PEDOMAN STANDAR KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK … · i daftar isi pedoman standar kebijakan perkreditan bank perkreditan rakyat halaman daftar isi i bab i. pendahuluan a. latar belakang

Lampiran

Surat Edaran Bank Indonesia

No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012

Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank

Perkreditan Rakyat

PEDOMAN STANDAR

KEBIJAKAN PERKREDITAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Departemen Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)

i

DAFTAR ISI

PEDOMAN STANDAR KEBIJAKAN PERKREDITAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT

Halaman

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fungsi dan Tujuan Pedoman Kebijakan Perkreditan

BPR (PKPB)

1

1. Fungsi 1

2. Tujuan 2

BAB II. CAKUPAN PKPB 3

A. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan 3

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan 3

a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit 3

b. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit 6

c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan

Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan

7

2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan 7

a. Kebijakan Memiliki Perangkat Perkreditan 7

b. Kebijakan Mengenai Tugas, Wewenang

dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris,

Direksi, Satuan/Unit Kerja Perkreditan

dan Komite Kredit (apabila ada) di Bidang

Perkreditan

7

3. Kebijakan Persetujuan Kredit 12

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit 12

b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan

Kredit

12

c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit 12

d. Proses Persetujuan Kredit 13

e. Perjanjian Kredit 15

f. Persetujuan Pencairan Kredit 15

4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit 15

ii

a. Dokumentasi Kredit 15

b. Administrasi Perkreditan 16

5. Pengawasan Kredit 17

a. Prinsip Pengawasan Kredit 17

b. Objek Pengawasan Kredit 18

c. Cakupan Pengawasan Kredit 18

d. Audit Intern Perkreditan 19

6. Penanganan Kredit Bermasalah 20

a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit

Bermasalah

20

b. Penyusunan Program Penanganan Kredit

Bermasalah

21

c. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah 21

B. TRANSPARANSI 22

1. Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang

Ditawarkan 26

2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit

dan Pengikatan Agunan 27

Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR

DKBU 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BPR sesuai UU Perbankan merupakan salah satu jenis bank yang

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit.

Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR guna

kesinambungan usahanya, sehingga BPR harus senantiasa menjaga

kualitas kreditnya. Untuk itu, dalam pemberian kredit, BPR harus

menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang

sehat agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila

BPR tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal

tersebut akan mempengaruhi kinerja BPR khususnya kinerja

keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPR untuk

memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi

terganggu. Oleh karena itu agar penerapan prinsip kehati-hatian dan

asas-asas perkreditan yang sehat tersebut dilaksanakan secara

konsisten maka BPR harus memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan

BPR (PKPB).

B. FUNGSI DAN TUJUAN PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR

(PKPB)

1. Fungsi

BPR dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki

sistem pengendalian intern. Dalam rangka menerapkan sistem

pengendalian intern tersebut, BPR wajib memiliki kebijakan,

prosedur dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan

fungsi.

Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh

BPR adalah sistem pengendalian intern dalam perkreditan, yang

dituangkan dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).

PKPB dimaksud mempunyai fungsi:

a. sebagai pedoman bagi BPR dalam setiap pelaksanaan

kegiatan di bidang perkreditan yang memuat semua aspek

perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-

asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses

pemberian kredit secara individual, pemantauan portofolio

perkreditan secara keseluruhan, dan dalam pelaksanaan

penanganan kredit bermasalah.


DKBU 2

b. sebagai standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan

pemberian kredit pada semua tahapan proses perkreditan

secara individual.

2. Tujuan

a. agar BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas

perkreditan yang sehat secara konsisten dan

berkesinambungan dalam rangka mitigasi risiko atas setiap

pemberian kredit.

b. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh

berbagai pihak dalam pemberian kredit yang dapat

merugikan BPR.

c. untuk mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang

tidak sehat.


DKBU 3

BAB II

CAKUPAN PKPB

A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PERKREDITAN

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan dalam

pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, serta profesionalisme

dan integritas pejabat perkreditan.

a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit

Kebijakan dalam pemberian kredit mencakup kebijakan

mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan,

pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur

grup, dan/atau debitur besar, kredit yang mengandung risiko

tinggi serta kredit yang perlu dihindari.

1) Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling kurang

meliputi:

a) prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat

termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit,

prosedur dokumentasi dan administrasi kredit,

prosedur pengawasan kredit;

b) kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;

c) prosedur penanganan kredit bermasalah yang

terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian

kredit;

d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang

diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

2) Kebijakan penilaian agunan, paling kurang meliputi:

a) prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek

legalitas dan ekonomis yang mencakup dokumen

kepemilikan agunan, pengikatan agunan,

penetapan nilai taksasi agunan¸ dan penetapan

batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah

kredit yang akan diberikan, dengan memperhatikan

perubahan nilai agunan selama jangka waktu

kredit.


DKBU 4

b) agunan yang akan digunakan sebagai faktor

pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas

keberadaannya, serta dapat dieksekusi

sebagaimana diatur dalam PBI yang mengatur

mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan

Pembentukan Penyisihan Penghapusa Aktiva

Produktif (KAP dan Pembentukan PPAP). Adapun

agunan yang tidak ada dan tidak jelas

keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi tidak

dapat digunakan sebagai faktor pengurang PPAP

antara lain:

(1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas

umum yang tidak dapat dikembalikan

fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat

pemakaman umum;

(2) agunan dalam sengketa;

(3) agunan yang disita oleh negara;

(4) agunan yang saat ini tidak dapat diketahui

keberadaannya misalnya kendaraan yang

fisiknya sudah tidak ada;

(5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai

ekonomis karena sebab tertentu misalnya

kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.

c) kewajiban melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir untuk

agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan

bukti kepemilikan berupa Surat Girik (Letter C) atau

yang dipersamakan dengan itu, termasuk Akta Jual

Beli yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya

yang berwenang. Yang dimaksud dengan SPPT pada

satu tahun terakhir adalah SPPT satu tahun terakhir

(minimal) pada saat debitur mengajukan kredit.

3) Kebijakan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan

BPR, kelompok peminjam (debitur grup), dan/atau

debitur besar, paling kurang meliputi:

a) persentase jumlah maksimum penyediaan

keseluruhan fasilitas kredit yang diberikan kepada

pihak terkait dengan BPR, debitur grup dan/atau

debitur besar terhadap jumlah modal BPR, dengan


DKBU 5

berdasarkan pada perhitungan Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR.

b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas

kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur

grup, dan/atau debitur besar dengan mengacu

pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BMPK).

c) tatacara penyediaan kredit kepada pihak terkait

dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar,

yang akan disindikasikan dan berbagi risiko (risk-

sharing) dengan bank lain yaitu minimal harus

disetujui oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1

(satu) orang anggota Dewan Komisaris.

d) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPR,

debitur grup, dan/atau debitur besar dalam rangka

menjamin efektifitas penerapan batas maksimum

penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang

diberikan oleh BPR kepada pihak terkait dengan

BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar.

e) prosedur perkreditan yang disetujui oleh Direksi

harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPR

dan debitur grup dengan mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta kriteria

debitur besar yang ditetapkan oleh Direksi.

4) Kebijakan pemberian kredit kepada sektor ekonomi,

kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko

tinggi.

Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan

debitur yang mengandung risiko tinggi, antara lain

meliputi pemberian kredit untuk:

a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;

b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak

dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor

cuaca dan lain-lain;

c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang diluar

keahlian dan kemampuan BPR;


DKBU 6

d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu

misalnya daerah konflik/ kerusuhan atau rawan

bencana;

e) debitur yang tergolong Politically Exposed Person

(PEP) yaitu orang yang mendapatkan kepercayaan

untuk memiliki kewenangan publik diantaranya

adalah Penyelenggara Negara sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara,

dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota

partai politik yang memiliki pengaruh terhadap

kebijakan dan operasional partai politik.

Kebijakan pemberian kredit kepada sektor ekonomi,

kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko

tinggi, antara lain BPR harus mempunyai satuan/unit

kerja perkreditan atau pegawai yang telah memiliki

kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang

akan dibiayai.

Kebijakan pemberian kredit untuk debitur yang

tergolong Politically Exposed Person (PEP) diantaranya

harus memperhatikan ketentuan mengenai anti

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

(APU dan PPT).

5) Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari, antara

lain meliputi:

a) kredit untuk tujuan spekulasi;

b) kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan

yang cukup;

Informasi keuangan yang tidak mencukupi tersebut

dikecualikan terhadap kredit kepada usaha mikro

sepanjang telah diperoleh keyakinan atas debitur.

c) kredit yang memerlukan keahlian khusus yang

tidak dimiliki oleh BPR; dan

d) kredit kepada debitur bermasalah dan/atau debitur

yang memiliki kredit dengan kolektibilitas Macet

pada BPR atau bank lain.

b. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit

Kebijakan penilaian kualitas kredit harus sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain


DKBU 7

bank wajib menetapkan kualitas kredit yang sama terhadap

beberapa fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai 1

(satu) debitur pada BPR yang sama.

Termasuk pengertian 1 (satu) debitur adalah fasilitas kredit

kepada suami dan istri kecuali apabila terdapat perjanjian

pemisahan harta yang disahkan oleh pengadilan atau

instansi yang berwenang sesuai perundang-undangan yang

berlaku.

c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas

Pejabat/Pegawai Perkreditan

Semua pejabat/pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan

termasuk Pengurus BPR paling kurang harus:

1) melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur,

obyektif, cermat dan seksama.

2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan

perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam

ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang

nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998.

2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

a. Kebijakan Memiliki Perangkat Perkreditan.

Perangkat Perkreditan dapat berupa:

1) satuan/unit kerja perkreditan; atau

2) pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian kredit (sejak permohonan

sampai dengan pencairan kredit) dan administrasi kredit.

Pegawai yang melaksanakan analisa kredit harus berbeda

dengan pegawai yang mencairkan kredit, serta pegawai

administrasi kredit.

BPR membentuk Komite Kredit (KK) terutama bagi BPR yang

memiliki kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan

BPR, debitur grup dan/atau debitur besar dan debitur yang

memiliki risiko tinggi. Jumlah dan keanggotaan KK

ditetapkan oleh Direksi BPR sesuai dengan kebutuhan BPR,

minimal terdiri dari Direksi dan Pejabat di bidang

Perkreditan.


DKBU 8

b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris, Direksi, Satuan/Unit Kerja Perkreditan,

dan Komite Kredit (apabila ada) di Bidang Perkreditan.

BPR wajib mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang

dan tanggung jawab dari:

1) Dewan Komisaris

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

yang berkaitan dengan perkreditan paling kurang

meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang

diusulkan oleh Direksi;

b) menyetujui rencana kredit tahunan termasuk

rencana pemberian kredit kepada pihak terkait

dengan BPR, debitur grup,dan/atau debitur besar

yang akan tertuang dalam rencana kerja BPR yang

disampaikan kepada Bank Indonesia;

c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit

tersebut;

d) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban

Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan

apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut

menyimpang dari rencana perkreditan yang telah

dibuat;

e) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban

Direksi mengenai semua aspek yang tercantum

dalam PKPB;

f) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban

Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam

pelaksanaan PKPB;

g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban

Direksi mengenai perkembangan dan kualitas

portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk

kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait

dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar

dan hal-hal lain sebagaimana ditetapkan pada Bab

II bagian A.1.a.3) dalam PKPB ini;

h) memantau perencanaan dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang

menangani perkreditan;


DKBU 9

i) melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan

Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR kepada Bank

Indonesia yang merupakan bagian dari Laporan

Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan

secara semesteran sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang berlaku.

2) Direksi

Tugas dan wewenang serta tanggungjawab Direksi yang

berkaitan dengan perkreditan paling kurang meliputi:

a) bertanggungjawab atas penyusunan PKPB yang

memuat semua aspek yang tercantum dalam

Pedoman Standar KPB untuk dimintakan

persetujuan kepada Dewan Komisaris;

b) menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu

pada PKPB yang telah disetujui oleh Dewan

Komisaris;

c) memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang perkreditan;

d) memastikan bahwa PKPB diterapkan dan

dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;

e) menetapkan anggota-anggota KK (apabila

pembentukan KK diperlukan);

f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja

perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja

BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

g) memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah

terlaksana;

h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah

perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam

perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja atau

pegawai/Direksi yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan fungsi audit intern;

i) melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah,

sedang dan akan dilakukan kepada Dewan

Komisaris secara berkala dan tertulis paling

kurang mengenai:


DKBU 10

(1) perkembangan dan kualitas portofolio

perkreditan secara keseluruhan;

(2) perkembangan dan kualitas kredit yang

diberikan kepada pihak terkait, dan debitur

grup dan debitur besar ;

(3) kredit dalam pengawasan khusus dan kredit

bermasalah;

(4) penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB;

(5) temuan-temuan penting dalam perkreditan

termasuk penyimpangan/ pelanggaran

ketentuan di bidang perkreditan yang

dilaporkan oleh satuan/unit kerja atau

pegawai yang menjalankan fungsi sebagai

audit intern BPR atau Direksi yang ditunjuk

melaksanakan fungsi audit intern BPR;

(6) pelaksanaan dari rencana perkreditan

sebagaimana yang telah tertuang dalam

rencana kerja BPR yang disampaikan kepada

Bank Indonesia;

(7) penyimpangan/pelanggaran ketentuan di

bidang perkreditan yang merupakan temuan

auditor eksternal dan/atau Bank Indonesia;

dan

(8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan

satuan/unit kerja perkreditan atau pegawai

yang menangani perkreditan.

j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi

pegawai yang menangani perkreditan dan

memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.

3) Perangkat Perkreditan

Direksi BPR menetapkan bentuk, tugas, wewenang dan

tanggung jawab Perangkat Perkreditan sesuai dengan

kebutuhan masing-masing BPR. Tugas, wewenang dan

tanggung jawab setiap pegawai dari Perangkat

Perkreditan paling kurang meliputi :

a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam

PKPB dan prosedur perkreditan;


DKBU 11

b) melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif

cermat dan seksama tanpa pengaruh dari pihak-

pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit

yang dapat merugikan BPR;

c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan dibidang perkreditan antara lain

kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor

ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang

mengandung risiko tinggi bagi bank yang telah dan

akan dibiayai oleh BPR;

d) menolak permohonan kredit yang diajukan apabila

tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur

perkreditan.

4) Komite Kredit (KK)

KK merupakan komite yang membantu Direksi dalam

mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan

kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang

ditetapkan oleh Direksi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KK dari Perangkat

Perkreditan paling kurang meliputi:

a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau

penolakan kredit sesuai dengan batas

wewenang/jenis kredit antara lain dengan

mempertimbangkan aspek likuiditas;

b) menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan

prosedur kredit yang telah ditetapkan;

c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya

dengan pemberian persetujuan kredit secara

profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan

independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak

manapun;

d) memberikan rekomendasi persetujuan atau

penolakan kepada Direksi beserta

pertimbangannya.

BPR dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang

dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan

masing-masing BPR sepanjang tidak bertentangan dengan

yang ditetapkan di dalam PKPB ini.


DKBU 12

3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Kebijakan persetujuan kredit paling kurang mencakup konsep

hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang

kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses

persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan

kredit.

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit

Persetujuan pemberian kredit harus didasarkan atas

penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas kredit yang

telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan

kepada pemohon kredit dimaksud atau yang dikenal dengan

istilah konsep hubungan total pemohon kredit.

Pengertian pemohon kredit tersebut meliputi seluruh

perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan

pemohon kredit yang telah mendapat fasilitas kredit atau

akan diberikan kredit secara bersamaan.

Persetujuan pemberian kredit atas dasar konsep hubungan

total pemohon kredit harus tercermin dalam analisis kredit.

b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit

Pengaturan batas wewenang persetujuan kredit paling

kurang meliputi:

1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas

wewenang persetujuan kredit dituangkan secara tertulis

dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafond,

kriteria nasabah (keterkaitan dengan BPR, tergolong

nasabah berisiko tinggi, PEP, nasabah grup, dll),

tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;

2) tahapan proses persetujuan kredit;

3) setiap pemberian kredit harus memperoleh persetujuan

dari pejabat yang berwenang memutus kredit;

4) setiap persetujuan kredit harus dilakukan secara

tertulis;

5) penandatangan perjanjian kredit;

6) persetujuan pencairan kredit

c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit.

Tanggung jawab pejabat pemutus kredit paling kurang

meliputi hal-hal berikut:


DKBU 13

1) memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah

memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas

perkreditan yang sehat;

2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah

sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;

3) memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan

pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama

serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang

berkepentingan dengan pemohon kredit; dan

4) meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat

dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis

terhadap permohonan yang diajukan.

d. Proses Persetujuan Kredit

1) Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, BPR harus

memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a) permohonan kredit dilakukan secara tertulis baik

untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu,

tambahan kredit maupun permohonan perubahan

persyaratan kredit;

b) permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada

angka 1), harus memuat informasi yang lengkap

dan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan pada prosedur

perkreditan, termasuk riwayat perkreditan pada

BPR, Bank Umum dan/atau lembaga keuangan

lain; dan

c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan

dalam permohonan kredit harus diverifikasi untuk

memastikan kebenaran dan keabsahannya.

2) Analisis Kredit.

setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat

harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan prinsip

sebagai berikut:

a) bentuk format analisis kredit disesuaikan dengan

jumlah dan jenis kredit.

b) analisis kredit harus menggambarkan konsep

hubungan total pemohon kredit apabila pemohon


DKBU 14

telah mendapat fasilitas kredit atau dalam waktu

bersamaan mengajukan permohonan kredit

lainnya.

c) analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat

dan obyektif paling kurang memuat hal-hal sebagai

berikut:

(1) informasi yang berkaitan dengan usaha dan

data pemohon termasuk hasil penelitian pada

Sistem Informasi Debitur (SID);

(2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan

kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang

akan dibiayai, dengan tujuan menghindari

kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang

dapat merugikan BPR; dan

(3) penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan

pemohon kredit.

d) Analisis kredit paling kurang mencakup penilaian

atas karakter, kemampuan, modal, agunan, dan

prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal

dengan 5 C’s dan penilaian terhadap sumber

pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil

usaha yang dilakukan/sumber penghasilan yang

terkait dengan obyek yang dibiayai pemohon serta

menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan

dengan tujuan untuk melindungi BPR atas risiko

yang mungkin timbul.

e) Dalam kredit sindikasi, analisis kredit bagi BPR

yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi

pula penilaian terhadap bank yang bertindak

sebagai koordinator sindikasi. Demikian pula

apabila BPR sebagai BPR koordinator sindikasi

maka harus pula melakukan penilaian terhadap

bank peserta sindikasi.

3) Rekomendasi persetujuan kredit.

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara

tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah

dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sejalan dengan

kesimpulan analisis kredit.


DKBU 15

4) Pemberian persetujuan kredit

a) Setiap pemberian persetujuan kredit harus

memperhatikan analisis dan rekomendasi

persetujuan kredit.

b) Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda

dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara

tertulis.

e. Perjanjian Kredit.

Setiap kredit yang telah disetujui wajib dituangkan dalam

perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk, format

dan isi perjanjian kredit paling kurang :

1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang

dapat melindungi kepentingan BPR dan debitur.

2) memuat jumlah, jangka waktu, suku bunga, tujuan

penggunaan, tatacara pembayaran kembali kredit serta

persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana

ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit

dimaksud.

3) perjanjian kredit minimum dibuat dalam rangkap 2

(dua) dan salah satunya disampaikan kepada debitur.

f. Persetujuan Pencairan Kredit.

Pencairan atas kredit yang telah disetujui didasarkan prinsip

sebagai berikut:

1) Pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-

syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan

pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi

oleh pemohon kredit.

2) Sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan

bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

kredit telah diselesaikan dan telah memberikan

perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur.

4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

a. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam

proses perkreditan, sehingga dokumen kredit wajib

didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


DKBU 16

1) Jenis Dokumen Kredit

Jenis dokumen kredit yang wajib didokumentasikan

disesuaikan dengan kredit yang diberikan, antara lain

dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit,

perjanjian kredit, warkat pencairan kredit, dokumen

yang terkait dengan debitur (misalnya dokumen identitas

debitur, Kartu Keluarga, NPWP, legalitas usaha), dan

dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Kredit.

Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman

dan tertib sesuai dengan Undang-Undang mengenai

dokumen perusahaan. Tatacara penggunaan atau

pengambilan dokumen kredit dari tempat

penyimpanannya harus diyakini memiliki pengamanan

yang memadai.

b. Administrasi Kredit

Administrasi kredit sangat diperlukan dalam rangka

penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan

kredit, perlindungan kepentingan BPR dan laporan kepada

Bank Indonesia, sehingga seluruh proses perkreditan perlu

diatur dan administrasikan dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan kredit.

Seluruh kredit yang diberikan oleh BPR, harus dicatat

dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat serta

mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata cara pengadministrasian kredit.

Tata cara pengadministrasian kredit harus mencakup

unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling

kurang, terdiri atas:

a) penetapan pegawai dan/atau satuan/unit kerja

yang bertanggungjawab dalam pengadministrasian

perkreditan;

b) jenis dokumen/berkas/warkat yang wajib

ditatausahakan paling kurang meliputi dokumen

pengajuan kredit, dokumen analisis kredit,

perjanjian kredit, warkat pencairan kredit,

dokumen yang terkait dengan debitur, dan

dokumen terkait dengan agunan serta

pengikatannya;


DKBU 17

c) tatacara penatausahaannya, termasuk kodifikasi

dokumen, masa retensi dokumen sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengawasan Kredit

a. Prinsip Pengawasan Kredit

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha BPR yang

memiliki risiko yang dapat merugikan BPR dan pada

gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat

penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, sehingga

fungsi pengawasan kredit perlu diterapkan secara

menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Fungsi pengawasan kredit harus diawali dengan upaya

yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan

atas terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak

sehat dan/atau hal-hal lain yang dapat merugikan BPR.

Hal tersebut harus tercermin dalam sistem

pengendalian intern BPR yang terkait dengan

perkreditan yang paling kurang terdiri atas organisasi

dan manajemen perkreditan, kebijakan dan prosedur

serta sistem informasi di bidang perkreditan.

2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap

PKPB dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera

diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang

berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

3) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi

untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang

permasalahan dan masukan sebagai solusi kedepan.

4) Pengawasan kredit harus meliputi:

a) Pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau

pejabat yang menangani perkreditan secara

berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian

kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah

pengawasan melekat.

b) Pengawasan yang dilakukan oleh satuan/unit kerja

audit intern atau pegawai/Direksi yang menangani

audit intern terhadap semua aspek perkreditan

termasuk kaji ulang terhadap kebijakan dan

prosedur serta organisasi dan manajemen

perkreditan.


DKBU 18

b. Objek Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan

serta semua objek pengawasan tanpa melakukan

pengecualian, yaitu:

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

prosedur pemberian kredit serta pejabat/pegawai BPR

yang terkait dengan perkreditan.

2) Pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur,

terutama kredit kepada pihak terkait dengan BPR,

debitur grup dan/atau debitur besar. Pengawasan

terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara

intensif.

c. Cakupan Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit paling kurang meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1) Kepada Internal BPR:

a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses

pemberian kredit dan penagihan dengan kebijakan,

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

b) Memastikan bahwa jumlah kredit yang diberikan

tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan

kredit bermasalah (restrukturisasi kredit, hapus

buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan)

dengan PKPB, ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

d) Memantau kesesuaian pelaksanaan

pengadministrasian dokumen perkreditan dengan

ketentuan yang berlaku.

e) Memantau penetapan kualitas kredit dan

kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Memberikan peringatan dini kepada satuan/unit

kerja/pegawai terkait apabila kualitas kredit debitur

atau seluruh portofolio kredit di satuan/unit

kerja/pegawai tersebut berpotensi mengalami

penurunan.


DKBU 19

g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang

menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan

dengan kompetensinya.

h) Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan

melaporkan kepada pejabat di atasnya, kepada

Direksi dan/atau Komisaris apabila terjadi

pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan

oleh pegawai perkreditan.

i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi dan

manajemen perkreditan secara menyeluruh.

2) Kepada Eksternal BPR

a) Mengawasi penggunaan kredit sesuai dengan

tujuan penggunaan kredit sebagaimana tercantum

dalam Perjanjian Kredit.

b) Memantau perkembangan usaha debitur termasuk

pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi

usaha dan agunan debitur sewaktu-waktu dengan

didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas

kredit, jenis debitur, jenis usaha, dan/atau kualitas

kredit.

c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada

debitur apabila terjadi penurunan kualitas kredit

debitur yang diperkirakan memiliki risiko bagi BPR.

d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan

usaha debitur terutama debitur dengan sektor

ekonomi dan kegiatan usaha yang berisiko tinggi

serta debitur berisiko tinggi.

d. Audit Intern Perkreditan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem

pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan

perkreditan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan

PKPB dan telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan

kredit yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan untuk

meyakini:

1) Pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan

PKPB, prosedur pemberian kredit dan ketentuan intern

BPR yang berlaku serta ketentuan dan peraturan

perundang-undangan terkait lainnya.


DKBU 20

2) Kualitas kredit dan kecukupan jumlah penyisihan

penghapusan kredit telah sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva

produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan

aktiva produktif.

3) Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR,

debitur grup dan/atau debitur besar telah sesuai dengan

PKPB dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai BMPK.

4) Pemantauan pelaksanaan administrasi dokumen

perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Penanganan kredit bermasalah, yaitu restrukturisasi

kredit, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan

agunan, telah sesuai dengan PKPB, ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penanganan Kredit Bermasalah

BPR harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga

akan menjadi kredit bermasalah dan menangani kredit

bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah

Seluruh pegawai BPR terutama yang terkait dalam

perkreditan harus memiliki pemahaman yang sama dalam

menangani kredit bermasalah, dengan melakukan upaya

sebagai berikut:

1) Penanganan kredit bermasalah antara lain dilakukan

dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur

yang memiliki kredit bermasalah dan kredit yang

berpotensi bermasalah.

2) Informasi mengenai kredit bermasalah harus secara

jelas diungkapkan dalam administrasi dan dokumentasi

kredit untuk penanganan tindak lanjut di internal BPR

serta disampaikan kepada Dewan Komisaris BPR untuk

menjadi materi dalam Laporan Pelaksanaan Rencana

Kerja BPR oleh Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia

secara semesteran.

3) Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling

kurang mencakup penyebab utama kredit bermasalah,

perkembangan kredit bermasalah, perkembangan

penanganan kredit bermasalah, serta tindak lanjut


DKBU 21

penanganan kredit bermasalah khususnya yang

berdampak signifikan terhadap kinerja BPR.

4) BPR tidak boleh melakukan pengecualian dalam

penanganan kredit bermasalah, khususnya untuk kredit

bermasalah kepada pihak terkait dengan BPR, debitur

grup, dan/atau debitur besar.

b. Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah

Program penanganan kredit bermasalah harus disusun sedini

mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja perkreditan

BPR secara keseluruhan dan harus disetujui oleh Direksi.

Program dimaksud paling kurang meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1) Tatacara penanganan untuk setiap kredit bermasalah

dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia

maupun kebijakan dan prosedur BPR yang mengatur

mengenai penyelamatan dan pernyelesaian kredit

bermasalah yang berlaku bagi BPR;

2) Perkiraan jangka waktu penyelesaian;

3) Perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian kredit

bermasalah, baik dari sisi pengembalian penyediaan

dana maupun dari sisi kualitas aktiva; dan

4) Memprioritaskan penanganan kredit bermasalah kepada

pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau

debitur besar.

Program penanganan kredit bermasalah tersebut merupakan

salah satu materi yang harus dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada

Bab II huruf A.2.b.1).i) di atas.

c. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam menyusun program penanganan kredit bermasalah,

BPR dapat melakukan upaya sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Kredit

Kriteria kredit yang dapat direstrukturisasi yaitu paling

kurang:

a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok

dan/ atau bunga kredit;


DKBU 22

b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan

diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah

kredit direstrukturisasi; dan

c) Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk

memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi.

Kebijakan dalam rangka restrukturisasi kredit

mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

a) Direksi harus membentuk satuan/unit kerja atau

menunjuk pejabat/pegawai untuk menangani

restrukturisasi kredit.

b) Pejabat/pegawai yang ditugaskan dalam

satuan/unit kerja atau yang ditunjuk untuk

menangani restrukturisasi kredit tidak terlibat

dalam proses pemberian kredit kepada debitur yang

akan direstruktrisasi tersebut.

c) Dalam hal BPR tidak memiliki jumlah personil yang

cukup, maka kewenangan tersebut dapat

dilaksanakan oleh Direksi.

d) Penetapan limit wewenang memutus kredit yang

direstrukturisasi yang akan diatur dalam prosedur

perkreditan.

e) Perkembangan penanganan kredit yang

direstrukturisasi harus dilaporkan oleh satuan/unit

kerja atau pejabat/pegawai yang ditunjuk kepada

Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.

f) Hak dan kewajiban debitur dan persyaratan lainnya

dalam rangka restrukturisasi harus ditungkan

dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit

secara tertulis.

2) Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih

kembali setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan,

maka kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan

melalui:

1) Pengambilalihan Agunan

a) Direksi BPR wajib merumuskan kebijakan

pengambilalihan agunan yang dituangkan


DKBU 23

dalam prosedur perkreditan dan bertanggung

jawab dalam pelaksanaannya.

b) BPR harus memilih salah satu perlakuan

terhadap cara pengambilalihan agunan, yang

terdiri dari:

(1) Penyelesaian kredit (Agunan Yang Diambil

Alih/AYDA); atau

(2) Proses penyelesaian kredit.

Tata cara pengambilalihan agunan tersebut

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai kualitas aktiva dan

pedoman akuntansi BPR.

Dasar pertimbangan pemilihan salah satu

perlakuan terhadap cara pengambilalihan

agunan tersebut harus didokumentasikan

secara tertulis.

c) Dalam rangka menetapkan perlakuan

sebagaimana huruf b) BPR harus

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Legalitas agunan;

(2) Jenis agunan;

(3) Agunan tersebut memiliki nilai pasar yang

baik dan mudah diperjual belikan

(marketable);

(4) Perbandingan nilai agunan terhadap

kewajiban debitur (coverage); dan

(5) Surat pernyataan penyerahan agunan dan

surat kuasa menjual dari Debitur.

d) Prosedur penyelesaian kredit melalui AYDA

sebagaimana dimaksud dalam butir b).(1) wajib

dilengkapi dengan:

(1) Tata cara dan batas waktu penyelesaian

AYDA termasuk penetapan Direksi atau

pejabat yang ditunjuk untuk

menyelesaikan AYDA, serta penyusunan

action plan penyelesaian AYDA dengan

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai KAP dan

Pembentukan PPAP.

(2) Tata cara serta periode penilaian AYDA


DKBU 24

(3) Penerapan perlakuan akuntansi

pengambilalihan AYDA sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai KAP dan Pembentukan PPAP

serta kebijakan dan prosedur perkreditan

BPR.

(4) Penilaian kembali secara berkala terhadap

AYDA sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku, dengan ketentuan

sebagai berikut:

(i) Apabila AYDA mengalami penurunan,

BPR wajib mengakui rugi penurunan

nilai tersebut.

(ii) Apabila AYDA mengalami

peningkatan, BPR tidak boleh

mengakui peningkatan nilai tersebut

sebagai pendapatan.

(iii) Dalam hal dilakukan penilaian

kembali terhadap AYDA, dan AYDA

mengalami peningkatan, maka BPR

dapat mengakui pemulihan

penurunan nilai tersebut maksimum

sebesar rugi penurunan nilai yang

telah diakui.

(5) Dokumentasi dan administrasi

pengambilalihan dan penjualan agunan.

e) Prosedur penyelesaian kredit melalui proses

penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud

dalam butir b).(2) perlu diperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

(1) Perjanjian kredit antara BPR dan debitur

tidak berakhir pada saat agunan dikuasai

oleh BPR.

(2) BPR berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan agunan apabila hasil penjualan agunan lebih tinggi dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

(3) BPR berhak untuk menagih tambahan pembayaran kepada debitur jika hasil


DKBU 25

penjualan agunan lebih rendah dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur.

b) Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih

Ketentuan hapus buku dan/atau hapus tagih

terhadap kredit yang memiliki kualitas Macet

adalah sebagai berikut:

(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya

dapat dilakukan terhadap penyediaan dana

yang memiliki kualitas Macet.

(2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih

terhadap kredit yang memiliki kualitas Macet

dengan jumlah yang signifikan, wajib tercatat

dalam rencana kerja dan anggaran tahunan

BPR.

(3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus

tagih disesuaikan dengan kewenangan yang

tercantum dalam kebijakan dan prosedur

perkreditan BPR.

(4) Penghapusbukuan kredit Macet dapat

dilakukan jika:

(a) Debitur sudah tidak memiliki prospek

untuk direstrukturisasi atau upaya

restrukturisasi tidak berhasil sehingga

portofolio kredit BPR tetap Macet;

(b) Agunan yang dikuasai BPR tidak

mencukupi untuk melunasi kredit; dan

(c) BPR telah membentuk PPAP yang cukup.

(5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap

sebagian kredit (partial write off).

(6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap

sebagian atau seluruh kredit.

(7) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan

dana hanya dapat dilakukan dalam rangka

restrukturisasi kredit atau dalam rangka

penyelesaian kredit.

(8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya

dapat dilakukan setelah BPR melakukan upaya


DKBU 26

untuk memperoleh kembali kredit yang

diberikan.

(9) Hapus buku terhadap kredit Macet tidak

diperkenankan untuk kredit kepada pihak

terkait.

(10) BPR wajib menatausahakan dokumentasi

mengenai upaya yang telah dilakukan serta

dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku

dan/atau hapus tagih oleh BPR.

(11) BPR wajib menatausahakan data dan

informasi mengenai kredit yang telah dihapus

buku dan/atau dihapus tagih.

B. TRANSPARANSI

Dalam rangka meningkatkan Good Governance, BPR harus

menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis kredit yang

akan ditawarkan kepada debitur/calon debitur secara memadai, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk

lainnya sesuai hak dan kebutuhan debitur/calon debitur.

Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat

dipahami oleh debitur dan paling kurang meliputi:

1. Informasi mengenai Karakteristik Kredit yang Ditawarkan

Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan tersebut

paling kurang meliputi:

a. Nama Produk.

b. Manfaat dan risiko dari kredit yang ditawarkan kepada

nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul

jika calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya

sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara lain

pengenaan pinalti, pengambilalihan agunan dan lain-lain.

c. Persyaratan kredit termasuk persyaratan yang mencakup

antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme dan

prosedur pengajuan kredit dan persyaratan agunan.

d. Biaya-biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada

debitur antara lain biaya administrasi, provisi, pinalti, dan

asuransi sehingga debitur memperoleh kejelasan mengenai

biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas


DKBU 27

kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi

kewajibannya kepada bank.

e. Informasi tentang suku bunga paling kurang mencakup

metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan

penyesuaian suku bunga kredit sesuai suku bunga pasar.

Cara perhitungan bunga tersebut harus dilengkapi pula

dengan perkiraan atau simulasi bunga yang akan

dibebankan kepada debitur selama jangka waktu kredit.

f. Jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan dan

jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh

BPR kepada debitur/calon debitur sebelum penandatanganan

perjanjian kredit.

2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Kredit dan Pengikatan

Agunan.

Sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, BPR

harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas

kepada calon debitur mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit

dan perjanjian pengikatan agunan.

KEPALA DEPARTEMEN

KREDIT, BPR DAN UMKM,

ZAINAL ABIDIN

Documents

PEDOMAN STANDAR KEBIJAKAN PERKREDITAN BANK … · i daftar isi pedoman standar kebijakan perkreditan bank perkreditan rakyat halaman daftar isi i bab i. pendahuluan a. latar belakang