Pedoman Pelayanan Penempatan Transmigran

7/22/2019 Pedoman Pelayanan Penempatan Transmigran

1/7

Pedoman Yanpat 1

PEDOMANPELAYANAN PENEMPATAN

TRANSMIGRAN

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Pengarahan Penduduk secara keruangan yang

difasilitasi pemerintah seperti halnya transmigrasi,minimal akan melibatkan dua Pemerintah Daerah,yakni Daerah Tujuan yang menyediakan ruangsekaligus tempat tinggal, tempat berusaha danbekerja serta Pemerintah Daerah Asal yang akanmenyediakan sumber daya manusia.

Mekanisme pembangunan ketransmigrasian pada

dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat(1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yangdalam penjelasannya menyatakan kewenanganpemerintah yang diserahkan kepada daerah dalamrangka desentralisasi harus disertai denganpengesahan dan pengalihan pembiayaan saranadan prasarana, serta sumber daya manusia sesuaidengan kewenangan yang diserahkan. Namun

demikian disadari bahwa dalam masa transisi,pelaksanaan pembangunan ketransmigrasianbelum sepenuhnya dipahami oleh jajaran pelaksanadi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Olehkarena itu, diperlukan adanya pedomanpelaksanaan pelayanan penempatan yang meliputipemberian permakanan selama 3 hari dalam masaadaptasi, undian rumah,

Pedoman Yanpat 2

kartu jaminan hidup (jadup), paket-paket bantuanperbekalan, pertanian, pertukangan dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga setempatyang dapat dijadikan acuan bagi PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakanperpindahan transmigrasi sebagai salah satuimplementasi Otonomi Derah.

B. Tujuan Dan Sasaran1. Tujuan :

Memberikan acuan kepada Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota dalam memberikanpelayanan penempatan melalui transmigrasisesuai dengan kriteria pelayanan yangditetapkan.

2. Sasaran :a. Terlaksananya penempatan transmigran di

lokasi permukiman transmigrasi dengantertib dan lancar.

b. Terlaksananya penetapan status trans-migran dan pengaturan transmigranpengganti sesuai program.

C. Pengertian1. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum

yang dalam pelaksanaannya dapat dijabarkanlebih lanjut sesuai dengan kondisi karakteristikdan kemampuan daerah setempat.


2/7

Pedoman Yanpat 3

2. Wilayah Pengembangan Transmigrasi(WPT) adalah wilayah potensial yang

ditetapkan sebagai pengembanganpemukiman transmigrasi untuk mewujudkanpusat pertumbuhan wilayah harus sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT)adalah lokasi potensial yang ditetapkansebagai pemukiman transmigrasi untuk

mendukung pusat pertumbuhan wilayah yangsudah ada atau yang sedang berkembang.

4. Transmigrasi adalah pindahan pendudukdan satu daerah ke daerah lain diwilayahRepublik Indonesia untuk tinggal menetapdalam rangka pembentukan masyarakat baruserta untuk pembangunan daerah, baik untuk

yang ditinggalkan maupun yang didatangidalam rangka pembangunan Nasional.

5. Calon Transmigran adalah setiap warganegara RI keluarga yang secara sukarelamendaftarkan diri untuk mengikuti programtransmigrasi, yang setelah diseleksi,dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadipeserta program transmigrasi.

6. Transmigran adalah warga setiap negara RIyang secara sukarela dipindahkan atau pindahke daerah transmigrasi yang biayapemindahannya ditanggung oleh pemerintahatau atas biaya sendiri.

Pedoman Yanpat 4

7. Daerah Tujuan adalah wilayah administrasidaerah provinsi atau daerah Kabupaten/Kota

yang wilayahnya dikembangkan menjadi WPTatau LPT.

8. Daerah Pengirim adalah wilayahadministrasi daerah Provinsi atauKabupaten/Kota yang penduduknya pindahmelalui transmigrasi.

9. Penempatan adalah kegiatan penataan danpengaturan transmigrasi di lokasi permukimantransmigrasi.

10. Transmigran Pengganti adalah transmigranyang menggantikan status transmigran yangtelah dicabut statusnya berdasarkankeputusan Bupati/ Walikota/Pejabat setempat.

11. Transmigran Penduduk Asal (TPA) adalahpenduduk yang berpindah dari Provinsi atauKabupaten/Kota ke Provinsi atau Kabupaten/Kota yang lain melalui program transmigrasi

12. Transmigran Penduduk Setempat (TPS)adalah penduduk yang wilayah tempat tinggaldan atau tempat usahanya berdasarkan

peruntukan dan pemanfaatan tata ruangdiperlukan bagi areal pembangunantransmigrasi dan yang bersangkutan bersediamenjadi transmigran.


3/7

Pedoman Yanpat 5

D. Ruang LingkupProsedur pelayanan penempatan transmigranmenguraikan tentang tata cara dalam memberikanpelayanan penempatan kepada transmigran yangmeliputi penerimaan rombongan, pembagianrumah dan pemberian bantuanperalatan/perbekalan sampai pada pemberianstatus (KTP) sebagai penduduk setempat.

E. Dasar Hukum1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanTransmigrasi.

4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom.

Pedoman Yanpat 6

II. ROSEDUR PENEMPATANA. Penerimaan

Pelayanan penerimaan diberikan kepada calontransmigran setibanya dilokasi tujuan untukmemberikan bantuan dan pendampingan agarcepat beradaptasi dengan lingkungan sehinggadapat segera melakukan kegiatan yang produktif.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelayananpenerimaan adalah sebagai berikut :

1. Menjemput rombongan transmigran bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agamadan masyarakat setempat.

2. Pengecekan ulang terhadap jumlah KK/Jiwadari Daerah Pengirim.

3. Pengecekan barang bawaan

4. Memberikan informasi tentang kondisi lokasipermukiman.

5. Memberikan layanan kesehatan.

6. Menyediakan angkutan ke lokasi penempatan.

7. Memberikan kemudahan kepada transmigran

untuk mendapatkan hak dan kewajiban dilokasi permukiman.

B. Pembagian RumahPembagian rumah dilaksanakan melalui undianagar dapat membaur sesuai dengan komposisidaerah pengirim dan daerah penerima.


4/7

Pedoman Yanpat 7

C. Layanan Permakanan dan Pembagianpembekalan

Setibanya rombongan di lokasi segera diberikanlayanan-layanan sebagai berikut :

1. Memberikan layanan permakanan selama 3berturut-turut dalam proses adaptasi di lokasi

2. Membagikan perbekalan/peralatan

pertanian/pertukangan.3. Membuat Berita Acara serah terima

penempatan4. Memberikan KTP sebagai penduduk setempat.

D. Tempat Tinggal.Pemberian daftar difinitif tempat tinggal

transmigran penduduk asal dan transmigranpenduduk setempat yang dilengkapi dengan :

1. Nomor rumah dalam suatu blok

2. Pembentukan ketua kelompok/RT

3. Kartu jaminan hidup

4. Kartu kesehatan

5. Bantuan paket pertanian dan lain lain.

Pedoman Yanpat 8

E. Status TransmigranStatus transmigran ditetapkan dengan KeputusanBupati/Walikota setempat sebagai bukti bahwayang bersangkutan sesuai dengan tempat tinggalbaru, nama blok, dan nomor rumah, sertamempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dariPemerintah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu

3 (tiga) tahun dan sekaligus mendapatkan KartuTanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk/wargadi Kabupaten/Kota setempat.


5/7

Pedoman Yanpat 9

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGA. Pemerintah Pusat

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan sertamenyusun pedoman pelayanan penempatandalam rangka pelaksanaan perpindahan

transmigrasi.2. Memfasilitasi dan mendorong serta

memperlancar pelaksanaan pelayananpenempatan dalam kegiatan perpindahantransmigrasi.

3. Melaporkan hasil kegiatan pelayananpenempatan kepada Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi cq Direktur JenderalMobilitas Penduduk.

B. Pemerintah Provinsi1. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan

pedoman pelayanan penempatan yang telah

disusun oleh Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti dalam bentuk Petunjuk Teknis untukmemperjelas dalam pelaksanaan operasionaloleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Memfasilitasi dan mendorong sertamemperlancar pelaksanaan kegiatanpelayanan penempatan kepada PemerintahKabupaten/Kota dilingkungannya.

Pedoman Yanpat 10

3. Melaporkan hasil kegiatan pelayananpenempatan kepada Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi cq Direktur JenderalMobilitas Penduduk.

C. Pemerintah Kabupaten/Kota1. Melaksanakan kegiatan pelayanan

penempatan sesuai dengan rencana

pelaksanaan yang telah ditetapkan.2. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan

pedoman pelayanan penempatan dengankebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi.

3. Mengidentifikasi potensi sumber daya manusiaberdasarkan kompetensi dan kesesuaianaspirasi masyarakat dengan kebutuhan

potensi daerah tujuan.4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan

pelayanan penempatan kepada Gubernur.


6/7

Pedoman Yanpat 11

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASIA. Pemantauan

1. Pemantauan diarahkan pada aspek kegiatandan penggunaan anggaran dalam seluruhtahapan kegiatan pelayanan penempatanmeliputi lingkup perencanaan, perumusankebutuhan, program, pelaksanaan dan

pengendalian.2. Pemantauan dilaksanakan secara terus

menerus sepanjang waktu proses pelaksanaanpelayanan penempatan sesuai denganprogram yang telah ditetapkan.

3. Hasil pemantauan dilaporkan secaraberjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota

hingga tingkat Pusat.

B. Evaluasi1. Evaluasi ditujukan untuk menilai dan

menganalisa pelaksanaan pelayananpenempatan secara berjenjang sesuai dengan

pedoman yang ada.2. Penilaian berdasarkan.

a. Pelaksanaan teknis pelayanan dengan jeniskegiatan yang menjadi tanggung jawabPemerintah Kabupaten/Kota.

b. Ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

c. Pemanfaatan anggaran.

Pedoman Yanpat 12

3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secaraberjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota

hingga Provinsi.

4. Mekanisme pelaporan evaluasi sebagaiberikut :

a. Bupati/Walikota secara berkala melaporkankepada Gubernur.

b. Gubernur secara berkala melaporkankepada Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi cq Direktur Jenderal MobilitasPenduduk.

C. Tata Laksana Pemantauan dan Evaluasi1. Pemerintah Pusat

a.Pemantauan dilaksanakan secaraberjenjang sesuai dengan jenjangkewenangan yang dimiliki lembaga danorganisasi dari tingkat Pusat hinggaKabupaten/Kota.

b. Hasil Pemantauan dilaporkan kepadaMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi CqDirektur Jenderal Mobilitas Penduduk.

2. Pemerintah Daerah

Evaluasi berdasarkan aspek kebijakanketransmigrasian dan pedoman pelayananpenempatan yang diarahkan pada :


7/7

Pedoman Yanpat 13

a. Kesesuaian dengan kepentingan dankebutuhan daerah dan masyarakat

setempat.b. Efektivitas keberhasilan pelaksanaan

pelayanan penempatan sesuai acuan yangtelah ditetapkan.

Pedoman Yanpat 14

V. P E N U T U PPedoman pelayanan penempatan perlu dijabarkanlebih lanjut oleh instansi di tingkat daerah menjadiPetunjuk Pelaksanaan dalam operasional dilapangan.Selain itu pedoman ini masih dapat dikembangkansesuai dengan kondisi yang ada khususnya yangberkaitan dengan kemungkinan perubahan institusiPemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta

perubahan visi dan misi penyelenggaraanperpindahan transmigrasi.

Direkorat Jenderal Mobilitas Penduduk

Documents

Pedoman Pelayanan Penempatan Transmigran