PDRB Prov. Papua Barat Menurut Penggunaan 2009

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA BARAT

MENURUT PENGGUNAAN Gross Regional Domestic Product

of Papua Barat Province

by Expenditure

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT PENGGUNAAN 2009 Gross Regional Domestic Product of Papua Barat Province

by Expenditure 2009

Katalog BPS/ Catalogue : 930202.9100 I S B N : - Nomor Publikasi/ Publication Number : 91300.10.05 Ukuran Buku/ Book Size : 16.5 x 21.6 cm Jumlah Halaman/ Total Page : ix + 48 Naskah/ Manuscript : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Papua Barat Regional Balance Sheet and Statistical Analysis Division BPS-Statistic of Papua

Barat Province

Penyunting/ Editor : Bidang Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/ Regional Balance Sheet and Statistical Analysis Division

Gambar Kulit/ Cover Design :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Statistical Integrated Processing and Dissemination Division Diterbitkan Oleh/ Published by : BPS Provinsi Papua Barat BPS-Statistics of Papua Barat Province

Dicetak Oleh/ Printed by : CV. Alia Jaya

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya May be cited with reference to the source

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas

limpahan rahmat-Nya penyusunan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan tahun 2009 oleh Badan

Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dapat terselesaikan.

Publikasi PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan tahun 2009

ini terdiri dari tabel-tabel PDRB Penggunaan. Keterangan yang dihimpun

mencakup beberapa komponen penggunaan yaitu Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit,

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto,

Perubahan Stok, dan Ekspor Netto.

Publikasi ini akan sangat berguna bagi para perencana dalam menyusun

program pembangunan dan bagi para pengambil kebijakan dalam mengukur

keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, maka beberapa data yang

disajikan terutama data tahun 2008 dan 2009 masih bersifat sementara yang

akan disempurnakan pada penerbitan berikutnya. Untuk itu, kritik dan saran

dari pembaca dan pemakai data tetap diharapkan untuk penyempurnaannya.

Dengan diterbitkannya buku ini maka diharapkan dapat memperkecil

kesenjangan yang ada antara ketersediaan dengan kebutuhan data sehingga

pelaksanaan pembangunan di provinsi ini dapat lebih berhasil guna dan

berdaya guna.

ii

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya

publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Manokwari, September 2010

Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Ir Tanda Sirait, MM

NIP. 195507211978011002

PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2009


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................... iii

Daftar Tabel .......................................................................................... v

Daftar Grafik ......................................................................................... vi

Daftar Lampiran .................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Penjelasan Umum .................................................. 1

1.2 Alasan Teknis Pergeseran Tahun Dasar Harga

Konstan 1993 menjadi Harga Konstan 2000 ......... 2 1.3 Tujuan dan Kegunaan Statistik Pendapatan

Regional ................................................................. 4

BAB II KONSEP DAN DEFINISI 6

2.1 Struktur Pendapatan Regional Menurut Jenis

Penggunaan (by Type of Expenditure) ................... 6

2.2 Metode Pendekatan ............................................... 11

2.3 Penyajian Atas Dasar Harga Konstan .................... 11

BAB III PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGGUNAAN 15

3.1 Pendahuluan ........................................................... 15

3.2 Komponen-komponen Permintaan Akhir .............. 17

3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga .......... 17

3.2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba .... 22

3.2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ............. 24



iv

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto ................ 25

3.2.5 Perubahan Stok ........................................... 27

3.2.6 Ekspor dan Impor ......................................... 28

BAB IV TINJAUAN EKONOMI PROVINSI PAPUA

BARAT TAHUN 2009 MENURUT PENGGUNAAN 30

4.1 Perkembangan PDRB Menurut Penggunaan ......... 30

4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat ....... 32

4.3 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat ..... 34

4.4 PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan 35

4.4.1 Konsumsi Rumahtangga ............................. 35

4.4.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba ............. 38

4.4.3 Konsumsi Pemerintah ................................. 38

4.4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto ................ 39

4.4.5 Perubahan Stok .......................................... 40

4.4.6 Ekspor dan Impor ........................................ 40



v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Tabel 6.

Tabel 7.

PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009 (Miliar Rupiah)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut

Penggunaan Tahun 2005-2009 (Persen) .........................

Nilai Konsumsi Rumahtangga ADH Berlaku dan

Kontribusinya dirinci menurut Konsumsi Makanan dan

Bukan Makanan Provinsi Papua Barat Tahun 2005-

2009 .........................................................................

Nilai Konsumsi Rumahtangga ADH Konstan 2000 dan

Laju Pertumbuhan dirinci menurut Konsumsi Makanan

dan Bukan Makanan Provinsi Papua Barat Tahun 2005-

2009 .........................................................................

Nilai Konsumsi Pemerintah ADH Berlaku, Distribusi

dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Provinsi

Papua Barat Tahun 2005-2009 ……………………..

Nilai PMTB ADH Berlaku, Distribusi dan Laju

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2009 ..................

Nilai Ekspor dan Impor ADH Berlaku, Distribusi dan

Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Provinsi Papua

Barat Tahun 2005-2009 ……………………………..

31

34

36

37

39

40

41



vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.

Grafik 2.

Grafik 3.

Perkembangan Pertumbuhan PDB dan PDRB

Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan

2000 Tahun 2005 – 2009 (Persen) .......................

Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2009

(Persen) ................................................................

Distribusi Konsumsi Rumahtangga Menurut Jenisnya

Tahun 2009 (Persen) ............................................

33

35

37



vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Lampiran 6.

Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Papua

Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

2000 Menurut Penggunaan (Jutaan Rupiah) ..............

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Propinsi

Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga

Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen) .............

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto Propinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku

dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan

(Persen) ........................................................................

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Propinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan

Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen) ...

Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto

Propinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan

Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen) ...

Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto

Propinsi Papua Barat Menurut Penggunaan (Persen) ...

43

44

45

46

47

48



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah

memerlukan berbagai macam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan

kebijaksanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi

dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-

masa yang lalu perlu dievaluasi dengan melihat hasil-hasil yang dicapai,

apakah masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan kembali. Berbagai data

statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk

memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini,

serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Salah

satunya adalah statistik Produk Domestik Regional Bruto baik dari sisi

lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha

dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan

masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan

pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan

tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah

mengusahakan agar pendapatan masyarakat semakin meningkat dan dengan

tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.



2

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat,

maka perlu disajikan statistik Pendapatan Regional secara berkala, untuk

digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di

bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai juga

sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah daerah maupun

swasta.

1.2 Alasan Teknis Pergeseran Tahun Dasar Harga Konstan 1993

Menjadi Harga Konstan 2000

Tahun dasar yang digunakan di dalam penghitungan PDRB menurut

penggunaan sama seperti yang digunakan dalam penghitungan PDRB

menurut lapangan usaha yaitu tahun 2000. Beberapa pandangan secara teknis

yang perlu dikemukakan sebagai latar belakang mengapa tahun 2000 dipilih

sebagai tahun dasar penghitungan PDB/PDRB menggantikan tahun dasar

1993, dapat dijelaskan melalui butir-butir berikut ini :

1. Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil,

karena sejak tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara

agregat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran positif.

Hal itu bisa diberi makna sebagai awal berjalannya proses pemulihan

ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi di tahun 1998.

2. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang

diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada

perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada

pertengahan tahun 1997 terjadinya krisis ekonomi juga berdampak

kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Secara ringkas,

bisa dinyatakan bahwa struktur ekonomi tahun 2000 telah berbeda



3

dengan tahun 1993. Untuk itu, pemutakhiran tahun dasar

penghitungan PDRB dari tahun 1993 ke tahun 2000 menjadi perlu

dilakukan agar hasil estimasi PDRB sektoral maupun penggunaannya

akan menjadi realistis, dalam pengertian mampu memberikan

gambaran yang jelas terhadap fenomena pergeseran struktur produksi

lintas sektor.

3. BPS telah menyelesaikan penyusunan Tabel Input Output Indonesia

2000. Tabel I-O tersebut secara baku dipakai sebagai basis bagi

penyusunan series baru penghitungan PDB baik sektoral maupun

penggunaan. Besaran PDB yang diturunkan dari Tabel Input Output

telah mengalami uji konsistensi pada tingkat sektoralnya dengan

mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan maupun

penawarannya. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia

yang digambarkan melalui Tabel I-O tersebut dapat dijadikan sebagai

basis/dasar (benchmark) bagi penyempurnaan penghitungan estimasi

PDB.

4. Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

sebagaimana tertuang dalam buku panduan yang baru “Sistem Neraca

Nasional” dinyatakan bahwa estimasi PDB atas dasar harga konstan

sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun

referensi yang berakhiran 0 dan 5. Hal itu dimaksudkan agar besaran

angka-angka PDB dapat saling diperbandingkan antar negara dan

antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.

5. Ketersediaan data dasar baik harga maupun volume (quantum) tahun

2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih

lengkap dan berkelanjutan. Hal itu dimungkinkan karena berbagai

departemen/kementrian maupun instansi pemerintah lainnya juga ikut



4

membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-

masing. Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap dan terinci

serta berkesinambungan, diharapkan estimasi PDB/PDRB dengan

tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Statistik Pendapatan Regional

Statistik pendapatan regional yang disajikan dengan baik dan

lengkap akan dapat menggambarkan berbagai fenomena antara lain :

1. Produk domestik regional bruto yang disajikan atas dasar harga

konstan, akan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian

suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral.

2. Pertumbuhan perekonomian yang timbul tersebut apabila dibandingkan

dengan jumlah penduduk masing-masing tahun, maka akan dapat pula

mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita. Jika

pendapatan perkapita suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan

perkapita daerah lain, maka angka-angka tersebut dapat dipakai sebagai

indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran material dengan

daerah lainnya.

3. Penyajian Produk Domestik Regional Bruto baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan, juga dapat digunakan sebagai

indikator untuk melihat inflasi ataupun deflasi yang terjadi. Demikian

pula apabila disajikan secara sektoral akan dapat juga memberi

gambaran tentang struktur perekonomian suatu daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional

yang disajikan secara berkala, wajar, dan komprehensif akan diketahui :



5

a. Indikator tingkat pertumbuhan perekonomian.

b. Indikator tingkat perkembangan pendapatan per kapita.

c. Indikator tingkat kemakmuran masyarakat.

d. Indikator tingkat inflasi dan deflasi.

e. Indikator dari struktur perekonomian suatu daerah.

Lebih khusus untuk penyajian PDRB dari sisi penggunaan akan

diketahui :

a. Besarnya pendapatan (nilai tambah) suatu wilayah yang dibelanjakan

kembali dalam perekonomian wilayah tersebut.

b. Besarnya pendapatan (nilai tambah) suatu wilayah yang diinvestasikan

kembali dalam perekonomian wilayah tersebut.

c. Besarnya pembiayaan transaksi antar wilayah dan antar negara.

d. Tingkat persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang

dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi.



6

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

2.1 Struktur Pendapatan Regional Menurut Jenis Penggunaan

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberi gambaran bagaimana

barang dan jasa yang diproduksi itu digunakan oleh berbagai golongan dalam

masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyajiannya barang dan jasa harus

dikelompokkan menurut penggunaannya dalam masyarakat, yaitu digunakan

untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (private

consumption expenditure), konsumsi pemerintah (government consumption

expenditure), ditanam sebagai barang modal (fixed capital formation), yang

tidak digunakan pada tahun laporan akan disimpan sebagai stok (increase in

stock) dan digunakan untuk barang ekspor netto.

Jadi penyajiannya akan berbentuk :

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah

3. Pembentukan modal tetap

4. Perubahan stok

5. Ekspor netto

Berikut ini merupakan penjelasan singkat tentang ruang lingkup

masing-masing item di atas:



7

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga meliputi seluruh

pembelian barang dan jasa oleh rumahtangga tanpa melihat

durability dari barang dan jasa itu, dikurangi penjualan dari barang

bekas netto (penjualan barang bekas dikurangi pembelian barang

bekas), dengan mengecualikan pengeluaran yang bersifat transfer,

pembelian tanah, dan rumah.

Pengecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung

sebagai pengeluaran pada konsumen yang menerima transfer tadi,

sedang pengeluaran untuk tanah dan rumah dimasukkan dalam item

pembentukan modal (capital formation).

Kecuali pengeluaran yang dilakukan oleh rumahtangga

yang tercakup dalam item ini ialah pengeluaran rutin yang dilakukan

oleh lembaga swasta nirlaba (lembaga swasta yang tidak mencari

untung).

Pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga ini untuk

pembelian barang-barang modal akan dimasukkan dalam item

pembentukan modal tetap. Pengeluaran konsumsi rumahtangga

swasta yang tidak mencari untung ini disebut Private Consumption

Expenditure.

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh

pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa dari pihak lain



8

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,

dikurangi hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh

Pemerintah.

Pengeluaran rutin di sini meliputi pembayaran upah dan gaji

kepada pegawai pemerintah, belanja barang, biaya pemeliharaan, dan

biaya rutin lainnya. Termasuk juga pengeluaran belanja modal untuk

keperluan militer.

Belanja modal untuk keperluan sipil misalnya pembelian

mobil, pesawat terbang, mesin-mesin, pembuatan gedung-gedung,

jalan, jembatan, dan sebagainya, akan dimasukkan dalam

pembentukan modal tetap, sedang pembelian seperti di atas, tetapi

untuk keperluan militer dimasukkan dalam Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah.

Pengeluaran rutin tersebut harus dikurangi dengan hasil

penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, misalnya

penjualan buku-buku yang diterbitkan oleh departemen-departemen,

penjualan bibit padi, dan telur dari pusat-pusat pembibitan milik

Pemerintah dan sebagainya.

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital

formation) ditambah perubahan stok (increase in stock) biasanya

disebut Gross Capital Formations, sebab memang keduanya

merupakan jumlah perubahan stok barang, baik barang-barang yang

sudah ditanam maupun yang masih disimpan.



9

Untuk memudahkan penghitungan, kedua item tersebut

perlu dipisahkan. Apa yang tercakup dalam perubahan stok akan

dibicarakan kemudian sedangkan yang masuk dalam pembentukan

modal tetap mencakup besarnya modal yang ditanam selama satu

tahun, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga swasta nirlaba maupun

rumahtangga (terbatas pada tanah dan rumah), dikurangi dengan

jumlah penjualan barang-barang modal bekas selama tahun yang

sama. Yang tercakup dalam barang modal tetap (durable procedure

goods) dan umur lebih dari satu tahun, misalnya tanah, rumah,

gedung, jalan, jembatan, dam-dam, mesin-mesin, alat-alat transport,

dan sebagainya .

Selain itu yang juga termasuk dalam pembentukan modal

tetap yaitu pembelian/penambahan ternak-ternak yang dipelihara

untuk diambil susunya, tenaganya, bulunya, dan sebagainya. Sedang

pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil

dagingnya (dipotong) akan dimasukkan dalam pembentukan modal

stok.

Dalam item ini termasuk juga pengeluaran-pengeluaran

untuk penanaman hutan baru, perkebunan-perkebunan atau tanaman-

tanaman keras yang baru bisa dipetik hasilnya setelah berumur lebih

dari satu tahun.



10

4. Perubahan Stok

Yang dimaksud dalam item ini ialah barang-barang yang

diproduksi maupun yang diimpor pada tahun itu, tapi belum sempat

dipakai sampai akhir tahun, hingga masih disimpan sebagai stok.

Stok yang disimpan ini meliputi barang-barang mentah

yang belum sempat diproses menjadi barang lain, barang yang masih

dalam proses (work in process), dan barang-barang jadi yang belum

sempat dijual.

Seperti yang disebut di atas, yang juga termasuk dalam

increase in stock ini antara lain ialah penambahan ternak yang

dipelihara untuk dipotong.

5. Ekspor Netto

Ekspor netto di sini berarti selisih antara ekspor dan impor

dari barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa meliputi ekspor barang-

barang yang dijual ke luar negeri dan antar propinsi, dimana

termasuk di dalamnya barang-barang dagangan (merchandise), jasa-

jasa transpor, asuransi, dan jasa-jasa lain.

Begitu pula untuk impor termasuk barang-barang dagangan

dan jasa-jasa lain yang dibeli dari luar negeri dan propinsi lainnya.

Juga pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat pemberian/hadiah

ke/dari negara-negara lain dan barang-barang yang diekspor/impor

dengan dibiayai oleh uang yang diperoleh dari transfer antar negara.

Tetapi kalau pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat



11

hadiah/pemberian ini dimaksudkan untuk keperluan militer tidak

termasuk dalam item ekspor/impor ini.

2.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan

akhir dari barang dan jasa di dalam wilayah provinsi. Jadi produk domestik

regional dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran

akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum

pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai

berikut :

a) Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang,

metode penjualan eceran, dan metode penilaian eceran.

b) Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran

belanja, metode balance sheet, dan metode statistik perdagangan

luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan

komponen-komponen permintaan akhir seperti : konsumsi rumah tangga,

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan perdagangan antar

wilayah (termasuk ekspor dan impor).

2.3 Penyajian Atas Dasar Harga Konstan

Salah satu kegunaan Pendapatan Regional menurut penggunaan ialah

untuk melihat perkembangan penggunaan PDRB dari tahun ke tahun. Karena

adanya pengaruh inflasi, maka daya beli uang akan mengalami penurunan



12

dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan hal tersebut apakah kenaikan

pendapatan seseorang benar-benar naik atau tidak maka faktor inflasi ini

terlebih dahulu harus dieliminir dari pendapatan. Setelah faktor inflasi

dieliminir, maka pendapatan yang dihasilkan akan merupakan pendapatan

yang riil (real income), hingga naik turunnya pendapatan riil ini akan

mencerminkan naik turunnya daya beli.

Pendapatan Regional yang masih mengandung faktor inflasi disebut

pendapatan regional atas dasar harga yang berlaku (at current prices).

Apabila faktor inflasi sudah dieliminir, pandapatan regional disebut

pendapatan regional atas dasar harga konstan (at constant prices).

Untuk mendapatkan nilai atas dasar harga konstan, ada tiga metode

dasar yang dapat dipakai:

1. Revaluasi

Nilai atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan

kuantum produksi pada tahun yang bersangkutan dengan harga pada tahun

dasar. Begitu juga biaya-biaya antara dinilai dengan memakai harga pada

tahun dasar pula.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya

antara yang digunakan, karena mencakup komponen biaya antara yang

sangat banyak, di samping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi

semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga

konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga

konstan masing-masing tahun dengan rasio (tetap) biaya antara terhadap

output pada tahun dasar.



13

2. Ekstrapolasi

Nilai atas dasar harga konstan diperoleh dengan

mengekstrapolasikan nilai tambah pada tahun dasar dengan menggunakan

indeks kuantum dari barang-barang produksi yang bersangkutan.

Bila terdapat kesulitan dalam memperoleh indeks kuantum dapat

dipakai indikator lain yang ada hubungannya dengan indeks kuantum

produksi itu, misalnya indeks tenaga kerja di bidang itu, indeks kuantum

dari input yang dipakai, dan sebagainya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar

harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah

terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga

konstan.

3. Deflasi

Nilai atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflasikan

nilai tambah atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga dari

barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga di sini dapat dipakai

indeks harga perdagangan besar, harga produsen maupun harga eceran

tergantung mana yang lebih sesuai.

Perkiraan nilai tambah PDRB Penggunaan atas dasar harga konstan

biasanya diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai tambah atas dasar harga

berlaku dengan indeks harga yang sesuai. Misalnya indeks harga yang sesuai

untuk masing-masing komponen tersebut adalah indeks harga konsumen



14

untuk konsumsi rumah tangga, indeks harga perdagangan besar untuk

konsumsi pemerintah dan perdagangan antar daerah, dan indeks harga

perdagangan besar barang-barang investasi untuk pembentukan modal tetap

bruto.



15

BAB III

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGGUNAAN

3.1 Pendahuluan

Pendapatan Regional menurut penggunaannya dapat memperlihatkan

komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di dalam

wilayah maupun yang dihasilkan di luar wilayah untuk memenuhi permintaan

akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan permintaan akhir adalah komponen

yang terdiri dari :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba.

3. Pengeluaran konsumsi pemerintah.

4. Pembentukan modal tetap bruto.

5. Perubahan stok.

6. Ekspor netto.

Ditinjau dari segi penyediaannya, maka barang dan jasa yang

digunakan untuk memenuhi permintaan akhir seperti tersebut di atas berasal

dari produk domestik serta impor. Secara ringkas dapat dinyatakan dalam

bentuk persamaan sebagai berikut :

Y + M = C + If + Is + E



16

dalam hal ini : Y = Produk Domestik

M = Impor

C = Konsumsi Rumah tangga, pemerintah dan lembaga

swasta yang tidak mencari untung

If = Pembentukan Modal Tetap Bruto

Is = Perubahan Stok

E = Ekspor

Jika yang dihitung adalah Produk Domestik, maka dari persamaan

tersebut di atas dapat diturunkan menjadi :

Y = C + If + Is + E – M

Y = C + I + (E – M)

dalam hal ini : I = If + Is = Investasi

E – M = Ekspor Netto

Berdasarkan persamaan terakhir ini Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) menurut penggunaan digolongkan menjadi tiga komponen besar

yaitu :

a. Untuk konsumsi yang meliputi :

Konsumsi Rumah tangga

Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Konsumsi Pemerintah



17

b. Untuk pembentukan modal, meliputi :

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Perubahan Stok barang jadi, setengah jadi, dan bahan mentah

c. Untuk penggunaan di luar wilayah netto :

Ekspor ke luar negeri dan luar wilayah, dikurangi

Impor dari luar negeri dan luar wilayah

Penghitungan komponen-komponen di atas memerlukan berbagai

macam data dari berbagai sumber. Mengingat keterbatasan data yang tersedia,

maka dalam publikasi ini tidak ditampilkan perbedaan antara PDRB termasuk

migas dengan PDRB yang tanpa migas, melainkan hanya ditampilkan secara

keseluruhan pada semua aspek yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat.

3.2 Komponen - Komponen Permintaan Akhir

3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran

untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi penjualan netto barang bekas dan

sisa/afkiran. Dalam hal barang–barang yang mempunyai kegunaan ganda di

samping untuk keperluan rumah tangga juga digunakan sebagai penunjang

dalam kegiatan usaha rumah tangga, maka pembelian dan biaya–biaya

dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan.

Metode estimasi yang digunakan dalam memperkirakan besarnya

pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan melalui metode langsung yang

didasarkan pada hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga yang

dilaksanakan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data



18

pokok yang digunakan bersumber dari hasil Susenas yang dilaksanakan oleh

Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Papua Barat tahun 2009. Konsumsi

rumah tangga hasil Susenas tersebut meliputi :

1. Makanan, Minuman dan Tembakau, baik yang dimasak di rumah

maupun makanan jadi

2. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air

3. Barang-barang dan Jasa

4. Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala

5. Barang-barang Tahan Lama

6. Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi

7. Keperluan Pesta Upacara

Data konsumsi rumah tangga hasil Susenas masing-masing

dinyatakan selama periode satu minggu untuk kelompok bahan makanan dan

selama satu bulan untuk kelompok bukan bahan makanan. Oleh karenanya

untuk estimasi selama satu tahun dipergunakan beberapa asumsi sebagai

berikut :

Untuk bahan makanan :

Konsumsi per kapita sebulan diperkirakan sama dengan 30/7 kali

konsumsi seminggu. Sedangkan konsumsi per kapita setahun sama

dengan 12 kali konsumsi sebulan.

Untuk bukan bahan makanan :

Konsumsi per kapita setahun sama dengan 12 kali konsumsi per

kapita sebulan.



19

Setelah perkiraan konsumsi rumah tangga per kapita per jenis barang

selama satu tahun diperoleh, maka untuk memperkirakan konsumsi pada

tahun-tahun lainnya dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

C(n + 1) = Cn + (b. dpt. Cn)

Dalam hal ini:

C(n+1) = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita per bulan

pada tahun ke (n + 1)

Cn = Rata-rata konsumsi (kuantum) per kapita per bulan

pada tahun ke-n

dpt = Perubahan pendapatan per kapita harga konstan tahun

ke-n terhadap tahun ke (n + 1)

b = Koefisien elastisitas

Berdasarkan formulasi di atas diasumsikan bahwa konsumsi per

kapita tergantung besarnya koefisien elastisitas (b) atau tingkat

kecenderungan mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila pendapatannya

bertambah. Untuk mendapatkan nilai (b) ini dipakai analisa regresi silang

(cross regression analysis), dimana pengeluaran konsumsi per kapita menurut

kelompok pengeluaran dikorelasikan dengan pendapatan per kapita.

Pada hakekatnya ada jenis komoditi yang tidak akan bertambah

banyak konsumsinya walau pendapatan seseorang bertambah, bahkan

mungkin berkurang. Jenis komoditi ini dikatakan inferior untuk seseorang,

seperti ketela pohon, jagung, dan lain-lain, sebab jika pendapatan seseorang



20

naik dia cenderung akan mensubstitusikan komoditi-komoditi tersebut dengan

komoditi lainnya seperti terigu, roti dan lain-lain sejenisnya. Akan tetapi

sebaliknya ada pula komoditi yang dikatakan superior seperti minuman botol,

makanan dalam kaleng dan sebagainya. Jenis komoditi ini pada umumnya

akan semakin banyak dikonsumsi apabila pendapatan seseorang bertambah.

.

1. Kelompok Bahan Makanan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa untuk mendapatkan

besarnya koefisien elastisitas (b) digunakan untuk persamaan regresi

dengan memakai fungsi eksponensial berikut :

Qi = a. ( Yib )

Dalam hal ini:

Qi = Rata-rata konsumsi per kapita per bulan (kwantum)

Yi = Pendapatan per kapita sebulan

a = Konstanta

b = Koefisien Elastisitas

Untuk menyederhanakan perhitungan, persamaan eksponensial

tersebut dibuat dalam bentuk linier dengan melogaritmakan :

Qi = a ( Yib )

Log Qi = log a + b log Yi

Sebelum digunakan untuk mengestimasi, dilakukan pengujian

terhadap nilai koefisien (b) ini untuk meyakinkan apakah koefisien ini



21

dapat dipakai atau tidak. Nilai koefisien (b) dipakai kalau nilai koefisien

(b) signifikan dan mempunyai koefisien yang tinggi (mendekati satu).

Setelah nilai koefisien (b) diperoleh dan nilai keabsahannya dapat

diterima, maka konsumsi pada tahun-tahun lainnya yang tidak ada

surveinya dapat diperkirakan dengan menggunakan formulasi seperti

yang telah diuraikan di atas, yaitu :

C(n + 1) = Cn + (b. dpt. Cn)

Nilai konsumsi kelompok bahan makanan atas dasar harga yang

berlaku diperoleh dengan mengalikan kuantum per jenis komoditi

dengan harga rata-rata setiap jenisnya pada masing-masing tahun.

Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan 2000 dilakukan

dengan men-deflate nilai konsumsi kelompok bahan makanan atas dasar

harga yang berlaku dengan indeks harga masing-masing komoditi

menurut tahunnya dimana tahun 2000 = 100.

2. Kelompok Bukan Bahan Makanan

Dalam memperkirakan pengeluaran bukan bahan makanan

dipakai pengeluaran rata-rata per kapita sebulan dari hasil Susenas.

Sedangkan untuk mengestimasi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan

pada tahun-tahun lainnya digunakan indeks harga konsumen yang

sesuai dengan kelompok pengeluarannya. Total pengeluaran atas dasar

harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan pengeluaran rata-rata

per kapita sebulan dengan 12 dan penduduk pertengahan tahun.



22

Sedangkan total pengeluaran atas dasar harga konstan 2000 didapatkan

dengan cara mendeflate dengan indeks harga konsumen.

3.2.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga Swasta Nirlaba/Non-profit (LNP) adalah lembaga formal

ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat,

pemerintah atau dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa pelayanan

khususnya bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya

motivasi untuk meraih keuntungan. Secara garis besar jenis lembaga nonprofit

dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu :

1. LNP yang menghasilkan Jasa Komersial

LNP pada kelompok ini adalah LNP yang menjual jasa

layanannya pada tingkat harga pasar, yaitu harga yang didasarkan atas

biaya produksi. Jasa yang dihasilkan oleh lembaga ini berpengaruh

terhadap penawaran (supply) dari jenis jasa yang dihasilkan secara

keseluruhan. Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas :

1.1 LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi masyarakat

umum seperti lembaga penyelenggaraan pendidikan dan

kesehatan.

1.2 LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kalangan dunia

usaha seperti serikat pekerja, asosiasi bisnis, kamar dagang

dan sebagainya.



23

2. LNP yang menghasilkan jasa nonkomersial

LNP pada kelompok ini adalah LNP yang menjual jasa

layanannya pada tingkat harga di bawah harga pasar, yaitu harga yang

tidak didasarkan atas biaya produksi. Bahkan terkadang jasa layanan itu

diberikan secara cuma-cuma. Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas :

2.1 LNP yang kegiatan pelayanannya sebagian besar dibiayai

oleh pemerintah, baik yang keberadaannya terikat (pada

pemerintah) maupun tidak. Contohnya organisasi PMI,

Komisi Hak Asasi Manusia, Dharma Wanita dan sebagainya.

2.2 LNP yang dibentuk dan dibiayai oleh anggota masyarakat.

Lembaga ini disebut juga Lembaga Nonprofit yang melayani

Rumah tangga (LNPRT). Lembaga yang termasuk ke dalam

LNPRT dibedakan lagi atas :

2.2.1 LNP yang menyediakan jasa layanannya khusus untuk

anggota seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi

profesi, lembaga keagamaan dan sebagainya.

2.2.2 LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kelompok

masyarakat yang membutuhkan seperti organisasi

sosial, organisasi pemberi beasiswa dan sebagainya.

Pengeluaran dari lembaga nonprofit (LNP) ini meliputi pembelian

barang dan jasa, pembayaran upah gaji, penyusutan barang modal, pajak tidak

langsung neto. Untuk lembaga nonprofit (LNP) yang sebagian besar dibiayai

oleh pemerintah, maka lembaga ini termasuk ke dalam kegiatan pemerintah



24

umum dan tidak termasuk ke dalam kegiatan yang dimaksud di atas. Metode

estimasi dilakukan secara langsung berdasarkan hasil penghitungan dari sudut

lapangan usaha, dengan mengumpulkan output dari sektor jasa-jasa sosial

dimana lembaga nonprofit (LNP) tersebut banyak berperan. Penghitungan

atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara yang sama, yaitu

berdasarkan hasil penghitungan menurut lapangan usaha/sektoral.

3.2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk

belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan,

pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) baik yang dilakukan

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dikurangi dengan

penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Metode estimasi

dilakukan melalui pendekatan langsung terhadap realisasi pengeluaran belanja

pegawai dan belanja barang, baik yang bersumber dari belanja rutin maupun

belanja pembangunan khususnya untuk menaksir besarnya pengeluaran

konsumsi pemerintah sipil. Data diperoleh dari hasil laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah

Daerah Tingkat II, dan Desa. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi

pemerintah pusat dan pertahanan (Hankam) dilakukan dengan cara tidak

langsung, yaitu dengan menggunakan metode alokasi dari angka nasional

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Perkiraan atas dasar harga konstan

2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang

jumlah pegawai.



25

3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto adalah

semua barang modal baru yang digunakan atau dipakai sebagai alat dalam

proses produksi di region tersebut. Jadi barang-barang modal itu dapat

diperoleh dengan cara membeli dan pengadaan baru di region tersebut atau di

luar region tanpa memandang apakah barang tersebut baru atau bekas. Yang

dikategorikan barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai

umur satu tahun atau lebih.

Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah,

cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto.

Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan mutu dan penggunaan tanah

untuk dijadikan area perkebunan, perluasan area pertambangan dan lain

sebagainya merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembelian atau pembuatan barang-barang tahan lama untuk keperluan militer

bukan merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena barang-barang

yang digunakan militer tersebut adalah bersifat konsumtif, kecuali perumahan

untuk tempat tinggal keluarga militer. Pembentukan modal tetap bruto :

1. Pembentukan modal tetap dalam bentuk bangunan atau konstruksi,

yang terdiri dari:

a. Bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

b. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan,

irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi

telekomunikasi, pelabuhan dan sebagainya.

c. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.



26

2. Pembentukan modal tetap dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat

perlengkapan, yang terdiri dari :

a. Alat-alat transport, seperti kapal laut, kapal udara, bus, truk,

motor dan sebagainya.

b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian.

c. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri, listrik

dan pertambangan.

d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan,

jembatan dan sebagainya.

e. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko,

hotel, restoran dan sebagainya.

3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras.

Yang dimaksud dengan tanaman keras di sini adalah bermacam-

macam tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur

satu tahun atau lebih. Termasuk juga di sini pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama

perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan

kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh

perusahaan pemerintah dan pemerintah sendiri.

4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya

atau bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali

ternak yang dipelihara untuk dipotong.

5. Margin perdagangan atau makelar, service charge, dan ongkos-

ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah,



27

sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta, barang-

barang modal bekas dari luar wilayah/region.

Mengingat sangat terbatasnya data mengenai pembentukan modal

tetap bruto, maka dilakukan dua macam pendekatan terhadap perkiraan nilai

pembentukan modal yaitu:

1. Perkiraan nilai pembentukan modal tetap yang terjadi dihitung

melalui pendekatan jenis barang yang digunakan, yaitu berupa

bangunan/konstruksi, mesin-mesin dan peralatan lainnya, yang

datanya bersumber dari hasil penghitungan produk domestik

regional bruto sektor bangunan ditambah dengan data yang

diperoleh dari Statistik Impor.

2. Sumber pembentukan modal tetap bruto lainnya diperoleh dari buku

APBD provinsi dan kabupaten/kota serta Biro Perekonomian dan

Penanaman Modal mengenai realisasi pembentukan modal di Papua

Barat.

Perkiraan nilai pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga

konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi menggunakan indeks harga

perdagangan besar impor sebagai deflatornya.

3.2.5 Perubahan Stok

Stok merupakan persediaan barang-barang yang sudah

diproduksi/dihasilkan tetapi belum digunakan, meliputi persediaan bahan

mentah/bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Perubahan stok



28

merupakan selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Mengingat

belum tersedianya data jumlah stok, maka perkiraan nilai perubahan stok

diperoleh dari selisih antara total produk domestik regional bruto menurut

lapangan usaha dengan jumlah komponen penggunaan lainnya.

3.2.6 Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor dan impor meliputi suatu transaksi yang terjadi

atas suatu barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk

region lain, yang meliputi ekspor impor barang, jasa pengangkutan, jasa

asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima

oleh pedagang region tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi barang

region tersebut. Termasuk juga transaksi dari beberapa barang dan jasa yang

langsung dibeli di pasar domestik oleh bukan penduduk region tersebut dan

jasa pembelian langsung di luar region oleh penduduk region tersebut.

Transaksi barang dan jasa dimaksud adalah semua barang dan jasa yang

melintasi batas geografis suatu region.

Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu region, akan

tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju

atau kembali ke suatu tempat, barang-barang untuk peragaan, barang-barang

sebagai bahan penyelidikan, barang-barang kepunyaan turis atau penumpang

semuanya tidak termasuk di sini.

Barang-barang keperluan pelayanan atau penerbangan yang dibeli

pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau luar region

dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik

penduduk suatu region lain adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang



29

harus dimasukkan dalam ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dirinci

sebagai berikut :

a. Ekspor dan impor antar negara

b. Ekspor dan impor antar daerah/pulau

Sumber data dan metode estimasi yang digunakan dalam menaksir

besarnya nilai ekspor dan impor adalah sebagai berikut :

a. Ekspor dan impor antar negara, diperoleh langsung dari publikasi

Statistik Ekspor dan Impor terbitan Badan Pusat Statistik.

b. Sedangkan perkiraan nilai ekspor dan impor antar daerah/pulau

dihitung dengan menggunakan angka laju pertumbuhan ekspor dan

impor antar daerah/pulau pada tahun-tahun sebelumnya.

Perkiraan nilai ekspor dan impor atas dasar harga konstan 2000

dihitung dengan cara deflasi dengan menggunakan indeks harga perdagangan

besar umum untuk komponen ekspor dan impor antar pulau, serta Indeks

Harga Perdagangan Besar (IHPB) impor untuk antar negara.



30

BAB IV

TINJAUAN EKONOMI PAPUA BARAT MENURUT PENGGUNAAN

TAHUN 2009

Keadaan perekonomian dunia mengalami keterpurukan selama tahun

2009. Hanya ada tiga negara yang mengalami pertumbuhan positif yaitu

China, India dan Indonesia. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap

perekonomian di dalam negeri, termasuk perekonomian Papua Barat.

Pengaruh itu sangat terasa, terutama bagi usaha-usaha yang berorientasi

ekspor ke luar negeri. Hal ini tercermin dari tingkat ekspor yang mengalami

penurunan.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan

dua kegiatan besar yang dilaksanakan pemerintah secara nasional. Kedua

kegiatan tersebut memiliki dampak multiplikatif yang cukup besar di

perekonomian. Namun dampak tersebut kurang bisa dirasakan secara

maksimal di perekonomian Papua Barat. Hal ini dikarenakan masih

kurangnya bentuk usaha yang mengakomodir kegiatan pemilu dan pilpres di

Papua Barat.

4.1 Perkembangan PDRB Menurut Penggunaan

Nilai yang tercipta pada PDRB menurut penggunaan memberikan

gambaran kemampuan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat. Atau

dapat juga menggambarkan bagaimana nilai tambah sektoral yang tercipta

digunakan ke dalam tujuh komponen PDRB menurut penggunaan.



31

Nilai PDRB yang tercipta pada tahun 2009 sebesar Rp 14.547,73 miliar.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,67 persen terhadap nilai

PDRB pada tahun 2008 yang mencapai Rp 12.469,03 miliar. Peningkatan ini

lebih besar dibandingkan peningkatan PDB yang mencapai 13,37 persen

dengan nilai PDB mencapai Rp 5.613,44 triliun pada tahun 2009. PDRB

Provinsi Papua Barat menyumbang 0,26 persen terhadap nilai PDB.

Tabel 1. PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2005 – 2009 (Miliar Rupiah)

Komponen Penggunaan 2005 2006 2007*)

2008**)

2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Konsumsi Rumah Tangga 4 839,25 5 807,03 6 556,76 8 614,25 10 041,36

2. Lembaga Swasta Nirlaba 54,68 64,20 72,56 83,16 106,57

3. Konsumsi Pemerintah 1 344,01 1 688,49 2 032,10 2 506,04 2 852,99

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2 942,65 3 159,41 3 469,30 4 080,08 4 498,24

5. Perubahan Stok 309,88 329,77 349,84 375,83 391,13

6. Ekspor 4 862,88 6 181,91 6 416,18 6 787,16 5 170,94

7. Dikurangi Impor (-) 6 439,58 8 285,29 8 529,46 9 977,50 8 513,50

PDRB 7 913,78 8 945,54 10 367,28 12 469,03 14 547,73

Catatan: *) Angka Tetap **) Angka Sementara ***) Angka Sangat Sementara

Seluruh komponen PDRB menurut penggunaan pada tahun 2009

mengalami peningkatan. Nilai komponen konsumsi meningkat 16,04 persen

dari Rp 11.203,45 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 13.000,92 miliar pada

tahun 2009. Pengeluaran konsumsi rumahtangga memiliki nilai terbesar,

diikuti oleh konsumsi pemerintah dan lembaga swasta nirlaba. Nilai konsumsi

rumahtangga pada tahun 2009 meningkat sebesar 16,57 persen dibandingkan

nilai konsumsi rumahtangga pada tahun 2008. Nilai konsumsi rumahtangga



32

mencapai Rp 10.041,36 miliar. Komponen konsumsi lembaga nirlaba

meningkat sebesar 28,15 persen. Nilai konsumsi lembaga nirlaba yang

tercipta sebesar Rp 106,57 miliar. Sementara nilai komponen konsumsi

pemerintah meningkat sebesar 13,84 persen. Nilai konsumsi pemerintah yang

terjadi sebesar Rp 2.852,99 miliar.

Nilai komponen PMTB menunjukkan peningkatan yang sangat

signifikan pada tahun 2009. Nilai PMTB meningkat sebesar 10,25 persen

dibandingkan nilai pada tahun 2008. Nilai komponen PMTB yang tercipta

sebesar Rp 4.498,24 miliar. Sementara nilai ekspor mengalami penurunan

sebesar 23,81 persen. Nilai ekspor yang terjadi sebesar Rp 5.170,94 miliar.

Nilai impor juga mengalami penurunan sebesar 14,67 persen dengan nilai

impor yang terjadi sebesar Rp 8.513,50 miliar.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan kinerja secara

riil. Hal ini dikarenakan pengaruh faktor kenaikan harga (inflasi) sudah

dieliminir dari PDRB atas dasar harga konstan. Dari sisi sektoral, PDRB ini

menunjukkan kenaikan yang terjadi pada tingkat produksi. Sementara dari sisi

penggunaan, PDRB ini menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang

dikonsumsi.

Dengan demikian, kinerja pada sektor riil dapat tercermin melalui

penghitungan PDRB menurut penggunaan. Hal ini sesuai dengan asumsi

bahwa sejumlah barang yang diproduksi akan sama dengan barang yang

dikonsumsi. Tetapi sebenarnya tidak semua barang yang diproduksi langsung

habis terpakai dalam satu waktu. Oleh karena itu, dalam PDRB menurut



33

penggunaan terdapat komponen perubahan stok. Komponen inilah yang

menunjukkan barang dan jasa yang belum dikonsumsi oleh komponen-

komponen penggunaan lainnya.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 mencapai

6,26 persen. Pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan

PDB yang mencapai 4,55 persen. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Papua

Barat dan PDB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan PDB dan PDRB Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005 – 2009 (Persen)

Pertumbuhan tertinggi PDRB menurut penggunaan terjadi pada

komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba, diikuti oleh pertumbuhan

konsumsi rumahtangga. Komponen lembaga swasta nirlaba tumbuh 19,91

persen. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 6,18 persen. Komponen

konsumsi pemerintah tumbuh 5,45 persen. Sementara PMTB tumbuh 4,01



34

persen.

Kinerja aktivitas perdagangan Provinsi Papua Barat pada tahun 2009

mengalami kontraksi. Ekspor turun sebesar 27,15 persen. Sementara impor

turun sebesar 24,10 persen.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan Tahun 2005 – 2009 (Persen)

Komponen Penggunaan 2005 2006 2007*)

2008**)

2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Konsumsi Rumah Tangga 5,05 9,19 6,15 10,57 6,18


3. Konsumsi Pemerintah 18,54 19,21 15,61 10,62 5,45

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2,45 4,08 5,53 2,46 4,01

5. Perubahan Stok 7,58 2,19 2,24 -0,38 -11,04

6. Ekspor 23,10 11,04 0,18 -6,99 -27,15

7. Dikurangi Impor (-) 20,10 17,88 1,47 -3,98 -24,10

PDRB 6,80 4,55 6,95 7,33 6,26


4.3 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat

Struktur perekonomian berdasarkan PDRB menurut penggunaan

menggambarkan bagaimana pendapatan (nilai tambah) yang tercipta

digunakan dalam kegiatan ekonomi. Struktur tersebut terlihat dari kontribusi

setiap komponen terhadap PDRB menurut penggunaan.

Konsumsi rumahtangga masih memegang peranan yang sangat besar

dalam perekonomian Papua Barat. Kontribusi yang diberikan komponen

konsumsi rumahtangga dalam PDRB menurut penggunaan tahun 2009



35

mencapai 69,02 persen. Kontribusi PMTB sebesar 30,92 persen. Sementara

kontribusi ekspor mencapai 35,54 persen. Sedangkan kontribusi impor,

sebagai komponen pengurang, memberikan kontribusi sebesar 58,52 persen.

Dengan demikian ekspor netto Papua Barat sebesar -22,98 persen.

Gambar 2. Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2009 (Persen)

4.4 PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan

4.4.1 Konsumsi Rumahtangga

Sebagaiamana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, konsumsi

rumahtangga memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB menurut

penggunaan. Dengan nilai konsumsi mencapai Rp 10.041,36 miliar, konsumsi



36

rumahtangga mempunyai kontribusi sebesar 69,02 persen. Sementara dari sisi

kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi, konsumsi rumah tangga tumbuh

6,18 persen. Konsumsi rumahtangga terbagi menjadi dua macam konsumsi

yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan.

Tabel 3. Nilai Konsumsi Rumahtangga ADH Berlaku dan Kontribusinya dirinci menurut

Konsumsi Makanan dan Konsumsi Bukan Makanan Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2009

Nilai Kontribusi Nilai Kontribusi Nilai Kontribusi

(Miliar Rupiah) (Persen) (Miliar Rupiah) (Persen) (Miliar Rupiah) (Persen)

(1) (2) (3) (5) (6) (5) (6)

2005 3 293,17 41,61 1 546,09 19,54 4 839,25 61,15

2006 3 999,88 44,71 1 807,15 20,20 5 807,03 64,92

2007*) 4 550,00 43,89 2 006,76 19,36 6 556,76 63,24

2008**) 6 003,69 48,15 2 610,56 20,94 8 614,25 69,09

2009***) 6 945,25 47,74 3 096,11 21,28 10 041,36 69,02


Tahun

Makanan Bukan Makanan Total

Nilai konsumsi makanan pada tahun 2009 mencapai Rp 6.945,25 miliar.

Konsumsi tersebut mengalami peningkatan sebesar 15,68 persen

dibandingkan konsumsi pada tahun 2008. Berdasarkan nilai konsumsi yang

tercipta, konsumsi makanan memberikan kontribusi sebesar 47,74 persen.

Dari sisi kuantitasnya, konsumsi makanan tumbuh sebesar 6,85 persen.

Nilai konsumsi bukan makanan pada tahun 2009 mencapai Rp 3.096,11

miliar. Dengan nilai konsumsi tersebut, konsumsi bukan makanan

memberikan kontribusi sebesar 21,28 persen. Sementara dari sisi

kuantitasnya, konsumsi bukan makanan tumbuh 4,74 persen.



37

Tabel 4. Nilai Konsumsi Rumahtangga ADH Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan dirinci menurut Konsumsi Makanan dan Konsumsi Bukan Makanan

Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2009

Nilai Pertumbuhan Nilai Pertumbuhan Nilai Pertumbuhan

(Miliar Rupiah) (Persen) (Miliar Rupiah) (Persen) (Miliar Rupiah) (Persen)

(1) (2) (3) (5) (6) (5) (6)

2005 2 032,40 3,98 931,61 7,45 2 964,01 5,05

2006 2 194,31 7,97 1 041,99 11,85 3 236,30 9,19

2007*) 2 328,95 6,14 1 106,32 6,17 3 435,27 6,15

2008**) 2 584,23 10,96 1 213,99 9,73 3 798,22 10,57

2009***) 2 761,26 6,85 1 271,55 4,74 4 032,81 6,18


Tahun

Makanan Bukan Makanan Total

Gambar 3. Distribusi Konsumsi Rumahtangga Menurut Jenisnya Tahun 2009 (Persen)

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tingkat konsumsi

masyarakat Papua Barat sangat tinggi. Konsumsi masyarakat terhadap

kebutuhan makanan masih dominan. Hal ini terlihat jika konsumsi



38

rumahtangga didistribusikan terhadap konsumsi makanan dan bukan

makanan. Sekitar 69,17 persen dari konsumsi rumahtangga digunakan untuk

konsumsi makanan. Sementara konsumsi bukan makanan hanya sekitar 30,83

persen. Namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan

konsumsi non makanan justru cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi

makanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai meningkatkan porsi

pengeluarannya terhadap pembelian barang-barang dan jasa pelengkap.

4.4.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Konsumsi lembaga swasta nirlaba pada tahun 2009 mengalami

peningkatan sebesar 28,15 persen. Nilai konsumsi lembaga swasta nirlaba

yang tercipta sebesar Rp 106,57 miliar. Dengan nilai tambah tersebut

komponen ini memberikan kontribusi sebesar 0,67 persen terhadap PDRB.

Jika dilihat atas dasar harga konstan, konsumsi lembaga swasta nirlaba

mengalami pertumbuhan sebesar 19,91 persen. Pertumbuhan ini lebih besar

dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 5,30

persen.

4.4.3 Konsumsi Pemerintah

Peranan pemerintah dalam perekonomian Papua Barat cukup besar. Hal

ini terlihat dari kontribusi yang diberikan terhadap PDRB tiap tahunnya.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2009 mencapai Rp 2.852,99 miliar. Dengan

nilai tersebut, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 19,61

persen terhadap PDRB.



39

Tabel 5. Nilai Konsumsi Pemerintah ADH Berlaku, Distribusi dan Laju Pertumbuhan

Konsumsi Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2005– 2009 Nilai Distribusi Laju Pertumbuhan

(Jutaan Rupiah) (Persen) (Persen)

(1) (2) (3) (4)

2005 1344 013,91 16,98 18,54

2006 1 688 491,14 18,88 19,21

2007*) 2 032 097,74 19,60 15,61

2008**) 2 506 043,16 20,10 10,62

2009***) 2 852 993,92 19,61 5,45


Tahun

Konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan mengalami

pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan ini masih

lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2008 yang mencapai

10,62 persen.

4.4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada tahun 2009 nilai PMTB mencapai Rp 4.498,24 miliar, meningkat

10,25 persen dibandingkan nilai PMTB pada tahun 2009. Dengan nilai

tambah tersebut, PMTB memberikan kontribusi sebesar 30,92 persen terhadap

PDRB. Jika dilihat laju pertumbuhannya, PMTB tumbuh 4,01 persen.

Pertumbuhan ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan pada

tahun 2008 yang mencapai 2,46 persen.



40

Tabel 6. Nilai PMTB ADH Berlaku, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Papua Barat Tahun 2005– 2009

Nilai Distribusi Laju Pertumbuhan

(Jutaan Rupiah) (Persen) (Persen)

(1) (2) (3) (4)

2005 2 942 650,85 37,18 2,45

2006 3 159 413,76 35,32 4,08

2007*) 3 469 303,24 33,46 5,53

2008**) 4 080 076,40 32,72 2,46

2009***) 4 498 236,48 30,92 4,01


Tahun

4.4.5 Perubahan Stok

Pada tahun 2009 stok mengalami pertumbuhan negatif sebesar -11,04

persen. Sementara pada tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan stok sebesar -

0,38 persen..

4.4.6 Ekspor dan Impor

Transaksi perdagangan antar wilayah menunjukkan penurunan

dibandingkan transaksi selama tahun 2009. Nilai ekspor pada tahun 2009

mencapai Rp 5.170,94 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar

23,81 persen terhadap nilai ekspor pada tahun 2008 yang mencapai Rp

6.787,16 miliar. Sementara pertumbuhan ekspor mengalami penurunan

sebesar 27,15 persen.



41

Tabel 7. Nilai Ekspor dan Impor ADH Berlaku, Distribusi, dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Provinsi Papua Barat Tahun 2005 – 2009

Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2005 4 862 876,13 6 439 578,42 61,45 81,37 23,10 20,10

2006 6 181 913,53 8 285 290,28 69,11 92,62 11,04 17,88

2007*) 6 416 179,41 8 529 463,74 61,89 82,27 0,18 1,47

2008**) 6 787 164,93 9 977 495,21 54,43 80,02 -6,99 -3,98

2009***) 5 170 937,93 8 513 500,94 35,54 58,52 -27,15 -24,10


TahunNilai (Jutaan Rupiah) Distribusi (Persen) Laju Pertumbuhan (Persen)

Apabila ekspor dirinci menurut daerah tujuannya, nilai ekspor ke luar

negeri lebih besar dibandingkan ekspor antar provinsi. Ekspor luar negeri

mencapai Rp 3.157,40 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar

35,97 persen terhadap ekspor luar negeri pada tahun 2008. Sementara ekspor

antar propinsi mencapai Rp 2.013,54 miliar atau naik sebesar 8,47 persen

terhadap ekspor antar provinsi pada tahun 2008. Apabila dilihat laju

pertumbuhannya, ekspor luar negeri turun 35,78 persen sedangkan ekspor

antar propinsi tumbuh 2,95 persen terhadap keadaan pada tahun 2008.

Nilai impor pada tahun 2009 mencapai Rp 8.513,50 miliar. Nilai

tersebut menurun 14,67 persen dibandingkan impor pada tahun 2008 yang

mencapai Rp 9.977,50 miliar. Jika dilihat berdasarkan nilai atas dasar harga

konstan, impor tumbuh minus 24,10 persen

Apabila dirinci menurut daerah asal barang, impor antar provinsi lebih

besar dibandingkan impor luar negeri. Nilai impor antar provinsi mencapai Rp

8.511,04 miliar, turun 14,55 persen terhadap nilai impor pada tahun 2008.

Sementara nilai impor luar negeri mencapai Rp 2,46 miliar atau turun sebesar



42

minus 85,29 persen terhadap impor luar negeri pada tahun 2008. Jika dilihat

laju pertumbuhannya, impor antar provinsi tumbuh minus 23,94 persen

sedangkan impor luar negeri tumbuh sebesar minus 88,34 persen.



43

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Jutaan Rupiah)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ATAS DASAR HARGA BERLAKU

1. Konsumsi Rumah Tangga 4 839 252,05 5 807 032,92 6 556 761,43 8 614 250,23 10 041 359,40

a. Makanan 3 293 165,04 3 999 878,26 4 549 998,73 6 003 687,52 6 945 253,20

b. Bukan Makanan 1 546 087,01 1 807 154,66 2 006 762,70 2 610 562,71 3 096 106,19

2. Lembaga Swasta Nirlaba 54 684,23 64 204,31 72 563,15 83 157,66 106 567,80

3. Konsumsi Pemerintah 1 344 013,91 1 688 491,14 2 032 097,74 2 506 043,16 2 852 993,92

4. PMTB 2 942 650,85 3 159 413,76 3 469 303,24 4 080 076,40 4 498 236,48

5. Perubahan Stok 309 878,04 329 774,13 349 837,46 375 834,33 391 132,92

6. Ekspor 4 862 876,13 6 181 913,53 6 416 179,41 6 787 164,93 5 170 937,93

a. Luar Negeri 3 069 755,56 4 487 920,64 4 848 953,63 4 930 770,49 3 157 398,33

b. Antar Propinsi 1 793 120,57 1 693 992,89 1 567 225,78 1 856 394,44 2 013 539,60

7. Dikurangi Impor (-) 6 439 578,42 8 285 290,28 8 529 463,74 9 977 495,21 8 513 500,94

a. Luar Negeri 321 988,06 165 178,19 105 059,40 16 751,60 2 464,37

b. Antar Propinsi 6 117 590,36 8 120 112,10 8 424 404,34 9 960 743,61 8 511 036,58

PDRB 7 913 776,80 8 945 539,50 10 367 278,69 12 469 031,50 14 547 727,50

ATAS DASAR HARGA KONSTAN

1. Konsumsi Rumah Tangga 2 964 008,64 3 236 303,54 3 435 271,35 3 798 224,88 4 032 812,48

a. Makanan 2 032 403,01 2 194 312,10 2 328 954,87 2 584 230,09 2 761 259,21

b. Bukan Makanan 931 605,62 1 041 991,44 1 106 316,48 1 213 994,79 1 271 553,28

2. Lembaga Swasta Nirlaba 29 545,08 32 363,43 34 818,25 36 664,46 43 965,59

3. Konsumsi Pemerintah 742 794,76 885 485,64 1 023 698,59 1 132 416,23 1 194 127,29

4. PMTB 1 579 512,60 1 643 883,01 1 734 781,02 1 777 497,44 1 848 845,50

5. Perubahan Stok 210 181,45 214 784,32 219 602,26 218 762,59 194 608,72

6. Ekspor 3 010 293,87 3 342 547,86 3 348 401,93 3 114 404,70 2 268 837,42

a. Luar Negeri 2 185 421,97 2 596 485,52 2 659 779,00 2 420 617,18 1 554 549,93

b. Antar Propinsi 824 871,90 746 062,34 688 622,93 693 787,52 714 287,49

7. Dikurangi Impor (-) 3 229 007,26 3 806 467,30 3 862 257,58 3 708 596,07 2 814 997,55

a. Luar Negeri 290 451,74 145 784,57 73 374,00 8 775,08 1 022,77

b. Antar Propinsi 2 938 555,52 3 660 682,72 3 788 883,58 3 699 821,00 2 813 974,77

PDRB 5 307 329,12 5 548 900,50 5 934 315,82 6 369 374,22 6 768 199,45

Catatan : *) Angka Yang Diperbaiki

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara



44

Lampiran 2. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



a. Makanan 41,61 44,71 43,89 48,15 47,74

b. Bukan Makanan 19,54 20,20 19,36 20,94 21,28



4. PMTB 37,18 35,32 33,46 32,72 30,92

5. Perubahan Stok 3,92 3,69 3,37 3,01 2,69

6. Ekspor 61,45 69,11 61,89 54,43 35,54

a. Luar Negeri 38,79 50,17 46,77 39,54 21,70

b. Antar Propinsi 22,66 18,94 15,12 14,89 13,84

7. Dikurangi Impor (-) 81,37 92,62 82,27 80,02 58,52

a. Luar Negeri 4,07 1,85 1,01 0,13 0,02

b. Antar Propinsi 77,30 90,77 81,26 79,88 58,50

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



a. Makanan 38,29 39,54 39,25 40,57 40,80

b. Bukan Makanan 17,55 18,78 18,64 19,06 18,79



4. PMTB 29,76 29,63 29,23 27,91 27,32

5. Perubahan Stok 3,96 3,87 3,70 3,43 2,88

6. Ekspor 56,72 60,24 56,42 48,90 33,52

a. Luar Negeri 41,18 46,79 44,82 38,00 22,97

b. Antar Propinsi 15,54 13,45 11,60 10,89 10,55

7. Dikurangi Impor (-) 60,84 68,60 65,08 58,23 41,59

a. Luar Negeri 5,47 2,63 1,24 0,14 0,02

b. Antar Propinsi 55,37 65,97 63,85 58,09 41,58

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


**) Angka Sementara




45

Lampiran 3. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan

(Persen)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



a. Makanan 193,57 235,11 267,45 352,90 408,24

b. Bukan Makanan 205,04 239,66 266,13 346,21 410,60



4. PMTB 238,70 256,28 281,42 330,96 364,88

5. Perubahan Stok 175,12 186,36 197,70 212,39 221,04

6. Ekspor 181,56 230,81 239,56 253,41 193,07

a. Luar Negeri 160,27 234,31 253,15 257,43 164,84

b. Antar Propinsi 235,04 222,04 205,43 243,33 263,93

7. Dikurangi Impor (-) 210,14 270,37 278,34 325,60 277,82

a. Luar Negeri 196,45 100,78 64,10 10,22 1,50

b. Antar Propinsi 210,92 279,96 290,45 343,42 293,44

PDRB 199,96 226,03 261,96 315,07 367,59



a. Makanan 119,46 128,98 136,90 151,90 162,31

b. Bukan Makanan 123,55 138,19 146,72 161,00 168,63



4. PMTB 128,12 133,35 140,72 144,18 149,97

5. Perubahan Stok 118,78 121,38 124,10 123,63 109,98

6. Ekspor 112,39 124,80 125,02 116,28 84,71

a. Luar Negeri 114,10 135,56 138,86 126,38 81,16

b. Antar Propinsi 108,12 97,79 90,26 90,94 93,63

7. Dikurangi Impor (-) 105,37 124,22 126,04 121,02 91,86

a. Luar Negeri 177,21 88,95 44,77 5,35 0,62

b. Antar Propinsi 101,31 126,21 130,63 127,56 97,02

PDRB 134,10 140,21 149,95 160,94 171,02


**) Angka Sementara




46

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



a. Makanan 13,56 21,46 13,75 31,95 15,68

b. Bukan Makanan 13,47 16,89 11,05 30,09 18,60



4. PMTB 10,05 7,37 9,81 17,61 10,25

5. Perubahan Stok 21,92 6,42 6,08 7,43 4,07

6. Ekspor 49,51 27,12 3,79 5,78 -23,81

a. Luar Negeri 49,25 46,20 8,04 1,69 -35,97

b. Antar Propinsi 49,96 - 5,53 - 7,48 18,45 8,47

7. Dikurangi Impor (-) 29,75 28,66 2,95 16,98 -14,67

a. Luar Negeri 460,26 - 48,70 - 36,40 - 84,06 -85,29

b. Antar Propinsi 24,71 32,73 3,75 18,24 -14,55

PDRB 20,33 13,04 15,89 20,27 16,67



a. Makanan 3,98 7,97 6,14 10,96 6,85

b. Bukan Makanan 7,45 11,85 6,17 9,73 4,74



4. PMTB 2,45 4,08 5,53 2,46 4,01

5. Perubahan Stok 7,58 2,19 2,24 - 0,38 -11,04

6. Ekspor 23,10 11,04 0,18 - 6,99 -27,15

a. Luar Negeri 31,73 18,81 2,44 - 8,99 -35,78

b. Antar Propinsi 4,88 - 9,55 - 7,70 0,75 2,95

7. Dikurangi Impor (-) 20,10 17,88 1,47 - 3,98 -24,10

a. Luar Negeri 426,37 - 49,81 - 49,67 - 88,04 -88,34

b. Antar Propinsi 11,59 24,57 3,50 - 2,35 -23,94

PDRB 6,80 4,55 6,95 7,33 6,26


**) Angka Sementara




47

Lampiran 5. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan (Persen)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



a. Makanan 113,56 121,46 113,75 131,95 115,68

b. Bukan Makanan 113,47 116,89 111,05 130,09 118,60



4. PMTB 110,05 107,37 109,81 117,61 110,25

5. Perubahan Stok 121,92 106,42 106,08 107,43 104,07

6. Ekspor 149,51 127,12 103,79 105,78 76,19

a. Luar Negeri 149,25 146,20 108,04 101,69 64,03

b. Antar Propinsi 149,96 94,47 92,52 118,45 108,47

7. Dikurangi Impor (-) 129,75 128,66 102,95 116,98 85,33

a. Luar Negeri 560,26 51,30 63,60 15,94 14,71

b. Antar Propinsi 124,71 132,73 103,75 118,24 85,45

PDRB 120,33 113,04 115,89 120,27 116,67



a. Makanan 103,98 107,97 106,14 110,96 106,85

b. Bukan Makanan 107,45 111,85 106,17 109,73 104,74



4. PMTB 102,45 104,08 105,53 102,46 104,01

5. Perubahan Stok 107,58 102,19 102,24 99,62 88,96

6. Ekspor 123,10 111,04 100,18 93,01 72,85

a. Luar Negeri 131,73 118,81 102,44 91,01 64,22

b. Antar Propinsi 104,88 90,45 92,30 100,75 102,95

7. Dikurangi Impor (-) 120,10 117,88 101,47 96,02 75,90

a. Luar Negeri 526,37 50,19 50,33 11,96 11,66

b. Antar Propinsi 111,59 124,57 103,50 97,65 76,06

PDRB 106,80 104,55 106,95 107,33 106,26


**) Angka Sementara




48

Lampiran 6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan (Persen)

PENGGUNAAN 2005 2006 2007*) 2008**) 2009***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


a. Makanan 162,03 182,28 195,37 232,32 251,52

b. Bukan Makanan 165,96 173,43 181,39 215,04 243,49



4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 186,30 192,19 199,99 229,54 243,30

5. Perubahan Stok 147,43 153,54 159,31 171,80 200,98

6. Ekspor 161,54 184,95 191,62 217,93 227,91

a. Luar Negeri 140,47 172,85 182,31 203,70 203,11

b. Antar Propinsi 217,38 227,06 227,59 267,57 281,89

7. Dikurangi Impor (-) 199,43 217,66 220,84 269,04 302,43

a. Luar Negeri 110,86 113,30 143,18 190,90 240,95

b. Antar Propinsi 208,18 221,82 222,35 269,22 302,46

PDRB 149,11 161,21 174,70 195,77 214,94


**) Angka Sementara


Documents

PDRB Prov. Papua Barat Menurut Penggunaan 2009