. PembiayaanBerkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien.

E. Statistik KesehatanRekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu.

F. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan EtikRekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.

17

Page 19: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

3.4. Jenis

Berdasarkan perkembangannya rekam medis memiliki dua jenis, yaitu konvensional dan elektronik.

Jenis konvensional merupakan jenis yang masih banyak dipergunakan di setiap rumah sakit seperti pencatatan secara langsung oleh tenaga kesehatan.

Jenis elektronik merupakan sistem pencatatan informasi dengan menggunakan peralatan yang modern seperti komputer atau alat elektronik lainnya.

3.5. Isi

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya:

a. Identitas pasienb. Tanggal dan waktuc. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakitd. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medike. Diagnosisf. Rencana penatalaksanaang. Pengobatan dan/atau tindakanh. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasieni. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik danj. Persetujuan tindakan yang diperlukan.

Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari:

a. Point a-gb. Persetujuan tindakan bila diperlukanc. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatand. Ringkasan pulang (discharge summary)e. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang

memberikan pelayanan kesehatan.f. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dang. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik

Penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan

- Rekam medis pasien rawat inap di RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.

- Setelah batas 5 tahun, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.

- Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuat ringkasan tersebut.

- Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non RS wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu tersebut rekam medis dapat dimusnahkan.

18

Page 20: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

a. Untuk kepentingan kesehatan pasienb. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas

perintah pengadilan.c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendirid. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dane. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak

menyebutkan identitas pasien.

Sebelum dimusnahkan, berkas tersebut harus:

a. Diambil informasi-informasi utamab. Menyimpan berkas anak-anak hingga batas usia tertentu sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.c. Menyimpan berkas rekam medik/RM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

Inggris, Departemen Kesehatan merekomendasikan masa retensi RM, minimun: RM obstetri 25 tahun. RM anak-anak dan usia muda disimpan sampai ulang tahun ke-25 atau 8 tahun

sesudah kunjungan terakhir. RM pasien gangguan mental, 20 tahun sesudah dokter yang merawat

menyatakan sudah sembuh. RM yang lain, 8 tahun dan resume akhir dibuat.

3.6. Aspek Hukum dan Sanksi

Rekam medis dalam Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Rekam MedisPasal 46(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

19

Page 21: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Memahami dan Menjelasakan Informed Consent4.1. Definisi

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.Persetujuan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Tindakan medis yangdilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:1. Diagnosa yang telah ditegakkan.2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

BENTUK INFORMED CONSENT1. Implied Constructive Consent (Keadaan Biasa)

Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi dibuat tertulis. Misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka.

2. Implied Emergency Consent (Keadaan Gawat Darurat)Bila pasien dalam kondiri gawat darurat sedangkan dokter perlu melakukan tindakan segera untuk menyelematkan nyawa pasien sementara pasien dan keluarganya tidak bisa membuat persetujuan segera. Seperti kasus sesak nafas, henti nafas, henti jantung.

3. Expressed Consent (Bisa Lisan/Tertulis Bersifat Khusus)Persetujuan yang dinyatakan baik lisan ataupun tertulis, bila yang akan dilakukan melebihi prosedur pemeriksaan atau tindakan biasa. Misalnya pemeriksaan vaginal, pencabutan kuku, tindakan pembedahan/operasi, ataupun pengobatan/tindakan invasive.

4.2. Tujuan

Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat

20

Page 22: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien.

Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat. Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien.

4.3. Manfaat

Informed Consent bermanfaat untuk :1) Melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang dilakukan tanpa

sepengetahuan pasien. Misalnya tindakan medik yang tidak perlu atau tanpa indikasi, penggunaan alat canggih dengan biaya tinggi dsbnya.

2) Memberikan perlindungan hukum bagi dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Misalnya terhadap resiko pengobatan yang tidak dapat dihindari walaupun dokter telah bertindak seteliti mungkin.

Dengan adanya informed consent maka hak autonomy perorangan di kembangkan, pasien dan subjek dilindungi, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, merangsang profesi medis untuk mengadakan introspeksi, mengajukan keputusan-keputusan yang rasional dan melibatkan masyarakat dalam memajukan prinsip autonomy sebagai suatu nilai sosial serta mengadakan pengawasan dalam penelitian biomedik.

4.4. Persetujuan

Bentuk persetujuan atau penolakan

Rumah sakit memiliki tugas untuk menjamin bahwa informed consent sudah didapat. Istilah untuk kelalaian rumah sakit tersebut yaitu ”fraudulent concealment”. Pasien yang akan menjalani operasi mendapat penjelasan dari seorang dokter bedah namun dioperasi oleh dokter lain dapat saja menuntut malpraktik dokter yang tidak mengoperasi karena kurangnya informed consent dan dapat menuntut dokter yang mengoperasi untuk kelanjutannya.

Bentuk persetujuan tidaklah penting namun dapat membantu dalam persidangan bahwa persetujuan diperoleh. Persetujuan tersebut harus berdasarkan semua elemen dari informed consent yang benar yaitu pengetahuan, sukarela dan kompetensi.

Beberapa rumah sakit dan dokter telah mengembangkan bentuk persetujuan yang merangkum semua informasi dan juga rekaman permanen, biasanya dalam rekam medis pasien. Format tersebut bervariasi sesuai dengan terapi dan tindakan yang akan diberikan. Saksi tidak dibutuhkan, namun saksi merupakan bukti bahwa telah dilakukan informed

21

Page 23: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

consent. Informed consent sebaiknya dibuat dengan dokumentasi naratif yang akurat oleh dokter yang bersangkutan.

Otoritas untuk memberikan persetujuan

Seorang dewasa dianggap kompeten dan oleh karena itu harus mengetahui terapi yang direncanakan. Orang dewasa yang tidak kompeten karena penyakit fisik atau kejiwaan dan tidak mampu mengerti tentu saja tidak dapat memberikan informed consent yang sah. Sebagai akibatnya, persetujuan diperoleh dari orang lain yang memiliki otoritas atas nama pasien. Ketika pengadilan telah memutuskan bahwa pasien inkompeten, wali pasien yang ditunjuk pengadilan harus mengambil otoritas terhadap pasien.

Persetujuan pengganti ini menimbulkan beberapa masalah. Otoritas seseorang terhadap persetujuan pengobatan bagi pasien inkompeten termasuk hak untuk menolak perawatan tersebut. Pengadilan telah membatasi hak penolakan ini untuk kasus dengan alasan yang tidak rasional. Pada kasus tersebut, pihak dokter atau rumah sakit dapat memperlakukan kasus sebagai keadaan gawat darurat dan memohon pada pengadilan untuk melakukan perawatan yang diperlukan. Jika tidak cukup waktu untuk memohon pada pengadilan, dokter dapat berkonsultasi dengan satu atau beberapa sejawatnya.

Jika keluarga dekat pasien tidak setuju dengan perawatan yang direncanakan atau jika pasien, meskipun inkompeten, mengambil posisi berlawanan dengan keinginan keluarga, maka dokter perlu berhati-hati. Terdapat beberapa indikasi dimana pengadilan akan mempertimbangkan keinginan pasien, meskipun pasien tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah. Pada kebanyakan kasus, terapi sebaiknya segera dilakukan (1) jika keluarga dekat setuju, (2) jika memang secara medis perlu penatalaksanaan segera, (3) jika tidak ada dilarang undang-undang.

Cara terbaik untuk menghindari risiko hukum dari persetujuan pengganti bagi pasien dewasa inkompeten adalah dengan membawa masalah ini ke pengadilan.

Kemampuan memberi perijinan

Perijinan harus diberikan oleh pasien yang secara fisik dan psikis mampu memahami informasi yang diberikan oleh dokter selama komunikasi dan mampu membuat keputusan terkait dengan terapi yang akan diberikan. Pasien yang menolak diagnosis atau tatalaksana tidak menggambarkan kemampuan psikis yang kurang. Paksaan tidak boleh digunakan dalam usaha persuasif. Pasien seperti itu membutuhkan wali biasanya dari keluarga terdekat atau yang ditunjuk pengadilan untuk memberikan persetujuan pengganti.

Jika tidak ada wali yang ditunjuk pengadilan, pihak ketiga dapat diberi kuasa untuk bertindak atas nama pokok-pokok kekuasaan tertulis dari pengacara. Jika tidak ada wali bagi pasien inkompeten yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pengadilan, keputusan dokter untuk memperoleh informed consent diagnosis dan tatalaksana kasus bukan kegawatdaruratan dari keluarga atau dari pihak yang ditunjuk pengadilan tergantung kebijakan rumah sakit. Pada keadaan dimana terdapat perbedaan pendapat diantara anggota keluarga terhadap perawatan pasien atau keluarga yang tidak dekat secara emosional atau bertempat tinggal jauh, maka dianjurkan menggunakan laporan legal dan formal untuk menentukan siapa yang dapat memberikan perijinan bagi pasien inkompeten.

22

Page 24: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

Pihak Yang Berhak Menyatakan Persetujuan:1. Pasien sendiri (bila telah berumur 21 tahun atau telah menikah)2. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun diberikan oleh mereka menurut hak sebagai

berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Saudara-saudara kandung.3. Bagi yang di bawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya

berhalangan hadir diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (l) Ayah/ibu adopsi, (2) Saudara-saudara kandung, (3) Induk semang.

4. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Ayah/ibu kandung, (2) Wali yang sah, (3) Saudara-saudara kandung.

5. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan (curatelle), diberikan menurut urutan hak sebagai berikut: (1) Wali, (2) Curator.

6. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: a. Suami/istri, b. Ayah/ibu kandung, c. Anak-anak kandung, d. Saudara-saudara kandung.

Wali: yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum atau yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua. Induk semang : orang yang berkewajiban untuk mengawasi serta ikut bertanggung jawab terhadap pribadi orang lain seperti pimpinan asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.

4.4. Isi

Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien / keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan.

Mengenai apa yang disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan dijalani pasien baik diagnostic maupun terapi dan lain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat memahaminya. Ini mencangkup bentuk, tujuan, resiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternative terapi (Hanafiah, 1999).

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien yang harus diinformasikan sebelumnya, namun izin yang harus diberikan oleh pasien dapat berbagai macam bentuknya, baik yang dinyatakan ataupun tidak. Yang paling untuk diketahui adalah bagaimana izin tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga akan memudahkan pembuktiannya kelak bila timbul perselisihan.

Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal, yaitu:

1) Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan / pengobatan yang akan diberikan / diterapkan.

2) Resiko yang dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul.3) Prospek / prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.4) Alternative metode perawatan / pengobatan.5) Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan.

23

Page 25: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

6) Prosedur perawatan / pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut (Achadiat, 2007).

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran dilaksanakan adalah:

1. Diagnosa yang telah ditegakkan.2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut.4. Resiko resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut.5. Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain.6. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut.

Resiko resiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran :

Resiko yang melekat pada tindakan kedokteran tersebut. Resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan ( Pasal 11 Ayat 1 Permenkes No 290 / Menkes / PER / III / 2008 ). Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan dasar daripada persetujuan (Ayat 2).

Pengecualian terhadap keharusan pemberian informasi sebelum dimintakan persetujuan tindakan kedokteran adalah:

Dalam keadaan gawat darurat (emergency), dimana dokter harus segera bertindak untuk menyelamatkan jiwa.

Keadaan emosi pasien yang sangat labil sehingga ia tidak bisa menghadapi situasi dirinya.Ini tercantum dalam PerMenKes no 290/Menkes/Per/III/2008.

KETENTUAN INFORMED CONSENTKetentuan persetujuan tidakan medik berdasarkan SK Dirjen Pelayanan Medik

No.HR.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999, diantaranya :

1 Persetujuan atau penolakan tindakan medik harus dalam kebijakan dan prosedur (SOP) dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RS.

2 Memperoleh informasi dan pengelolaan, kewajiban dokter3. Informed Consent dianggap benar :

a. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik.

b. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan (valuentery)c. Persetujuan dan penolakan tindakan medis diberikan oleh seseorang (pasien) yang

sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi hukumd. Setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan

4 Isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan :

24

Page 26: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

a. Tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang ada dilakukan (purhate of medical procedure)

b. Tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (consenpleated medical procedure)

c. Tentang risiko d. Tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadie. Tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko –risikonya

(alternative medical procedure and risk)f. Tentang prognosis penyakit, bila tindakan dilakukang. Diagnosis

5. Kewajiban memberi informasi dan penjelasano Dokter yang melakukan tindakan medis tanggung jawabo Berhalangan   diwakilkan kepada dokter lain, dengan diketahui dokter yang

bersangkutan6. Cara menyampaikan informasi

o Lisano Tulisan

7. Pihak yang menyatakan persetujuana. Pasien sendiri, umur 21 tahun lebih atau telah menikahb. Bagi pasien kurang 21 tahun dengan urutan hak :

Ayah/ibu kandung Saudara saudara kandung

c. Bagi pasien kurang 21 tahun tidak punya orang tua/berhalangan, urutan hak : Ayah/ibu adopsi Saudara-saudara kandung Induk semang

d. Bagi pasien dengan gangguan mental, urutan hak : Ayah/ibu kandung Wali yang sah Saudara-saudara kandung

e. Bagi pasien dewasa dibawah pengampuan (curatelle) : Wali Kurator

f. Bagi pasien dewasa telah menikah/orangtua Suami/istri Ayah/ibu kandung Anak-anak kandung Saudara-saudara kandung

8. Cara menyatakan persetujuan Tertulis; mutlak pada tindakan medis resiko tinggi Lisan; tindakan tidak beresiko

9. Jenis tindakan medis yang perlu informed consent disusun oleh komite medik ditetapkan pimpinan RS.

10. Tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga pasien.

13. Format isian informed consent persetujuan atau penolakan o Diketahui dan ditandatangani oleh kedua orang saksi, perawat bertindak sebagai

salah satu saksio Materai tidak diperlukan

25

Page 27: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

o Formulir asli harus dismpan dalam berkas rekam medis pasieno Formulir harus ditandatangan 24 jam sebelum tindakan medis dilakukano Dokter harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah diberikan

informasio Bagi pasien/keluarga buta huruf membubuhkan cap jempol ibu jari tangan

kanannya14. Jika pasien menolak tandatangan surat  penolakan maka harus ada catatan pada rekam

medisnya.

4.6. Aspek Hukum dan Sanksi1. Pasal 1320 KUHPerdata syarat syahnya persetujuan

o Sepakat mereka yang mengikatkan dirio Kecakapan untuk berbuat suatu perikatano Suatu hal tertentuo Suatu sebab yang halal

2. Pasal 1321 tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperlukan dengan paksaan atau penipuan

3. KUHPidana pasal 351o Penganiayaan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya dua tahun

delapan bulan.o Menjadikan luka berat hukum selama-lamanya 5 tahun (KUHP 20)o Membuat orang mati  hukum selam-lamanya 7 tahun (KUHP 338)

4. UU No. 23/1992 tentang kesehatan pasal 53o Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinyao Tenaga kesehatan dalam melakukan  tugasnya berkewajiban untuk mematuhi

standar profesi dan menghormati hak pasieno Hak pasien antara lain ; hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan,

hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second opinion).5. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), (5,) (6)

Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan

6. Permenkes No. 585/1989 tentang persetujuan tindakan medisDokter melakukan tindakan medis tanpa informed consent dari pasien atau

keluarganya saksi administratif berupa pencabutan surat ijin prakteknya.

26

Page 28: PBL Medikolegal SK1- Dari Meja Operasi Ke Meja Hijau

DAFTAR PUSTAKA

Agus M. Algozi. Rekam Medis Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. FK UNAIR-RS. DR. Soetomo. Surabaya.

AbouZahr1, Carla & Boerma1,Ties . Health information systems: the foundations of public health in Bulletin of the World Health Organization August 2005, 83 (8)

Chadha,P.Vijay.1995.Ilmu Forensik dan Toksikologi.Jakarta:Widya Medika Indonesia.

Departemen Kesehatan RI., Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam medis/Medical Record , 1994

Hanafiah MJ, Amir Amri. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3. Jakarta: EGC . 1998

National Cancer Institute. A Guide to Understanding Informed Consent. Available at:wwww.cancer.gov/ClinicalTrials

World Health Organization, Medical Records Manual , A Guide for Developing Countries, 2006

Diakses dari http://www.ilunifk83.com/t143-informed-consent

27