Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

melalui Penyedia

Linda MikowatiKepala Seksi Wilayah KalimantanDirektorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

(Persiapan Pengadaan, Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak)

PRINSIPPENGADAAN

EFESIEN EFEKT

IF

TRANSPARAN TERBU

KA

BERSAING

ADIL/TIDAKDISKRIMINA

TIF

AKUNTABEL

1. Kebutuhan Barang

dan Jasa Pemerintah

2. Diperlukan

Kegiatan Pengadaan

Secara

Elektronik

3. Bagaimana Cara

Pengadaannya

(HOW)

Peraturan

Perundangan

yang Terkait

Melalui

Swakelola

4. Rencana Umum

Pengadaan

Melalui

Penyedia Barang/Jasa

Proses PBJP secaraUmum

Tahapan PBJP melalui Penyedia

PelaksanaanKontrak

PelaksanaanPemilihan

PersiapanPemilihan

PersiapanPengadaan

PerencanaanPengadaan

Dilaksanakan olehPejabat Penandatangan Kontrak

Dilakukan oleh PPK, Pokja atau PP

Setelah menerima perintah pengadaan dariPPK kepada Kepala UKPBJ/PP

Dilakukan oleh Pokja atau PP

Dilakukan oleh PPK setelah RKAKL/RKAD disetujui olehDPR/DPRD atau setelah penetapan Pagu Anggaran

K/L/Persetujuan RKA perangkat Daerah

Identifikasi Kebutuhan, Penetapan B/J, Cara, Jadwal dan Anggaran

Disusun PPK dan ditetapkan PA/KPA

Serah TerimaDilakukan dari Penyedia kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terimapekerjaan kepada PA/KPA

Titik Kritis Persiapan Pengadaan

• Belum dilakukan survey dan analisa pasar

• Komponen HPS tidak jelas (Keuntungan, Pajak, Biaya2 lain, potongan harga?)

• Survey Pasar dilakukan ke pihak yang tidak sesuai(Produsen/Pabrikan, Agen tunggal/Distributor, Reseller, Makelar?)

• Pemaketan tidak berdasarkan hasil Analisa pasar (Pemecahanatau Penggabungan)

• Konsolidasi?

• Penetapan Uang Muka, Subkontrak, Jenis Kontrak, Jaminan, Penyesuaian Harga

• Rancangan Kontrak (SSKK: Pembayaran, Denda, Sanksi, Subkontraktor, Penyelesaian Perselisihan, dst)

Titik Kritis Persiapan Pemilihan• Pastikan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan sudah clean and clear

• Lakukan review/kaji ulang terhadap Dokumen Rencana PelaksanaanPengadaan.

• Cek Waktu yang tersedia untuk tender dan pelaksanaan kontrak.

• Kenali kemampuan diri terkait teknis barang/jasa yang diadakan. LibatkanTim Teknis apabila dibutuhkan.

• Tentukan metode pemilihan yang tepat

• Pertimbangkan cara tender yang tepat. Tender umum atau Tender cepat?

• Dalam menyusun Dokumen Pengadaan:

Pastikan konsistensi Dokumen Pemilihan dengan KAK

Pastikan konsistensi Dokumen Pemilihan dengan Rancangan Kontrak

Pastikan hal-hal yang harus dipilih/ditentukan sudah clear dalamDokumen Pemilihan

Susun daftar hal-hal yang harus diperjelas dalam Pemberian Penjelasan

Susun addendum Dokumen Pengadaan apabila ada.

Sesuaikan Dokumen Pemilihan sesuai kebutuhan

Titik Kritis Pelaksanaan Pemilihan

1. Pemberian Penjelasan yang bersifat Pasif

2. Menambah Persyaratan Kualifikasi yang tidak substansial

3. Mensyaratkan upload seluruh dokumen kualifikasi

4. Menggugurkan kesalahan yang tidak substansial

5. Tidak dapat menentukan persyaratan pengalaman yang relevan

6. Ketelitian dalam melakukan koreksi Aritmatik

7. Klarifikasi hal-hal yang tidak/kurang jelas

8. Keliru menetapkan metode evaluasi

9. Alokasi waktu pemilihan yang tidak wajar

10.E-Reverse Auction

Sejenis?

Sejenis?

Pada Pekerjaan Konstruksi?

Tender/Seleksi Ulang Gagal?

PBJ yang dikecualikan

Diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLU, apabila belum menerapkan maka berpedoman pada

Perpres nomor 6/18

PBJ pada BLU

Barang/Jasa yang memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan atau bea yg ditetapkan oleh Pemerintah

PBJ berdasarkan tarif yg dipublikasikan

• Praktik transaksinya berlaku umum dan terbuka,• jumlah permintaan B/J > jumlah penawaran

• jasa profesi tertentu, • karya seni dan budaya, industri kreatif

PBJ sesuai praktik bisnis mapan

PBJ yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalamperaturan perundang-undangan

PBJ yg diatur dengan Per-UU lain

Listrik, telepon/komunikasi, air bersih, bahan bakar gas, bahan bakar minyak

•Hotel, tiket transportasi, langganankoran/majalah•Keikutsertaan

seminar/pelatihan/pendidikan, jurnal/ publikasi ilmiah/penelitian/lap.riset, kapalbekas, pesawat bekas, sewagedung/gudang• Jasa Arbiter, Advokat, Tenaga Kesehatan,

PPAT/Notaris, Auditor, penerjemah/interpreter, Penilai•Pembuatan/sewa/pembelian film, iklan

layanan masyarakat, karya seni danbudaya, jasa pekerja seni budaya

Cukai, Mata Uang, Industri Pertahanan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum, PenyediaanInfrastruktur Prioritas, Pengadaan rumahbagi mantan Presidan dan/atau MantanWakil Presiden, KPBU, Asian Games, SistemAdministrasi Perpajakan

Dilaksanakan dengancara non kompetisi,

kompetisi atau lelang

Database Permasalahan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);b. Penandatanganan Kontrak;c. Pemberian uang muka;d. Pembayaran prestasi pekerjaan;e. Perubahan Kontrak;f. Penyesuaian harga;g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;h. Pemutusan Kontrak;i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atauj. Penanganan Keadaan Kahar.

Pasal 52 Ayat 1

Pembayaran Prestasi

a. Pembayaran diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuranpengembalian uang muka (proporsional setiap tahapan), retensi dan denda.

b. Untuk subkontrak, maka permintaan pembayaran dilengkapi dengan buktipembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaan.

c. Pembayaran prestasi dapat diberikan dalam bentuk:

• Bulanan

• termin (tahapan penyelesaian), atau

• sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pasal 53

Pembayaran Prestasi (2)

d. Pembayaran mendahului prestasi pekerjaan, penyedia harus menyampaikan

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan atau sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

e. Pembayaran dapat dilakukan terhadap peralatan/bahan yang belum

terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi

pekerjaan dan telah tercantum dalam Kontrak.

Pasal 53

Perubahan Kontrak

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaandengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumenKontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ ataud. mengubah jadwal pelaksanaan

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantumdalam Kontrak awal.

Pasal 54

Perubahan Kontrak (2)

• Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk seluruh jenis kontrak

• Perlu diperhatikan mengenai ketersediaan anggaran untukpekerjaan tambah yang mengakibatkan adanya penambahanbiaya

• Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Perubahan Kontrak (3)

Perpanjangan Waktu• Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan

yang layak dan wajar misalnya:a) pekerjaan tambah;b) perubahan disain;c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/ataue) Keadaan Kahar

• PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelahmelakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia

• PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau melibatkan Tim ahli (bila perlu)

• Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendumKontrak.

Studi Kasus

Apakah para pihak dapat merubah jenis kontrak saatpelaksanaan kontrak ?

Penjelasan:Jenis Kontrak dalam pelaksanaan kontrak tidak bolehdilakukan perubahan karena jenis kontrak telahdimuat dalam draft kontrak sehingga menjadi halyang berpengaruh dalam kompetisi pada prosespemilihan.

Studi Kasus

Modus Penyimpangan apa saja yang dapat terjadi terkaitPerubahan Kontrak?

Penjelasan:1. Pelaksanaan Kontrak terlambat karena kesalahan Penyedia

namun PPK memberikan perpanjangan waktu tanpadikenakan sanksi.

2. PPK memperpanjang kontrak dengan waktu yang panjangdan tidak sesuai kebutuhan yang sesungguhnya.

3. Perpanjangan kontrak dilakukan tanpa alasan yang jelas,tanpa dokumentasi yang lengkap dan tanpa addendumkontrak.

4. Perubahan jenis kontrak Lumsum menjadi jenis kontrakHarga Satuan.

Penyesuaian Harga

a. Terhadap kontrak Tahun Jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 bulanb. Untuk Jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Waktu Penugasanc. Tata Cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.d. Diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaane. Tidak berlaku untuk komponen keuntungan , biaya tidak langsung (overhead cost) dan

harga satuan timpang.f. Diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaang. Untuk komponen pekerjaan dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga

dari negara asal tersebuth. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru karena addendum kontrak, diberikan

mulei bulan ke-13 sejak addendum ditandatangani.i. Apabila pelaksanaan kontrak terlambat, yang digunakan adalah indeks terendah antara

jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

Pasal 37

Peristiwa Kompensasi

• PPK Mengubah Jadwal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan• Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia• PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan• Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak• PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian• PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan• PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK• Ketentuan lain dalam SSKK

Studi Kasus

•Terdapat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan antar pulau.

•Dalam proses pelaksanan kontrak, ternyata pada rencana jalur

jembatan antara Pulau teridentifikasi ada beberapa titik pondasi

jembatan yang dibawahnya ada ranjau laut bekas penjajah yang

kondisinya masih aktif. Akibatnya perlu dilakukan netralisasi ranjau laut

oleh TNI AL. Proses netralisasi sejak survei sampai peledakan ternyata

memerlukan waktu lama akibatnya sisa waktu kontraktor

menyelesaikan fisik jembatan tidak mencukupi.

•Keberadaan ranjau laut yang tidak pernah diduga para pihak dlm

kontrak dan harus dibersihkan

•Terdapat potensi resiko yang terjadi jika pembersihan ranjau itu tidak

dilakukan akan menimbulkan korban (jiwa dan material)

Apa yang harus dilakukan PPK?

Analisis KasusPenyimpangan yang mungkin dilakukan: Tidak dilakukan pengendalian kontrak

Penjelasan:

• Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau e) Keadaan Kahar.

• Dalam hal adanya indikasi bahwa terdapat titik pondasi jembatan yang dibawahnya ada ranjau laut bekas penjajah yang kondisinya masih aktif, PPK terlebih dahulu melakukan penelitian apakah indikasi tersebut benar adanya, selain itu PPK harus melakukan penelitan apakah bila dilakukan proses netralisasi ranjau laut tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan jembatan tersebut

• PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau melibatkan Tim ahli (bila dianggap perlu)

• Bilamana hasil penelitian PPK bahwa akibat proses netralisasi sejak survai sampai peledakan ternyata mengakibatkan terhentinya proses pembangunan jembatan, maka PPK dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak

• Bilamana PPK menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka harus dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak (addendum) yang disepakati kedua belah pihak

• Pelanggaran: Prinsip Efektif, Efisien, Akuntabel

Keadaan Kahar

• suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapatdiperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalamKontrak menjadi tidak dapat dipenuhi

• Penyedia memberitahukan Keadaan Kahar kepada PPK

• Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkanoleh perbuatan atau kelalaian para pihak

• Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinyaKeadaan Kahar tidak dikenakan sanksi

Pasal 55

Keadaan Kahar (2)

• Penanganan:a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat

dihentikan.b. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat

melakukan perubahan kontrak.c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan

kahar dapat melewati Tahun Anggaran.d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak

Pasal 55

Pengendalian Kontrak

a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasifisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;

c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisikpelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampauitahun anggaran berjalan.

Pengendalian Kontrak (2)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, PPK menerbitkan surat peringatankepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktikan(show cause meeting/SCM).

b. dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahasdan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyediadalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalamBerita Acara SCM I

c. apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II, jika gagal lagi maka dilaksanakan SCM III.

d. pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatankepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan

Pemberian Kesempatan

a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masapelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampumenyelesaikan pekerjaan

b. dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktupenyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepadaPenyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

c. dapat melampaui Tahun Anggarand. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai

kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Pasal 56

Pemberian Kesempatan (3)

Dalam hal melewati tahun anggaran:

a. Akhir masa pelaksanaan kontrak, PPK, Penyedia dan Konsultan melakukanperhitungan akhir kontrak

b. PPK memastikan alokasi anggaran tahun berikutnyac. Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaand. Penyedia membuat surat pernyataan menyelesaikan pekerjaan selama

waktu yang disepakati.e. Mengenakan denda keterlambatanf. Adendum kontrak

Studi Kasus

Apakah pemberian kesempatan dapat melebihi 50 hari kalender?

Penjelasan:Durasi waktu Pemberian kesempatan pada prinsipnyadiberikan dengan pertimbangan yang dapatdipertanggungjawabkan dengan justifikasi teknis,berorientasi terhadap pencapaian output dantersedianya waktu serta anggaran.

Studi Kasus

Apakah para pihak dapat merubah besaran dendasaat pelaksanaan kontrak ?

Penjelasan:Besaran denda dalam pelaksanaan kontrak tidakboleh dilakukan perubahan karena jenis kontrak telahdimuat dalam draft kontrak sehingga menjadi halyang berpengaruh dalam kompetisi pada prosespemilihan.

Studi Kasus

Modus Penyimpangan apa saja yang dapat terjaditerkait pengenaan denda?

Penjelasan:1. PPK tidak mencantumkan besaran denda di dalam

Rancangan Kontrak dan Kontrak;2. Besaran denda tidak sesuai dengan output pekerjaan yang

akan diterima, yang seharusnya dikenakan denda darikeseluruhan akan tetapi pengenaan denda hanya bagian;

3. PPK tidak memberikan sanksi denda kepada penyediayang terlambat melaksanakan pekerjaaan akibatkesalahan penyedia barang/jasa.

Pemutusan Kontrak

• Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat PenandatanganKontrak atau Penyedia;

• Oleh PPK, apabila Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidakmenyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajibandalam masa pemeliharaan;

• Penyedia dikenakan sanksi:a. pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan

Jaminan Pemeliharaan; danb. Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

Pasal 78 Ayat 3

Serah Terima Pekerjaan

Thank You!