Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi ... - infokursus.netinfokursus.net/download/0604101438Pedoman_Bansos_Asosiasi_Profe… · A. Penyusunan Proposal Organisasi mitra/asosiasi profesi

1

Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi

i


ii


iii


Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan

pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan

nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan

pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin

berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan

layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk

melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit

utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut

menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan

pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan

kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja)

atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1)

Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4)

Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.

Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan

Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni

program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan

kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan

keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai

Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha

kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal

pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap

lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan

lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan

inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan

bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program

kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Jenderal

Hamid Muhammad, Ph.D

NIP. 19590512 1983 11 1 001

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

iv


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun

sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara

kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami

mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran,

waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan.

Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan

kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup

(PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan

pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan

sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi

kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian

beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan

kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan

memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan

pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan;

2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin

berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan

layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk

melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami

mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program

pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih

keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010.

Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan

pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat

penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh

karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai

bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa

mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Pembinaan

Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto

NIP. 19631009 198901 1 001

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Direktorat Jenderal PNFI

v


KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv

DAFTAR ISI .................................................................................................... v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Pengertian ...................................................................................... 1

C. Dasar Hukum .................................................................................. 2

D. Tujuan ............................................................................................. 2

BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM

A. Sasaran ........................................................................................... 3

B. Persyaratan ..................................................................................... 3

C. Besar dan Pemanfaatan Dana Bantuan .......................................... 3

BAB III : PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

A. Penyusunan Proposal ..................................................................... 5

B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................... 5

BAB IV: PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN SUBSIDI BAGI

ORGANISASI MITRA KURSUS

A. Tim Penilai ...................................................................................... 6

B. Mekanisme Penilaian Proposal ....................................................... 6

C. Penetapan Organisasi Mitra ........................................................... 7

D. Penyaluran Dana ............................................................................ 7

E. Pelaporan Kegiatan ......................................................................... 8

BAB V : PENUTUP .......................................................................................... 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 10

DAFTAR ISI

1


A. Latar Belakang Meningkatnya jumlah dan jenis kursus yang diselenggarakan oleh

masyarakat tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi dari organisasi

mitra, asosiasi profesi dan konsorsium. Organisasi mitra, asosiasi profesi

dan konsorsium sebagai mitra terdepan pemerintah yang selama ini telah

banyak membantu dalam upaya menumbuhkembangkan, membina dan

meningkatkan mutu kursus di Indonesia.

Animo dan kebutuhan masyarakat untuk mengikuti kursus terus

meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah dan jenis kursus yang

diselenggarakan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada

semakin besarnya peran dan tugas organisasi mitra, asosiasi profesi dan

konsorsium dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu

layanan dan penyelenggaraan

kursus yang telah dilakukan

selama ini, antara lain

memikirkan, menelaah, dan

mengembangkan kurikulum,

sarana pembelajaran,

peningkatan mutu

ketenagaan, pengujian dan

sertifikasi peserta kursus.

Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah untuk

meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus adalah dengan

meningkatkan peran serta organisasi mitra, asosiasi profesi dan

konsorsium.

Mengingat peran serta organisasi mitra, asosiasi profesi dan

konsorsium dalam meningkatkan kualitas kursus sangat besar, maka

kepada mereka perlu diberikan penghargaan, berupa dukungan dana

untuk memperkuat kelembagaan dan manajerial organisasi.

B. Pengertian Pemberian bantuan dari pemerintah secara hibah kepada organisasi

mitra, asosiasi profesi, dan konsorsium yang bergerak di bidang kursus

untuk penguatan kelembagaan, sehingga mampu mendukung

pengembangan program kursus. Program-program yang diusulkan

hendaknya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

1 Pendahuluan

2


C. Dasar Hukum 1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal

dan Informal.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44

Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan

Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

7. Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2010

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tahun 2010.

D. Tujuan 1. Tujuan Pedoman

Pedoman Bansos Ormit dan Asosiasi profesi disusun sebagai acuan bagi

Pembina, Penanggungjawab Program, Penilai, Pengendali, Ketua

Organisasi dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menetapkan dan

melaksanakan program Subsidi bagi organisasi/lembaga mitra kursus,

asosiasi profesi dan konsorsium kursus.

2. Tujuan pemberian bantuan sosial bagi organisasi mitra, asosiasi profesi

dan konsorsium kursus untuk:

a. Memperkuat kelembagaan.

b. Meningkatkan mutu dan profesionalisme anggotanya.

c. Mendukung pengembangan program-program kursus yang

dilaksanakan oleh organisasi.

d. Membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dalam

sosialisasi berbagai program layanan kursus kepada organisasi/

lembaga dalam rangka meningkatkan pencitraan publik.

3


A. Sasaran Sasaran penerima bantuan sosial organisasi mitra dan asosiasi profesi

adalah:

1. Organisasi mitra yang bergerak di bidang peningkatan mutu kursus

tingkat DPP dan DPD.

2. Asosiasi Profesi yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan.

B. Persyaratan 1. Memiliki akta notaris bagi

organisasi mitra dan asosiasi

profesi dan atau SK DPP.

2. Memiliki identitas yang

jelas.

3. Memiliki struktur organisasi

mitra/asosiasi profesi yang

jelas.

4. Untuk organisasi tingkat

DPD propinsi melampirkan

rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Provinsi.

5. Memiliki NPWP dan Nomor Rekening atas nama lembaga/organisasi.

(Nama dan alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus

sama).

6. Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi

mitra/asosiasi profesi.

7. Membuat surat pernyataan (fakta integritas) untuk melaksanakan

kegiatan sesuai usulan dan menyampaikan laporan tertulis ke

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

C. Besar dan Pemanfaatan Dana Bantuan

1. Besar Bantuan

Bantuan sosial untuk setiap organisasi mitra/asosiasi profesi bervariasi

(maksimal Rp. 35.000.000,-) tergantung jenis kegiatan yang

dilaksanakan.

2 Ruang Lingkup Program

4


2. Penggunaan Bantuan

Subsidi organisasi mitra sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan

organisasi,antara lain:

a. Rapat kerja nasional/rapat kerja daerah

b. Seminar, lokakarya, workshop, dalam rangka pengembangan

program kursus.

c. Seminar, lokakarya, workshop, dalam rangka peningkatan mutu

kompetensi anggotanya

d. Sosialisasi program-program pembinaan kursus

5


A. Penyusunan Proposal

Organisasi mitra/asosiasi profesi yang berminat mengusulkan dana

bantuan wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang: a) What; masalah yang

dihadapi organisasi mitra dan apa solusinya yang terkait dengan

peningkatan mutu kursus b) Why: mengapa program itu diusulkan dan

dianggap penting, c) Who: siapa pelaksananya, d) When: kapan akan

dilaksanakan, e) Where: dimana akan dilaksanakan f) How: bagaimana

rencana pelaksanaan. Penyusunan proposal mengacu pada formulir

pengajuan dana bantuan sosial sebagaimana terlampir.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal yang telah ditandatangani pimpinan organisasi (DPD) dan

mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya dikirim

kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan alamat

Kompleks Depdiknas, Gedung E, Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman, Senayan,

Jakarta.

Bagi Organisasi Mitra Tingkat Pusat (DPP) tidak perlu rekomendasi

dari Dinas Pendidikan Provinsi.

3 Prosedur Penyusunan dan

Pengajuan Proposal

6


A. Tim Penilai Tim penilai proposal terdiri atas:

1. Tim Penilai

a. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab

kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI

Kementerian Pendidikan Nasional.

b. Tim penilai minimal terdiri atas unsur Direktorat Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan, organisasi mitra, praktisi, akademisi dan instansi

yang relevan.

c. Tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, dan 2 orang

anggota, dibantu 1 orang sekretariat.

d. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan

dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan, Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Tim Penilai bertugas :

a. melakukan penilaian kelayakan program kegiatan dan organisasi

pengusul

b. meneliti kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan,

c. melakukan verifikasi/wawancara dengan organisasi pengusul.

B. Mekanisme Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu :

1. Tahap pertama, seleksi jenis kegiatan yang diusulkan oleh organisasi

mitra/asosiasi profesi lembaga pengusul yang meliputi:

a. Identitas organisasi mitra/asosiasi profesi lembaga

b. Kelayakan jenis kegiatan yang diusulkan.

c. Dokumen (Akta Notaris, NPWP, Rekomendasi, Rekening Bank,

Struktur Organisasi, Foto pendukung)

d. Kondisi Organisasi mitra/Asosiasi profesi

4 Penilaian Proposal dan Penetapan Subsidi bagi

Organisasi Mitra Kursus

7


2. Tahap kedua, verifikasi proposal meliputi:

Substansi sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan organisasi

mitra/asosiasi profesi

3. Tahap ketiga : penetapan organisasi mitra penerima dana bantuan

Tim penilai akan merekomendasikan kepada Direktur Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan apabila:

1. lolos penilaian kegiatan,

2. lolos verifikasi proposal

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan menetapkan

lembaga penerima dana bantuan organisasi mitra setelah memperoleh

rekomendasi dari tim penilai.

Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian jenis kebutuhan

dan verifikasi proposal akan dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai. Bagi organisasi yang

tidak lolos verifikasi, tidak dilakukan surat menyurat.

C. Penetapan Organisasi Mitra

1. Penetapan organisasi mitra/asosiasi profesi penerima dana bantuan

oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dilakukan setelah

rapat akhir penetapan organisasi penerima dan semua berkas-berkas

dianggap lengkap serta dibuatkan berita acara oleh tim penilai.

2. Organisasi mitra/asosiasi profesi yang ditetapkan wajib melakukan

penandatanganan akad kerjasama

3. Penetapan organisasi mitra/asosiasi profesi penerima dana bantuan,

sedapat mungkin diatur sesuai dengan momen penting yang terkait

dengan jadual dan kegiatan organisasi dan Direktorat Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan.

D. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial bagi Organisasi Mitra /

Asosiasi profesi dilakukan sebagai berikut :

1. Organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara program akan

menandatangani akad kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dengan ketua organisasi mitra/asosiasi profesi.

2. Setelah SK penetapan organisasi dan akad kerjasama ditandatangani,

kemudian Direktorat Pembinaan Kursus dan kelembagaan mengajukan

8


usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk

membayarkan/mengirimkan dana ke rekening organisasi penerima.

3. Setelah menerima dana, organisasi yang bersangkutan wajib

merealisasikan usulan (paling lambat 1 minggu setelah dana diterima).

E. Pelaporan Kegiatan 1. Organisasi Mitra penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan

menyampaikan laporan

2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir

kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan

melampirkan semua dokumen kegiatan dan pertanggungjawaban

keuangan.

9


Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan ,

rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan

program pemberian dana subsidi bagi organisasi mitra kursus. Untuk

klarifikasi terkait dengan pemberian danaSubsidi Organisasi Mitra Kursus,

dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui

telephon/fax nomor: (021) 57854236 atau Web Dit Binsuskel:

www.infokursus.net.

Media ini untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila

terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program Subsidi

Bagi Organisasi Mitra Kursus..

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti

dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan.

5 Penutup

10


Lampiran 1

KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

REKOMENDASI

Nomor: .......................

Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas organisasi dan dokumen

proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama organisasi : ..............................................................

Nama Ketua : ..............................................................

Alamat organisasi : ..............................................................

..............................................................

Telp. ................. Fax. ...........................

Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial organisasi mitra/asosiasi

profesi dengan jenis kegiatan .................... .........................................

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut untuk membina dan memantau

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut di atas.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

........................., .......2010

Dinas Pendidikan Provinsi

Kabid PNFI,

Nama lengkap

NIP.

11


Lampiran 2

Contoh COVER PROPOSAL

PROPOSAL

BANTUAN SOSIAL ORGANISASI MITRA KURSUS

JENIS KEGIATAN:

“PELATIHAN MANAJEMEN LEMBAGA ORGANISASI”

DPD HIPKI JAWA BARAT

Sekretariat : ......................

.........................................

Jawa Barat

Telp. ........../Hp. ..........

Akta Notaris No...................................

12


Lampiran 3

FORMULIR PENGAJUAN DANA BANTUAN SOSIAL

ORGANISASI MITRA DAN ASOSIASI PROFESI

BANTUAN SOSIAL

ORGANISASI MITRA DAN ASOSIASI PROFESI

JENIS KEGIATAN YANG

DISELENGGARAKAN

Nama dan Alamat Organisasi

DIUSULKAN KEPADA

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

13


A. IDENTITAS ORGANISASI

1. Nama Organisasi :

2. Nama Ketua Organisasi :

3. Alamat Lengkap :

4. Kabupaten/Kota *)

:

5. Provinsi :

6. Kode Pos :

7. No. Telepon/Email :

8. Faksimile :

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)

NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN

1. SK Penetapan Organisasi/Asosiasi Ada Tidak ada

2. Akte Notaris pendirian Organisasi/

Asosiasi

Ada Tidak ada

3. NPWP atas nama Organisasi/Asosiasi Ada Tidak ada

4. Rekening bank atas nama

Organisasi/Asosiasi

Ada Tidak ada

5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

Provinsi atau P2PNFI/BPPNFI

Ada Tidak ada

6. Surat Pernyataan Kesanggupan

Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta

integritas)

Ada Tidak ada

Catatan:

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen

nomor 5-6 harus dilampirkan aslinya.

14


C. KONDISI ORGANISASI/ASOSIASI PENGUSUL

NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN

1 DATA DPP/DPD

a Jumlah DPD/DPC yang Saudara

pimpin*)

DPD…. Organisasi, anggota ..... orang *)

DPC…. Organisasi, anggota ..... orang *)

Kegiatan yang pernah

dilaksanakan oleh organisasi/

asosiasi

a. Jumlah ................ kegiatan

b. jenis kegiatan ....................(sebutkan

dan lampirkan bukti pendukung)

b Jumlah anggota pengurus yang

belum pernah mendapatkan

peningkatan

kemampuan/kompetensi sesuai

dengan kegiatan yang diusulkan

.................. orang

2 KONDISI ORGANISASI/ASOSIASI

a Intensitas pertemuan antar

pengurus organisasi/asosiasi

1. periodik, setiap ....

2. insidental, apabila ............

3. tidak pernah.

b Kantor sekretariat organisasi

mitra/asosiasi profesi

1. Jumlah dan Luas ruangan

2. Jumlah dan jenis fasilitas kantor yang

dimiliki

3. Status kepemilikan ruangan dan

fasilitas kantor

b Bentuk penghargaan dan

perlindungan yang sudah

dilakukan untuk anggota

organisasi/asosiasi

…………………………….

c Strategi organisasi/asosiasi

melakukan sosialisasi program

kursus

..................................

C Potensi organisasi yang perlu

dikembangkan

1………………………………………………………………

15


2………………………………………………………………

3………………………………………………………………

4………………………………………………………………

d Kegiatan yang sangat

dibutuhkan oleh pengurus/

anggota dalam rangka

pengembangan organisasi/

asosiasi

3 KONDISI MITRA

a Mitra yang memanfaatkan

kompetensi organisasi/asosiasi

(2 tahun terakhir)

Jumlah ……………

Nama mitra dan jenis kegiatan

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ...........................................................

dst

b Jaringan kemitraan yang sudah

dijalin oleh organisasi/asosiasi

dalam rangka pengembangan

organisasi dan peningkatan

kompetensi peserta kursus (2

tahun terakhir)

Jumlah mitra ......... lembaga

1. Nama mitra ..................................

Bentuk kemitraan.........................

2. Nama mitra .................................

Bentuk kemitraan ........................

16


D. SUBSTANSI

NO. DATA SUBSTANSI JAWABAN

1 JENIS KEGIATAN

a Jenis kegiatan yang diusulkan

........................................................................

........................................................................

b

Alasan mengusulkan jenis kegiatan tersebut:

1...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

................................................................................................................................

17


2 PESERTA KEGIATAN

a Jumlah dan asal peserta

kegiatan yang diusulkan

Jumlah …………………. Orang.

Asal peserta kegiatan:

1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

b Latar belakang pendidikan dan jabatan dalam organisasi peserta kegiatan yang

diusulkan

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

4...............................................................................................................................

3 NARASUMBER

a Jumlah calon nara sumber yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan

kegiatan

……….. orang

18


b Kompetensi calon narasumber yang dibutuhkan

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

c Asal instansi/organisasi calon nara sumber

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

d Sertifikat yang dimiliki calon

narasumber

1…………………………………………………………….

2……………………………………………………………..

3………………………………………………………………

19


4 PELAKSANA KEGIATAN

Susunan panitia pelaksana

kegiatan (SK Lampirkan)

1. Pelindung : ……………………………………..

2. Penasehat : ……………………………………

3. Ketua Pelaksana : ……………………………

4. sekretaris : ……………………………………

5. seksi-seksi :…………………………………

catatan:

susunan panitia dapat disesuaikan dengan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan

5 GAMBARAN PROSES KEGIATAN

a Waktu pelaksanaan kegiatan

c Tempat pelaksanaan kegiatan

d Jadwal kegiatan (waktu, materi,

nara sumber)

Mekanisme pelaksanaan

kegiatan

6 EVALUASI KEGIATAN

evaluasi proses dan hasil

kegiatan

Aspek yang dievaluasi (nara sumber,

peserta, penyelenggaraan), cara evaluasi,

pelaksana

20


7 TINDAK LANJUT KEGIATAN

Nama kegiatan tindak lanjut

Mitra yang akan dilibatkan

dalam kegiatan tindak lanjut

dll

8 DANA YANG DIUSULKAN

Jumlah dana yang diusulkan

Rincian pemanfaatan dana yang

diusulkan

Sumber dana lain yang

mendukung

Pernyataan kesiapan

mempertanggung jawabkan

penggunaan dana

Pernyataan kesiapan

melaksanakan kegiatan dan

memberikan laporan tertulis

di buat di ....................................

pada tanggal ...............................

Penanggung jawab organisasi mitra/

asosiasi profesi

___________________

Nama, tanda tangan dan cap

Untuk DPD diketahui oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan Ketua DPP

21


Rekomendasi

Usulan di atas sesuai dengan kondisi di lapangan

Oleh karena itu kami siap memberikan rekomendasi dan membina

Pelaksanaan program yang diusulkan

Kadinas Pendidikan/Kabid PNFI/Ka SKB/Ka BPPNFI/Ka P2PNFI*

-------------------------

NIP....................................................

* pilih salah satu sesuai yg memberi rekomendasi.

22


Lampiran 4: Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Organisasi :

No. Telp/Hp :

Berdasarkan proposal yang kami ajukan, apabila organisasi yang saya

pimpin ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan

Kelembagaan Organisasi Mitra melalui Surat Keputusan Direktur

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan ini kami menyatakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang

disetujui oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya

Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.

4. Apabila berdasarkan hasil laporan masyarakat atau instansi yang

berwenang kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan

dana atau penyimpangan program, kami bersedia mengembalikan

dana bantuan sebesar 100% untuk disetorkan ke Kas Negara.

5. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan

kegiatan beserta pemanfataan dana paling lambat 2 minggu setelah

kegiatan selesai dilaksanakan kepada Direktorat Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan.

Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, penuh tanggungjawab

dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kami tidak mentaati

pernyataan dimaksud, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

.................... , ............... 2010

Ketua DPP/DPD ....................

...............................................

.

Materai Rp. 6.000,-

23


24


Documents

Pedoman Bantuan Sosial bagi Organisasi ... - infokursus.netinfokursus.net/download/0604101438Pedoman_Bansos_Asosiasi_Profe… · A. Penyusunan Proposal Organisasi mitra/asosiasi profesi