Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah “Keniscayaan”? · dari pemanfaatan pesisir dan reklamasi pantai. 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir Dalam pengelolaan pemanfaatan ruang

TEMU ILMIAH IPLBI 2015

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015 | 01

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah “Keniscayaan”?

Mukti Ali

Lab.Waterfront Planning and Development,Urban Planning and Design, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Kota-kota di dunia cenderung berkembang di sepanjang pesisir baik di laut maupun di sungai.

Demikian juga halnya kota-kota di Indonesia, sebagian berada di wilayah pesisir. Wilayah Indonesia

memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km nomor dua di dunia, Kondisi ini menyebabkan wilayah

pesisir Indonesia kaya akan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan kehidupan

masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan ruang

kawasan pesisir perlu dilakukan untuk pengembangan kota-kota pesisir. Jenis penulisan bersifat

deskriptif-eksploratif, data disajikan secara eksplorasi dan dikumpulkan dari beberapa sumber

pustaka, penulisan dan penelitian. Kesimpulan dari makalah ini adalah: kegiatan pengelolaan/pe-

manfaatan ruang kawasan pesisir dapat memberikan dampak positif baik secara sosial, ekonomi

maupun lingkungan.Dampak negatif dari pengelolaan/pemanfaatan ruang kawasan pesisir terjadi

jika perencanaan tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan sehingga dapat menimbulkan

kerugian secara ekonomi, gejolak sosial di msasyarakat, serta kerusakan lingkungan. Sepanjang

mengikuti kaidah, aturan, norma dan undang-undang maka Pemanfaatan ruang kawasan pesisir

sebuah “keniscayaan”?

Kata-kunci:Pemanfaatan, Kawasan Pesisir, Keniscayaan

Pendahuluan

Kota-kota di dunia cenderung berkembang di

sepanjang pesisir baik di laut maupun di sungai.

Kota–kota tersebut kemudian berubah menjadi

pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pu-

sat distribusi komoditas bagi kawasan di sekitar-

nya. Demikian juga halnya kota-kota di Indo-

nesia, sebagian kota-kota besar berada di

wilayah pesisir. Sehingga masyarakat perkotaan

di Indonesia sangat terkait dengan kawasan

pesisir dan sektor kelautan dan segala potensi

dan permasalahan yang ada di dalamnya.

Berkembangnya kota-kota di kawasan pesisir

berdampak terhadap keadaan di wilayah terse-

but. Beberapa dampak yg ditimbulkan antara

lain seperti, peningkatan jumlah penduduk,

perkembangan ekonomi dan sosial, perkem-

bangan industri dan pariwisata, dan lain-lain

sampai kepada dampak lingkungan yang ditim-

bulkannya baik positif maupun negatif.Selain itu,

perkembangan kawasan pesisir juga membe-

rikan dampak perubahan terhadap ruang dan

pemanfaatannya di wilayah pesisir.

Wilayah Indonesia memiliki garis pantai se-

panjang 99.093 km nomor dua di dunia setelah

Kanada, garis pantai ini bias bertambah sampau

lebih dari 100.000 km jika dilakukan pemetaan

yang lebih detail1, dengan ¾ wilayah Indonesia

merupakan wilayah laut dan pesisir yaitu 5.8

juta km2 dari 7.827.087 km2.

Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir

Indonesia kaya akan sumberdaya yang dapat

dimanfaatkan bagi kegiatan kehidupan masya-

rakat, baik kegiatan ekonomi, sosial maupun

budaya. Pemanfaatan wilayah pesisir menim-

bulkan konsekuensi terhadap penyediaan ruang

atau lahan bagi berbagai aktifitas yang muncul.


02 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015

Wilayah pesisir dengan kualitas lingkungan

hidup yang rendah menjadi alternatif untuk

mendapatkan lahan bagi berbagai aktifitas

ekonomi, sosial, dan budaya yang muncul.

Negara-negara maju dan juga tentu saja di

Indonesia menjadikan wilayah pesisir sebagai

alternatif dalam menyelesaikan persoalan keter-

sediaan lahan bagi aktifitas penduduk di wilayah

perkotaan.Lahan di wilayah pesisir yang secara

ekonomis dan lingkungan dinilai kurang me-

nguntungkan di desain supaya lebih bernilai dan

memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi

masyarakat.

Beberapa upaya pemanfaatan yang dapat

dilakukan adalah dengan konservasi, reklamasi,

dan rehabilitasi. Pemanfaatan sumberdaya wila-

yah pesisir yang memiliki karakteristik yang

berbeda-beda hanya dapat dilakukan secara

optimal dan berkesinambungan dengan peren-

canaan dan pengelolaan secara terpadu dan

berkelanjutan. Besarnya sumberdaya wilayah

pesisir dapat menimbulkan berbagai perma-

salahan. Ketidakterpaduan pemanfaatan ruang

pesisir dapat konflik kepentingan antar berbagai

sektor. Meningkatnya kemiskinan masyarakat

pesisir dan lemahnya penegakan hukum dalam

pemanfaatan wilayah pesisir merupakan masa-

lah klasik yang dapat timbul dari tidak

terpadunya pengelolaan tata ruangwilayah

pesisir.

Salah satu upaya pengelolaan dan wilayah

pesisir adalah dengan melakukan reklamasi.

Reklamasi lahan adalah proses pembentukan

lahan baru di pesisir atau bantaran sungai.

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama

reklamasi adalah menjadikan kawasan berair

yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik

dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut

biasanya dimanfaatkan untuk kawasan per-

mukiman, perindustrian, bisnis dan perto-koan,

pelabuhan udara, perkotaan, per-tanian, serta

objek wisata2.

Sejarah Pemanfaatan Pesisir dan Perkembangan

reklamasi di Dunia

Pemanfaatan pesisir dalam bentuk reklamasi

pantai telah dilakukan sejak lama, dari beberapa

penelitian diketahui reklamasi tanah utama

pertama dilakukan pada tahun 1970, ketika Port

dari Rotterdam di Belanda diperpanjang dengan

pasir suppletion dari laut dengan reklamasi

Maasvlakte pertama3.Belanda yang wilayahnya

berada di bawah rata-rata permukaan laut, pada

tahun 1612, merekayasa lahan Kota Beemster

tidak kurang dari 70 km2. Proyek reklamasi di

Beemster ini termasuk proyek reklamasi tertua

yang pernah dilakukan dan pernah mendapat-

kan penghargaan sebagai World Heritage Site

pada tahun 1999. Selain Belanda, Hong Kong

merupakan salah satu negara yang telah lama

melakukan reklamasi dimana hampir 25%

wilayahnya adalah hasil reklamasi pantai. Singa-

pura melaksanakan proyek reklamasi yang

tergolong spektakuler dengan setidaknya butuh

Gambar 1. Peta Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia

Mukti Ali


waktu 50 tahun dari masa perencanaan sampai

pada saat ini, dan proses pembangunannya

masih terus berlanjut. Selanjutnya adalah Palm

Island yang berada di Dubai. Palm Island dapat

dikatakan sebagai proyek reklamasi yang penuh

ambisi dan paling spektakuler dalam dekade

belakangan ini. Di Kota Yokohama, Japan pada

1983 dilakukan reklamasi dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas lingkungan yang menu-

run akibat industri. Sementara itu sejarah

reklamasi di Indonesia dimulai pada tahun 1990-

an di Jakarta dan juga di Manado dilakukan

reklamasi untuk penataan kawasan pesisir.

Demikian juga di Makassar telah dilakukan

reklamasi pantai Losari. Selain itu beberapa kota

besar di Indonesia saat ini juga telah melakukan

perencanaan pemanfaatan pesisir dengan rekla-

masi pantai. Berdasarkan uraian latar belakang

dan sejarah dilakukannya reklamasi di dunia,

penulis mencoba mengkaji sejauhmana peman-

faatan ruang kawasan pesisir perlu dilakukan

untuk pengembangan kota-kota pesisir. Dalam

hal ini penulis tidak dalam kapasitas mem-

berikan justifikasi terhadap baik buruknya

melakukan pengelolan terhadap pesisir. Penulis

hanya memberikan analisis dari berbagai kajian

terhadap pengelolaan wilayah pesisir.

Metode Penulisan

Jenis penulisan makalah ini bersifatdeskriptif-

eksploratif, data disajikan secara eksplorasi dan

dikumpulkan dari beberapa sumber pustaka,

penulisan dan penelitian.

Penyajian analisis data susun sebagai berikut:

1. Permasalahan dan Dampak Pemanfaatan

Pesisir

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir

3. Definisi Pemanfaatan menurut Undang-

UndangNo.27/2007

4. Studi Kasus Pemanfaatan Pesisir

Berikutnya pembahasan dilanjutkan dengan

uraian mengenai “Prinsip perencanaan pe-

ngelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”,

sebagai bahan analisis lanjutan untuk menyusun

kesimpulan. Di bagian akhir makalah ditutup

dengan kesimpulan tentang bagaimana menyi-

kapi pengelolaan/pemanfaatan ruang wilayah

pesisir.

Analisis dan Pembahasan

1. Permasalahan dan Dampak Pemanfaatan

Pesisir

Dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil disebutkan bahwa “Dalam satu dekade ini

terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami

kerusakan akibat aktivitas Orang dalam me-

manfaatkan sumber dayanya atau akibat

bencana alam. Selain itu, akumulasi dari

berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat

parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu

wilayah pesisir yang didukung peraturan

perundang-undangan yang ada sering menim-

bulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang- un-

dangan yang ada lebih berorientasi pada

eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber

daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis

dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan

berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang

dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam

pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, terbatasnya ruang untuk partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan

bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan

kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan

daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut

belum mampu mengeliminasi faktor- faktor

penyebab kerusakan dan belum memberi ke-

sempatan kepada sumber daya hayati untuk

dapat pulih kembali secara alami atau sumber

daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya

lain4.”

Lebih lanjut Penjelasan atas Undang-Undang

Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil menyebutkan bahwa “keunikan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan

berkembangnya konflik dan terbatasnya akses

pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-



pulau kecil,perlu dikelola secara baik agar

dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan

dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan

untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong

untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik

dan yang telah berhasil perlu diberi insentif,

tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-

norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup

perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pe-

ngendalian, dan pengawasan, dengan mem-

perhatikan norma-norma yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan lainnya seperti

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat

difokuskan pada norma hukum yang belum

diatur dalam sistem peraturan per-undang-

undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik

dari pengaturan umum yang telah diundangkan.

Norma-norma itu akan mem-berikan peran

kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta

sebagai pemangku kepentingan baik kepen-

tingan daerah, kepentingan nasional, maupun

kepentingan internasional melalui sistem penge-

lolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

negara hukum, pengem-bangan sistem Penge-

lolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi

dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh

guna menjamin kepastian hukum bagi upaya

pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 19455.”

Penjelasan Undang-Undang ini sangat jelas

menguraikan tentang permasalahn dan dampak

yang akan ditimbulkan jika wilayah pesisir dan

pulau-pulai kecil tiak dikelola dengan baik dan

berkelanjutan antar semua sektor dan kepen-

tingan baik masyarakat, swasta maupun

pemerintah.

Ketentuan dari kebijakan tersebut merupakan

implementasi dari pencegahan dampak negatif

dari pemanfaatan pesisir dan reklamasi pantai.

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir

Dalam pengelolaan pemanfaatan ruang kawasan

pesisir dan pelaksanaan reklamasi pantai atau

pengembangan daratan di dunia memiliki

ketentuan–ketentuan yang berlaku. Di Indonesia

sendiri telah memiliki beberapa kebijakan yang

mengatur mengenai reklamasi pantai, diantara-

nya :

1. Pedoman Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan

Menteri PU No. 4/PRT/M/2007)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Tentang Pemerintahan Daerah yang

memberi wewenang kepada daerah untuk

mengelola wilayah laut dengan memanfaat-

kan sumber daya alam secara optimal.

3. Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana.

6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1

tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

3. Definisi Pemanfaatan Ruang Kawasan

Pesisir menurut Undang-Undang No.

27/2007

Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pe-

ngelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pada bagian kedua bab Pemanfaatan Pulau–

Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya pasal 23

menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Pulau-Pulau

Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan

berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis

secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau

besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-Pulau

Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan

untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

konservasi; pendidikan dan pelatihan;penelitian

Mukti Ali


dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata,

usaha perikanan dan kelautan dan industri

perikanan secara lestari; pertanianorganik; dan

/atau, peternakan. Kecuali untuk tujuan konser-

vasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian

dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau

kecil dan perairan di sekitarnya wajib: meme-

nuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;

memperhatikan kemampuan sistem tata air

setempat; serta menggunakan teknologi yang

ramah lingkungan. Pemanfaatan Pulau-Pulau

Kecil dan perairan di sekitarnya mempunyai Hak

Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang

diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pada pasal lain disebutkan bahwa Pemanfaatan

Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya

untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompi-

lasi data untuk pengembangan ilmu

pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan

/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Definisi pemanfaatan ruang Pesisir menurut

Undang-Undang ini terdiri dari Konservasi,

Reklamasi dan Rehabilitasi.

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

diselenggarakan untuk: menjaga kelestarian

Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melin-

dungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;

melindungi habitat biota laut; dan melindungi

situs budaya tradisional. Rehabilitasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan

dengan memperhatikan keseimbangan Ekosis-

tem dan/atau keaneka-ragaman hayati setempat.

Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat

dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan

Pulau- Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis,

lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu pada

bab Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir

disebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

pengendalian terhadap interaksi manusia dalam

memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil serta proses alamiah secara

berkelanjutan dalam upaya meningkatkan ke-

sejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengeloaan wilayah ruang pesisir sangatdi-

mungkinkan sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan dan Undang-Undang yang

berlaku.

4. Studi Kasus Pemanfaatan Pesisir

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam

bentuk reklamasi panati telah banyak dilakukan

di Negara-negara maju. Prinsip Daya Guna

tanpa mengabaikan Pelestarian Lingkungan

menjadi dasar dalam pelaksanaan reklamasi di

negara-negara maju. Dengan prinsip ini rekla-

masi memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan

budaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehingga pelaksanaan reklamasi tidak menjadi

masalah di tengah-tengah masyarakat. Masya-

rakat betul-betul merasakan manfaat dari

pelaksaanaan reklamasi. Berikut beberapa

contoh reklamasi yang telah dilakukan di

beberapa negara maju:

1.Jepang, melakukan beberapa reklamasi

diantaranya: di daerah Kansai dengan luas lahan

sekitar 10km2 diperuntukan sebagai bandara

Internasional; di Osaka ada sea landfill phoenix

reklamasi untuk tempat pengolahan limbah

terpadu; di Tokyo juga terdapat lahan reklamasi

yang digunakan sebagai tempat pelngolahan

limbah terpadu.

Gambar 2. Reklamasi Bandara Kansai, Japan Sumber: reklamasidaratan.files.wordpress.com

2.Korea Selatan, melakukan reklamasi di daerah

Incheon, diperuntukkan sebagai bandara inter-

nasional dan kawasan industri.

3.Singapura, hampir sebagian besar wilayahnya

merupakan lahan reklamasi, yang peruntukan-



nya digunakan untuk berbagai kegiatan konser-

vasi, ekonomi, sosial dan budaya-pariwisata.

4.Dubai,Negara ini menjadi reklamasi sebagai

megaproject dalam pengembangan kawasan

hunian. Terdapat 4 proyek Reklamasi yaitu: The

Palm Jeber Ali, Deira, Jumairah, dan The World.

5.China, di Tianjin, tujuan dari Reklamasi lahan

di daerah Tianjin adalah untuk memenuhi

efisiensi lahan yang dirasa sudah menggangu di

daerah daratan. Pemerintah China membangun

Reklamasi ini untuk memenuhi kebutuhan

pengem-bangan daerah Industri, Pelabuhan dan

Free Trade Zone. Linggang New City Project,

Shanghai, China, Lahan reklamsi seluas 133.2

km2 ini merupakan proyek pengembangan

daerah bisnis terpadu di daerah Shanghai.

Kawasan Industri, pelabuhan dan Bandara di-

bangun untuk menunjang peningkatan pesat

perekonomian di China.

Berikut beberapa studi kasus reklamasi di

Indonesia yang meskipun telah selesai pelak-

sanaan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat

tetapi sampai saat ini masih terus menjadi

penimbulkan polemik.

1. Kawasan Teluk Jakarta, Proyek itu

dimaksudkan selain untuk memperbaiki kualitas

lingkungan juga untuk pusat niaga dan jasa

skala internasional, perumahan, dan pariwisata.

Gambar 3. Reklamasi Teluk Jakarta Sumber: reklamasidaratan.files.wordpress.com

2. Telok Benoa Bali, Tujuan pemanfaatan

kawasan Teluk Benoa antara lain untuk

mengurangi dampak bencana alam dan dampak

iklim global, serta menangani kerusakan pantai

pesisir. Kebijakan rencana pengembangan Teluk

Benoa adalah untuk meningkatkan daya saing

dalam bidang destinasi wisata dengan mencipta-

kan ikon pariwisata baru dengan menerapkan

konsep green development, sebagai upaya

mitigasi bencana, khususnya bahaya tsunami.

Gambar 4. Reklamasi Teluk Benoa, Bali. Sumber:

static.inilah.com

3. Manado, Sulawasi Utara, reklamasi pantai

boulevard sepanjang 76 hektar menyebabkan

perubahan di kawasan teluk Manado. Reklamasi

ini diperuntukkan menjadi kawasan Central

Bussiness District.

Gambar 5. Reklamasi Manado. Sumber: koleksi

penulis, 2015

4. Pantai Losari, Makasar sebagai titik tengah

pembangunan Indonesia. Di kawasan Center

Point of ndonesia, dengan luas total 600 hektar

ini, nantinya akan dibangun pusat bisnis dan

pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel

kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan

golf dengan view ke laut lepas, hampir serupa

dengan apa yang dibangun melalui rencana

reklamasi pantai utara di Jakarta.

Gambar 6. Reklamasi Pantai Losari, Makassar

Sumber: koleksi penulis, 2015

Mukti Ali


Demikian beberapa kasus pemanfaatan ruang

kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi pantai

di Indonesia.

“Prinsip-prinsip Perencanaan Pengelolaan Wila-

yah pesisir dan pulau-pulau kecil”

Agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu

maka dalam Undang-Undang No.27 tahun 2007

terdapat beberapa prinsip dasar pada

perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil yang harus menjadi pedoman

seluruh pemangku kepentingan terhadap pe-

manfaatan ruang kawasan pesisir, yaitu:

- merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dan/atau komplemen dari

sistem perencanaan pembangunan daerah;

- mengintegrasikan kegiatan antara pemer-

intah dengan pemerintah daerah, antar

sektor, antara pemerintahan, dunia usaha

dan masyarakat, antara ekosistem darat

dan ekosistem laut, dan antara ilmu

pengetahuan dan prinsip-prinsip mana-

jemen;

- dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik

dan potensi yang dimiliki masing- masing

daerah, serta dinamika perkembangan

sosial budaya daerah dan nasional; dan

- melibatkan peran serta masyarakat setem-

pat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam

bentuk reklamasi dapat memberikan dampak

positif dan negatif terhadap kegiatan masya-

rakat. Dampak positif dapat berupa pe-rubahan

fungsi lahan yang pada awalnya tidak

mempunyai nilai menjadi kawasan yang bernilai

ekonomi tinggi. Sedangkan pemanfaatan ruang

kawasan pesisir jika tidak mengikuti aturan dan

tidak direncanakan secara terpadu dan

berkelanjutan maka akan memberikan dampak

negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu

semua pemangku kepentingan/stakeholders

dalam hal ini masyarakat, swasta, dan

pemerintah perlu dilibatkan dalam pengelolaan

ruang kawasan pesisir. Diperlukan kajian

mendalam dan menyeluruh terhadap dampak

yang akan ditimbulkan dengan pemanfaatan

tersebut.

Sosialisasi kepada masyarakat dengan melibat-

kan mereka pada proses pengelolaan ruang

kawasan pesisir dan kepastian hukum me-

rupakan hal yang sangat penting diperhati-kan.

Sehingga masyarakat akan mempunyai rasa

memiliki dan tanggungjawab yang besar.

Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan ruang

kawasan pesisir seharusnya juga disinkronkan

dengan rencana tata ruang kota yang telah ada.

Sehingga kemampuan daya dukung lahan, daya

dukung sosial, dan ekologi tidak terabaikan.

Kesimpulan

- Kegiatan pengelolaan/pemanfaatan ruang

kawasan pesisir dapat memberikan dampak

positifbaik secara sosial, ekonomi maupun

lingkungan.


kawasan pesisir harus memberikan manfaat

sosial dan ekonomi yang lebih besar dari

biaya sosial dan biaya ekonominya,


kawasan pesisirharus memperhatikan dan

menjaga kehidupan masyarakat serta

kelestarian lingkungan.

- Dampak negatif dari pengelolaan/peman-

faatan ruang kawasan pesisir terjadi jika

perencanaan tidak sesuai dengan rea-

lisasinya di lapangan sehingga dapat

menimbulkan kerugian secara ekonomi,

gejolak sosial di masyarakat, serta

kerusakan lingkungan.


kawasan pesisir dapat terlaksana dengan

baik jika dibangun komunikasi antara

semua pihak yang berkepentingan dan

stakeholder yang terkait.

Sepanjang mengikuti kaidah, aturan, norma dan

undang-undang maka Pemanfaatan ruang

kawasan pesisir sebuah “keniscayaan”?.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para

mahasiswa S1 dan S3 sebagai peserta labora-



torium waterfront planning and development,

dan pengelola laboratorium waterfront planning

and development. Dan tidak lupa pula penulis

mengucapkan terima kasih kepada panitia Temu

Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan

Indonesia (IPLBI) 2015 di Universitas Sam

Ratulangi Manado atas kesempatan sebagai

pemateri dan mempersentsikan makalah ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak

keterbatasan pada makalah ini, oleh karena itu

sangat terbuka saran dan kritik membangun dari

semua pihak untuk perbaikan makalah ini

kedepan.

Daftar Pustaka

Priyadi Kardono (2015), Kepala Badan Informasi

Geospasial (BIG), Garis Pantai Indonesia terpanjang

Kedua di Dunia, Antara News.com.

Ruchyat Deni Djakapermana, DR, Ir., M.Eng, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan

Kawasan,Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.

René Kolman. (2012). New Land By The Sea

Economically and Sosially, Land Reclamation Pays Secretary General, International Association of Dredging Companies.

Undang-Undang No.27/2007. (2007). Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Documents

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir sebuah “Keniscayaan”? · dari pemanfaatan pesisir dan reklamasi pantai. 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir Dalam pengelolaan pemanfaatan ruang